KAJIAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH MILIK ADAT DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
TESIS
Oleh :
IDAWATI HARAHAP 017011027/MKn
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2003 Idawati Harahap : Kajian Hukum Mengenai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Milik Adat Dalam…, 2003 USU Repository © 2007
KAJIAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH MILIK ADAT DALAM PENDAFTARAN TANAII DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Idawati Harahap *) INTISARI Dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diatur alat-alat bukti untuk menentukan adanya hak atas tanah buik hak yang baru ataupun hak yang lama. Hak yang baru yuitu hak-hak yang baru diberikan sejak mulai berlakunya PP No. 24 tuhun 1997, sedangkan huk yang lama yaitu terutama hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu UUPA mulai berlaku. Termasuk dalam hak-hak yang lama adalah hak milik adat, disebut juga tanah milik adat. Peralihannya dapat dilaksanakan didepan PPAT, jika alat bukti yang di jadikan sebagai dasar peralihannya seperti yang tersebut dalam alat-alat bukti untuk hak lama dalam pasal 24 PP. No. 24 tahun 1997. Namun jika tidak dipenuhi persyaratan tertentu seperti disebut dalam pasal 39 PP No. 24 tahun 1997, PPAT diharuskan menolak membuat akta PPAT, sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah, proses pendaftarannya disesuaikun dengan alat buktinya. Untuk alat-alat bukti hak baru, pelaksanaan pendaftarannya ditempuh melalui proses pemberian hak. Surat keputusan pemberian hak dijadikan dasar bagi pendaftarannya sedangkan untuk alat bukti hak-hak lama, proses pendaftarannya ditempuh melalui konversi, penegasan hak atau pengakuan hak. Penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran alat bukti kepemilikan tanah milik adat di kota Pudangsidimpuan. Penelitiun dilakukan di kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Populasi adalah seluruh pihak yang memohon pendaftaran hak di lokasi penelitian sampel ditentukan secara purposive sampling dengan mengambil 40 orang dari populasi tersebut. Untuk menunjang data yang diperoleh dalam penelitian ini digali
*) Mahasiswa Magister Kenotariatan
Idawati Harahap : Kajian Hukum Mengenai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Milik Adat Dalam…, 2003 USU Repository © 2007
informasi dari PPAT; tokoh-tokoh adat dan pejabat kantor pertanahan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif Hasil penelitian menunjukkan hahwa pengaturan alat bukti kepemilikan tanah milik adat di kota Padangsidimpuan sesuai dengan pengaturan alat bukti kepemilikan tanah dalam PP No. 24 tahun 1997. Peralihan tanah milik adat sebugian besar dilaksanakan di hadapan Kepala Desa. Ketika jual beli diikuti dengan pendaftaran ke kantor pertanahan untuk mendupat sertifikat, jual belinya dilaksanakan di depan PPAT, meskipun alat-alat bukti yang dijadikan dasar peralihan berupa surat-surat di bawah tangan. Seharusnya tanahtanah tersebut disertifikatkan lebih dahulu sehingga ketika dialihkan dapat menggunakan jasa PPAT Hal ini terjadi terutama karena masyarakat merasa akta PPAT merupakan bukti otentik dan salah penafsiran dari PPAT tentang ketentuan pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 yang menghendaki setiap jual beli dengan akta PPAT sehingga tanpa membedakan status tanahnya tanah negara atau tanah hak, setiap peralihan dibuatkan akta PPAT. Seterusnya akta PPAT yang dibuat tidak sesuai dengan mekenisme yang ada ini, dijadikan dasar bagi pendaftarannya di kantor pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan pendaftarannya di tempuh dengan proses pemberian hak dengan menyebut status tanahnya dengan tanah negara meskipun dalam akta PPAT disebut tanahnya dengan tanah milik adat. Keadaan ini terjadi terutama disebabkan masalah intern dari pihak kantor pertanahan. Dimana dalam proses pemberian hak seluruh seksi terlibat dengan adanya panitia A atau tim penelitian tanah. Sehinggu tanggung jawab di bebankan kepada setiap seksi dalam proses pemberian hak. Selain itu masalah waktu relatif lebih singkat dalam proses pemberian hak dari pada proses konversi yang memerlukan waktu 60 (enam puluh) hari untuk pengumuman.
