BAB II FAKTOR PENYEBAB TERBITNYA SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR DIATAS TANAH MILIK PIHAK LAIN

BAB II FAKTOR PENYEBAB TERBITNYA SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1.022 DIATAS TANAH MILIK PIHAK LAIN

A. Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Dasar Jual Beli Sebelum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1.022, Hutatoruan VII, pihak penjual dan pembeli telah melakukan peralihan hak atas tanah hanya berdasarkan jual beli yang dibuat dibawah tangan. Seharusnya setiap perbuatan hukum yang berupa pengalihan atau jualbeli, harus dilakukan dihadapan Camat atau notaris setempat. Maka setiap orang Pembeli dari suatu bidang tanah mengharapkan adanya kepastian hukum dan jaminan hukum bahwa tanah dan segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan tumbuh serta berdiri diatasnya adalah benar-benar aman, tidak bermasalah dan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum antara lain : a. Jual Beli b. Tukar menukar c. Hibah d. Pemasukan dalam perusahaan e. Pembagian hak bersama f. Pemberian hak guna bangunan / hak pakai atas tanah hak milik g. Pemberian hak tanggungan h. Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan Salah satu hak kebendaan atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA adalah hak milik atas tanah yang paling kuat dan terpenuh. Terkuat menunjukkan bahwa jangka waktu hak milik tidak terbatas serta hak milik juga terdaftar dengan adanya “tanda bukti hak” sehingga memiliki kekuatan. Terpenuh

Universitas Sumatera Utara

maksudnya

hak

milik

memberi

wewenang

kepada

empunya

dalam

hal

peruntukannya yang tidak terbatas. 25 Pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. 26 Dalam pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan. “Beralih“ maksudnya terjadi bukan karena suatu perbuatan hukum (kesengajaan) melainkan karena peristiwa hukum (bukan kesengajaan), misalnya diwariskan. Pewarisan adalah perpindahan hak milik kepada pihak lain karena pemiliknya meninggal dunia. Sedangkan “dialihkan” menunjukkan adanya kesengajaan sehingga terdapat suatu perbuatan hukum terhadap hak milik tersebut. Salah satu perbuatan hukum peralihan hak milik atas tanah ialah dengan jual beli tanah. Dalam kebiasaan praktik jual beli tanah pada saat ini diharapkan terdapat kepastian hukum

yang

dapat

menjamin berlangsungnya kegiatan tersebut

melalui pendaftaran tanah. Semua hak atas tanah itu mempunyai sifat-sifat kebendaan karakter), yaitu: 27

(zakelijk

(1) dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, (2) dapat dijadikan jaminan suatu hutang, dan ________________________________ 25 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, PT.Raja Grafindo Persada 1994, hal..237. 26 Ibid. hal.1. 27 Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam Perspektif, Cetakan ke II, Remadja Karya CV. Bandung 1985, hal. 39.


(3) dapat dibebani hak tanggungan.

Salah satu perbuatan hukum peralihan hak milik atas tanah ialah dengan jual beli tanah. Dalam kebiasaan praktik jual beli tanah pada saat ini diharapkan terdapat kepastian hukum yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan tersebut melalui pendaftaran tanah.Sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, antara kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai bidang tanah yang akan dialihkan haknya tersebut. Dan yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah calon penjual dan pembeli. Para penjual yaitu pemegang sah dari hak atas tanah baik itu milik perorangan atau milik keluarga sedangkan mengenai obyek jual beli tanah adalah hak atas tanah yang akan dijual. Didalam jual beli tanah, tujuan membeli hak atas tanah adalah supaya dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah, tetapi secara hukum yang dibeli atau dijual bukan tanahnya tetapi hak atas tanahnya. Penjual merupakan pemilik tanah yang sah atas tanah tersebut, jika jual beli tersebut dilakukan oleh pihak lain dengan surat kuasa dari penjual yang sah dengan itikad tidak baik maka dapat menyebabkan perbuatan hukum tersebut batal demi hukum. Seseorang yang telah menjadi pemegang hak atas tanah yang belum bersertipikat tidak dapat memberikan haknya tersebut kepada orang lain dengan begitu saja karena hak itu merupakan kewenangannya namun yang dapat dilakukannya adalah cara mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya dengan menggunakan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang


