KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN REGULASI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN REGULASI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

DIREKTORAT DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA, DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI MEI 2017

PROVINS I

KAB

KOTA

KEC

KEL

DESA

Luas Wilayah (km2)

Jumlah Penduduk

34

416

98

7.094

8.216

69.249

1.910.931,32

259.940.857



ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (UU 23/2014) Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: •  peningkatan pelayanan, •  pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta •  peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek: •  hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, •  potensi dan keanekaragaman daerah, serta •  peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara


KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT

DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN q  menetapkan NSPK, yaitu berupa ketentuan Per-UU yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (yg dilaksanakan oleh K/L) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. q  melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah.

K/L HARUS MENJAMIN TERSEDIANYA NSPK DAN BINWAS KEPADA DAERAH


KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRTHN KONKUREN u  Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. u  Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat tidak mempedomani NSPK, Pemerintah/Pemprov membatalkan kebijakan Daerah.


TUPOKSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 373 1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappenyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. 2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 3) Pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri PEMBINAAN TEKNIS OLEH MENTERI TERKAIT


PEMBINAAN UMUM DAN TEKNIS

PEMBINAAN TEKNIS: Terhadap Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kepada Daerah Provinsi

Dalam bentuk: Fasilitasi, Konsultasi, Diklat, dan Litbang


KETENTUAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI UU 23/2014 Asas Penyelen ggaraan Inovasi

Pengaduan

Manajem en Pelayanan

Informasi Pelayanan

SUBSTANSI PENGATUR AN YANLIK

Penyederhanaan Yanlik

Sanksi

Evaluasi Kinerja

Kelembagaan


INOVASI DAERAH SEMUA BENTUK PEMBARUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH PRINSIP-PRINSIP 1.  2.  3.  4.  5. 

PENINGKATAN EFISIENSI; PERBAIKAN EFEKTIVITAS; PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN; TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN; BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN UMUM; 6.  DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN 7.  DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.

PERLINDUNGAN APABILA INOVASI GAGAL APARATUR TIDAK DIPIDANA, BILAMANA INOVASI TERSEBUT DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP2 DALAM PASAL 387 UU 23/2014 DAN DITETAPKAN DGN PERKADA SERTA DILAPORKAN KEPADA MENDAGRI


KELEMBAGAAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI UU 23 TH 2014 KDH wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan KELEMBAGAAN (Pasal 350 )

Daerah membentuk “Unit PTSP” berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. PTSP merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik


“PENYEDERHANAAN” Jenis & Prosedur YanLik (Pasal 349 UU 23/2014)

Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk

meningkatkan mutu

Ditetapkan “PERDA”

pelayanan dan daya saing Daerah.

Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


Perpres 97/2014 tentang Penyelenggaraan PTSP

PTSP : Pelayanan secara terintegrasi dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu à Menempatkan seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan SKPD dalam satu tempat di PTSP; à Pelayanan dimulai dari penerimaan berkas sampai dengan terbitnya dokumen dalam satu tempat. PTSP Tim Teknis Pemohon datang Ke Satu Tempat, Pelayanan bisa lebih Cepat dan Lebih Murah

Meja Penerimaan

Pemohon

BACK OFFICE FRONT OFFICE


PERPRES 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PTSP TUJUAN: Memberikan perlindungan dan kepasTan hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan pelayanan yg cepat, mudah, murah, transparan, pasT & terjangkau. PRINSIP: Keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian kewenangan, akuntabilitas, aksesbilitas SYARAT: Kelembagaan, Pendelegasian, SDM, dan Sarpras RUANG LINGKUP: Perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemda . WAKTU: Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.


PERMENDAGRI 24 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PTSP TUJUAN: meningkatkan kualitas layanan publik, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik SASARAN: terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik LINGKUP TUGAS PENYELENGGARAAN PTSP: meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota WAKTU: Jangka waktu penyeles aian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya .


Pendelegasian Program / Kebijakan Strategis −  Kecepatan proses pelayanan publik; −  KDH & WaKDH wajib melaksanakan program strategis nasional (Pasal 67 Huruf f UU 23/2014); −  KDH & WaKDH yg tdk melaksanakannya dikenakan sanksi administratif teguran, diberhentikan sementara sampai diberhentikan sbg & WaKDH (Pasal 68 UU 23/2014).

