PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah

Andi Suriangka

PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH Andi Suriangka Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara [email protected] Abstract Land for the community is the property that has a high value because of its function as a source media of the community life, so that every inch of the land is maintained up to the end of life. The land issues can not be negated, however, hopefully it can be reduced and even prevented. Means that, in this case, concerning to the problems arising from the right to the control of the land by the state. One of the efforts to reduce such conflicts, is the owner of the land must be the land registered over the land owned, in order to ensure the legal certainty and the protection of the legal rights over the land. Tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi karena fungsinya sebagai sarana sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan hingga akhir hayat. Masalah-masalah pertanahan memang tidak mungkin ditiadakan, namun diharapkan dapat dikurangi bahkan dicegah. Termaksud dalam hal ini mengenai masalah yang timbul dari hak menguasai tanah oleh Negara. Salah satu upaya untuk mengurangi konflik tersebut, adalah para pemilik tanah semestinya melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah yang dimilikinya atau dikuasainya, demi untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Kata kunci : Hak Tanah, Hak Pakai, Pendaftaran tanah

Al-Risalah | Volume 13 Nomor 1 Mei 2013

119


Andi Suriangka

PENDAHULUAN

T

anah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal di atas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber kehidupan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi : ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian pemanfaatan fungsi bumi dan air, dan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah, ditujukan untuk mencapai sebesarbesarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia1. Sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar PokokPokok Agraria, atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), melahirkan wewenang dari Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, untuk : 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Tujuan dari Hak Menguasai Negara atas sumber agraria tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur2. Tanah yang dimaksud memberi hak dan kewenangan untuk mempergunakan tanah, termaksud air, kekayaan alam dan ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain Hak-hak Atas Tanah juga ditentukan Hak-hak atas air dan ruang angkasa. Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak – hak atas tanah ialah : Supriyadi, Aspek Hukum Tanah Aspek Daerah ( Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010), hlm 1. Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan (Jakarta : Wipress, 2009), h. 16. 1 2

120



Andi Suriangka

a. b. c. d. e. f. g. h.

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak – hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang – undang serta hak – hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Saat ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi karena fungsinya sebagai sarana sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan hingga akhir hayat. Saat ini pembangunan di segala bidang terus dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi tanahpun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah juga terus mengalami perkembangan. Jumlah tanah yang tetap dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat tinggi membuat tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan tanah itu sehingga dapat memicu timbulnya berbagai macam permasalahan3. Masalah-masalah pertanahan memang tidak mungkin ditiadakan, namun diharapkan dapat dikurangi bahkan dicegah. Termaksud dalam hal ini mengenai masalah yang timbul dari hak menguasai tanah oleh Negara. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak positif dalam peningkatan pemahaman warga masyarakat terhadap hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termaksud dalam hal ini dibidang pertanahan, dimana hak dari warga masyarakat pemilik tanah tersebut terkadang dikonversikan oleh Negara (Pemerintah) dengan alasan demi untuk kepentingan pembangunan4. Tersedianya kebijakan yang jelas dan tegas, seperti batasan-batasan pengertian tanah Negara, dasar hukum penguasaannya, hak-hak yang dapat dipunyainya, dan tata cara pengelolaannya, kiranya dapat memberikan ketertiban dan kepastian hukum penguasaan tanah-tanah Negara, bahkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak lainnya, yang pada akhirnya dapat meminimalisir atau mencegah timbulnya masalah-masalah pertanahan. Salah satu upaya untuk mengurangi konflik tersebut, adalah para pemilik tanah semestinya melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah yang dimilikinya atau dikuasainya, demi untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Mengetahui perkembangan pengaturan 3

Supriyadi, loc. cit. Lahae, Landreform Indonesia (Catatan kuliah; Makassar : 2008), h. 1.

