TINJAUAN ASPEK EKONOMI PADA KEBIJAKAN BERWAWASAN GENDER ( Studi kasus di lingkungan kementrian pekerjaan umum ) Retta Ida Lumongga, MM Sekretariat Balitbang, Kementerian. PU Jl. Sapta Taruna Raya No.26 Komplek PU Pasar Jumat - Jaksel Abstract : Gender issue is a part of global issue. And as a part of global community, ministry of public works as a government institution, need to include gender to its planning strategy. Common global gender issue is related to economic matters. So, it is important to do a reviewed of economic aspects of gender friendly policy, which is already implemented in public works, to see how the policy contribute to the problem solve of the matters. The researcher created a thinking concept. All the gender friendly policies and its implemented data were being collected from all area of public works. The common matters,found in global gender issue, are discrimination of wages, limited field of works and low productivity of maternial workers caused by unsupport working condition. The result show some policies were working well to solve this matters, but some others still need to be fixed. This information might be usefull as an input for further making of gender friendly policies’ plan. Key words: Gender, Public Works, Gender friendly policies, Global issue, Economic Aspects Abstrak Isu gender merupakan bagian dari isu global. Dan sebagai bagian dari komunitas global, Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai suatu lembaga pemerintah, perlu memasukkan gender ke dalam strategi perencanannya. Isu gender secara global terkait dengan permasalahan ekonmi, untuk melihat bagaimana kebijakan berperanserta terhadap pemecahan permasasalahan yang ada. Seluruh kebijakan yang responsif gender dan data yang diimplementasi dikumpulkan dari lingkup pekerjaan umum. Permasalahan umumnya yang ditemui dalam isu gender global, adalah diskriminasi gaji, bidang kerja yang terbatas dan produktivitas kerja yang rendah yang disebabkan kondisi kerja yang tidak didukung. Hasilnya menunjukkan beberapa kebijakan berjalan dengan baik untuk memecahkan permasalahan, tetapi beberapa hal lain butuh untuk diperbaiki. Informasi ini dapat berguna sebagai masukan untuk pengembangan kebijakan responsif gender lebih jauh. Kata Kunci: Gender, Public Works, Gender friendly policies, Global issue, Economic Aspects
PENDAHULUAN Latarbelakang Isu dalam gender adalah bagaimana upaya mewujudkan kesetaraan gender, dalam artian kebutuhan laki-laki dan perempuan yang berbeda dapat terpenuhi dalam suatu konsep perencanaan yang sadar gender. Untuk mencapainya, diperlukan suatu langkah yang lazim disebut Pengarusutamaan Gender atau biasa disebut PUG. Konsep ini mulai muncul pada Konferensi PBB untuk perempuan IV di Beijing, dan diadopsi oleh PBB, pemerintah serta organisasi relevan. Dalam perkembangannya PUG menjadi strategi perwujudan gender sehingga gender perlu diintegrasikan dalam
perumusan kebijakan program dan kegiatan. Di indonesia PUG telah diadopsi secra resmi sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No.9 tahun 2000, dimana semua jajaran eksekutif perlu melakukan PUG di tiap tahapan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pada berbagai kebijakan, program/ kegiatan, termasuk anggaran. Khususnya pada Kementrian Pekerjaan Umum, saat ini telah sampai pada tahap memiliki piranti kelembagaan yang merupakan pra-kondisi untuk memungkinkan pelaksanaan PUG secara ideal, diantaranya dengan adanya pembentukan kelompok kerja dan pembuatan gender check-list yang berisikan program/kegiatan dari seluruh direktorat/badan di kementrian pekerjaan umum yang
47
Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.2 No.1, April 2010 hal 47-55
didalamnya tersirat gender. PUG belakangan ini juga telah masuk dalam rencana strategis kementrian. Oleh karenanya, pra-kondisi saja tidak cukup untuk melaksanakan PUG dan perlu ditingkatkan. Dikarenakan isu gender secara global lekat dengan isu ekonomi, maka pembuatan kebijakan berwawasan gender sebaiknya bukan hanya melulu disoroti dari permasalahan sosial atau faktor kenyamanan semata tetapi juga perlu ditinjau, apakah telah juga berguna dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk melakukan tinjauan aspek ekonomi pada kebijakan/ implementasi berwawasan gender. Perumusan Masalah Permasalahan yang ada dan dicoba untuk dipecahkan adalah bagaimana gambaran kondisi akan sadar gender ini dalam kebijakan/implementasi kebijakan berwawasan gender di lingkungan bidang Kementrian Pekerjaan Umum yang telah ada saat ini, ditinjau dari aspek ekonomi. Tujuan dan Kegunaan Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendapat suatu tinjauan sebagai bentuk upaya memperoleh gambaran akan kondisi kebijakan/implementasi kebijakan sadar gender yang ada saat ini di lingkungan bidang Kementrian Pekerjaan Umum maupun yang juga diterapkan di luar lingkungan namun dalam sektor pekerjaan umum, dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek ekonomi, guna memperoleh gambaran sebagai pertimbangan bahan masukan bagi penyusunan maupun perbbaikan kebijakan ke depannya.
