BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA SERTIPIKAT GANDA

37

BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA SERTIPIKAT GANDA

A. Pengertian Sengketa Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu : “ Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

37

Universitas Sumatera Utara

38

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah : “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.”47 Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :48 Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Kemudian sebagaimana defenisi sengketa diatas terdapat beberapa bentuk sengketa yang sering dijumpai yakni : 1. Sengketa dibidang Ekonomi 2. Sengketa dibidang Pajak 3. Sengketa dibidang Internasional 4. Sengketa dibidang Pertanahan

47 Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, (Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005), halaman 8. 48 Ali. Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), halaman 14.


39

Sebagaimana bentuk-bentuk sengketa yang dipaparkan diatas maka yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah sengketa dibidang pertanahan. Sengketa dibidang pertanahan dapat didefenisikan menurut Irawan Surojo yakni :49 Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Edi Prajoto juga mengatakan bahwa :50 Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak obyek tanah antara satu atau beberapa obyek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam bidang pertanahan ada dikenal sengketa sertipikat ganda dimana pada satu obyek tanah diterbitkan dua sertipikat, dimana hal ini dapat mengakibatkan akibat hukum. Sengketa sertipikat ganda adalah bentuk kesalahan administratif oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) dalam hal melakukan pendataan/

49 Irawan Soerodjo, Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya : Arkola, 2003), halaman 12. 50 Edi Prajoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional, (Bandung : CV. Utomo, 2006), halaman 21.


40

pendaftaran tanah pada satu obyek tanah yang mengakibatkan terjadinya penerbitan sertipikat tanah yang bertindih sebagian atau keseluruhan tanah milik orang lain. Adapun beberapa tipologi sengketa dibidang pertanahan yang marak menjadi perhatian dewasa ini adalah :51 1. Pendudukan tanah perkebunan atau non perkebunan atau tanah kehutanan dan atau tanah aset Negara/Pemerintah, yang dianggap tanah terlantar. 2. Tuntutan pengembalian tanah atas dasar ganti rugi yang belum selesai, mengenai tanah-tanah perkebunan, non perkebunan, tanah bekas tanah partikelir, bekas tanah hak barat, tanah kelebihan maksimum dan pengakuan hak ulayat. 3. Tumpang tindih status tanah atas dasar klaim bekas eigendom, tanah milik adat dengan bukti girik, dan atau Verponding Indonesia, tanah obyek landreform dan lain-lain. 4. Tumpang tindih putusan pengadilan mengenai sengketa tanah. Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan

51

Dust Ningky, Aspek Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusuhan Di Kec. Sirimau Kota Ambon, http://ppsgmmi.blogspot.com/2008/05/skripsi.html, tanggal 10 Januari 2011.


41

peraturan yang berlaku.52 Sifat permasalahan dari suatu sengketa ada beberapa macam:53 1. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya. 2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak. 3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar. 4. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis). Jadi dilihat dari substansinya, maka sengketa pertanahan meliputi pokok persoalan yang berkaitan dengan : 1. Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah. 2. Keabsahan suatu hak atas tanah. 3. Prosedur pemberian hak atas tanah. 4. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya. B. Sertipikat Hak Atas Tanah 1. Pengertian Sertipikat Tanah Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dimaksud sertipikat adalah : 52

Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, (Bandung : Mandar Maju, 1991), halaman 22. 53 Ibid, halaman 23.


42

“Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya (Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Menurut Ali Achmad Chomsah, yang dimaksud dengan sertipikat adalah :54 “Surat tanda bukti hak yang terdiri salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.” Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian (Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah (pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Sertipikat diberikan bagi tanah-tanah yang sudah ada surat ukurnya ataupun tanah-tanah yang sudah diselenggarakan Pengukuran Desa demi Desa, karenanya sertipikat merupakan pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyek ilmu hak atas tanah. Menurut Bachtiar Effendie, sertipikat tanah adalah : 54

Ali Achmad Chomzah (b), Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat Dan Permasalahannya, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002), halaman 122.