4Kahar


121


Andi Suriangka

tanah Negara juga sangat diperlukan dalam hal melakukan klarifikasi tentang pengertian tanah Negara dan wewenang penguasaannya. Memahami pengaturan hak menguasai Negara atas tanah pada saat sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang pokok Agraria, serta aturan-aturan pelaksanaanya akan sangat berguna bagi pengaturan dan penetapan kebijakan tentang tanah Negara selanjutnya5. Sebelum berlakunya UUPA, penguasaan tanah-tanah Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 antara lain memuat tentang Ketentuan-Ketentuan Umum mengenai tanah Negara, yaitu bahwa tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara. Penguasaan tersebut diserahkan kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan tanah ada pada Menteri Dalam Negeri (sekarang Badan Pertanahan Nasional)6. Setelah berlakunya UUPA, untuk menyelenggarakan penertiban dalam rangka melaksanakan konversi menurut Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Maka tanah-tanah yang dikuasai dengan hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 telah ditegaskan statusnya sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Pelaksanaan Selanjutnya. Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tersebut antara lain menyatakan bahwa penguasaan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, yang telah diberikan kepada Departemendepartemen, Direktorat-direktorat, dan Daerah-daerah Swatantra, sepanjang tanah-tanah Negara tersebut dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi Hak Pakai7. Namun apabila penguasaan tanah Negara tersebut selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan atas tanah Negara tersebut diatas dikonversi menjadi Hak Pengelolaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan8 Jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Pasal 1 Supriyadi, op. cit., h. 7. Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan TanahTanah Negara” dalam Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan (Jakarta : Wipress, 2009), h. 661. 7 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan TanahTanah Negara” Bab I, pasal 1. 8 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” dalam Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan (Jakarta : Wipress, 2009), h. 276. 5 6

122



Andi Suriangka

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 menyatakan bahwa Hak Pakai yang diperoleh departemen-departemen, direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra, dan Hak Pengelolaan sebagai maksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 harus didaftar9. Tetapi faktanya tanah-tanah yang belum sepenuhnya menjadi tanah negara tetapi diklaim sebagai tanah asset negara. Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka pendaftaran tanah Negara dimuat dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa dalam hal tanah Negara sebagai objek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah (mencatatnya dalam daftar tanah) yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah, dan tidak diterbitkan sertifikat10. Dalam kaitan ini, maka upaya untuk mengetahui bentuk pendaftaran hak atas tanah berupa Hak Pakai atas tanah Negara di Kantor Pertanahan yang terjadi perlu dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sejauhmana bentuk Pendaftaran Hak Pakai atas Tanah Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional? PEMBAHASAN 1. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Harjanto. T bahwa : “Hak atas tanah adalah hubungan hukum antara tanah dengan orang/badan hukum tertentu”11.18 Menurut Effendi Perangin (1986: 8) bahwa : “Hak atas tanah adalah pemberian wewenang kepada sipemegang hak untuk mempergunakan tanahnya sesuai dengan macam haknya”12. 19 Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa: Hak – hak atas tanah ialah : a) Hak Milik, b) Hak Guna Usaha, c) Hak Guna Bangunan, d) Hak Pakai, 9

Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” op. cit, h. 279. 10 Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan” Bab I, Pasal 1. 11 Harjanto. T.. Cara Mendapatkan Hak Milik atas Tanah , (Surabaya: Usaha Nasional, 1991) h. 3:4. 12 Effendi Perangi, Mencegah Sengketa Tanah, Membeli, Mewarisi, Menyewakan, dan Meminjamkan Tanah Secara Aman (Jakarta: Rajawali Press) h. 8. Al-Risalah | Volume 13 Nomor 1 Mei 2013

123


Andi Suriangka

e) f) g) h)

Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak – hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang – undang serta hak – hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Walaupun semua hak atas tanah yang disebut diatas memberikan kewenangan untuk mempergunakan tanah yang hak, tetapi sifat-sifat khusus haknya, tujuan penggunaan tanah dan batas waktu penguasaanya merupakan dasar perbedaan antara hak atas tanah yang satu dengan yang lain. Selain itu pemegang hak atas tanah juga dibebani beberapa kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pemegang hak atas tanah adalah :13 a. Tanah mempunyai fungsi sosial Terdapat pada UUPA pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial artinya, yaitu apapun jenis dari hak atas tanah yang dikuasai, seseorang tidak diperbolehkan mempergunakan atau tidak mempergunakan tanah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi bila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain. b. Kewajiban memelihara tanah yang dihaki Memelihara tanah, termasuk mengusahakan tingkat kesuburan tanah serta mencegah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada tanah. c. Karena kewajiban untuk mengelola tanah secara aktif Setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan atau mengusahakannya sendiri secara aktif.

d.

