Kegiatan Pengembangan PKBM Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan dan PKBM Sentra TKI

i

Kegiatan Pengembangan PKBM Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan dan PKBM Sentra TKI

KATA SAMBUTAN

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif beragam program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat.

Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Dana


KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas iv ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan v budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Kegiatan Pengembangan PKBM Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan, dan PKBM Sentra TKI diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara,



DAFTAR ISI tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pengembangan PKBM Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan, dan PKBM Sentra TKI. Semoga Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Kegiatan Pengembangan PKBM vi Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan, dan PKBM Sentra TKI ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua. Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D Ph.D. 4 4 NIP.195804091984022001


KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 2 3

BAB II PENGEMBANGAN PKBM TEMATIK, PERLUASAN AKSES PKBM DI KECAMATAN DAN PKBM SENTRA TKI .......... 4 A. Pengertian ........................................................................... 4 B. Sasaran ............................................................................... 5 C. Tujuan Kegiatan ................................................................. 6 D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... 6 E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. 7 F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... 10 BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAJUAN ..................... A. Penerima Bantuan .............................................................. B. Syarat Penerima Bantuan .................................................... C. Tata Cara Pengajuan Bantuan ............................................. D. Penyaluran Dana Bantuan .................................................. E. Catatan Khusus ..................................................................

13 13 13 15 16 19

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ................. A. Pemantauan ........................................................................ B. Evaluasi Kegiatan ................................................................ C. Pelaporan ............................................................................

20 20 20 21

BAB V Penutup ....................................................................................

23


vii

viii

Lampiran– Lampiran ..............................................................................

24

Lampiran 1. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota ........

24

Lampiran 2. Format Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak ..........

25

Lampiran 3. Format Proposal ...........................................................

26

Lampiran 4. Format Laporan Awal ....................................................

30

Lampiran 5. Format Laporan Akhir ..................................................

31

Lampiran 6: Contoh Akad Kerjasama ...............................................

33

Lampiran 7. Instrumen Verifikasi Lembaga ........................................

37

Lampiran 8 Bukti Kas Umum dan Bukti Pembantu Pajak ................

39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penduduk buta aksara usia 15 – 59 tahun tahun 2011 berjumlah 1 7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.



Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Kegiatan Pengembangan PKBM Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan dan PKBM Sentra TKI merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan di PKBM. Kegiatan tersebut dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang 2 memenuhi persyaratan. Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan Pengembangan PKBM Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan dan PKBM Sentra TKI, maka disusunlah “Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pengembangan PKBM Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan dan PKBM Sentra TKI Tahun 2012

B. Dasar Hukum

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tahun anggaran 2009. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis bertujuan sebagai petunjuk dalam: 3 1. Penyusunan dan pengajuan proposal 2. Melaksanakan penilaian proposal 3. Menyalurkan bantuan bagi Direktorat Pendidikan Pembinaan Masyarakat 4. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program Pengembangan PKBM Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan dan PKBM Sentra TKI.

1. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja.



BAB II PENGEMBANGAN PKBM TEMATIK, PERLUASAN AKSES PKBM DI KECAMATAN, PKBM SENTRA TKI 4

6. Dana perluasan akses PKBM merupakan rintisan PKBM yang merupakan bantuan biaya operasional bagi lembaga PKBM baru. 7. Bantuan Program PKBM Sentra TKI merupakan bantuan yang diberikan kepada PKBM sebagai penyelenggara program pendidikan nonformal di Sentra TKI untuk digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup serta kesiapan bekerja calon TKI dan pelatihan kewirausahaan bagi pasca TKI.

B. Sasaran

A. Pengertian 1. PKBM Tematik merupakan kemampuan membelajarkan dan memberdayakan masyarakat berbasis unggulan lokal, yang tidak dibatasi pada satu jenis keterampilan, kewirausahaan dan program ragam keaksaraan lainnya. 2. Perluasan Akses PKBM merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengembangkan minat, bakat, dan karakter masyarakat di kecamatan yang belum memiliki PKBM. 3. PKBM sentra TKI merupakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas PKBM agar mampu memberikan layanan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup serta kesiapan bekerja sebagai calon TKI dan pelatihan kewirausahaan pasca TKI bagi warga masyarakat yang membutuhkannya 4. Rintisan PKBM sentra TKI merupakan rintisan pembentukan PKBM sentra TKI agar mampu memberikan layanan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup serta kesiapan bekerja sebagai calon TKI dan pelatihan kewirausahaan pasca TKI bagi warga masyarakat yang membutuhkannya. 5. Dana Pengembangan PKBM tematik merupakan bantuan biaya operasional pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.


