KORDINASI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

KORDINASI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU Oleh: F. FADRY SAULUS NIM. E42011025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail :[email protected]

Abstrak Skripsi ini berdasarkan adanya fenomena yang terjadi di Desa Sungai Mawang dengan Badan Pertanahan Nasional yaitu tidak ada tindak lanjut atas tanah hak milik adat yang sudah didaftarkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana koordinasi yang dibangun antara Pemerintah Desa Sungai Mawang dengan Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitaif. Dengan langkah-langkah memilih topik kajian, instrumentasi, pelaksanaan penelitian pengolahan data serta pada hasil penelitian dengan menarik kesimpulan, implikasi, dan saran. instrumen kuci penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis serta untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik. Teori yang peneliti gunakan untuk melihat dan mendeskripsikan masalah koordinasi di Desa Sungai Mawang adalah teori yang diungkapkan oleh Handoko yaitu komunikasi yang efektif, pembagian kerja yang jelas dan pendelegasian wewenang. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa koordinasi dalam pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang belum baik. Dikatakan belum baik karena dilihat dari komunikasi yang tidak berjalan terus menerus antar Desa dengan Badan Pertanahan Nasional, pembagian tugas sudah cukup jelas namun masih kurang pemahaman atas tugasnya dan kurang tanggungjawab pimpinan atas tugas yang diberikan kepada bawahan. Kata-kata Kunci : Koordinasi, Komunikasi, tanggungjawab.

COORDINATION IN THE LAND REGISTRATION PROPERTY RIGHTS OF SUNGAI MAWANG IN THE VILLAGE OF KAPUAS DISTRICT OF SANGGAU Abstract This thesis is based on the phenomenon that occurred in the village of Sungai Mawang with the National Land Agency is no follow-up on the land of indigenous property rights that have been registered to get a recommendation letter from the Regent. This thesis aims to identify and describe how the coordination established between the Government of the village of Sungai Mawang by District and National Land Agency. In this study, researchers used a descriptive research with Qualitative approach. With steps chose the topic, instrumentation, data processing as well as conducting research on the research results draw conclusions, implications, and suggestions. his key instrument of this study is the researchers themselves. Techniques used in the collection of data in this research through interviews and documentation then the data were analyzed as well as to test the validity of the data researchers using triangulation techniques. The theory that the researchers use to see and describe the coordination problem in Sungai Mawang is a theory expressed by Handoko effective communication, clear division of labor and delegation of authority. The results in this study is that the coordination in the registration of property rights of indigenous land in Sungai Mawang yet either . Said not good as seen from the communication that do not run continuously between the Village with National Land Agency, division of tasks is quite obvious but still lack the understanding of the duties and responsibilities of top management less give tasks to subordinates. Keywords : Coordination, Communication, responsibility.

1 F. FADRY SAULUS, E42011025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


dalam kehidupan sehari-harinya tergantung

A. PENDAHULUAN

kepada

tanahsehingga

semakin

lama

semakin terasa perlunya suatu jaminan

1. Latar Belakang Penelitian Keberadaan tanah sangat penting

kepastian hukum hak-hak atas tanah. Hal

dalam kehidupan manusia.Fungsi tanah

ini tentunya tidak terlepas dari koordinasi

sebagai

(Integrative

yang dilakukan antara pemerintah desa

factor) bagi hubungan kemasyarakatan,

dengan Badan Pertanahan Nasional. Badan

sebagai sarana pemersatu dan sebagai

Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga

media

hidup

pemerintah non kementrian yang berada di

masyarakat

bawah dan bertanggung jawab kepada

tersebut. Begitu pentingnya tanah bagi

Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Sesuai

kehidupan manusia, maka manusia selalu

dengan Perpres No.63 Tahun 2013 BPN

berusaha untuk memiliki dan menguasai

memiliki

tanah. Kadangkala penguasaan terhadap

pemerintahan di bidang pertanahan secara

tanah sering dilakukan dengan cara yang

nasional, regional dan sektoral sesuai

bertentangan dengan peraturan perundang-

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang tanah.

undangan.

"media"

pengikat

pemenuh

(Economic

kebutuhan

factor)

bagi

tugas

melaksanakan

tugas

Tanah dalam pengertian yuridis adalah

Tanah hak milik adat menjadi ikon

permukaan bumi.Pengertian tanah sebagai

penting atau biasa dikatakan menjadi pusat

mana

Peraturan

perhatian di era sekarang ini, dikarenakan

Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997 tentang

masih banyak masyarakat yang belum

pendaftaran tanah adalah meliputi bagian

peduli dengan tanah adat yang berada di

permukaan bumi yang merupakan satuan

sekitar tempat tinggal mereka sehingga

bidang yang terbatas dan merupakan objek

banyak pihak-pihak asing yang berusaha

dari pendaftaran tanah. Tanah dalam tulisan

ingin menguasainya. Tanah adat adalah hak

ini adalah permukaan bumi yang terbatas

atas tanah dari masyarakat hukum adat yang

dan merupakan objek pendaftaran tanah

belum pernah didaftarkan,yang dibeberapa

yang mana tujuan akhir dari pendaftaran

wilayah

tanah tersebut adalah untuk mendapatkan

berbagai nama salahsatunya yaitu tanah

kepastian hukum dengan diterbitkannya

ulayat. Tanah ulayat yaitu tanah yang di

sertifikat hak atas tanah.

