1.1
Latar Belakang
Secara ecara umum pengelolaan pengelola sanitasi di Indonesia, yang meliputi pengelolaan sampah, sampah air limbah domestik, dan drainase lingkungan, li hingga saat ini belum dapat terselenggara dengan baik. Akibat yang ditimbulkan dari buruknya pengelolaan sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup secara terus menerus dan meningkatnya nya berbagai macam penyakit yang terkait dengan buruknya sanitasi, sanitasi yang pada akhirnya akan mengancam kesehatan masyarakat. masyarakat Berbagai upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sanitasi telah dilakukan.. Pada bulan November Nov Tahun 2007 telah diselenggarakan kan Konferensi Sanitasi Nasional yang merintis kesepakatan ke untuk menyiapkan langkah-langkah langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan, depan sejalan dengan pencapaian sasaran dalam Millenium Development Goals (MDGs MDGs).. Kemudian pada tahun 2008 dalam pertemuan International Year of Sanitation, telah disepakati adanya upaya peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah di semua tingkat pemerintahan terhadap pembangunan sanitasi. Selanjutnya pada p bulan April tahun 2009 diselenggarakan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sasaran an pembangunan sanitasi, sanitasi, serta menyandingkan dan mengenalkan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih praktis. Dari upaya di atas, dicapai kesepakatan untuk menyelenggarakan program pendampingan sanitasi kepada provinsi dan kabupaten berupa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), melalui pendekatan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan masyarakat melalui proses bottom-up dengan kerangka ka kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bersifat top-down, sehingga diperlukan sinkronisasi dan sinergisitas sitas keduanya. PPSP sebagai program pembangunan sanitasi menyeluruh menyeluruh yang terintegrasi dari dar pusat dan daerah, akan melibatkan seluruh stakeholder sanitasi, baik dari pemerintah maupun swasta di seluruh tingkatan pemerintahan. Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada serta kebutuhan pendampingan yang intens di masing-masing masing provinsi dan kabupaten, maka pelaksanaan PPSP PP diselenggarakan secara bertahap yang dilaksanakan mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di kota megapolitan, megapolitan metropolitan besar dan sedang, ibukota provinsi, serta kawasan perkotaan di wilayah kabupaten yang kondisi sanitasinya rawan. Dengan mempertimbangkan rtimbangkan kondisi sanitasi yang belum terkelola dengan baik, baik serta adanya kecenderungan semakin menurunnya kualitas lingkungan, lingkungan, maka Kabupaten Kulon Progo menyampaikan surat minat untuk turut serta dalam program PPSP bersama-sama bersama dengan sejumlah kabupaten di seluruh Indonesia. Oleh karena berbagai bagai tahapan kegiatan telah dilalui, seperti mengikuti kampanye edukasi, advokasi,dan pendampingan baik dari pusat maupun provinsi, Serta pengembangan kelembagaan dan peraturan peraturan terkait dengan program PPSP. Pokja Sanitasi Kabupaten Kulon Progo selanjutnya melangkah pada tahapan ketiga yaitu penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo
1-1
1.2
Landasan Gerak
1.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi Menurut Denny W. Lukman, Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Sedangkan menurut Notoadmojo, 2003,sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat; sedangkan sanitasi lingkungan adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit, dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan perumahan, pengelolaan kotoran, dan penyediaan air bersih ke arah yang baik, sehingga terbebas dari pencemaran teradap tanah, air, dan udara sebagai lingkungan hidup manusia. Dalam penyusunan Buku Putih ini, upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah sebagai tujuan akhir pembangunan sanitasi. Oleh karena itu ruang lingkup pembahasan masalah sanitasi dalam Program PPSP Kabupaten Kulon Progo meliputi pengelolaan masalah air limbah domestik (grey and black water), persampahan (municipal solid waste), drainase lingkungan, kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta promosi Hygienis.
