6.
Siswa DO a. SD/MI
L P
b. SMP/MTs
L P
c. SMA/MA/SMK
L P
…………………… Penyelenggara,
STANDAR PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
…………………….. * (Coret salah satu)
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014
28
G. Format Data Penduduk Menurut Usia Sekolah, Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal Provinsi
: …………………………………………..
Kabupaten/Kota*
: …………………………………………..
Kecamatan
: …………………………………………..
Kelurahan/Desa*
: …………………………………………..
No Indikator a. Usia : 0 - 3 Tahun
Komponen Indikator
Jumlah
Keterangan
L P
b. Usia : 4 - 6 Tahun
L P
c. Usia : 7 - 14 Tahun
L P
d. Usia : 15 - Tahun ke atas
L
2.
Jumlah buta aksara
L
3.
Jumlah Lembaga Pendidikan Formal
TK
L…
SD
L…. ; P ….
SMP/Sederajat
L…. ; P ….
SMA/Sederajat
L… ; P ….
P P
4.
5.
Program pendidikan kesetaraan
Program pendidikan keaksaraan
; P ….
Paket A
…. klp
Jumlah …
Paket B
…. klp
Jumlah …
Paket C
….klp
Jumlah …
Keaksaraan fungsional
….klp
Jumlah ……
27
F.
KATA PENGANTAR
Format Data Jenis Usaha
Provinsi
: …………………………………………..
Kabupaten/Kota*
: …………………………………………..
Kecamatan
: …………………………………………..
Kelurahan/Desa*
: …………………………………………..
PKBM
: …………………………………………..
No.
Jenis Usaha
Tahun Mulai Target Berjalan Pemasaran
Volume penjualanseTahun (rata2), Rp
Status (Aktif/Tdk)
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tugas dan fungsinya, melaksanakan pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal.
Ket.
PKBM yang dirintis sejak Tahun 1998 dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan-kemajuan, meskipun diakui masih terdapat beberapa keterbatasan yang harus terus menerus dibenahi. Kemajuan PKBM terlihat dari peningkatan jumlahnya, yang pada awal rintisan hanya terdapat 50 PKBM, dewasa ini telah berkembang menjadi sekitar 9000 PKBM (2013). Keberadaan PKBM makin kuat ketika diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal. Keberadaan PKBM dalam konstitusi diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak mungkin dapat terpenuhi melalui satuan-satuan pendidikan lainnya. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan peran PKBM melalui penerbitan buku NSPK Standar PKBM. Buku ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pembina, pengelola, dan pihak lainnya yang berkepentingan bagi pembinaan dan pengembangan PKBM di seluruh tanah air.
…………………… Penyelenggara,
Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan buku ini. Semoga Tuhan YME memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, April 2014 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
…………………….. * (Coret salah satu)
Dr. Wartanto. NIP 196310091989031001
26
i
E.
Format Data Narasumber Teknis
DAFTAR ISI Provinsi
: …………………………………………..
Kabupaten/Kota*
: …………………………………………..
Kecamatan
: …………………………………………..
Kata pengantar .............................................................................................. i
Kelurahan/Desa*
: …………………………………………..
Daftar isi ...................................................................................................... ii
PKBM
: …………………………………………..
Bab IPendahuluan ........................................................................................ 1
Tutor
: Keaksaraan/Paket A/Paket B/Paket C
a.
Latar Belakang ................................................................................. 1
b.
Dasar Hukum ................................................................................... 4
c.
Maksud dan Tujuan .......................................................................... 4
No.
Nama L/P
Pendidikan Terakhir
Status Kepegawaian
Jabatan
Domisili
Sertifikat&P enghargaan
Bab II Konsep Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ....................................... 6 a.
Pengertian PKBM ............................................................................ 6
b.
Prinsip PKBM .................................................................................. 7
c.
Pemangku Kepentingan PKBM ...................................................... 11
d.
Komunitas Layanan........................................................................ 13
Bab III Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.................................... 14 Bab III Penutup ........................................................................................ 18 lampiran .................................................................................................... 19
…………………… Penyelenggara,
…………………….. * (Coret salah satu)
ii
25
BAB I PENDAHULUAN
D. Format Data Tutor Provinsi
: …………………………………………..
Kabupaten/Kota*
: …………………………………………..
Kecamatan
: …………………………………………..
Kelurahan/Desa*
: …………………………………………..