dibuat dihadapan Notaris ataupun Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Notaris ataupun Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh Camat. Pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengn memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Salah satu kunci yang cukup menentukan dalam perbuatan hukum diatas adalah yang berkenaan dengan ganti rugi dalam pelepasan hak atau penyerahan tanah itu adalah imbalan sebagai pengganti nilai tanah yang diserahkan oleh pemilik atau pemegang hak atas tanah. Pada kenyataan masih ada terjadi jual beli tanah yang belum bersertipikat yakni hanya didasarkan pada surat penebusan tanah yang dibuat dibawah tangan dan diterbitkannya Surat Pernyataan Pelepasan hanya berdasarkan permintaan dari seseorang, seperti yang terjadi di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu jual beli tanah dengan alas haknya hanya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah dari penjual dan bukan oleh pemilik tanah, dengan tanah seluas 580 m2 yang terletak di Aek Ristop, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara antara EH dan RH (penjual) dengan RS (pembeli). Jual beli tanah ini telah menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah dan kekuatan hukum pelaksanaan jual beli tanah ini dianggap sangat lemah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa salah satu penyebabnya kurangnya pengetahuan masyarakat dan kepala desa / kelurahan dalam hal pengajuan dan pembuatan surat keterangan hak atas tanah. Begitu mudah


dan gampangnya untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah tanpa mengetahui proses ataupun cara peralihan tanah itu sehingga pada saat itu pendaftaran hak atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Nasional maupun segala hal yang menyangkut administrasi data-data tanah tersebut terhadap pihak lain pastilah terjadi kesulitan dalam proses peralihannya. Dalam kaitannya dengan hubungannya permasalahan penyerahan hak milik atas tanah perlu diperhatikan ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : “Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu. ” Hak–hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya, dengan iberikannya hak atas tanah tersebut , maka antara orang atau badan hukum itu telah terjalin suatu hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan. Ada 4 Jenis Peralihan hak atas tanah berdasarkan Jual Beli yaitu : (1). Jual Beli Menurut KUH Perdata. Dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain yang untuk membayar harga yang telah disepakati dan dijanjikan. Dengan kata lain jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu,


yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk kebendaaan yang dijual oleh penjual dan 28

penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli hak atas tanah adalah adanya barang dan harga yang sesuai dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian jual beli tersebut lahir sejak terjadinya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu para pihak setuju mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara para pihak ketika mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun 29

barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Dengan demikian jual beli tersebut sah sepanjang ada kata sepakat dan syarat lain yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian jual beli telah dipenuhi, maka hak milik atas tanah baru beralih kepada pembelinya jika telah

dilakukan penyerahan secara yuridis yang dibuat dan

diselenggarakan dengan pembuataan akta dihadapan pejabat yang berwenang dan telah didaftarkan di Kantor Badan Pendaftaran Tanah Nasional. (2). Jual Beli Menurut Hukum Adat Jual Beli tanah menurut Hukum Adat adalah sesuatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan Tunai. Terang berarti bahwa perbuatan ________________________________ 28 29

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003. hal.7. Ibid . hal 2.


pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang 30

serta disaksikan oleh beberapa orang saksi.

Mengenai jual beli menurut Hukum Adat, pembayaran harga dan penyerahan adalah menjadi satu dan pada saat itulah jual beli telah dinyatakan sah adanya. Ditentukan lebih lanjut dalam pasal 1320 BW, dimana untuk sahnya perjanjian diperlukan adanya empat syarat yaitu “kesepakatan”, “kecakapan untuk berbuat”, “hal yang tertentu”, dan “suatu sebab yang halal”. bahwa syarat-syarat sahnya jual beli tanah tidak bisa terlepas pada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Setelah terpenuhinya unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata tersebut, akta jual beli harus dibuat dihadapan PPAT yang berwenang (PP. No. 24 tahun 1997). Pejabat yang berwenang adalah Kepala Desa/Kepala Adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak atas tanah tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui secara

umum.

Sedangkan sifat tunai maksudnya bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dibayar secara serentak . Dalam hal ini pembeli dianggap telah membayar harga tanah secara kontan dan tunai walaupun baru dibayar sebagian , dan sisa 31

pembayaran harga tersebut dianggap sebagai hutang piutang.

