BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG KEHILANGAN SERTIPIKAT

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG KEHILANGAN SERTIPIKAT

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. 22 Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (lex naturalis).23 Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsipprinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM (Hak Asasi Manusia). Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ni2nk Wauf, Teori Perlindungan Hukum http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teoriperlindungan-hukum.html , diakses pada tanggal 18 Januari 2015. 23 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 116 22

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM ...

TJITRA BUDIONO SULISTIO


Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. 24 Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggotaanggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat). 25 Pengertian hukum menurut E. Utrecht,

ialah

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53 Urip Santoso, “Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Wisnuwardhana, Malang, Volume 5 Nomor 1 April 2014 24

25

TESIS




himpunan peraturan-aturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat. 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan pengertian tentang negara hukum. Negara Hukum adalah negara yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum terdapat hubungan hukum antara Pemerintah sebagai pihak yang memerintah dan warga negara sebagai pihak yang diperintah yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum terdapat kekuasaan, kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan. Negara hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Rechtsstaat. Philipus M Hadjon menyatakan bahwa ciri-ciri Rechtsstaat, adalah: a. adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; b. adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan pembuatan Undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, Pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas Undang-Undang; c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. 27 Menurut Koesnadi dan Harmaily Ibrahim, ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum, adalah: a. pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan; b. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga; c. legalitas dalam arti segala bentuknya. 28

26 27

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h. 11 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 h.76

28 Koesnadi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, h.162

TESIS




Unsur-unsur negara hukum terdapat dalam konstitusi. Di Indonesia, unsur-unsur negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Philipus M Hadjon menyatakan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Pemerintah diarahkan kepada: a. usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa; dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan hukum yang represif; b. usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah; c. penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan “ultimum remedium” dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hukum acaranya. 29 Perlindungan hukum merupakan komponen yang harus ada dalam suatu negara. Dalam Pembentukan negara pasti di dalamnya terdapat hukum yang mengatur warga negara. Dalam suatu negara, terjadi hubungan hukum antara negara dan warga negaranya. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban bagi negara dan warga negaranya. Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Warga negara mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya. Perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan hukum yang diberikan negara kepada rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Perlindungan hukum bagi rakyat mempunyai unsur-unsur: a. adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; b. adanya Pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara; c. adanya rakyat yang mempunyai hak dan kewajiban; d. adanya jaminan kepastian hukum; e. adanya sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum; f. 29

TESIS

adanya sanksi yang bagi yang melanggarnya. Philipus M Hadjon, Op.Cit., h.90




Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia dan di negara Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtstaat dan the rule of law. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep rechtsstaat dan the rule of law menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah rechtsstaat dan the rule, sebaliknya akan gersang di dalam negara-negara dictator atau totaliter. Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pihak pada Pancasila, prinsip perlindungan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum yang berarti perbuatan untuk memberikan perlindungan dari segi peraturan perundang-undangan. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.30 Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi “rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris legal protection of the individual inrelation to acts of administrative authorities”.31 Dalam rumusan perlindungan hukum bagi rakyat tersebut Philipus M. Hadjon sengaja tidak dicantumkan terhadap Pemerintah atau terhadap tindak Pemerintahan dengan pertimbangan dan alasan berikut:32 a. Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah Pemerintah. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (the governed, geregeerde). Dengan demikian,

30 31 32

TESIS

Satijipto Raharjo, Op.Cit., h.54 Philipus M Hadjon, Op. Cit., h.1 Ibid., h. 1-2




istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti : volks, people, peuple. b. Dicantumkannya terhadap Pemerintah atau terhadap tindak Pemerintahan dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan Pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup negara kita, yang memandang rakyat dan Pemerintah sebagai partner dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Unsur “kepastian hukum” maksudnya setiap orang yang mengharapkan dapat diterapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit: fiat justitia et per eat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), dengan adanya kepastian hukum maka akan tercipta ketertiban masyarakat. Selain itu unsur “kemanfaatan” maksudnya masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum, jangan sampai justru karena hukumnya ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Sedang unsur “keadilan”, maksudnya hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan33 Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu : a. perlindungan hukum preventif. 33

