IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN Siti Khusnul Dhoni Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 163 Malang e-mail : [email protected] Abstract: Policy Implementation of Programme Agropolitan Developing Area. Implementation of Agropolitan Area Development Program policy in Bangkalan is the one of the rural development strategies to increase the income of farmers, agricultural productivity, and investment in order to reduce the gap between urban and rural areas. The results of this study shows: (1) Implementation of the Agropolitan Area Development Program in Bangkalan Regency is still less than optimal. There has been some increases in terms of the welfare of farmers, agricultural productivity, as well as investment in public, but in a very small percentage, which is an average of less than one percent per year. (2) Factors supporting implementation include: implementers staff resources are in sufficient quantities and attitudes of implementers and community, especially the farmer groups as the target of program, support the running of the program. (3) Factors inhibiting the implementation include: the ability of implementers staff is unequal, communication and coordination among institution and the community are not good, insufficient funds, and implementer bureaucratic structures that are too long. Keywords: Agropolitan, area development, policy, resources, bureaucratic structures Abstrak: Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan. Pelaksanaan kebijakan Program Pengembangan Wilayah Agropolitan di Bangkalan adalah salah satu strategi pembangunan pedesaan untuk meningkatkan pendapatan petani, produktivitas pertanian, dan investasi dalam rangka mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Program Pengembangan Wilayah Agropolitan di Kabupaten Bangkalan, hasil yang dicapai dari pelaksanaan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Agropolitan di Kabupaten Bangkalan masih kurang optimal. Ada beberapa peningkatan dalam hal kesejahteraan petani, produktivitas pertanian, serta investasi di publik, tetapi dalam persentase yang sangat kecil, yaitu rata-rata kurang dari satu persen per tahun. (2) Faktor pendukung pelaksanaan meliputi: sumber daya staf pelaksana dalam jumlah yang cukup dan sikap pelaksana dan masyarakat, khususnya kelompok tani sebagai sasaran program, mendukung jalannya program. (3) Faktor penghambat implementasi meliputi: kemampuan pelaksana staf tidak sama, komunikasi dan koordinasi antar institusi dan masyarakat tidak baik, dana yang tidak mencukupi, dan pelaksana struktur birokrasi yang terlalu lama. Kata kunci: Agropolitan, pengembangan wilayah, kebijakan, sumber daya, struktur birokrasi.

bekerja pada sektor primer (pertanian,

PENDAHULUAN Kabupaten Bangkalan merupakan daerah

yang

mayoritas

penduduknya

324

peternakan, perikanan dan pertambangan) yang didominasi oleh sektor pertanian

325 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 324-339

sebagai sektor andalan. Hal ini terlihat

Keputusan

ini

dari nilai Produk Domestik Regional

penugasan

kepada

Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan

Perencanaan

yang

untuk melaksanakan dan memantau

menunjukkan

bahwa

sektor

juga

menetapkan

Kepala

Kabupaten

Badan

Bangkalan

pertanian merupakan sektor penyumbang

perkembangan

ekonomi terbesar dibandingkan dengan

pengembangan

sektor

dimaksud dan melaporkan hasil-hasil

lainnya.

(BPS

Kabupaten

Bangkalan, 2011).

program/ kawasan

kegiatan agropolitan

pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Berdasarkan pertimbangan aspek

Secara

teknis

pelaksanaan

program

ekonomi dan potensi sumberdaya alam,

Pengembangan Kawasan Agropolitan di

lahan,

Kabupaten

komoditas

prasarana dan

unggulan,

sumberdaya

sarana/

Bangkalan

melibatkan

manusia

beberapa satuan kerja terkait, terutama

maka Kabupaten Bangkalan ditetapkan

Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas

sebagai lokasi pengembangan kawasan

PU Bina Marga dan Pengairan serta

agropolitan berdasarkan Surat Gubernur

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

Jawa Timur tanggal 25 Juni 2005, nomor:

520/2403/201.2/2005 tentang

Penetapan

Kabupaten

Bangkalan

Keberhasilan diindikasikan peningkatan

program

ini

dengan

adanya

pendapatan

masyarakat

sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan

perdesaan, peningkatan produksi dan

Agropolitan,

produktivitas

pertanian,

peningkatan

dengan adanya Surat Keputusan Bupati

sarana

prasarana

desa

Bangkalan tanggal 13 Juli 2004 Nomor.

peningkatan

188.45/558/433.

lokasi Program Pengembangan Kawasan

Penetapan

yang

ditindaklanjuti

013/2004 Lokasi

tentang

dan

investasi

Program

Agropolitan.

