REGULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERKEBUNAN
DISAMPAIKAN OLEH PROF. DR. BUDI MULYANTO, MSc DEPUTI BIDANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEMENTERIAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
SISTEMATIKA 1. Ketersediaan Tanah Untuk Perkebunan
2. Perolehan Tanah Perkebunan 3. Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Perkebunan
4. Regulasi dan Kebijakan terkait Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Perkebunan
2
I. KETERSEDIAAN TANAH UNTUK PERKEBUNAN
3
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UU POKOK KEHUTANAN DAN UU POKOK AGRARIA Kawasan Pertambangan
Wilayah Kawasan Hutan
Tanah Masyarakat Hukum Adat
NKRI
Transmigrasi
Kawasan Hutan
Non-Kawasan Hutan NonKawasan Hutan
Pemerintah/ Perusahaan Negara
Perusahaan Swasta
Masyarakat Petani Masyarakat Non-Petani
4
TANAH YANG SUDAH DIBERIKAN SERTIPIKAT HGU [1980 – 2010] Total Luas Indonesia: 191.093.132 Ha HGU Kebun Seluruh Indonesia: 8.043.233 Ha
Luas Singapore: 69.700 Ha Luas Korea Selatan: 9.927.400 Ha Luas Malaysia: 32.984.700 Ha
5
Apakah Masih ada ? TANAH untuk Perkebunan dan usaha lain
6
Ketersediaan tanah : 1. di dalam Kawasan Hutan ijin pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan
2. di luar Kawasan Hutan (APL) 1) 2) 3)
pembebasan tanah dari kepemilikan masyarakat menggunakan tanah tanpa memiliki dengan pola plasma (kontrak bisnis) penguasaan fisik (khusus Tanah Negara Bebas)
7
II. LEGALISASI ASET-TANAH PERKEBUNAN Legalisasi aset-tanah perkebunan dengan HGU, menjadi tidak mudah : GARAPAN MASYARAKAT KONFLIK PERIJINAN
KAYU/HASIL HUTAN LAIN
BEBAS dari KAWASAN HUTAN
PETA MORATORIUM INTI-PLASMA
8
II. PEROLEHAN TANAH PERKEBUNAN
9
PEROLEHAN TANAH
Adalah prosedur yang harus ditempuh dengan tujuan untuk menimbulkan suatu hubungan yang legal antara subyek tertentu dengan status tanah tertentu. Perolehan tanah oleh perusahaan hanya boleh dilaksanakan di areal yang ditetapkan di dalam izin lokasi Untuk bidang usaha yang masuk kategori kepentingan umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 maka harus melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum 10
TATA CARA PEROLEHAN TANAH a) Apabila berasal tanah Negara melalui Permohonan hak. b) Apabila berasal dari tanah hak melalui: 1.Dengan perjanjian misalnya sewa 2.Pemindahan hak misal: jual beli, hibah, pemasukan dalam perusahaan (inbreng), tukar menukar 3.Pelepasan hak/pengadaan tanah 4.Pencabutan hak c) Apabila berasal dari tanah ulayat dapat dilakukan melalui recognitie.