43

“Salinan dari buku tanah dan salinan dari surat ukur yang keduanya kemudian dijilid menjadi satu serta diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara.” 55 Mengenai jenis sertipikat Ali Achmad Chomsah berpendapat bahwa sampai saat ini ada 3 jenis sertipikat, yaitu :56 1. Sertipikat hak atas tanah yang biasa disebut sertipikat. 2. Sertipikat hak atas tanah yang sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikenal dengan Sertipikat Hypotheek dan Sertipikat Credietverband. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, penyebutan sertipikat hyphoteek dan sertipikat credietverband sudah tidak dipergunakan lagi yang ada penyebutannya adalah Sertipikat Hak Tanggungan saja. 3. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun. 2. Kedudukan Sertipikat Tanah Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa : 1. Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku, apabila data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 2. Dalam hal ada suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 55

Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, (Bandung : Alumni, 1993), halaman 25. 56 Ali Achmad Chomzah (b), ibid, halaman 125.


44

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan atas hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan melakukan penguasaan atau penerbitan sertipikat tersebut. Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA disebutkan bahwa: “pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.” Jadi sertipikat dimaksud berlaku sebagai alat bukti yang kuat, bukan suatu alat bukti yang mutlak dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai keterangan yang benar. Sebagai alat bukti yang kuat maka sertipikat mempunyai manfaat sebagai berikut :57 1. Menjamin kepastian hukum karena dapat melindungi pemilik sertipikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindarkan sengketa dengan pihak lain. 2. Mempermudah usaha memperoleh kredit dengan tanah bersertipikat sebagai jaminan.

57

Maria S.W. Sumardjono (b), Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria, (Yogyakarta: Andi Offset, 1982), halaman 26.


45

3. Dengan adanya surat ukur dalam sertipikat maka luas tanah sudah pasti, sehingga untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan lebih adil. 3. Bentuk-Bentuk Sertipikat Cacat Hukum a. Sertipikat Palsu Sertipikat disebut sertipikat palsu, apabila :58 a. Data pembuatan sertipikat adalah palsu atau dipalsukan. b. Tandatangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dipalsukan. c. Blanko yang dipergunakan untuk membuat sertipikatnya merupakan blanko yang palsu/ bukan blanko yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sebuah sertipikat dinyatakan palsu atau tidak, dapat diketahui dari buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, yaitu bahwa data yang ada pada sertipikat tidak sesuai dengan data yang ada pada buku tanah. Meskipun jumlah sertipikat palsu pada kenyataannya relatif tidak banyak, namun dengan adanya sertipikat palsu dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan tersendiri dalam bidang pertanahan. Umumnya sertipikat palsu ini dibuat terhadap tanah-tanah yang masih kosong dan mempunyai nilai tanah yang cukup tinggi, serta terhadap tanah-tanah yang sertipikatnya masih mempergunakan blanko sertipikat lama.59 Untuk memonitor setiap lembar sertipikat yang telah beredar tidaklah mudah, sehingga masih saja adanya sertipikat palsu meskipun telah ada usaha-usaha

58 59

Ali Achmad Chomzah (b), ibid, halaman 136. Ibid, halaman 137.


46

pencegahannya. Upaya untuk mencegah timbulnya sertipikat palsu ini telah dilakukan dengan:60 1. Blanko sertipikat dicetak sedemikian rupa dengan teknik pencetakan mutakhir sehingga sulit dipalsukan dan di tunjang dengan pengelolaan yang tertib. 2. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan. 3. Upaya-upaya lain untuk mencegah dan mendeteksi sertipikat palsu. Apabila pada suatu ketika Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengetahui adanya sertipikat palsu, sementara pihak Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan bahwa sertipikat yang dimaksud adalah palsu, maka sertipikat yang sebenarnya palsu tersebut, diteliti, kemudian distempel dengan kata-kata : “Sertipikat ini bukan produk Badan Pertanahan Nasional”, dan perlu dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat untuk diadakan penelitian lebih lanjut.61 b. Sertipikat Asli Tapi Palsu Sertipikat asli tetapi palsu, yaitu sertipikat secara formal diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, tetapi surat-surat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan dan penerbitan sertipikat tersebut palsu.62

60

Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA UU No. 5Tahun 1960, (Bandung : Alumni, 1995), halaman 185. 61 Ali Achmad Chomzah, ibid, halaman 138. 62 Ibid, halaman 138.