Katu kunci :
Alat bukti tanah milik adat Pendaftaran Tanah Pemberian hak
Idawati Harahap : Kajian Hukum Mengenai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Milik Adat Dalam…, 2003 USU Repository © 2007
A STUDY ON LAW REGARDING THE PROOF OF LAND POSSESSION OWNED BY TRADITION AT LAND REGISTRATION IN PADANG SIDIMPUAN CITY Idawati Harahap* ABSTRACT In Government Regulation No 4 of 1997 regarding Land Registration, it has been arranged the proof for determining the existence of rights on land either the new land or the old land. New rights means the- new right given since the prevailation of Government Regulation No 24 of 1997, whereas the old rights means those rights on land derived from available rights conversion at the time UUPA prevails. Included on old rights is possession right based on tradition which is called land owned by tradition. Its transfer can he performed in front of P P A T , i f s u c h a s t h e p r o o f f o r o l d r i g h t s i n a r t i c l e 2 4 o f G o v e r n me n t Regulation No 24 of 1997. However, if certain requirement is not fulfilled as it is stated at allelic 39 Government Regulation No.24 of 1997, PPAT is obliged to reject of making PPAT document due to the implementation of land registration, its process registration is adjusted with the proof For the new proof the implementation of its registration is done through rights giving. The decision letter for right giving is made as the base for its registration, whereas for the old proof its registration process is done through conversion, right confirmation or right confession. This research is performed to get description of possession right proof for land owned by tradition at PadangSidimpuan city. This research is done at Ujung Padang village, South PadangSidimpuan district, and South Tapanuli regency. Population is all parties requesting right registration at sample research location with purposive sampling by taking 40 persons from that population. To support the data in this research, the information is obtained from PPAT, public tradition figures, and land officers. The data is analyzed qualitatively for getting descriptive data. The result of research shows that the arrangement for land possession proof owned by tradition at PadangSidimpuan city is in accordance with the arrangement for land possession proof in Government Regulation No.24 of 1997. The transfer of land owned by tradition is mostly done in front of Head of Village. *) Student of Notariate Magister
Idawati Harahap : Kajian Hukum Mengenai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Milik Adat Dalam…, 2003 USU Repository © 2007
When selling-buying is done with th e registration for land affairs office for getting certificate, its selling-buying is done in front of PPAT, though such as proofs is made as underhand basic transfer. Such as the land should be certificated firstly in order for making easier of it’s transferring through PPAT service. It is done because people consider that PPAT document is as authentic proof and misinterpretation from PPAT regarding the clause at article 37 Government Regulation No. 24 of 1997 requiring the selling-buying with PPAT document. In this case, without differentiating its land status whether as state land or right l a n d , e v e r y t r a n s f e r c a n b e ma d e i t s P P A T d o c u me n t . T h e n , t h e r e i s P P A T document which is not suitable with the available mechanism as the base for its registration at land affairs office, South Tapanuli regency. The implementation of its registration is clone through right giving by mentioning its land status with state land, even us has been mentioned on PPAT document that its is the land owned by tradition. Such as situation occurs intern problem from land affairs office. On right giving process, all sections are involved by the existence of a committee or land observation team. In this case, the responsibility is charged for every section in right giving process. In addition, the time is relative short in right giving process from conversion process requiring 60 days for its announcement. Key words: The proof. Lund owned by tradition Land Registration Right giving
Idawati Harahap : Kajian Hukum Mengenai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Milik Adat Dalam…, 2003 USU Repository © 2007