PKBM
: …………………………………………..
Tutor
: Keaksaraan/Paket A/Paket B/Paket C
No.
Nama
L/P
Pendidikan Status Sertifikat&P Jabatan Domisili Terakhir Kepegawaian enghargaan
A. LATAR BELAKANG Pendidikan Nonformal (PNF) pada hakikatnya merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur sekolah (pendidikan formal), baik yang berjenjang
maupun tidak berjenjang,
dilembagakan ataupun belum
dilembagakan, berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hayat. Salah satu ciri yang membedakan dengan pendidikan formal adalah fleksibilitas dalam hal usia peserta didik, kualifikasi pendidik, waktu belajar dan tempat pembelajaran. PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal awalnya dirancang sebagai pusat, tempat dan/atau ajang belajar masyarakat sehingga terbentuk masyarakat pembelajar (learning society). Oleh karena itu agar PKBM benar-benar dapat menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar, sangat diperlukan adanya penguatan kelembagaan,
…………………… Penyelenggara,
peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kelayakan sarana dan prasarana, penyelenggaraan keuangan yang transparan dan akuntabel. Buku NSPK penyelenggaraan PKBM ini dimaksudkan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja PKBM. PKBM yang baik akan lebih responsif dan berdaya dalam melaksanakan
…………………….. * (Coret salah satu)
fungsinya secara optimal, fleksibel, dan netral. Fleksibel dalam arti memberi peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai dengan kebutuhan mereka; sedangkan yang dimaksud netral adalah memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan strata sosial, agama, budaya, gender, dan lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan di PKBM. Untuk mengakomodir berbagai keragaman yang ada, serta
24
1
meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada masyarakat, PKBM harus
C. Contoh Format Data Peserta Didik
dapat merancang standar kebutuhan belajar yang diinginkan secara demokratis, efektif, efisien, dan bermutu. Hal ini perlu dilakukan PKBM
Provinsi
: …………………………………………..
karena tuntutan perubahan pendidikan masa depan mengarah pada konsep
Kabupaten/Kota
: …………………………………………..
pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat. Sejatinya PKBM saat ini tidak
Kecamatan
: …………………………………………..
hanya sebagai tempat pembelajaran tetapi juga sebagai pusat informasi dan
Kelurahan/Desa
: …………………………………………..
kegiatan pemberdayaan masyarakat.
PKBM
: …………………………………………..
Program
: Keaksaraan/Kesetaraan
Jenjang
: Paket A/Paket B/Paket C
Dalam peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat (urusan pendidikan) pada penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; monitoring
dan
evaluasi;
supervisi;
fasilitasi;
dan
urusan-urusan
pemerintahan yang berhubungan dengan eksternalitas nasional.
No.
Nama
L/P
SatusPekerjaan (BelajaratauBekerja*)
Tempat/tgl. lahir
1.
Pengembangan NSPK PKBM ini disusun dengan mempertimbangkan
2.
berbagai peraturan dan perundang-undangan yang terkait dan telah
3.
dikeluarkan oleh pemerintah dan terkait dengan penyelenggaraan PKBM.
4.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5.
Pendidikan yang diperbaharui
*) Bila bekerja sebutkan jenisnya, misalnya bekerja sebagai petani, pedagang, buruh, TKI Luar Negeri, Asisten Rumah Tangga, dsb
melalui PP Nomor 32 Tahun 2013 telah
mengatur delapan standar nasional pendidikan, yang terdiri dari: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga
……………………
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar penyelenggaraan, standar
Penyelenggara,
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Menurut PP No. 19 tersebut, yang dimaksud Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai
……………………..
dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan 2
23
bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ketentuan tentang masing-masing standard selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Satuan pendidikan nonformal, termasuk PKBM diperlukan suatu standar PKBM yang diatur dalam Peraturan Menteri. NPSK
yang
disusun
dalam
buku
ini
merujuk
kepada
Permendiknas/Permendikbud yang sudah ada dilengkapi dengan pengaturan beberapa aspek atau sumberdaya pendidikan lainnya yang belum diatur dengan peraturan Menteri, yang dibuat fleksibel dengan memperhatikan karaktersitik dan kondisi yang ada di lingkungan pendidikan nonformal. NSPK menjadi acuan dalam memberikan layanan pendidikan nonformal yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2007
tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat 1 dijelaskan pengertian NSPK: (a) Norma Penjelasan
adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk
1.
