Pendaftaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat 143

Pendaftaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat

143

PENDAFTARAN TANAH (INITIAL REGISTRATION) TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR DAN KOTA DEPOK (LAPORAN PENELITIAN SINGKAT MENGENAI PRAKTEK PELAKSANAANNYA) Suparjo Sujadi

Lands that were formerly owned based on adat title are historically attached to and inseparable from the history of the bourne identity of The Republic of Indonesia with its various ethnic and social system background. Agrarian policy is stipulated in the Constitution 1945 as the political master plan in Article 33 paragraph (3) regarding agrarian, further stipulated in Law NO.5 Year 1960 (Agrarian Law) which affirmed the deliverance of authority to the State to manage agrarian elements. In line with the system adopted by the conversion provisions in Agrarian Law, ownership of land must be followed up by registration in order to obtain protection and certainty of rights based on Agrarian Law system including ownership of lands that were formerly owned by adat title. This esay elaborates the way the practice of such registration will guarantee certainty of law and protection of law especially within the area of Bogar and Depok as the samples of this research.

A. Pendahuluan Tanah-tanah bekas hak milik adat yang menurut perkembangan sejarah tidak lepas dari sejarah lahirnya entitas Negara Republik Indonesia. Bahwa lahirnya Negara Republik Indonesia yang merupakan negara bangsa (nation state) memiliki latar belakang etnis dan sistem kemasyarakatan yang beragam. Berbagai keragaman itu selanjutnya secara politis telah menuju pada suatu bentuk negara kesatuan sebagai master plan politik pembentukan negara yang secara jelas dapat dilihat pada naskah proklamasi dan pembukaan UUD Negara RI 1945 .

Nomor 2 Tahun XXXIV

144

Hukum dan Pembangunan

Konsekuensi dari bentuk negara kesatuan itu kemudian dijabarkan ke dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, hukum, hankam. Maka selanjutnya kondisi bentuk dan sistem kemasyarakatan yang beraneka ragam itupun dalam berbagai bentuknya dijalankan dengan konsep dasar sebagai bentuk negara kesatuan. Salah satu wujud kedaulatan yang tercermin di dalam wilayah teritorial negara berlaku satu hukum yang berlaku nasiona!. Konsep pengaturan yang bersifat nasional yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyangkut bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam bentuk mekanisme adanya penguasaan oleh negara Rl. Pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai bidang agraria selanjutnya antara lain ditetapkan di dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dengan menegaskan adanya pember ian kewenangan kepada negara untuk mengelola unSUf-unsur agraria sebagaimana diarur secara khusus di dalam Pasal 2 UUPA berikut ini. (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal I, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara , sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

April - fun; 2004


145

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat . dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakatmasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Di dalam pemahaman hukum , untuk dapat melaksanakan kewenangan negara dalam rangka mengatur pengelolaan tanah di Indonesia diperlukan adanya perlindungan hak dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak. Untuk itulah penyelenggaraan pendafiaran tanah harus dilakukan sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 19 UUP A sebagai berikut: (1) Untuk

menjamm kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meiiputi: a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Berkaitan dengan pendaftaran tanah yang diamanatkan UUPA itu, adalah kondisi yang merupakan latar beJakang sistem kemasyarakatan asli (masyarakat hukum adat) dan sistem penguasaan hak atas tanah di Indonesia yang beraneka ragam telah diarahkan menuju sistem unifikasi hukum agraria yang bersifat nasional sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Konversi Pasal II yang menetapkan sebagai berikut. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende ertpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat I, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang

Nomor 2 Tahun XXXIV

146


tersebut dalam Pasal 21. Menurut alur log is dari pengaturan yang dimuat di dalam UUPA maka terhadap tanah-tanah bekas hak milik adat yang juga dikenal istilah bekas hak-hak Indonesia yang telah diakomodasikan di dalam ketentuan konversi di atas maka secara hukum telah berubah menjadi tanah hak milik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA. Sejalan dengan sistem yang dianut ketentuan konversi UUP A, maka harus diikuti dengan pendaftaran agar dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hak menurut sistem UUPA. Secara khusus pendaftaran tanah bekas hak milik adat (bekas hak-hak Indonesia) itu ditetapkan di dalam Pasal 15, 18 PP Nomor IO Tahun 1961 dan diselenggarakan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 261DDA11970 . Terakhir dengan adanya penggantian PP No. IO Tahun 1961 dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka pendaftaran terhadap tanah-tanah tersebut yang belum didaftarkan akan dilakukan menurut ketentuan peraturan pemerintah tersebut yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 Tahun 1997.

B. Permasalahan Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur dan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi pendaftaran tanah-tanah tersebut menu rut peraturan dan bagaimana di dalam prakteknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kola Depok berkaitan dengan pertanyaan "Apakah praktek pendaftaran tanahtanah bekas hak milik adat terse but menjamin kepastian hukum dan perIindungan hukum?"