atasnya terdapat hak ulayat dari suatu

yang

diatur

dalam

di

Indonesia

dikenal

dengan

Berdasarkan uraian tersebut diatas,

masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat

tanah bagi rakyat Indonesia merupakan

adalah kewenangan yang menurut hukum

suatu hal penting, karena semua aktifitas

adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat 2

F. FADRY SAULUS, E42011025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


atas wilayah tertentu yang merupakan

pendaftaran tanah hak milik adat kepada

limgkungan warganya, dimana kewenangan

BPN sehingga tanah milik masyarakat adat

ini memperbolehkan masyarakat untuk

memperolehjaminan

mengambil manfaat dari sumber daya alam,

kepastian hukum yang jelas. Terdaftarnya

termasuk tanah, dalam wilayah tersebut

seluruh tanah milik adat yang ada di

bagi kelangsungan hidupnya.

Kabupaten

Demi menjaga keutuhan tanah hak milik

adat

maka

perlu

diadakannya

dan

Sanggau

memiliki

diharapkan

dapat

menjadi pendorong majunya pembanguna daerah di Kabupaten Sanggau.

pendaftaran tanah hak milik adat kepada

Berdasarkan data yang diperoleh di

BPN. Pendaftaran tanah itu perlu dilakukan

bagian

karena tanah yang telah terdaftar akan

Mawang (Sekdes), ada tiga wilayah tanah

mendapat sertifikat atau surat rekomendasi

hak milik adat di Desa Sei Mawang yaitu

dari Bupati atas kepastian kepemilikan

Tanah Adat Tembawang Ompuk Sanjan,

tanah, memperoleh perlindungan hukum,

Tanah Adat Dori Tunggal dan Tanah Adat

dan menjaga tanah adat dari penguasaan

Sei Mawang. Salah satu tanah tersebut

pihak-pihak

(perusahaan/

sudah didaftarkan kepada BPN Kabupaten

perkebunan) atau pengakuan atas tanah

Sanggau yaitu tanah adat Tembawang

yang tidak jelas. Oleh karena itu dengan

Ompuk Sanjan, namun sampai saat ini

terdaftarnya tanah milik adat maka secara

belum ada dikeluarkannya Sertifikat atas

tidak

hak

asing

langsung

memiliki

tanah

perlindungan

tersebut

kepemilikan

Kantor

tanah

Desa

adat

Sei

tersebut.

kepastian

Berdasarkan fenomena tersebut penulis

hukum. Masyarakat adat Dusun Sanjan

menemukan bahwa hal tersebut disebabkan

memiliki hak untuk mendaftarkan tanah hak

kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi

milik adatnya kepada pemerintah desa dan

dalam pendaftaran tanah hak milik adat,

BPN.Pendaftaran tanah ini dapat diwakili

seprti penerbitan sertifikat hak tanah adat

oleh pengurus kampung yang dalam hal ini

yang sampai saat ini belum terlaksanakan.

adalah Temenggung, Kepala Dusun (kadus)

Data tanah adat yang sudah didaftarkan

atau Kepala Adat.

namun belum diterbitkannya sertifikat yaitu

Seiring

perkembangan

Tanah Adat Tembawang Ompuk Sanjan,

jaman serta tuntutan di era globalisasi

yang memiliki Luas 237,71 Ha. Tanah Adat

sekarang

ini,

Kabupaten

Dori Tunggal dan Tanah Adat Sei Mawang

Sanggau

telah

berkerjasama

belum terdaftar di BPN dan Bagian

melakukan pendataan untuk meningkatkan

Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten

partisifasi

dengan

dan

telah

Sekretariat

pemerintah berupaya

masyarakat

dalam

hal 3



Sanggau, namun masih dalam proses

masyarakat, tetapi sampai saat ini belum

pendataan.

ada tindak lanjut atau respon yang diberikan

Peneliti juga menemukan kurangnya sosialisasi

kepada

masyarakat

pentingnya

sertifikat,

pelaksanaan

dalam

dan

proses

akan

lambatnya pendaftaran

dari kecamatan ataupun pemerintahdesa, begitu pula tidak adanya tanggapan dari BPN

Kabupaten

Sanggau.