Lingkup Lingkup dibatasi pada identifikasi akan konsep gender, kebijakan maupun implementasi kebijakan yang berwawasan gender di lingkungan kementerian pekerjaan umum termasuk untuk kebijakan/implementasi kebijakan yang juga diterapkan di luar lingkungan kementrian pekerjaan umum pada sektor yang terkait pekerjaan umum, untuk kemudian ditinjau lebih lanjut untuk melihat ada tidaknya kontribusi kebijakan/ implementasi kebijakan tersebut dalam pemenuhan aspek ekonomi.
an pekerjaan umum dan pengamatan secara langsung. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu memilah dan menentukan permasalahan yang difokuskan serta melakukan analisa. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan riset kepustakaan yang meliputi pengumpulan bahan bacaan dari buku-buku literatur, pencarian di internet, referensi, makalah seminar, program/kegiatan, ketentuan perundangan terkait serta dengan mengikuti berbagai perkembangan berbagai permasalahan gender secara langsung. Penulis juga mengikuti berbagai workshop maupun sosialisasi gender untuk mendengarkan secara langsung pendapat para pembuat kebijakan, dengan tujuan agar penulis dapat mengikuti arah perkembangan kebijakan gender yang terkini. Sedangkan analisis data dilakukan dengan identifikasi, kategorisasi dan interpretasi (Miles & Huberman,1992) Penulisan tinjauan ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kegiatan membentuk dan mengembankan pengarusutamaan gender sehingga data yang digunakan adalah data gender yang telah ada sejak 2004 (saat kementrian pekerjaan umum masih bernama kimpraswil) hingga 2010 kini. Namun, khusus untuk pekerjaan penulisan tinjauan aspek ekonomi pada kebijakan gender di lingkungan kementrian pekerjaan umum adalah dilakukan dalam kurun waktu sekitar dua bulan pada tahun 2010.
Kerangka Berpikir Dalam tinjauan ini, kebijakan pengarusutamaan gender yang telah ada maupun diterapkan di Kementrian Pekerjaan Umum diidentifikasikan lalu dari halhal yang telah ada tersebut, ditinjau penerapannya dari aspek ekonomi yang menjadi permasalahan pada gender di isu global.
METODOLOGI PENELITIAN Metodologi penelitian merupakan metode yang dilakukan secara ilmiah guna memperoleh data untuk dianalisis. Disini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan membuat kerangka pikir, melakukan kajian literatur serta dokumentasi data sekunder terkait kebijakan /implementasi kebijakan berwawasan gender yang ada di lingkungan kementri-
48
Isu gender sudah merupakan isu global, karena masalah gender telah dirasakan oleh penduduk dunia. Kementrian Pekerjaan Umum sebagai sebuah instansi pemerintah perlu memiliki kebijakan berwawasan
Tinjauan Aspek Ekonomi Pada Kebijakan Berwawasan Gender ( Studi kasus di lingkungan kementrian pekerjaan umum ) Retta Ida Lumongga, MM gender dalam upaya mengikuti perkembangan gender yang ada di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Sebagai instansi pemerintah yang menangani sektor infrastruktur, kebijakan berwawasan gender yang ada di Kementrian Pekerjaan U9mum akan berdampak secara nasional, yang lebih lanjut menjadi bagian dari gender secara global. Kebijakan berwawasan gender di kementrian pekerjaan umum, perlu ditinjau keterpenuhan aspek ekonomi termasuk jika pelaksanaan kebijakan gender tersebut merambah keluar lingkungan kementrian pekerjaan umum. dalam artian menjadi kebijakan yang dapat berlaku secara global.