Kewajiban untuk membayar pajak Para pemilik tanah yang mengusahakan tanah diwajibkan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. e. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah. Untuk memperoleh kepastian hukum dan memperoleh alat bukti yang kuat dalam bentuk sertifikat hak atas tanah harus melakukan pendaftaran tanah dikantor pertanahan setempat. Hak atas tanah yang wajib didaftarkan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa. Diluar UUPA, Hak Tanggungan Yang diatur dengan Undangundang Nomor 4 tahun 1996 wajib juga untuk didaftarkan. Dalam Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Negara, yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah ini adalah hak atas tanah dengan status Hak Pakai. 13

Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria,” loc. cit.

124



Andi Suriangka

2. Hak Pakai Atas Tanah Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menerangkan pengertian Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini14. a. Yang dapat mempunyai hak pakai: 1) Warga Negara Indonesia; 2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. b. Terjadinya hak pakai atas tanah Negara: 1) Hak pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2) Hak pakai tersebut wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. 3) Hak pakai atas tanah Negara terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang hak pakai diberikan sertifikat hak atas tanah. c. Jangka waktu hak pakai: 1) Hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. 2) Sesudah jangka waktu hak pakai atau perpanjangannya sebagaimana disebutkan diatas telah habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama. 3) Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada: 14

Republik Indonesia, Undang-Undang R.I Nomor 5 tahun 1960, op. cit., h. 32.


125


d.

e.

f.

126

Andi Suriangka

a) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; b) Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional; c) Badan keagamaan dan badan sosial. 4) Hak pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenui syarat: a) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut; b) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan c) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. 5) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak pakai atau pembaharuan diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut. Kewajiban Dan Hak Pemegang Hak Pakai Pemegang hak pakai berkewajiban: 1) Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; 2) Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai kepada Negara sesudah Hak Pakai tersebut hapus; 3) Menyerahkan sertifikat Hak Pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. 4) Pemegang hak pakai berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak pakai selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usahanya serta untuk memindahkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya, atau selama dipergunakan untuk keperluan tertentu. Pembebanan Hak Pakai 1) Hak pakai yang diberikan atas tanah Negara untuk jangka waktu tertentu dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. 2) Peralihan hak pakai sebagaimana dimaksudkan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan 3) Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang Hapusnya Hak Pakai, karena : 1) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya; 2) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir; 3) Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;



Andi Suriangka

4) Ditelantarkan; 5) Tanahnya musnah; Hapusnya hak pakai atas tanah Negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara. Dan apabila hak pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka bekas pemegang hak pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya hak pakai. 3. Pendaftaran Tanah a. Pengertian Pendaftaran Tanah Pengertian Pendaftaran Tanah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.15 b. Obyek Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 9 menyebutkan obyek pendaftaran tanah meliputi : 1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. 2) Tanah Hak Pengelolaan. 3) Tanah Wakaf. 4) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 5) Hak Tanggungan. 6) Tanah Negara. c. Azas dan Tujuan Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tanah perlu diselenggarakan secara 15

Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” op. cit, h. 273:274. Al-Risalah | Volume 13 Nomor 1 Mei 2013

127


Andi Suriangka

teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itu diberlakukan pula azas terbuka16. Pendaftaran tanah bertujuan: 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termaksud Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. d. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertamakali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Adapun pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah atau Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran tanah, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. 4.

Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Negara 16

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, op. cit. h. 275:276.

128



Andi Suriangka

a. Pemberian Hak Pakai Tata cara pemberian hak pakai sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan bahwa permohonan Hak Pakai diajukan kepada Menteri melalui Kapala Kantor Badan Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.17 Adapun yang menjadi syarat-syarat Permohonan Hak Pakai adalah:18 1) Warga Negara Indonesia 2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 3) Instansi pemerintah 4) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia; 5) Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. b. Pendaftaran Tanah Negara Penggunaan dan pemanfaatan tanah secara implisit dijamin oleh Negara, sebagaimana dalam Pasal. 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah djabarkan lebih lanjut didalam Pasal. 7 UUPA menerangkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak di perkenankan.19 Dengan demikian, berkenaan dengan telah adanya peraturan hukum yang membatasi pemilikan dan penguasaan tanah dimaksud, pendaftaran tanah sangat diperlukan untuk memantau penggunaan dan pemanfaatan tanah negara tersebut sehingga tidak lagi menimbulkan permasalahan hukum baru karena menodai citra penegakan hukum terutama menyangkut pemberian perlindungan dan kepastian hukum dibidang pertanahan. Dan untuk menjamin adanya kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendataran Tanah. Pendaftaran tanah dalam pasal 19 ayat (2) UUPA meliputi: 1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