Kurangnya

koordinasi tersebut mengakibatkan tidak

tanah hak milik adat yang mana disebabkan

terlaksanakannya

oleh

efektif.

kepada masyarakat tentang pendaftaran

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang

tanah hak milik adat dan tidak berlanjutnya

dikemukakan

Bagian

proses pendaftaraan tanah yang sudah

Sanggau,

dilaksanakan, sehingga sampai saat ini

Burhanuddin, SH,MH. Beliau mengatakan

masih kurangnya pengetahuan masyarakat

bahwapendaftaran tanah hak milik adat di

tentang mekanisme pendaftaran tanah hak

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

milik adat dan pentingnya tanah hak milik

masih belum berjalan dengan efektif.Hal itu

adat didaftarkan.

koordinasi

yang

oleh

PertanahanSetda

terjadi

kurang

Kepala

Kabupaten

karenakurangnya

kerjasama

Sesuai

kegiatan

dengan

sosialisasi

permasalahan,

Pemerintah Kabupaten Sanggau, baik dari

fenomena, dan data yang telah diuraikan,

pihak Desa, Kecamatan, Bagian Pertanahan

peneliti menemukan bahwa pendaftaran

di Setda Kabupaten Sanggau dan BPN

tanah adat belum berjalan dengan baik

Kabupaten

proses

karena kurang optimalnya pelaksanaan

pendaftaran tanah hak milik adat, dan

koordinasi antar pimpinan. Kondisi yang

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

demikian membuat peneliti tertarik untuk

tentang prosedur/mekanisme pendaftaran

melakukan

tanah milik adat untuk meningkatkan minat

“Koordinasi Dalam Pendaftaran Tanah

masyarakat agar mendaftarkan tanah adat

Hak Milik Adat di Desa Sungai Mawang

tersebut kepada BPN.

Kecamatan

Sanggau

dalam

Hal tersebut yang menyebabkan

penelitian

Kapuas

dengan

judul

Kabupaten

Sanggau”.

kurang lancarnya proses pendaftaran tanah hak milik adat sehingga masih banyak

2. Fokus penelitian:

ditemukan bidang-bidang tanah hak milik

Berdasarkan latar belakang yang

adat yang belum terdaftar. Sebelumnya

telah dipaparkan di atas penulis membatasi

Bagian

Kabupaten

masalah dalam penelitian ini pada kurang

Sanggau telah menyurati setiap kecamatan

optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam

untuk

proses pendaftaran tanah hak milik adat,

Pertanahan

melakukan

Setda

sosialisasi

kepada



dengan tujuan untuk membantu pemerintah

Kecamatan

dalam

Sanggau.

merealisasikan

program

kerja

pendaftaran tanah milik adat di Desa Sungai

b. Untuk

Kapuas

mengetahui

Kabupaten

sejauh

mana

Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten

pemahaman petugas atas tugas dan

Sanggau.

tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan dalampendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai Mawang

3. Rumusan Permasalahan :

yang

Berdasarkan latar belakang masalah

Kecamatan

telah

Sanggau.

diuraikan

di

atas,

maka

perumusan masalah dalam penelitian ini

c.

yaitu : a.

Kapuas

Kabupaten

Untuk mengetahui tanggung jawab dan keputusan yang diambil oleh pimpinan

Bagaimana

komunikasi

yang

atas tugas yang diberikan kepada

dilaksanakan antar pihak-pihak yang

bawahan dalampendaftaran tanah hak

terkait dalam pendaftaran tanah hak

milik adat di Desa Sungai Mawang

milik adat di Desa Sungai Mawang

Kecamatan

Kecamatan

Sanggau.

Kapuas

Kabupaten

Kapuas

Kabupaten

Sanggau ?. b.

Bagaimana pemahaman petugas atas tugas

dan

diberikan

tanggung oleh

jawab

pimpinan

yang dalam

pendaftaran tanah hak milik adat di Desa

Sungai

Mawang

5. Manfaat Penelitian : Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a.

Kecamatan

Dapat memberikan manfaat akademis

Kapuas Kabupaten Sanggau ?. c.

Bagaimana

tanggung

jawab

Manfaat Teoritis

didalam bentuk tukar pendapat/tukar dan

pikiran agar dapat memperkembangkan

pengambilan keputusan oleh pimpinan

ilmu pemerintahan pada umumnya dan

atas tugas yang dilimpahkan kepada

untuk bagianpertanahandan BPN serta

bawahan ?.

meningkatkan

koordinasi

antara

petugas dalam proses pendaftaran tanah hak milik adat.

4. Tujuan Penelitian : Tujuan penelitian ini adalah : a.

Dari hasil penelian ini diharapkan

Untuk mengetahui komunikasi yang

dapat menjadi bahan bagi peneliti

dilaksanakan antar pihak-pihak yang

selanjutnya.

terkaitdalampendaftaran

tanah

hak

b.

Manfaat Praktis

milik adat di Desa Sungai Mawang 5 F. FADRY SAULUS, E42011025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


c.

