Kegiatan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM

i

Kegiatan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM

KATA SAMBUTAN

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif beragam program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat.

Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan


KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas iv ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan v budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan



DAFTAR ISI

vi

informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan mutu PKBM dan FK-PKBM. Semoga Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggara Kegiatan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua. Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

M A , Ph D Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D. NIP.195804091984022001


KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................ BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

vii vii 1 1 2 3

BAB II PENINGKATAN MUTU PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAN FORUM KOMUNIKASI PKBM (FK-PKBM) .............. A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ............................................................................... C. Tujuan Kegiatan ................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ...............................

4 4 4 4 5 5 7

BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAJUAN ..................... A. Penerima Dana Bantuan ..................................................... B. Syarat Penerima Bantuan .................................................... C. Tata Cara Pengajuan Bantuan ............................................. D. Penyaluran Dana Bantuan .................................................. E. Catatan Khusus ..................................................................

10 10 10 11 11 15


viii

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ................. A. Pemantauan ........................................................................ B. Evaluasi Kegiatan ................................................................ C. Pelaporan ............................................................................

16 16 16 17

BAB V Penutup ....................................................................................

19

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

20

Lampiran 1. Contoh Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota.....

20

Lampiran 2. Contoh Format Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak ...

21

Lampiran 3. Contoh Format Proposal ..............................................

22

Lampiran 4. Contoh Format Isi Proposal ..........................................

23

Lampiran 5, Lampiran Proposal ........................................................

25

Lampiran 6: Contoh Akad Kerjasama ...............................................

26

Lampiran 7, Contoh Laporan Awal ..................................................

30

Lampiran 8, Contoh Format Laporan Akhir ......................................

31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penduduk buta aksara usia 15 – 59 tahun tahun 2011 berjumlah 1 7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.



Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Kegiatan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM merupakan upaya pemerintah untuk Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM, Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. 2 Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM, maka disusunlah “Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM Tahun 2012

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis bertujuan sebagai petunjuk dalam: 1. Penyusunan dan pengajuan proposal 2. Melaksanakan penilaian proposal 3. Menyalurkan bantuan bagi Direktorat Pendidikan Pembinaan 3 Masyarakat 4. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program peningkatan mutu PKBM dan Forum Komunikasi PKBM

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tahun anggaran 2009.



BAB II

D. Hasil Yang diharapkan

PENINGKATAN MUTU PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAN FORUM KOMUNIKASI PKBM (FK-PKBM)

4

A. Pengertian 1. Peningkatan Mutu PKBM merupakan kemampuan memberdayakan lembaga untuk meningkatkan kapasitas di bidang manajemen, tata kelola, dan sumber daya manusia, serta pembimbingan dan bantuan teknis lainnya, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PKBM. 2. Peningkatan FK-PKBM merupakan kemampuan memberdayakan manajemen, tata kelola, efesiensi, profesionalisme, sumber daya, dan karakter Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 3. Dana Peningkatan Mutu Kelembagaan PKBM dan FK-PKBM merupakan bantuan biaya operasional peningkatan mutu kelembagaan PKBM dan FK-PKBM.

B. Sasaran 1. Penerima manfaat layanan adalah masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, serta pelatihan di PKBM. 2. Penerima Manfaat Layanan adalah PKBM di wilayah binaan FKPKBM. 3. Penerima Bantuan adalah PKBM dan FK-PKBM pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Untuk peningkatan mutu kelembagaan PKBM, diharapkan sebagai berikut: 1. Adanya penyelenggaraan kesekretariatan, konsultasi/koordinasi/ pertemuan dalam rangka membangun kemitraan PKBM. 2. Adanya pengembangan rintisan program unggulan, serta rencana pengembangan PKBM 3. Adanya publikasi, sosialisasi dan layanan informasi PKBM; berisi informasi tentang kegiatan PKBM tahun 2012, melalui plakat, poster 5 dan sejenisnya, sebagai layanan informasi. 4. Adanya akreditasi PKBM 5. Adanya peningkatan mutu sumber daya manusia (hasil pelatihan dibuktikan dengan sertifikat dan materi kegiatan). 6. Administrasi dan pelaporan; kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan pelaporan awal dan akhir. Untuk peningkatan mutu kelembagaan FK-PKBM, diharapkan sebagai berikut: 1. Adanya rintisan lembaga pembina (perusahaan/lembaga profit) bagi PKBM diwilayahnya 2. Adanya validasi data; berisi informasi data terbaru tahun 2012. 3. Adanya data potensi; berisi tentang topografi wilayah 4. Adanya peningkatan mutu sumber daya manusia. 5. Adanya administrasi dan pelaporan; kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kesekretariatan dan pelaporan awal dan akhir. 6. Terselenggaranya sentra wirausaha FK-PKBM sesuai dengan produk PKBM di wilayahnya. 7. Meningkatnya mutu/kualitas organisasi FK-PKBM

