Ruslan Abdul Rasyid. Abstract. Abstrak

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN DAN LANDING SITE EKS JALAN PERTAMINA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR Ruslan Abdul Rasyid Direktorat Reserse Narkoba Polda Jl. Tjilik Riwut Km 1 Palangkaraya Kalimantan Tengah Email: [email protected]

Abstract Establishment of Regional Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito Regency Government, influenced by the politics of law by forming the law (executive and legislative). Political implications of the law Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito District Government towards wealth management area in East Barito Regency causing uncertainty about the asset management area in the district. East Barito. This local regulation, only juridical validity alone, but compliance enforced by the use of apparatus of state power is not the law anymore, but just a mere statement of power, so that the validity of the factual and moral force which can not result in the area of wealth management is not optimal and lead to investment climate minimal impact on local revenue Alone (PADS) East Barito regency became maximal. Key words: local regulations, legal policy, legal implications

Abstrak Pembentukan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Barito Timur menyebabkan ketidakjelasan tentang pengelolaan asset daerah yang ada di Kab. Barito Timur. Peraturan daerah ini, hanya memiliki keberlakuan yuridikal saja, namun kepatuhannya dipaksakan dengan penggunaan aparat kekuasaan negara adalah bukan hukum lagi, melainkan hanya pernyataan kekuasaan belaka, sehingga secara keberlakuan faktual dan moral tidak bisa berlaku yang mengakibatkan pengelolaan kekayaan daerah tidak maksimal dan menyebabkan iklim investasi menjadi minimal yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kabupaten Barito Timur menjadi tidak maksimal. Kata kunci: peraturan daerah, politik hukum, implikasi hukum

290

291

ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, Halaman 290-452

Latar Belakang

melalui peningkatan pendapatan asli daerah hukum

(selanjutnya disebut PAD) yang ada di

(rechtssaat),1 negara Republik Indonesia

Kabupaten Barito Timur (selanjutnya disebut

berupaya untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Kab. Bartim).

Indonesia

sebagai

negara

Negara Republik Indonesia yang menganut

Kegiatan

peningkatan

PAD

tersebut

paham ekonomi kerakyatan sebagaimana

dilakukan di berbagai sektor untuk menggali

tercermin dalam Bab XIV Pembukaan

PAD dari sektor pajak, retribusi dan investasi

Undang-Undang Dasar

Negara Republik

infrastruktur di antaranya mengusahakan

Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut

investasi infrastruktur jalan eks Pertamina

UUD 1945),2 pemerintah berkewajiban untuk

yang

memajukan kesejahteraan rakyat.

Cita-

perusahaan swasta melalui penarikan retribusi

cita luhur memajukan kesejahteraan rakyat

terkait pemanfaatan aset jalan yang berada di

semakin dipertegas dengan amanat pasal 33

wilayah Kab. Bartim.

UUD 1945 bahwa cabang-cabang produksi

melibatkan

Investasi

pihak

dapat

ketiga

diartikan

ataupun

berupa

yang penting bagi negara dan menguasai hajat

penanaman modal atau dana dalam satu

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.3

perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk

Merujuk pada implementasi pasal 33 UUD

memperoleh keuntungan dari usaha tersebut,

1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun

dengan bukti penyetoran itu, badan hukum

2004 (selanjutnya disebut UU No 32 tahun

menerbitkan surat berharga yang mengandung

2004) Jo Undang-undang Nomor 12 tahun

hak tagih, seperti saham, obligasi (Hukum

2008 (selanjutnya disebut UU No 12 tahun

Perdata).4 Sedangkan Infrastruktur merujuk

2008) tentang perubahan kedua dari UU No

pada sistem fisik sarana pendukung yang

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

harus disediakan terlebih dahulu meliputi

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur

transportasi, pengairan, drainase, bangunan-

(selanjutnya disebut Pemda Kab. Bartim)

bangunan gedung dan fasilitas publik yang

pada tahun 2006 telah berusaha meningkatkan

lain yang dibutuhkan untuk memenuhi

dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya

kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.5

1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, amandemen III. 2 Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, amandemen IV. 3 Makna dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 UUD 1945 (vide Putusan MK dalam Pengujian UU Ketenagalistrikan: putusan No. 001-002/PUU-I/2003 dan UU Sumber daya air (putusan No.058-059-060063/PUU-II/2004) yakni bukan dalam makna Negara harus memiliki, melainkan Negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad) dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad). 4 M. Marwan, dkk, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 295. 5 Ibid., hlm. 286.

Ruslan Abdul Rasyid, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5...

292

Untuk merealisasikan upaya peningkatan

daerah. Untuk itu mutlak diperlukan iklim

PAD dan pemanfaatan aset yang dimiliki

investasi yang kompetitif untuk menarik

dan berada di Kab. Bartim, maka Pemda

investor menanamkan modalnya di Indonesia

Kab. Bartim dan Dewan Perwakilan Rakyat

dan terkhusus di daerah-daerah Indonesia.

Daerah Kabupaten Barito Timur (selanjutnya

Adapun isi pokok Perda Nomor 05 tahun

disebut DPRD Kab.Bartim), pada tahun 2006

2006 tersebut antara lain:

bersepakat untuk membuat sebuah peraturan

a. Investor dan pengelola jalan adalah PT.

daerah (selanjutnya disebut Perda) yang di

Puspita Alam Kurnia (selanjutnya disebut

antaranya tentang Perda pemanfaatan eks jalan

PT. PAK).

Pertamina tersebut sehingga terbentuklah

b. Pendapatan

dari

hasil

pengelolaan

Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi

jalan oleh investor, Pemda Kab. Bartim

Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks

mendapat 30% (tiga puluh) persen dari

Pertamina (selanjutnya disebut Perda No 5

total pendapatan bersih setelah dikurangi

tahun 2006) yang telah dimasukkan dalam

biaya pemeliharaan, kewajibancicilan,

Lembaran Negara oleh Pemda Kab. Bartim.

pembayaran hutang, pembayaran bunga

Terkait dengan pelibatan investor dalam

dan pembiayaan lainnya, sedangkan

kegiatan pembangunan di suatu daerah,

investor pengelola dalam hal ini pihak PT

sangatlah

PAK mendapatkan 70 %.

diperlukan

guna

pembangunan daerah tersebut.

menunjang Hal ini

c. Sementara

itu

mengenai

tata

cara

diperlukan karena terkadang suatu daerah

pengelolaan

tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk

kewajiban cicilan, pembayaran hutang,

melaksanakan

daerahnya.

pembayaran bunga dan pembiayaan

Perlunya pelibatan peran swasta ataupun

lainnya di atur dengan peraturan Bupati

investor ini dapat digambarkan dalam suatu

yang isinya tentang kontrak pengelolaan

skala dunia, World Development Report

investasi selama jangka waktu 20 tahun.

dimana menyebutkan bahwa 90% lapangan

Berbagai permasalahan hukum muncul

kerja di dunia diciptakan oleh pelaku usaha

terkait dengan isi atau muatan materi dari

swasta.6 Dari penjelasan tersebut pentingnya

Perda No 5 tahun 2006 di antaranya adalah

peran investasi swasta amat jelas tergambar dari

terkait dengan penunjukkan secara langsung

terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah

kepada salah satu investor yaitu PT. PAK.

daerah dalam menyediakan Infrastruktur.