47

Sertipikat semacam itu tentunya harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku serta ditarik dari peredaran setelah dibuktikan melalui proses di Pengadilan Negeri, bahwa surat keterangan yang merupakan dokumen yang mendasari penerbitan sertipikat tersebut adalah palsu. Termasuk kategori sertipikat asli tetapi palsu, yaitu sertipikat yang diterbitkan ternyata didasari atas bukti-bukti surat keterangan atau dokumen yang kurang/tidak lengkap.63 Upaya untuk mencegah terjadinya sertipikat asli tetapi palsu ini, yaitu dengan meningkatkan kecepatan dan ketelitian aparat yang memproses pembuatan dan penerbitan sertipikat. c. Sertipikat Ganda Sertipikat ganda atas tanah adalah sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akibat adanya kesalahan pendataan pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan pada tanah, sehingga terbitlah sertipikat ganda yang berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagaian tanah milik orang lain. Apabila ditinjau dari pengertian sertipikat itu sendiri maka sertipikat adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundangundangan. Sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum, mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu.

63

Eddy Ruchiyat, ibid, halaman 131.


48

Pada kenyataannya bahwa seseorang atau suatu badan hukum menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang bersangkutan tidak serta merta langsung membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas tanah yang dimaksud. Adanya suratsurat jual beli, belum tentu membuktikan bahwa yang membeli benar-benar mempunyai hak atas tanah yang dibelinya. Apalagi tidak ada bukti otentik bahwa yang menjual memang berhak atas tanah yang dijualnya. Dalam konteks inilah terjadi pendudukan tanah secara tidak sah melalui alat bukti berupa dokumen (sertipikat) yang belum dapat dijamin kepastian hukumnya. Maksud gambaran diatas adalah suatu peristiwa penerbitan sertipikat ganda atas tanah, yang mengakibatkan adanya pemilikan bidang tanah atau pendudukan hak yang saling bertindihan satu dengan yang lain. Sejalan dengan itu A.P. Parlindungan menyatakan :64 Yang dimaksud dengan sertipikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan (dokumen) dobel yang diterbitkan oleh Badan Hukum yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang saling bertindihan antara satu bagian atas sebagian yang lain. Dari pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sertipikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan yang diperoleh baik secara sah ataupun tidak sah yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan suatu akibat hukum (sengketa) bagi subyek hak maupun obyek hak. Hal ini serupa dengan Kartasaputra yang menyatakan bahwa :

64

A.P. Parlindungan, Hilangnya Hak-hak Atas Tanah, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1999), halaman 113.


49

Sertipikat dobel/ganda adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Lembaga Hukum (BPN) yang terbit diatas satu objek hak yang bertindih antara satu objek tanah sebagian atau keseluruhan, yang dapat terjadi suatu akibat hukum.65 Sertipikat ganda merupakan sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama dengan berlainan datanya. Hal semacam ini disebut pula “Sertipikat Tumpang Tindih (overlapping)”, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagian dari tanah tersebut.66 Tidak termasuk dalam kategori sertipikat ganda, yaitu :67 a. Sertipikat yang diterbitkan sebagai Pengganti Sertipikat yang hilang. b. Sertipikat yang diterbitkan sebagai Pengganti Sertipikat yang rusak. c. Sertipikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertipikat yang dibatalkan. Hal ini disebabkan karena sertipikat-sertipikat dimaksud diatas telah dinyatakan dan tidak berlaku sebagai tanda bukti. d. Sertipikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Milik maupun diatas Hak Pengelolaan, karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal yang dimaksud memang dimungkinkan.