E. Deskripsi kegiatan

C. Tujuan Kegiatan Kegiatan Bantuan Peningkatan Mutu PKBM dan bertujuan memberikan dana bantuan dalam rangka peningkatan mutu/kualitas PKBM dan FKPKBM.


1. Lingkup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat a. Sosialisasi kegiatan dana bantuan. b. Penerimaan dan registrasi proposal.


6

c. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal. d. Penilaian proposal oleh tim penilai independen yang ditetapkan oleh direktorat. e. Verifikasi atau visitasi terhadap lembaga/organisasi calon penerima bantuan. f. Usulan penetapan lembaga penerima dana bantuan. g. Penetapan lembaga/organisasi penerima dana bantuan. h. Penandatanganan akad kerjasama. i. Pengajuan dan penyaluran (transfer) dana bantuan ke rekening atas nama FK-PKBM dan PKBM. 2. Lingkup Penyelenggara Kegiatan a. Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan adalah ukuran keberhasilan bagi FKPKBM, PKBM penyelenggara kegiatan peningkatan mutu kelembagaan dalam aspek pengelolaan kegiatan yakni: 1) Sesuai dengan kriteria sasaran kegiatan yang ditetapkan. 2) Pelaksanaan peningkatan mutu PKBM, tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada laporan awal, dengan muatan kegiatan kesekretariatan dan pengelola PKBM, pengembangan rintisan program unggalan dan pengembangan PKBM, pendukung kegiatan PKBM, publikasi, sosialisasi dan layanan informasi PKBM, serta peningkatan mutu sumber daya manusia. 3) Pelaksanaan peningkatan mutu FK-PKBM tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada laporan awal, dengan muatan kegiatan rintisan lembaga pembina yang bersifat mitra bagi PKBM diwilayahnya dan kesekretariatan, peningkatan mutu sumber daya forum 4) Pengembangan kegiatan PKBM, FK-PKBM dalam rangka layanan pemberdayaan masyarakat. b. Komponen Pendukung 1) Komponen pendukung adalah berbagai hal yang diperlukan PKBM dalam mengelola kegiatan. Beberapa hal yang dapat


digunakan sebagai komponen pendukung, antara lain adalah: kemampuan manajemen, sarana dan sumber daya lainnya 2) Komponen pendukung adalah berbagai hal yang diperlukan FK-PKBM dalam mengelola kegiatan. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai komponen pendukung, antara lain adalah: Memberikan dukungan dalam peningkatan mutu kelembagaan, seperti; manajemen dan pengembangan kegiatan kelembagaan.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana

7

1. Peningkatan Mutu Kelembagaan PKBM Dana sebesar = Rp 3.000.000.000,- untuk 100 lembaga @ Rp 30.000.000,-. Alokasi penggunaan dana bantuan mengacu pada rincian sebagai berikut: No.

Penggunaan

1.

Adminstrasi kesekretariatan, konsultasi/koordinasi/rapat-rapat, penyiapan akreditasi Rintisan dan Pengembangan program unggulan PKBM Bantuan Sarana dan Prasarana PKBM Publikasi, sosialisasi dan layanan informasi PKBM Peningkatan mutu SDM Pelaporan Jumlah

2. 3. 4. 5. 6.