11
Peta Pendaftaran Tanah Pada Aplikasi Geo-KKP
Permasalahan pelepasan hak
12
SKEMA PEROLEHAN TANAH MELALUI IJIN LOKASI
Ketersediaan Tanah
Ijin Lokasi
Perolehan Tanah
Pemberian Hak
13
Izin Lokasi ● Untuk perkebunan besar : a. Komoditas tebu satu Provinsi Seluruh Indonesia b. Komoditas lainnya satu Provinsi Seluruh Indonesia
: 60.000 : 150.000 : 20.000 : 100.000
ha ha ha ha
● Untuk usaha tambak : a. Pulau Jawa satu Provinsi Seluruh Jawa
: :
100 ha 1.000 ha
b. Luar P. Jawa satu Provinsi Seluruh luar P. Jawa
: :
200 ha 2.000 ha
Setiap permohonan Hak Atas Tanah yang mensyaratkan Izin Lokasi, dapat diproses apabila Izin Lokasi telah mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan 14 14
14
III. PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERKEBUNAN
15
HGU PERKEBUNAN dan TATA CARA MEMPEROLEH SERTIPIKAT HGU Jenis Hak Atas Tanah yang dapat diberikan untuk sektor Perkebunan adalah HGU
HGU diberikan kepada a. Warga Negara Indonesia. b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara :
Tanah Negara Bebas
Tanah kawasan hutan (KPKv) setelah pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan
Tanah hak pihak lain yang dibeli atau dibebaskan 16
HAK GUNA USAHA (HGU) Luas minimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah lima hektar HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, apabila telah berakhir dapat diperbaharui 35 tahun HGU untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya
17
Persyaratan Permohonan HGU: Antara lain: a. Administrasi: Permohonan, identitas pemohon, akta pendirian, pengesahan perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, dll b. Proposal Rencana Bisnis c. Ijin Lokasi yang dilengkapi dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan d. Ijin Usaha Perkebunan e. Bukti Perolehan Tanah (Peta perolehan tanah dan alas hak) f. Peta Bidang Tanah g. Persetujuan penanaman modal h. Ijin Pelepasan Kawasan Hutan (bila berada pada kawasan hutan) i. Persetujuan pemegang ijin usaha pertambangan ( jika ada) dan jika Izin Usaha Pertambangan diterbitkan sebelum Izin Lokasi j. Hasil Pemeriksaan Tanah HGU (Panitia B) dari BPN-RI k. Perjanjian kerjasama kemitraan l. Peta bidang tanah yang menggambarkan luas dan lokasi plasma m. Daftar peserta kemitraan yang ditetapkan oleh bupati/walikota n. Surat pernyataan direksi perusahaan mengenai kesanggupan melaksanakan CSR o. Surat pernyataan direksi perusahaan mengenai kesanggupan memfasilitasi pembangunan plasma dalam bentuk akta notaris bila disekitar lokasi tidak ada 18 masyarakat petani
Syarat Pemberian Perpanjangan dan Pembaharuan HGU a. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
19
IV. REGULASI DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERKEBUNAN
20
SE Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5/SE/VI/2014 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (1) a. Setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan HGU pertama kali dengan luas 250 ha atau lebih wajib melaksanakan kemitraan dan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (plasma) minimal 20% dari luas areal Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP). b. Permohonan HGU yang tanahnya berasal dari pelepasan kawasan hutan: 1) Wajib membangun kebun untuk masyarakat (plasma) sebesar 20% dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan; 2) Bila dalam SK pelepasan kawasan hutan tidak mencantumkan kewajiban membangun plasma sebesar 20% dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan, tetap wajib membangun kebun untuk masyarakat (plasma) paling rendah 20% dari luas areal Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Ijin Usaha Perkebunan untuk 21 Pengelolaan (IUP).
SE Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5/SE/VI/2014 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (2) c. Harus mempedomani Instruksi Presiden RI No 1 Th 2011 Jo. Instruksi Presiden RI No 6 Th 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. d. Terhadap permohonan HAT yang di atas tanah yang dimohon diterbitkan Izin Usaha Pertambangan, maka: a. Diproses tanpa persetujuan pemegang Izin Usaha Pertambangan, bila Izin usaha Pertambangan diterbitkan setelah Izin Lokasi; b. Diproses setelah mendapat persetujuan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan, bila Izin usaha Pertambangan diterbitkan sebelum Izin Lokasi;
e. Bila di sekitar lokasi perkebunan tidak terdapat petani, tetap berkewajiban memfasilitasi pembangunan plasma sampai adanya masyarakat petani dibuktikan dengan pernyataan kesanggupan dari perusahaan dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum. 22
SE Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5/SE/VI/2014 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (3) f. Setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan HAT pertama kali wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan “CSR”. e. Perusahaan yang mengajukan HGU untuk budidaya tanaman pangan dan tanaman hortikultura serta peternakan dan perikanan wajib melaksanakan kemitraan dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak.
23
TERIMA KASIH
24