Jadwal pembelajaran terkait dengan program/kegiatan di PKBM wajib dibuat oleh pengelola PKBM.
penyelenggaraan pemerintah daerah; (b) Standar adalah acuan yang dipakai
2.
Papan jadwal pembelajaran diletakkan didepan kantor atau tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat.
adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; (c) Prosedur
(d) Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun komponen yang menjadi acuan standarisasu PKBM mencakup sembilan komponen, yaitu : legalitas, status kelembagaan, pengurus kelembagaan, fasilitas kelembagaan, program minimal yang dilaksanakan, dokumen dan kelengakapan kelembagaan, pendanaan, jaringan/mitra kerja kelembagaan, dan pengendalian mutu. Rincian lebih lanjut dari kesembilan aspek tersebut di paparkan pada Bab III.
22
3
B. DASAR HUKUM 1.
B.
Contoh Papan Nama PKBM
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
5.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang
Standar
Penyelenggaraan
Pendidikan
oleh
Satuan
Pendidikan Nonformal;
Penjelasan 1.
Logo sebelah kanan logo Dikbud tanpa ada tulisan Dinas Pendidikan Kab/Kota
2.
Sebelah kiri logo PKBM
3.
Nama ditulis dengan huruf kapital besar secara proporsional
4.
Pada papan nama dicantumkan akta pendirian, izin operasional dan NILEM
5.
Pada bagian bawah dicantumkan alamat PKBM
6.
Apabila PKBM bermitra dengan lembaga/instansi lain maka logo instansi/lembaga mitra dapat dicantumkan di bagian bawah
Buku ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pembina dan
7.
Luas papan nama PKBM 120 cm x 90 cm
pengelola dalam penyelenggaraan PKBM. Adapun tujuan pedoman ini
8.
Pemasangan papan nama diletakkan ditempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat.
9.
Apabila kantor PKBM berada di jalan yang agak masuk maka dari jalan raya dibuat papan penunjuk ke arah kantor PKBM
6.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
adalah untuk: 1.
Menjelaskan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pembinaan dan penyelenggaran PKBM;
4
21
FORMAT ADMINISTRASI ORGANISASI DAN KEGIATAN
2.
Memberikan
panduan
dalam
melaksanakan
koordinasi
dan
konsolidasi bagi para pembina dan pengelola PKBM dalam rangka peningkatan mutu satuan dan program;
A. Contoh Format Struktur Organisasi PKBM
Perusahaan /DUDI
Lembaga Mitra
Ketua
3.
program PKBM; 4.
Sekretaris
Bendahara
Bidang Pendidikan
Bidang Wirausaha & Pemasaran
Memberikan panduan dalam melakukan evaluasi satuan dan
Memberikan panduan dalam menidaklanjuti hasil evaluasi dan penjaminan mutu PKBM.
Bidang Kemitraan
Satuan Program Yang Diselenggarakan Koordinator Koordinator Koordinator Koordinator Pendidikan Pendidikan Pendidikan Keaksaraan Kesetaraan Keterampilan
PAUD
PESERTA DIDIK / WARGA BELAJAR SASARAN PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT
20
5
BAB II KONSEP PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
A. PENGERTIAN PKBM PKBM sebagai akronim dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang mempunyai makna yang strategis. Berbagai simbolis makna dari akronim PKBM dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pusat, yang berarti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terpusat dalam penyelenggaraannya dan terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas pencapaian tujuan, pengendalian mutu penyelenggaraan program-program, efisiensi pemanfaatan sumber-sumber, sinergitas antar berbagai program dan keberlanjutan
LAMPIRAN - LAMPIRAN
keberadaan PKBM itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kemudahan untuk dikenali dan diakses oleh seluruh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerjasama dengan berbagai pihak baik yang berada di wilayah keberadaan PKBM tersebut, maupun dengan berbagai pihak di luar wilayah tersebut misalnya pemerintah, lembaga swasta, lembaga mitra dan pihak-pihak terkait lainnya. 2. Kegiatan, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat, yang selalu dinamis, kreatif dan produktif dengan mencermati sumber-sumber daya dan kearifan lokal. 3. Belajar, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM harus merupakan kegiatan yang mampu memberikan dan menciptakan proses transformasi peningkatan kapasitas peserta didik, 6
19
baik pengetahuan, keterampilan dan sikap yang lebih positif,
BAB IV PENUTUP
konstruktif dan berdaya guna. Belajar dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang hayatnya di setiap kesempatan yang dapat dilakukan
PKBM merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal yang
dalam berbagai dimensi kehidupan. Belajar dapat dilakukan dalam
menjadi wadah kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat
lingkungan masyarakat, keluarga, kelompok belajar, kursus, dan
dengan prinsip penyelenggaraan dari, oleh dan untuk masyarakat.