Memberikan informasi dan menambah

terpisah

wawasan kepada masyarakat tentang

organisasi secara efisien

proses pendaftaran tanah milik adat

d.

e.

untuk

mencapai

sasaran

b. Menurut George R. Terry (dalam Inu

yang berkualitas dan pentingnya tanah

Kencana,

milik adat terdaftar agar mendapatkan

penyerasian yang teratur usaha-usaha

kepastian dan perlindungan hukum

untuk menyiapkan jumlah yang cocok

yang ada di daerah tersebut.

menurut

Sebagai masukan bagi pemerintah dan

pengarahan

masyarakat dalam menjalankan proses

menghasilkan

pendaftaran tanah hak milik adat.

harmonis dan terpadu menuju sasaran

Memberikan

kepada

yang telah ditentukan. Jadi menurut

pembaca tentang koordinasi dalam

Terry koordinasi harus pula memuat

proses pendaftaran tanah hak milik adat

keserasian

yang ada di Desa Sungai Mawang

keterpaduan serta sasaran yang sama

Kecamatan

yang telah ditetapkan.

informasi

Kapuas

Kabupaten

Sanggau.

2011),

Koordinasi

mestinya,

adalah

waktu

pelaksanaan

dan hingga

tindakan-tindakan

atau

keharmonisan,

c. Menurut James D. Moony (dalam Inu Kencana, susunan

B. KERANGKA

TEORI

DAN

2011) yang

teratur

adalah

dari

usaha

kelompok, untuk menciptakan kesatuan tindakan

METODOLOGI

koordinasi

dalam

mengejar

tujuan

bersama. 1.

Berlandaskan

Kerangka Teori Berkaitan

dengan

pembahasan

dari

beberapa

pendapat para ahli di atas dapat dilihat

koordinasi yang efektif berikut berdasarkan

bahwa

teori manajemen, beberapa konsep tentang

pemaduan tujuan yang disusun secara

koordinasi menurut para ahli adalah sebagai

teratur

berikut :

pergerakan atau tindakan, sehingga di

a. Menurut James A.F. Stoner and Charles

dalam suatu organisasi meskipun di dalam

Wankel

(dalam

Koordinasi

Moekojat, adalah

koordinasi

serta

1994),

bidang

yang

proses

mendukung

mencakup

mensinergikan

berbeda agar

masih tercipta

tentang

suatu

saling suatu

menyangkutkan dan memadukan tujuan-

keharmonisan, keserasian dan keterpaduan

tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-

dalam mencapai sasaran yang menjadi

unit (bagian-bagian atau bidang-bidang

tujuan bersama.

fungsional)

suatu

organisasi

yang 6



Menurut Handoko (2003) dalam organisasi

diadakan pemilahan bagian-bagian tugas

ada

dan membagi baginya kepada sejumlah

tiga

pendekatan

untuk

mencapai

koordinasi yang efektif, yaitu :

orang.

1.

dispesialisasikan seperti itu memungkinkan

Komunikasi yang efektif. Koordinasi dan komunikasi adalah

orang

Pembagian

pekerjaan

mempelajari

yang

keterampilan

dan

sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan,

menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

karena komunikasi sejumlah unit dalam

3.

organisasi

akan

dapat

Pendelegasian wewenang.

dikoordinasikan

Pendelegasian proses

ditentukan

komunikasi.

mentransfer wewenang dan tanggung jawab

Komunikasi merupakan salah satu dari

kepada bawahan-bawahannya dalam hirarki

sekian banyak kebutuhan manusia dalam

organisasi atau hak formal dan legitimasi

menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam

dari seorang pimpinan untuk membuat

organisasi

keputusan, mengeluarkan perintah, dan

adanya

komunikasi

sangat

penting

seorang

pimpinan

adalah

berdasarkan rentang dimana sebagian besar oleh

bagi

wewenang

karena dengan komunikasi partisipasi antar

mengalokasikan

pimpinan akan semakin tinggi. Dengan

mencapai hasil yang diinginkan organisasi.

demikian komunikasi merupakan hubungan

Pendelegasian wewenang diperlukan untuk

antara komunikator dengan komunikan

memperlancar

kegiatan

manajemen

dimana

organisasi

mendorong

tercapainya

keduanya

mempunyai

peranan

dalam menciptakan komunikasi. 2.

dan

sumber

daya

untuk

untuk

keputusan yang lebih baik.

Pembagian kerja yang jelas.