Permendagri 24/2006 dan Perpres 97/2014 −  PTSP bertujuan memperpendek proses pelayanan, meningkatkan kualitas layanan publik, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, pendekatan layanan −  KDH mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan yg menjadi urusan pem daerah kepada Kepala BPMPTSP.

Inmendagri dan SE Mendagri (Oktober 2015) −  SE Mendagri tgl.2 Oktober 2015, mengingatkan dan menegaskan kembali KDH segera mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kpd PTSP. −  INMENDAGRI tgl.19 Oktober 2015, intinya menginstruksikan kpd KDH untuk segera mendelegasikan seluruh kewenangan penandatangan perizinan & non perizinan yg menjadi kewenangan Daerah kpd Kepala Unit PTSP

Ruang Lingkup PTSP: seluruh pelayanan Perizinan & Nonperizinan yg menjadi kewenangan Pemda.

KERJA SAMA DAERAH

1

  Sarana memantapkan hubungan dan keterikatan daerah.   Menserasikan pemb daerah.   Mensinergikan potensi daerah/ pihak keYga.   Meningkatkan pertukaran iptek.   Mengurangi kesenjangan penyediaan fasilitas umum antar daerah.

URGENSI DAN IMPLIKASI ARAH KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KEBUTUHA N

Adanya kebutuhan yang kuat akan efisiensi dlm pelayanan publik & pengelolaan sumber daya/potensi daerah

KONDISI •  Masih adanya egoisme daerah •  Pemahaman otda berbeda •  Ketimpangan pertumbuhan pembangunan daerah

KEBUTUHA N

Sinergitas Tata Ruang & Kelestarian fungsi lingkungan hidup yang tidak mengenal batas administrasi

KEBUTUHA N Kebutuhan

akan meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah

KEBUTUHA N Kebutuhan

akan sinergitas – keterkaitan antar-sektor antar-wilayah dlm sistem produksi & distribusi

SANGAT URGEN

KEBIJAKA N DAN PENTING

KEBIJAKA

Kebutuha n akan Kerjasam a Antar daerah

KONDISI •  Pembangunan tidak merata •  Kemiskinan di daerah Perbatasan •  Tidak akan bisa hidup sendiri tanpa KSD •  Perekat NKRI

Diwajibkan bagi setiap N Daerah dan Perlu perhatian khusus KDH KEBIJAKA Perlu perencanaan yang N benar, anggaran yang memadai .

KEBIJAKA Masuk dalam proses N perencanaan daerah (Visi Misi KDH, Renstra, RPJMD, dan RKPD

OBYEK KERJA SAMA obyek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

(Mutlak urusan Pusat) - 

PERTAHANA N

-  KEAMANAN -  MONETER -  YUSTISI -  POLITIK LUAR NEGERI -  AGAMA

CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) WAJIB/ OBLIGATORY

PELAYANAN DASAR pendidikan; kesehatan; PU & penataan ruang; perumahan Rakyat dan kawasan permukiman; Trantib umum, dan Linmas, Sosial (dilaksanakan dengan SPM) NON PELAYANAN DASAR tenaga kerja; pemberdayaan perempuan & anak, pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Dukcapil, PMD, penduduk dan KB, perhubungan, kominfo, Koperasi UKM, Penanaman Modal, PORA, statistik, sandi, Budaya, perpustakaan, & arsip

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)

Wawasan Kebangsaan; Ketahanan Sosial; Pengamalan pancasila Persatuan dan Kesatuan; Penanganan Konflik Sosial; Kelautan & perikanan, Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi di Pariwisata, Pertanian, Provinsi/Kab/Kota; Kehutanan, ESDM, Pengembangan Perdagangan, Kehidupan Demokrasi; perindustrian dan Pelaksanaan semua urusan Transmigrasi pemerintahan yang bukan kewenangan Daerah & tidak Ditangani oleh Instansi Vertikal

Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014 : (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan : a. Daerah lain; b. Pihak ketiga; dan/atau c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri perundangan

sesuai dengan ketentuan peraturan 2

Kerja sama Antar Daerah dikategorikan menjadi 2 yaitu :   Kerja sama Wajib   Kerja sama Sukarela