1. Penerima manfaat layanan adalah masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, serta pelatihan di PKBM. 2. Penerima manfaat penyelenggaraan program rintisan program PKBM Sentra TKI adalah warga masyarakat khususnya pemuda/i berusia produktif (prioritas usia 18 – 30 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran), yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri, atau mereka yang sudah pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri (sudah kembali ke tanah air) dan berkeinginan untuk belajar berwirausaha 3. Penerima bantuan PKBM Tematik adalah PKBM berbasis potensi lokal yang memiliki kekhususan program, produk unggulan, dan memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Penerima bantuan perluasan akses PKBM adalah PKBM yang dirintis berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, disetiap kecamatan atau desa yang belum memiliki PKBM, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa, penilik dan dinas pendidikan kabupaten/kota 5. Penerima bantuan rintisan PKBM sentra TKI adalah PKBM yang memiliki kekhususan program, memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.


5

C. Tujuan Kegiatan

6

E. Deskripsi kegiatan

1. Kegiatan Bantuan Pengembangan PKBM Tematik bertujuan memberikan dana bantuan dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran tematik melalui program berbasis potensi lokal. 2. Membantu masyarakat yang merintis PKBM dalam melengkapi persyaratan lembaga, menata manajemen administrasi, kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, dan sarana kebutuhan utama. 3. Kegiatan Rintisan PKBM Sentra TKI bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga PKBM dalam menyelenggarakan program kegiatan pendidikan masyarakat dalam bentuk pembelajaran, pelatihan, pelayanan informasi, advokasi dan konsultasi bagi calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri, dan tenaga kerja yang sudah kembali ke tanah air, yang berencana mengembangkan kewirausahaan

D. Hasil Yang diharapkan 1. Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengembangan PKBM Tematik adalah terselenggaranya pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, melalui program berbasis potensi lokal, layanan keterampilan, kewirausahaan, seni budaya lokal dan ragam keaksaraan lainnya. 2. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Perluasan Akses PKBM adalah adanya rintisan PKBM yang memiliki kelengkapan legalitas kelembagaan PKBM, Tertatanya administrasi lembaga PKBM dengan baik, terselenggaranya kegiatan layanan pendidikan yang dirintis oleh PKBM secara efektif. 3. Hasil yang diharapkan dari kegiatan PKBM Sentra TKI adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas calon TKI dan TKI yang sudah kembali ke tanah air. a. Calon TKI mendapatkan pembekalan dalam hal keterlampilan dan pengetahuan Hukum ketenaga kerjaan. b. TKI yang sudah kembali ke tanah air, mendapatkan pelatihan kewirausahan agar mampu mengembangkan potensi yang di miliki.


1. Lingkup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat a. Sosialisasi kegiatan dana bantuan. b. Penerimaan dan registrasi proposal. c. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal. d. Penilaian proposal oleh tim penilai independen yang ditetapkan oleh direktorat. e. Verifikasi atau visitasi terhadap lembaga/organisasi calon penerima bantuan. 7 f. Usulan penetapan lembaga penerima dana bantuan. g. Penetapan lembaga/organisasi penerima dana bantuan. h. Penandatanganan akad kerjasama. i. Pengajuan dan penyaluran (transfer) dana bantuan ke rekening atas nama PKBM. 2. Lingkup Penyelenggara Kegiatan a. Indikator Keberhasilan Pengembangan PKBM Tematik Indikator keberhasilan adalah ukuran keberhasilan bagi pengembangan PKBM Tematik, dalam aspek pengelolaan kegiatan yakni: 1) 80% dari dana bantuan untuk pengembangan usaha dapat dikembangkan dan berjalan sesuai dengan kriteria sasaran kegiatan yang ditetapkan. 2) Pelaksanaan pengembangan PKBM tematik tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada laporan awal, dengan muatan kegiatan administrasi kesekretariatan, pengembangan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan bahan dan sarana prasarana pendukung kegiatan, penyediaan jasa profesi, transport penyelenggaraan, publikasi dan layanan informasi PKBM. 3) Hasil pelaksanan kegiatan Tematik mengacu kepada produk dan potensi lokal. 4) Pengembangan kemitraan kegiatan PKBM tematik dalam rangka layanan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.


8

5) Sarana yang dipergunakan masih terawat dengan baik dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. 6) Setelah selesai kegiatan sarana yang dipergunakan masih bisa dapat di manfaakan oleh warga belajar. 7) Masyarakat atau peserta warga belajar merasakan manfaat dari kegiatan ini. b. Indikator Keberhasilan Perluasan Akses PKBM di Kecamatan Ukuran keberhasilan bagi lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan perluasan akses PKBM di Kecamatan dalam aspek pengelolaan kegiatan yakni : 1) 80% dari dana bantuan untuk pengembangan dan layanan kelembagaan, yang berjalan sesuai dengan kriteria sasaran kegiatan yang ditetapkan. 2) Sarana dan peralatan pembelajaran yang disediakan sesuai dengan kebutuhan rintisan PKBM 3) Pelaksanaan rintisan PKBM tepat waktu dengan muatan pengurusan dokumen, kelengkapan administrasi, penyusunan profil dan data peserta didik termasuk kebutuhan belajar, kegiatan kesekretariatan, sosialisasi kegiatan PKBM dan pengadaan sarana PKBM 4) Peserta didik memiliki bekal sikap, pengetahuan dan keterampilaan yang kondusif sesuai dengan tujuan kegiatan. 5) Layanan PKBM dirasakan manfaatnya oleh masyrakat atau peserta didik. c. Indikator Keberhasilan PKBM Sentra TKI Ukuran keberhasilan bagi lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan PKBM Sentra TKI dalam aspek pengelolaan kegiatan yakni : 1) PKBM sebagai Pusat Informasi Ketenagakerjaan a) pamflet yang ditempelkan di PKBM atau di tempat lain (sarana umum) yang strategis di daerah tersebut; b) booklet yang disediakan di PKBM atau dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan; c) video (VCD) tentang informasi ketenagakerjaan yang


