Cut Lina Mutia - Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Yang Sempurna
SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA Oleh:
Cut Lina Mutia Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul
ABSTRAK Tanah tidak hanya mempunyai fungsi sosial, tetapi ju ga mempunyai fungsi ekonomi dan bahkan fungsi religius. Terlebih lagi dengan melihat kondisi Negara Indonesia sebagai negara agraris, maka tanah benar-benar mempunyai peranan penting yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan selanjutnya timbul tarik-menarik antara berbagai pihak untuk berebut akses atas tanah, karena dalam kenyataannya yang terjadi adalah bahwa fungsi tanah yang begitu penting bagi setiap orang berhadapan dengan keterbatasan atas ketersedian tanah. Realita inilah yang membuat sengketa tanah seolah tiada berakhir. Kasus tanah yang kerap terjadi diantaranya adalah, penyerobotan hak atas tanah, pendudukan secara illegal, pengakuan terhadap tanah hak milik orang lain, dll. Secara garis besar, Penulis dapat menarik suatu benang merah bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa tanah adalah tidak tersedianya alat bukti tertulis atas suatu bidang tanah yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa setiap perbuatan hukum atas tanah yang berakibat beralihnya status kepemilikan atas tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sebagaimana-mestinya. Seseorang dapat dengan mudah menyatakan bahwa suatu bidang tanah tertentu adalah tanah hak miliknya. Key Words : Sertipikat Hak Milik, Agraria, Sengketa Tanah
menghapuskan Hukum Agraria produk
PENDAHULUAN Terhitung September
1960,
sejak
tanggal
Indonesia
24
mem-
kolonial yang bersifat dualisme sebagai bagian
dari
usaha
berlakukan Undang-Undang Nomor 5
penjajahan
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
bangsa Indonesia (devide et impera).
Pokok-Pokok
Sebagai Peraturan Dasar atau Undang-
Agraria
(untuk
dengan
melanggengkan memecah
selanjutnya disingkat dengan UUPA).
Undang
Pemberlakuan UUPA ini merupakan
pelaksanaannya
sebuah perubahan yang fundamental
berbagai peraturan perundangan lainnya,
pada
maka UUPA ini menjadi dasar atau
Hukum
dikarenakan
Agraria
Indonesia
mengganti
dan/atau
acuan
Pokok,
untuk
Lex Jurnalica Vol.1 /No.3 /Agustus 2004
akan
yang
belah
dalam
diatur
mengatur
dalam
mengenai
8
Cut Lina Mutia - Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Yang Sempurna
keagrariaan
di
Indonesia.
UUPA
merupakan salah satu media untuk mewujudkan Indonesia
cita-cita yaitu
luhur
berada di bawah air (Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (1) UUPA).
bangsa
mewujudkan
ke-
makmuran rakyat.
Seperti
kita
ketahui,
setiap
Warga Negara Indonesia berhak atas suatu bidang tanah yang berada di
Namun demikian, yang terjadi
wilayah Republik Indonesia berdasarkan
dalam realitanya adalah sesuatu hal yang
mekanisme tertentu yang diatur atau
ironis. Setiap kali berbicara mengenai
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
agraria, maka yang langsung terbesit
Dalam hal ini, Negara yang merupakan
dalam pemikiran kita adalah gambaran
organisasi kekuasaan seluruh rakyat,
konflik yang telah “menggurita” seolah-
dapat memberikan hak-hak atas tanah
olah tidak dapat dicarikan jalan keluar
kepada setiap orang, baik sendiri-sendiri
yang konkrit. Penggusuran tanah, alih-
maupun bersama-sama serta dapat pula
fungsi tanah pertanian, sertipikat palsu
diberikan kepada badan hukum. Hak-
maupun ganda, tidak terlindunginya
hak atas tanah itu sendiri contohnya
hak-hak adat, monopoli penguasaan atas
adalah : hak milik, hak guna usaha, hak
hutan dan usaha pertambangan, dll,
guna bangunan, dll. Sebagaimana telah
adalah
konflik
Penulis sebutkan di atas dan dalam
maupun potensi konflik agraria yang
kaitannya dengan judul tulisan ini, maka
sering kita jumpai.