Berdasarkan

Karena itu, peran investasi swasta sangatlah

investigasi kerugian Negara oleh BPKP

penting dalam menunjang pembangunan

Perwakilan Kalsel didapatkan hasil bahwa

pembangunan

biaya

pemeliharaan,

analisis perhitungan audit

6 Winardi, Melihat Ulang Arah Politik Hukum di Daerah Pasca Otonomi dan Desentralisasi, Media Kampus (ISSN 0853-6937) Edisi Juli-Desember 2008, hlm. 8.


293

pendapatan sektor jalan sepanjang 60 Km

ataupun sebagai dasar hukum bagi investor-

jalan eks pertamina adalah sebagai berikut :

investor untuk mengelola aset daerah yang

Tarif angkutan batu bara adalah Rp1000/Km/

ada di Indonesia. Dalam kenyataannya iklim

ton, sedangkan jarak angkut 60 Km. Diketahui

investasi dinilai semakin buruk. Salah satu

bahwa Produksi Batu Bara per bulan adalah

yang menyebabkan buruknya iklim investasi

: 70.000 mt, sehingga potensi pendapatan

adalah muncul berbagai Perda bermasalah

daerah yang hilang per bulan adalah sebesar

terhadap investasi. Hal ini dapat kita lihat

Rp 4.200.000.000,00 (1000 x 60 x 70.000),

dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM

dan kalau dihitung selama 1 (satu) tahun

yang baru menginformasikan bahwa saat ini

adalah sebesar Rp 50.400.000.000,00. Dengan

terdapat 26 dari 92 Perda yang bertentangan

demikian ada kemungkinan bahwa pada

dengan

tahapan pembuatan kebijakan khususnya pada

mikro, kecil dan menengah (KUMKM)

saat proses pembentukan Perda No.5 Tahun

dan terkait dengan pajak dan retribusi daerah

2006 terdapat ketidaktepatan perumusan

telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam

substansi pengaturan tentang tarif nominal.7

Negeri dan masih terdapat 340 Perda yang

pemberdayaan

koperasi,

usaha

Hal yang patut ditelaah adalah materi

bertentangan dengan pemberdayaan KUMKM

dari Perda No.5 Tahun 2006 apakah sesuai

sesuai UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak

ataukah

Daerah dan Retribusi Daerah.

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan

Dari

340

Perda

tersebut

sejumlah

telah

diusulkan

bagaimana proses pembentukan peraturan

234

daerah tersebut. Hal ini sangat penting

pembatalannya kepada Kementerian Dalam

dikaji dan diteliti karena kekurangan materi

Negeri, sebanyak 63 di antaranya telah

dalam penyusunan sebuah kebijakan dapat

disetujui pembatalannya, dan 171 Perda

mengakibatkan ketidaktepatan dalam proses

lainnya masih dalam proses pertimbangan di

perumusan kebijakan tersebut. Dan ketika

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

terjadi ketidaktepatan dalam proses perumusan

Keuangan. Sementara itu, Kementerian Dalam

kebijakan maka yang akan terjadi adalah

Negeri baru-baru ini juga telah menyampaikan

kegagalan sebuah kebijakan pemerintah untuk

sebanyak 706 Perda bermasalah kepada BPK

dapat menciptakan tatanan hukum yang tertib

untuk diawasi.8

dalam kehidupan masyarakat.

peraturan

Dalam

daerah

perspektif

otonomi

daerah,

Di samping itu, penetapan Perda tentang

persoalan yang mendapat sorotan adalah

investasi dapat memberikan kesempatan

Perda, khususnya Perda yang mengatur tentang

7 Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. 8 Muhammad Sapta Murti, Harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, www.djpp.depkumham, diakses 20 Oktober 2013 pukul 14.02 WIB.


pungutan daerah berupa pajak, retribusi, dan

c. kapasitas SDM; dan

berbagai macam bentuk pungutan lainnya.

d. pengawasanpemerintahdancivil

Demikian juga dengan JETRO (Japan External

(masyarakatsipil).

Trade Organization) menyampaikan masalah

Seharusnya

Perda

yang

294

society

dikeluarkan

investasi di Indonesia yang diformulakan

memberikan rasa keadilan bagi dunia usaha

sebagai 3L dan 1I yaitu: law, labour, local dan

dengan cara memberi kesempatan seluas-

inverstment policy; yang juga terkait local di

luasnya atas pengelolaan aset yang menjadi

antaranya menyangkut soal Perda.9

subyek kerja sama, sehingga pelaksanaan

Selajutnya berdasarkan penilaian Komite

terhadap Perda itu mempunyai kekuatan

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

hukum/legitimasi. Sementara itu Perda Nomor

(KPPOD) ternyata dari segi statistik, persoalan

5 Tahun 2006 diharapkan dapat meningkatkan

Perda yang paling banyak mendominasi adalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja

tidak adanya kejelasan standar pelayanan

sama pengelolaan aset dan dapat memberikan

pemerintah daerah dalam Perda (25%). Contoh

manfaat / kontribusi bagi Pemda Kab Bartim.