PKBM. Dengan demikian, PKBM merupakan suatu institusi yang berada di tengah-tengah masyarakat yang mengelola kegiatan belajar
Keberadaan PKBM dewasa ini demikian masif, dan hampir
sepanjang hayat menuju terwujudnya masyarakat pembelajar
merata diseluruh Indonesia. Dalam rangka pembinaan PKBM diperlukan
(learning society).
adanya regulasi yang mengatur keberadaan PKBM agar lebih tertib,
4. Masyarakat, berarti bahwa PKBM adalah usaha bersama masyarakat
berdaya saing, dan bertanggungjawab. Sehubungan dengan hal tersebut
untuk memberdayakan dirinya sendiri (self help). Peranan pemerintah
maka diperlukan adanya buku acuan standar PKBM. Buku standar PKBM ini diharapkan
dan lembaga lain sifatnya pendukung
menjadi acuan bagi
keberadaan PKBM, tetapi
inisiatif untuk maju harus tumbuh dari dalam masyarakat,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT P2-PNFI, BP-PNFI, UPTD BPKB, SKB, dan semua pihak yang terkait dalam melakukan monitoring,
B. PRINSIP PKBM
supervisi, dan penilaian penyelenggaraan PKBM.
Dalam penyelenggaraan PKBM perlu memperhatikan prinsip-prinsip
Selain buku ini, ada beberapa buku acuan PKBM lainnya untuk di
dalam penyelenggaraan PKBM, yaitu: berbasis masyarakat: dari, oleh, dan
telaah dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan PKBM. Semoga
untuk masyarakat; pembelajaran sepanjang hayat; partisipatif; kearifan lokal;
dengan adanya acuan-acuan ini keberadaan PKBM makin terbina lebih
pemberdayaan
baik.
kebersamaan/gotong royong; dan otpimalisasi sumberdaya. Penjelasan
masyarakat;
keluwesan;
pemecahan
masalah;
masing-masing prinsip PKBM adalah sebagai berikut ini. 1.
Berbasis Masyarakat: dari, oleh, dan untuk masyarakat Prinsip ini menegaskan bahwa keberadaan PKBM tumbuh dan didirikan atas inisiatif dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Peran pemerintah dan pihak luar hanya bersifat pendukungan. Makin kuat dukungan dari masyarakat terhadap
18
7
PKBM, maka PKBM tersebut makin mandiri dan berdaya. Ini berarti
8
yang
memiliki
kepentingan
tertentu
8.1. Memiliki kerjasama dengan
MITRA
bahwa keberadaan PKBM juga bukan berbasis keluarga dan kekerabatan,
JARINGAN / KERJA
terhadap
mitra kerja
mitra kerja (pemerintah,
8.2. Memiliki kejelasan posisi dan
LEMBAGA
bentuk kerjasama di lembaga
perkembangan PKBM. Hal ini hendaknya dihindari, supayaa tidak
tertulis lainnya 9.
PENGENDAL
10.1. Memiliki tim khusus
IAN MUTU
Sepanjang kehidupan manusia akan selalu menghadapi tantangan,
pengendali mutu
Memiliki pengawas internal
10.2. Tim melakukan monitoring,
Laporan seupervisi dibuat
masalah dan kebutuhannya agar meningkat kualitas kehidupannya.
evaluasi, dan melakukan
minimal setiap 3 bulan
Untuk mencapai kualitas kehidupannya yang lebih baik,
supervise pelaksanaan
manusia
program
dituntut untuk belajar sepanjang hayatnya, melalui berbagai upaya agar meningkat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya sesuai dengan tuntutan dunia kerja, maupun untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau insan kamil. 3.
PAUDNI, Dunia
Adanya MoU atau dokumen
berkurangnya kepedulian dan keterlibatan anggota masyarakat lainnya. Pembelajaran sepanjang hayat
organisasi profesi mitra
Usaha/Industri)
timbul prasangka yang kurang baik, dan ini akan berdampak
2.
