DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 06 FEBRUARI 2014
Pasal 1 nomor 17 Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia Pasal 1 nomor 22: Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan 4 kawasan perbatasan negara.
Pasal 9 ayat (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional antara lain: peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara
Pasal 9 ayat (3): Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan kemanan meliputi: ― menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi pertahanan keamanan ― mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi hankam ― mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga 5
• pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; • pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; • pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau • pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
Pasal 13 ayat (1) Selain sistem perkotaan nasional dikembangkan PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara
Pasal 75 Penetapan kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan hankam memiliki kriteria: ― diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional; ― diperuntukan bagibasis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; dan/atau ― merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.
• Pemanfaatan ruang PKSN dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya • Indikasi progam utama lima tahunan RTRWN menetapkan bahwa perlu dilakukan percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan melalui: – pengembangan/peningkatan fungsi – pengembangan baru
• Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas negara. (penjelasan PP26/2008 Ps. 13) • Pengembangan PKSN dilakukan dalam kerangka sistem pusat perkotaan nasional sehingga pusat perkotaan tersebut dapat dilekati fungsi pelayanan, baik sebagai PKN, PKW, maupun PKL. (penjelasan PP26/2008 Ps. 13) • Fungsi pelayanan tersebut merupakan fungsi pelayanan yang hendak dicapai dalam jangka waktu perencanaan.
• mengembangkan PKSN sebagai pusat kegiatan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara • mengembangkan PKSN sebagai pusat industri pengolahan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu • mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu • mengembangkan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi • mengembangkan fungsi PKSN sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi • mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKSN • mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk melayani PKSN • mengembangkan prasarana sumber daya air baku
KETENTUAN UMUM
PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA POLA RUANG ARAHAN PEMANFAATAN RUANG ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA PENGAWASAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP
a. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin
keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara b. pemertahanan fungsi kawasan lindung
di kawasan perbatasan negara secara efektif c. percepatan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang mandiri dan berdaya saing
TUJUAN KEBIJAKAN
1
kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara penegasan batas wilayah negara a. Menegaskan titik-titik koordinat di darat
STRATEGI
b. menegaskan titik-titik garis pangkal c. menegaskan Batas Laut Teritorial d. menegaskan batas yuridiksi e. menegaskan titik-titik garis pangkal di PPKT
f. meningkatkan kerjasama dalam rangka gelar operasi keamanan
pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan di sepanjang batas negara dengan Papua Nugini b. mengembangkan pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT c. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT
mengembangkan sistem pusat permukiman
b. mengembangkan PKW dan/atau kota distrik sebagai pusat pelayanan Penyangga c. mengembangkan kampung sebagai pusat pelayanan pintu gerbang perbatasan
Berdasarkan keunikan kondisi geografis di masing-masing kawasan perbatasan, pengembangkan PKSN diarahkan berdasarkan TIPOLOGI sebagai berikut: — PKSN yang berada langsung/dekat dengan garis batas negara di darat (perbatasan di Kalimantan) — PKSN yang berada jauh/agak jauh dengan garis batas negara di darat (perbatasan di Papua dan NTT) — PKSN di pulau kecil terluar dengan garis batas laut (perbatasan di Aceh-Sumut, Riau-Kepri, SulutGorontalo-Sulteng, Maluku Utara-Papua Barat, dan Maluku)
Pusat Pelayanan Utama
pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara
Pusat Pelayanan Penyangga
pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara
Pusat Pelayanan Pintu Gerbang
pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara
PUSAT PELAYANAN UTAMA (PKSN JAYAPURA, PKSN TANAH MERAH, & PKSN MERAUKE)
PUSAT PELAYANAN PENYANGGA
PUSAT PELAYANAN PENYANGGA (PKW & KOTA DISTRIK)
PUSAT PELAYANAN UTAMA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG
PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG (POS LINTAS BATAS NEGARA)
18
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat perdagangan dan jasa dengan negara Papua Nugini dan Asia Pasifik; pusat kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, perikanan, dan/atau pertambangan; pusat pendidikan dan penelitian budi daya pertanian dan perkebunan; pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; pusat pelayanan transportasi laut internasional di Pelabuhan Depapre dan nasional di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Dempta; pusat pelayanan transportasi udara internasional di Bandar Udara Sentani; dan pusat pelayanan permukiman, kesehatan, pendidikan.
a. b. c. d.
pusat perdagangan dan jasa skala regional; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pengembangan agropolitan; dan/atau pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; c. pusat perdagangan dan jasa lintas negara dengan Papua Nugini (Wutung); dan/atau d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal.