permasalahan yang terkait dengan standar

Berdasarkan

permasalahan

yang

pelayanan adalah ketidakjelasan ketentuan

dikemukakan di atas, peneliti berfokus pada

mengenai prosedur, syarat dan kepastian

bagaimana

waktu untuk mendapatkan perizinan usaha.10

Perda No 05 Tahun 2006 tentang Investasi

politik

hukum

pembentukan

Perda bermasalah lainnya dalam catatan

Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan

KPPOD adalah adanya pelanggaran filosofi

Pertamina oleh Pemda Kab. Bartim kaitannya

prinsip pungutan. Cukup banyak pemda yang

dengan otonomi daerah serta bagaimana

menerapkan perda pungutan retribusi namun

implikasi Perda No 05 tahun 2006 tersebut

tidak memberikan manfaat langsung bagi

terhadap pengelolaan kekayaan daerah di Kab.

pembayar retribusi. Akar permasalahan dari

Bartim. Adapun pemilihan masalah tersebut

berbagai persoalan dari Perda bermasalah

diambil dikarenakan penulis menilai bahwa

sebagaimana dijelaskan di atas setidaknya

politik hukum dinilai sebagai kebijakan dasar

bersumber dari substansi peraturan perundang-

yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari

undanga/ Perda;11

hukum yang akan dibentuk.12 Pembentukan

a. proses penyusunanPerda;

suatu

b. kemauan politik kekuasaan daerah;

harus bebas nilai dan netral dan jangan

peraturan

perundang-undangan

9 P. Agung Pambudhi, Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi, dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi 14 – tahun IV, Oktober–Desember 2006, hlm. 8. 10 Ibid., hlm. 8. 11 Ibid., hlm. 9. 12 Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Hukum, Cetakan Ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 160.

295


ada kepentingan politik tetapi tidak dapat

politik hukum Indonesia sebagai dasar

disangkali pula bahwa antara pembentukan

ataupun acuan pembentukan peraturan

peraturan perundang-undangan tidak terlepas

perundang-undangan

dari politik karena hukum merupakan produk

kaitannya dengan hak, wewenang dan

dari proses politik.

kewajiban selaku daerah otonom dalam

Berdasarkan uraian di atas, maka yang

di

Indonesia

hal ini Pemerintah DaerahKabupaten

menjadi permasalahan dalam penulisan ini

Barito Timur.

adalah sebagai berikut:

Pendekatan penelitian yang dilakukan

1. Apakah pembentukan Perda No 5 Tahun

adalah pendekatan yuridis empiris yang

2006 sudah sesuai dengan politik hukum

didukung dengan pendekatan yuridis normatif.

yang ada di Indonesia kaitannya dengan

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu

otonomi

penelitian yang meneliti perturan-peraturan

daerah Kabupaten. Barito

Timur?

hukum yang kemudian dihubungkan dengan

2. Bagaimana

pembentukan

data dan perilaku, kebiasaan yang hidup dan

Perda No 5 Tahun 2006 khususnya yang

berkembang di tengah-tengah masyarakat.

berkaitan dengan penarikan restribusi

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung

jalan serta pengelolaan kekayaan daerah

melalui penelitian lapangan (field research)

pada umumnya di Kabupaten Barito

yaitu

Timur?

pelaksanaan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

Sedangkan dalam pendekatan yuridis normatif

1. Untuk

implikasi

mengetahui,

memahami

pihak-pihak

yang

tindakan

terkait hukum

dengan tertentu.

dan

diartikan sebagai penelitian yang mengacu

menganalisis apakah pembentukan Perda

pada norma-norma hukum yang terdapat

Nomor 5 Tahun 2006 oleh Pemerintah

dalam peraturan perundang-undangan.

Daerah Kabupaten Barito Timur itu sudah sejalan/sesuai

dengan

politik

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten

hukum

Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.

yang ada di Indonesia kaitannya dengan

Adapun alasan kenapa penulis memilih

otonomi daerah Kabupaten Barito Timur

lokasi penelitian di Kabupaten Barito Timur

yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5

Propinsi Kalimantan Tengah karena penulis

tentang pengertian otonomi daerah serta

mengetahui

hak otonomi daerah yang tertuang dalam

dijadikan tulisan saat ini.

pasal 21 UU No 32 Tahun 2004. 2. Untuk

mengetahui,

memahami

tentang

permasalahan

yang

Analisis data terhadap data primer dan dan

data sekunder dilakukan setelah diadakan

menganalisis implikasi yang ditimbulkan

terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan,

pembentukan Peraturan Daerah No 5 Tahun

pengolahan dan dievaluasi sehingga diketahui

2006 dihubungkan dengan kesesuaian

validitasnya, lalu dianalisis secara kualitatif


dengan

mempelajari

seluruh

296

jawaban

manusia yang hidup bersama, dan dalam

dengan menggunakan metode induktif dan

hubungan tersebut timbul aturan, kewenangan,

deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan

kelakuan pejabat, legalitas keabsahan dan

untuk menyelesaikan permasalahan yang

akhirnya kekuasaan.14

Dengan demikian kegiatan analisis

Bertolak dari pengertian politik dan

ini diharapkan akan dapat menghasilkan

hukum di atas maka dapat di maknai

kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan

bahwa antara hukum dan politik memiliki

penelitian yang benar dan akurat serta dapat

keterkaitan yang erat, sebab bila politik

dipresentasikan dalam bentuk deskriptif.

dimaknai sebagai kekuasaan, maka untuk

ada.

Sesuai dengan penggunaan data dalam

menjalankannya

membutuhkan

hukum

penelitian ini, maka pengumpulan data pun

sebagai alat untuk mewujudkannya. Sri

akan dilakukan dengan cara mengumpulkan,

Soemantri

mengkaji, dan mengolah secara sistematis

antara hukum dan politik di Indonesia ibarat

bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-

perjalanan lokomotif kereta api yang keluar

dokumen yang berkaitan.

Data tersebut

dari relnya. Jika hukum diibaratkan sebagai

disusun secara sistematis, sehingga diperoleh

rel dan politik diibaratkan sebagi lokomotif,

gambaran relatif lengkap dari klasifikasi

maka sering terlihat lokomotif itu keluar

secara kualitatif.13

dari rel yang seharusnya dilalui.15 Sehingga

hubungan

semboyan yang mengatakan bahwa hukum

Pembahasan A. Politik

mengkonstruksikan

dan politik harus bekerjasama dan saling

Hukum

Pembentukan

Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Bartim Secara etimologis politik dan hukum adalah dua kata yang memiliki pengertian atau makna yang berbeda. Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara

menguatkan melalui ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Sejalan dengan pengertian politik hukum diatas Utrech16 menyatakan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Dalam hal ini politik hukum

menyelidiki

perubahan-perubahan

apa yang harus dilakukan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan

13 Lexi Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 2. 14 Inu Kencana Syafiie & Azhari, Sistim Politik Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6. 15 Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 13. 16 Jazim Hamidi, dkk., Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Jogjakarta, 2009, hlm. 234.