C. Praktek Pendaftaran Tanah Bekas Hak Milik Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kota Depok Penjelasan yang diperoleh dalam rangka pengumpulan informasi dari nara sumber di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kota Depok mengenai praktek pelaksanaan pendaftaran tanah-tanah bekas hak milik adat tidak lepas dari hukum positif yang berlaku saat ini yaitu PP No. 24

April - Juni 2004

Pendaftaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adar

147

Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah'. Adapun tahapan prosedur yang harus dilalui dalam pendaftaran tanah pertama kali yang berlaku untuk tanah-tanah bekas hak milik adat di kantor pertanahan adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan Data Fisik Untuk memperoleh data fisik atas bidang tanah yang didaftarkan maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah (1) mendatangi lokasi tanahnya; (2) menetapkan batas-batas tanah berdasarkan persetujuan dari para pemegang hak yang berbarasan bidang tanahnya (Contradiction Delimitation); (3) menyelesaikan perselisihan jika ada dan jika perselisihan yang ada tidak terselesaikan akan dibuat batasbatas tanah berdasarkan penetapan batas sementara; (4) membuat tanda-tanda batas; (5) melakukan pengukuran; (6) pembuatan peta bidang tanah yang didaftar dan sura! ukur. 2. Pengumpulan Data Yuridis Data yuridis diperoleh dari pembuktian hak atas tanah dengan mengumpulkan dan meneliti kebenaran alat-alat bukti yang diajukan dan menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam daftar is ian berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas. 3. Pengumuman Pengumuman atas Daftar Isian yang berisi data fisik dan data yuridis beserta peta bidang tanah yang akan didaftar di Kantor Pertanahan setempat dan Kantor Kepala Desa/Lurah setempat selama 30 hari (jika dilakukan pendaftaran tanah yang bersifat sistematik) atau 60 hari (jika pendaftaran dilakukan secara sporadik). Pengumuman ini dimaksudkan dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.

I Sesuai dengan proses penctaftaran tanah yang diatur di dalam peraturan tersebut , maka pendaftaran tanah bekas hak milik adat adalah termasuk dalam jenis pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) yailu di dalam Pasal 14 s.d. 31 PP No. 24 Tahun 1997 dan di dalam Pasal 82 s.d. 177 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.

3 Talmn 1997.

Nomor 2 Tahun XXXIV


148

4. Penyelesaian Keberatan Apabila muneul keberatan dad pihak lain maka keberatan tersebut akan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah mufakat yang akan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyelesaian. Namun jika penyelesaian tidak tercapai pad a tahap ini maka Kepala Kantor Pertanahan akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan itu agar melanjutkan proses itu ke pengadilan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan terse but. 5. Pengesahan data fisik dan data yuridis Pengesahan terhadap data fisik dan data yuridis dilakukan dengan membuat Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis. 6. Penegasan Konversi Hak atas Tanah Penegasan konversi dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan menambahkan catatan di dalam Risalah Hasil Penelitian dan Penetapan Batas tentang penegasan konversi hak atas tanah tersebut menjadi Hak Milik dengan mencantumkan nama pemohon sebagai pemegang hak. 7. Pembukuan Hak Pembukuan Hak dilakukan dengan membuat buku tanah (mencatat dalam buku tanah) Hak Milik atas nama pemohon dengan nomor sendiri dan mencatatkan hak itu pada surat ukur dan daftar umum lainnya. 8. Penerbitan Sertipikat atas nama pemohon Sertipikat akan diterbitkan jika di dalarn buku tanah tidak ada catatan mengenai kekuranglengkapan data, ada sengketa yang terjadi atas tanah tersebut. C.l. Praktek Pendaftaran Tanah Bekas Hak Milik Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor a. Aparat Pelaksana dan Proses Pendaftaran Pendaftaran tanah bekas hak milik adat di Kantor Pertanahan Bogor dilakukan oleh Seksi Pendaftaran Tanah dan dibantu oleh

April - fun; 2004

Peruiaftaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat

149

Sekretariat Bersama (Sekber) yang berperan sebagai pengelola dan penyimpanan data. Sekber ini dipimpin oleh Koordinator Sekber yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Bogor. Adapun anggota Sekber adalah wakil-wakil dari setiap sub-seksi yang ada di bawah seksi pendafiaran tanah. Sekber ini memiliki lingkup tugas pendafiaran tanah sejak tahap awal hingga terbitnya sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya, Sekber ini mengurusi masuknya berkas-berkas dokumen pendaftaran tanah di laket yang disediakan , lalu tahap-tahap pembuatan sertipikat dan pengelolaan administrasinya termasuk penyimpanan data. Adanya mekanisme ini dapat memudahkan para pendaftar untuk dapat lebih mudah mengetahui kemajuan tahapan pendaftaran tanahnya yang telah dilakukan . Adapun peranan Sekber ini di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat diuraikan sebagai berikut: a. apabila berkas diterima oleh petugas loket pendaftaran hak atas tanah, maka kepada pemohon akan diberikan tanda terima dan berkas tersebut diberi nomor dan resi penerimaan; b. tahap pengumpulan dan penelitian data fisik yang dilakukan oleh petugas dari sub-seksi I (pengukuran, pemetaan dan konversi) yang disebut dengan Satgas (satuan petugas) yang bertugas melakukan sidang di lapangan untuk melakukan tindakan-tindakan: (I) melakukan kunjungan lokasi (on the spot visit); (2) menetapkan batas-batas tanah berdasarkan petunjuk pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan; (3) menyelesaikan perselisihan yang muneul; (4) menanam tanda batas; (5) melakukan pengukuran; (6) membuat gambar ukur; (7) membuat peta bidang ukur dan surat ukur. Terhadap pengukuran bidang tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor hanya dilakukan oleh seorang anggota Satgas beserta beberapa stafnya'; a. tahap pengumpulan data yuridis sampai dengan tahap penegasan konversi hak atas tanah;

2 Hal itu dengan pertimbangan fakta bahwa dari penelitian Tesis Selijali Sekaras ih tahun 2002 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diperoleh data bahwa jumlah permohonan pendaftaran yang mencapai 300 berkas per bulan, yang mana berarti tidak seluruh anggoGt

Satgas dapat melakukan pengukuran pada saat bersamaa n di

Nomor 2 Tahun XXXIV

S3tU

lokasi.