17

Republik Indonesia, PERMENAG No.9 Tahun 1999, op. cit., h. 238 ibid. 19 Republik Indonesia, Undang-Undang R.I Nomor 5 tahun 1960, op. cit., h. 18. 18


129


Andi Suriangka

3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagi alat pembuktian yang kuat. Dalam hal ini pendaftaran tanah Negara di dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. c. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran hak pakai atas Tanah Negara Prosedur pelaksanaan pendaftaran hak pakai tanah Negara: Tahap Pertama ; Pemohon terlebih dahulu mendaftarkan dirinya di loket Kantor Badan Pertanahan nasional dengan mengambil blangko pendaftaran yang harus dilengkapi. Tahap kedua ; Permohonan terhadap tanah Negara yang dimohon oleh instansi harus mempunyai surat keterangan dari kelurahan setempat dimana lokasi Tanah tersebut berada. Permohonan atas tanah Negara terdiri dari dua bagian, yaitu permohonan hak, dan permohonan pengukuran. Dan adapun format permohonan hak adalah berisi jenis permohonan, permohonan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, dan memuat pertama, mengenai diri Pemohon, yang berisi nama dan umur, Kewaraganegaraan, Pekerjaan/Jabatan, tempat tinggal, Susunan Keluarga isteri, anak yang masih menjadi tanggungan dan akte pendirian. Kedua, mengenai tanah yang dimohon, berisi letaknya, luasnya, batasbatas, status tanah (hak yang melekat diatas tanah), jenis dan keadaan tanah, dasar penguasaan, dan rencana penggunaannya. Ketiga, mengenai tanah lain yang dipunyai si pemohon, (dengan menyebutkan status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten /Kotamadyanya saja). Kelima, mengenai surat-surat yang dilampirkan, berupa fotokopi KTP, fotokopi akta atau peraturan pendirian badan hukum dan pengesahannya, sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah yang telah dibeli dari pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, surat-surat bukti perolehan lainnya, salinan surat ukur/gambar situasi, IMB, foto copy surat persetujuan bidang usaha dari instansi , foto copy surat rekomendasi dari departemen luar negeri, surat pernyataan penguasaan tanah (untuk instansi), surat pernyataan pemohon , mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang dimiliki, surat pelepasan kawasan hutan dari instansi, surat penunjukan atau penyerahan tanah dari pemerintah, surat rencana penguasaan tanah jangka pendek dan jangka panjang, surat pernyataan atau bukti bahwa seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, dan surat-surat lain. Format untuk mengajukan permohonan pengukuran berisi perihal surat, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat, dan memuat mengenai identitas pemohon, jenis permohonan, menyebutkan lokasi tanah yang

130



Andi Suriangka

dimohon dan lampiran-lampiran yang menjadi persyaratan dalam pengajukan permohonan. Adapun syarat-syarat yang harus ada untuk mengajukan permohonan hak pakai atas tanah Negara adalah: 1) Mengisi blangko yang telah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional 2) KTP Pemohon 3) Surat keterangan dari kelurahan (berisi mengenai riwayat tanah/asal usul perolehan tanah yang dimohon) 4) Surat pernyataan pemohon yang bermaterai Surat keterangan yang dimaksud dibuat oleh Lurah/Desa setempat dimana lokasi tanah tersebut. Surat keterangan berisi tentang identitas pihak yang bersangkutan, mengenai tanah yang dimohon, dan riwayat penguasaan tanah. Surat Keterangan kelurahan menjelaskan tentang riwayat tanah Negara atau asal usul Tanah yang akan di daftarkan. Isi Surat Keterangan tersebut harus sejalan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemohon. Surat pernyataan pemohon merupakan pernyataan yang dibuat oleh pemohon dengan sebenarnya untuk menjamin sepenuhnya kebenaran materil permohonan hak dan surat yang dilampirkan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon apabila dikemudian hari ternyata permohonan tersebut tidak benar maka pemohon siap menerima segala tumtutan yang timbul baik secara perdata maupun secara pidana. Adapun surat permohonan tersebut berisi tentang identitas pihak pemohon, luas tanah, lokasi tanah yang dimohon, dan isi pernyataan pemohon. Tahap ketiga : Pengukuran dilakukan oleh pegawai Badan Pertanahan Nasinal, bersama dengan pemohon ke lokasi tanah dan disaksikan oleh orang-orang yang bersebelahan dengan lokasi tersebut beserta Kepala Desa yang bersangkutan. Surat ukur yang di buat oleh Badan Pertanahan Nasional harus ditanda tangani oleh tetangga yang bersebelahan dengan lokasi tanah, dan tanda tangan dari Kelurahan. Tahap keempat: Prosedur pemberian hak atas tanah negara: pengajuan permohonan melalui Loket. Setelah mengajukan permohonan maka dilanjutkan pada proses pengukuran. Pengukuran dilakukan oleh pegawai BPN, bersama dengan pemohon ke lokasi tanah dan disaksikan oleh orang-orang yang bersebelahan dengan lokasi tersebut beserta Kepala Desa yang bersangkutan. Surat ukur ditandatangani oleh tetangga yang bersebelahan, dan tandatangan dari