297


sosial.Hal ini dapat dimaknai bahwa politik

perencanaan pembuatan Perda No 05 tahun

meneruskan pengembangan hukum dengan

2006 dikaitkan dengan teori politik hukum

berusaha meminimalisir ketegangan antara

yang disajikan oleh para ahli menyimpang

positivisme dengan realitas sosial. Dalam

dari tujuan yang dicita-citakan yang mana

tataran ini politik hukum membuat suatu ius

dapat dikatakan pembuatan keluar dari rel

constituendum (hukum yang akan berlaku),

aturan yang ada.

dan berusaha agar ius constituendum tersebut

Sri Sumantri bahwa pembuatan Perda No 05

pada suatu saat berlaku sebagai ius constitutum

tahun 2006 oleh Pemda Kab. Bartim sangat

(hukum yang berlaku yang baru).

dipengaruhi oleh kepentingan para penguasa

Sementara

ilmuan

hukum

politik dalam hal ini Bupati Bartim dan Ketua

yang

berbeda

DPRD Kab. Bartim tahun 2006. Hal ini terlihat

terhadap konsepsi tentang politik hukum. L

dari peran dan keikutsertaan dari penyampaian

J. van Appeldoorn dalam bukunya Pengantar

draf Ranperda yang disempurnakan oleh

Ilmu Hukum menyebut dengan istilah politik

Kabag Hukum Pemda Kab. Bartim yang di

memberikan

para

Seperti yang di katakan

pengertian

yang

dalamnya terdapat kepentingan investasi

demikian dapat dipahami, mengingat bahwa

yang menjanjikan keuntungan bagi semua

di Belanda hukum dianggap identik dengan

pihak yang berperan dalam menetapkan

Undang-Undang; hukum kebiasaan tidak

suatu payung hukum bagi investor dalam

tertulis diakui juga akan tetapi hanya apabila

melaksanakan pekerjaan.

perundang-undangan.17

Pengertian

diakui oleh Undang-Undang.18 Politik hukum

Ditinjau dari tujuan pembuatan Perda No.

juga dikonsepsikan sebagai kebijaksanaan

05 tahun 2006 dikaitkan dengan pandangan

negara untuk menerapkan hukum.19 Teuku

F. Sugeng Istanto tentang politik hukum yang

Muhammad Radhie mengkonsepsi politik

mana di antaranya dikatakan politik hukum

hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa

adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti

negara mengenai hukum yang berlaku di

perubahan hukum yang berlaku yang harus

wilayah suatu Negara dan mengenai arah

dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru

kemana hukum hendak dikembangkan.20

kehidupan masyarakat, maka berdasarkan

Dilihat dari proses perencanaan Perda

fakta hasil penelitian dapat dianalisa bahwa

No. 05 tahun 2006 berdasarkan fakta yang

tujuan dari pembuatan Perda No. 05 tahun

didapatkan maka dapat dianalisa bahwa

2006 sangat disangsikan untuk kepentingan

17 LJ. van Appeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-18, terjemahan Supomo, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, hlm. 390. 18 A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers, Jakarta, 2002, hlm. 9. 19 David Kairsy (ed)., The Politics of Law, A Progressive Critique, Pantheon Books, New York, 1990, hlm. xi. 20 Teuku Muhammad Radhie dalam Imam Syaukani & A.Ahsin Thorasi, Dasar-dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 27.


masyarakat Kab. Bartim. Hal ini dapat terlihat

Seharusnya

dalam

hal

ini

298

Pemda

dari struktur organisasi dan kepemilikan

Kab. Bartim merencanakan suatu produk

saham dari PT PAK itu sendiri dimana di

perundang-undangan

dalamnya terdapat kepentingan perorangan

daerah tentang investasi jalan yang selanjutnya

dan golongan elit politik para penguasa di

ditindak lanjuti dengan kerjasama usaha

Kab. Bartim itu sendiri yang mana terdapat

dengan investor sesuai dengan Keppres No.

kepemilikan saham dari anak Bupati Bartim

80 tahun 2003. Dilihat dari munculnya PT

dan Ketua DPRD Kab. Bartim tahun 2006

PAK dalam Perda No. 05 tahun 2006 yang

masing-masing Rp.50.000.000,-.

mana memberikan kesempatan selama 20

ataupun

peraturan

Terkait dengan apakah pembuatan Perda

tahun dalam pengelolaan investasi jalan eks

No.05 tahun 2006 dapat dikatagorikan

pertamina tersebut yang di dahului dengan

sebagai suatu kebijakan pemerintah (legal

adanya penandatangan MoU sebelum adanya

policy) Kab. Bartim yang harus dilakukan

Perda No. 05 tahun 2006 , maka sangat

untuk peningkatan PAD Kab. Bartim, di sini

mencerminkan adanya penyimpangan hukum

penulis berpendapat bahwa terkait dengan

dalam pembuatan Perda No 05 tahun 2006.

peningkatan PAD yang dikelola oleh Pemda

Hal tersebut mencerminkan adanya perencaan

Kab. Bartim atas aset dan potensi yang dimiliki

dari para pemangku kebijakan atauput elit

Kab. Bartim yang ada bukan merupakan

politik

suatu pilihan. Ini terlihat dari lebih besarnya

hukum ataupun tidak mematuhi norma hukum

kepentingan dari para elit politik Kab. Bartim

yang berlaku di Indonesia tentang pengadaan

dan investor PT.PAK.

barang dan jasa yang berujung pada tindakan

Terkait dengan hal

tersebut penulis melihat bahwa para elit politik Pemda Kab. Bartim lebih memposisikan diri

untuk

melakukan

penyimpangan

yang menimbulkan kerugian negara.

Dilihat dari penyimpangan hukum

sebagai penguasa yang dapat menentukan

tersebut di atas, terlihat jelas bahwa rangkaian

segala hal yang menjadi kekuasaannya seperti

perbuatan perencaan pembuatan Perda yang

yang disampaikan Teuku Muhammad Radhie

di mulai dari penandatanganan Mou sebelum

yang mengkonsepsikan bahwa politik hukum

perencanaan pembuatan Perda dan selanjutnya

sebagai

penguasa

memasukkan PT PAK dalam Perda sangat

negara mengenai hukum yang berlaku di

bertentangan dengan tujuan negara yaitu

wilayah suatu Negara dan mengenai arah

memberikan kesejahteraan kepada rakyat

kemana

dikembangkan.

secara bertahap ataupun bertujuan untuk

Akibat dari pandangan tersebut memunculkan

pengelolaan pemerintahan yang baik dan

suatu permasalahan yang sangat merugikan

tertib. Disini penulis melihat bahwa tindakan

masyarakat Kab. Bartim dan lebih luas

yang diambil oleh Bupati Bartim dan Ketua

menimbulkan suatu kerugian negara.