150

Huku", dan Pembangltnan

b . tahap pembukuan hak, berupa pembuatan buku tanah dan pencatatan dalam surat ukur dan daftar umum lainnya, pembuatan sertipikat sampai dengan menyerahkan sertipikat kepada pemohon yang dilakukan oleh petugas dari sub-seksi II (Penerbitan Sertipikat) b. Tenggang waktu pendaftaran dan perolehan sertipikat Sementara itu berkaitan dengan efektifitas mekanisme dan prosedur yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, diperoleh rentang waktu pendaftaran tanah bekas hak milik adat kurang lebih 4 bulan terhitung sejak masuknya berkas ke loket hingga terbitnya sertipikat dengan rincian sebagai berikut: a. 30 hari sejak berkas diterima di loket pendaftaran dan diberi resi dan nomor, lalu diteliti kelayakannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. J ika sudah lengkap dan memenuhi syarat maka akan dilakukan pengukuran yang disaksikan oleh pemilik hak yang bidang tanahnya berbatasan; b. 15 hari selanjutnya adalah untuk membuat peta bidang tanah hasil dari pengukuran yang sudah dilakukan; c. 60 hari yang kemudian adalah saat untuk mengumumkan di kantor kepala desallurah setempat agar jika ada pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan; d. 15 hari terakhir adalah untuk pembuatan sertipikat dan memberikan kepada pemohon. c. Faktor-faktor Penghambat/Kendala Namun demikian dari tenggang waktu tersebut tidak dapat dicapai secara konsisten dan akurat karena adanya faktor penghambat berupa: a. pihak pemohon yang tidak serta merta melengkapi berkas pendaftaran yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku; b. adanya kuantitas permohonan pendaftaran tanah yang mencapai jumlah rata-rata 300 per bulan Kelengkapan data pendaftaran akan menjadi penghambat signifikan jika hal ini dikaitkan dengan kemungkinan prosedur konversi

April - Juni 2004

Pendaftaran Tanah (Initial RegisTraTion) Tanah Bekas Hak Milik AdaT

151

yang dapat dilakukan berdasarkan perbedaan tingkat kelengkapan data dan kondisi status tanahnya pada tanggal 24 September 1960, yaitu: a. hak-hak yang sudah ada tanda bukti haknya yang memenuhi syarat (Iengkap) tidak memerlukan lagi mengenai penegasan haknya. Penegasan konversi dan pendaftaran haknya yang baru hasil konversi dilakukan seeara bersamaanlserentak oleh kepala kantor pertanahan. Penegasan konversinya langsung dan tidak memerlukan ' suatu keputusan tersendiri 3; b. hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda bukti haknya masih tetap perlu dilakukan penegasan hak, tapi penegasan hak itu dan penegasan konversinya Uuga disebut : Pengakuan Hak) sejak tahun 1962 dilakukan oleh satu instansi saja yaitu Inspeksi Agraria atau instansi agraria daerah lainnya yang lebih rendah 4 Aeara pengakuan hak masih tetap diperlukan, karena seringkali perlu diperoleh kepastian apakah hak yang dimintakan pembukuan memang betul sesuai yang dikatakan oleh pemohon dan bukan hak lain yang lebih rendah . Adanya kendala tersebut menimbulkan variasi tenggang waktu terbitnya sertipikat yang diterima pemohon pendaftaran, ada yang 12 bulan hingga 8 tahun pun belum tuntas memperoleh sertipikat, karena kendala tersebut. Kendala yang timbul di atas tidak berdiri sendiri tetapi timbul atau muneul karena adanya faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi, yaitu: a. masih belum lengkap dan akurat data dan administrasi tingkat desa/kelurahan yang dijumpai misalnya nomor persil tanah yang didaftarkan tidak sesuai dengan eatatan di kantor desa/lurah; 3 Kriteria lengkap dokumen uotuk konversi laogsung ini menurut Pasai 2 Peraturan Me nteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 , yailu: (1) tanda bukti haknya; (2) tanda bukti kewarganegaraan ; dan (3) keterangan pemilik lanah tentang penggunaan tanahnya uotuk perumahan alau pertanian.

4

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Ta hun 1962,

pendaftaran tanah-tanah bekas hak milik adat dilakukan di tiga instansi yang berbeda berkaitan dengan: a. pemberian penegasan haknya yang dikonversi (Bupati) h. pemberian penegasan konvers i (Kepala Inspeksi Agraria) c. yang membukukan hak yang baru (Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/ KKPT)

Nomor 2 Tahun XXXIV

152


b . adanya pralctek yang dilakukan aparat kantor desa/lurah sengaja menghambat untuk memperoleh suap (sogokan); c. masih adanya penggunaan perantara (calo) oleh pemohon akan memperpanjang jalur informasi kekurangan dokumen pendaftaran kepada pihak pemilik tanah; d . adanya penguasaan tanah secara absente (beda wilayah dengan tanahnya) mempersulit penyampaian informasi