Besaran Alokasi (%) 15% 25% 30% 5% 20% 5% 100%

Penjelasan: a. Administrasi kesekretariatan, konsultasi/pertemuan/koordinasi/ rapat-rapat dalam rangka membangun kemitraan PKBM; pengurus melakukan bentuk kegiatan yang dimaksud, dengan melengkapi berbagai bukti kegiatan seperti daftar hadir dan notulen. b. Rintisan dan Pengembangan program unggulan, pengembangan PKBM dan bimbingan teknis; semua PKBM yang mendapatkan bantuan harus mengembangkan rintisan program unggulan dan


PKBM, serta bimbingan teknis bagi perguruan tinggi/lembaga profesi yang mengakses bantuan ini. c. Sarana dan Prasarana PKBM untuk mendukung kegiatan peningkatan mutu, seperti bahan habis pakai dan sarana perkantoran. d. Publikasi, sosialisasi dan layanan informasi PKBM; berisi informasi tentang kegiatan PKBM tahun 2012, melalui plakat, poster dan sejenisnya, sebagai layanan informasi. e. Peningkatan mutu sumber daya manusia; kegiatan pelatihan untuk pengurus PKBM yang dilakukan oleh pihak ketiga (perguruan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga profesi) dalam meningkatkan kemampuan manajemen organisasi/forum dan penyusunan kegiatan strategis pendidikan masyarakat (hasil pelatihan dibuktikan dengan sertifikat dan materi kegiatan), kegiatan tersebut tidak bersifat dibuat khusus oleh lembaga penyelenggara dan tidak untuk digunakan kegiatan diluar provinsi ataupun luar negeri. f. Pelaporan; kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan pelaporan awal dan akhir. 2. Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM Dana sebesar = Rp 900.000.000,- untuk 30 lembaga @ Rp 30.000.000,-. Alokasi penggunaan dana bantuan mengacu pada rincian sebagai berikut:

8

No. Penggunaan 1. Rapat-rapat konsolidasi/konsultasi 2. Pendirian sentra wirausaha (Outlet FK-PKBM) 3. 4. 5.

Penjelasan: a. Rapat-rapat konsolidasi dengan PKBM/FK-PKBM yang ada di wilayahnya dan konsultasi dengan Disdik/stakeholder terkait untuk pengembangan PKBM, dengan melengkapi berbagai bukti kegiatan seperti daftar hadir dan notulen. b. Pendirian sentra wirausaha; lembaga forum mendirikan sentra wirausaha berupa outlet, dalam rangka pemasaran produk unggulan PKBM yang ada di wilayahnya. c. Sarana pendukung kegiatan forum/kesekretariatan, seperti ATK, 9 bahan habis pakai dan sarana perkantoran. d. Bakti sosial dan Sosialisasi program pendidikan masyarakat pada masyarakat marjinal (terpencil) melalui pelatihan keterampilan praktis, hasil pelatihan dibuktikan dengan materi kegiatan dan sertifikat. e. Administrasi dan pelaporan; kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kesekretariatan dan pelaporan awal dan akhir.

Besaran Alokasi (%) 10% 40%

Sarana Pendukung kegiatan forum/ sekretariat Bakti Sosial FK-PKBM Administrasi dan Pelaporan Jumlah

15% 30% 5% 100%



BAB III

C. Tata Cara Pengajuan Bantuan

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAJUAN

10

A. Penerima Bantuan Penerima bantuan adalah lembaga PKBM dan FK-PKBM diseluruh Indonesia yang mengusulkan proposal sesuai persyaratan yang ditentukan. Khusus bagi FK-PKBM Indonesia, tidak dilakukan kompetisi dan tetap mengikuti persyaratan administrasi.

B. Syarat Penerima Bantuan 1. Lembaga PKBM dan FK-PKBM yang dapat mengikuti kegiatan ini harus sudah berusia setidaknya 1 (satu) tahun dan aktif melakukan kegiatan. 2. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. 3. Melampirkan Surat keputusan kepengurusan FK-PKBM yang berlaku (khusus bagi FK-PKBM). 4. Memiliki rekening bank atas nama lembaga FK-PKBM dan PKBM. 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga PKBM dan FK-PKBM. 6. Memiliki struktur lembaga dan uraian tugasnya yang jelas. 7. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan. Semua dokumen yang merupakan bukti pemenuhan persyaratan tersebut di atas, harus disertakan sebagai lampiran proposal yang diajukan.