KAJIAN PUSTAKA Kata ‘gender’ sering salah diartikan sebagai laki-laki dan perempuan semata, atau perbedaan jenis kelamin. Namun, untuk memahami kata gender, harus dibedakan dari seks atau kelamin. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya yang membedakan image laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender merupakan konsep sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, dimana perbedaan fungsi tersebut tidak ditentukan karena terdapat perbedaan biologis atau kodrati, tetapi dibedakan atau dipilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Trisakti Handayani MM,2006). Gender disini bukanlah merupakan sesuatu yang dapat dilihat secara kasat mata. Jika menyamakan gender dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka persepsi itu adalah salah. Gender lebih melekat pada unsur yang ada, yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang kelaki-lakian ataupun hal yang keperempuan-perempuanan, atau bisa disebut, maskulin atau feminin. Melalui pencarian internet, juga ditemulkan beberapa penjelasan mengenai konsep gender. Di dalam women’s studies encyclopedia, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural. Konsep gender merupakan sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibat dari menjadi laki-laki atau perempuan. Seorang pakar gender juga mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam Webster’s New World Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak atara lakilaki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender dapat dipahami sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya ini, merupakan suatu bentuk rekayasa masyarakat,
bukannya sesuatu yang bersifat kodrati, jadi, gender adalah jenis kelamin sosial. Mengingat gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya laki-laki dan perempuan, maka dalam ilmu gender membedakan peran laki-laki dan perempuan adalah perbedaan fungsi tersebut tidak ditentukan karena terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, dalam penentuan peran sosial dalam masyarakat, sering terjadi ketimpangan hingga isu kesetaraan gender menjadi permasalahan dalam penerapan gender dalam masyarakat. Pengarusutamaan Gender dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pengarusutamaan yang mengadaptasikan gender, permasalahan dan berbagai upaya pemecahannya, dalam suatu kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian diterapkan sebagai bentuk jawaban atas permasalahan yang ada. Pemahaman pengarusutamaan gender bidang pekerjaan umum yang terpenting adalah bagaimana mengintegrasikan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam setiap merencanakan, membangun serta memelihara prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum. Tujuan atau pusat perhatian dari ilmu ekonomi adalah untuk peningkatan kesejahteraan umat manusia. Pada prinsipnya, masalah ekonomi timbul karena kenyataan bahwa jumlah manusia sangat banyak demikian juga ragam kebutuhan manusia, sedangkan alat pemuas kebutuhan, relatif dengan kebutuhan manusia, adalah terbatas. Dalam ekonomi makro, salah satu aktivitas ekonomi yang penting adalah upaya mengatasi pengangguran. Dalam wikipedia, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran timbul disebabkan, jumlah angka pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran menjadi masalah karena dapat menggaggu produktifitas ekonomi dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga menimbulkan kemiskinan dan problema sosial lain, termasuk efek psikologis bagi penganggur dan keluarganya. Aspek ekonomi disini adalah hal yang terkait gender dan memenuhi unsur ekonomi. Perekonomian dan gender ditilik dari isu umumnya adalah perihal diskriminasi. Bidang-bidang pekerjaan pada sektor infrastruktur cenderung pekerjaan yang maskulin sehingga membatasi ruang gerak bagi pekerja wanita untuk turut serta, dan jika tidak mengubah perilaku menjadi sadar gender, maka akan terjadi keterbatasan pekerjaan
49
Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.2 No.1, April 2010 hal 47-55
bagi perempuan yang berakibat pada kemiskinan dan kemerosotan ekonomi. Selain diskriminasi pada jenis pekerjaan, juga diskriminasi pada upah kerja. Perempuan kerap kali bekerja dengan jam kerja yang banyak, namun dihargai lebih murah dari laki-laki. Untuk itu diperlukan perubahan perilaku sadar gender, dimana adanya persamaan upah antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan sektor infrastruktur. Jadi disini aspek ekonomi adalah kesempatan kerja, tingkat upah dan produktifitas kerja. Perempuan era kini dituntut memiliki kemampuan sama dengan laki-laki, namun memiliki beban tanggung jawab lebih tinggi terutama untuk perempuan yang telah menikah dan memiliki anak. Pandangan gender dalam masyarakat yang cenderung membebankan kewajiban mengasuh anak kepada perempuan, menyebabkan beban bagi perempuan, untuk membagi waktu antara mengurus anak dan melakukan pekerjaan. Dengan mengubah perilaku menjadi sadar gender, maka dalam kebijakan yang responsif gender, perlu disadari akan kondisi perempuan pekerja dan dipertimbangkan bagaimana upaya untuk menyelaraskan antara kewajiban perempuan di rumah dan kewajiban perempuan di kantor, sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif terhadap peningkatan produktifitas kerja. Hal ini menjadi penting, karena berdasarkan data statistik biro kepegawaian, sebagian pegawai pekerja pada Kementrian Pekerjaan Umum adalah perempuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN global gender Landasan internasional yang dapat digunakan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Strategi Nairobi, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Konferensi ICPD Kairo, Beijing Platform, Millenium Development Goals. Sedangkan dalam tingkat nasional adalah Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan RPJMN 2004-2009, Inpres no 9 tahun 2000 tentang Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, Permen Keuangan No 119 Tahun 2009 tentang penyusunan dan penelaahan RKA-Kl 2010. Didalam Inpres No.9 Tahun 2000 tersirat tujuan Pengarusutamaan gender adalah Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang reponsif gender; Memberikan perhatian khusus pada kelompok – kelompok yang mengalami marjinalisasi, sebagai dampak dari bias; Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing. Berdasarkan
50
hasil Survey Penduduk BPS diketahui jumlah penduduk Indonesia jumlah laki-laki hanya sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun, di sektor perekonomian, secara umum partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi. Demikian juga tingkat kematian bagi ibu dan bayi juga tinggi, termasuk kasus penjualan anak perempuan yang disembabkan himpitan ekonomi. Jika dibuatkan garis besar, maka permasalahan ekonomi yang terkait gender adalah permasalahan adanya diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan perempuan, keterbatasan lapangan pekerjaan yang ternyata belum responsif gender dan juga lingkungan kerja yang belum mendukung bagi kaum perepuan pekerja, terutama ibu pekerja, sehingga kaum perempuan kerap di cap memiliki produktifitas kerja lebih rendah daripada kaum laki-laki.