Dengan dilakukannya jual beli tanah, maka hak milik atas tanah itu beralih ________________________ 30 R.Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan ke 10, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.9. 31 Soerjono Soekanto, Hukum Adat di Indonesia, Cetakan ke 2, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983, hal. 188.


kepada pembeli dan sejak itu pula menurut hukum Adat pembeli telah menjadi 32

pemilik yang baru atas tanah tersebut.

Dengan menjadi pemilik baru hak milik atas tanah tersebut, maka pemilik tersebut mempunyai kewenangan untuk mempergunakan tanah tersebut dan memperoleh manfaat lain dari tanah itu, misalnya dengan mengalihkan kembali tanah tersebut kepada pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3). Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sehubungan dengan perbuatan hukum jual beli tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka sistem yang dianut adalah sistem jual beli dalam hukum adat. Menurut hukum adat sebagaimana disebut diatas, jual beli hak atas tanah dilakukan secara konkrit dan kontan. Jual beli yang dibuat diatas zegel atau dibuat tanpa zegel tapi dibubuhi materai secukupnya dan sekaligus berlaku penyerahannya dan oleh karena itu hak milik atas tanah tersebut telah beralih kepada pembeli 33

(4). Jual Beli Menurut UUPA Menurut Hukum Tanah Nasional (UUPA) sahnya jual beli menurut Hukum Tanah Nasional harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). UUPA tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan jual beli tanah. Tetapi biarpun demikian mengingat bahwa hukum agraria kita sekarang ini ________________________________ 32

Ibid, hal. 52. 33 Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 22.


memakai sistem dan asas-asas hukum adat, maka pengertian jual beli tanah sekarang harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak miliknya (penyerahan tanah untuk selama lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Yaitu menurut pengertian Hukum Adat .34 B. Alas Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Pada jual beli tanah yang telah dibukukan (sudah terbit sertifikat), maka sertifikat hak milik atas tanah tersebut disertakan dalam pendaftaran jual beli tanah itu. Namun tidak demikian jika obyek jual belinya berupa tanah yang belum dibukukan sehingga belum terdapat sertifikat hak milik atas tanah itu. Maka sebagai ganti dari pada sertifikat tersebut harus dilengkapi dengan surat-surat pendukung lainnya, berupa pernyataan atau surat kepemilikan hak atas tanah, surat pernyataan mengenai riwayat tanah (proses peralihan secara historis), surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak terlibat dalam sengketa, dan surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak terlibat sengketa dan harus dilampirkan peta dan gambar tanah yang dibuat oleh pemilik tanah di tandatangani oleh lurah/kepala desa dan Camat sebagai pihak yang mengetahui. tanah yang dikuasai atau diusahai oleh masyarakat sekarang ini dengan bukti kepemilikan ada yang sifatnya tertulis. Namun demikian masih ada juga yang tidak dilengkapi dengan suatu bukti kepemilikan hak (alas hak)

yang

jelas dan tidak lengkap, hal ini disebabkan tanah yang dikuasai oleh pemiliknya ________________________________ 34 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta, CV.Rajawali, hlm 13.


diperoleh dari pembukaan tanah pada zaman dahulu secara bersama-sama oleh sekelompok masyarakat setempat. bahwa untuk tanah yang belum memiliki sertifikat prosedurnya terlebih dahulu harus melengkapi warkah-warkah tanah (obyek) sebagaimana disebut dalam Pasal 24 PP No. 24 tahun 1997, dokumen subyeknya, pelunasan pajak-pajak. Kemudian dihadapan PPAT, para pihak (penjual-pembeli) menandatangani AJB (akta jual beli), akta mana kemudian didaftarkan di kantor Pertanahan untuk proses pembuatan sertifikatnya. Namun, dalam prakteknya sekarang di Kabupaten Tarutung jual beli tanah yang belum bersertifikat dilakukan tanpa hadir pemilik tanah tersebut. Bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli dimana obyek jual belinya berupa tanah yang belum bersertifikat, pada pelaksanaannya di Kecamatan Tarutung yakni didahului dengan pendaftaran atau penegasan hak (konversi) terhadap tanah tersebut hingga terbitnya suatu sertifikat hak milik atas tanah, lalu dapat dilakukan proses jual beli atas tanah dan pembuatan akta jual beli yang dilakukan dihadapan dan oleh PPAT. Selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, diterbitkan sertifikat hak milik yang baru atas nama pemilik yang baru (pembeli). Seseorang dapat dikatakan mempunyai alas hak atas suatu obyek tanah atau mendapatkan penetapan hak atas tanah terlebih dahulu harus dibuktikan dengan adanya dasar penguasaan seseorang dalam menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah yang tidak ditentang oleh pihak manapun dan dapat diterima menjadi bukti awal untuk pengajuan hak kepemilikannya.


Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, alas hak tersebut diberi istilah data yuridis, yakni keterangan mengenai status bidang tanah, pemegang haknya, dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Alas hak diartikan sebagai bukti penguasaan hak atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat bukti yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat pula berupa riwayat pemilikan tanah yang pernah diterbitkan oleh pejabat pemerintah sebelumnya maupun bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang. Alas hak secara yuridis ini biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, akta otentik maupun surt dibawah tangan lain-lain.35 Hak atas tanah adalah wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan negara dan kepentingan umum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria diatur bahwa bumi (tanah) dikuasai tertinggi oleh negara. Hak menguasai dari Negara ini adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat/masyarakat Indonesia Merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan syarat bahwa dibuktikan

terlebih

dahulu

pemberian/penetapan dengan

adanya

hak dasar

atas

tanah harus

penguasaan

yang

menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemilik dengan tanah tersebut. Setelah ada dasar penguasaan dimaksud maka selanjutnya dapat diformalkan hak tersebut dengan penetapan pemerintah. ________________________________ 35 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Op Cit, hal. 237.


Apabila hubungan hukum tersebut di tunjukkan dengan bukti-bukti tertulis yang pernah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada daerah yang sudah bersentuhan dengan administrasi dan yurisdiksi hukum pertanahan seperti didaerah swapraja / kotapraja

maupun bukti-bukti

tidak tertulis pada daerah-

daerah yang realitas sosial budayanya tunduk pada hukum adat setempat dan status tanahnya masih ditemukan hak ulayat dan hak milik adat, dalam hal ini dilakukan dengan pendaftaran tanah dengan konversi dan pengakuan hak atau penegasan hak. C. Prosedur Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 pasal 37 menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli , tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, hanya dapat didaftar dengan Akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ). 1 . Prosedur jual beli untuk tanah yang bersertipikat : Syarat-syarat jual beli yang sudah memiliki sertipikat, antara lain :36 a) Penjual dan pembeli datang ke kantor PPAT, mereka masing-masing dapat diwakili oleh seorang kuasa. b) Surat-surat yang harus diserahkan kepada PPAT yaitu : 1) Sertipikat tanah yang hendak dijual. 2) Surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan, bahwa obyek tanah yang akan dijual tidak dalam keadaan sengketa kepemilikan atau tidak sedang dijaminkan karena sita pengadilan. 3) Surat tanda bukti pembayaran pendaftaran jual beli yang akan diadakan itu. __________________________ 36 Effendi Perangin, Op Cit, hal 13.