65

Kartasaputra, Masalah Pertanahan di Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), halaman

66

Ali Achmad Chomzah (b), Ibid, halaman 139. Ibid, halaman 139.

120. 67


50

Sertipikat ganda sering terjadi diwilayah-wilayah yang masih kosong, belum dibangun dan didaerah perbatasan kota dimana untuk lokasi tersebut belum ada petapeta pendaftaran tanahnya. Sertipikat ganda dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut :68 a. Pada waktu dilakukan pengukuran ataupun penelitian dilapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas yang salah. b. Adanya surat bukti atau pengakuan hak dibelakang hari terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau sudah tidak berlaku lagi. c. Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia Peta Pendaftaran Tanahnya. d. Kasus penerbitan lebih dari satu sertipikat atas sebidang tanah dapat pula terjadi atas tanah warisan. Latar belakang kasus tersebut adalah sengketa harta warisan yaitu oleh pemilik sebelum meninggalnya telah dijual kepada pihak lain (tidak diketahui oleh anak-anaknya) dan telah diterbitkan sertipikat atas nama pembeli, dan kemudian para ahli warisnya mensertipikatkan tanah yang sama, sehingga mengakibatkan terjadi sertipikat ganda, karena sertipikat terdahulu ternyata belum dipetakan.69 Upaya untuk mencegah timbulnya sertipikat ganda yaitu melalui program Pengadaan Peta Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun demikian dalam melaksanakan pengadaan peta pendaftaran tanah ini

68 69

Ibid, halaman 140-141. Eddy Ruchiyat, ibid, halaman 131.


51

memerlukan dana dan waktu, maka pengadaannya dilakukan secara bertahap melalui pendekatan pengukuran desa demi desa, sebagai tercantum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. C. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Sertipikat Ganda Terjadinya sertipikat ganda dipengaruhi oleh beberapa faktor intern dan ekstern. Faktor intern antara lain:70 1. Tidak

dilaksanakannya

Undang-Undang

Pokok

Agraria

dan

peraturan

pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggungjawab disamping masih adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi. 2. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga memberikan peluang kepada aparat bawahannya untuk bertindak menyeleweng dalam arti tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatannya. 3. Ketidaktelitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat tanah yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi penerbitan sertipikat tidak diteliti dengan seksama yang mungkin saja dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku.

70

Maria Emaculata Noviana Ira Hapsari, Tinjauan Yuridis Putusan No. 10/G/TUN/2002/PTUN.SMG (Studi Kasus Sertipikat Ganda/Overlapping di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Tesis Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2006.


52

Faktor ekstern antara lain: 1. Masyarakat masih kurang mengetahui undang-undang dan peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertipikat tanah. 2. Persediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan tanah. 3. Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan persediaan tanah sangat terbatas sehingga mendorong peralihan fungsi tanah dari tanah pertanian ke non pertanian, mengakibatkan harga tanah melonjak. Selain dari hal tersebut diatas, dapat juga dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda lainnya antara lain : 1. Peta Pendaftaran Belum terbentuk atau belum lengkap. Sebelum adanya peta kadastar untuk pendaftaran tanah diterbitkanya alat pembuktian sementara yang dikenal dengan sebutan sertipikat sementara. Karenanya sertipikat sementara ini merupakan alat pembuktian mengenai macammacam hak dan siapa yang punya, sehingga tidak membuktikan mengenai luas dan batas-batas tanah. Sertipikat sementara tersebut dapat menyebabkan sertipikat ganda. Disamping itu juga adanya kondisi penggambaran satu bidang tanah menggunakan lebih dari satu peta pendaftaran yang menyebabkan data mengenai letak bidang-bidang tanah terdaftar tidak jelas. Peta-peta yang digunakan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari: a. Peta Pendaftaran.