Kerjasama minimal dengan 3
10.
Partisipatif
supervise dan tindak lanjutnya
PRESTASI
Apabila ada akan memiliki nilai
LEMBAGA
plus:
(KALAU
Hasil lomba kelembagaan
Penghargaan dari pihak
ADA)
terkait kelembagaan
Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan PKBM
harus melibatkan secara aktif unsur kepengurusan, adanya pembagian
keputusan yang partisipatif (tidak otoriter). Masa kerja kepengurusan PKBM hendaknya disepakati,
sebaiknya masa kerja pengurus tidak
Prestasi lembaga dari pihak yang merasakan manfaat dari
tugas yang jelas, peran yang setara antar pengurus, dan pengambilan
PKBM
Melaksanakan program sosial atau CSR
lebih dari tiga tahun, tetapi doronglah pengurus lain untuk tampil. Hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan partisipasi antar pengurus. Di pihak lain keberadaan PKBM perlu memberi ruang bagi partisipasi pihak luar yang mendukung perkembangan PKBM. Jangan sampai terkesan keberadaan PKBM tertutup bagi keterlibatan pihak luar untuk mengembangkan PKBM.
8
Memiliki buku catatan
17
5
PROGRAM
5.1. Menyelenggarakan minimal 2
MINIMAL
program utama PAUD dan
pendidikan keaksaraan,
YANG
PNFI secara regular
pendidikan kesetaraan, Kursus-
DILAKSANA KAN
6
DOKUMEN DAN KELENGKAP AN KELEMBAGA AN
5.2. Menyelenggarakan minimal 1 program pendukung
Pilihan program utama yaitu:
4.
Kearifan lokal Makna kearifan lokal adalah bahwa dalam pengembangan PKBM perlu mencermati kearifan-kearifan lokal yang hidup dan berkembang di
kursus, dan PAUD.
masyarakat. Beberapa bentuk kearifan lokal tersebut antara lain kearifan
Pilihan program pendukung
5.3. Memiliki minimal satu desa/
misalnya usaha produktif,
terhadap adat istiadat, seni, budaya, bahasa, artefak-artefak, sistem
komunitas binaan khusus
TBM, PUG dan program
pengambilan
yang disetujui oleh kepala
lainnya sesuai kebutuhan
perayaan, maupun bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya. Pentingnya
desa yang bersangkutan
masyarakat
6.1. Memiliki Rencana Strategis lembaga 6.2. Memiliki rencana kerja Tahunan 6.3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada dinas terkait minimal 3 bulan sekali 6.4. Memiliki buku administrasi kelembagaan 6.5 Papan nama lembaga jelas dan permanen
keputusan,
kekerabatan,
agama
dan
kepercayaan,
mencermati kearifan lokal agar dalam pengembangan PKBM tidak
Rencana strategis minimal memiliki Visi, Misi, strategi
tercerabut dari akarnya dimana PKBM itu berada, yaitu komunitas
dan nilai, serta sasaran dan
masyarakat yang dilayani. Dapat dipastikan bahwa PKBM yang kurang
target.
mencermati kearifan lokal akan di tinggalkan masyarakat setempat,
Rencana kerja Tahunan dibuat untuk setiap program Buku administrasi minimal:
5.
Pemberdayaan masyarakat
buku induk pendidik dan
Tujuan akhir dari semua layanan program pendidikan non formal di
pengelola program, buku
PKBM tiada lain adalah agar masyarakat menjadi berdaya.
kegiatan, buku inventaris, buku
masyarakat yang berdaya adalah
keuangan, buku tamu, buku
Makna
memiliki kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan kehidupannya, berupaya meningkatkan kualitas
kehadiran pendidik/pengurus,
6.6. Papan petunjuk ruangan dan program
hidup dan kehidupannya, serta dorongan untuk membantu sesama untuk
buku nilai, buku rapat
saling
(notulensi).
6.7. Bahan/alat sosialisasi
memberdayakan.
Jadi
layanan
utama
PKBM
adalah
pemberdayaan masyarakat, bukan untuk pemberdayaan sekelompok
(brosur/poster/spanduk,)
orang, apalagi pemberdayaan pengurus.
6.8. Data, grafik, foto kegiatan.
6.
