LATAR BELAKANG DAN KEBIJAKAN UMUM TERKAIT ASN

Musyawarah Nasional V APEKSI 2016

Kota Jambi, 27 Juli 2016

KERANGKA PAPARAN

Arah Kebijakan ASN Pasca UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Kebijakan Umum terkait ASN 2. Arah Kebijakan ASN Pasca UU 23/2014

Jambi, 27 Juli 2016

3. Penutup

Disampaikan oleh:

Adi Junjunan Mustafa – Plt. Sekretaris Deputi Kedeputian SDM Aparatur – Kementerian PAN dan RB

PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA Jumlah Pegawai ASN: 4.498.643 (PU PNS‐BKN: Des 2015) ‐ Pusat : 20,94% ‐ Daerah: 79,06%

Rasio Pegawai ASN terhadap Angkatan Kerja : 3,08% POSISI INDONESIA DALAM WORLDWIDE GOVERNMENT INDICATOR (EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN), BANK DUNIA 2013 100 80 54 58

60

1

38

40

LATAR BELAKANG DAN KEBIJAKAN UMUM TERKAIT ASN

0,7 20

7 4

25

44

38

44

79 75

81 80

11,4

3,7

83

89

94

100

64 61

56 47

21 22 12

1,2

1,7

2,1

2,9

1,9

2,5

0

2002

2012

2,9

RASIO THD PENDUDUK (%)

by S. Wangsaatmaja & A.J. Mustafa, 2016

http://apeksi.id

1



RPJMN 2015‐2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005‐2025 Visi Pembangunan 2005‐2025

NAWA CITA 3 PROGRAM WAJIB, 4 PROGRAM PRIORITAS, DAN 1 PROGRAM DUKUNGAN

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

PROGRAM WAJIB KESEHATAN PENDIDIKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN POROS MARITIM PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

ASN Human Capital

Good Governance

Reformasi Birokrasi & UU ASN

SMART ASN

PROGRAM DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

(UU 17 TAHUN 2007) by S. Wangsaatmaja & A.J. Mustafa, 2016

KERANGKA PROGRAM REFORMASI BIROKRASI


TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR

2025 2018

BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

DYNAMIC GOVERNANCE

2013 RULE BASED BUREAUCRACY PermenPANRB 11/2015 ttg Road Map RB 2015‐2019

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM

PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN


http://apeksi.id

2



SASARAN PEMBANGUNAN ASN 2015 ‐ 2019

ROADMAP ASN 2015‐2019

Tantangan Manajemen SDM ke Depan

SASARAN

2015

2016

2017

2018

HIGHLY COMPETITIVE‐AFTA‐MEA GLOBALISASI COMPETITIVE ANTAR NEGARA TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITASI HIGH COLLABORATION

ASN AWARD

• Benchmark ASN Internasional

Arah Strategis Pembangunan Nasional 2015‐2019 (Perencanaan, Rekruitmen & Profesionalisme)

Tantangan SDM Internal • • • •

MISMATCH KETERSEDIAAN ASN DG STRATEGI PEMBANGUNAN MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN QUALIFICATION PENEGAKAN DISIPLIN BLM SEPENUHNYA DIJALANKAN KESADARAN SDM SBG HUMAN CAPITAL MSH RENDAH

1. BERWAWASAN GLOBAL 2. MENGUASAI IT/DIGITAL DAN BAHASA ASING 3. DAYA NETWORKING TINGGI 4. INTEGRITY

SASARAN 2

SMART ASN

2015 • Profil SDM ASN saat ini

SASARAN 1

2019

Audit Organisasi & Penataan ASN & Redistribusi Pegawai

Perencanaan ASN

Moratorium CPNS Terbatas Anjab & ABK dg E‐FORMASI & SIM‐ASN sesuai dengan Arah Pembangunan Nasional (NAWACITA) Standar Kompetensi Jabatan

Rekruitmen ASN


Rekruitmen CPNS & PPPK (Pendidik, Kesehatan, Penegak Hukum, Formasi Khusus, dan Tenaga Teknis yg mendukung Nawa Cita)

Penyelarasan Kompetensi dgn jabatan Talent Management JPT & JA ASN & Pengembangan Assessment Centre RPP UU ASN

SASARAN 3

• • • •

2019

SMART ASN Berbasis Sistem Merit

Gen Y Management

Gaji & Tunj. berbasis kinerja Capacity Building ASN (12 hari/tahun) TNA

Profesionalisme ASN by S. Wangsaatmaja & A.J. Mustafa, 2016

Syarat Sertifikat dlm Jabatan Inpassing nasional JF

PEMETAAN KINERJA & KUALIFIKASI‐KOMPETENSI ASN Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan

TDK KOMPETEN‐ KUALIFIKASI TIDAK SESUAI

KOMPETEN‐ KULAIFIKASI SESUAI

TIDAK BERKINERJA KOMPETEN‐ KUALIFIKASI SESUAI TIDAK BERKINERJA

MUTASI / ROTASI TIDAK KOMPETEN‐ KUALIFIKASI TIDAK SESUAI & TIDAK BERKINERJA

RASIONALISASI

BERKINERJA KOMPETEN‐ KUALIFIKASI SESUAI & BERKNERJA

DIPERTAHANKAN TIDAK KOMPETEN‐ KUALIFIKASI TIDAK SESUAI NAMUN BERKINERJA

2

ARAH KEBIJAKAN ASN DAERAH PASCA UU 23/2014

DIKLAT


http://apeksi.id

3



PRINSIP DASAR UU ASN

UU ASN: TUJUAN UTAMA a. b. c. d.