4) Setelah menerima surat-surat yang diperlukan, PPAT membuat akta jual beli dengan dihadiri oleh dua orang saksi. 5) Pengecekan sertipikat di Kantor Pertanahan. 6) Akta jual beli berserta sertipikat dan warkah-warkahnya (KTP, KK, Surat Nikah) yang diperlukan untuk pembuatan akta itu, oleh PPAT segera diserahkan kepada Kantor Badan Pertanahan. 7) Setelah menerima dan memeriksa segala surat yang bersangkutan, selanjutnya pendaftaran jual beli itu dalam buku tanah yang bersangkutan dan pencoretan nama penjual dan pencantuman nama pembeli dalam sertipikat. 2 Prosedur jual beli untuk tanah yang belum bersertipikat Syarat-syarat jual beli yang belum memiliki sertipikat, antara lain :37 a) Penjual dan pembeli datang ke kantor PPAT , mereka masing-masing dapat diwakili oleh seorang kuasa. b) Surat-surat yang harus diserahkan kepada PPAT yaitu : 1) Surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertipikat, bahwa obyek tanah yang akan dijual tidak dalam keadaan sengketa kepemilikan atau tidak sedang dijaminkan karena sita pengadilan. 2) Selain surat keterangan atau pernyataan tersebut perlu diserahkan juga surat bukti hak milik (biasanya petuk pajak bumi, letter C, girik) dan keterangan Kepala Desa yang membenarkan surat bukti hak itu, yang dikuatkan oleh Camat. 3) Surat pernyataan penguasaan fisik sporadik yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan pegawai Kelurahan dan ketahui oleh Kepala Desa. 4) Setelah menerima surat-surat tersebut, maka dapat dibuat akta jual belinya. 5) Saksi harus Kepala Desa dan seorang anggota pemerintahan desa dimana tanah itu terletak dan aktanya dibuat oleh PPAT Camat. Dapat dikatakan bahwa untuk tanah yang belum bersertipikat ada tahap yang wajib dilengkapi dan diminta oleh kepala desa / kelurahan yaitu adanya surat keterangan asal usul tanah , berita acara hasil peninjauan lokasi, surat pernyataan tidak sengketa ________________________ 37 Ibid, hal 21-23.


, surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) dan peta atau denah lokasi tanah (Gambar Situasi), berdasarkan kelengkapan data administrasi tersebut dapatlah pihak pertanahan menerbitkan sertipikat hak atas tanah dan apabila data dokumen tidak terpenuhi atau tidak sesuai, maka camat selaku PPAT dapat menolaknya dengan alasan data belum lengkap.

D. Faktor Kesalahan Dari Terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1.022 Diatas Tanah Pihak Lain Di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Penyebab faktor kesalahan terbitnya sertipikat Hak Milik Nomor 1.022 Aek Ristop, kelurahan Hutatoruan VII, di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara yaitu : 1. Faktor Pejabat yang berwenang atas penerbitan sertipikat. a) Kesalahan akibat kurang telitinya petugas pertanahan saat menjalankan mekanisme pengurusan sertipikat tanah. Kekeliruan petugas ini disebabkan kurang menunjangnya data dasar yang dijadikan bahan acuan menetapkan kepemilikan tanah seseorang, peta dasar dan peta pendaftaran yang dijadikan acuan belum lengkap hingga akhirnya tanah yang sudah ada alas haknya dibuat lagi alas hak baru dan diterbitkan sertipikat baru, seperti dalam kasus terbitnya Hak Milik Nomor 1.022. Timbulnya sertipikat ganda ini pada umumnya terjadi didaerah yang masih kosong dan belum ada bangunan dan dimana pada lokasi tersebut belum


ada

peta-peta

pendaftaran

tanahnya. Untuk wilayah yang bersangkutan

belum tersedia peta pendaftaran tanahnya.38 b) Kesalahan saat pengukuran. Faktor kesalahan dalam penerbitan sertipikat diatas tanah pihak lain, adalah kesalahan saat pengukuran, petugas pertanahan tidak melakukan pengukuran tanah sesuai prosedur dan tidak dihadiri oleh pemilik tanah yang bersangkutan, karena yang paling tahu mengenai tanda batas tanah itu adalah pemilik tanah itu sendiri.

c)

Ketidaktelitian dalam hal dokumentasi. Adanya kesalahan dan ketidakhati-hatian yang disebabkan oleh karena kecerobohan,

kesepakatan atau

ketidak telitian dalam menerbitkan

Sertipikat tanah dari aparat kelurahan, kecamatan dan petugas pendaftran tanah. Artinya aparat dan petugas kurang meneliti dengan seksama dokumendokumen yang ada, sedangkan dokumen-dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. d) Adanya Administrasi yang tidak benar di Kelurahan. Terjadinya karena adanya Surat bukti atau pengakuan hak yang dibuat oleh lurah, ternyata terbukti mengandung ketidakbenaran identitas pemilik tanah yang sebenarnya, dan kantor kelurahan menerbitkan alas baru sebagai dasar diterbitkannya sertipikat Hak Milik No.1.022/Hutatoruan VII.39 ________________________ 38 Hasil wawancara dengan Bapak Darmagalih Widihastha, Kabid Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Medan, pada tanggal 18 Juli 2014. 39 Ibid.