TESIS

Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1979, h.140




Pada perlindungan preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukat (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan devinitif. Artinya

perlindungan

yang

preventif

Pemerintah bertujuan

mendapat

untuk

keberatan bentuk

mencegah

yang

terjadinya

sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan Pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena yang preventif Pemerintah terdorong yang didasarkan b.

dengan adanya perlindungan hukum

untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan

pada diskresi.

perlindungan hukum represif. Sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui gugatan ke peradilan umum dan peradilan administrasi oleh rakyat terhadap Pemerintah. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.34 Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang

preventif. Hal ini mungkin disebabkan karena disamping sarana sarana preventif itu sendiri masih baru sehingga kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia belum membahas sarana tersebut, di pihak lain sejak tahun 1964 pemikiran bangsa Indonesia lebih diarahkan kepada usaha pembentukan Peradilan Administrasi Negara sebagai sarana represif. Perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh beberapa badan. Rochmat Soemitro mengelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu : 1. Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum 2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi 3. Badan-badan khusus35 Perlu dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga

34 35

TESIS

Philipus M Hadjon, Op.Cit., h.2-3 Ibid., h.10




nilai dasar tersebut bersitegang, tetapi harus diusahakan agar ketiga nilai dasar tersebut dapat berjalan seimbang. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. 36

2.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Kehilangan Sertipikat Tanahnya Kehilangan sertipikat tanah bagi pemegang hak atas tanah dapat menimbulkan terjadinya

sengketa di bidang pertanahan. Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 37 Timbulnya sengketa hak atas tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan hakim akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat. Adapun materi gugatan dapat berupa tuntutan akan adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak, dan sebagainya. 38 Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa macam, antara lain: a. Masalah/ persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya. b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/ bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata). c. Kekeliruan/ kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/ tidak benar.

Supanto, Perlindungan Hukum Wanita, http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/, Diakses pada tanggal 18 Januari 2015 37 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung, 1991, h.22 38 Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, h.196 36

TESIS




d. Sengketa/ masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis). 39 Demi melindungi kepentingan dari pemegang hak atas tanah yang kehilangan sertipikat tanahnya, pemilik tanah dapat melakukan pemblokiran. Pemblokiran hak atas tanah dapat terjadi karena sertipikat hak atas tanah hilang, maka untuk menghindarkan sertipikat tersebut disalahgunakan oleh pihak yang beritikad kurang baik, maka pemilik sertipikat hak atas tanah yang kehilangan sertipikat tersebut melakukan permohonan pemblokiran terhadap hak atas tanah, dengan terlebih dahulu melaporkan kehilangan sertipikat tersebut kepada pihak kepolisian, dan atas dasar surat pelaporan kehilangan dari kepolisian tersebut, maka dapat dimohonkan pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dengan terjadinya pemblokiran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan memberikan akibat hukum terhadap hak atas tanah tersebut, baik dalam peralihan maupun terhadap pembebanan hak atas tanah tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa PPAT dilarang membuat akta peralihan hak atas tanah apabila kepadanya tidak ditunjukkan sertipikat asli dari hak atas tanah tersebut. Kemudian adanya kewajiban bagi PPAT untuk melakukan pengecekan atas sertipikat hak atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan sebelum membuat akta peralihan hak atas tanah. Kantor Pertanahan dapat melakukan penolakan pendaftaran peralihan dan atau pembebanan hak atas tanah, sebagaimana ditentukan Pasal 45 PP No. 24 Tahun 1997, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: a. Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan; b. Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang (untuk lelang); c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;

39

TESIS

Ibid., h.23




d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan; f.

Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

g. Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan. Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan alasan penolakan itu. Pemblokiran sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan para pihak masih menjadi permasalahan hukum. Oleh karena hakikat pengumpulan dan pengolahan data yuridis merupakan prosedur dalam pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum secara yuridis kepada pemegang sertipikat hak atas tanah sepanjang mengenai hubungan keperdataannya dengan data fisik bersangkutan berdasarkan alat bukti tertulis yang disampaikan pemohon kepada Kantor Pertanahan atau keterangan saksi. Karena itu, maka penelitian data yuridis menjadi faktor penentu dalam pemberian kepastian hukum secara yuridis kepada pemegang hak. Namun, kegiatan tersebut menurut ketentuan yang berlaku bahwa Kantor Pertanahan hanya boleh memeriksa kebenaran data yuridis secara formil, dengan pengertian bahwa Kantor Pertanahan menurut peraturan perundang-undangan tidak punya wewenang melakukan pemeriksaan dan penelitian data yuridis secara materiil. Dalam hal sertipikat tanah telah ditemukan, maka pihak pemohon yang melakukan pemblokiran tersebut harus melakukan pencabutan blokir secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dengan adanya pencabutan pemblokiran maka telah dapat dilakukan peralihan ataupun pendaftaran balik nama atas tanah. Pemblokiran sertipikat hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang meminta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir. (Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).

TESIS




Terhadap pemilik tanah yang kehilangan sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat diterbitkan sertipikat pengganti atas rusaknya dan atau hilangnya sertipikat hak atas tanah. Dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai pertanahan, tidak mengatur mengenai pengertian kehilangan secara eksplisit. Dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang hanya menyebutkan sertipikat rusak dan hilang, tidak dijelaskan mengenai secara rinci bagaimana ciri rusak dan hilangnya sertipikat. Ciri dari sertipikat rusak adalah tidak bisa dibaca data yang terdapat dalam sertipikat tersebut (data fisik maupun yuridisnya), sertipikat sobek dan tidak diketemukannya sobekannya, dan masih banyak lagi sehingga akan menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sedangkan hilang, apabila dilihat dari pengertiannya maka yang dimaksud adalah tidak ada atau tidak diketemukan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik dari kejadiannya bahwa hilang bisa berasal dari adanya bencana alam, misalnya banjir, kebakaran, dan lain sebagainya sehingga sertipikat tersebut tidak dapat diketemukan. Hilangnya sertipikat juga dapat berasal dari kelalaian pemegang sertipikat misalnya karena kecerobohan menyimpan dokumen-dokumen yang penting tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya sungguh betapa pentingnya sertipikat tersebut bagi pemilik hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, maka setiap pemilik harus memelihara dan merawat sertipikat sebagai pembuktiannya. Oleh karena itu Pemerintah (Negara) menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah, maka diatur juga mengenai sertipikat pengganti karena rusak dan atau hilang. Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan pemegang hak atas tanah mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan. Sebelum dibuatkan surat pernyataan tersebut yang dibuat di bawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan, Pemegang hak atas tanah yang kehilangan sertipikat tersebut harus membuat surat kehilangan dari kantor kepolisian. Dalam hal pemegang atau para pemegang hak atas tanah tersebut berdomisili di luar Kabupaten/Kota letak tanah, maka pembuatan pernyataan tersebut dapat dilakukan di Kantor

TESIS




Pertanahan di domisili yang bersangkutan atau di depan pejabat Kedutaan Republik Indonesia di negara yang domisili yang bersangkutan. Untuk menjamin keamanan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi para pemilik sertipikat, Kantor Pertanahan menyelenggarakan suatu penatausahaan pendaftaran tanah dengan antara lain menyelenggarakan, menyimpan dan memelihara daftar umum yang terdiri dari 6 (enam) daftar yaitu Daftar Nama, Daftar Tanah, Daftar Buku Tanah, Daftar Surat Ukur, Daftar Denah Satuan Rumah Susun dan Salinan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Daftar tanah merupakan dokumen yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. Surat ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Sedangkan daftar nama adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai penguasaan atas tanah dengan sesuatu hak atas tanah. Buku tanah merupakan dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Penggantian sertipikat dapat mengakibatkan terjadinya perubahan data pada buku tanah dan daftar umum lainnya, minimal ada catatan mengenai pergantian sertipikat tersebut dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat pengganti diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dengan sebab bahwa sertipikat yang bersangkutan rusak, hilang atau ganti blanko baru. Proses pendaftaran sertipikat pengganti, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: a. Karena rusak 1. Sertipikat hak atas tanah yang masih dapat diidentifikasi dan telah diadakan pengecekan; 2. Surat permohonan; 3. Surat pernyataan batas dan luas tanah bermaterai cukup; 4. Surat kuasa tertulis bermaterai cukup, apabila dikuasakan; 5. Identitas pemohon (fotokopi KTP, KK dan Surat Nikah; atau untuk badan hukum fotokopi akta pendirian dan SK Menteri) dengan menunjukkan aslinya. b. Karena hilang 1. Data mengenai sertipikat hak atas tanah yang hilang dan laporan kehilangan dari kepolisian; 2. Surat Permohonan;