Independensi dan Netralitas e. Kesejahteraan Kompetensi f. Kualitas Pelayanan Publik Kinerja/ Produktivitas Kerja g. Pengawasan dan Integritas Akuntabilitas

Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui: • Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena‐mena.

setkab.go.id

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.


SISTEMATIKA UU ASN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, PRINSIP,

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN

BAB XI ORGANISASI

NILAI DASAR, KODE PERILAKU DAN KODE ETIK

BAB VII KELEMBAGAAN

BAB XII SISTEM

BAB III JENIS, STATUS,

BAB VIII MANAJEMEN

BAB XIII PENYELESAIAN

DAN KEDUDUKAN ASN

ASN

SENGKETA

BAB IV FUNGSI, TUGAS,

BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

BAB XIV KETENTUAN

BAB X PEGAWAI ASN

BAB XV KETENTUAN

DAN PERAN ASN

BAB V JABATAN ASN

YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

INFORMASI ASN

PERALIHAN

PENUTUP

MANAJEMEN ASN: PPK dan PyB Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: • Menteri di kementerian; • Pimpinan lembaga di LPNK; • Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS; • Gubernur di provinsi; dan • Bupati/Walikota, di kabupaten/kota.

Pejabat yang Berwenang (PyB) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.


http://apeksi.id

4



MANAJEMEN ASN Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. penilaian kinerja i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. pensiun dan tabungan hari tua; dan n. perlindungan.

Manajemen PPPK meliputi: a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. penggajian dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan.

MUTASI Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/ atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar‐Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar‐Instansi Daerah, antar‐ Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri UU ASN Pasal 73 ayat (1) by S. Wangsaatmaja & A.J. Mustafa, 2016

MANAJEMEN MUTASI

–UU ASN Pasal 73, ayat (2‐8)

LINGKUP MUTASI Dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah Antarkabupaten/kota dalam satu provinsi

MANAJEMEN Dilakukan oleh PPK Ditetapkan oleh gubernur setelah pertimbangan Kepala BKN Menteri Dalam Negeri setelah pertimbangan Kepala BKN

Antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi Provinsi/kabupaten/kota ke Ditetapkan oleh Kepala BKN Instansi Pusat atau sebaliknya Antar‐Instansi Pusat Ditetapkan oleh Kepala BKN

Pembiayaan sebagai dampak mutasi PNS dibebankan APBN utk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah by S. Wangsaatmaja & A.J. Mustafa, 2016

http://apeksi.id

PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN 1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS 2) Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan 3) Pelaksanaan gaji secara bertahap (dari basis gol/ruang & masa kerja menuju sistem harga jabatan)

4) Gaji PNS Pemerintah Pusat dibebankan pada ABPN 5) Gaji PNS Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD UU ASN Pasal 79 by S. Wangsaatmaja & A.J. Mustafa, 2016

5


PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN 1) Selain gaji PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas 2) Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan 3) Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja 4) Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga di daerah masing‐masing 5) Tunjangan PNS Pemerintah Pusat dibebankan pada ABPN 6) Tunjangan PNS Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD


SISTEM INFORMASI ASN antisipasi perpindahan Personil; jarak jangan menjadi masalah

1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN 2) Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar‐Instansi Pemerintah 3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data, setiap Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN 4) Sistem Informasi ASN berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan sestem keamanan yang dipercaya UU ASN Pasal 127

UU ASN Pasal 80 by S. Wangsaatmaja & A.J. Mustafa, 2016

3

PENUTUP

• Arah pengembangan SDM: berwawasan global, daya networking yang tinggi, berdaya saing tinggi. • Arah pengembangan birokrasi: bersih, kompeten, dan melayani publik dengan prima • Sistem merit menjadi prinsip utama manajemen ASN • Pasca UU 23/2014 manajemen ASN terutama terkait mutasi, penggajian dan tunjangan, serta masalah sistem informasi ASN sangat krusial untuk dipedomani by S. Wangsaatmaja & A.J. Mustafa, 2016

http://apeksi.id


Terima Kasih [email protected] by S. Wangsaatmaja & A.J. Mustafa, 2016

6

LATAR BELAKANG DAN KEBIJAKAN UMUM TERKAIT ASN

Recommend Documents