C .2. Praktek Pendaftaran Tanah Bekas Hak Milik Adat di Kantor Pertanahan Kota Depok Untuk melengkapi informasi yang diuraikan di bagian awal di Kabupaten Bogor berikut ini uraian mengenai kondisi yang terjadi dalam praktek pendafiaran tanah di wilayah Kota Depok. Alasan pembandingan dengan praktek di Kabupaten Bogor adalah dapat dijelaskan dari aspek geografis berdekatan dengan Kota Depok; dan secara administratif dan kronologinya bahwa pada awalnya pelayanan pertanahan di dua wilayah dimaksud berada di satu Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terkait dengan administrasi pemerintahan dan wilayahnya dimana Kota Depok adalah merupakan pemekaran wilayah dan administrasi pemerintahan Kabupaten Bogor. Khusus di bidang pelayanan pertanahan terhitung sejak lahun 1999, Kantor Pertanahan Kota Depok mulai melakukan pelayanan di bidang pertanahan di wilayah Kota Depok. Dari penelitian ini dapat pula diperoleh gambaran sekilas dari efek pemekaran wilayah dalam rangka otonomi daerah dan implikasinya dalam efektifitas dan kinerja pelayanan publik di bidang pertanahan. a. Aparat Pelaksana dan Prosedur Pendaftaran Sarna halnya dengan proses pendaftaran tanah bekas hak milik adat di Kantor Pertanahan Bogor, di Kantor Pertanahan Kota Depok juga dilakukan oleh Seksi Pendaftaran Tanah dan dibantu oleh Sekretariat Bersama (Sekber) yang berperan sebagai pengelola dan penyimpanan data. Sekber ini dipimpin oleh Koordinator Sekber yang langsung bertanggungjawab kepada kepala kantor pertanahan Depok. Dalam prakteknya Sekber ini mengurusi masuknya berkas-berkas dokumen pendaftaran tanah di loket yang disediakan, lalu tahap-tahap

April - funi 2004

Pendajtaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat

153

pembuatan sertipikat dan pengelolaan administrasinya termasuk penyimpanan data. Adanya mekanisme ini dapat memudahkan para pendaftar untuk dapat lebih mudah mengetahui kemajuan tahapan pendaftaran tanahnya yang telah dilakukan. Namun di dalam prakteknya adanya Sekber di Kantor Pertanahan Kota Depok, tetap bel urn meningkatkan kinerja aparat pelaksana dan belum menunjang percepatan pelayanan halmana diketahui dari hasil wawancara dengan salah seorang aparat Kantor Pertanahan Kota Depok adanya fakta sebagai berikut: a. Tenggang waktu pendaftaran sejak penerimaan berkas di Kantor Pertanahan Kota Depok masih belllm dapat memenuhi ketentuan PP No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 (100 hari) . Mereka membuat target kerja yang sarna dengan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogar kurang lebih 4 bulan (120 hari); b. Fakta yang diperoleh penyelesaian pendaftaran tanah bekas hak milik adat berkisar antara 6-8 bulan, dan maksimum keterlambatan mencapai 1 tahun saja; c. Data terakhir mengenai jumlah berkas pendaftaran yang masuk ke loket pendaftaran rata-rata 300 setiap bulannya, sementara kinerja yang tidak optimal aparat di sana belum mampu menyelesaikan berkas yang masuk sejumlah itu, dan tidak tepat waktu; d. Abbat dari kinerja yang tidak optimal serta fasilitas kerja yang belum memadai, maka setiap bulan hanya mampu diselesaikan kurang lebih 30% saja dari berkas yang masuk ke loket pendaftaran. Hal itu berarti bahwa sekalipun ada pamtla Sekber belum terbukti dapat menyelesaikan pensertipikatan sesuai peraturan bahkan setiap bulannya ada tunggakan 70% dan data terakhir pada akhir bulan Juni 2004 sudah ada tunggakan 800 berkas.' h. Tenggang waktu pendaftaran dan perolehan sertipikat Sementara itu berkaitan dengan efektifitas mekanisme dan prosedur yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Depok

Data hasiJ wawancara tanggal 1 Juli 2004 dengan nara sumber di Kantor Pertanahan Kota Depok.

5

Nomor 2 Tahun XXXIV

154


diperoleh rentang waktu pendaftaran tanah bekas hak milik adat kurang lebih 4 bulan terhitung sejak masuknya berkas ke loket hingga terbitnya sertipikat dengan rincian sebagai berikut. a. 30 hari sejak berkas diterima di loket pendaftaran dan diberi resi dan nomor, lalu diteliti kelayakannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997. Jika sudah lengkap dan memenuhi syarat maka akan dilakukan pengukuran yang disaksikan oleh pemilik hak yang bidang tanahnya berbatasan; b. 15 hari selanjutnya adalah untuk membuat peta bidang tanah hasil dari pengukuran yang sudah dilakukan; c. 60 hari yang kemudian dalah saat untuk mengumumkan di kantor kepala desallurah setempat agar jika ada pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan; d. 15 hari terakhir adalah untuk pembuatan sertipikat dan memberikan kepada pemohon.