1. Penyusunan Proposal Proposal Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM, disusun dengan mengacu pada sistematika yang ada dalam lampiran. 2. Pengajuan Proposal Lembaga pengusul harus menyampaikan proposal lengkap dengan lampirannya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat 11 dengan alamat sebagai berikut; Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Up. Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Proposal yang diajukan sebanyak 1 (satu) rangkap yang dilengkapi dengan softcopy ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dan 1 (satu) rangkap ditembuskan kepada Dinas pendidikan Provinsi (jika tidak memiliki softcopy proposal tidak diproses). Tanda bukti pengiriman dan atau tanda terima tembusan dilampirkan dalam proposal yang dikirim ke pusat. 3. Batas Waktu Pengajuan Batas waktu pengiriman proposal ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya diterima pada tanggal 31 Juli 2012 (cap pos). Dengan catatan: Batas waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang apabila alokasi bantuan masih tersedia.

D. Penyaluran Dana Bantuan 1. Penilaian Proposal Setiap proposal akan dinilai oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdikbud.


Penilaian proposal dilakukan sebanyak dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, penilaian administratif. Merupakan penilaian berdasarkan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan di dalam Petunjuk Teknis. Penilaian dilakukan tim sekretariat dengan ketentuan:

12

1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal yang lolos seleksi administratif akan diteruskan ke penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: Penilaian substansi kegiatan yang akan dilakukan lembaga, sesuai dengan proposal yang diajukan berdasarkan Petunjuk Teknis. Penilaian substansi/isi dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh direktorat, dengan ketentuan; 1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score). 2) Bobot (score) penilaian meliputi, kesesuaian isi proposal dengan sistematika dalam Petunjuk Teknis, rencana pelaksanaan kegiatan, proporsi anggaran dan rencana hasil yang akan dicapai. c. Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian, sehingga diperoleh daftar calon lembaga penerima dana bantuan. d. Untuk menjaga objektifitas dan kepastian atas eksistensi dilakukan verifikasi /visitasi ke lapangan. Hasil penilaian berupa berita acara penilaian yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penilai diserahkan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraaan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan PKBM dan FK-PKBM penerima dana bantuan.


2. Penetapan Penerima Dana Bantuan Penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut: a. Berdasarkan berita acara hasil penilaian yang telah ditandatangani oleh tim penilai, yang diteruskan Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai pertimbangan dalam menetapkan PKBM dan FK-PKBM, penerima dana bantuan dengan menerbitkan Surat Keputusan. b. Surat Keputusan tersebut dikirimkan kepada PKBM dan FK- 13 PKBM yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. c. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dengan PKBM dan FK-PKBM yang bersangkutan. 3. Verifikasi dan Visitasi Untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keberadaan dan kredibilitas lembaga, otentitas dokumen yang diajukan, serta untuk meyakinkan kelayakan lembaga, sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: a. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung tentang kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. b. Melakukan klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada Dinas Pendidikan setempat. c. Petugas verifikasi dan ketua/wakil penyelenggara yang diverifikasi menandatangani format verifikasi.


14

4. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dalam rangkap 5 (lima), serta bermaterai 6000 dengan PKBM dan FK-PKBM yang bersangkutan. Dalam penandatanganan akad kerjasama tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selaku pihak pertama, sebagai pemberi dana bantuan dan PKBM dan FK-PKBM, selaku pihak kedua sebagai penerima dana bantuan. Dengan penandatanganan akad kerjasama atau dokumen tersebut, maka PKBM dan FK-PKBM, yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan wajib melakukan hal-hal berikut: a. Menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. b. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan yang disepakati dalam Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku. 5. Penyaluran Dana Bantuan Bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ini disalurkan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Berdasarkan dokumen yang telah disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan ke Biro Keuangan Kemdikbud untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Biro Keuangan Kemdikbud mengajukan SPM ke KPPN Jakarta III untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c. KPPN Jakarta III meminta Bank penyalur untuk mentransfer dana bantuan ke rekening atas nama PKBM dan FK-PKBM, Perguruan Tinggi/lembaga profesi.


