JURNAL
PELAKSANAAN PENGECEKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH
Ditulis oleh : Nama : Rusmanto NIM : 11100014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2015
ABSTRAK Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah pengecekan kebanyakan diajukan oleh PPAT dalam rangka pembuatan akta, sementara yang diajukan perorangan lebih sedikit. Dalam hal pelaksanaan pengecekan terdapat beberapa hambatan, yaitu hambatan dari luar eksternal yaitu kurangnya pemahaman dan atau ketidaktahuan masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli bahwa Sertipikat yang dipegang atau dimiliki pemilik belum tentu sama dengan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan hal tersebut terjadi karena adanya pencatatan oleh pihak lain seperti Sita, Blokir dan permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang juga dokumen berkas permohonan tidak lengkap dan hambatan Internal yaitu adanya Sertipikat tidak di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Ada Blokir baik dari pihak perorangan, instansi atau penegak hukum Kepolian, Pengadilan, Kejaksaan, KPK., Ada Sita., Ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan Lelang, terhadap hal tersebut Kantor Pertanahan Kota Surakarta melakukan upaya penyelesaian dengan Penyuluhan hukum, perbaikan sarana prasarana, memberikan saran solusi dan membuka layanan prioritas baik Larasita ( Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah ), Pelayanan Sabtu dan Minggu dan Layanan Permata ( Pelayanan Mandiri Akta Tanah ).
Kata Kunci : Pengecekan
A. Latar Belakang Masalah Manusia adalah mahluk sosial hidup bermasyarat, yang mempunyai kebutuhan pokok berupa tempat tinggal, selain dari pada pangan dan sandang. Tanah selain untuk tempat tinggal juga mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia sejak dilahirkan bahwa ketika sudah meninggal juga masih diperlukan, oleh karenanya tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Sebagai capital asset tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. Di satu sisi, tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan di sisi lain juga harus dijaga kelestariaannya. (Achmad Rubaie, 2007, hal.1) Terbukanya akses rakyat kepada tanah dan kuatnya hak rakyat atas tanah memberikan kesempatan pada rakyat untuk memperbaiki sendiri kesejahteraan sosial ekonominya, hak-hak dasarnya terpenuhi, martabat sosialnya meningkat, rasa keadilannya tercukupi, dan akan tercipta harmoni sosial. Dahulu pada masa kakek dan nenek kita, orang membeli sesuatu barang tanpa ada bukti tertulis dengan rasa saling percaya masih begitu banyak dan tidak ada permasalahan, seiring perkembangan jaman dan masuknya budaya luar, rasa persaudaraan, gotong royong dan saling membantu antar warga semakin hilang dimasyarakat, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi permasalahan jual beli tanah semakin banyak, baik yang sudah masuk dalam gugatan perkara Perdata di pengadilan maupun yang belum, ditambah lagi permasalahan kejahatan membuat Sertipikat palsu begitu mudah. Bahwa Sertipikat yang dipegang atau dimiliki pemilik belum tentu sama dengan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan hal tersebut terjadi
karena adanya pencatatan oleh pihak lain seperti Sita, Blokir dan permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang. Sehubungan dengan hal tersebut dengan Pelayanan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah permasalahan tersebut akan dapat diketahui dan dapat memberikan solusi dan keyakinan kepada setiap orang yang akan melakukan transaksi jual beli tanah bersertipikat. B. Perumusan Masalah Atas dasar uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat yaitu : a. Bagaimana praktek pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah ? b. Faktor – faktor apa yang menjadi hambatan dan upaya penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah ?
C. Metode Penelitian 1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yang bersifat empiris. 3. Sifat Penelitian Penulis menggunakan sifat penelitian yang deskriptif. 4. Jenis Data Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah :
a. Data Primer b. Data Sekunder 5. Sumber Data Sumebr data yang digunakan adalah : a. Sumber data primer b. Sumber data sekunder yang terdiri : 1. Bahan Hukum Primer 2. Bahan Hukum Sekunder 3. Bahan Hukum Tersier 6. Teknik Pengumpulan Data Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Wawancara b. Observasi c. Studi Kepustakaan 7. Teknik Analisis Data Terdapat tiga komponen utama dalam proses analisis data, dimana ketiga komponen tersebut saling berkaitan yaitu : a. Reduksi Data b. Sajian Data c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Praktek Pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah.
Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta Pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta alur pelayanannya terdiri dari 5 ( lima ) kegiatan yaitu : -
Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
-
Penerimaan Pembayaran Biaya Informasi / Pengecekan
-
Pencarian dan Pengumpulan Data informasi / Pengecekan yang dimohon
-
Penyiapan informasi / pengecekan yang dimohon.
-
Penyerahan Informasi / Pengecekan Dari setiap kegiatan tersebut diatas masing-masing melaksanakan dan
mempunyai tugas tersendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut : 1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan dilaksanakan oleh Petugas Loket 1 ( Petugas Pemeriksaan Berkas ) selanjutnya Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas apakah sudah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan berupa : -
Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
-
Surat Kuasa apabila dikuasakan.
-
Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
-
Sertipikat Hak Atas Tanah/Sertipikat HMSRS.
-
Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan / pembebanan hak dengan akta PPAT.
Petugas memastikan data sudah lengkap dan benar, apabila tidak benar dan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan dibenarkan. Selanjutnya untuk berkas dinyatakan lengkap oleh petugas dibuatkan STTD ( Surat Tanda Terima Dokumen ) dan SPS ( Surat Perintah Setor ) yang kemudian dicetak dan diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya segera dibayarkan selambat-lambatnya 3 ( Tiga ) hari setelah dicetak. Tidak semua berkas yang masuk lengkap masih diketemukan berkas yang tidak lengkap. ( Wawancara dengan Bpk. Muchammad Nur Sahid Petugas Penerima dan Pemeriksaan Dokumen Pengecekan Sertipikat Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 18-12-2014 ). Surat Tanda Terima Dokumen berisi informasi Nomor Berkas Permohonan, nama dan alamat pemohon, Dokumen apa yang diserahkan dan nama pemohon serta petugas penerima Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Surat Perintah Setor berisi informasi Nama dan alamat pemohon, Uraian Pekerjaan, jumlah bidang, Biaya, Dokumen Hak yang diajukan permohonan pengecekan serta nama Petugas Loket. 2. Penerimaan Pembayaran Biaya Informasi / Pengecekan. Untuk berkas yang sudah memperoleh Surat Perintah Setor selanjutnya dibayarkan kepada Petugas loket II ( Loket Pelayanan Keuangan ) yang juga sebagai Bendahara Khusus Penerimaan sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Setelah dibayarkan Petugas mencetak rangkap 3 ( Tiga ) Kwitansi dan menyerahkan Bukti Kwitansi asli pembayaran kepada pemohon untuk disimpan yang nantinya digunakan untuk mengambil
produk yang sudah jadi, untuk bendahara dan melekat pada berkas permohonan pelayanan pengecekan selanjutnya diserahkan kepada petugas pelaksana untuk kemudian diproses. Bukti Kwitansi berisi informasi No. DI.306 ( nomor urut pembayaran sementara ), No. Berkas, Nama pemohon, Terbilang, Uraian Pekerjaan, Banyaknya, Biaya, Urut Daftar Isian permohonan Masuk Informasi / Pengecekan, Nomor Urut bukti Kwitansi Pembayaran ( DI.305 ), Luas, Tanggal Bayar, Jumlah dibayarkan serta nama dan tanda tangan Bendahara Khusus Penerimaan. 3. Pencarian dan Pengumpulan Data informasi / Pengecekan yang dimohon. Pencarian dan Pengumpulan Data informasi / Pengecekan dilakukan oleh Petugas Pelaksana Pendaftaran Hak, Sub Seksi Pendaftaran Hak, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Petugas akan Mencari Buku Tanah ( Salinan Sertipikat ) yang ada di Kantor Pertanahan untuk selanjutnya mecocokkan dengan Asli Sertipikat yang diajukan Pengecekan ada beberapa acuan yang diperiksa oleh Petugas Pelaksana yaitu : -
Kesesuaian Nomor Seri Sertipikat dan Buku Tanah.
-
Kesesuaian Nama Pemegang Hak, Tanggal dan No Surat Ukur, Luas Tanah, Tanggal Perolehan, Nama Pejabat yang memaraf dan menandatangani Sertipikat serta Buku Tanah.
-
Kesesuaian Jenis Kertas Sertipikat.
-
Kesesuaian bentuk dan ukuran Stampel.
-
Dan hal lain yang tidak bisa disampaikan karena bersifat rahasia.