2. Faktor Itikad tidak baik dari pemohon. Adanya kesengajaan dari pemohon menunjukkan batas yang bukan menjadi haknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan pemilik tanah yang sebenarnya tidak pernah merasa menjual tanah tersebut. Dalam hal ini Badan

Pertanahan Nasional

hanya

melakukan

pengukuran berdasarkan

penunjukan batas yang ditunjuk oleh pemohon yaitu dimana letak dan batas-batas dengan tidak adanya persetujuan tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut. 3. Faktor Ketidakjelasan sejarah asal usul tanah. a) Peta Pendaftaran Belum terbentuk atau belum lengkap

Data yang dimiliki oleh ahli waris LH,HH dan RH yaitu Alas Hak (Liggerblad) Nomor 107a, Kampung Huta Nagodang, Negeri Hutabarat Partali, Ketjamatan Tarutung, yang telah dikeluarkan dahulu oleh Assisten Wedana/kepala kantor urusan sawah, Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 30 Desember 1959 dengan nomor 149/1959. Akan tetapi peta data tersebut tidak ada terdata pada kantor pertanahan Kabupaten Tarutung. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Disebabkan peta pendaftaran belum terbentuk pada kantor pertanahan atau belum lengkap. b) Tanah Warisan yang dijual oleh pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris. Masalah penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 1.022 di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, diatas tanah warisan milik pihak lain. Latar belakang masalah tersebut adalah sengketa harta warisan yaitu oleh pemilik tanah sesudah meninggal sebagian para ahli waris lainnya telah menjual bagian


masing-masing dari harta warisannya kepada pihak lain (tidak diketahui oleh ahli waris lainnya), dan pihak pembeli telah melakukan pensertipikatan atas nama pembeli, dan kemudian saat para ahli waris lainnya hendak menjual tanah yang sama, ternyata diketahui tanah tersebut telah dijual sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa hak atas tanah diatas tanah dengan letak obyek yang sama sampai dengan diterbitkannya sertipikat. Kurang berfungsinya aparat pengawas pada kantor pertanahan sehingga memberikan

peluang

kepada

para

aparat

bawahannya

untuk

bertindak

menyelewengkan dalam arti tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatannya. Ketidaktelitian petugas di Kelurahan, di Kecamatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sehingga dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 1.022, dokumen-dokumen pemohon yang menjadi dasar bagi penerbitan sertipikat tidak diuraikan dengan teliti dan seksama yang mungkin saja dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.40 Masih adanya oknum-oknum yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga tidak dilaksanakannya undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sertipikat palsu atas tanah dapat terjadi didalam wujudnya yang sama _______________________________ Op.Cit .


fisik sertipikat tersebut asli sejak awalnya, namun isinya atau data-datanya yang didalamnya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau rekayasa. Dari adanya jual beli yang dilakukan dihadapan Camat selaku PPAT yang dokumendokumennya juga direkayasa atau keterangan palsu dari penjual atau penghadap, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan dibatalkan oleh pengadilan atau dinyatakan palsu berdasarkan isinya. Jika ternyata terbukti dibuat atas dasar keterangan atau dokumen palsu dari para pihak / penghadap Notaris/PPAT tersebut.

E. Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. Untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan perangkat hukum tertulis, lengkap, jelas dilaksanakan secara konsisten, hal tersebut dapat tercapai melalui pendaftaran tanah. Peraturan pendaftran tanah berlaku sejak dikeluarkannya UndangUndang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah belum memberikan hasil yang memuaskan, dan pendaftran tanah diseluruh indonesia yang sampai saat ini masih ada sekitar 40 juta bidang tanah yang belum terdaftar dan merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah disamping kekurangan anggaran, alat dan tenaga

serta keadaan obyek tanah-

tanahnya sendiri.41

________________________________ 41 Pidato Sambutan Bapak Hendarman Supanji, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 23 Agustus 2013.