E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional beserta jajarannya dilarang untuk memungut biaya dalam bentuk apapun. 2. Lembaga penerima bantuan yang melakukan penyelewengan dana bantuan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Setiap PKBM dan FK-PKBM, penerima dana diharuskan berkoordinasi dengan instansi perwakilan pajak setempat untuk 15 memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. 4. PKBM dan FK-PKBM yang menyelenggarakan kegiatan harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta melibatkan penilik. 5. PKBM dan FK-PKBM yang diberi bantuan adalah lembaga yang ditetapkan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai penerima dana bantuan dalam rangka upaya peningkatan mutu.


BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan 16

Untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas bantuan kegiatan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM ini, dilakukan pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, khususnya Penilik diharapkan melakukan pemantauan terhadap PKBM dan FKPKBM, penerima dana secara berkesinambungan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala terhadap PKBM dan FK-PKBM. 3. Selain itu lembaga pengawas di Pusat yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPK, serta pengawas daerah Bawasda, dapat melakukan pemantauan/pengawasan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

B. Evaluasi Kegiatan Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, evaluasi kegiatan dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi beserta jajarannya, lembaga pengawas pusat maupun daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung, dimana Tim Pusat/Daerah, khususnya penilik melakukan evaluasi langsung ke PKBM, FK-PKBM. 2. Evaluasi dengan mengundang pimpinan PKBM dan FK-PKBM ke suatu tempat untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan. 3. Pelaksanaan evaluasi ditekankan pada aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan sesuai tujuan, sasaran dan lingkup kegiatan dalam Petunjuk Teknis. 17

C. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, disusun laporan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disusun oleh lembaga PKBM dan FK-PKBM sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan, dengan mengacu pada sistematika penyusunan laporan seperti tertera dalam lampiran Petunjuk Teknis ini. 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk: a. Mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan dukungan yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan. b. Memenuhi persyaratan administrasi sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara kegiatan. 3. PKBM dan FK-PKBM menyusun dan mengirimkan laporan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan awal Laporan yang disusun PKBM dan FK-PKBM berupa bukti penerimaan dana bantuan dan rencana pelaksanaan kegiatan atas bantuan yang diterima. Waktu penyampaian laporan awal maksimal 3 hari setelah penerimaan bantuan.


b. Laporan akhir Laporan akhir, disampaikan paling lambat tanggal 28 Desember 2012 atau 6 (enam) minggu setelah dana cair sesuai dengan format terlampir. (Lampiran 5)

18

Laporan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat laporan akhir merupakan laporan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan di PKBM dan FK-PKBM selesai, yang penyusunannya sesuai Petunjuk Teknis penyusunan laporan sebagaimana terlampir. Laporan akhir kegiatan oleh PKBM dan FK-PKBM antara lain menyertakan lampiran tentang: 1) Rincian penggunaan dana beserta bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 2) Profil lembaga mitra pembina yang telah rintis 3) Dokumen pendukung lainnya (daftar hadir peserta yang mengikuti kegiatan, surat-surat dan desain kegiatan).


BAB V

PENUTUP

D

emikian Petunjuk Teknis yang dibuat secara singkat dan jelas ini, untuk digunakan oleh para pengelola PKBM dan FK-PKBM, dalam menyusun dan mengajukan proposal. Buku ini, juga dapat 19 menjadi acuan pengelola dalam mempersiapkan penyelenggaraan dan penyusunan laporan kegiatan. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu kelembagaan PKBM dan FK-PKBM dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kualitas kelembagaan PKBM dan FK-PKBM ke depan. Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: [email protected] Website: www.dikmas.net


Lampiran–Lampiran

20

Lampiran 1. Contoh Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota

Lampiran 2. Contoh Format Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

KOP LEMBAGA

SURAT REKOMENDASI Nomor: ....................