pembahasan lebih lanjut akan terfokus
beberapa
gambaran
Dalam UUPA yang dimaksud
pada hak milik atas tanah, terutama
dengan agraria adalah meliputi bumi, air
dalam
kaitannya
dengan
fenomena
dan kekayaan alam yang terkandung
sengketa kepemilikan atas tanah yang
didalamnya serta meliputi juga ruang
kerap terjadi dalam kehidupan sehari-
angkasa (Pasal 1 UUPA). Dalam tulisan
hari.
ini, Penulis lebih memfokuskan pada salah satu unsur agraria, yaitu bumi atau yang
disebut
dengan
tanah
PEMBAHASAN
dalam
Apabila kita cermati, tanah tidak
kaitannya sebagai Hak Milik dengan
hanya mempunyai fungsi sosial, tetapi
bukti-bukti kepemilikannya. Pengertian
juga mempunyai fungsi ekonomi dan
bumi adalah meliputi permukaan bumi
bahkan fungsi religius. Terlebih lagi
(yang disebut dengan tanah), termasuk
dengan
pula tubuh bumi dibawahnya serta yang
Indonesia sebagai negara agraris, maka
melihat
kondisi
Negara
tanah benar-benar mempunyai peranan
Lex Jurnalica Vol.1 /No.3 /Agustus 2004
9
Cut Lina Mutia - Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Yang Sempurna
penting yang tidak dapat dilepaskan
telah mengamanatkan kepada Negara
dalam
Indonesia.
untuk mengadakan pendaftaran tanah.
Yang menjadi persoalan selanjutnya
Pasal 19 ayat (1) UUPA secara jelas
timbul tarik-menarik antara berbagai
menyatakan bahwa untuk menjamin
pihak untuk berebut akses atas tanah,
kepastian
karena dalam kenyataannya yang terjadi
diadakan pendaftaran tanah di seluruh
adalah bahwa fungsi tanah yang begitu
wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan
penting bagi setiap orang berhadapan
yang
dengan keterbatasan atas ketersedian
Pemerintah. Sebagai bentuk konkritisasi
tanah. Realita inilah yang membuat
dari amanat Pasal 19 UUPA tersebut,
sengketa tanah seolah tiada berakhir.
maka
kehidupan
rakyat
hukum
diatur
telah
oleh
Pemerintah
dengan
Peraturan
dikeluarkan
Peraturan
Kasus tanah yang kerap terjadi
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
diantaranya adalah, penyerobotan hak
Tentang Pendaftaran Tanah. Meskipun
atas tanah, pendudukan secara illegal,
landasan hukum untuk mengadakan
pengakuan terhadap tanah hak milik
pendaftaran tanah telah tersedia, namun
orang lain, dll. Secara garis besar,
ternyata proses pendaftaran tanah belum
Penulis dapat menarik suatu benang
bisa berjalan sebagaimana mestinya.
merah bahwa salah satu penyebab
Dalam asumsi Penulis, hal ini terjadi
munculnya sengketa tanah adalah tidak
dikarenakan
Negara
tersedianya alat bukti tertulis atas suatu
laksanakan
kewajibannya
bidang
maksimal.
tanah
yang
dimiliki
oleh
Bahkan
belum
kondisi
mesecara ini
seseorang. Bahkan tidak jarang terjadi
diperburuk oleh lemahnya kesadaran
bahwa setiap perbuatan hukum atas
hukum masyarkat untuk melakukan
tanah yang berakibat beralihnya status
pendaftaran tanah dalam melakukan
kepemilikan atas tanah tidak dapat
perbuatan hukum yang mengakibatkan
dibuktikan dengan alat bukti yang
beralihnya hak kepemilikan atas suatu
sebagaimana-mestinya. Seseorang dapat
bidang tanah.
dengan mudah menyatakan bahwa suatu bidang tanah tertentu adalah tanah hak miliknya.
Pasal 20 UUPA menyatakan bahwa: 1. Hak
Milik
adalah
hak
turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang
Dalam
melakukan
dapat dipunyai orang atas tanah
pengaturan atas keterbatasan tanah yang
dengan mengingat ketentuan dalam
ada
pasal 6
serta
rangka
mewujudkan
administrasi
tanah yang baik, UUPA sebenarnya
Lex Jurnalica Vol.1 /No.3 /Agustus 2004
10
Cut Lina Mutia - Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Yang Sempurna
2. Hak
Milik
dapat
beralih
dan
mempergunakan Hak Miliknya tersebut.
dialihkan kepada pihak lain.