Menurut Zaidar, hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah disamping kekurangan anggaran, alat, tenaga. Selain sejumlah besar dan tersebar diwilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftran dalam waktu singkat dengan hasil yang lebih memuaskan.42

Dalam Pasal 19 UUPA juga mengatakan sertifikat itu adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat mempermasalahkan tentang kebenaran sertifikat tanahnya dan jika dia dapat membuktikan ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut maka dapat dibatalkan oleh pengadilan dan kepala BPN dapat memerintahkan hal itu. Namun PP No 24 tahun 1997 pada pasal 24 juga harus di perhatikan bahwa telah menguasai dengan itikad baik sesuatu bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dilakukan pendaftaran tanah yang dikuasainya tersebut.43 Terhadap penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 1.022/ Hutatoruan VII, tanggal 20 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan di Kabupaten Tapanuli Utara, maka dapat dikatakan dari hasil penelitian belum terwujudnya kepastiaan hukum di daerah tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti

44

1. Faktor Sejarah Kepemilikan Tanah. Ketika mengkaji riwayat penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 1.022 ________________________ 42 Zaidar, Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2006 , hal, 162. 43 A.P. Perlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997, cetakan I, Bandung, Mandar Maju, 1994, Ibid. hal.14. 44 Muhammad Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Opcit. hal. 178-181.


yang ditulis asal hak atas tanah didasarkan pada konversi pengakuan hak atas tanah Milik Adat. Berarti pihak petugas kantor Pertanahan tidak memeriksa status data tanah serta bukti-bukti yang dibawa pemohon dengan teliti saat si pemohon meminta pembuatan sertipikat. Maka dapat dikatakan prosedur pendaftaran tanah tidak dilaksanakan secara mekanisne. Pendaftaran tanah pertama kali meliputi 3 (tiga) bidang, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu pertama mendaftaran bidang fisik, kedua pendaftaran bidang yurisis dan ketiga pendaftaran penerbitan dokumen tanda bukti hak. Kurangnya perhatian dan kesadaran pemilik tanah dalam hal pendaftaran tanah, masih sering diabaikan dan dianggap tidak menjadi penting sehingga saat ini. Pendaftaran tanah itu tidak dianggap sebagai kewajiban yang dapat memberikan manfaat bagi hak atas tanah. Apalagi kepemilikannya semula adalah kepemilikan yang bersifat kolektif maka bukti hak tidak menjadi sangat perlu. Sehingga pada ketika itu masyarakat tidak mau

mendaftarkan

tanah. Dan bukti tanah selalu

diabaikan

sehingga

kepentingan untuk kepastian hukum tidak terwujud dengan baik. Kenyataan ini benar-benar sangat mempengaruhi kurangnya perhatian dan kesadaran dari pemilik tanah untuk mewujudkan kepastian akan miliknya, sehingga akan terjadi sekarang ini tanah-tanah di Indonesia

lebih banyak tidak

memiliki kepastian hukum karena lebih banyak belum terdaftar jadinya. Sekalipun memang pendaftaran tanah merupakan barang yang melekat di Indonesia, tetapi karena telah terjadi proses individualisasi yang terus menerus atas hak bersama,


maka sudah seharusnya pendaftaran tanah diterima di masyarakat demi melindungi akan haknya.45 2. Faktor Psikologi Masyarakat. Masyarakat tidak memahami adanya suatu perbedaan yang berarti antara ada sertipikat dari tanahnya atau dengan tidak ada sertipikat atas tanahnya. Bahkan perlindungan yang diberikan Negara terhadap pemegang sertipikat hampir sama di mata masyarakat dengan yang tidak memiliki sertipikat. Realitas adanya

jaminan

tidak

yang lebih dari Negara ini, melemahkan keinginan

masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Orang hanya mau mendaftarkan tanah jika ada keinginan menggunakannya sebagai alat untuk mendapatkan modal dengan mengagunkannya ke lembaga perbankan sehingga makna sertipikat ini belum

menjadi perhatian

dan minat

di hati

masyarakat

untuk

segera

mendaftarkannya. Dengan kata lain sertipikat belum menjadi pelindung bagi tanah masyarakat. 3. Faktor Kelemahan Aturan Pendaftaran Tanah. Sampai saat ini, banyak masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, kecamatan Tarutung yang tidak tahu tentang aturan pendaftaran tanah. Oleh karena itu secara material aturan pendaftaran tanah seharusnya diharapkan dapat mempercepat pendaftaran tanah terwujud di Negara ini. Tetapi yang ternyata malah bidang tanah terdaftar tidak banyak. Bila dilihat dari sejak adanya aturan tersebut dari ________________________ 45 Hasil wawancara dengan Bapak M.Alwy, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, pada tanggal 6 Juni 2014.