Konsep Gender PU Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender dipergunakan untuk penciptaan suasana kondisi kerja yang dianggap tepat dan mewakili bagi laki-laki dan perempuan. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Pelaksanaan PUG meliputi menumbuhkembangkan komitmen para penyelenggara negara untuk melaksanakan PUG. Adanya kerangka kebijakan sebagai wadah pengintegrasian pelaksanaan PUG Struktur kelembagaan yang mendukung PUG Sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan PUG Sistem informasi yang memadai untuk pelaksanaan PUG Sistem informasi dan pendataan berdasarkan jenis kelamin. Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah. Kerangka Kebijakan untuk gender adalah dengan Mengintegrasikan pada mekanisme perumusan Kebijakan/program/kegiatan pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM, Renstra), jangka pendek/tahunan (RKP, Renja) yang responsif gender; Mengintegrasikan KKG pada mekanisme penyusunan kerangka kerja akuntabilitas; Mengintegrasikan KKG pada mekanisme pemantauan dan evaluasi. Struktur kelembagaan PUG meliputi Unit kerja Struktural (Biro/ Badan/Bagian/ Subdit) yang salah satu tupoksinya diberi tanggung-jawab terhadap pelaksanaan PUG, agar terintegrasi pada setiap tahap manajemen pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
Tinjauan Aspek Ekonomi Pada Kebijakan Berwawasan Gender ( Studi kasus di lingkungan kementrian pekerjaan umum ) Retta Ida Lumongga, MM pemantauan dan evaluasi; Unit kerja Fungsional / unit kerja ad hoc seperti Pokja/Forum PUG yang anggota terdiri dari lintas instansi, agar permasalahan gender dapat ditangani melalui berbagai kebijakan/program/ kegiatan lintas sektor secara terpadu. Pemerintah indonesia telah merumuskan new deal pembangunan ekonomi indonesia yang secara prinsip memuat triple track strategy, yaitu pro-growth, projob dan pro-poor. Pro-growth adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Pro-job dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja. Dan Propoor dilakukan dengan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan. Pengarusutamaan gender harus masuk dalam ketiganya. Untuk operasionalnya, instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 memerintahkan kepada seluruh kementrian/lembaga serta pemerin tah provinsi dan kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari inpres tersebut, telah diterbitkan peraturan menteri keuangan nomor 119/PMK.02/2009 yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2010 yang di dalamnya menekankan pentingnya isu pengarusutamaan gender. Konsep setara dan adil gender menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan PU. Setara disini berarti seimbang relasi antara laki-laki dan perempuan, kemampuan memadai meliputi knowledge, practise, attitude, pengakuan terhadap eksistensi, ruang partisipasi dan peran dan fungsi secara proposional. Adil dapat dikatakan tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan. Jika melihat pemahaman setara dan adil, maka jika dikaitkan dalam tolak ukur pengarusutamaan gender yang diukur dari sisi akses, kontrol dan manfaat, maka setara berada pada ukuran akses, partisipasi dan kontrol sedangkan adil adalah dari sisi pemanfaatannya. Terdapat tiga sudut pandang untuk melihat keidealan pembangunan, yaitu sudut pandang produk-produk yang dihasilkan, proses penyelenggaraan pembangunan ke-pu-an dan pemukiman serta sudut pandang kebijakan/NSPK. Identifikasi dari produk-produk yang dihasilkan oleh Kementrian PU dapat dilakukan tujuannya untuk melihat apakah produk-produk tersebut sudah mendukung konsep gender. Hasil data yang diperoleh dapat digunakan un-
tuk keperluan analisa gender, dimana diidentifikasikan aktifitas yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Identifikasi dari produk tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk kajian maupun penelitian. Selain melakukan identifikasi, kriteria dan indikator juga perlu sebagai tolak ukur dalam PUG. Demikian juga identifikasi untuk penyelenggaraan kegiatan, perlu ditelaah perihal kesetaraan gender dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Juga untuk pedoman/kebijakan pendukung kegiatan penyelenggaraan di lingkungan PU perlu ditelaah kembali untuk diidentifikasikan perihal ada/tidaknya muatan gender didalamnya, perihal kesetaraan gender.
