BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Perubahan Hak atas Tanah Negara adalah merubah Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara menjadi Hak Pakai dengan jangka waktu 25 tahun. 2. Perubahan Hak atas Tanah Negara merupakan tupoksi dari Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 3. Perubahan Hak atas Tanah Negara diberikan untuk : a. Warga Negara Indonesia b. Badan Hukum Indonesia. 4. Perubahan Hak atas Tanah Negara dilakukan setelah Tanah Negara memiliki Hak diatasnya, yaitu melalui Pemberian Hak atas Tanah Negara. 5. Prosedur Pemberian Hak atas Tanah Negara adalah : a. Pemohon mengajukan permohonan Pemberian Hak atas Tanah Negara ke Petugas Loket Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. b. Loket akan memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila lengkap, maka pemohon harus melakukan pembayaran di Bank agar permohonan dapat diproses ketahapan berikutnya yaitu di Sub Seksi Pengukuran. c. Dilakukan pengukuran oleh Seksi Pengukuran apabila Tanah Negara tersebut belummemiliki Surat Ukur, apabila sudah ada, maka tidak perlu dilakukan pengukuran.
53
54
d. Selanjutnya adalah Sidang Panitia A, yang intinya akan memutuskan apakah Tanah Negara tersebut dapat diberikan sesuatu Hak diatasnya. Hasil keputusan berupa Surat Keputusan yang dijadikan alas hak untuk menerbitkan sertifikat. e. Setelah Surat Keputusan keluar, maka Sertifkat dapa diterbitkan. 6. Prosedur Perubahan Hak atas Tanah Negara adalah : a. Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Hak atas Tanah Negara ke Petugas Loket Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. b. Petugas Loket akan memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila lengkap, maka pemohon harus melakukan pembayaran di Bank agar permohonan dapat diproses ketahapan berikutnya yaitu di Sub Seksi Pendaftaran Hak c. Di Sub Seksi Pendaftaran Hak, persmohonan akan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. d. Setelah proses di Sub Seksi selesai, maka Sertifikat Perubahan Hak atas Tanah Negara dapat diterbitkan. B. Saran 1. Diadakan pelatihan dan sosialisasi kepada para pegawai tentang Sistem Komputerasi yang digunakan oleh Badan Pertanaha Kabupaten Sukoharjo, sehingga kemampuan para pegawai dalam menggunakan Sistm Komputerasi dapat meningkat sehingga akan memperlancar seluruh
pekerjaan
kantor
yang
berhubungan
dengan
Sistem
Komputerisasi. 2. Meningkatkan kualitas jaringan internet, sehingga kemungkinan putus sambungan jaringan akan kecil. Dengan peningkatan kualitas jaringan internet maka akses sistem komputerasi juga akan semakin cepat yang nantinya akan meningkatkan pekerjaan kantor pula. 3. Perawatan berkala terhadap perangkat komputer yang menunjang pekerjaan kantor, perawatan berkala juga akan meminimalisir
55
kemungkingan rusaknya perangkat komputer yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo.
DAFTAR PUSTAKA Amsyah, Zulkifli. 2005.Manajemen Sistem Informasi. Jakarta : Garamedia Pustaka Utama. Gie, The Liang. (1992). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty Maryati, MC. 2008. Manajemen Perkantoran Efektif. Yogyakarta : Unit Penerbit Moekijat .1997. Administrasi Perkantoran. Bandung : Mandar Maju. Moleong Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nawawi, H. Hadari dan H. Mimi Martini. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Nuraida , Ida. 2008. Manajemen Administrasi Perkantoran.Yogyakarta : Kanisius Perangin, Efendi. 1992. Praktek Pengurusan Sertifikat Hak atas Tanah. Jakarta: Rajawali. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV. Alfabeta : Bandung. Sulistyo-Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
56
57
Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal. Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.