Pengembangan Kawasan Agropolitan

Secara

Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan

Program

umum

desa-desa

implementasi

Pengembangan

Kawasan

tersebut

Agropolitan di Indonesia dan khususnya

ditetapkan 3 (tiga) kecamatan sebagai

di Jawa Timur masih perlu banyak

lokasi

kawasan

pembenahan. Hasil penelitian Rusastra

agropolitan, yaitu Kecamatan Socah,

et al., (2004) tentang evaluasi kinerja

Kecamatan

pelaksanaan

Bangkalan

SK

di

serta

pengembangan

Burneh

dan

(Soburbang).

Kecamatan Surat

agropolitan

program di

tiga

rintisan

kabupaten

di

Siti K. D., Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 326

Indonesia,

yaitu Kabupaten Cianjur

yang menyangkut pengambilan keputusan

Jawa Barat, Kabupaten Agam Sumatera

atau

Barat dan Kabupaten Barru Sulawesi

memanfaatkan sumberdaya

yang ada

Selatan menunjukkan bahwa dalam hal

semaksimal mungkin guna

mencapai

pengembangan sarana dan prasarana

tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-

fisik dinilai berhasil dengan baik, namun

kenyataan yang ada di masa depan.

dalam hal pengembangan SDM belum memberikan

manfaat

dan

dampak

pilihan

mengenai

bagaimana

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu konsep perencanaan

optimal terhadap partisipasi masyarakat,

pembangunan

untuk

perluasan kesempatan kerja, pendapatan,

perubahan menuju arah perkembangan

dan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat,

TINJAUAN PUSTAKA

menurut

mengenai

perencanaan

Abe (2005), pada awalnya

berkembang dari pemikiran ekonomi, yaitu

pemikiran

kebutuhan sumber

untuk yang

mengenai

masalah

mengatur

sumber-

terbatas

dari

dengan

suatu

susunan

mengenai

“Perencanaan (rumusan)

langkah

memanfaatkan

atau

mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap

berpegang

pada

asas

prioritas

(Riyadi dan Bratakusumah, 2004). Implementasi Kebijakan

berkembang. Dengan demikian menurut (2005:31):

dan

suatu

kebutuhan yang besar, luas dan terus

Abe

pemerintah,

lingkungannya dalam daerah tertentu

Perencanaan Pembangunan Daerah Gagasan

melakukan

adalah

sistematik

(tindakan-tindakan)

Dalam

studi

beberapa pakar

kepustakaan,

ada

yang mengemukakan

konsep tentang kebijakan publik. Thomas R.

Dye

(dalam

2008:107)

yang akan dilakukan di masa depan,

berpendapat

dengan didasarkan pada pertimbangan-

adalah “apapun yang dipilih pemerintah

pertimbangan yang seksama atas potensi

untuk dilakukan ataupun untuk tidak

dan faktor-faktor eksternal, dan pihak-

dilakukan”.

pihak yang berkepentingan, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”. Conyers

(1991:5)

bahwa

Thoha,

kebijakan

publik

Menurut Dunn (2004) dalam Keban (2008:67) bahwa terdapat beberapa tahap

menyatakan

penting proses kebijakan yang harus

bahwa perencanaan melibatkan hal-hal

dilalui, yaitu: tahap penetapan agenda


kebijakan (agenda setting), formulasi

Zen dikutip Alkadri (1999:4-5),

kebijakan (policy formulation), adopsi

menggambarkan bahwa pengembangan

kebijakan (policy adoption), implementasi

wilayah

kebijakan (policy implementation) dan

harmonis antara sumber daya alam,

penilaian kebijakan (policy assessment)”.

manusia,

Menurut Edwards yang dikutip Subarsono

(2005:91),

implementasi

kebijakan

sebagai

dan

hubungan

teknologi

memperhitungkan

keberhasilan

lingkungan

dipengaruhi

masyarakat.

daya

dalam

yang

dengan tampung

memberdayakan

oleh 4 variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) Pengembangan kawasan agropolitan

sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat memengaruhi hasil

menjadi sangat penting dalam kontek pengembangan wilayah mengingat: 1) kawasan dan sektor yang dikembangkan sesuai

implementasi kebijakan.

dengan

pengembangan dapat

Pengembangan Wilayah Program Agropolitan adalah salah

keunikan kawasan

meningkatkan

mengingat

sektor

lokal;

2)

agropolitan pemerataan

yang

dipilih

satu bentuk pengembangan wilayah

merupakan basis aktifitas masyarakat; 3)

untuk meningkatkan sistem dan usaha

keberlanjutan

agribisnis

kawasan menjadi lebih pasti mengingat

guna

meningkatkan

pengembangan

kesejahteraan masyarakat. Friedman dan

sektor

Allonso (1978), mengemukakan bahwa

keunggulan kompetitif dan komparatif

pengembangan

dibandingkan dengan sektor lainnya

strategi

wilayah

merupakan

memanfaatkan

mengkombinasikan

faktor

dan

sebagai

potensi

dimanfaatkan

untuk

yang

yang ada

mempunyai

(Djakapermana, 2003:4). Program

meningkatkan

yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal

Pengembangan

Kawasan

Agropolitan Agropolitan berasal dari kata “agro”

dapat

produksi wilayah akan barang dan jasa

wilayah.

dipilih

internal

(kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan)

yang

dari

(pertanian) dan “politan” (kota) yang dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di wilayah pertanian atau pertanian di kawasan kota (Friedmann dan

Douglass,

1976).