Identifikasi Gender di PU Kebiajkan berwawasan gender di kementrian pekerjaan umum pada prinsipnya adalah hal-hal berikut ini.
Kementrian pekerjaan umum telah menyediakan data pegawai secara terpilah gender sederhana yang dapat diakses melalui internet pada website Pu. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui perbandingan antara jumlah perempuan dan laki-laki di kementerian PU adalah sekitar satu berbanding lima. Jika perbandingan ini disetarakan dengan banyaknya perempuan yang menjadi perwakilan pejabat pada kementrian pu, maka untuk posisi eselon I hingga eselon III, maka dominasi pria masih terasa dan perempuan belum terwakilkan sesuai komposisi jumlahnya. Misalnya pada tingkat eselon I, di mana seluruhnya adalah pria.
51
Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.2 No.1, April 2010 hal 47-55
Demikian juga pada tingkat eselon II, di mana perempuan hanya terwakili oleh enam persen sedangkan laki-laki sembilan puluh empat persen dan eselon III, perempuan hanya sepuluh persen dan sisanya laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kementrian pekerjaan umum merupakan lingkungan yang maskulin, sehingga kesadaran akan gender perlu ditingkatkan.
Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun isu gender terlihat pada program/kegiatan. Identifikasi program/kegiatan berwawasan gender di bidang ke-pu-an. Sebagai gambaran pembanding dalam pelaksanaan kebijakan berwaawasan gender, hingga saat ini, beberapa program/ kegiatan yang responsif gender telah dijalankan oleh Kementrian PU diantaranya pembangunan jalan yang dipermudah dengan tangga atau jalan yang tidak curam, rencana tata ruang dengan kebutuhan ruang terbuka hijau dengan fasilitas tempat bermain anak serta pembangunan gedung kementrian yang dilengkapi dengan fasilitas ruang menyusui bagi pegawai perempuan dan ruang tempat penitipan anak.
Lebih lanjut berikut ini adalah implementasi gender di kementrian pekerjaan umum. Beberapa peraturan perundangan tentang gender: 1. SK Menteri Permukiman & Prasarana Wilayah No 411/KPTS/M/2004 2. Permen PU No.560/PRT/M/2005 3. SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wlayah tahun 2004 l SK Tim PUG-PU oleh Sekjen PU tahun 2007 Kelembagaan di tingkat operasional: • BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) • KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)
Program/kegiatan yang mengusung Pemberdayaan Perempuan: Kajian Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan Irigasi Petanian P3A Kab.Cianjur, NUSSP, P2KP dan Re-kompak Kegiatan PUG : • Semiloka sehari peluang proyek percontohan di Bidang Kimpraswil yang responsif Gender • Pelatihan Analisis PUG-PU • Sosialisasi PUG Pembentukan & pengembangan PUG di Lingkungan Kementrian PU: • NUSSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project ) • Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ( P2KP ) • Re-Kompak (Rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman ) • Ruang Terbuka Hijau (RTH) => RTH juga berfungsi sebagai pemenuhan hak anak bermain dan sarana perempuan/ibu bersosialisasi • Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pencinta Air • Infrastruktur Jalan=> diterapkan pada jembatan penyeberangan • Penerapan ruang untuk Ibu Menyusui pada bangunan (perkantoran) dan ruang tempat penitipan anak.
Kegiatan2 yang sudah berjalan yang menerapkan gender : Ket. Foto Atas. Foto Ruang Menyusui yang ada di tiap lantai gedung baru kementrian pekerjaan umum. Foto Bawah. Foto ruang yang rencananya akan digunakan untuk tempat penitipan anak balita pegawai kementrian pekerjaan umum namun masih belum difungsikan dan papan petunjuk lokasi
52
*NUSSP : • Diskusi Gender Anggota BKM (Perencana an),Pemanfaatan MCK (keberlanjutan),FGD Perempuan,Penerima Manfaat Kegiatan NUSSP (perencanaan),-Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur (pelaksanaan) • P2KP,FGDPerempuandanKemiskian(perenc anaan),KeterlibatanPerempuan dalam Pem
Tinjauan Aspek Ekonomi Pada Kebijakan Berwawasan Gender ( Studi kasus di lingkungan kementrian pekerjaan umum ) Retta Ida Lumongga, MM bangunan Drainase(pelaksanaan),Keterliba taperempuan dalam penyusunan PJM Pro nangkis (perencanaan), Pelatihan Relawan Program PeningkatanPartisipasi Perempuan NAD (keberlanjutan),Pengolahan sampah oleh perempuan,-Penyedian jalan yang aksesibel bagi perempuan
•
•
Ruang Terbuka hijau (RTH), RTH berfungsi juga sebagai pemenuhan hak anak untuk bermain dan sebagai sarana perempuan/ibu untuk bersosialisasi. P3AS,Keterlibatan Perempuan dalam Perbaikan saluran irigasi,-Keterlibatan Perempuan dalam rembug desa.
