Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Keberhasilan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan secara tidak langsung akan memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam menentukan masa depannya, sehingga masyarakat dapat mandiri. Masyarakat merupakan sumber inspirasi, kreativitas dan ilmu yang tidak pernah kering karena masyarakat dengan segala dinamikanya terus berubah dan berkembang setiap saat. Bentuk nyata dapat terlihat dari lahirnya kesadaran masyarakat untuk menggagas, menggali dan membangun sumber potensi masyarakat yang diwadahi melalui kegiatan belajar, dari, oleh dan untuk masyarakat melalui jenjang pendidikan nonformal. Dengan kata lain pendidikan nonformal memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat agar menjadi pelaku atau subyek dalam pembangunan pendidikan, sehingga pada gilirannya perlu pelibatan masyarakat dalam menyusun perencanaan. Luasnya sasaran layanan, kompleksitas permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat, serta terbatasnya sumber daya yang ada merupakan tantangan yang menyadarkan terhadap pentingnya kedudukan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan. Untuk itulah masyarakat perlu melakukan pembelajaran yang berpangkal pada masyarakat berada di lingkungan masyarakat dan bermakna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan agar dalam setiap penyelenggaraan
program
pembelajaran
masyarakat
senantiasa
berada
dalam
koridor
pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya masyarakatlah yang paling berwenang untuk melalukan pengembangannya.
Bapak Menteri mengunjungi kegiatan dan meresmikan gedung PKBM Ar Ridho
1 Kecamatan 1 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Memahami akan tuntutan dan kebutuhan belajar masyarakat melalui jalur pendidikan non formal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan strategi mendinamisasi peran serta masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melembagakan kegiatan belajar dengan membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Prinsip utama pembentukan PKBM adalah bertolak dari kebermaknaan, kebermanfaatan dan keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan program belajar. PKBM bukan milik pemerintah tetapi milik masyarakat yang dikelola oleh masyarakat setempat dimana PKBM berada. Sejalan dengan Rencana Strategis 2010 – 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada indikator kinerja kunci (IKK) telah ditetapkan bahwa, disetiap kecamatan diharapkan terbentuk 1 PKBM. Berikut dapat digambarkan perkembangan jumlah PKBM selama 5 tahun.
Perkembangan PKBM 9944
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
8203
5000
2010
6556
5821
2011
2012
2013
2014
PKBM merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai wadah dan tempat pembelajaran, pelatihan dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan,keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. PKBM tumbuh sebagai ujung tombak penyelenggaraan program pendidikan masyarakat (dikmas) yang diharapkan dapat memperkuat dan memperluas sasaran program dikmas, sehingga memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani pendidikannya. PKBM merupakan layanan belajar alternative
yang
dapat
dipilih
masyarakat
dan
dapat
dijadikan
ajang
pemberdayaan
masyarakat.Selaras dengan fungsinya, PKBM dapat ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan melalui pendekatan kultural dan persuasive sehingga keberadaannya dapat dijadikan pusat aktifitas
belajar masyarakat. Selain itu, keberadaan PKBM juga sangat strategis untuk menyosialisasikan dan mengadvokasi berbagai program/kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Data PKBM per provinsi/kab./kota/kecamatan Kabupaten dan Kota Provinsi
ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D I YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA Total
Kecamatan Total PKBM
Memiliki Belum PKBM Memiliki
Jumlah
Memiliki Belum PKBM Memiliki
Jumlah
22 30 18 11 5 15 10 14
1 3 1 1 6 0 0 0
23 33 19 12 11 15 10 14
138 184 114 91 13 171 97 129
138 235 65 62 115 46 26 98
276 419 179 153 128 217 123 227
332 350 296 212 111 326 417 274
7
0
7
31
12
43
45
7 6 26 34 5 38 8 9 10 7 14 11 13 9 14 6 24 12 6 5 4 8 8 27 443
0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0 3 0 5 1 5 0 0 0 0 7 1 3 2 54
7 6 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 14 15 11 24 12 6 5 11 9 11 29 497
56 44 540 433 76 529 131 51 97 24 126 49 120 51 71 44 238 128 59 47 10 31 33 115 4.071
3 0 88 140 2 133 30 6 19 265 47 75 31 85 85 112 66 73 16 22 63 81 121 270 2.630
59 44 628 573 78 662 161 57 116 289 173 124 151 136 156 156 304 201 75 69 73 112 154 385 6.701
112 344 1331 804 177 1072 254 86 431 58 280 131 163 169 91 149 657 324 110 370 61 139 29 239 9.944
Dari data di atas dapat digambarkan, bahwa dari 6701 Kecamatan masih terdapat 2630 Kecamatan yang belum terbentuk PKBMnya. Padahal jumlah PKBM sudah mencapai 9944 lembaga, asumsinya seluruh kecamatan seharusnya sudah terbentuk sehingga terlihat telah terjadi penumpukan sebaran PKBM di Propinsi tertentu. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PKBM, sejak tahun 2010 sd 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan dana bantuan kepada lembaga masyarakat tersebut sebesar Rp. 33.240.000.000 (tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Tahun Jumlah
2010 4.890.000
2011 5.700.000
2012 7.000.000
2013 9.500.000
2014 6.150.000 *) dalam ribuan
9.500.000
10.000.000 9.000.000 8.000.000
7.000.000
7.000.000 6.000.000
6.150.000
5.700.000 4.890.000
5.000.000 4.000.000
* dalam 000
3.000.000 2.000.000 1.000.000 -
2010
2011
2012
2013
2014
Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan serta penjaminan mutu PKBM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Paudni, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mulai tahun 2014 ini, akan melakukan Evaluasi Kinerja terhadap PKBM. Kegiatan ini akan diawali dengan uji coba di 8 Propinsi dengan sasaran 500 lembaga.
Penyelenggaraan Pendidikan Keorangtuaan 69
70
70
70
68 66 64 62
60
60 58 56 54 2011
2012 2013 2014
Semangat pengelola PKBM untuk memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan, bagaikan dian yang tak kunjung padam