1.2.2 Wilayah Kajian Buku Putih Sanitasi dan SSK Wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo adalah dengan menitikberatkan pada wilayah perkotaan, mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2031, Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kulon Progo, serta Perda Kabupaten Kulon Progo nomor 4 tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota. dapun wilayah kajian yang dimaksud adalah:kota Wates sebagai ibukota kabupaten (meliputi kecamatan Wates dan Pengasih), 10 ibukota kecamatan (IKK) yang meliputi Temon, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Nanggulan,Girimulyo, Kokap, Samigaluh, Kalibawang, Serta unit permukiman Dekso sebagai bagian dari kecamatan Kalibawang yang berkembang cukup pesat dan tumbuh menjadi kota dan sudah dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK Kota Dekso).
1.2.3 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Kulon Progo Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 – 2016 yang hendak dicapai dalam tahap kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo
1-2
1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, keterampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kualitas keagamaan. 2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip good government dan good governance. 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri, dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan infrastruktur wilayah. 5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Dari visi tersebut di atas, menunjukkan bahwa salah satu sasaran yang ingin dicapai untuk lima tahun ke depan adalah terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani, maupun rohani, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Peningkatan kualitas kesehatan aparatur dan kelembagaan pemerintah pun diharapkan akan mampu meningkatkan dalam memberikan pelayanan prima, dengan bertumpu pada prinsip transparansi, dan menunjung tinggi akuntabilitas. Sedangkan kaitannya dengan pembangunan sanitasi, misi 1, 2, dan 4 perlu kiranya menjadi pertimbangan. Arah pembangunan yang bertumpu pada upaya pencapaian pembangunan manusia (SDM), peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur, serta upaya untuk meningkatkan infrastruktur wilayah merupakan titik masuk dalam pembangunan sanitasi ke depan. Sementara ditinjau dari sisi tata ruang, tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 – 2031 adalah untuk mewujudkan daerah sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah bagian selatan, tengah, dan utara. Dari 10 kebijakan penataan ruang wilayah Daerah, yang mendukung program pengembangan sanitasi adalah kebijakan ke 8 yaitu pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. Strategi yang akan ditempuh pada kebijakan ke-8 yaitu 1) meningkatkan pelayanan transportasi; 2) mengembangkan prasarana telekomunikasi; 3) meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan; 5) meningkatkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan; 6) menjaga keterkaitan pembangunan sektoral antar pusat pelayanan dalam satu kesatuan wilayah yang terpadu; 7) mengembangkan pusat pertumbuhan baru; 8) mengembangkan permukiman perkotaan yang mendukung nilai budaya lokal. Dengan demikian posisi strategi sanitasi sesuai dengan strategi ke-5 dan ke-8, yaitu meningkatkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, dan mengembangkan permukiman perkotaan yang mendukung nilai budaya lokal.
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo
1-3
1.3
Tujuan
1.3.1 Sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Kulon 1.3.2 1.3.3
1.4
Progo pada saat ini, ditinjau dari aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, dsb. Sebagai profil dan gambaran pemetaan karakteristik & kondisi sanitasi, serta prioritas/arah pengembangan kabupaten/kota & masyarakat. Untuk menjadi baseline-data terkait kondisi sanitasi kabupaten/kota mutakhir yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten /Kota (SSK), serta keperluan pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi.
Metodologi
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan buku putih ini adalah metode studi literatur, metode pengumpulan data yang tersedia di SKPD-SKPD, metode interview untuk memperoleh data primer, metode observasi lapangan serta dokumentasi. Dalam pengumpulan data sekunder sering dijumpai 2 data yang berbeda. Untuk itu penggunaan data yang digunakan dilakukan dengan kesepakatan-kesepakatan tentang data mana yang akan dipergunakan sebagai basis hitungan atau kajian. Dari data yang diperoleh, dilakukan observasi lapangan untuk memperoleh perbandingan data sekunder dengan kondisi terkini yang ada. Selain itu, dilakukan pula studi penelitian/kajian untuk memperoleh data primer langsung di lapangan. Metode pencarian data primer dilakukan dengan Studi EHRA dan SSA. Selanjutnya melalui analisis data primer, sekunder, serta persepsi SKPD terkait sanitasi, dilakukan penetapan area beresiko sanitasi.