DPRD Bartim tahun 2006 lebih cenderung

pernyataan

hukum

kehendak

hendak


299

mengacu kepada konteks politik hukum

sesuai peraturan perundang-undangan yang

Orde Lama yang mana kebijakan pembuatan

berlaku di Indonesia yang harus disesuaikan

Perda No. 05 tahun 2006 dengan dalih untuk

hierarki

kepentingan

kepentingan

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang

umum ataupun kepetingan pemberantasan

No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

korupsi dan sebagainya.

Peraturan

pembangunan,

peraturan

perundang-undangan

Perundang-undangan

Pasal

7,

Terkait dengan fakta penelitian yang

bahwa Perda Kabupaten/Kota menempati

ada dimana penyampaian Rusmiati,SH,MM

jenjang paling rendah, karena itu Perda

dalam persidangan menyebutkan bahwa draf

Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan

Ranperda berasal dari Ketua DPRD Kab.

dengan

Bartim tahun 2006 selanjutnya disempurnakan

yang lebih tinggi ataupun pasal 136 ayat

dan selanjutnya dibahas dan ditetapkan

(2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

menjadi sebuah produk perundang-undangan,

tentang Pemerintahan Daerah.

penulis

melihat

perencanaan

pembuatan

peraturan

Dijelaskan

perundang-undangan

bahwa

pada

umumnya

Perda No.05 tahun 2006 tidak dilakukan

Perda

dengan baik sesuai tugas pokoknya selaku

kepentingan

Kabag Hukum yang mana seharusnya antara

perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu

lain 1) Mengkordinasikan dan melaksanakan

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

perumusan peraturan perundang-undangan,

bertentangan dengan kepentingan umum

telaan

Mengkordinasikan

dalam ketentuan diatas ialah kebijakan yang

perumusan Rancangan Perda, Keputusan

berakibat terganggunya kerukunan antar

Bupati dan Instruksi Bupati; 3) Mengkaji

warga masyarakat, terganggunya pelayanan

dan mengevaluasi pelaksanaan perundang-

umum

undangan dan menyiapkan bahan-bahan

ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat

Rancangan Perda; 4). Memeriksa draf berbagai

diskriminatif. Maka berdasarkan ketentuan

produk hukum, agar dapat memenuhi syarat

dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 12

material dan syarat formal serta subtansinya.

Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

hukum,

2)

Dilihat dari pelaksanaan tugas perencanaan

dilarang

dan

bertentangan

umum

dan/atau

terganggunya

perundang-undangan

yang

dengan peraturan

ketentraman/

menentukan

pembuatan Perda No. 05 tahun 2006,

sebagai berikut: “Perencanaan Penyusunan

Rusmiati, SH, MM tidak melaksanakan tugas

Perda

perencanaan pengkoordinasian perumusan

Prolegda Kabupaten/Kota”.

Ranperda, tidak menyiapkan bahan rancangan

Kabupaten/Kota

dilakukan

dalam

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas,

Perda ataupun memeriksa draf Perda No,

Perda No 05 tahun 2006 seharusnya mengkaji

05 tahun 2006 agar dapat memenuhi syarat

perubahan

material dan syarat formil ataupun subtansinya

masyarakat Kab. Bartim yang merupakan

dan

kebutuhan

kepetingan


300

kenyataan sosial yang terjadi. Disini terlihat

bisa bergerak dan membawa kendaraan

perencanaan pembuatan Perda tidak mengacu

tersebut ke tujuan tertentu. Hukum dalam

kepada tujuan politik yang seharusnya

konteks politik hukum, adalah pembawa misi.

meneruskan pengembangan hukum dengan

Ia menjadi tempat yang menampung segala

berusaha meminimalisir ketegangan antara

keinginan dan aspirasi mengenai berbagai

positivisme dengan realita sosial.

Dengan

hal yang ingin ditata dan dicapai. Hukum

adanya perencanaan pembuatan Perda No.

memiliki misi memperbaiki keadaan dan

05 tahun 2006 yang tidak dilandasi dengan

mencapai tujuan yang berkekuatan memaksa

penjiwaan politik hukum yang baik untuk

karena didukung oleh otoritas yang sah,

pengembangan hukum, maka berdampak pada

terumus secara tegas, dilengkapi sanksi dan

penyimpangan hukum yang berdampak pada

ditegakkan oleh institusi yang sah, itulah

meningkatnya ketegangan antara positivisme

posisi sentral hukum dalam konteks politik

dan realita sosial yang ada di masyarakat Kab.

hukum.21

Bartim. Berdasarkan data hasil penelitian yang disampaikan didapatkan fakta bahwa perencanaan pembuatan Perda nomor 05 tahun 2006 belum menggambarkan apa yang dicitacitakan bangsa Indonesia dalam UU Dasar 1945 yang mana harus memuat rasa keadilan. Adapun setiap peraturan perundang-undangan harus memuat rasa keadilan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia dan bukan hanya menguntungkan sebagian golongan ataupun pihak ketiga dalam hal ini adalah PT PAK dan PT SBY. Hukum, dalam politik hukum, pertamatama

adalah

merupakan

instrumen.

Ia

merupakan alat yag dipakai untuk mewujudkan tujuan. Dalam hal ini ibarat sebagai sebuah mesin kendaraan yang membuat kendaraan

B. Implikasi Politik Hukum Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh

Pemerintah

Bartim terhadap

Kabupaten Pengelolaan

Kekayaan Daerah di Kabupaten Bartim Implikasi

berarti:

keterlibatan

atau

keadaan terlibat: yg termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan: dan dapat diartikan mempunyai hubungan keterlibatan.22 Dalam konteks penulisan ini digunakan istilah implikasi hukum. Istilah implikasi

hukum

mengandung

maksud

dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit). Selain dari itu, dalam istilah implikasi hukum terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan

21 Bernard L. Tanya, Politik Hukum (Agenda Kepentingan Bersama), Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 11-12. 22 Tim Akar Media, Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia, Akar Media, Surabaya, 2003, hlm. 179.


