SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA

Cut Lina Mutia - Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Yang Sempurna

SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA Oleh:

Cut Lina Mutia Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK Tanah tidak hanya mempunyai fungsi sosial, tetapi ju ga mempunyai fungsi ekonomi dan bahkan fungsi religius. Terlebih lagi dengan melihat kondisi Negara Indonesia sebagai negara agraris, maka tanah benar-benar mempunyai peranan penting yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan selanjutnya timbul tarik-menarik antara berbagai pihak untuk berebut akses atas tanah, karena dalam kenyataannya yang terjadi adalah bahwa fungsi tanah yang begitu penting bagi setiap orang berhadapan dengan keterbatasan atas ketersedian tanah. Realita inilah yang membuat sengketa tanah seolah tiada berakhir. Kasus tanah yang kerap terjadi diantaranya adalah, penyerobotan hak atas tanah, pendudukan secara illegal, pengakuan terhadap tanah hak milik orang lain, dll. Secara garis besar, Penulis dapat menarik suatu benang merah bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa tanah adalah tidak tersedianya alat bukti tertulis atas suatu bidang tanah yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa setiap perbuatan hukum atas tanah yang berakibat beralihnya status kepemilikan atas tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sebagaimana-mestinya. Seseorang dapat dengan mudah menyatakan bahwa suatu bidang tanah tertentu adalah tanah hak miliknya. Key Words : Sertipikat Hak Milik, Agraria, Sengketa Tanah

menghapuskan Hukum Agraria produk

PENDAHULUAN Terhitung September

1960,

sejak

tanggal

Indonesia

24

mem-

kolonial yang bersifat dualisme sebagai bagian

dari

usaha

berlakukan Undang-Undang Nomor 5

penjajahan

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

bangsa Indonesia (devide et impera).

Pokok-Pokok

Sebagai Peraturan Dasar atau Undang-

Agraria

(untuk

dengan

melanggengkan memecah

selanjutnya disingkat dengan UUPA).

Undang

Pemberlakuan UUPA ini merupakan

pelaksanaannya

sebuah perubahan yang fundamental

berbagai peraturan perundangan lainnya,

pada

maka UUPA ini menjadi dasar atau

Hukum

dikarenakan

Agraria

Indonesia

mengganti

dan/atau

acuan

Pokok,

untuk

Lex Jurnalica Vol.1 /No.3 /Agustus 2004

akan

yang

belah

dalam

diatur

mengatur

dalam

mengenai

8


keagrariaan

di

Indonesia.

UUPA

merupakan salah satu media untuk mewujudkan Indonesia

cita-cita yaitu

luhur

berada di bawah air (Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (1) UUPA).

bangsa

mewujudkan

ke-

makmuran rakyat.

Seperti

kita

ketahui,

setiap

Warga Negara Indonesia berhak atas suatu bidang tanah yang berada di

Namun demikian, yang terjadi

wilayah Republik Indonesia berdasarkan

dalam realitanya adalah sesuatu hal yang

mekanisme tertentu yang diatur atau

ironis. Setiap kali berbicara mengenai

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

agraria, maka yang langsung terbesit

Dalam hal ini, Negara yang merupakan

dalam pemikiran kita adalah gambaran

organisasi kekuasaan seluruh rakyat,

konflik yang telah “menggurita” seolah-

dapat memberikan hak-hak atas tanah

olah tidak dapat dicarikan jalan keluar

kepada setiap orang, baik sendiri-sendiri

yang konkrit. Penggusuran tanah, alih-

maupun bersama-sama serta dapat pula

fungsi tanah pertanian, sertipikat palsu

diberikan kepada badan hukum. Hak-

maupun ganda, tidak terlindunginya

hak atas tanah itu sendiri contohnya

hak-hak adat, monopoli penguasaan atas

adalah : hak milik, hak guna usaha, hak

hutan dan usaha pertambangan, dll,

guna bangunan, dll. Sebagaimana telah

adalah

konflik

Penulis sebutkan di atas dan dalam

maupun potensi konflik agraria yang

kaitannya dengan judul tulisan ini, maka

sering kita jumpai.