diputar di PKBM atau dapat dipinjamkan kepada calon tenaga kerja di daerah tersebut; d) media lain yang dapat diakses dengan mudah oleh semua masyarakat; e) informasi secara langsung dari nara sumber yang berpengalaman atau pernah bekerja di luar negeri (mantan TKI). 2) PKBM sebagai Pusat Konsultasi dan Advokasi Pelayanan konsultasi ini dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah yang memiliki 9 keahlian dan kewenangan di bidang tersebut, yaitu; 1) Dinas Kesehatan; 2) Kepolisian; 3) Dinas Ketenagakerjaan; 4) Perguruan Tinggi 5) Tokoh Agama/Masyarakat/Adat, dan 6) Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dengan masalah TKI, serta pihak lain yang dianggap relevan. 3) PKBM sebagai Pusat Pelatihan Calon TKI dan Pasca TKI PKBM Sentra TKI hendaknya memberikan layanan untuk meningkatkan kecakapan bekerja dan mengelola hidup. Kecakapan generik bagi TKI di antaranya adalah: a) kondisi geografis negara tujuan; b) kemampuan berbahasa sesuai dengan negara tujuan; c) sistem nilai, norma, dan budaya yang dianut dan berlaku di negara tujuan; d) pencegahan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); e) penguatan karakter, sikap, kepribadian, dan etos kerja d. Komponen Pendukung Komponen pendukung adalah berbagai hal yang diperlukan pada pengembangan PKBM tematik, perluasan akses PKBM di Kecamatan dan PKBM Sentra TKI dalam mengelola kegiatan. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai komponen pendukung: 1) Pengembangan PKBM Tematik antara lain keterampilan dasar, manajemen kewirausahaan, produk PKBM, sarana dan sumber daya lainnya.


2) Perluasan akses PKBM di Kecamatan, yakni; dokumen dan memberikan dukungan dalam proses mendata warga belajar, menyediakan sarana belajar, menyusun Rencana kegiatan dan evaluasi kegiatan 3) PKBM Sentra TKI, yakni bahan sosialisasi program, hasil identifikasi kelompok sasaran program, rumusan rencana program pembelajaran dan pelatihan, ketersediaan sarana pembelajaran. 10

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana 1. Pengembangan PKBM Tematik Dana sebesar = Rp 2.000.000.000,- untuk 20 lembaga @ Rp 100.000.000,-. Alokasi penggunaan dana bantuan mengacu pada rincian sebagai berikut: No.

Penggunaan

1.

Kesekretariatan, Publikasi dan Layanan Infomasi: a. ATK b. Konsultasi/pertemuan c. Brosur/Katalog Produk dan jasa Pengembangan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat: a. program keterampilan; b. program kewirausahaan; c. program seni budaya lokal; atau d. program ragam keaksaraan lainnya. Penyediaan material kegiatan bahan habis pakai dan sarana pendukung kegiatan, seperti : a. Alat pemroses hasil pertanian b. Alat pemproses hasil laut c. Disesuaikan dengan potensi lokal Penyediaan jasa profesi dan transport penyelenggaraan kegiatan: a. Honor jasa profesi b. Transport penyelenggara

2.

3.

4.

5.

Administrasi dan Pelaporan Jumlah

Besaran Alokasi (%) 10%

30%

40%

15%

5% 100%


2. Perluasan Akses PKBM di Kecamatan Dana sebesar = Rp 1.000.000.000,- untuk 20 lembaga @ Rp 50.000.000,-. Alokasi penggunaan dana bantuan mengacu pada rincian sebagai berikut: No. Penggunaan Besaran Alokasi (%) 1. Kelembagaan 25 % a. NILEM, b. legalitas, ijin operasional, c. Seketariatan dan aministrasi seperti : buku induk, daftar hadir, meubeler, papan nama, papan strutur organisasi. 2. Sosialisasi dan publikasi, Penyusunan profil, Pendataan 10% peserta didik dan kebutuhan belajar 3. Pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis 25 % keterampilan, Rintisan kewirausahaan 4. Penyelenggaraan rapat/konsultasi/ koordinasi/pertemuan 15 % dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan PKBM 5. Peningkatan mutu sumber daya PKBM 15% (pelatihan melalui perguruan tinggi, lembaga kursus, lembaga profesi lainnya.) 6. Manajemen Program dan Kelembagaan: 10% a. Bantuan transport penyelenggara, tenaga pendidikan dan kependidikan b. Monitoring dan Evaluasi c. Pelaporan Jumlah 100%

3. PKBM Sentra TKI Dana sebesar = Rp 2.000.000.000,- untuk 10 lembaga @ Rp 200.000.000,-. Alokasi penggunaan dana bantuan mengacu pada rincian sebagai berikut:


11

No.