Matriks 1. Kebijakan/Implementasi, Indikas Gender, Pelaksanaan di lingkungan
internal/eksternal, Aspek Ekonomi
Deskripsi
Indikasi gender
1
Landasan Hukum dan Per-UU* Renstra PU Mencantumkan PUG Terkait gender Peraturan Menteri PU yang mendukung gender Pembentukan Tim Gender 2 Program/Kegiatan/Proyek NUSSP
Gender dan pengarusutamaan gender melalui GAP (Gender Action Plan), di 32 kab/kota, loan ADB
P2KP di NAD
Peningkatan Partisipasi Perempuan di NAD
Re-Kompak
Pelibatan secara aktif perempuan sebagai pelaku utama dalam pembangunan rumah dan penataan lingkungan
Pembuatan Data Pilah SDM
Genderisasi dalam penyajian data Proporsi perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan
Publikasi
Peran serta perempuan ditingkatkan dalam program air bersih
Pembuatan NSPK/ Panduan
Produk Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Responsif gender melalui SK 320/KPTS/M2004 , yang saat ini sedang direvisi.
Proyek Infra struktur Jalan 3 POKJA BKM KSM SIKIB P4A P3AS 4
Pelibatan perempuan dan laki-laki dalam pengerjaan Kelembagaan dan Organisasi
Mengurusi perihal gender Pelibatan perempuan Pelibatan perempuan Peranan perempuan Pelibatan perempuan Pelibatan perempuan Infrastruktur/Bangunan / Fisik
RTH Ruang tempat menyusui dan ruang tempat penitipan anak Infrastruktur jalan Base camp
Pengaturan tata ruang Diterapkan pada perkantoran termasuk kantor pu Diterapkan pada jembatan, lampu penerangan cukup Khusus perempuan
Keterangan /Internal/Eksternal Lingkungan PU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Dalam tim dapat juga menggunakan narasumber pakar gender bekerjasama dengan instansi lain maupun pihak luar sesuai kebutuhan Implementasi kebijakan sebagai upaya menyediakan infrastruktur responsif gender, peran serta laki-laki dan perempuan lebih proporsional, meningkatkan kapasitas sdm sadar gender, dan penyediaan panduan/nspk responsif gender Partisipasi Nominal Jumlah laki-laki dan perempuan ikut dalam proyek Partisipasi Efektif Cara perempuan dan laki-laki mengikuti berbagai kegiatan dalam seluruh tahapan proyek, faktor yang mempengaruhi partisipasi, kebutuhan dan akses terhadap manfaat proyek, akses dalam pemantauan dan evaluasi, tanggung jawab OM, dll. Fokus pendampingan pada peningkatan kualitas partisipasi perempuan guna memperkuat relasi perempuan & laki-laki serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana (dilaksanakan sejak 2005) Komposisi jumlah keseluruhan fasilitator >30% perempuan Setiap kelompok pemukiman/penerima bantuan min 30% perempuan Pengurus KP salah satunya adalah wanita Perempuan dilibatkan langsung dalam semua tahapan kegiatan bantuan dana rumah (BDR) maupun bantuan dana lingkungan (BDL) Sudah ada kebijakan Pimpinan (SEKJEN) untuk membuat data terpilah di lingkungan Dep. PU, September 2008, namun baru sebatas data kepegawaian, menurut usia, tk. pendidikan, eselon, per-satminkal Di tingkat operasional sudah ada data terpilah NUSSP di 32 kota/kabupaten; P2KP; Re-Kompak Water Supply for Low Income Communities (WSLIC) bekerjasama dengan Depkes, Depdagri, KLH merupakan Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan hibah Australia. *Untuk NUSSP pedoman, agar PUG dapat dimasukkan dalam siklus proyek (Hasilnya saat ini : Pedoman PUG untuk proyek perbaikan permukiman kumuh perkotaan ) *Untuk RE –KOMPAK Panduan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan PUG Pedoman Operasional Kelurahn/desa Program Re-Kompak *Untuk P2KP Panduan Pelaksanaan Program Penguatan Partisipasi Perempuan NAD pilot P2KP ;Modul Pemberdayaan Perempuan dan Laki-laki ;Modul Pelatihan Dasar Gender, Ketimpangan, dan P4-NAD *Untuk profil gender diawali data terpilah kepegawaian Dep.PU. Saat ini Pusdata sedang menyusun pendataan terkait PUG, Menghilangkan diskriminasi upah antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki pada proyek Bentuk upaya perwujudan komitmen sadar gender dan meningkatkan peran lakilaki dan perempuan lebih proporsional terhadap kegiatan pu Kelompok kerja gender di kementrian pekerjaan umum