Selain
Dari pasal tersebut di atas, maka
peralihannya tersebut harus didaftarkan
hakekat dari Hak Milik adalah :
itu
pula,
setiap
segala
agar dapat memperoleh alat bukti yang
Turun-temurun
kuat.
Terkuat dan terpenuh
setiap orang tidak bisa secara semena-
Pasal 6 UUPA (Fungsi Sosial)
mena mengakui mempunyai hak milik
Dapat beralih
atas suatu bidang tanah.
Pasal 23 UUPA menyatakan bahwa: 1. Hak Milik, demikian pula setiap peralihan,
hapusnya
dan
dengan
hak-hak
didaftarkan
menurut
pembebanannya lain
harus
Dengan
Sebagaimana
demikian
seharusnya
disebutkan
dalam
Pasal 3 PP No. 24/1997, maka tujuan pendaftaran tanah adalah ; 1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum
kepada
ketentuan-ketentuan yang dimaksud
pemegang hak atas suatu bidang
dalam pasal 19
tanah agar dengan mudah dapat
2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta
sahnya
peralihan
dan
dirinya
sebagai
pemegang hak yang bersangkutan 2. Menyediakan
informasi
kepada
pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan
pembebanan hak tersebut Dengan
membuktikan
memperhatikan
mudah dapat memperoleh data yang
ketentuan pasal-pasal tersebut di atas,
diperlukan
maka suatu Hak Milik yang dimiliki
perbuatan hukum mengenai bidang-
oleh setiap orang tidak berarti Hak Milik
bidang tanah
tersebut merupakan suatu hak mutlak yang
tidak
dapat
diganggu
gugat.
Karena bagaimanapun didalam sifat
3. Untuk
dalam
mengadakan
terselenggaranya
tertib
administrasi pertanahan. Apabila
kita
kaji
lebih
turun-temurun, terkuat dan terpenuh
mendalam, segala proses pendaftaran
yang terdapat didalam Hak Milik, masih
tanah dari awal sampai akhir dapat
terdapat hak masyarakat (fungsi sosial)
dikatakan
yang merupakan satu kesatuan yang
mengurangi konflik tanah. Dari mulai
tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti
pengukuran, pemetaan, pembuktian hak
bahwa setiap pemegang Hak Milik tidak
dan pembukuannya, pengumuman dan
diperkenankan sewenang-wenang untuk
kemudian terbitnya sertipikat dilakukan
sebagai
Lex Jurnalica Vol.1 /No.3 /Agustus 2004
suatu
usaha
11
Cut Lina Mutia - Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Yang Sempurna
secara seksama dan berkesinambungan.
tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan
Setiap pihak yang berkepentingan dapat
hak tersebut apabila dalam waktu 5
mengikuti dan/atau mengetahui proses
(lima)
tersebut.
sertipikat tidak mengajukan keberatan
Sertipikat yang diterbitkan pada
tahun
secara
sejak
tertulis
diterbitkannya
kepada
akhir proses pendaftaran tanah dan
sertipikat
berisi mengenai data fisik dan data
Pertanahan yang bersangkutan ataupun
yuridis
tidak
akan
berlaku
sebagai
alat
dan
pemegang
Kepala
mengajukan
Kantor
gugatan
ke
pembuktian yang kuat. Sebagai alat
Pengadilan mengenai penguasaan tanah
pembuktian yang kuat (tidak mutlak)
atau penerbitan sertipikat tersebut”.
artinya adalah bahwa seseorang yang tertulis
namanya
sertipikat
ayat (2) tersebut diatas, secara jelas
belum tentu sebagai pemilik yang
dapat dikatakan bahwa setelah 5 (lima)
mutlak. Hal ini berkaitan dengan sistem
tahun sejak diterbitkannya sertipikat
publikasi negatif yang dipergunakan
tidak
oleh
mengadakan
menyatakan keberatan, maka mengenai
pendaftaran tanah. Bahwa data yang
segala yang tercantum dalam sertipikat
disajikan
tersebut
Indonesia
tidak
didalam
Berdasarkan ketentuan Pasal 32
dalam
boleh
begitu
saja
ada
satupun
(data
fisik
pihak
yang
maupun
data
dipercaya kebenarannya dan Negara
yuridisnya) tidak dapat diganggu gugat
tidak menjamin kebenaran data yang
lagi
disajikan.