Sehingga


pengertian

Agropolitan

adalah

kota

pertanian yang tumbuh dan berkembang,

menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman (1992:16).

mampu melayani, mendorong, menarik, menghela

kegiatan

pembangunan

pertanian

(agribisnis)

di

wilayah

Tujuan

pengembangan

kawasan

agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dengan

Deptan (2002) menkonsepsikan 5 ukuran

Program

indikator

keberhasilan

Pengembangan

Agropolitan,

yaitu:

1)

Kawasan pendapatan

masyarakat dan petani meningkat minimal di

kawasan

agropolitan;

2)

produktivitas lahan meningkat minimal 5% di kawasan agropolitan; 3) investasi masyarakat meningkat minimal 10% di kawasan

agropolitan;

kelembagaan koperasi,

petani

kelompok

4)

80%

dari

(kelompok

tani,

usaha)

mampu

menyusun usaha yang berorientasi pasar dan lingkungan; 5) terciptanya sistem kemitraan

yang

Pemetaan kawasan

(mapping)

agropolitan

Bangkalan

produktif

dan

memperoleh keuntungan yang memadai

di

Kabupaten

dilaksanakan

oleh

tim

perencana bersama dengan tim POKJA Pengembangan

Kawasan

Agropolitan

instansi lain yang terkait serta bantuan data pendukung dari berbagai pihak. Tahap-tahap dalam penentuan lokasi kawasan

agropolitan

di

Kabupaten

Bangkalan antara lain: 1) identifikasi komoditas

unggulan

dengan

menggunakan Analisa Location Quotient (LQ) di setiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan;

2)

perhitungan

dengan

menggunakan model Analisa Koefisien Spesialisasi (KSP) untuk menentukan kecamatan-kecamatan lokasi

kawasan

perhitungan

yang

menjadi

agropolitan

Metode

dan

3)

Perbandingan

Eksponensial (MPE) untuk menentukan desa-desa yang menjadi lokasi kawasan agropolitan di Kabupaten Bangkalan.

(usaha berlanjut).

Melalui METODE PENELITIAN Penelitian

wilayah

yang terdiri dari Bappeda dan instansi-

kota (Deptan dalam Iqbal, 2009).

5%

Pemetaan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bangkalan

sekitarnya.

(lima)

PEMBAHASAN

ini

berbasis

diperoleh pada

pendekatan kualitatif diskriptif dengan

agropolitan

metode-metode

delineasi di

wilayah

Kabupaten

tersebut kawasan

Bangkalan

terdapat di 12 (dua belas) desa yang


berada

di

tiga

kecamatan,

yaitu

menurut istilah desa pusat pertumbuhan

Kecamatan Socah (Desa Socah, Keleyan,

dan desa hinterland. Kiranya hal ini

Bilaporah, Jaddih, Buluh), Kecamatan

sejalan dengan dengan teori pusat

Burneh (Desa Burneh, Langkap, Tonjung)

pertumbuhan, yang dikemukakan dalam

dan

Kecamatan

Kemayoran,

Kel.

Bangkalan

(Kel.

growth-poles theory.

Mlajah,

Desa

Penerapan

model

teori

pusat

Mertajasah, Desa Kramat). Kecamatan

pertumbuhan dan teori gravitasi yang

Socah ditetapkan sebagai Kota Tani

terkategorikan

Utama (KTU) dari kawasan agropolitan di

modernisasi ini kurang tepat diterapkan

Kabupaten Bangkalan.

dalam program agropolitan.

Berdasarkan hasil bahasan yang

pendapat

dalam

Agusta

paradigma

(2008),

Seperti

teori-teori

telah dilakukan, pemetaan (mapping)

pengembangan wilayah yang termasuk

wilayah

dalam teori modernisasi kurang sesuai

kawasan

Kabupaten

agropolitan

Bangkalan

di

menggunakan

dengan

tujuan

agropolitan

teori pengembangan wilayah model

menekankan

analisis komoditas unggulan dengan

kesejahteraan masyarakat yang adil dan

metode Location Quotient (LQ), teori

merata. Kelemahan utama dari teori ini

pengembangan wilayah model gravitasi

adalah ketiadaan gejala penyebaran

dan teori pusat pertumbuhan.