pembahasan lebih lanjut akan terfokus

beberapa

gambaran

Dalam UUPA yang dimaksud

pada hak milik atas tanah, terutama

dengan agraria adalah meliputi bumi, air

dalam

kaitannya

dengan

fenomena

dan kekayaan alam yang terkandung

sengketa kepemilikan atas tanah yang

didalamnya serta meliputi juga ruang

kerap terjadi dalam kehidupan sehari-

angkasa (Pasal 1 UUPA). Dalam tulisan

hari.

ini, Penulis lebih memfokuskan pada salah satu unsur agraria, yaitu bumi atau yang

disebut

dengan

tanah

PEMBAHASAN

dalam

Apabila kita cermati, tanah tidak

kaitannya sebagai Hak Milik dengan

hanya mempunyai fungsi sosial, tetapi

bukti-bukti kepemilikannya. Pengertian

juga mempunyai fungsi ekonomi dan

bumi adalah meliputi permukaan bumi

bahkan fungsi religius. Terlebih lagi

(yang disebut dengan tanah), termasuk

dengan

pula tubuh bumi dibawahnya serta yang

Indonesia sebagai negara agraris, maka

melihat

kondisi

Negara

tanah benar-benar mempunyai peranan


9


penting yang tidak dapat dilepaskan

telah mengamanatkan kepada Negara

dalam

Indonesia.

untuk mengadakan pendaftaran tanah.

Yang menjadi persoalan selanjutnya

Pasal 19 ayat (1) UUPA secara jelas

timbul tarik-menarik antara berbagai

menyatakan bahwa untuk menjamin

pihak untuk berebut akses atas tanah,

kepastian

karena dalam kenyataannya yang terjadi

diadakan pendaftaran tanah di seluruh

adalah bahwa fungsi tanah yang begitu

wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan

penting bagi setiap orang berhadapan

yang

dengan keterbatasan atas ketersedian

Pemerintah. Sebagai bentuk konkritisasi

tanah. Realita inilah yang membuat

dari amanat Pasal 19 UUPA tersebut,

sengketa tanah seolah tiada berakhir.

maka

kehidupan

rakyat

hukum

diatur

telah

oleh

Pemerintah

dengan

Peraturan

dikeluarkan

Peraturan

Kasus tanah yang kerap terjadi

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

diantaranya adalah, penyerobotan hak

Tentang Pendaftaran Tanah. Meskipun

atas tanah, pendudukan secara illegal,

landasan hukum untuk mengadakan

pengakuan terhadap tanah hak milik

pendaftaran tanah telah tersedia, namun

orang lain, dll. Secara garis besar,

ternyata proses pendaftaran tanah belum

Penulis dapat menarik suatu benang

bisa berjalan sebagaimana mestinya.

merah bahwa salah satu penyebab

Dalam asumsi Penulis, hal ini terjadi

munculnya sengketa tanah adalah tidak

dikarenakan

Negara

tersedianya alat bukti tertulis atas suatu

laksanakan

kewajibannya

bidang

maksimal.

tanah

yang

dimiliki

oleh

Bahkan

belum

kondisi

mesecara ini

seseorang. Bahkan tidak jarang terjadi

diperburuk oleh lemahnya kesadaran

bahwa setiap perbuatan hukum atas

hukum masyarkat untuk melakukan

tanah yang berakibat beralihnya status

pendaftaran tanah dalam melakukan

kepemilikan atas tanah tidak dapat

perbuatan hukum yang mengakibatkan

dibuktikan dengan alat bukti yang

beralihnya hak kepemilikan atas suatu

sebagaimana-mestinya. Seseorang dapat

bidang tanah.

dengan mudah menyatakan bahwa suatu bidang tanah tertentu adalah tanah hak miliknya.

Pasal 20 UUPA menyatakan bahwa: 1. Hak

Milik

adalah

hak

turun-

temurun, terkuat dan terpenuh yang

Dalam

melakukan

dapat dipunyai orang atas tanah

pengaturan atas keterbatasan tanah yang

dengan mengingat ketentuan dalam

ada

pasal 6

serta

rangka

mewujudkan

administrasi

tanah yang baik, UUPA sebenarnya


10


2. Hak

Milik

dapat

beralih

dan

mempergunakan Hak Miliknya tersebut.

dialihkan kepada pihak lain.