Dari hal tersebut Petugas Pelaksana akan membuat kesimpulan awal bahwa : a. Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka membubuhkan cap atau tulisan dengan
kalimat : “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertipikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan. Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “PPAT …(nama PPAT ybs)…. telah minta pengecekan sertipikat”. b. Apabila sertipikat ternyata tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka diambil tindakan sebagai berikut : -
apabila sertipikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertipikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat : "Sertipikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta”
-
apabila sertipikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan akan tetapi data fisik dan atau data yuridis yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam buku tanah dan atau surat ukur yang bersangkutan, membuat konsep Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai data yang tercatat di Kantor Pertanahan dan pada sertipikat yang bersangkutan tidak dicantumkan sesuatu tanda.
Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dilakukan selambat lambatnya dalam 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung dari hari pengecekan dalam hal ini kenapa 7 ( hari ) karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 4. Penyiapan informasi / pengecekan yang dimohon. Penyiapan informasi / pengecekan dilaksanakan oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam hal ini akan melakukan pemeriksaan ulang dan pengkajian secara seksama atas berkas yang
sudah disiapkan oleh Petugas Pelaksana Pendaftaran Hak, baik untuk hasil pengecekan yang sesuai, tidak sesuai maupun Surat Keterangan Pendaftaran Tanah selanjutnya akan me maraf baik Sertipikat, Buku Tanah maupun Surat Keterangan Pendaftaran Tanahnya. Untuk Sertipikat yang sesuai mapun tidak sesuai langsung diserahkan kepada Petugas Penyerahan sedang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah diteruskan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk di paraf selanjutnya ke Kepala Kantor Pertanahan untuk ditandatangani. Bahwa hasil Penyiapan informasi / pengecekan tidak seluruhnya hasilnya sesuai. Bahwa dalam pelaksanaannya diketemukan hasil pengecekannya tidak sesuai dan ada permasalahan hukum baik ada blokir, sita, dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang. (Wawancara dengan Ibu Hadisnawati, SH. selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 16-12-2014 ). 5. Penyerahan Informasi / Pengecekan Penyerahan Informasi / Pengecekan dilaksanakan oleh Petugas Loket III ( Loket Penyerahan / Pengambilan ), apabila pemohon mengambil Petugas mencetak bukti Tanda Terima. Tanda Terima memuat informasi No. Bukti Penyerahan, No. Berkas Permohonan, Tanggal, Penerima Dokumen, Alamat, Atas Nama, Uraian, Jenis Dokumen, Pemilik / Atas Nama, Nama dan Tanda Penerima dan Petugas Penerima. 2. Faktor – Faktor Apa Yang Menjadi Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah.
Berdasarkan laporan Tahunan Sub Seksi Pendaftaran Hak, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Surakarta pelaksanaan permohonan pengecekan Sertipikat Tahun 2014, dari permohonan yang sudah masuk tersebut di ketahui bahwa : a. Seluruh permohonan selesai dan tidak ada sisa pekerjaan baik yang sesuai, tidak sesuai maupun dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah serta pelaksanaannya telah sesuai dengan PerKaBPN No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. b. Permohonan pengecekan sebanyak 99 % atau 15.481 bidang permohonan diajukan oleh PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) dalam rangka pembuatan akta baik peralihan hak maupun pembebanan hak, sedang yang diajukan perorangan 1 % atau 156 bidang. PPAT melakukan pengecekan Sertipikat hanya dalam rangka pembuatan Akta. ( Wawancara dengan Sdr. Didik pegawai PPAT tanggal 25-12-2014 ). c. Sekitar 0.5 % atau sebanyak 78 bidang hasil pengecekan terdapat permasalahan / hasil pengecekan diantaranya Ada Blokir baik dari pihak perorangan, instansi atau penegak hukum Kepolian, Pengadilan, Kejaksaan, KPK, Ada Sita serta diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan Lelang. Faktor – Faktor Apa Yang Menjadi Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Ada 2 ( dua ) hambatan atau permasalahan yang diketemukan dalam pelaksanaan Pengecekan Sertipikat yaitu hambatan dari luar ( eksternal ) dan dari dalam ( internal ) : 1. Hambatan dari luar ( eksternal ) : Hambatan yang diketemukan dari luar yaitu :