c. Faktor-faktor Penghambat/kendaIa c. 1. Faktor Intern Aparat Penyebab dari tenggang waktu yang tidak dapat dicapai secara konsisten dan akurat di Kantor Pertanahan Kota Depok diinventaris karena adanya faktor-faktor penghambat berupa: a. belum adanya pemahaman yang mantap mengenai prinsip publikasi negatif yang dianut menimbulkan "ketakutan" di kalangan aparat untuk bertindak mencari aman dari gugatan dan tuntutan, khususnya tuntutan pidana. Hal itu tercermin dari perlakuan terhadap pendaftaran bekas hak milik ad at yang bukan berupa Akta Jual beJi, kebanyakan masih berupa jual beli di atas kertas segel. Pihak aparat pendaftaran tanah tidak mau menerima kertas segel untuk dilengkapi berkas pendukung yang harus diperoleh dari keterangan riwayat tanah dari kepala desallurah setempat, sementara hal itu tidak selalu dapat diperoleh karena kacaunya administrasi desa; b. adanya kuantitas permohonan pendaftaran tanah yang mencapai jumlah rata-rata 300 per bulan dan terus menumpuknya tunggakan secara akumulatif terus-menerus;

April - funi 2004

Penilajtaral1 Tallllh (Initial Registration) Tallah Bekas Hak Milik Adal

c.

155

selain iru di Kantor Pertanahan Kota Depok ada ketidaksinkronan antara petugas loket terdepan dengan aparat yang memproses pendaftaran tanah bekas hak milik adat sekalipun sudah ada panduan daftar kelengkapan berkas . Hal itu karena beberapa faktor: 1) Rendahnya kualitas petugas loket yang tidak terlatih me nang ani pekerjaannya; 2) Belum adanya kesamaan persepsi aparat yang memproses pendaftaran mengenai standar dokumen seperti yang ada di dalam panduan daftar kelengkapan berkas pendaftaran; 3) "kultur birokrasi" yang dominan masih terlihat dari sikap aparat yang berperilaku bukan sebagai pelayan masyarakat melainkan menonjolkan arogansi sebagai penguasa;

c.2 . Faktor Eksternal Kendala yang timbul di atas tidak berdiri sendiri tetapi timbul atau muncul karena adanya faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi. yaitu: a . unsur pendukung kelengkapan data pendaftaran tanah bekas hak milik adat yang kompleks khususnya pada aparat di tingkat desa/kelurahan; b . pihak pemohon yang tidak serta merta melengkapi berkas pendaftaran yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku; masih belum lengkap dan akurat data dan administrasi tingkat desa/kelurahan yang dijumpai misalnya nomor persil tanah yang didaftarkan tidak sesuai dengan catatan di kantor desallurah dan adanya indikasi kuat praktek yang dilakukan aparat kantor desallurah sengaja menghambat untuk memperoleh suap (sogokan); c . di kantor kelurahan/desa menyirnpan potensi menghambat pada figur kepala desallurah yang terus berganti menyebabkan tidak selalu ada pengertian dan pemahaman yang baik terhadap status kepemilikan tanah dan letak persil tanah bekas hak milik adat yang belurn bersertipikat; d. dalam banyak kasus pendaftaran terhadap tanah-tanah yang diperoleh melalui pembelian tanah bekas hak milik adat yang merupakan harta warisan yang jual belinya dilakukan di hadapan Camat juga menimbulkan potensi menghambat karena dapat membuat akta jual

Nomar 2 Tahun XXXIV

156


beli yang tidak menyertakan dokumen pendukung berupa persetujuan dari isteri bekas pemilik6; e. kasus lainnya yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Depok adalah "akta bertingkat", yaitu pada kasus penjualan tanah bekas hak milik adat dengan akta jual beli secara berantai, dan belum pernah didaftarkan. Masalahnya kemudian timbul pada saat didaftarkan ke kantor pertanahan akan diminta kelengkapan dokumen pendukung masing-masing akta hingga akta terakhir yang menjadi berkas pendaftaran yang tidak mudah dipenuhi karena faktor putusnya hubungan dengan pihak-pihak pemilik tanah yang sebelumnya dan kualitas administrasi kantor lurah/desa; D. Analisis Untuk menjawab pertanyaan "Apakah praktek pendaftaran tanah-tanah bekas hak milik adat tersebut menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum?" yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan prosedur dan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi pendaftaran tanah-tanah tersebut menurut peraturan dan prakteknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogar dan Kota Depok dapat dijawab dengan uraian sebagai berikut. 0.1. Analisis dari Perspektif Hukum a. Analisis Terhadap Sistem Pendaftaran dan lmplikasi Penerapan Publikasi Negatif Sesuai dengan ketentuan yang sejak awal diamanatkan Pasal 19 UUPA bahwa pendaftaran tanah yang harus dilaksanakan pemerintah 6 Hal itu menghambat dalam proses pe ndaftaran selanjutnya di kantor pertanahan yang berpedoman pada konsep harta bersama yang diatur di dalam Pasal 35 dan 36 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa terhadap harta bersama (harta yang dim iliki yang diperoleh dalam hubungan perkawinan) harus dengan persetujuan pihak isteri atau suami. Mesk ipun di dalam penerapannya seeara hukum dapat dilihat dari bukl ibukti perolehannya dapat diketahui statusnya sebagai harta bersama atau harta pribadi, yang implikasinya jelas untuk memberlakukan persaya ratan persetujuan dari suam i/ iste ri atau tidak. Namun kebanyakan hal itu tidak menj adi perhat ian aparat pendaftaran tanah yang menerapkan pukul rata mensyaratkan adanya persetujuan suamilisteri.