Penjelasan singkat pengertian tanah

Pembagian kerja adalah perincian

adat

menurut

Budi

Harsono

(dalam

tugas dan pekerjaan agar setiap individu

Djambatan, 1991). Tanah “Bekas Hak

dalam organisasi bertanggung jawab untuk

Milik

melaksanakan sekumpulan kegiatan yang

populernya adalah Tanah Girik atau hak

terbatas.

kerja

ulayat, berasal dari tanah adat atau tanah-

menyebabkan kenaikan efektifitas secara

tanah lain yang belum dikonversi menjadi

dramatis, karena tidak semuanya secara

salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak

fisik mampu melaksanakan keseluruhan

Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau

aktifitas dalam tugas-tugas yang paling

Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan

rumit

atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan

dan

Jadi

tidak

pembagian

semuanya

memiliki

Adat”

yang

Sebutannya

menurut

bisa

istilah

keterampilan dalam menggunakan alat ukur

setempat,

bermacam-

tanah yang diperlukan untuk melaksanakan

macam: girik, petok, rincik, ketitir dan lain

berbagai tugas. Oleh karena itu perlu

sebagainya, setelah terdaftarkan disebutlah 7



tanah milik adat. Tanah Milik Adat adalah

2.

Metode Penelitian

hak atas tanah dari masyarakat hukum adat

Penelitian ini menggunakan jenis

yang belum pernah didaftarkan, yang

penelitian deskriptif Kualitatif.Penelitian

dibeberapa wilayah di Indonesia dikenal

deskriptif kualitatif adalahpenelitian yang

dengan berbagai nama salahsatunya yaitu

bermaksud untuk menggambarkan situasi

hak ulayat. Hak Ulayat adalah hak dari

tertentu,

suatu

atas

fenomena dan proses yang berlangsung

yang

dalam masyarakat, penelitian ini berusaha

kepada

untuk mengembangkan serta mengum-

masyarakat

lingkungan

hukum

adat

tanah

wilayahnya

memberi

wewenang

tertentu

penguasa

adat

memimpin

untuk

mengatur

penggunaan

tanah

Menurut

(dalam

pandangan,

pulkan fakta yang ada di lapangan dan

wilayah

untuk mengembangkan konsep, namun tidak bertujuan untuk menguji suatu teori. (

Pendaftaran

A.P

prilaku,

dan

masyarakat hukum adat tersebut. Pengertian

sikap,

tanah

Moleong 2010: 6 ). Dengan menggunakan

Soetomo.SH,

penelitian deskriptif ini peneliti berusaha

1986:83), pendaftaran tanah adalah “suatu

mendeskripsikan

proses tata usaha dan tata cara untuk

secara mendalam tentang koordinasi antar

mencapai

sah

pimpinan dalam proses pendaftaran tanah

tentang hak atas tanah”.Pendaftaran tanah

hak milik adat di Desa Sungai Mawang

ini harus dilakukan karena dengan adanya

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

kepastian

hukum

yang

pendaftaran tanah, suatu bidang tanah

Menurut

dan

mengungkapkan

Moleong

(2010:

6),

barulah dapat dijamin tentang hak-hak dari

penelitian kualitatif adalah penelitian yang

pada

kepemilikan

bermaksud untuk memahami fenomena

Nomor

tentang apa yang dialami oleh subjek

seseorang

tanah.Peraturan Tahun

1997

diatas

Pemerintah

menentukan

24

bahwa

penelitian

misalnya

perilaku,

persepsi,

pendaftaran tanah itu diselenggarakan untuk

motivasi, tindakan dan lain-lain, secara

memberikan jaminan kepastian hukum

holistik dan dengan cara deskripsi dalam

dibidang

sistem

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

publikasinya. Pasal 32 ayat (1) Peraturan

konteks khusus yang alamiah dan dengan

Pemerintah

memanfaatkan berbagai metode alamiah.

pertanahan

Nomor

dengan

24

Tahun

1997

menyebutkan sertifikat diterbitkan untuk

Teknik

Pengumpulan teknik

Data

kepentingan pemegang hak atas tanah yang

menggunakan

bersangkutan sesuai dengan data fisik yang

dokumentasi, dan observasi. Ketiga teknik

ada dalam surat ukur dan data yuridis yang

tersebut

telah didaftarkan dalam buku tanah.

mendapatkan

digunakan data

wawancara,

agar primer

peneliti dan

data 8



sekunder,menjaring data dan informasi dari

ini adalah bekaitan

informan

erat

dalam proses pendaftaran tanah hak milik

masalah

adat di Desa Sungai Mawang yang dimulai

penelitian,memperoleh data atau informasi

dari usulan pendaftaran tanah hak milik

yang

cara

adat oleh masyarakat kepada Kepala Desa

mengumpulkan dokumen atau rekaman

yang kemudian Pemerintah Desa meminta

yang dapat berupa dokumen pribadi atau

persetujuan kepada Camat sehingga tanah

dokumen resmi, foto-foto atau gambar.

tersebut bisa didaftarkan kepada BPN untuk

tentang

hubungannya

hal-hal

yang

dengan

diperlukan

dengan

Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data, peneliti

dengan koordinasi

mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati

menggunakan

atas kepastian kepemilikan tanah, yang

triangulasi.