53

b. Peta Pendaftaran sebagian hasil dari Prona, Sertipikat Masal dan Ajudikasi. c. Peta Instansi Pajak Bumi dan Bangunan (SISMIOP). d. Peta Tata Kota dari DTK. e. Peta Desa. Maksud peta disini adalah antar peta yang satu dengan peta yang lain tidak ada keseragaman, dalam artian bidang tanah terlihat dalam satu peta belum tentu bahkan tidak terlihat dalam peta yang lainnya. Sehingga hal ini sangat memungkinkan timbulnya sengketa. 2. Manusia Terjadi karena adanya: a. Human error. Adanya kesalahan dan ketidakhati-hatian yang disebabkan karena adanya kecerobohan atau ketidak telitian dalam menerbitkan sertipikat tanah dari petugas pendaftaran tanah. Artinya petugas kurang meneliti dengan seksama dokumen-dokumen yang ada, sedangkan dokumen-dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. b. Itikad tidak baik dari pemohon. Adanya kesengajaan dari pemohon menunjukkan batas yang bukan menjadi haknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal ini tugas Badan Pertanahan Nasional hanya melakukan pengukuran berdasarkan penentuan batas yang ditunjukkan oleh pemohon yaitu dimana letak dan


54

batas-batasnya dengan persetujuan tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut (contradictoire deliminate). Kedua hal tersebut dapat meyebabkan terjadinya tumpang tindih baik disengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. 3. Pemecahan atau Pemekaran Wilayah. Terjadinya pemecahan atau pemekaran wilayah yang berakibat terjadinya perubahan batas-batas wilayah. 5. Adanya Administrasi Yang Tidak Benar di Kelurahan. Terjadi karena adanya surat bukti atau pengakuan hak yang dibuat oleh Lurah ternyata terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau sudah tidak berlaku lagi. 6. Adanya Perubahan Tata Ruang Oleh Pemerintah Kota. Adanya tanah yang sudah disertipikatkan oleh BPN lalu terjadi Perubahan Tata Ruang oleh Pemerintah Kota, sehingga timbul penguasaan-penguasaan baru (undang-undang menyatakan setelah penguasaan 20 tahun dapat jadi tanah hak) menyebabkan terjadinya sertipikat ganda. Terjadinya sertipikat ganda disebabkan karena adanya kelemahan sistem publikasi yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyatakan bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan digunakannya kata-kata “kuat”, maka dapat dilihat bahwa sistem publikasi yang digunakan adalah sistem publikasi


55

negatif, sebab jika yang digunakan sistem publikasi positip, maka kata yang tepat adalah mutlak, sehingga sertipikat hanya merupakan bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. Kekuatan pembuktian sertipikat diatur juga dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa: “selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu ia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya”. Dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum harus diterima sebagai data yang benar selama data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang ada di Kantor Pertanahan, maka sertipikat hak atas tanah masih dapat dicabut atau dibatalkan apabila ada pembuktian sebaliknya yang menyatakan ketidakabsahan sertipikat tersebut, baik karena adanya