a. Pemahaman atau ketidaktahuan masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli bahwa Sertipikat yang dipegang atau dimiliki pemilik belum tentu sama dengan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan hal tersebut terjadi karena adanya pencatatan oleh pihak lain seperti Sita, Blokir dan permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang, anggapan proses yang berbelit-belit dan biaya yang mahal, pemohon yang kesulitan dalam melengkapi berkas yang harus dipenuhi menjadikan permohonan Pengecekan yang dilakukan oleh perorangan lebih sedikit. b. Dokumen berkas permohonan tidak lengkap baik Pengisian formulir berkas permohonan baik nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, alamat dan keperluan melakukan pengecekan serta data identitas diri berupa fotocopy KTP yang tidak berlaku lagi dan belum ada Legalisasi. 2. Hambatan dari dalam ( internal ) : Hambatan yang terjadi dalam internal kantor diketahui sebagai berikut : a). Batas waktu penerimaan pembayaran yang hanya sampai Jam 13.00 WIB. Karena kewajiban Bendahara yang harus segera menyetorkan Uang ke Kas Negara pada hari itu juga. b). Jaringan Listrik dan Telekomunikasi ( TELKOM ) padam atau putus karena pelayanan sudah berbasis Komputer dan Web dimana data langsung terkirim di Server Pusat Jakarta melalui Aplikasi KKPWeb. c). Hasil Pelayanan Pengecekan jika Ada Blokir baik dari pihak perorangan, instansi atau penegak hukum Kepolian, Pengadilan, Kejaksaan, KPK., Ada Sita serta ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan Lelang. Salah satu permasalah Sertipikat tidak di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dimana tanah tersebut telah dilakukan perikatan jual beli berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris, pada waktu sebelum pembuatan
akta tidak dilakukan Pengecekan sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, setelah akan dilakukan pembuatan Akta Jual Beli dan dilakukan pengecekan oleh PPAT diketahui bahwa Sertipikat tersebut tidak di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Permasalahan ada Blokir, Sita dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan Lelang yang dilakukan pengecekan oleh PPAT diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Pejabat Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak ada dinas, atau undangan luar kantor, serta apabila sakit hal ini menjadikan Produk tidak bisa di paraf pada hari itu juga. 3. Upaya Penyelesaian terhadap hambatan atau permasalahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Upaya Penyelesaian terhadap hambatan atau permasalahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut : a. Penyuluhan hukum pertanahan tentang pentingnya pengecekan Sertipikat, biaya yang murah sesuai PP 13 Tahun 2010 sebesar Rp. 50.000,- dan jangka waktu yang hanya satu hari bisa ditunggu, yang rutin dilakukan setiap bulan sekali di Kantor Kecamatan atau Kelurahan dilakukan oleh Seksi Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Surakarta. b. Legalisasi oleh Petugas Loket Pelayanan terhadap KTP atau KK yang dibawa pemohon sepanjang bisa menunjukkan aslinya sesuai PerKaBPN No.1 Tahun 2010 serta pendelegasian kewenangan. c. Peningkatan Prasarana Pengadaan Jenset Listrik pada akhir Tahun 2014 dan juga Modem Eksternal untuk mengatasi padamnya Listrik dan putusanya Telekomunikasi. d. Terhadap pemasalahan yang ada masalah hukum diberikan solusi :
- Apabila Sertipikat tidak di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta disarankan untuk melakukan musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai lewat jalu hukum baik pidana maupun perdata. - Apabila ada Blokir baik dari pihak perorangan, instansi atau penegak hukum Kepolian, Pengadilan, Kejaksaan, KPK, disarankan untuk mencabut blokirnya untuk blokir dari penegak hukum Kepolian, Pengadilan, Kejaksaan, KPK dimintakan atau mengajukan permohonan ke intitusi tersebut untuk mencabut blokirnya apabila perkaranya telah selesai, sedang blokir perorangan dengan dasar gugatan pengadilan dibuktikan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukti keterangan dari pengadilan bahwa perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap. - Apabila ada Sita, pemohon disarankan untuk meminta pengangkatan sita dari jurusita apabila permasalahan / perkara telah selesai. - Apabila ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan Lelang, pemohon disarankan untuk meminta surat keterangan pembatalan lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang. e. Pelayanan LARASITA ( Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah ) LARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan. f. Pelayanan Sabtu dan Minggu
Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan Hari Sabtu dan Minggu bertujuan untuk memberi kemudahan kepada warga masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat mengurus pelayanan pertanahan pada hari kerja. Bagi pegawai kantor pertanahan yang bertugas pada hari Sabtu dan Minggu, akan diberikan hari libur pengganti di hari kerja. Dengan demikian hak libur pegawai tidak dikurangi meskipun kegiatan pelayanan dilakukan tujuh hari seminggu. g. Pelayanan PERMATA ( Pelayanan Mandiri Akta Tanah ) Layanan online Permata merupakan terobosan pelayanan pertanahan yang memberikan kemudahan terkait dengan pendaftaran akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) baik pelayanan Pengecekan maupaun pendaftaran akta. Dengan Permata PPAT atau pengguna layanan secara langsung dapat mengaplikasikan berdasarkan user ID masing- masing. Pengguna layanan juga dapat mengakses dan melakukan entry data terhadap berkas atau dokumen yang didaftarkan. Melalui menu yang tersedia, pengguna dapat mengecek dokumen yang didaftarkan kapan dan di mana saja. ”Dengan demikian, saat mendaftarkan berkas ke Kantor Pertanahan maka pendaftar tidak perlu antre terlalu lama. Pasalnya data sudah tersedia dan tinggal validasi data secara langsung. E. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Bahwa Pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta terdiri dari Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan, Penerimaan Pembayaran Biaya Informasi /
Pengecekan, Pencarian dan Pengumpulan Data informasi / Pengecekan yang dimohon, Penyiapan informasi / pengecekan yang dimohon serta Penyerahan Informasi / Pengecekan. Pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah sesuai Prosedur, Persyaratan, Biaya, Jangka Waktu Pelaksanaan Pelayanan Pengecekan Sertipikat sudah Standar Prosedur Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan. b.
Hambatan yang terjadi dalam pelayanan pengecekan Sertipikat ada 2 ( dua ) hambatan dari luar ( eksternal ) yaitu Pemahaman atau ketidaktahuan masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli bahwa Sertipikat yang dipegang atau dimiliki pemilik belum tentu sama dengan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan hal tersebut terjadi karena adanya pencatatan oleh pihak lain seperti Sita, Blokir dan permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang, anggapan proses yang berbelit-belit dan biaya yang mahal serta dokumen atau berkas permohonan yang tidak lengkap. Hambatan dari dalam (internal) berupa adanya Sertipikat tidak di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Ada Blokir baik dari pihak perorangan, instansi atau penegak hukum Kepolian, Pengadilan, Kejaksaan, KPK., Ada Sita., Ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan Lelang. Dari hambatan yang terjadi, Kantor Pertanahan Kota Surakarta berupaya memperbaiki dengan Penyuluhan hukum pertanahan tentang pentingnya pengecekan Sertipikat, biaya yang murah sesuai PP 13 Tahun 2010 sebesar Rp. 50.000,- dan jangka waktu yang hanya satu hari bisa ditunggu, rutin dilakukan setiap bulan Sekali di Kantor Kecamatan atau Kelurahan yang dilakukan oleh Seksi Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Surakarta, perbaikan sarana prasarana, memberikan saran solusi dan membuka
layanan prioritas baik Larasita, Pelayanan Sabtu dan Minggu serta Layanan PERMATA . F. Daftar Pustaka Aartje Tehupeiory, 2012, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta, Raih Asa Sukses. Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang, Bayumedia. Bachtiar Effendie, 1983, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Bandung, Alumni. Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan. Djoko Prakoso, 1985, Budiman Adi Purwanto, Eksistensi PRONA sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Jakarta, Ghalia Indonesia. Eddy Ruchiyat, 1989, Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Bandung, Armico. H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika. H.B. Sutopo, 1988, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta, UNS Press. Hadi, Sutrisno. 2000, Metodologi Research Jilid 1. Yogyakarta, ANDI. Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Jakarta, Arkola. Lexy J. Moleong, 1990, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya. Parlindungan, A.P, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung, Mandar Maju. Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Press. Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990, Metodologi Hukum dan Jurimetri. Jakarta, Ghalia Indonesia. Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta, Kencana. Peraturan Perundang – undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara 1960 – 104. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 18 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P/2014 tentang pembentukan Kementerian dan pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 59 tahun 2008 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Keputusan MenPan Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum. Internet : http://www.bpn.go.id di akses tanggal 19-11-2014. http://surakartakota.bps.go.id di akses tanggal 19-11-2014.