Penggunaan

1.

Penataan kelembagaan a. NILEM, b. legalitas, ijin operasional, c. Seketariatan dan aministrasi seperti : buku induk, daftar hadir, meubeler, papan nama, papan strutur organisasi. Persiapan Penyelenggaraan Program: a. Identifikasi dan seleksi calon peserta program b. Penyiapan rencana program pembelajaran dan pelatihan c. Sarana dan prasarana persiapan 1.) Pengadaan kerumah tanggaan seperti , mesin cuci, setrikaan, kompor gas, kulkas, tempat tidur 2.) Bahan kimia rumah tangga: karbol, super pel, dan sejenisnya. 3.) Buku2 tentang hukum ketenagaan kerjaan, dll Penyediaan Layanan Advokasi dan Konsultasi: a. Komunikasi dan Mobilisasi b. Honorarium tenaga ahli Pelatihan Ketenagakerjaan: a. Koordinasi lintas sektor (termasuk transportasi koordinasi pelaksanaan program, dan lain-lain) b. Penyediaan sarana prasarana (termasuk untuk pembelian peralatan) c. Honorarium tutor/pelatih/nar sumber

2. 12

3.

4.

5.

Penyediaan Informasi Ketenagakerjaan: a. Jaringan Telpon dan Internet b. Penyusunan media informasi c. Bahan Habis Pakai (Kertas, CD/DVD, ATK lainnya) d. Penggandaan Media Informasi Manajemen Program dan Kelembagaan: a. Transport penyelenggara b. Monitoring dan Evaluasi c. Pelaporan

Besaran Alokasi (%) 5%

35 %

10%

40 %

10 %

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAJUAN A. Penerima Bantuan 1. Penerima bantuan adalah lembaga PKBM diseluruh Indonesia yang mengusulkan proposal sesuai persyaratan yang ditentukan. 13 2. PKBM yang dirintis berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, disetiap kecamatan atau desa yang belum memiliki PKBM, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa, penilik dan dinas pendidikan kabupaten/kota, agar dapat melengkapi persyaratan legalitas dan administrasi lembaga, mendata warga sasaran, menata dan mengelola kegiatan, melengkapi kekurangan sarana, serta menyusun profil lembaga sehingga dapat memenuhi syarat untuk diberi Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM serta siap untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF). 3. Penerima bantuan dana penyelenggaraan program PKBM Sentra TKI adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam melaksanakan program pembelajaran dan pelatihan keterampilan di bidang ketenagakerjaan, yang berada di daerah pengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. PKBM penyelenggara program ini harus membelajarkan dan melatih peserta didik sebanyak minimal 50 (lima puluh) orang. 4. Khusus untuk program PKBM Sentra TKI kerjasama dengan PKBM, berdasarkan rekomendasi BNPTKI dan lembaga khusus yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

B. Syarat Penerima Bantuan

Jumlah

100%


1. Pengembangan PKBM Tematik a. Lembaga PKBM yang dapat mengikuti kegiatan ini harus sudah berusia setidaknya 1 (satu) tahun dan memiliki program kekhususan dan produk unggulan, telah menyelenggarakan


14

pembelajaran keterampilan dasar, kewirausahaan, seni budaya lokal dan ragam keaksaraan lainnya yang berklasifikasi dasar. b. Memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; c. Memiliki Ijin operasional penyelenggaraan PKBM yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan; d. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. e. Memiliki rekening bank atas nama lembaga. f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. g. Memiliki struktur lembaga/organisasi dan uraian tugasnya yang jelas. h. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan. 2. Perluasan Akses PKBM di Kecamatan a. Lembaga yang dapat mengikuti Rintisan PKBM adalah lembaga yang benar-benar baru dibentuk atas kesepakatan dengan tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, dan kelurahan/ Desa; b. Surat keterangan domisili lembaga dari pemerintah desa/ kelurahan; c. Memiliki Ijin operasional penyelenggaraan PKBM yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan; d. Memperoleh Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota; e. Memiliki rekening bank atas nama lembaga. f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. g. Memiliki rencana kegiatan pembelajaran. h. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan. 3. PKBM Sentra TKI a. Memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; b. Memiliki Ijin operasional penyelenggaraan PKBM yang masih


berlaku dari Dinas Pendidikan; c. Memiliki rekening bank atas nama lembaga; d. Memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas pengurus; e. Diutamakan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; f. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan untuk melaksanakan program program PKBM sentra TKI; g. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan 15 program PKBM sentra TKI; h. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat; i. Dapat menyediakan tenaga tutor/pelatih/narasumber teknis, sesuai dengan jenis keterampilan ketenagakerjaan yang diusulkan atau diselenggarakan. j. Melakukan kerjasama dengan lembaga mitra yang berpengalaman dalam penanganan TKI. Berdasarkan uraian persyaratan pada pengembangan PKBM tematik, perluasan akses PKBM di Kecamatan dan PKBM sentra TKI, maka semua dokumen yang merupakan bukti pemenuhan persyaratan tersebut di atas, harus disertakan sebagai lampiran proposal yang diajukan.