301

perubahan hukum secara terus menerus,

Hal tersebut kemudian dipertegas oleh William

karena hukum itu sendiri terus berkembang

Zevenbergen,

sesuai tuntutan reformasi zamannya. Hal ini

pertanyaan peraturan-peraturan hukum mana

sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu

yang patut untuk dijadikan hukum.

hukum sebagai sarana perubahan sosial (law

politik

hukum

menjawab

Dalam konteks penulisan ini politik hukum yang dimaksud adalah (Rancangan) Perda

is a tool of social engineering).23 Diutarakann oleh F. Sugeng Istano bahwa

Kab. Bartim tentang Investasi Infrastruktur

pada tahun 1950-an dua orang guru besar

Jalan dan Landing Site Eks Pertamina sebagai

Belanda telah mengutarakan pendapatnya

alat/sarana untuk meningkatkan Pendapatan

tentanng rechtspolitiek, yang dalam tulisan ini

Asli Daerah Sendiri (PADS) Kab. Bartim,

diterjemahkan dengan istilah politik hukum.

sesuai dengan Risalah Resmi Hasil Rapat

Politik hukum menurut Bellefroid adalah

Paripurna DPRD Kab. Bartim Masa Sidang

meneliti tentang perubahan hukum yang

II Tahun Sidang 2006 tentang Penetapan 2

berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi

(dua) buah Rancangan Perda Menjadi Perda

tuntutan baru kehidupan masyarakat.24

Kab. Bartim Tahun 2006, dapat kita lihat

Utrecht mengutarakan bahwa politik hukum

menentukan

yang

arah dari politik hukum pembentukannya

seharusnya.

yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Politik hukum berusaha membuat kaidah-

Daerah Sendiri (PADS) dengan Pengelolaan

kaidah yang akan menentukan bagaimana

Kekayaan Daerah di Kab. Bartim.

seharusnya manusia bertindak. Politik hukum

Untuk memahami keberlakuan suatu

menyelidiki perubahan-perubahan apa yang

produk hukum dapat dilihat dari keberlakuan

harus diadakan dalam hukum yang sekarang

hukum yang berlaku atau yang oleh B. Arief

berlaku supaya menjadi sesuai dengan

Sidharta dikenal dengan keberlakuan faktual,

kenyataan sosial (sociale werkelijkheid).25

keberlakuan

Dengan berdasar pada pendapat Bellefroid,

moral.27

yuridikal

dan

keberlakuan

Utrecht menyatakan bahwa politik membuat

Hal ini secara tegas dituangkan dalam

suatu ius constituendum ini pada kemudian

Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi

hari berlaku sebagai ius constitutum baru.26 23 Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI), Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 201. 24 Bellefroid, JHP, 1952, Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands, Dekker & Van Veght, Nijmegen Utrecht, hlm. 18. dalam Abdul Latif, dkk, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6. 25 William Zevenbergen, 1925, formele encyclopedie der rechtswetenschap., Gebr Belinfante s’Gravenhage., page 9 dalam Abdul Latif, dkk, Ibid. 26 William Zevenbergen, 1925, formele encyclopedie der rechtswetenschap., Gebr Belinfante s’Gravenhage., page 9 dalam Abdul Latif, dkk, Ibid. 27 B. Arief Sidharta, Bahan Kuliah Filsafat Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, hlm. 3.


Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks

302

a. Memberikan dasar hukum (legalitas)

Pertamina:

terhadap investasi infrastruktur jalan

1. Dasar menimbang:

dan landing site eks pertamina.

a. Bahwa di Kab. Bartim percepatan pembangunan jalan

infrastruktur

dibutuhkan

investor

untuk

b. Memberikan wewenang terhadap PT PAK sebagai investor.28 c. Mengamanatkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati Kab. Bartim sebagai

melaksanakan dan membiayai; b. Bahwa sesuai amanah Garis-Garis

aturan pelaksana dari Perda ini.

setiap

1). Diundangkannya Peraturan Bupati

negara

Bartim Nomor 26 Tahun 2006

baik di pusat, propinsi bahkan sampai

tentang Pelaksanaan Perda Kab.

ke Kabupaten/Kota wajib menyusun


arah

tentang

Besar

Haluan

tingkatan

Negara,

di

penyelenggaraan

kebijakan

penyelenggaraan

Investasi

Infrastruktur

pembangunan yang dituangkan ke

Jalan dan Landing Site Eks

dalam Program Pembangunan Daerah;

Pertamina.

Surat

2). Terbitnya Instruksi Bupati Bartim

958/

Nomor 11 Tahun 2006 tentang

C00000/2005/50, tanggal 22 Agustus

Mulai Pelaksanaan Perda Kab.

2005 dan Penegasan dari Menteri

Bartim Nomor 5 Tahun 2006 tentang

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Investasi Infrastruktur Jalan dan

Nomor : S3680/MK.6/2006, tanggal

Landing Site Eks Pertamina, yang

29 Mei 2006 tentang Pengelolaan

meninstruksikan

Kekayaan Negara yang tertanam pada

Pendapatan Daerah Kab. Bartim.

Pertamina;

Kepala Dinas Perhubungan, Pos

c. Bahwa

berdasarkan

PERTAMINA

Nomor

:

Kepala

Dinas

d. Bahwa untuk mewujudkan maksud

dan Telekomunikasi Kab. Bartim

pada huruf a,b, dan c tersebut di atas,

dan Direktur PT PAK untuk

perlu ditetapkan dengan Perda Kab.

melaksanakan

Bartim.

segera membuat Juknis Perda

Implikasi Politik Hukum Perda Nomor 5

Perda

tersebut;

Kab. Bartim Nomor 5 Tahun 2006

Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur

tentang

Investasi

Infrastruktur

Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina.

Jalan dan Landing Site Eks

1. Keberlakuan Faktual (Secara Yuridis:

Pertamina.

Formal/Normatif): 28 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6 Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina.

303


3). Diundangkannya

Peraturan

6). Ditetapkannya Keputusan Bupati

Bupati Bartim Nomor 26 Tahun


2007 tentang Kontribusi Jalan

tentang Pengelolaan Jalan Eks

dan Landing Site Eks Pertamina

Pertamina Dalam Rangka Tanggap

Kepada

Darurat.

Kab.