Simanggaris
Tanlumbis
Nunukan
Long Midang
Tarakan
Paloh-Aruk
Long Nawang
Nangabadau Jagoibabang
Sambas
Jasa
Entikong
Long Pahangai
Putussibau Balikpapan Samarinda
Pontianak Pontianak
PKN PKW
PKSN : Paloh-Aruk, Jagoibabang, Jasa, Nangabadau, Long Pahangai, Long Nawang, Long Midang, Simanggaris
PKSN sebagai pintu utama: Entikong dan Nunukan
Kluster pengembangan 21
21
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; c. pusat perdagangan dan jasa; d. pusat pengembangan ekowisata; e. pusat pelayanan sistem angkutan penumpang dan angkutan barang; f. pusat pelayanan transportasi laut; dan g. pusat pelayanan transportasi udara.
MOTAAIN
TURISKAIN
HAEKESAK
WINI
PKSN ATAMBUA
OEPOLI
NAPAN HUMAINIANA
MOTAMASIN
WEMASA
PKSN KEFAMENANU
PUSAT PELAYANAN UTAMA PUSAT PELAYANAN PENYANGGA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; d. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan; e. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya; f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan; g. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral; h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan k. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional
a. pusat perdagangan dan jasa skala regional; b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; c. pusat pengembangan agropolitan berbasis peternakan, pertanian tanaman,dan perkebunan; dan d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional dan lokal.
PUSAT PELAYANAN UTAMA DOBO
PUSAT PELAYANAN PENYANGGA ILWAKI
BENJINA
SAUMLAKI BATUGOYANG
RDTL PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; d. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan,dan/atau pertanian, serta industri perkapalan dan jasa maritim; e. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan,pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura; f. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi local; g. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; h. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan i. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional
PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG
PUSAT PELAYANAN UTAMA
Berebere
Daruba
Daeo
PUSAT PELAYANAN PENYANGGA
Fani
PKN Ternate Kabarei BATUGOYANG Manokwari Sorong
RDTL
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; d. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan kelapa, pertanian, pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi; e. pusat pariwisata bahari; f. pusat promosi; g. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan h. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional
a. b. c. d. e.
pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat perdagangan dan jasa skala regional; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat kegiatan industri pengolahan; dan/atau pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
a. b. c. d.
pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat perdagangan dan jasa skala lokal; pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal.
PUSAT PELAYANAN UTAMA
P. SEKATUNG
PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG Keterkaitan
RANAI
TAREMPA
Terkait dengan Batam dan Dumai P. SUBI KECIL
P. SERASAN
PHILIPINA PKN MIANGAS
PUSAT PELAYANAN UTAMA PUSAT PELAYANAN PENYANGGA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG
MARAMPIT MARORE
KARATUNG
MELONGUANE TAHUNA
MANADO
No
Ind. Prog.
Lokasi
Sum. Dana
Inst. Laksana
Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Utama 1.
pengembangan keterkaitan antara pusat pusat-pusat pelayanan
PKSN Jayapura, PKSN, Tanah Merah, PKSN Merauke
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
BNPP, Kemen PU, Pemda dan/atau Swasta
2.
peningkatan keterkaitan dengan pusat kegiatan nasional
PKSN Jayapura, PKSN, Tanah Merah, PKSN Merauke
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
BNPP, Kemenhub, Kemen PU, Pemda dan/atau Swasta
3.
pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan
PKSN Jayapura, PKSN, Tanah Merah, PKSN Merauke
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
BNPP, Kemenperin, Kementan, Kemenhut, Kemen KP, Pemda dan/atau Swasta
4.