Selain

Dari pasal tersebut di atas, maka

peralihannya tersebut harus didaftarkan

hakekat dari Hak Milik adalah :

itu

pula,

setiap

segala

agar dapat memperoleh alat bukti yang

Turun-temurun

kuat.

Terkuat dan terpenuh

setiap orang tidak bisa secara semena-

Pasal 6 UUPA (Fungsi Sosial)

mena mengakui mempunyai hak milik

Dapat beralih

atas suatu bidang tanah.

Pasal 23 UUPA menyatakan bahwa: 1. Hak Milik, demikian pula setiap peralihan,

hapusnya

dan

dengan

hak-hak

didaftarkan

menurut

pembebanannya lain

harus

Dengan

Sebagaimana

demikian

seharusnya

disebutkan

dalam

Pasal 3 PP No. 24/1997, maka tujuan pendaftaran tanah adalah ; 1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan

hukum

kepada

ketentuan-ketentuan yang dimaksud

pemegang hak atas suatu bidang

dalam pasal 19

tanah agar dengan mudah dapat

2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta

sahnya

peralihan

dan

dirinya

sebagai

pemegang hak yang bersangkutan 2. Menyediakan

informasi

kepada

pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan

pembebanan hak tersebut Dengan

membuktikan

memperhatikan

mudah dapat memperoleh data yang

ketentuan pasal-pasal tersebut di atas,

diperlukan

maka suatu Hak Milik yang dimiliki

perbuatan hukum mengenai bidang-

oleh setiap orang tidak berarti Hak Milik

bidang tanah

tersebut merupakan suatu hak mutlak yang

tidak

dapat

diganggu

gugat.

Karena bagaimanapun didalam sifat

3. Untuk

dalam

mengadakan

terselenggaranya

tertib

administrasi pertanahan. Apabila

kita

kaji

lebih

turun-temurun, terkuat dan terpenuh

mendalam, segala proses pendaftaran

yang terdapat didalam Hak Milik, masih

tanah dari awal sampai akhir dapat

terdapat hak masyarakat (fungsi sosial)

dikatakan

yang merupakan satu kesatuan yang

mengurangi konflik tanah. Dari mulai

tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti

pengukuran, pemetaan, pembuktian hak

bahwa setiap pemegang Hak Milik tidak

dan pembukuannya, pengumuman dan

diperkenankan sewenang-wenang untuk

kemudian terbitnya sertipikat dilakukan

sebagai


suatu

usaha

11


secara seksama dan berkesinambungan.

tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan

Setiap pihak yang berkepentingan dapat

hak tersebut apabila dalam waktu 5

mengikuti dan/atau mengetahui proses

(lima)

tersebut.

sertipikat tidak mengajukan keberatan

Sertipikat yang diterbitkan pada

tahun

secara

sejak

tertulis

diterbitkannya

kepada

akhir proses pendaftaran tanah dan

sertipikat

berisi mengenai data fisik dan data

Pertanahan yang bersangkutan ataupun

yuridis

tidak

akan

berlaku

sebagai

alat

dan

pemegang

Kepala

mengajukan

Kantor

gugatan

ke

pembuktian yang kuat. Sebagai alat

Pengadilan mengenai penguasaan tanah

pembuktian yang kuat (tidak mutlak)

atau penerbitan sertipikat tersebut”.

artinya adalah bahwa seseorang yang tertulis

namanya

sertipikat

ayat (2) tersebut diatas, secara jelas

belum tentu sebagai pemilik yang

dapat dikatakan bahwa setelah 5 (lima)

mutlak. Hal ini berkaitan dengan sistem

tahun sejak diterbitkannya sertipikat

publikasi negatif yang dipergunakan

tidak

oleh

mengadakan

menyatakan keberatan, maka mengenai

pendaftaran tanah. Bahwa data yang

segala yang tercantum dalam sertipikat

disajikan

tersebut

Indonesia

tidak

didalam

Berdasarkan ketentuan Pasal 32

dalam

boleh

begitu

saja

ada

satupun

(data

fisik

pihak

yang

maupun

data

dipercaya kebenarannya dan Negara

yuridisnya) tidak dapat diganggu gugat

tidak menjamin kebenaran data yang

lagi

disajikan.