Pemerintah

Bartim

Daerah

(sebagai

wujud

7). Dikeluarkannya Instruksi Bupati

ketentuan

Perda


Kab. Bartim Nomor 5 Tahun 2006

tentang Pelaksanaan Sementara

khususnya BAB III Pasal 7.

Maintenance

implementasi


dan

Pungutan

Retribusi Jalan Pertamina.


- dasar

pertimbangan

tentang Pengelolaan Jalan Eks

dikeluarkannya Instruksi ini

Pertamina.

adalah

- menyatakan

bahwa

sehubungan

bahwa PT PAK

dengan beberapa permasalahan

melaksanakan

yang timbul baik di lapangan

Perda Kab. Bartim Nomor 5

maupun administrasi berkenaan

Tahun 2006 tentang Investasi

dengan pengelolaan Jalan Eks

Instruktur Jalan dan Landing

Pertamina yang dilaksanakan

Site Eks Pertamina.

oleh PT PAK dan PT. Sari

belum

dapat


Borneo Yupanda; bahwa selama


pengelolaan jalan dilaksanakan

tentang Penunjukan Pengelolaan

oleh PT PAK dan PT. Sari

dan Penyempurnaan Perawatan

Borneo

Jalan Eks Pertamina di Kab.

sekarang masih maintenance

Bartim.

tidak ada peningkatan ; dan

- berdasarkan Surat Penunjukan

bahwa selama 4 (empat) bulan

Bupati

Bartim

Nopember

2008,

tanggal

3

Yupanda

terhitung

bulan

sampai

September

menunjuk

sampai dengan Desember 2009

Pengelolaan, Perawatan serta

pihak perusahaan PT PAK dan

Penyempurnaan

PT. Sari Borneo Yupanda lalai

Eks

Jalan

Pertamina sepanjang 87,2 KM

akan

dari Simpang Bahalang sampai

Pemerintah

Landing Site di Sei Telang

Bartim.

Baru, kepada : PT PAK dan PT. Sari Borneo Yupanda.

kewajibannya Daerah

kepada Kab.

Dengan adanya fakta tersebut di atas

yang dikaitkan dengan teori keberlakuan


faktual

(formal/normative)

304

menunjukkan

Tujuan yang dicita-citakan (futuristik)

adanya perbuatan penyimpangan ataupun

melalui Perda ini adalah untuk meningkatkan

kesalahan dari para pembuat Perda No.05

Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), yang

tahun 2006. Dengan diberlakukannya Perda

secara konkrit telah di atur bahwa Pemerintah

No.05 tahun 2006 menjadi dasar hukum bagi

Kab. Bartim mendapat 30% (tiga puluh

investor PT PAK dan PT SBY untuk melakukan

persen) dari total pendapatan bersih setelah

penarikan restribusi.

Hal ini dilaksanakan

dikurangi biaya pemeliharaan, kewajiban

karena merasa terlindungi dengan payung

cicilan, pembayaran hutang, pembayaran

hukum dari Perda No.05 tahun 2006. Adapun

bunga dan pembiayaan lainnya.29 Tetapi

implikasi dari adanya keberlakuan faktual dari

ternyata menimbulkan kerugian Negara akibat

Perda No.05 tahun 2006 sangat merugikan

dari lalainya pihak-pihak yang ditunjuk dalam

negara dalam hal ini Pemda Kab. Bartim dan

Perda tersebut. Dilihat dari fakta tersebut maka

telah memberikan peluang bagi PT PAK dan

dapat kita analisa bersama bahwa keberlakuan

PT SBY untuk mengambil keuntungan dari

Perda No.05 tahun 2006 secara sosial ataupun

pelaksanaan Perda No.05 tahun 2006.

sosialagikal tidak efektif pelaksanaannya

2. Keberlakuan faktual, yang disebut juga

karena menimbulkan permasalahan baru

keberlakuan

sosial

atau

keberlakuan

yaitu bertentangan dengan undang-undang

sosiologikal atau keberadaan empirikal.

yang lebih tinggi yang mengakibatkan adanya

Keberlakuan faktual, yaitu kaidah hukum

tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya.

dikatakan memiliki keberlakuan faktual, jika

Karena itu perlu kiranya ditinjau ataupun

kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh

perubahan atas Perda No.05 tahun 2006 agar

dipatuhi oleh para warga masyarakat dan

dapat digunakan bagi Pemda Kab. Bartim

oleh para pejabat yang berwenang sungguh-

sebagai payung hukum dalam menggali

sungguh diterapkan dan ditegakkan. Dengan

investasi sumber daya alam di wilayah Kab.

demikian, kaidah hukum tersebut dikatakan

Bartim. Adapun perubahan dan penyesuaian

efektif, sebab berhasil mempengaruhi perilaku

Perda No.05 tahun 2006 harus sesuai dengan

para warga dan pejabat masyarakat. Dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku

perspektif Sosiologi Hukum, maka hukum

di Indonesia.

itu tampil sebagai “das Sein-Sollen”, yakni

Secara

Empirik

Perda

ini

dalam

kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang

kenyataannya tidak dapat diterapkan atau

sungguh-sungguh terjadi dalam kenyataan

dipatuhi oleh para warga masyarakat dan

masyarakat riil) yang mengacu keharusan

oleh para pejabat yang berwenang. Dengan

normatif (kaidah).

demikian, kaidah hukum dalam Perda ini

29 Pasal 7 Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina.


305

tidak efektif, hal ini dapat kita lihat dari

kewajibannya kepada Pemerintah

banyaknya aturan-aturan pelaksana yang

Daerah Kab. Bartim.

dibuat kembali untuk menutupi kelemahan

3. Keberlakuan moral, yang disebut juga

atau ketidakberlakuan Perda ini dalam

keberlakuan filosofikal atau keberlakuan

pelaksanaannya. Secara eksplisit terlihat

evaluatif atau keberlakuan materiil atau

dalam:

keberadaan substansial.

1. Ditetapkannya

Keputusan

Bupati

Hal tersebut seiring dengan hasil evaluasi

Bartim Nomor 409 Tahun 2008 tentang

dari Menteri Dalam Negeri terkait Perda Kab.

Pengelolaan Jalan Eks Pertamina.

Bartim Nomor 05 tahun 2006 yaitu:

- menyatakan bahwa PT PAK belum

a. Konsideran : disesuaikan,

dapat melaksanakan Perda Kab.

b. Ketentuan umum : diperbaiki, buang nama

Bartim Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi

Instruktur

Jalan

dan

investor, c.