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : .................................................................. Jabatan : ...........(Ketua Penyelenggara PKBM/ Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis) Alamat : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : ..................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ....................................................................... Jabatan : ....(pejabat struktural eselon 3 yang mengelola pendidikan masyarakat/pendidikan nonformal Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga Alamat Nama Ketua No. Tlp/HP/Faks.

: ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : .......................................................................

adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat khususnya program peningkatan mutu PKBM dan FK-PKBM dan mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan tahun 2012. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .................................................. 2012 Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota *) ..………...............

Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Bantuan digunakan untuk Peningkatan Mutu kelembagaan PKBM dan FK-PKBM, dan tidak akan digunakan untuk keperluan pribadi. 2. Kegiatan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diajukan dalam proposal. 3. Penyerahan laporan awal dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah dana cair dan laporan akhir 6 (enam) minggu setelah dana diterima atau selambat-lambatnya tanggal 28 Desember 2012. 4. Apabila di kemudian pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/ atau tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. 2012 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000

Tanda Tangan, Stempel

(…………..………………….)

(..................................................) *) coret yang tidak perlu


Tanda Tangan, Stempel

*) Coret yang tidak perlu


21 2

Lampiran 3. Contoh Format Proposal

Lampiran 4. Contoh Format Isi Proposal 1. Profil Lembaga a. Nama Lembaga : .......................................................... b. Alamat Lengkap : .......................................................... c. No. Telp./HP : .......................................................... d. Nama Ketua : .......................................................... e. Alamat Lengkap : .......................................................... f. No. Telp./HP : .......................................................... g. Akta Notaris/Izin Pendirian : 1) Nomor : ................................ 2) Pejabat : ................................ h. Nama Bank : .......................................................... i. No. Rekening Lembaga : .......................................................... j. NPWP : .......................................................... k. Kegiatan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan saat ini: 1) ............................................................. 2) ............................................................. 3) dst......................................................... l. Daftar Pengurus Lembaga

USULAN PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN MUTU PKBM DAN FK-PKBM TAHUN 2012 22

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

No.

Nama

Tmpt/Tgl Lahir

L/P

Pendidikan

Pekerjaan

Jabatan

1. 2. 3.

Oleh:

Dst.

Catatan: Struktur organisasi dan deskripsi kerja (job description) dilampirkan

m. Sarana dan Prasarana Nama Lembaga Alamat No. Telp./HP/Faks.

: ............................................................ : ............................................................ : ............................................................


No

Jenis Sarana

Keadaan

1

Luas Gedung Lembaga

Luas Tanah: ............................m²

2

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan

Luas Bangunan: ......................... m² Gedung Perkantoran Rumah Ruko ...........................................

Keterangan


23

3

Status Bangunan / Gedung Lembaga

4

Sarana belajar

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ........................................... Meja & kursi belajar ................. set Kondisi : Papan tulis .............................. set Lemari/rak buku .....................unit Mesin tik ................................unit Komputer ..............................unit Bahan ajar ............................ jenis

24

Bahan Bacaan ..................... judul

2. Deskripsi Usulan Pada bagian ini, uraikan dengan jelas mengenai: a. Nama Kegiatan b. Tujuan Kegiatan c. Hasil yang Diharapkan d. Sasaran/Peserta Kegiatan (Daftar lengkap dilampirkan) e. Rencana Kegiatan (Jadwal kegiatan dilampirkan): 3. Rencana Anggaran Belanja (sesuaikan dengan jenis dana bantuan) No. 1. 2. 3. 4. 5.

Komponen Pembiayaan (Uraikan)

Vol

Satuan

Lampiran 5, Lampiran Proposal 1. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga 2. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang disertai dengan surat keterangan dari Bank 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga 4. Struktur organisasi kepengurusan lembaga 5. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pendidikan Keorangtuaan 6. Daftar pengelola, NST, peserta didik dan pendamping yang terlibat 25 (contoh format terlampir.