mana sebelumnya dari BPN belum ada

Triangulasi adalah teknik pengumpulan

tindak lanjut kepada Bagian Pertanahan

data yang bersifat menggabungkan dari

Setda

berbagai teknik pengumpulan data dan

rekomendasi dari Bupati serta apa saja yang

sumber data yang telah ada. Bila peneliti

menjadi penyebab timbulnya fenomena-

melakukan

pengumpulan

triangulasi,

maka

teknik

triangulasi

yaitu

untuk

mendapatkan

surat

data

dengan

fenomena tersebut sebagai dampak dari

sebenarnya

peneliti

proses pendaftaran tanah hak milik adat.

sekaligus

Pada bab ini juga akan melihat sejauh mana

menguji kredibilitas data yaitu mengecek

koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah

kredibilitas data dengan berbagai teknik

Desa kepada Kecamatan dan BPN.

mengumpulkan

pengumpulan

data

data

dan

yang

berbagai

data

sumber data.

2.

Pembahasan a. Koordinasi yang Efektif 1). Komunikasi yang Efektif

C. HASIL

PENELITIAN

Dari

DAN

keseluruhan

PEMBAHASAN

hasil dapat

wawancara

secara

diketahui

bahwa

komunikasi dalam koordinasi pendaftaran tanah hak milik adat di Desa Sungai

1. Hasil Penelitian Pada

penelitian

ini,

peneliti

Mawang bisa dikatakan belum berjalan

memfokuskan pada masalah yang berkaitan

dengan

dengan koordinasi antar Pemerintah Desa

menciptakan koordinasi yang baik maka

Sungai

Kecamatan

perlu didukung dengan adanya komunikasi

Kapuas, dan BPN Kabupaten Sanggau.

yang efektif. Komunikasi yang efektif

Adapun yang akan peneliti bahas pada bab

dimaksud adalah melakukan komunikasi

Mawang

dengan

efektif.

Jika

dilihat

untuk



terus

menerus

menyelesaikan

sosialisasi kepada masyarakat yang belum

masalah. Akan tetapi dari hasil wawancara

bisa terlaksanakan. Apabila dari setiap

keseluruhan di atas belum menunjukan

pihak bertanggungjawab akan tugasnya,

adanya komunikasi secara terus menerus

maka

yang dilakukan dari pihak Desa kepada

diselesaikan dengan baik, dimulai dari

BPN

Kecamatan

masing-masing pihak mengoreksi yang

begitujuga sebaliknya dari BPN ke Desa

mana menjadi tugas yang dilaksanakan dan

dan

Apabila

tanggungjawab atas yang dilaksanakan.

komunikasi ini dilakukan terus-menerus

Selain itu jika masing-masing pihak sudah

maka

atau

untuk

pun

Kecamatan

kepada

ke

Desa.

kendala-kendala

dilapangan

baik

itu

kendala-kendala

yang

ada

bisa

yang

terjadi

memahami tugas dan tanggungjawabnya

dalam

proses

maka

koordinasi

yang

efektif

bisa

pendaftaran tanah hak milik adat ataupun

dilaksanakan secara lebih optimal, sehingga

untuk melakukan sosialisasi akan bisa

tidak ada lagi kendala-kendala yang terjadi

terselesaikan dan dilaksanakan.

berulang-ulang.

Pembagian

tugas

dan

pemahaman atas tugas menjadi hal yang 2).Pembagian Kerja yang Jelas Berdasarkan keseluruhan

bahwa

hasil untuk

wawancara

sangat

penting

demi

menciptakan

koordinasi yang optimal.

mencapai

koordinasi yang optimal sangat penting

3). Pendelegasian Wewenang

dilakukannya pembagian kerja yang jelas

Dari beberapa hasil wawancara

agar setiap individu dalam organisasi

tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas

bertanggung jawab untuk melaksanakan

lapangan

sekumpulan kegiatan yang terbatas. Namun

diperintahkan oleh atasan tetapi karena

dari hasil wawancara yang telah diuraikan

kurangnya pemahaman atas tugas yang

bisa dikatakan bahwa pembagian kerja

diberikan dan kurang adanya tanggung

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam

jawab pimpinan yang menyebabkan proses

proses pendaftaraa tanah sudah jelas, Akan

pendaftaran tanah hak milik adat tidak bisa

tetapi kurangnya pemahaman dari pihak

dilanjutkan dan kegiatan sosialisasi tidak

desa atas tugasnya dan tidak adanya

bisa dilaksanakan. Sesuai hasil wawancara

tanggung

terhadap

dilapangan dapat diketahui bahwa seharus

tugasnya, hal ini lah yang menjadi kendala

pimpinan lebih memahami tugas yang akan

dalam menyelesaikan masalah baik itu

dilaksanakan dan kepada siapa seharusnya


pekerjaan itu diposisikan.

jawab

pimpinan

sudah

melakukan

apa

yang

belum bisa dilanjutkan ataupun melakukan 10 F. FADRY SAULUS, E42011025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerja Sama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Berdasarkan

pengakuan

dan

peneliti dengan narasumber belum

pendapat dari hasil wancara di atas bisaa

menunjukan adanya komunikasi secara

dikatakan pendelegasian wewenang untuk

terus menerus yang dilakukan, baik itu

menciptakan koordinasi yang optimal bisa

dari Desa kepada BPN dan Kecamatan

dikatakan belum baik karena kurangnya

begitu juga sebalik dari BPN kepada

pemahaman atas tugas yang dilimpahkan.