C. Tata Cara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Proposal Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan PKBM tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan dan PKBM Sentra TKI disusun dengan mengacu pada sistematika yang ada dalam lampiran. 2. Pengajuan Proposal Lembaga pengusul harus menyampaikan proposal lengkap dengan lampirannya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan alamat sebagai berikut;


16

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Up. Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Proposal yang diajukan sebanyak 1 (satu) rangkap yang dilengkapi dengan softcopy ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dan 1 (satu) rangkap ditembuskan kepada Dinas pendidikan Provinsi. Tanda bukti pengiriman dan atau tanda terima tembusan dilampirkan dalam proposal yang dikirim ke pusat. 3. Batas Waktu Pengajuan Batas waktu pengiriman proposal ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya diterima pada tanggal 31 Juli 2012 (cap pos). Dengan catatan: Batas waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang apabila alokasi bantuan masih tersedia.

D. Penyaluran Dana Bantuan 1. Penilaian Proposal Setiap proposal akan dinilai oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdikbud. Penilaian proposal dilakukan sebanyak dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, penilaian administratif. Merupakan penilaian berdasarkan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan di dalam Petunjuk Teknis. Penilaian dilakukan tim sekretariat dengan ketentuan: 1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal yang lolos seleksi administratif akan diteruskan ke penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: Penilaian substansi kegiatan yang akan dilakukan lembaga, sesuai dengan proposal yang diajukan berdasarkan Petunjuk Teknis.


Penilaian substansi/isi dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh direktorat, dengan ketentuan; 1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score). 2) Bobot (score) penilaian meliputi, kesesuaian isi proposal dengan sistematika dalam Petunjuk Teknis, rencana pelaksanaan kegiatan, proporsi anggaran dan rencana hasil yang akan dicapai. c. Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian, sehingga diperoleh daftar calon lembaga penerima dana bantuan. 17 d. Untuk menjaga objektifitas dan kepastian atas eksistensi dilakukan verifikasi /visitasi ke lapangan. Hasil penilaian berupa berita acara penilaian yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penilai diserahkan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraaan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan PKBM penerima dana bantuan. 2. Penetapan Penerima Dana Bantuan Penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut: a. Berdasarkan berita acara hasil penilaian yang telah ditandatangani oleh tim penilai, yang diteruskan Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai pertimbangan dalam menetapkan PKBM penerima dana bantuan dengan menerbitkan Surat Keputusan. b. Surat Keputusan tersebut dikirimkan kepada PKBM yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. c. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dengan PKBM yang bersangkutan.


18

3. Verifikasi dan Visitasi Untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keberadaan dan kredibilitas lembaga, otentitas dokumen yang diajukan, serta untuk meyakinkan kelayakan lembaga, sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: a. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung tentang kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. b. Melakukan klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada Dinas Pendidikan setempat. c. Petugas verifikasi dan ketua/wakil penyelenggara yang diverifikasi menandatangani format verifikasi. 4. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dalam rangkap 5 (lima), serta bermaterai 6000 dengan perguruan tinggi atau lembaga/organisasi profesi yang bersangkutan. Dalam penandatanganan akad kerjasama tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selaku pihak pertama, sebagai pemberi dana bantuan, dan PKBM selaku pihak kedua sebagai penerima dana bantuan. Dengan penandatanganan akad kerjasama atau dokumen tersebut, maka PKBM yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan wajib melakukan hal-hal berikut: a. Menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. b. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan yang disepakati dalam Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku.


5. Penyaluran Dana Bantuan Bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ini disalurkan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Berdasarkan dokumen yang telah disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan ke Biro Keuangan Kemdikbud untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Biro Keuangan Kemdikbud mengajukan SPM ke KPPN Jakarta III untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 19 c. KPPN Jakarta III meminta Bank penyalur untuk mentransfer dana bantuan ke rekening atas nama PKBM.

E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya dilarang untuk memungut biaya dalam bentuk apapun. 2. Lembaga penerima bantuan yang melakukan penyelewengan dana bantuan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Setiap PKBM atau lembaga sejenis penerima dana diharuskan berkoordinasi dengan instansi perwakilan pajak setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. 4. PKBM atau lembaga sejenis yang menyelenggarakan kegiatan harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta melibatkan penilik. 5. PKBM atau lembaga sejenis yang diberi bantuan adalah lembaga yang ditetapkan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai penerima dana bantuan dalam rangka upaya pengembangan PKBM tematik, perluasan akses PKBM di Kecamatan dan PKBM sentra TKI.


BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

2. Evaluasi dengan mengundang pimpinan PKBM ke suatu tempat untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan. 3. Pelaksanaan evaluasi ditekankan pada aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan sesuai tujuan, sasaran dan lingkup kegiatan dalam Petunjuk Teknis.

C. Pelaporan A. Pemantauan 20

Untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas bantuan program ini, dilakukan pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, khususnya Penilik diharapkan melakukan pemantauan terhadap PKBM penerima dana secara berkesinambungan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala terhadap PKBM. 3. Selain itu lembaga pengawas di Pusat yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPK, serta pengawas daerah Bawasda, dapat melakukan pemantauan/pengawasan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

B. Evaluasi Kegiatan Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, evaluasi kegiatan dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi beserta jajarannya, lembaga pengawas pusat maupun daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung, dimana Tim Pusat/Daerah, khususnya penilik melakukan evaluasi langsung ke PKBM.


Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, disusun laporan dengan ketentuan sebagai berikut: 21 1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disusun oleh lembaga PKBM sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan, dengan mengacu pada sistematika penyusunan laporan seperti tertera dalam lampiran Petunjuk Teknis ini. 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk: a. Mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan dukungan yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan. b. Memenuhi persyaratan administrasi sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara kegiatan. 3. Lembaga PKBM menyusun dan mengirimkan laporan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan awal Laporan yang disusun PKBM berupa bukti penerimaan dana bantuan dan deskripsi rencana pelaksanaan kegiatan, matrik rencana kegiatan atas bantuan yang diterima. Waktu penyampaian laporan awal maksimal 3 hari setelah dana cair. b. Laporan akhir Laporan akhir disampaikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, paling lambat tanggal 28 Desember 2012 atau 6 minggu setelah dana cair. Laporan akhir merupakan laporan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan pengembangan PKBM tematik,


perluasan akses PKBM di Kecamatan dan PKBM sentra TKI, yang penyusunannya sesuai Petunjuk Teknis penyusunan laporan sebagaimana terlampir. Laporan akhir kegiatan oleh PKBM antara lain menyertakan lampiran tentang: 1) Rincian penggunaan dana beserta bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 2) Dokumen pendukung lainnya (daftar hadir peserta yang mengikuti kegiatan, surat-surat dan desain kegiatan). 22


BAB V

PENUTUP

D

emikian Petunjuk Teknis yang dibuat secara singkat dan jelas ini, untuk digunakan oleh para pengelola PKBM dalam menyusun 23 dan mengajukan proposal. Buku ini, juga dapat menjadi acuan pengelola dalam mempersiapkan penyelenggaraan dan penyusunan laporan kegiatan. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan kegiatan pengembangan PKBM tematik, perluasan akses PKBM di Kecamatan dan PKBM sentra TKI, dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal, sebagai PKBM yang memiliki keunggulan, PKBM yang dapat memberdayakan masyarakat, dan TKI. Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: [email protected] Website: www.dikmas.net.


Lampiran– Lampiran Lampiran 1. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota

Lampiran 2. Format Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) SURAT REKOMENDASI Nomor: .................... Yang bertanda tangan di bawah ini: 24

Nama Lembaga Jabatan

: ....................................................................... : ....(pejabat struktural eselon 3 yang mengelola pendidikan masyarakat/pendidikan nonformal Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga Alamat Nama Ketua No. Tlp/HP/Faks.

: ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : .......................................................................

adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program ................................. dan mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan tahun 2012. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .................................................. 2012 Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota *) ..………...............

KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : .................................................................. Jabatan : ...........(Ketua Penyelenggara PKBM/ Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis) Alamat : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : .................................................................. Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Bantuan program…………………………..akan digunakan untuk mendukung peningkatan orang dewasa 15-59 tahun, dan tidak akan digunakan untuk keperluan pribadi. 2. Penggunaan bantuan program ……………………………….. dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diajukan dalam proposal. 3. Penyerahan laporan awal dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah dana cair dan laporan akhir 6 (enam) minggu setelah dana cari atau selambat-lambatnya tanggal 28 Desember 2012. 4. Apabila di kemudian pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/ atau tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan benarnya dan bermaterai cukup untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. 2012 Yang Membuat Pernyataan

Tanda Tangan, Stempel

Materai 6000

(..................................................) *) coret yang tidak perlu

Tanda Tangan, Stempel

(…………..………………….) *) Coret yang tidak perlu



25 2

Lampiran 3. Format Proposal

FORMAT ISI PROPOSAL 1. Profil Lembaga a. Nama Lembaga : .......................................................... b. Alamat Lengkap : .......................................................... c. No. Telp./HP : .......................................................... d. Nama Ketua : .......................................................... e. Alamat Lengkap : .......................................................... f. No. Telp./HP : .......................................................... g. Akta Notaris/Izin Pendirian : 1) Nomor : ................................ 2) Pejabat : ................................ h. Nama Bank : .......................................................... i. No. Rekening Lembaga : .......................................................... j. NPWP : .......................................................... k. Kegiatan Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan saat ini: 1) ............................................................. 2) ............................................................. 3) dst......................................................... l. Daftar Pengurus Lembaga

USULAN PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PKBM TEMATIK,/ PERLUASAN AKSES PKBM,/ PKBM SENTRA TKI TAHUN 2012 26

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

No.