6.9. Rekening Bank lembaga
Makna keluwesan sebagai prinsip dalam penyelenggaraan PKBM lebih
6.10. NPWP atas nama lembaga 7
PENDANAAN
7.1. Memiliki sumber pendanaan mandiri lembaga
Tersedia buku kas umum (BKU)
7.2. Memiliki buku bukti penyelenggaraan sumber dan
Keluwesan
menekankan pada keluwesan pada layanan program-program yang selalu mengikuti perkembangan dan tuntutan kebutuhan belajar masyarakat, atau tidak kaku. PKBM hendaknya peka terhadap
penggunaan dana
16
9
perkembangan keilmuan dan teknologi,
yang kemudian untuk
disesuaikan dengan program yang diayani.
milik publik/masyakat, bukan
yang tertuang dalam akta
milik pribadi.
notaris bahwa PKBM adalah milik publik/masyarakat
3
7.
PENGURUS
3.1. Memiliki personil
Personil pengurus PKBM tidak
Pemecahan masalah
KELEMBAGA
kepengurusan yang tertuang
boleh memiliki ikatan keluarga
Makna prinsip pemecahan masalah adalah bahwa layanan program-
AN
dalam akta notaris
inti.
program yang
3.2. Memiliki struktur pengurus
diselenggarakan PKBM selayaknya memberikan
PKBM terdiri dari minimal
kontribusi atau solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi peserta
(ketua, sekretaris, bendahara
didik dan masyarakat. pengangguran
dengan
Misalnya bagaimana PKBM menangani membuka
program
kursus
dan 3 orang seksi program)
keterampilan,
yang diterbitkan oleh pendiri
mengatasi warga masyarakat yang drop out SD/MI, SMP/MTs dan
dan disahkan oleh dinas
SMA/MA dengan
terkait.
menyelenggarakan program Paket A, Paket B dan
3.3. Para pengelola paham akan
Paket C, dan mengatasi anak-anak usia dini yang belum terlayani
tugasnya dan dapat
pendidikan dengan menyelenggarakan Kelompok Bermain, Taman
melaksanakan tugas
Pengasuhan Anak atau Paud sejenis, dan program-program lainnya.
3.4. Memiliki tenaga khusus yang bekerja harian di kantor
8.
4
Kebersamaan/gotong royong Makna prinsip kebersamaan/gotong royong adalah bahwa dalam penyelenggaraan PKBM menuntut adanya kebersamaan/gotong royong
FASILITAS
4.1.Memiliki ruang kantor lengkap Ruang kantor dengan
KELEMBAGA
dengan meubeler, jaringan
meubeler, komputer kerja,
AN
komunikasi, dan peralatan
penerangan, jaringan
kantor
komunikasi, dan peralatan
dalam semua aspek dan tahapan penyelenggaraan. Yaitu kebersamaan
4.2. Memiliki minimal 3 ruang
antara penyelenggara, pengurus, pendidik, tenaga kependidikan, peserta
belajar dengan ukuran 2
didik, mitra kerja dan masyarakat. Sebagai inisiator dapat muncul dari mana saja, tetapi tidak perlu mendominasi dalam penyelenggaraan PKBM,
karena
tujuan
akhirnya
adalah
mewujudkan
kebersamaan/gotong royong dalam penyelenggaraan PKBM.
Ruang belajar dengan ukuran
minimal 4 x 5 m lengkap
minimal 4x 5 m2 lengkap
dengan meubeler dan sarana
dengan meubeler dan sarana
pembelajaran.
pembelajaran
4.3. Alat komunikasi: web, email, telp, faksimili 4.4. Status sarana dan prasarana minimal memiliki jaminan penggunaan selama 5 tahun
10
kantor
15
BAB III STANDAR PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
9.