56

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau karena ada cacat hukum administratif atas penerbitannya. Jika dikaitkan dengan kasus Putusan No. 53/G.TUN/2005/PTUN-MDN, maka Faktor-faktor Penyebab Terbitnya Sertipikat Ganda oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dapat dilihat : Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan 31 serta Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah seseorang yang didalamnya memuat data fisik dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah, merupakan pegangan kepada pemiliknya akan bukti-bukti haknya yang tertulis. Oleh karenanya dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah, setiap satu sertipikat hak atas tanah diterbitkan untuk satu bidang tanah. Namun dalam perkara Nomor : 53/G/TUN/2005/PTUN.MDN, sebidang tanah seluas 435-M2 yang terletak di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan telah dilakukan dua kali penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, yaitu pada tanggal 01 Agustus 1998 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 672 atas nama Firnan Fantas Asalan Siregar, seluas 435-M2 terletak di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dengan Register nomor AL.016169 0201.05.04.1.00672, yang tidak pernah dilakukan pencabutan atas haknya. Kemudian pada tanggal 19 April 2000 diterbitkan lagi sertipikat Hak Milik No. 1172 atas nama Damaris Sinta Taruli, data-datanya terlampir dalam putusan) seluruhnya seluas 435-M2, terletak di atas tanah yang sama. Dengan demikian, telah terjadi tumpang tindih atau penggandaan sertipikat terhadap seluruh bidang tanah yang secara yuridis bertentangan dengan Undang-undang Peraturan Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Terjadinya tumpah tindih sertipikat dalam perkara ini baru dapat diketahui dan dibuktikan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pada saat dilakukannya pemeriksaan persiapan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan sidang pemeriksaan terhadap pokok Perkara, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan persiapan secara tertutup oleh Hakim dan Hakim dalam PTUN berperan sangat aktif yaitu sejak pemeriksaan persiapan hingga tahap pemeriksaan pokok perkara, berbeda dengan peradilan Perdata, hakim bersikap pasif.


57

Sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hakim wajib memberikan nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan hakim juga dapat meminta penjelasan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan persiapan ketika Hakim meminta penjelasan dari Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara ini, Kantor Pertanahan Kota Medan menyerahkan data-data Sertipikat Hak Milik No 1172 yang di duga tumpang tindih / ganda dengan Sertipikat Hak Milik No. 672 atas nama Tuan Firman Fantas Asalan Siregar. Adapun kebenarannya baru dapat diketahui pada saat dilakukannya pembuktian dan pemeriksaan ditempat pada saat persidangan berlangsung. Dari hasil pemeriksaan persidangan yang berlangsung, dapat diketahui bahwa faktor penyebab terbitnya sertipikat ganda tersebut yaitu karena adanya pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 19 April 2000 dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1172 di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan berdasarkan proses Ajudikasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1 angka 8 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Sedangkan alasan Kantor Pertanahan Kota Medan menerbitkan sertipikat Hak Milik tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penerbitan sertipikat untuk kepentingan pemegang hak harus sesuai data fisik dan data yuridis. Pengertian data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya, sedangkan pengertian data yuridis adalah keterangan mengenai status mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya (vide pasal 1 angka 6 dan 7 PP 24 tahun 1997) letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Pengertian data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya, atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan dalam hal ini dilakukan diwilayah Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa didalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik mungkin ada bidang tanah yang sudah terdaftar. Penyediaan peta dasar pendaftaran untuk


58

pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik tersebut selain digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Dalam PP 10 Tahun 1961 pengukuran dan pemetaan dari suatu desa secara lengkap belum pernah ada, sungguhpun sudah diperintahkan dalam Pasal 3 PP 10 Tahun 1961, sehingga sertipikatnya disebut sertipikat sementara karena belum diukur desa demi desa, dan berdasarkan Pasal 17 PP 10 Tahun 1961 ini sertipikat sementara mempunyai fungsi sebagai sertipikat dan mempunyai kekuatan sebagai sertipikat. Dengan demikian maka jelaslah bahwa dengan adanya Buku Tanah Hak Milik Nomor 672 atas nama Firman Fantas Asalan Siregar tersebut bidang tanah seluas 435-M2 terletak di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan merupakan bidang tanah yang sudah terdaftar. Dalam hal ini tampak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memetakan Hak Milik Nomor 672 atas nama Firman Fantas Asalan Siregar tersebut. Selain itu berdasarkan Register nomor AL.016169 0201.05.04.1.00672, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Kantor Pertanahan Kota Medan mengakui adanya warkah yang memuat data yuridis sertipikat Hak Milik No. 672 tersebut, dengan demikian jelaslah bahwa terdapat pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1172, yaitu ketidakcermatan dan ketidak telitiannya dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung dilapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Medan.


BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA SERTIPIKAT GANDA

Recommend Documents