kesejahteraan

Penggunaan pertumbuhan

teori

pusat

ditunjukkan

dengan

adanya

yang

peningkatan

(trickle-down

effect)

secara signifikan dari wilayah pusat ke wilayah pinggiran/ hinterland/ periferi.

adanya pembagian kawasan agropolitan

Selanjutnya menurut Agusta (2008),

di Kabupaten Bangkalan menjadi empat

alternatif pembangunan beralih kepada

sub sistem, yaitu sub sistem Kota Tani

paradigma

Utama (KTU), sub sistem kota tani, sub

manusia (people centered development).

sistem

sistem

Paradigma pembangunan ini merumus-

hinterland sebagai kawasan penghasil

kan kondisi akhir pembangunan pada

komoditas

saat seluruh kelompok dan anggota

distribusi

dan

pertanian.

sub

Sebagaimana

pembangunan

pendapat Rustiadi dan Dardak (2008)

masyarakat

dan Rustiadi dan Pranoto (2007), dalam

potensi-potensi mereka, dan perubahan

kaitan

sosial melalui praktek pemberdayaan.

dengan

wilayah

agropolitan,

diketahui bahwa desa-desa klaster dibagi

mampu

berbasis

merealisasikan


Program

kegiatan pembangunan lembaga riset


dan teknologi, pembangunan pasar dan

di Kabupaten Bangkalan

gudang serta lembaga permodalan. Hal

Implementasi

Rencana

Implementasi

rencana

Program

ini dikarenakan untuk pembangunan


infrastruktur

berdasarkan dokumen perencanaannya,

yang cukup besar, sehingga anggaran

yaitu

dari APBD tidak mencukupi.

RPJM

Kawasan

Agropolitan

Kabupaten Bangkalan yang merupakan

Tidak

membutuhkan

anggaran

terealisasinya

beberapa

rencana pembangunan jangka menengah

kegiatan akibat kekurangan dana dapat

di masing-masing kawasan agropolitan

mengakibatkan tidak tercapainya target

yang

dan tujuan program. Hal ini sesuai

dijabarkan

kedalam

program-

program dan kegiatan tahunan dari

dengan

semua

baik

Sabatier dalam Wahab (2008), bahwa

prasarana dan sarana yang bersifat

secara umum, tersedianya dana pada

primer, sekunder maupun tersier.

tingkat batas ambang tertentu amat

sektor

yang

terkait,

pendapat

Mazmanian

dan

Berdasarkan hasil bahasan diketahui

diperlukan agar terbuka peluang untuk

bahwa sebagian besar kegiatan yang

mencapai tujuan-tujuan formal. Tingkat

direncanakan

RPJM

batas ambang yang tidak memadai akan


menyebabkan suatu program mengalami

Kabupaten

kegagalan.

dalam

Bangkalan

telah

dapat

direalisasikan oleh penanggung jawab kegiatan

di

Program dan

masing-masing

yaitu

tanpa

melalui

analisis

forecasting (proyeksi) juga menjadi

direalisasikan berjumlah sekitar 65%

kendala dalam implementasi rencana

dari seluruh kegiatan yang direncanakan

secara maksimal dan menyeluruh. Hal

atau sebanyak 51 kegiatan, sedangkan

ini menjadi salah satu penyebab kurang

kegiatan

optimalnya pemanfaatan Sub Terminal

belum

yang

tepat

dapat

yang

kegiatan

SKPD.

Proses perencanaan yang kurang

terealisasikan

sekitar 35% atau sebanyak 29 kegiatan. Kegiatan

yang

belum

Agribisnis di Desa Keleyan Kecamatan

dapat

Socah karena lokasi yang tidak strategis.

direalisasikan terutama terkait dengan

Hal ini karena pada saat perencanaannya

pembangunan infrastruktur sarana dan

belum mempertim- bangkan dampak

prasarana serta permodalan, antara lain

pembangunan

Jembatan

Suramadu,


dimana lokasi pembangunan STA di

dasar-dasar pemikiran tentang potensi

Kecamatan Socah yang merupakan jalan

ini.

akses antara Pelabuhan Kamal dengan Kab. Bangkalan dan tiga kabupaten lain di pulau Madura, semakin sepi sejak beroperasinya Jembatan Suramadu. Jalur lalu lintas kendaraan dari Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep menuju

Surabaya

dan

Hasil-hasil Implementasi

yang merupakan akses jalan menunju Jembatan Suramadu, karena lalu lintas lebih lancar dan cepat dibandingkan dengan menggunakan kapal feri.

proses

mengakibatkan

analisis lokasi

sepi

forecasting pembangunan

mengurangi

pengunjung, manfaat

yang

sehingga dapat

dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Keban (2008) dan Tjokroamidjojo (1996) bahwa dalam proses

perencanaan

potensi-potensi

dapat

yang

ada

ditelaah untuk

mengembangkan usaha pembangunan secara

berencana.