Badan Keswadayaan Masyarakat Kelompok Swadaya Masyarakat Para istri kabinet indonesia bersatu yang mendukung suami Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pecinta Air Keterlibatan perempuan dalam perbaikan saluran irigasi dan rembug desa Meningkatkan fasilitas kerja yang responsif gender dan infrastruktur yang aman dan nyaman baik untuk laki-laki dan perempuan (anak-anak, lansia, kaum difabel) RTH menjadi tempat bersosialisasi /arisan para ibu dan bermain bagi anak Perempuan bekerja yang dalam masa laktasi dapat lebih nyaman dan mudah melakukan kewajiban sebagai ibu, sekaligus kewaajiban bekerja. Kaum ibu (maupun kaum bapak) yang memiliki anak balita dapat menitipkan anaknya di kantor sehingga dapat lebih fokus bekerja sekaligus meningkatkan interaksi dengan anak Digunakan masyarakat umum Diterapkan pada proyek pengerjaan jalan Ket. A.Lapangan Kerja; B.Tingkat Pendapatan; C.Produktifitas Kerja; Ket. Kerja; B.Tingkat Pendapatan; C.Produktifitas Ket. *A.Lapangan Pelaksanaan LH dan Per-UU berpotensi ekonomi
B
Ket. * Pelaksanaan LH dan Per-UU berpotensi ekonomi
A
Menjaga komitmen kementrian PU dalam melaksanakan PUG
X
X
X
X X X X X X
X X X X X X
X
X X
X X
Kerja;
53
Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol.2 No.1, April 2010 hal 47-55
Dari penjabaran diatas, dimasukkannya unsur gender dalam kebijakan adalah juga bermanfaat bagi perbaikan perekonomian. Dengan adanya responsif gender pada pembangunan infrastruktur yang selama ini terkesan maskulin, menghasilkan peningkatan peran serta perempuan pada pembangunan infrastruktur yang secara tidak langsung mempengaruhi aspek ekonomi. Hal ini dikarenakan antara lain, karena sebagian jumlah PNS/CPNS kementrian pu adalah perempuan sehingga peningkatan peran perempuan berpengaruh pada kinerja kementrian PU. Peningkatan perempuan sebagai hasil dari implementasi kebijakan yang berwawasan gender tersebut ternyata memperluas kesempatan kerja bagi perempuan. Bukan hanya di lingkungan kementerian pekerjaan umum, tetapi kegiatan kemente rian PU yang responsif gender, ternyata juga meningkatkan peran serta perempuan pada umumnya. Dalam kegiatan NUSSP, P2KP maupun P3A, perempuan pedesaan dilibatkan secara aktif dalam pengurusan maupun pekerjaan terkait kegiatan pu tersebut. Aspek ekonomi kesempatan kerja, maka kebijakan berwawasan gender pada kegiatan tersebut adalah membuka lapangan pekerjaan pada perempuan. Mengingat permasalahan perempuan erat kaitannya dengan ekonomi keluarga dan beban ganda perempuan, maka dengan meningkatnya peran perempuan dalam bekerja, dilogikakan akan meningkatkan pemasukan bagi perekonomian keluarga pula. Dengan demikian, memiliki dampak keluar dari lingkungan PU. Selain meningkatkan kesempatan kerja, kementrian PU pada proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka responsif gender juga tidak mengenal adanya diskriminasi upah antara pekerja laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, dari sisi ekonomi, adalah berpengaruh pada tingkat pendapatan. Meningkatnya tingkat pendapatan perempuan menjadi setara dengan lakilaki, menjadikan kontribusi perempuan dalam perekonomian keluarga semakin besar sehingga dengan adanya responsif gender ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimulai dari perekonomian keluarga. Adanya pegawai perempuan di lingkungan PU juga berpengaruh pada kebutuhan perbaikan suasana kerja. Bangunan gedung yang dulu terasa didominasi maskulin, kini dibangun sarana ruang menyusui bagi para pekerja wanita yang memiliki anak usia menyusui. Pembangunan ruang menyusui ini adalah hasil dari kesadaran responsif gender. Dengan adanya ruang menyusui ini, maka kendala yang ada selama ini yang dihadapi oleh para pekerja perempuan dapat dieliminasi. Dengan ditiadakannya kendala tersebut, diharapkan produktifitas kerja pegawai perempuan pun dapat me-
54
ningkat. Dikarenakan sebagian pegawai kementerian PU adalah perempuan, maka jika produktifitas pegawai perempuan meningkat berarti berpengaruh pada produktifitas kementerian.