April - Juni 2004

Pentiaftaran Tanah (Initial RegiscrationJ Tanah Bekas Hak Milik Adat

157

dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut akan dapat tercapai melalui serangkaian prosedur yang selanjutnya diatur di dalam PP No.lO Ttahun 1961 yang lalu diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997. Namun ada masalah lain yang signifikan dari materi pengaturan di dalam pelaksanaan pendafataran tanah menurut UUPA adalah adanya bentuk ataupun wujud jaminan kepastian hukum berupa sertipikat hak hanya merupakan alat bukti yang kuat (belum/tidak sebagai alat bukti yang mutlak) sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah yang menganut sistem publikasi negatif. Dalam sistem pendaftaran yang demikian itu, maka sertipikat tanah tidak dapat memberikan jaminan kepasrian hukum yang permanen melainkan temporer yaitu selama tidak ada gugatan dari pihak lain yang merasa berhak ataupun berkepentingan aras suatu bidang tanah maka si pemilik/pemegang hak di dalam serripikat memperoleh kepastian hukum. Namun jika ada pihak lain yang menggugat kepemilikannya dan diproses melalui lembaga peradilan (PTUN, atau Peradilan Umum) dan terbukti bahwa si pemegang sertipikat dikalahkan oleh bukri-bukti yang diajukan penggugat maka dia akan kehilangan hak atas tanahnya. Lain halnya dalam proses pendaftaran tanah yang menerapkan sistem publikasi positif yang akan menghasilkan alat bukti berupa sertipikat yang memiliki kekuaran pembuktian yang mutlak, permanen dan tidak dapat diganggu gugat lagi kebenaran data yang terdapat di dalam sertipikat itu. Dari dua model pendaftaran tanah dan sistem publikasi yang dianut sudah dapar dilihat keunggulan sistem pendaftaran ranah yang menerapkan publikasi positif karena memberikan jaminan kepastian hukum yang permanen, sementara sistem pendaftaran tanah yang menerapkan sistem publ ikasi negatif hanya memberikan jaminan kepastian hukum yang temporer. Hingga saat ini belum ada argumen yang menjelaskan alasan tidak diterapkannya publikasi positif di Indonesia selain dari alas an faktor luas wilayah dan jumlah bidang tanah yang masih belum didaftarkan beserta alasan minimnya fas ilitas dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan pendaftaran tanah. Ada hal lain yang semsetinya menjadi bahan pemikiran dari aspek atau sisi political will dari pemerintah. Terhadap beragai alasan klasik itulah yang sebenarnya harus dapat dijabarkan hingga titik tertentu yang secara obyektif dan adequate untuk

Nomor 2 Tahun XXXIV

158


mengambil keputusan dengan menimbang keunggulan dan kelemahan penerapan sistem publikasi negatif di Indonesia. Harus ada penelitian yang komperehensif mengenai hitungan ekonomis untuk penerapan publikasi positif dengan memasukkan pertimbangan fakta lain dengan efek dari sistem publikasi negatif yang telah diterapkan dikaitkan dengan biaya proses berperkara di pengadilan yang tidak ada standar batas maksimal biaya berperkara dari data berbagai kasus tanah yang terjadi di seluruh Indonesia. Selain hitungan ekonomi, juga hitungan lain yang relevan dan siginifikan menyangkut social cost yang timbul sebagai dampak negatif dari penerapan sistem publikasi negatif. Untuk memberikan gambaran awal dapat dikemukakan di sini dapat dilihat bagaimana kasus-kasus tanah yang bersifat massal yang muneul berkaitan dengan tanah-tanah ulayat dengan perkebunan besar , pertambangan, real estate, kawasan industri. Dari berbagai kasus terse but telah menimbulkan fenomena ibarat dua sisi mata uang, yaitu; (I) dari aspek sosial politik yang dapat dilihat dari berbagai gejolak sosial dalam berbagai konflik pertanahan; (2) dari aspek investasi yang bersifat ekonomis telah menjadi peniIaian yang diterima umum (semaeam common sense) bahwa berkaitan dengan kepentingan investasi di Indonesia , khusus berkaitan dengan masalah pertanahan seeara jelas membuktikan tidak ada jaminan perlindungan hukum yang lalu di respon dengan banyaknya langkah investor di Indonesia yang merelokasi investasi ke negara lain. Hal mana juga berarti hilangnya devisa negara yang seeara signifikan maupun tidak berarti mengurangi potensi pembiayaan pembangunan. b. Analisis Khusus Mengenai Konversi dan Prosedur Pengakuan Hak

Penjelasan mengenai persoalan prosedur konversi dan berbagai variasinya sesuai kondisi tanahnya pada tanggal 24 September 1960, seeara log is dapat dipahami berdasarkan argumen-argumen berikut. 1. Pada tataran politik hukum , seeara jelas bahwa salah satu wujud dari kedaulatan wilayah/teritorial dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus terwujud keberlakuan hukum nasional yang mengatur antara lain di bidang pertanahan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa adanya otoritas yang diberikan kepada negara untuk menguasai dan mengelola bumi, air dan kekayaan alam