Pengembangan dan peningkatan prasarana kesehatan dan pendidikan yang dapat melayani PKSN sebagai pusat pelayanan utama di Kawasan Perbatasan Negara
PKSN Jayapura, PKSN, Tanah Merah, PKSN Merauke
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
BNPP, Kemendikbud, Kemenkes, Pemda, dan/atau Swasta
5.
pengembangan prasarana dan sarana kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor atau
PKSN Jayapura, PKSN, Tanah Merah, PKSN
APBN, APBD dan/atau sumber lain
Kemenkeu, Kemenkumham, Kementan, POLRI,
Waktu Laksana I
II
III
IV
V
No
Ind. Prog.
Lokasi
Sum. Dana
Waktu Laksana
Inst. Laksana I
Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Utama 1.
peningkatan keterkaitan PKSN dengan pusat kegiatan nasional
PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Kalabahi
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
Kemenhub, Kemen PU, Pemda dan/atau Swasta
2.
Pengembangan PKSN melalui pengembangan kawasan industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan
PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
Kementan, Kemenperin, Pemda dan/atau Swasta
3.
Pengembangan PKSN melalui pengembangan kawasan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan
PKSN Kalabahi
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
KKP, Kemenperin, Pemda dan/atau Swasta
4.
Pengembangan fasilitas pendidikan menengah, kesehatan, balai pelatihan, serta fasilitas lumbung pangan lokal guna mewujudkan kemandirianpangan
PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Kalabahi
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
Kementan, Kemendikbud,Pemda dan/atau Swasta
5
Pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum
PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Kalabahi
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PU, Pemda dan/atau Swasta
II
III IV
V
NO
Indikasi Program Utama
Lokasi
Sumber Pendanaa n
Instansi Pelaksana
1.
Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Utama
1.1
Pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara berbasis klaster
PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
BNPP, Kemen PU, Pemda dan/atau Swasta
1.2
Pengembangan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama
PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
Kemenhub, Kemen PU, Pemda dan/atau Swasta
1.3
Pengembangan prasarana dan sarana kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor atau antarpulau, pusat promosi, serta simpul transportasi
PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, Kementan, Kemenhub, Pemda dan/atau Swasta
1.4
Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan rumput laut
PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari
APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemda dan/atau Swasta
Tahapan 5 Tahunan I 2014
II (20152019)
III (20202024)
IV (20252029)
V (20302033)
WAKTU PELAKSANAAN NO .
INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER PENDAN A-AN
INSTANSI PELAKSA NA
1.
Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana air bersih, drainase, persampahan, dan pengolahan limbah
PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki
APBN, APBD kabupate n, dan/atau sumber lain yang sah
Kemen PU, Pemkab, dan swasta
2.
Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan
PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki
APBN dan APBD kabupate n
Pemkab
3.
Pengembangan prasarana dan sarana penelitian perikanan
PKSN Dobo
APBN
Kemen KP
4.
Pengembangan kawasan untuk kegiatan markas dan pos pertahanan perbatasan negara
PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, dan PKSN Ilwaki
APBN
Kemenhan
I
II
III
IV
V
2014
2015 2019
2020 2024
2025 2029
2030 2033
Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang NO.
INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA
A
Sistem Pusat Permukiman Perbatasan Negara
A.1
Pengembangan dan peningkatan fungsi PKSN sebagai pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara
a.
Pengembangan dan peningkatan pos pengamanan perbatasan
b.
Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung pos pengamanan perbatasan
PKSN Temajuk-Aruk PKSN Entikong PKSN NunukanSebatik PKSN Jagoibabang
APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
Kementerian pertahanan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah
PKSN Jasa PKSN Nanga Badau PKSN Long Midang PKSN Long Apari PKSN Long Nawang PKSN Simanggaris
APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
Kementerian pertahanan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah
PKSN Temajuk-Aruk PKSN Entikong PKSN NunukanSebatik PKSN Jagoibabang
APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
Kementerian pertahanan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah
PKSN Jasa PKSN Nanga Badau PKSN Long Midang PKSN Long Apari PKSN Long Nawang PKSN Simanggaris
APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
Kementerian pertahanan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah
PERIODE I
II
III
IV
Lanjutan…
Planning for All