1.5
Dasar Hukum dan Kaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lain
Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan SSK Kabupaten Kulon Progo, tidak boleh lepas dari semua dokumen perencanaan yang ada di daerah, seperti Rencana Pembangunan Janga Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Pengampu masalah pembangunan Sanitasi. Penyusunan RPJMD Kulon Progo 2011-2016 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan arahan pasal 5 UU No 25 tahun 2004. RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2001-2016 harus mengacu pada RPJM Nasional 2010-2014 dan RPJMD Provinsi DIY 2009-2013 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Kulon Progo. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD Kulon Progo 2011-2016 berpedoman pada RPJPD Kulon Progo 2005-2025. RPJMD Kulon Progo 20112016 digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, Buku Putih Sanitasi dan SSK Kabupaten Kulon Progo memuat perencanaan pembangunan sanitasi untuk 5 tahun ke depan (2013-2017). Oleh karena itu Buku Putih dan SSK harus bisa mewarnai RPJMD Kulon Progo 2011-2016. Sehingga nantinya seluruh rencana pembangunan sanitasi dapat dibreak down oleh SKPD-SKPD teknis dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi, dan selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja SKPD. Dengan demikian arah pembangunan sanitasi bersifat menyeluruh bersinergi dan terpadu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut:
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo
1-4
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo
1-5
RPJP
pedoman
RPJM Nasional 2010-2014
pedoman
RPJMD Provinsi DIY 2009-2013
Nasional
RPJPD Provinsi DIY 2005-2025
RPJPD
pedoman
Kulon Progo
RPJMD Kulon Progo 2011-2016
BUKU PUTIH & SSK
dijabarkan
RKPD
pedoman
Kulon Progo
RAPBD
APBD
Kulon Progo
Kulon Progo
RKA
Rincian
SKPD
APBD
pedoman
Renstra SKPD
pedoman
Renja
pedoman
SKPD
Diagram 1. Posisi Buku Putih dan SSK kabupaten Kulon Progo
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo
1-6
Peraturan perundangan yang diacu di dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada produk hukum yang meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerntah, Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, Standar Nasional Indonesia, dan Peraturan Daerah di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten. Daftar peraturan-peraturan adalah sebagai berikut: Undang-undang 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air. Keputusan PresidenRepublik Indonesia 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo
1-7
6) 7)
8)
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 TAHUN 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
Peraturan Daerah 1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 03 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair 2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 157a/Kpts/1998 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 281/Kpts/1998 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Kegiatan Wajib Izin Pembuangan Limbah Cair Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 6) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 32 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair 7) Perda Kab. Kulon Progo no. 04/1988 tentang Penetapan Batas Wilayah kota kabupaten Kulon Progo 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 tahun 1993 tentang Bangunan 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air 11) SK Bupati No. 691/1991 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kebersihan Kota 12) SK Bupati No. 245/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Penunjukan Tanah Pangonan di Desa Ringinardi sebagai TPA Standar Nasional Indonesia (SNI) 1) SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah 2) SNI 19-3242-1994 tentang Sampah di Permukiman dan Tata Cara Pengelolaannya 3) SNI 19-2454-1991 tentang Sampah Perkotaan dan Tata Cara Pengolahan Teknik 4) SNI 03-2453-1991 tentang Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan Tata cara Perencanaan teknik 5) SNI 03-2406-1991 tentang Drainase Perkotaan dan Tata Cara Perencanaan Umum
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo
1-8
Adapun visi sanitasi kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat melalui pembangunan sanitasi menuju peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kesehatan masyarakat”
Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 4 misi pembangunan sanitasi, yaitu: 1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola sanitasi yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance. 2. Mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sanitasi wilayah yang ramah lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. 3. Mempertahankan kualitas sumber daya alam dan lingkungan melalui pengelolaan dan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan. 4. Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan higienis. RPJMD 2011-2016 merupakan penjabaran dari tahapan kedua pelaksanaan RPJPD Kulon Progo 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir Dan Batin. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, upaya yang akan dilakukan dijabarkan dalam 8 misi pembangunan yang meliputi (1) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila; (2) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing; (3) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari; (7) Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri; (8) Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional.
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kulon Progo
1-9