Desa dan Kecamatan.

Apa bila ada rasa tanggung jawab yang

2.

Koordinasi dalam proses pendaftaran

sepenuhnya dari pimpinan atas tugas yang

tanah hak milik adat dan kegiatan

dilimpahkan dan tanggungjawab bawahan

sosialisai kepada masyarakat tentang

atas

pendaftaran tanah di Desa Sungai

tugas

yang

diperintahkan

maka

hambatan-hambatan tersebut bisa dihindari.

Mawang

Kecamatan

Kapuas

Sanggau

indicator

Kabupaten

pembagian kerja yang jelas ini sudah cukup

D. KESIMPULAN DAN SARAN

baik

maksimal.

sudah

Dikatakan

cukup

cukup

baik

karena dari pihak BPN, Kecamatan dan

a) Kesimpulan Berdasarkan

atau

berbagai

data

dan

Desa

sudah

memiliki

tugas

dan

analisis yang dideskripsikan menggunakan

kewenangan yang jelas terkait proses

teori Handoko yang difokuskan komunikasi

pendaftaran tanah hak milik adat.

yang efektif, pembagian tugas yang jelas

Namun,

dan pendelegasian wewenang, maka hasil

peneliti dengan narasumber kurangnya

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai

pemahaman dari

berikut:

tugasnya dan tidak adanya tanggung

1.

Pada

koordinasi

dalam

berdasarkan

wawancara

pihak desa atas

proses

jawab pimpinan terhadap tugasnya. Hal

pendaftaran tanah hak milik adat dan

ini berarti pihak-pihak yang terkait

kegiatan sosialisai kepada masyarakat

sudah

tentang pendaftaran tanah di Desa

pembagian tugas sudah jelas dengan

Sungai Mawang Kecamatan Kapuas

memiliki tugas dan tanggung jawabnya

Kabupaten

masing-masing.

Sanggau

indikator

komunikasi ini belum baik atau belum

3.

cukup

baik

karena

dalam

Koordinasi dalam proses pendaftaran

efektif. Dikatakan belum baik karena

tanah hak milik adat di Desa Sungai

komunikasi yang dilakukan oleh pihak-

Mawang

pihak

Kabupaten

yang terkait

tidak berjalan

terusmenerus. Dari hasil wawancara

Kecamatan

Kapuas

Sanggau

indikator

pendelegasian wewenang ini belum 11



baik atau belum efektif. Dikatakan hal

dalam proses pendaftaran tanah hak

ini belum baik, karena menurut para

milik adat untuk saling berkomunikasi.

pengakuan

telah

Kemudian petugas saling mendukung

diuraikan di atas bahwa kurangnya

untuk penyelesaian pendaftaran tanah

pemehaman

tanggungjawab

hak milik adat dan kegitan sosialisai.

pimpinan ataupun bawahan atas tugas

Hal ini dikarenakan apabila antar

yang

petugas saling berkomunikasi maka

narasumber

dan

dilimpahkan.

yang

Hal

ini

juga

disampaikan oleh narasumber dari

proses

pihak-pihak

terlaksanakan dan tanah hak milik adat

yang

lainnya

bahwa

pendaftaran

dapat

adanya pelimpahan wewenang kepada

yang

pihak yang kurang tepat atau bisa

rekomendasi

dikatakan lempar tugas, yang mana

memerlukan waktu yang tidak lama.

tugas tersebut seharusnya dikerjakan oleh

pihak

yang

lebih

2.

terdaftar

tanah

memperoleh

dari

Bupati

surat dengan

Pada tahap pembagian kerja yang jelas, sebaiknya pihak BPN mengevaluasi

bertanggungjawab tetapi dilimpahkan

yang

kepada pihak yang lainnya yang mana

tanggungjawabnya

pada

pendaftaran tanah hak milik adat dan

sebelumnya

tidak

seperti

mana

tugas

dalam

proses

pihak

ini bahwa kegiatan koordinasi dalam

kepada


memahami tugasnya. Kemudian pihak

belum berjalan dengan efektif.