tahun 1960 hingga sekarang, banyaknya sengketa tanah yang beragam diseluruh pelosok tanah air hal ini belum bisa terselesaikan. Karena itu dapat dikatakan tidak dijumpai realitas perlindungan hukum atas aturan tersebut, bahkan isi aturan itu tidak dapat dipertahankan untuk memberikan alat bagi pencapaian target terwujudnya sertipikat hak atas tanah di Indonesia. 4. Faktor Pelaksana dan Pelaksanaan. Masih banyak keluhan masyarakat pada pelaksanaan dari pendaftaran tanah. Akibat pelaksanaan dianggap tidak tegas, kabur (gelap) dan berbelit-belit. Dan bahkan terjadi lagi beda tafsir dalam melakukan pekerjaannya. Tentu jika ini muncul sudah pasti akan tidak terdorong lagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Masyarakat merasa susah, merasa terbebani dan belum tentu banyak manfaat dari adanya pendaftaran tanah. Perlakuan dari pelaksana pendaftaran yang tidak memberikan pelayanan publik yang baik, menjadi faktor tidak terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat. Artinya apa yang dikerjakan oleh Aparat-aparat Negara dalam mendaftar tanah ini dianggap tidak benar secara hukum, sebab mereka yang mau mendaftar kurang mengerti apa isi pendaftaran dan manfaat setelah adanya sertipikat tanah tersebut. Dan ini sebenarnya harus dijelaskan oleh pelaksana pendaftaran tersebut, agar sertipikat tersebut bermakna bagi masyarakat.

5. Faktor Intervensi Undang-Undang Perpajakan (BPHTB dan Biaya Lain). Sekarang bagi yang ingin mendaftarkan tanah, sudah mengeluh terlebih dahulu, karena dipikirannya mendaftarkan tanah adalah mengeluarkan uang yang


mahal. Pada hal sebenarnya jika dijalankan dengan benar biaya pendaftaran tanah adalah relatif sangat murah. Di samping harus memenuhi biaya pemohon yang ditetapkan aturan pendaftaran tanah masih ada juga biaya-biaya lain atas perintah undang-undang yang tidak dapat diabaikan. Seperti Undang-Undang BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan) yang mewajibkan jika terjadi peralihan dan perolehan hak atas tanah. Semua biaya yang dibebankan dari ketentuan aturan pendaftaran tanah itu sendiri menjadikan orang enggan mendaftarkan tanahnya. Apalagi kejadiannya di daerah pedesaan dan kecamatan. Keadaan ini menandakan ketidakpastian hukum bagi tanah masyarakat. Maka harus menjadi perhatian pemerintah agar segera mensosialisasikan apa dan bagaimana pendaftaran tanah serta tujuan dilakukan pendaftaran. Bila dibiarkan akan mendorong tidak yakinnya lagi masyarakat atas bukti hak itu sendiri karena dianggap tidak dapat melindungi hak-hak tanah masyarakat. Apalagi bagi sebagian orang, sertipikat tanah masih dianggap hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu saja sehingga masyarakat masa bodoh atas pendaftaran tanah di Negara ini. Faktor Dominan yang terjadi di Kecamatan Tarutung Hutatoruan VII yaitu pertama faktor Psikologi Masyarakat, karena masyarakat tersebut merasa tetap memiliki tanah tersebut walaupun tanah-tanah mereka belum terdaftar atau didaftarkan menjadi sertipikat. Tanah yang dimiliki dikecamatan Tarutung, Hutatoruan VII merupakan tanah warisan yang diperoleh secara turun temurun dan tetap masih dipertahankan sesuai adat dan kebiasaan setempat. Faktor yang kedua yang dihadapi di daerah tersebut masyarakat sebagian tidak tahu dan tidak mengerti


proses pendaftaran dan masalah tidak jelasnya berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran tanah. Dan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam syarat pendaftaran membuat masyarakat menunda mendaftarkan tanah-tanah mereka.


BAB II FAKTOR PENYEBAB TERBITNYA SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR DIATAS TANAH MILIK PIHAK LAIN

Recommend Documents