Optimalisasi sumberdaya. Optimalisasi
sumberdaya
mengandung
makna
bahwa
dalam
penyelenggaraan PKBM perlu mengoptimalisasi sumber-sumber daya Standar PKBM pada hakikatnya merupakan acuan yang dipakai
yang dapat diraih dan didayagunakan yang ada di masyarakat,
sebagai patokan dalam penyelenggaraan PKBM sebagai satuan pendidikan
pemerintah maupun swasta untuk perkembangan PKBM. Bentuk-bentuk
nonformal. Berikut ini uraian standar yang dimaksud:
sumberdaya tersebut antara lain sumber daya dana, fasilitas, peralatan, gedung, tanah, tanaga ahli, tenaga sukarela, jaringan, alam, letak geografis, dan akses sumber-sumber daya. Dalam kaitan ini,
Tabel 1 STANDAR PKBM SEBAGAI SATUAN PNF
maka
penyelenggara dan pengelola atau pengurus dituntut kemampuannya untuk meraih dan mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada
NO
KOMPONEN
DESKRIPSI
1
LEGALITAS
1.1. Memiliki dokumen pendirian
KETERANGAN Akta Notaris untuk PKBM
lembaga yang sah (Akta
yang berbentuk yayasan wajib
Notaris/ Surat Keputusan/
melampirkan SK dari
dokumen sesuai dengan
Kemenkumham
hukum yang belaku) 1.2. Memiliki izin pendirian lembaga di dinasterkait 1.3. Memiliki Nomor induk
Akta notaris untuk PKBM yang
tersebut, tetapi tetap mengindahkan etika, tata cara dan regulasi yang benar dan sesuai dengan aturan, terutama dalam mengakses dana bantuan sosial.
C. PEMANGKU KEPENTINGAN PKBM
berbentuk Badan Hukum Perkumpulan wajib melampirkan surat keterangan
lembaga (NILEM) dari Dinas
telah terdaftar di pengadilan
Provinsi/ Ditbindikmas
negeri setempat
Pemangku kepentingan dalam pengertian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan PKBM, yang mencakup: komunitas masyarakat, peserta didik, pendidik, pengelola dan mitra. 1.
Komunitas masyarakat
Untuk PKBM yang didirikan oleh pemerintah setempat wajib
2
STATUS
2.1. Status sebagai PKBM (tidak
melampirkan SK pembentukan
atau sasaran pembelajaran. Komunitas mencakup: letak geografis,
PKBM dari Pejabat yang
adat istiadat, budaya, sosial ekonomi, keagamaan, dan komunitas
berwenang
khusus (misalnya: anak jalanan, TKI, daerah konflik, daerah
Satuan PKBM tidak merangkap
KELEMBAGA
sebagai lembaga lain/ tidak
sebagai satuan PNF lain di satu
AN
memiliki status ganda)
lokasi yang sama.
2.2. PKBM merupakan lembaga
14
Setiap PKBM memiliki komunitas masyarakat yang menjadi tujuan
terpencil/terdalam/terluar dan tahanan)
Adanya pernyataan tertulis
11
lembaga pemasyarakatan/rumah
2.
Peserta Didik/Warga Belajar Peserta
didik/warga
belajar
adalah bagian dari
Gambar Sinergi Masyarakat dengan PKBM
komunitas
masyarakat yang berkeinginan meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti program pembelajaran yang diselenggarakan PKBM. 3.
Pendidik Pendidik/tutor/instruktur/narasumber teknis adalah sebagian dari warga komunitas masyarakat yang memiliki tugas memfasilitasi proses pembelajaran atau pemberdayaan masyarakat di PKBM.
4.
Pengelola/ Tenaga Kependidikan Pengelola PKBM adalah sebagian dari warga komunitas yang memiliki
tugas
melakukan
penyelenggaraan
pelaksanaan, penilaian dan pengembangan)
(perencanaan,
program di PKBM
serta bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program dan
Komunitas layanan PKBM adalah komunitas masyarakat yang menjadi
harta kekayaan lembaga. 5.
D. KOMUNITAS LAYANAN
Mitra (pemerintah, dunia industri, lembaga swadaya masyarakat,
sasaran
pembelajaran
Mitra PKBM adalah pihak-pihak dari luar komunitas masyarakat, apakah berupa lembaga atau individu yang dengan kesadaran dan kerelaan turut berpartisipasi dan berkontribusi bagi keberlangsungan
adat istiadat,
masyarakat.
sosial budaya, mata
pencaharian dan latar belakang pekerjaan, keagamaan dan kepercayaan, situasi kedaruratan (bencana), dan komunitas khusus (anak jalanan, TKI, daerah konflik).
dan pengembangan PKBM. Jika digambarkan konsep PKBM adalah sebagai berikut.
12
pemberdayaan
Komunitas layanan dapat dilihat dari letak geografis (desa-kota, daerah terluar, terdalam, terasing),
dan pihak terkait lainnya)
dan
13