131


Andi Suriangka

Kelurahan. Setelah dilakukan proses pengukuran maka dilakukan pemberian hak kepada pemohon. Tahap kelima : Jika tanah yang dimaksud masih memiliki alas hak maka terlebih dahulu harus dibuatkan pelepasan hak oleh Badan Pertanahan Nasional setempat kemudian di buatkan penetapan lokasi. Dalam pelaksanaan pendaftaran hak pakai atas tanah Negara, setelah ada hasil pengukuran dan surat pemberian hak maka untuk pembuatan Surat Keputusan dibuat di Badan Pertanahan Nasional bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), seksi : Pengaturan Tanah Pemerintah. Surat Keputusan tanah instansi ditanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional jika kewenangan Kabupaten, dan ditanda tangani oleh Ka.Kanwil jika kewenangan KANWIL. Adapun ketentuan kewenangan Surat Keputusan, adalah sebagai berikut:2030 a. Untuk lokasi Perumahan: 1. Lokasi < 2000m² : Kewenangan Kabupaten 2. Lokasi > 2000m² : Kewenangan Kanwil b. Untuk Lokasi Pertanian: 1. Lokasi < 2 Ha : Kewenangan Kabupaten 2. Lokasi > 2 Ha : Kewenangan Kanwil Surat-surat yang harus dilengkapi untuk pembuatan surat Keputusan adalah sebagai berikut: 1. Surat Keterangan untuk kewenangan Kanwil: a. Risalah Panitia b. Iktisar tentang permohonan c. Daftar Pengantar d. Kelengkapan permohonan 2. Surat Keterangan untuk kewenangan Kabupaten: a. Risalah Panitia b. Iktisar tentang permohonan c. Kelengkapan permohonan Dan dengan dasar Surat Keputusan tersebut maka dibuatlah sertifikat. Proses pendaftaran tanah negara dilakukan setelah tanah tersebut telah benarbenar berstatus tanah negara. Karena Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah “tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah”. Jika melihat definisi ini maka sudah sangat jelas bahwa status tanah negara yang belum terdaftar haknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak sama seperti status tanah-tanah yang sudah melekat dan diakui hak diatasnya seperti Hak atas tanah Ulayat, Tanah Marga/Kaum, Eigendom dan lain 20

132

Sumber data : Kantor Badan Pertanahan Nasional



Andi Suriangka

sebagainya. Dalam menentukan suatu bidang tanah merupakan tanah negara atau bukan juga harus diatur dalam suatu peraturan perudang-undangan. Dalam konteks pendaftaran tanah pertama kali/proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang berasal dari tanah-tanah negara baik yang dilakukan secara Sistematis (terprogram) maupun Sporadis (inisiatif personal) maka prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan cara Pemberian Hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. PENUTUP Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran tanah, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Pihak Kantor Pertanahan Nasional lebih meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Penyuluhan hukum utamanya peraturan pertanahan (Pendaftaran Tanah) di masyarakat secara berkesinambungan.


133


Andi Suriangka

DAFTAR PUSTAKA Dirdjosisworo, soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. Fauzi, Noer. Tanah dan Pembangunan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997. Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Jakarta : Djambatan. 1996. Purba, Michael R, Kamus Hukum: Internasional dan Indonesia. Jakarta: Widyatamma. 2009. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2006). Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 362). Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1999). Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Supriyadi, 2010 . Aspek Hukum Tanah Aset Daerah : Jakarta: Prestasi Pustaka. Supriyadi, 2002. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta : Djambatan. Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola. 2002. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita. Soejono, dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.

134


PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Recommend Documents