Ketentuan ini jelas mencerminkan nilai-
(menjadi
bersifat
mutlak).
Namun demikian sesungguhnya
nilai keadilan dan memberikan per-
Indonesia tidak menggunakan sistem
indungan yang seimbang kepada para
publikasi negatif secara murni. Hal ini
pihak
dapat dibuktikan apabila kita melihat
hukum dengan tanah yang bersangkutan
ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No.
serta secara lebih tegas dapat dikatakan
24/1997 yang menyatakan bahwa :
keentuan ini sejalan pula dengan tujuan
“Dalam hal atas suatu bidang tanah
pendaftaran
sudah diterbitkan sertipikat secara sah
kepastian dan perlindungan hukum.
atas nama orang atau badan hukum
Karena bagaimanapun waktu 5 (lima)
yang memperoleh tanah tersebut dengan
tahun adalah merupakan waktu yang
itikad
cukup untuk pihak yang berkepentingan
baik
dan
secara
nyata
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu
yang
mempunyai
tanah,
yaitu
hubungan
menjamin
mengajukan keberatan. Dengan demikian, segala hal -
Lex Jurnalica Vol.1 /No.3 /Agustus 2004
12
Cut Lina Mutia - Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Yang Sempurna
yang tercantum dalam sertipikat yang
tanah secara tertib karena segala hal
meliputi data fisik dan data yuridis
yang berkaitan dengan perbuatan hukum
setelah 5 (lima) tahun harus diterima
atas
sebagai
dibuktikan secara tertulis. Hal ini jelas
data
yang
benar.
Dalam
tanah
dibukukan
dapat
berperkara
menghilangkan sengketa tanah yang
Pengadilan,
maka
sertipikat tersebut mempunyai suatu
dan
dapat
kehidupan sehari-hari maupun dalam hal di
mengurangi
dan
bahkan
kerap terjadi.
kekuatan pembuktian yang sempurna yang
harus
selama
diterima
tidak
kebenarannya
dapat
PENUTUP Melihat
dibuktikan
fungsi
tanah
yang
begitu penting, maka menjadi tidak
sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut di
heran apabila timbul begitu banyak
atas, kita dapat menginsyafi bahwa
konflik tanah. Untuk menghindarinya
betapa pentingnya fungsi sertipikat hak
atau
milik atas tanah yang dimiliki karena
konflik
sertipikat dapat memberikan jaminan
mengadakan pendaftaran tanah yang
kepastian dan perlindungan hukum.
dapat diterima oleh seluruh rakyat yang
Yang harus dilakukan kedepan adalah
memiliki akses atas tanah sehingga
sikap dari Pemerintah (Negara) melalui
tercipta
lembaga-lembaganya, dalam hal ini
perlindungan
BPN
administrasi pertanahan yang baik.
untuk
lebih
proaktif
setidak-tidaknya tersebut,
jaminan
meminimalkan Negara
kepastian
hukum
serta
wajib
dan tertib
mensosialisasikan program pendaftaran tanah ini dengan menjalin kerja sama dengan
praktisi
Notaris/PPAT seharusnya dana
terkait
dan Negara
untuk
DAFTAR PUSTAKA
seperti juga
PP No. 10/1961 dan diundangkan pada
mengalokasikan
tanggal 8 Juli 1997 serta mulai
bahkan
menyelenggarakan
pendaftaran tanah dengan biaya murah
diberlakukan
3
bulan
sejak
tanggal diundangkan
yang ditujukan untuk rakyat yang tidak
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
mampu karena undang-undang telah
Tentang Peraturan Dasar Pokok-
mensyaratkan
Pokok Agraria.
tanah
yang
demikian.
Pendaftaran
dilakukan
secara
berkesinambungan dapat membuat atau menciptakan suatu sistem administrasi
Lex Jurnalica Vol.1 /No.3 /Agustus 2004
13