April - Juni 2004


159

yang terdapat di dalamnya yang kemudian menjadi dasar politik pertanahan nasional. 2. Pad a tataran implementasi, politik pertanahan nasional selanjutnya diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang tentu saja tidak terlepas dari sensitivitas kedaulatan dan bentuk negara kesatuan, maka berkaitan dengan pertimbangan seperti inilah berlakunya UUPA dalam melaksanakan unifikasi hukum dan unifikasi hak atas tanah dan implikasinya harus dilaksanakan. 3. Pada tataran teknis, pelaksanaan konversi tidak dapat dilakukan dengan satu standar prosedur saja hal itu mengingat adanya pluralisme hukum dan pluralisme hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA yang juga menimbulkan adanya berbagai otoritas dan kewenangan dalam bidang pertanahan'. 4. Pada tataran realita, kondisi yang rumit, kompleks ini tentu saja merupakan tantangan besar dalam melaksanakan unifikasi hukum dan unifikasi hak atas tanah yang mengharuskan dilakukannya konversi terhadap hak-hak atas tanah yang sudah ada sebelum berlakunya 7 Khusus lerhadap keragaman struktur sosial pada berbagai kelompok masyarakat di

Indonesia yang terbentuk dari berbagai etnik, budaya, agama dan terr itorial yang 3mat Iuas dan khusus mcnyangkut keragaman ini yang salah satu konsekucnsinya menghormati

masyarakat ada!, dan terrnasuk terhadap hak-haknya dan hak-hak yang bersumber dari

kesatuan masyarakal hukum adat berupa tanah bekas hak milik adat yang sebenarnya tClap dihormati sebagaimana diatur di dalam Pasa! 3 UUPA dan selajutnya ditegaskan UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan rnasyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya ng diatur dalam undang-undang. Pemahaman berdasarkan landasan hukum tersebut, tentunya harus dimaknai bahwa dalam rangka pendaftaran tanah bekas hak milik adat melalui konversi tidaklah merupakan bentuk atau wujud elimin3si terhadap hak-hak itu, melainkan harus dipahami sebagai upaya memberikan perlindungan hukum ya ng lehih realistis melalui prosedur ya ng diatur daJam berbagai ketemu3n pendaftaran tanah. Istilah Pengakuan hak dalam rangka konversi selain konversi secara langsung secara log is dapal dipahami sebagai respon terhadap kondisi dan reaJita pluralisme hukum dan hak-hak atas tanah yang pernah berlaku dengan menempatkan unifikasi hukum dan hak-hak tanah sebagai dasar pelaksanaan konversi sebagai upaya menerapkan hukum tanah nasional yang tidak terlepas dari seman gat kesatuan dalam rangka melaksanakan dan menuju politik pertanahan nasional, yaitu tercapainya kemakmuran rakyat. Adapun yang harus menjadi perhatian dan pengkajian ya ng lebih mendalam adalah upaya memudahkan Jangkah dan metodenya daJam rangka mencapai tujuan itu di dalam bidang penghormatan hak-hak alas tanah bekas hak milik adat melalui proses dan prosedur yang lebih baik.

Nomor 2 Tahun XXXIV

160


UUPA dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada siapapun yang memiJiki hak atas tanah di Indonesia. Secara ideal maka sebenarnya pelaksanaan konversi terhadap tanah bekas hak milik adat amatlah sederhana seperti kriteria kelengkapan dokumen untuk dapat dikonversi langsung ini yang pernah diatur menu rut Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962, yaitu' : (1) tanda bukti haknya; (2) tanda bukti kewarganegaraan; dan (3) keterangan pemilik tanah tentang penggunaan tanahnya untuk perumahan atau pertanian. Sedangkan terhadap hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda bukti haknya masih tetap perlu dilakukan penegasan hak, tapi penegasan hak itu dan penegasan konversinya (juga disebut: Pengakuan Hak) melalui Panitia Pemerikasaan Tanah A yang dulu dibentuk dengan Keputusan Menteri Agraria No . SK. 113/Ka/ 1961 yang menyaratkan adanya pengumuman selama 2 bulan di kantor desa, camat dan Kepala Agraria Daerah. Acara pengakuan hak masih tetap diperlukan, karena seringkali sangat perlu diperoleh kepastian apakah hak yang dimintakan pembukuan memang betul sesuai yang dikatakan oleh pemohon dan bukan hak lain yang lebih rendah. D.2. Analisis dari Perspektif Praktek Pelaksanaan Sesuai hasil wawancara dan pengaJaman peneliti di Kantor Pertanahan Kota Depok khususnya , jaminan kepastian hukum yang sudah demikian (hanya temporer) semakin sulit dijangkau dan diperoleh pemegang hak yang ingin mendaftarkan tanahnya karena belum adanya beberapa faktor yang menentukan ada tidaknya, cepat lambatnya perwujudan jaminan kepastian hukum itu sendiri.

8 Bandingkan dengan ketentuan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa uotuk pembuktian hak lama (bekas hak milik adat) yang berasal daTi konversi. data yuridisnya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti adanya hak itu dengan bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan pemilik yang bersangkutan.