Nama

Tmpt/Tgl Lahir

L/P

Pendidikan

Pekerjaan

Jabatan

1. 2.

Oleh:

3. Dst.

Catatan: Struktur organisasi dan deskripsi kerja (job description) dilampirkan

Nama Lembaga Alamat No. Telp./HP/Faks.

: ............................................................ : ............................................................ : ............................................................

m. Sarana dan Prasarana No 1 2


Jenis Sarana Luas Gedung Lembaga

Keadaan

Keterangan

Luas Tanah: ............................m²

Luas Bangunan: ......................... m² Tempat Penyelenggaraan Gedung Perkantoran Kegiatan Rumah Ruko ...........................................


27

3

Status Bangunan / Gedung Lembaga

4

Sarana belajar

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ...........................................

4.

Meja & kursi belajar ................. set Kondisi : Papan tulis .............................. set Lemari/rak buku .....................unit

6.

Mesin tik ................................unit Komputer ..............................unit Bahan ajar ............................ jenis

28

Bahan Bacaan ..................... judul

2. Deskripsi Kegiatan Pada bagian ini, uraikan dengan jelas mengenai: a. Nama Kegiatan b. Tujuan Kegiatan c. Hasil yang Diharapkan d. Sasaran/Peserta Kegiatan (Daftar lengkap dilampirkan) e. Rencana Kegiatan yang akan dilakukan (Jadwal kegiatan dilampirkan): 3. Rencana Anggaran Belanja (Sesuaikan dengan jenis dana bantuan) No. Komponen Pembiayaan untuk Program Perluasan PKBM di Kecamatan 1.

2.

3.

Vol

Satuan

5.

Harga Jumlah Satuan

Uraikan rencana pembiayaan untuk memenuhi kelengkapan administrasi, ATK, sarana-prasarana PKBM Uraikan rencana pembiayaan untuk sosialisasi dan publikasi, penyusunan profil, pendataan peserta didik dan kebutuhan belajar Uraikan rencana pembiayaan untuk pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis keterampilan, dan rintisan kewirausahaan


Uraikan rencana pembiayaan untuk penyelenggaraan rapat/konsultasi/ koordinasi/pertemuan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan PKBM Uraikan rencana pembiayaan untuk kegiatan peningkatan mutu sumber daya PKBM Uraikan rencana pembiayaan untuk 5% manajemen program dan kelembagaan:

a. Bantuan transport penyelenggara, tenaga pendidikan dan kependidikan b. Monitoring dan Evaluasi c. Pelaporan Jumlah 100%

4. Lampiran Proposal a. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga b. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang disertai dengan surat keterangan dari Bank c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga d. Struktur organisasi kepengurusan lembaga e. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pengembangan PKBM Tematik/ Perluasan Akses PKBM di Kecamatan/PKBM Sentra TKI f. Daftar pengelola, NST, peserta didik dan pendamping/mitra yang terlibat


29

Lampiran 5. Format Laporan Akhir

Lampiran 4. Format Laporan Awal KOP LEMBAGA LAPORAN AWAL PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TEMATIK/PERLUASAN AKSES PKBM/PKBM SENTRA TKI TAHUN 2012 30

Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga penerima bantuan program…………………. tahun 2012: Nama Lembaga : ……………………………………………… Alamat Lembaga : ……………………………………………… ……………………………………………… Nama Ketua : ……………………………………………… Telp./HP/Faks. : ……………………………………………… Dengan ini melaporkan sebagai berikut: 1. Bantuan penyelenggaraan........................... sebagai tindaklanjut dari Akad Kerjasama No. ............................. telah kami terima melalui rekening lembaga kami pada tanggal ........................... 2. Bantuan tersebut akan kami gunakan untuk menyelenggarakan .. .................................. sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Akad Kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Kegiatan............................ akan kami selenggarakan mulai tanggal: ............................. sampai dengan ............................. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2012 Pimpinan Lembaga, Tanda Tangan, Stempel

(Nama Terang)


SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PKBM TEMATIK/ / PERLUASAN AKSES PKBM/PKBM SENTRA TKI TAHUN 2012 Cover/sampul laporan Kata Pengantar Daftar Isi A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan Pelaporan B. Pelaksanaan Kegiatan . Uraikan pengalaman pelaksanaan; metode, materi/bahan/modul, media/ alat peraga, jadwal, cara, hasil dan analisis kegiatan yang dilakukan. (Sertakan foto-foto kegiatan yang relevan dengan kegiatan). C. Penggunaan Dana Laporkan semua transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam petunjuk teknis yang disertai dengan fotokopi bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. (kuitansi asli disimpan sebagai arsip lembaga). D. Penutup 1. Kesimpulan Simpulkan tentang hasil kegiatan yang dilakukan 2. Saran/Rekomendasi Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan penyelenggaraan kegiatan dan kebijakan.