2

KERJA SAMA WAJIB

Cakupan Kerja Sama Wajib   Kerja

Sama Antar Daerah Provinsi;   Kerja Sama Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya   Kerja Sama Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda   Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi yang berbeda; dan   Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi

KERJA SAMA WAJIB KRITERIA

LINGKUP

CONTOH OBJEK

•  Antar Daerah Berbatasan •  Memiliki Didahului dengan lintas pemetaan eksternalitas urusan pemerintahan daerah •  Penyediaan •  Antar Daerah Prov •  Kesehatan layanan publik lebih efisien jika dikelola SANKSI berbatasan JIKA TIDAK DILAKSANAKAN•  Pendidikan •  Antar Daerah Kab/Kota bersama •  Sosial

dan Kab/Kota •  Ketenteraman dan PEM PUSAT AMBIL ALIH berbatasan dari prov GUBERNUR SBG WPD AMBIL ALIH ketertiban umum berbeda (Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah) (Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah) •  Lingkungan hidup •  Antar Daerah Kab/Kota •  Antar Prov dan Kab/Kota dalam wilayahnya •  Persampahan •  Antar Daerah Prov berbatasan berbatasan dalam •  Antar Daerah Kab/kota dari Provinsi dalam •  Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota •  Kebakaran wilayahnya wilayahnya berbatasan dari prov berbeda •  Pekerjaan umum •  Penanggulangan

KERJA SAMA SUKARELA

KERJASAMA SUKARELA   Kerjasama

Sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama   Contoh : Kerjasama Pemda Kota Denpasar dengan Pemda Kota Bogor ( daerah ini tidak berbatasan dan lintas daerah, yang sifatnya tidak mengikat ).

KERJA SAMA SUKARELA

KRITERIA •  Antar Daerah Berbatasan •  Antar Daerah Tidak Berbatasan •  Dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksankan dg bekerja sama Didahului dengan pemetaan urusan pemerintahan

LINGKUP •  Antar Daerah Prov berbatasan atau tidak berbatasan •  Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan atau tidak berbatasan dari prov berbeda •  Antar Prov dan Kab/ Kota berbatasan atau tidak berbatasan dalam wilayahnya

CONTOH OBJEK •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Kesehatan Pendidikan Sosial Ketenteraman dan ketertiban umum Lingkungan hidup Persamapahan Kebakaran Pekerjaan umum Penanggulangan bencana

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam kontrak mengatur :  

Hak adalah hal yang dituntut oleh pihak yang bekerjasama dari mitra kerjasama

 

kewajiban adalah hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang bekerjasama;

 

Jangka waktu kerja sama sesuai kesepakatan para pihak yang akan melakukan kerjasama dan tidak bertentangan dengan peraturan;

 

Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban biasanya diterapkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Mekanismenya terlebih dahulu dilakukan melalui teguran (somasi) selama 3 kali berturut-turut. Apabila setelah melalui somasi tetap tidak ada perbaikan, maka selanjutnya ditempuh mekanisme penyelesaian perselisihan

 

Penyelesaian Perselisihan a) 

Musyawarah dan Mufakat oleh para pihak

b)  Dilakukan

sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama para pihak

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

KRITERIA LINGKUP

•  Penyelenggaraan urusan pemerintahan lebih efektif dan efisien jika dikelola - Didahului dengan bersama dengan pemetaan urusan pihak ketiga pemerintahan - Didahului dengan studi kelayakan

•  KS Provinsi dengan Pihak Ketiga •  KS Kab/Kota dengan Pihak Ketiga

CONTOH OBJEK

•  kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik antara lain pendidikan,transportasi,p ersampahan,dll; •  kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan


PENUTUP

1.  Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; 2.  Pemda wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 3.  KDH wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui PTSP; 4.  Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah ditetapkan dgn Perda. 5.  Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan terhadap urusan pemerintahan yang perlu dikerjasamakan 6.  Pemerintah daerah perlu membentuk Tim TKKSD 7.  Pada prinsipnya Kemendagri mendukung program project NSLIC yang


TERIMA KASIH

KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN REGULASI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Recommend Documents