Nama, obyek dan subyek : tidak ada,

Landing Site Eks Pertamina.

hendaknya diuraikan/dijelaskan, Perda

2. Dikeluarkannya Instruksi Bupati Bartim

ini bukan perda tentang pajak ataupun

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

retribusi daerah, jadi pada konsideran

Sementara Maintenance dan Pungutan

semestinya tidak memasukan Undang–

Retribusi Jalan Pertamina.

Undang/Peraturan

-

dasar pertimbangan dikeluarkannya

Undangan yang mengatur Pajak dan

Instruksi

Retribusi daerah,

ini

adalah

sehubungan

dengan

permasalahan

yang

bahwa beberapa

timbul

Perundang

–

d. Perda ini lebih mengarah kepada pengelolaan

baik

kekayaan daerah yang dipisahkan/atau

di lapangan maupun administrasi

masuk dalam pendapatan lain – lain

berkenaan dengan pengelolaan Jalan

daerah yang sah.

Eks Pertamina yang dilaksanakan

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa

oleh PT PAK dan PT. Sari Borneo

Perda ini, hanya memiliki keberlakuan

Yupanda; bahwa selama pengelolaan

yuridikal

jalan dilaksanakan oleh PT PAK dan

dipaksakan

PT. Sari Borneo Yupanda sampai

kekuasaan negara adalah bukan hukum lagi,

sekarang masih maintenance tidak

melainkan

ada peningkatan; dan bahwa selama

belaka.

4 (empat) bulan terhitung bulan September sampai dengan Desember

saja,

namun

dengan hanya

kepatuhannya

penggunaan pernyataan

aparat

kekuasaan

Simpulan

2009 pihak perusahaan PT PAK dan

Dalam pembentukan Peraturan Daerah

PT. Sari Borneo Yupanda lalai akan

nomor 5 tahun 2006 tentang Investasi


306

Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks

sehingga menyebabkan terjadi ketidakjelasan

Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten

tentang pengelolaan asset daerah yang ada

Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik

di Kab. Barito Timur.

hukum oleh para pembentuk Perda tersebut

memiliki keberlakuan yuridikal saja, namun

(eksekutif dan legislatif).

kepatuhannya dipaksakan dengan penggunaan

Perda ini, hanya

Implikasi politik hukum Peraturan Daerah

aparat kekuasaan negara adalah bukan hukum

Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi

lagi, melainkan hanya pernyataan kekuasaan

Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan

belaka,

Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito

faktual dan moral tidak bisa berlaku yang

Timur terhadap pengelolaan kekayaan daerah

mengakibatkan pengelolaan kekayaan daerah

di Kabupaten Barito Timur menyebabkan

tidak maksimal dan menyebabkan iklim

tidak adanya kejelasan dasar hukum ataupun

investasi menjadi minimal yang berdampak

tumpang tindih peraturan terkait dengan

pada Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)

pengelolaan jalan eks pertamina tersebut

Kab. Bartim menjadi tidak maksimal.

sehingga

secara

keberlakuan

DAFTAR PUSTAKA

Buku A.S.S. Tambunan, 2002, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers, Jakarta. Abdul Latif, dkk, 2010, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. B. Arief Sidharta, Bahan Kuliah Filsafat Hukum,

Program

Universitas

Pasca

Katolik

Sarjana,

Parahyangan

Bandung. Bernard L. Tanya, (Agenda

2011, Politik Hukum

Kepentingan

Bersama),

Genta Publishing, Yogyakarta. David Kairsy (ed)., 1990, The Politics of Law, A Progressive Critique, Pantheon Books, New York.

Imam Syaukani &

A.Ahsin Thorasi,

2005, Dasar-dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Inu Kencana Syafiie & Azhari, 2006, Sistim Politik Indonesia, Refika Aditama Bandung. Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia dan

(Makna,

Implikasi

Proklamasi

17

Kedudukan

Hukum Agustus

Naskah 1945

dalam Sistem Ketatanegaraan RI), Konstitusi Press, Jakarta. Jazim Hamidi, dkk., 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Jogjakarta.


307

LJ. van Appeldoorn, 1981, Pengantar Ilmu

0853-6937) Edisi Juli-Desember 2008.

Hukum, Cetakan Ke-18, terjemahan

Est volorer orestib eatium facipsum sam

Supomo, Pradnya Paramitha, Jakarta.

reium quidelest, sequias dolorporenes

Lexi Moeloeng, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung. M. Marwan, dkk, 2009, Kamus Hukum (Dictionary

of

Law

Complete

Edition), Reality Publisher, Surabaya. Mahfud

MD, 1998, Politik Hukum di

Indonesia, LP3ES, Jakarta.

ant et ad molor aspel magnate arum sin re pe consequi tem diat qui samendae nam est faccab ipicienis doluptatur aut que am, cumquost apide quiatibus modis esti ipitat. Osapidit et lati quam rehenit quo molupti dolore, volut etur sam landel minvel

Harmonisasi

inim es desenduntius esserio ipitati

Peraturan Daerah dan Peraturan

quis dolorae. Nam, expersp idelibe

Lainnya, www.djpp.depkumham.

rumeniam que escitincti officil lacerum

P. Agung Pambudhi, Peraturan Daerah dan

ut offic temporrum a sitis ad quia con

Muhammad

Sapta

Murti,

Hambatan Investasi, dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi 14 – Tahun IV, Oktober –Desember 2006.

pos mossit odi si aliatus. Em. Obis et, ut verio. Dis eaquis pligeniet quiat quia veligen ihitas voluptat

Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara

faccaecearum quiaepe riostrunt assum

Berdasarkan Hukum, Cetakan Ke- II,

nienda volum ut exerum sit qui te

Ghalia Indonesia, Jakarta.

doluptam core doluptatem nietus ex

Tim Akar Media, 2003, Kamus Lengkap Praktis

Bahasa

Indonesia, Akar

Media, Surabaya. Winardi, Melihat Ulang Arah Politik Hukum di Daerah Pasca Otonomi dan Desentralisasi, Media Kampus (ISSN

eos aut lame nos eaquis ullam, tem quo estotatus dolorep elliqua musapit incto dolectur acculle struptatquae nonsectotate premoloreium dolorem veligendis ut quae. Aliquia intiam idit

Ruslan Abdul Rasyid. Abstract. Abstrak

Recommend Documents