31

32

3. Tindak Lanjut Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah kegiatan berakhir. Lampiran laporan: 1. Acuan Pelaksanaan 2. Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan 3. Fotokopi kuitansi penggunaan dana 4. Materi/bahan ajar/modul/hasil fisik kegiatan 5. Daftar hadir peserta didik/pengurus/pesert pelatihan 6. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada) Catatan: Setiap Pertanggungjawaban penggunaan dana harus dilampirkan dengan bukti fisik, misalnya: Biaya konsumsi rapat/pertemuan/sosialisasi harus disertai dengan notulen rapat/materi sosialisasi, dan sebagainya

Lampiran 6: Contoh Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR : ............... DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PKBM TEMATIK TAHUN 2012

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

………………………… ………………………… ………………………… Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga .........……………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:



33

e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat; g. Laporan disampaikan paling lambat dua minggu setelah selesai dilaksanakan, dan untuk penerima dana bantuan tahap akhir selambat-lambatnya pada 31 Desember 2012

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan Pengembangan PKBM Tematik dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA 34 Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi pembelajaran Pendidikan PKBM Tematik Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara; c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan tanggung jawab mutlak. b. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan . c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;


1.

2.

3.

4.

5. 6.

Pasal 3 35 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012, Nomor ....................................... ....... tanggal ........................... 2012. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : : NPWP Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Akad Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.


Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Proposal dan Petunjuk Teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang 36

Lampiran 7. Instrumen Verifikasi Lembaga INSTRUMEN VERIFIKASI LEMBAGA PROGRAM : ................................................................... 1. IDENTITAS LEMBAGA a. Nama Lembaga : .......................................................... b. Alamat Lengkap : .......................................................... c. No. Telp./HP : .......................................................... d. Nama Ketua : .......................................................... e. Alamat Lengkap : .......................................................... f. No. Telp./HP : .......................................................... g. Akta Notaris/Izin Pendirian : 1) Nomor : ................................ 2) Pejabat : ................................ h. Nama Bank : .......................................................... i. No. Rekening : .......................................................... j. Atas Nama : .......................................................... k. NPWP : .......................................................... 2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

No. 1.

Papan nama lembaga

2.

Struktur organisasi

3.

Rincian tugas pengelola/penyelenggara

4.

Nomor rekening bank atas nama lembaga

5.

(tanpa cc/qq; buku rekening asli ditunjukkan) NPWP lembaga

PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

Keadaan Keterangan Ada Tidak ada

Jenis Administrasi

3. SARANA DAN PRASARANA PIHAK KEDUA

No 1 2


Jenis Sarana Luas Gedung Lembaga

Keadaan

Keterangan

Luas Tanah: ............................m²

Luas Bangunan: ......................... m² Tempat Penyelenggaraan Gedung Perkantoran Kegiatan Rumah Ruko ...........................................


37

3

Status Bangunan / Gedung Lembaga

4

Lampiran 8 Bukti Kas Umum dan Bukti Pembantu Pajak

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ...........................................

1. BUKTI KAS UMUM

Meja & kursi belajar ................. set Kondisi : Papan tulis .............................. set Lemari/rak buku .....................unit Mesin tik ................................unit Komputer ..............................unit Bahan ajar ............................ jenis Bahan Bacaan ..................... judul

Sarana belajar

38

PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN Tanggal

4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN No.

Jenis Kelamin Lk Pr

Nama

Peran/ Tugas

Pendidikan

1

: : : : :

Nomor Nomor Uraian Penerimaan Pengeluaran Kode Bukti 2

3

4

5

6

Saldo 7

5. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN Program kegiatan yang pernah diselenggarakan atau yang masih berlangsung saat ini No.

Jenis Program/ Kegiatan

Tahun Pelaksanaan program

Jumlah Sasaran

Sumber Dana

Lokasi Sasaran

..............., ................................................... 2012

Mengetahui Pengurus Lembaga ...............................................

Mengetahui Ketua Lembaga

Petugas, ................................................

Catatan: .................................................................................................. .................................................................................................. Kesimpulan: = Layak = Tidak Layak


Dibuat Oleh: Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Terang

Nama Terang


39

2. BUKTI PEMBANTU PAJAK PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 40

Tgl

1

Nomor

Nomor

Kode

Bukti

2

3

: : : : : Penerimaan (Debit)

Uraian PPn 4

5

Pengeluaran

PPh

PPh

PPh

21

22

23

6

7

8

(Kredit) 9

Saldo

10

…………………………,2012 Mengetahui

Ketua Lembaga

Nama Terang

STEMPEL LEMBAGA

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang


Kegiatan Pengembangan PKBM Tematik, Perluasan Akses PKBM di Kecamatan dan PKBM Sentra TKI

Recommend Documents