Harga Jumlah Satuan

Administrasi kesekretariatan, konsultasi/ koordinasi/rapat-rapat, penyiapan akreditasi Rintisan dan Pengembangan program unggulan PKBM Bantuan Sarana dan Prasarana PKBM Publikasi, sosialisasi dan layanan informasi PKBM Peningkatan mutu SDM



Lampiran 6: Contoh Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR : ............... DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA ..........................

26

TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENINGKATAN MUTU PKBM DAN FK-PKBM TAHUN 2012

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

………………………… ………………………… ………………………… Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga .........……………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:


1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan Pendidikan Keorangtuaan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasalpasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 27 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi pembelajaran Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara; c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan tanggung jawab mutlak. b. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan . c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;


e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat; g. Laporan disampaikan paling lambat dua minggu setelah selesai dilaksanakan, dan untuk penerima dana bantuan tahap akhir selambat-lambatnya pada 31 Desember 2012 28

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk membelajarkan sebanyak 20 (dua puluh)orang. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012, Nomor ......... tanggal ....... 2012. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : : NPWP Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Akad Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.


Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Proposal dan Petunjuk Teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


29

Lampiran 8, Contoh Format Laporan Akhir

Lampiran 7, Contoh Laporan Awal KOP LEMBAGA

30

LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PENINGKATAN MUTU PKBM DAN FK-PKBM TAHUN 2012 Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga penerima bantuan penyelenggaraan Peningkatan Mutu PKBM Dan Fk-PKBM tahun 2012: Nama Lembaga : ……………………………………………… Alamat Lembaga : ……………………………………………… ……………………………………………… Nama Ketua : ……………………………………………… Telp./HP/Faks. : ……………………………………………… Dengan ini melaporkan sebagai berikut: 1. Bantuan penyelenggaraan Peningkatan Mutu PKBM Dan FK-PKBM sebagai tindak lanjut dari Akad Kerjasama No. ............................. telah kami terima melalui rekening lembaga kami pada tanggal ........................... 2. Bantuan tersebut akan kami gunakan untuk menyelenggarakan Peningkatan Mutu PKBM Dan FK-PKBM sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Akad Kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Pendidikan keorangtuaan akan kami selenggarakan mulai tanggal : ...................................... sampai dengan ............................... Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PENINGKATAN MUTU PKBM DAN FK-PKBM TAHUN 2012 Cover/sampul laporan Kata Pengantar Daftar Isi

31

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan Pelaporan B. Kegiatan Pembelajaran/Pendampingan. Uraikan pengalaman pelaksanaan; metode, materi/bahan/modul, media/ alat peraga, jadwal, cara dan hasil penilaian pembelajaran/pendampingan/ penguatan yang dilakukan. (Sertakan foto-foto kegiatan pembelajaran/ pendampingan/penguatan yang relevan untuk melengkapi uraian kegiatan/proses pembelajaran). C. Penggunaan Dana Laporkan semua transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam Pedoman yang disertai dengan fotokopi bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. (kuitansi asli disimpan sebagai arsip lembaga).

....…………………….. 2012 Pimpinan Lembaga, Tanda Tangan, Stempel

(Nama Terang)



D. Penutup 1. Kesimpulan Simpulkan tentang : a. motivasi dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran/pendampingan/penguatan, b. efektifitas penggunaan metode pembelajaran/pendampingan, c. hasil belajar, dan d. tantangan/hambatan yang dialami. 32 2. Saran/Rekomendasi Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan. 3. Tindak Lanjut Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah kegiatan berakhir. Lampiran laporan: 1. Acuan Pelaksanaan 2. Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan 3. Fotokopi kuitansi penggunaan dana 4. Materi/bahan ajar/modul 5. Contoh daftar hadir peserta didik 6. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada) Catatan: Setiap Pertanggungjawaban penggunaan dana harus dilampirkan dengan bukti fisik, misalnya: Biaya konsumsi rapat/pertemuan/sosialisasi harus disertai dengan notulen rapat/materi sosialisasi, dan sebagainya.


Kegiatan Peningkatan Mutu PKBM dan FK-PKBM

Recommend Documents