Desa perlu melakukan usulan kepada

petugas

terkait

Desa

pelatihan

agar

keberlanjutan

lebih

proses

pendaftaran tanah hak milik adat yang

b) Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian

memberikan

dan

demikian. Berdasarkan hasil penelitian

BPN

BPN

menjadi

ini,

peneliti

menyampaikan

telah didaftarkan. Hal ini jika dilakukan oleh

masing-masing yang

pihak

maka

efektif

bisa

saran-saran bagi Pemerintahan Desa Sungai

koordinasi

Mawang pihak Kecamatan Kapuas dan

dilaksanakan secara lebih optimal,

BPN Kabupaten Sanggau, agar semakin

sehingga

baik dalam meningkatkan koordinasi terkait

kendala yang terjadi berulang-ulang

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.

dan

Adapun saran yang dapat peneliti berikan

pendaftaran seluruh tanah hak milik

yaitu:

adat

1.

Pada tahap komunikasi yang efektif,

Mawang dan Kabupaten Sanggau pada

sebaiknya para petugas khususnya

umumnya.

tidak

dapat

ada

lagi

terselesaikannya

khususnya

di

Desa

kendala-

proses

Sungai



3.

Pada tahap pendelegasian wewenang, sebaiknya pimpinan lebih memahami tugas yang akan dilaksanakan dan kepada siapa seharusnya pekerjaan itu diposisikan,

agar

petugas

yang

diperintahkan dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif,

sehingga

tidak

terjadinya

pelimpahan tugas dan tanggungjawab kepada pihak yang tidak tepat. Hal ini jika dilakukan oleh masing-masing pihak maka koordinasi yang efektif bisa

dilaksanakan

dengan

optimal

sehingga bisa dikeluarkannya surat rekomendasi terkait tanah hak milik adat

yang

terlaksanakannya

didaftarkan sosialisai

dan

Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat. Handayaningrat, Soewarno. 1992. Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : Haji Masagung. Kencana, Inu. 2011. Koordinasi pimpinan. Bandung : Alfabeta

dan

Lembaga Administrasi Negara. 2008. Koordinasi dan Hubungan Kerja. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Moekijat. 1994. Koordinasi (suatu tinjauan teoritis). Bandung : Mandar Maju. Moleog, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. 1985. Sendi-Sendi Hukum Agraria. Cet-2. Jakarta : Ghalia Indonesia.

kepada

masyarakat terkait pendaftaran tanah.

Rufinus, Jambi, Yohanes pong, Loteus, Jono, H. Harjo, Elias. 2011. Kearifan Lokal Masyarakat Sanjan Dalam Mengelola Hutan Adat Tomawankng Ompu. Pontianak.

E. REFERENSI

1.

Sumber Literatur :

Djambatan. 1991. Hak Atas Tanah dan Tanah Ulayat. Surabaya : PT. Usaha Grafik Handoko. 2003. Pencapaian koordinasi Efektif. Bandung : PT. Gemilang Harsono, Boedi. 1991. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan. Hermayulis. 1999. Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem

Soetomo, SH. 1986. Politik dan Administrasi Agraria. Surabaya : Usaha Nasional. Soimin, Sudaryo. 1993. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta : Sinar Grafika. Sugiyono.2013.Metode Kuantitatif, Kualitatif D.Bandung: Alfabeta.

Penelitian dan R &

----------.2009.Memahami Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Penelitian

----------.2005 Memahami Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Penelitian



Satori, Djam’an. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Wahid, Muchtar. 2005. Analisis Deskriptif Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Sinopsis Disertasi Pengukuhan Gelar Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar.

2.

http://www.bing.com/search?q=Tanah+%E 2%80%9CBekas+Hak+Milik+Adat%=MO ZI&form=MOZLBR. Diakses Tanggal 24 September 2014. http://nti0402.wordpress.com/2010/01/01/k oordinasi-yang-efektif-dalam-organisasi/

Literatur Peraturan Perundangundangan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang – Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.

Skripsi/Dokumen

Rikky. 2013. Koordinasi Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Singkawang. (Skripsi). Pontianak : Universitas Tanjungpura. Padagi, Listiana. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Dalam Melaksanakan Kewenangan Otonomi Desa di Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang. (Skripsi). Pontianak : Universitas Tanjungpura. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN 2014. Profil Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 2014. 4.

Rajukan Elektronik

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat. Diakses tanggal 10 Oktober 2014 http://monenggue.blogspot.com/2012/10/ta nah-adat.html. Diakses tanggal 10 Oktober 2014


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

\

PENGELOLA JURNAL MAHASISW A Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124 Homepage : ht1p:lljmnaImahasiswa.fisip.untan.ac.id Email:[email protected]

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHIPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap

: F. Fadry Saulus

NIM I Peri ode lulus

: E42011025/2015

Fakultas I Jumsan

: F1SIP I ILMU ADMINISTRASI

Email address IHP

: [email protected]

082250400865

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Admiuistrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak BebasRoyalti Non-Eksklusif iNon-Exlustve Royalti-Free Right) atas karya ilmiah say a yang berjudul : KOORDINASI

DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif lID, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medialformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain: [::J fulltext .

q;zr content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku. Untuk kepentiugan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

nama

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di :Pontianak Pada Tang al : (JIfDesember20 15

KORDINASI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Recommend Documents