April - Juni 2004


161

a. Faktor Pemahaman dan Persepsi Stake holders Hal itu dapat terlihat dari keterangan nara sumber di Kantor Pertanahan Kota Oepok dan Kabupaten Bogor menyangkut para stake holders (aparat BPN, kelurabanldesa, PPAT, dan masyarakat). Ada berbagai perilaku mereka yang berdarnpak menghambat proses pendaftaran tanab sebagaimana terlihat dalarn uraian di muka akibat pemahaman dan persepsi yang masih rendab mengenai bagaimana atau apa yang hams mereka lakukan untuk mencapai sasaran dari pendaftaran tanah yaitu jaminan kepastian hukurn bagi masing-masing. Penjelasannya adalab bagi aparat BPN jika mereka pabarn akan mempercepat kinerja sebagai etos kerja positif (memenuhi tenggang waktu sesuai peraturan); bagi aparat lurabJdesa demikian dengan adanya pemabaman yang benar akan mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat sarna halnya dengan PPA T ICamat; bagi aparat ini mereka akan mengurangi beban kerja (tunggakan berkas) dan menghindari gugatan hukum; sementara masyarakat hams pabarn mengenai kewajiban untuk melengkapi data berarti akan mempercepat hak mereka memperoleh sertipikat dan sebaliknya.

b. Faktor Kualitas dan Kompetensi Stake holders tidak Sepadan Kedua faktor ini mempakan pasangan yang ideal dalarn arti saling mempengaruhi dalarn kinerja aparat kantor pertanahan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada aparat akan mengurangi kompetensi atau bahkan inkompeten untuk melaksanakan kompetensi dalam bentuk penugasan untuk melaksanakan misalnya sebagai petugas loket penerimaan berkas pendaftaran yang tidak pabarn terhadap kriteria kelengkapan walaupun telab ada daftar (check-list) sebagai panduan kelengkapan data atau kualitas pejabat lurab, carnat mengenai hukum agraria yang minim sementara mereka (Iurah) hams meneliti riwayat tanah agar dapat memberikan surat keterangan riwayat tanab sebagai dokumen pendukung pendaftaran tanab bekas hak milik adat, atau carnat yang berlaku sebagai PPAT yang membuat akta jual beli tanpa memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung. Kondisi seperti itu terbukti telah menghambat pendaftaran tanab bekas hak milik adat di Bogor dan Oepok.

Nomor 2 Tahun XXXIV


162

c. Faktor Sosio-kultur dan Mentalitas Korup Penjelasan dari dua faktor di atas tidak dapat dilepaskan dalam menjelaskan pada paragraf ini. Penjelasan di sini dimulai dari pendapat Dr. Kartini Kartono yang menyatakan bahwa banyak pegawai negeri dan pejabat tidak lagi mempunyai otonomi (karena sudah terbelenggu oleh suapan dan sogokan), dan tidak punya pertalian dengan rakyat yang harus diberi pelayanan sosial. Hal itu timbul akibat dari sikap mereka yang mengkaitkan peranan kelembagaannya dengan tuntutan-tuntuan eksternal, yaitu pihak-pihak yang bersedia menyuap dan memberikan hadiah-hadiah'. Terhadap pendapat Dr. Kartini tersebut dapat dipahami dari faktor kualitas dan kompetensi yang tidak sesuai (sebagai faktor internal individual) yang berdampak tidak cukupnya persepsi, pemahaman terhadap tugas dan wewenang mereka ditambah dengan faktor eksternal lemahnya kontrol sosial dan secara hukum. Kondisi yang demikian telah terbukti dari wawancara dengan nara sumber di Kantor Pertanahan Kota Depok pada fakta adanya vanaSI (perbedaan) kecepatan proses pendafataran tanah bekas hak milik adat karena alasan tebal-tipisnya amplop sogokan, siapa yang mewakilinya misalnya kalau dititipkan melalui kepala kantor pasti cepat selesai, atau akan sarna jika pendaftaran dilakukan menjelang adanya pemeriksaan inspeksi mendadak dari Gubernur, Menteri 10

c.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pennasalahan "Apakah praktek pendaftaran tanah-tanah bekas hak milik adat terse but menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum?" yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan prosedur dan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi pendaftaran tanah-tanah terse but menurut peraturan dan prakteknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kota Depok

9 Dr. Kartona Kartini. Patologi Sosial, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1999 dalam Bab 4, mengenai korupsi. 10 Data hasH wawancara tanggal 1 Juli 2004 dengan nara sumber di Kantor Pertanahan KOla Depok

April - Juni 2004

PeJUiaf/aran Tanah (lnitiaL Registration) Tanah Bekas Hak MiLik Adar

163

dapat diajukan kesimpulan, bahwa praktek pendafiaran tanah-tanah bekas hak milik adat tidaklbelum menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, karena argumen-argumen di bawah ini: [. Pendaftaran tanah bekas hak milik adat melalui konversi tidaklah merupakan bentuk atau wujud eliminasi terhadap hak-hak itu, melainkan harus dipahami sebagai upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih realistis melalui prosedur yang diatur dalam berbagai ketentuan pendaftaran tanah yang harus dipermudah melalui proses dan prosedur yang lebih baik. 2. Faktor hukum positif (UUPA dan peraturan pe\aksananya) yang menerapkan sistem pendaftaran tanah yang masih menerapkan publikasi negatif; 3. Faktor di luar hukum tepatnya pada kelemahan-kelemahan pada stake holders terkait dengan pendaftaran tanah bekas hak milik adat di kedua wilayah yang diteliti.

Daftar Pustaka Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia . Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, lsi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 1999 (ed.revisi) Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturanperaturan Hukum Tanah dan Appendiks. Jakarta: Djambatan, 1992, 1997, dan 2000 Hutagalung, Arie S. Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan). Jakarta: Badan Penerbit FHUI,1998 Kartini, Kartono. Pato[ogi Sosial. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1999

Nomor 2 Tahun XXXIV

Pendaftaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat 143

Recommend Documents