Potensi

sumber-

sumber alam, potensi tenaga kerja, bahkan kadang-kadang letak geografis dan perkembangan kegiatan ekonomi internasional

dapat

diambil

Program

Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau

dari

kesejahteraan

peningkatan

masyarakat,

disimpulkan Program

segi

bahwa

dapat

implementasi

Pengembangan

Kawasan

Agropolitan di Kabupaten Bangkalan belum menunjukkan hasil yang maksimal.

sarana pasar tersebut kurang strategis dan

Kebijakan

dari


Perencanaan lokasi STA yang tidak melalui

Dicapai


sebaliknya,

berpindah ke arah Kecamatan Burneh

yang

sebagai

Berdasarkan data BPS Bangkalan Tahun 2011 tentang jumlah keluarga dirinci menurut tahapan kesejahteran (pra sejahtera, sejahtera tahap I, II, III dan III+) di

Kecamatan

Socah,

Burneh

dan

Bangkalan pada tahun 2006 s/d 2011, menunjukkan bahwa jumlah keluarga prasejahtera telah mengalami penurunan, namun dengan persentase yang sangat kecil yaitu rata-rata kurang dari satu persen (0,0183%) per tahun. Rendahnya

peningkatan

kesejahteraan petani disebabkan oleh lemahnya

permodalan

di

tingkat

kelompok tani dan penentuan kelompok tani penerima bantuan program yang kurang tepat sasaran. Kelompok tani penerima bantuan peralatan pertanian


maupun pelatihan cenderung sama setiap

hortikultura di 3 (tiga) kecamatan lokasi

tahunnya,

program

karena

pemilihannya

Pengembangan

Kawasan

berdasarkan kriteria keaktifan anggota

Agropolitan, yaitu Kecamatan Socah,

kelompok tani.

Burneh dan Bangkalan pada tahun 2006 s/d 2011, mengalami peningkatan yang

Kurang aktifnya kelompok tani dipengaruhi oleh faktor kemiskinan yang

sangat kecil, yakni rata-rata kurang dari 1% per tahun.

membuat anggota kelompok tani lebih memilih bekerja di ladangnya sendiri untuk memperoleh penghasilan daripada memilih alternatif lain. Rendahnya minat rumah tangga miskin ini seperti pendapat Bryant

and

White

(1987)

yang

menyatakan bahwa kelompok miskin mempunyai kemungkinan yang jauh lebih kecil untuk berperan serta dalam suatu kegiatan dengan

pembangunan kelompok

dibandingkan

yang

mempunyai

Kendala dalam usaha meningkatkan produksi

Produksi

dan

Bangkalan yang kurang subur, penerapan teknologi budidaya dan pasca panen yang masih tradisional, kepemilikan lahan yang sempit (rata-rata petani di Kabupaten Bangkalan memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha),

merupakan ekonomi

program

daerah

yang

berbasis pertanian, oleh karena itu salah satu hasil yang diharapkan dari program ini

adalah

terjadinya

peningkatan

produksi dan produktivitas pertanian, baik

diketahui produktivitas

data

bahwa tanaman

untuk

menerima

teknologi baru dan tradisi masyarakat dalam bertani.

unsur pokok kemajuan dan kondisi dasar

BPS

(2012),

produksi pangan

pembangunan pertanian. Sesuai dengan pernyataan

dan dan

Todaro

(2006),

sumber-

sumber kemajuan pertanian antara lain: kemajuan

teknologi

dan

inovasi;

kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat; dan

kelembagaan

ekonomi

yang

menunjang. Unsur-unsur penting tersebut berkaitan

tanaman pangan maupun hortikultura. Berdasarkan

keengganan

yang berpengaruh terhadap keberhasilan

Program Pengembangan Kawasan

pembangunan

pertanian

Teknologi merupakan salah satu

Produktivitas Pertanian

Agropolitan

produktivitas

antara lain: faktor kondisi geografis Kab.

sumberdaya yang lebih besar. Peningkatan

dan

membentuk kompleks

satu

sama

jalinan dan

kemajuan pertanian.

lain

sehingga

hubungan

bersinergi

yang dengan


tepat

Peningkatan Investasi Jika diamati selama beberapa

dalam

mengefisienkan

mempermudah masyarakat suatu

pertambahan jumlah usaha dan industri

pendapat Ratminto dan Winarsih (2006),

baik kecil, menengah maupun besar

bahwa untuk dapat menyelenggarakan

masih

manajemen pelayanan dengan baik,

sekali.