KESIMPULAN Responsif gender adalah suatu hal yang dikondisikan dikarenakan adanya kebutuhan yang merupakan isu global. Departemen pekerjaan umum yang sekarang bernama kementerian pekerjaan umum berada pada sektor infrastruktur dan bidang ke-PU-an cenderung maskulin. Isu gender yang kian merebak secara global, turut mengimbas kebijakan dalam bidang ke-PU-an sehingga perlu lebih responsif gender. Dari pembahasan diatas, diperoleh pemahaman akan kondisi sadar gender termasuk juga indikasi kebijakan berwawasan gender khususnya di lingkungan bidang kementrian pekerjaan umum. Kesadaran akan gender di kementrian PU baru berjalan selama beberapa tahun sehingga belum merambah pu secara keseluruhan. Namun, dari kondisi hingga telah disaat ini lakukan tinjauan dari aspek ekonomi terhadap dimasukkannya unsur gender dalam kebijakan/program/kegiatan dan diperoleh kesimpulan bahwa dimasukkannya unsur gender ternyata bukan hanya semata aspek sosial, namun juga memiliki aspek ekonomi. Dan dikarenakan implementasi dari kebijakan berwawasan gender tersebut bukan hanya dirasakan oleh internal PU melainkan juga eksternal, diantaranya dengan pemberdayaan perempuan desa, maka dengan demikian responsif gender berpotensi manfaat untuk meningkatkan perekonomian. Namun disayangkan, selama ini gender di lingkungan pekerjaan umum belum merambah ke banyak lingkup pekerjaan umum. Pelaksanaan gender juga belum maksimal. Seperti pada ruang menyusui, hingga kini berdasarkan hasil pengamatan lebih sering terkunci dan hanya sesekali dibuka, sehingga masih terasa mubazir karena ada di tiap lantai, demikian juga tempat penitipan anak. Sedangkan pada partisipasi perempuan desa, ternyata kebijakan gender masih lebih condong ke kaum laki-laki, karena meskipun perempuan telah mulai diberdayakan, namun keterlibatan perempuan masih lebih sedikit dibanding laki-laki, sehingga perlu dicermati, apakah kegiatan yang dirancang cenderung maskulin sehingga peran perempuan dikesampingkan. Data terpilah yang telah mulai dilakukan menjawab kebutuhan gender, namun, pemanfaatan data terpilah tersebut hingga kini baru sebatas informasi dan belum optimal sehingga perlu penanganan lebih lanjut dari pemanfaat data terpilah tersebut sehingga dapat menjadi kemajuan untuk kebijakan berwawasan gender di kementerian pekerjaan umum.
Tinjauan Aspek Ekonomi Pada Kebijakan Berwawasan Gender ( Studi kasus di lingkungan kementrian pekerjaan umum ) Retta Ida Lumongga, MM
SARAN Dari kesimpulan penelitian, didapat bahwa kebijakan berwawasan gender hingga saat ini terlihat baru merambah sebagian kecil saja dari keseluruhan area kebijakan di lingkungan kementrian pekerjaan umum sehingga belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karenanya, dirasakan perlu untuk dilakukan telaah yang lebih mendalam terhadap seluruh kebijakan di kementerian PU, untuk melihat tingkat kepentingan tiap kebijakan tersebut untuk menjadi lebih sadar gender. Tentunya ini penting, karena dalam memasukkan kepentingan gender, bukan cuma sekedar persoalan pembiayaan, namun perlu disadari akan manfaat dan hasil diantaranya untuk menjawab permasalahan perekonomian.
DAFTAR PUSTAKA Burhin, Burngin. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Edisi 1. PT.Rajagrafindo Perkasa. Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2006. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Edisi Revisi. UMM Pers. ISBN: 979-3602-73-X Krugman, Paul R dan Obstfeld, Maurice. 1994. Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan. Edisi 2. Diterbitkan atas kerjasama PAU-FEUI dan Harpercollins Publishers. Manajemen PT Rajagrafindo Perkasa. Jakarta Meneg PP RI. 2008. Makalah Kebijakan Nasional Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia. Jakarta Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael, 1992. Qualitative Data Analysis, Sage Publication Inc.& UI Press, Jakarta. Nugroho, Riant. 2008. Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. ISBN: 978-602-8300-48-3 Puskim Departemen PU. Panduan Penulisan Ilmiah. Bandung. Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum. Setjen PU. 2008. Prosiding Pencanangan Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pekerjaan Umum. Jakarta. Sekretariat Tim PUG-PU. 2009. Makalah Sistem Monev PUG-PU. Disampaikan pada workshop monitoring dan evaluasi pokja k/l, Depok. Soediyono R, Prof.Dr.MBA. 1992. Ekonomi makro : Pengantar Analisis Pendapatan Nasional. Edisi 5. Liberty. Yogyakarta.
55