Ketentuan ini jelas mencerminkan nilai-

(menjadi

bersifat

mutlak).

Namun demikian sesungguhnya

nilai keadilan dan memberikan per-

Indonesia tidak menggunakan sistem

indungan yang seimbang kepada para

publikasi negatif secara murni. Hal ini

pihak

dapat dibuktikan apabila kita melihat

hukum dengan tanah yang bersangkutan

ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No.

serta secara lebih tegas dapat dikatakan

24/1997 yang menyatakan bahwa :

keentuan ini sejalan pula dengan tujuan

“Dalam hal atas suatu bidang tanah

pendaftaran

sudah diterbitkan sertipikat secara sah

kepastian dan perlindungan hukum.

atas nama orang atau badan hukum

Karena bagaimanapun waktu 5 (lima)

yang memperoleh tanah tersebut dengan

tahun adalah merupakan waktu yang

itikad

cukup untuk pihak yang berkepentingan

baik

dan

secara

nyata

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu

yang

mempunyai

tanah,

yaitu

hubungan

menjamin

mengajukan keberatan. Dengan demikian, segala hal -


12


yang tercantum dalam sertipikat yang

tanah secara tertib karena segala hal

meliputi data fisik dan data yuridis

yang berkaitan dengan perbuatan hukum

setelah 5 (lima) tahun harus diterima

atas

sebagai

dibuktikan secara tertulis. Hal ini jelas

data

yang

benar.

Dalam

tanah

dibukukan

dapat

berperkara

menghilangkan sengketa tanah yang

Pengadilan,

maka

sertipikat tersebut mempunyai suatu

dan

dapat

kehidupan sehari-hari maupun dalam hal di

mengurangi

dan

bahkan

kerap terjadi.

kekuatan pembuktian yang sempurna yang

harus

selama

diterima

tidak

kebenarannya

dapat

PENUTUP Melihat

dibuktikan

fungsi

tanah

yang

begitu penting, maka menjadi tidak

sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut di

heran apabila timbul begitu banyak

atas, kita dapat menginsyafi bahwa

konflik tanah. Untuk menghindarinya

betapa pentingnya fungsi sertipikat hak

atau

milik atas tanah yang dimiliki karena

konflik

sertipikat dapat memberikan jaminan

mengadakan pendaftaran tanah yang

kepastian dan perlindungan hukum.

dapat diterima oleh seluruh rakyat yang

Yang harus dilakukan kedepan adalah

memiliki akses atas tanah sehingga

sikap dari Pemerintah (Negara) melalui

tercipta

lembaga-lembaganya, dalam hal ini

perlindungan

BPN

administrasi pertanahan yang baik.

untuk

lebih

proaktif

setidak-tidaknya tersebut,

jaminan

meminimalkan Negara

kepastian

hukum

serta

wajib

dan tertib

mensosialisasikan program pendaftaran tanah ini dengan menjalin kerja sama dengan

praktisi

Notaris/PPAT seharusnya dana

terkait

dan Negara

untuk

DAFTAR PUSTAKA

seperti juga

PP No. 10/1961 dan diundangkan pada

mengalokasikan

tanggal 8 Juli 1997 serta mulai

bahkan

menyelenggarakan

pendaftaran tanah dengan biaya murah

diberlakukan

3

bulan

sejak

tanggal diundangkan

yang ditujukan untuk rakyat yang tidak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

mampu karena undang-undang telah

Tentang Peraturan Dasar Pokok-

mensyaratkan

Pokok Agraria.

tanah

yang

demikian.

Pendaftaran

dilakukan

secara

berkesinambungan dapat membuat atau menciptakan suatu sistem administrasi


13

SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA

Recommend Documents