Data

BPS

usaha.

mengurus

tahun terakhir di Kabupaten Bangkalan,

sedikit

izin

dan

Sesuai

Bangkalan (2012) menunjukkan bahwa

terdapat

jumlah industri di kawasan Agropolitan

pelayanan yang dapat dipakai sebagai

selama tahun 2006 s/d 2011 relatif

acuan:

stagnan atau belum ada perubahan yang

konsumen yang sesungguhnya;

berarti. Di Kecamatan Socah tidak ada

sediakan pelayanan yang terpadu; c)

peningkatan

kecil,

buat sistem yang mendukung pelayanan

menengah maupun besar, sedangkan di

konsumen; d) terus berinovasi; e) selalu

Kecamatan Bangkalan terjadi rata-rata

mengontrol kualitas.

jumlah

peningkatan

jumlah

industri

industri

prinsip-prinsip

dengan

a)

identifikasi

manajemen

kebutuhan b)

kecil/

menengah sebesar 0,0687% pertahun.

Faktor-faktor

Berdasarkan hasil bahasan yang

Pendukung

dan

Penghambat

telah dilakukan, peningkatan jumlah investasi

yang

cukup

kecil

ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karena kurangnya promosi dari pemerintah daerah maupun masyarakat di kawasan Agropolitan, infrastruktur jalan yang masih kurang memadai dan prosedur perijinan yang terlalu panjang. Dalam

hal

perijinan

usaha,

diperlukan prosedur pelayanan perijinan yang mudah, cepat, efektif, efisien dan terpadu untuk menarik minat pihak swasta

berinvestasi

Agropolitan.

di

Pelayanan

kawasan perijinan

terpadu merupakan salah satu solusi

Komunikasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan beberapa sektor terkait, sehingga koordinasi antar sektor memegang

peranan

penting

karena

menyangkut banyak aspek, baik aspek teknis maupun non teknis. Pelaksanaan program

tidak

hanya

terbatas

pada

instansi terkait, tetapi juga masyarakat baik yang terlibat langsung di lokasi maupun tidak. Edward III dalam Subarsono (2005) dan Goggin dalam Nugroho (2011) menyebutkan bahwa faktor komunikasi


memegang

peranan

rutinitas

dan tidak adanya pedoman

implementasi suatu kebijakan. Disebutkan

tentang

sistem

juga oleh Hoogwod dan Gunn dalam

menyebabkan sulitnya pelaksana dalam

Wahab

mengukur keberhasilan program.

(2008),

persyaratan

penting

bahwa

salah

satu

untuk

mengimplementasikan negara

dalam

secara

kebijaksanaan

sempurna

(perfect

adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara pelbagai unsur atau

pelaksanaan

Program

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kab. Bangkalan, Bappeda dan instansi/ dinas terkait telah melakukan sosialisasi petugas

masyarakat,

dan

akan

juga

kepada

tetapi

waktu

pelaksanaan sosialisasi kurang kontinyu dan berkesinambungan karena dilakukan hanya

pada

program.

saat

awal

Bentuk

pelaksanaan

sosialisasi

yang

dilakukan juga terbatas dalam bentuk tatap

muka

melalui

kegiatan

rapat

sosialisasi. Sedangkan bentuk sosialisasi tidak tatap muka seperti melalui media cetak, leaflet, selebaran, poster dan media televisi maupun radio belum dilakukan. Koordinasi dan evaluasi program telah dilakukan secara rutin oleh Bappeda dan

dinas-dinas

terkait,

Sumberdaya Dalam Program

implementasi

kebijakan

Pengembangan

Kawasan

Agropolitan, faktor sumberdaya baik sumberdaya

manusia

maupun

dana

pendukung menjadi faktor penting yang

badan yang terlibat dalam program.

kepada

penilaian

dapat

implementation), maka diperlukan syarat

Dalam

dan

akan tetapi

pelaksanaannya belum optimal. Karena rapat koordinasi hanya menjadi kegiatan

menentukan keberhasilan program. Berdasarkan hasil bahasan yang telah dilakukan, jumlah sumberdaya manusia atau staf pelaksana Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten

Bangkalan sudah

memenuhi,

namun

dari

cukup segi

pemahaman tentang konsep agropolitan dan kemampuan teknis petugas masih kurang baik dan

merata,

sehingga

mengakibatkan implementasi program ini kurang optimal dan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor jumlah sumberdaya staf dan kemampuan berpengaruh

yang

memadai

terhadap

sangat

keberhasilan

implementasi kebijakan sebagaimana pendapat Weimer dan Vining (1999) yang dikutip Keban (2008:78) bahwa salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, adalah

ketersediaan

sumberdaya


manusia yang memiliki kemampuan dan komitmen

untuk

mengelola

pelaksanaannya

Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan dimana

Dari segi dana operasional program, disimpulkan

Disposisi (Sikap)

bahwa

dana

yang

sikap menunjukkan kesediaan ataupun ketidaksediaan

pelaksana

dalam

dialokasikan pemerintah, baik pusat

menyukseskan kebijakan. Jika pelaksana

maupun daerah dirasakan masih kurang,

bersikap mendukung terhadap kebijakan,

sehingga banyak program dan kegiatan

maka akan timbul komitmen yang kuat

pendukung

dapat

sehingga besar kemungkinan kebijakan

terealisasikan. Hal ini menyebabkan

dapat terimplementasikan dengan baik.

pelaksanaan

Sebagaimana pendapat Edwards III dalam

yang

belum

program

dan

kegiatan


Nugroho

kurang

berkenaan dengan kesediaan dari para

optimal

dan

hasil

yang

diharapkan belum dapat tercapai. Dana

merupakan

(2011)

bahwa

disposition

implementor untuk carry out kebijakan

variabel

publik tersebut. Kecakapan saja tidak

intervening dalam proses implementasi

mencukupi,

kebijakan, yang akan berpengaruh pada

komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

tahap-tahap dalam proses implementasi (variabel

dependent)

tanpa

Hasil

kesediaan

penelitian

dan

menunjukkan

kebijakan,

bahwa sebagian besar petugas bersikap

sehingga berpengaruh pula terhadap

positif dan mendukung terhadap Program

dampak nyata dan output kebijakan yang

Pengembangan Kawasan Agropolitan di

dirasakan masyarakat. Hal ini sesuai

Kabupaten Bangkalan. Demikian juga

dengan

petani

pendapat

Mazmanian

dan

yang

tinggal

di

kawasan

Sabatier (1983) dalam Nugroho (2011).

Agropolitan sebagai kelompok sasaran

Kecukupan

program,

dana

juga

sangat

memengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi

suatu

juga

bersikap

mendukung

terhadap pelaksanaan program ini.

kebijakan

Sikap dukungan dan kesediaan dari

sebagaimana pendapat Mazmanian dan

petugas dan masyarakat merupakan salah

Sabatier dalam Wahab (2008); Edward

satu

III dalam Wahab (2008); Hogwood dan

berpengaruh

Gun dalam Wahab (2008) serta Grindle

implementasi

dalam Nugroho (2011).

Kawasan

faktor

pendukung terhadap Program

Agropolitan

yang

ikut

keberhasilan Pengembangan di

Kabupaten


Bangkalan.

Sebagaimana

pendapat

Nugroho

(2001),

struktur

birokrasi

Edwards III dalam Subarsono (2005),

berkenaan dengan kesesuaian organisasi

sikap merupakan unsur penting dalam

birokrasi yang menjadi penyelenggara

implementasi kebijakan. Jika pelaksana

implementasi

kebijakan didasari oleh sikap positif

Tantangannya adalah bagaimana agar

terhadap kebijakan, besar kemungkinan

tidak terjadi bureaucratic fragmentation

dapat

karena struktur ini menjadikan proses

melaksanakan

apa

yang

dikehendaki pembuat kebijakan.

Struktur panjang

Program Pengembangan Kawasan merupakan

program

pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral, melibatkan lebih dari 10 SKPD dan otomatis juga melibatkan banyak pelaksana.

publik.

implementasi menjadi jauh dari efektif.

Struktur Birokrasi

Agropolitan

kebijakan

Koordinator

Program

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bangkalan adalah Bappeda yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program

birokrasi juga

pemantauan

pelaksana

menyebabkan

dan

evaluasi

yang proses

program

agropolitan berjalan lebih sulit karena banyaknya aspek yang harus dipantau. Sebagaimana pendapat Edwards III dalam Subarsono (2005), struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Maka

diperlukan

struktur

birokrasi yang efektif dan efisien.

yang dijalankan oleh instansi terkait. Berdasarkan hasil bahasan yang telah

dilakukan,

disimpulkan

bahwa

KESIMPULAN 1. Implementasi

Kebijakan

Program

dengan struktur birokrasi yang panjang


mengakibatkan sulitnya koordinasi antar


SKPD

dalam

implementasi

Program

Pengembangan Kawasan Agropolitan. Struktur birokrasi yang panjang menyebabkan

implementasi

kebijakan

a. Pemetaan

(mapping)

wilayah

kawasan agropolitan di Kabupaten Bangkalan

menggunakan

pengembangan

wilayah

teori model

berjalan tidak efektif karena kurangnya

analisis komoditas unggulan dengan

koordinasi dan kerjasama antar badan/

metode Location Quotient (LQ), teori

lembaga pemerintah.

model gravitasi dan teori pusat

Hal ini sesuai

dengan pendapat Edwards III dalam

pertumbuhan.

Namun

penerapan


model teori pengembangan wilayah

Program Pengembangan

yang terkategorikan dalam paradigma

Agropolitan

modernisasi ini kurang sesuai dengan

namun peningkatannya masih sangat

tujuan program agropolitan yang

kecil yaitu kurang dari satu persen

menekankan

peningkatan

per tahun. Penyebabnya antara lain

kesejahteraan masyarakat yang adil

karena kurangnya permodalan dan

dan merata.

penentuan kelompok tani sasaran

b. Sebagian

adanya

besar

direncanakan

kegiatan dalam

yang RPJM

(Tahun

Kawasan

2006-2011),

yang kurang tepat. b. Peningkatan

produksi

dan


produktivitas tanaman pangan dan

Kabupaten Bangkalan telah dapat

hortikultura unggulan di kawasan

direalisasikan

penanggung

Agropolitan Soburbang pada tahun

jawab kegiatan di masing-masing

2006 s/d 2011 masih rendah, yaitu

SKPD. Kegiatan yang belum dapat

kurang dari satu persen per tahun.

direalisasikan

Kendala-kendalanya

pembangunan gedung

oleh

terkait

dengan

infrastruktur

jalan,

karena

bangunan

serta

minimnya

dan

faktor

antara

lain

kondisi

geografis,

penggunaan

teknologi,

permodalan yang disebabkan oleh

kepemilikan lahan yang sempit, dan

alokasi anggaran APBN dan APBD

tradisi masyarakat dalam bertani.

yang tidak mencukupi. Selain itu proses

perencanaan

yang

tanpa

c. Peningkatan investasi di kawasan Agropolitan Soburbang pada Tahun

melalui analisis forecasting (proyeksi)

2006-2011 masih sangat kecil, yaitu

menyebabkan dampak dan manfaat

kurang dari satu persen per tahun,

kegiatan

yang

kurang

optimal

bagi

masyarakat.

disebabkan

oleh

faktor

kurangnya promosi dari pemerintah

2. Hasil-hasil implementasi kebijakan Program Pengembangan

daerah

maupun

masyarakat

di

Kawasan

kawasan Agropolitan, infrastruktur

Agropolitan di Kabupaten Bangkalan

jalan yang masih kurang memadai

a. Kesejahteraan masyarakat di kawasan

dan prosedur perijinan yang terlalu

Agropolitan

Socah-Burneh-

Bangkalan

telah

mengalami

peningkatan

selama

berjalannya

panjang.


DAFTAR PUSTAKA Abe,

Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pembaruan. Yogyakarta

Alkadri, Dodi et.al. 2001. Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah. BPPT. Agusta, Ivanovich. 2008. Lompatan Paradigmatik Program Agropolitan di Indonesia: dari Paradigma Pembangunan Berbasis Manusia Menuju Paradigma Modernisasi. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi. Unair. Surabaya. Tgl 20-21 Agts 2008 Bryant, C. & White, L.G, 1982, Managing Development In The Third World, Westview Press, Colorado BPS Kab.Bangkalan, 2012. Bangkalan dalam Angka Tahun 2011 Conyers, Diana. 1990. Introduction to Development Planning in the Third World, Scotland: C.R. Barber & Partners Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Suatu Pengantar, Diterjemahkan oleh Susetiawan SU. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Deptan. 2002. Pedoman Operasional Pengembangan Kawasan Agropolitan. Badan Pengembangan SDM Pertanian. Djakapermana, R.D. 2007. Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Yang Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Ditjen Penataan Ruang Departemen Kimpraswil RI.

Friedmann, John dan Mike Douglass. 1976. Pengembangan Agropolitan: Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia (terjemahan dari Agropolitan Development: Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta. Friedmann, John and Allonso, W. 1978. Regional Economic Development and Planning. Mass. MIT Press. Iqbal, M dan Iwan Setiajie A. 2009. Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 7 No.2. Juni 2009: 169-188 Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Penerbit Gava Media. Yogyakarta Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan. PT. Elex Media Komputindo. Gramedia. Jakarta Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah, 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah. PT Gramedia Pustaka utama. Jakarta. Ratminto dan Winarsih, A. 2006. Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Rusastra, I. W., Hendiarto., Khairina MN., Ade Supriatna., Wahyuning KS.,


dan Deri Hidayat. 2004. Kinerja dan Perspektif Pengembangan Model Agropolitan dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agribisnis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor Rustiadi. E, E. Dardak. 2008. Agropolitan: Strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan pada Kawasan Perdesaan. Crescent. Bogor Rustiadi. E, S. Pranoto. 2007. Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan. Crescent. Bogor Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Soemarno, 2008. Agropolitan Poncokusumo: Komoditi Unggulan Hortikultura. PPSUB. Malang Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta Tjokroamidjojo, Bintoro,1996. Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. Diterjemahkan oleh Haris Munandar & Puji A.L. Jakarta: Penerbit Erlangga. Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Recommend Documents