TESIS




3. Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji bermaterai cukup; 4. Bukti pengumuman 1 (satu) kali di harian surat kabar setempat atas biaya pemohon; 5. Surat kuasa tertulis bermaterai cukup, apabila dikuasakan; 6. Identitas pemohon (fotokopi KTP, KK dan surat nikah; atau untuk badan hukum fotokopi akta pendirian dan SK Menteri) c. Ganti blanko baru 1. Sertipikat hak atas tanah; 2. Surat permohonan; 3. Surat Pernyataan batas dan luas tanah bermaterai cukup; 4. Surat kuasa tertulis bermaterai cukup, apabila dikuasakan; 5. Identitas pemohon (fotokopi KTP, KK dan surat nikah; atau untuk badan hukum fotokopi akta pendirian dan SK Menteri). Prosedur penerbitan sertipikat pengganti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: 

Pasal 57 : Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Permohonan sertipikat pengganti ini hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT. Dalam hal pemegang hak atau penerima hak tersebut sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pnegganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penggantian sertipikat ini dicatat pada buku tanah yang bersangkutan.



Pasal 58 : Dalam hal penggantian sertipikat karena rusak atau pembaharuan blanko sertipikat, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan.



Pasal 59 : Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang

TESIS




ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan. Penerbitan sertipikat pengganti ini didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru. Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti. Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertipikat baru ini dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan. Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertipikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya. Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumumannya. Penjelasan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur dalam hal hak atas tanah berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT sudah berpindah kepada pihak lain, tetapi sebelum peralihan tesebut didaftar sertipikatnya hilang, permintaan penggantian sertipikat yang hilang dilakukan oleh pemegang haknya yang baru dengan pernyataan dari PPAT bahwa pada waktu dibuat akta PPAT sertipikat tersebut masih ada dan Keberatan dianggap beralasan apabila misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak hilang melainkan dipegang olehnya berdasarkan persetujuan pemegang hak dalam rangka suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, bahwa penyebab diterbitkannya sertipikat, adanya sertipikat pengganti karena rusak atau masih menggunakan blangko lama, dan sertipikat pengganti karena hilang. Pasal 137 : Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena rusak atau masih menggunakan blangko lama dapat diajukan oleh pemohon dengan melampirkan sertipikat atau sisa sertipikat. Sertipikat dianggap rusak apabila ada bagian yang tidak terbaca atau ada halaman yang sobek atau

TESIS




terlepas, tetapi masih ada beberapa yang tersisa yang cukup untuk mengidentifikasi sertipikat tersebut. Penerbitan sertipikat karena masih menggunakan blangko lama meliputi penggantian sertipikat hak atas tanah tersebut dalam rangka pembaharuan atau perubahan hak. Penerbitan sertipikat pengganti tersebut didahului dengan pengumuman I (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian atas biaya pemohon. Dimana dengan mengingat besarnya biaya pengumuman dalam surat kabar harian yang dibandingkan dengan harga tanah yang sertipikatnya hilang serta kemampuan pemohon, Kepala Kantor Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akan diterbitkannya sertipikat tersebut ditempatkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan dan di jalan masuk tanah yang sertipikatnya hilang dengan papan pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah tersebut. Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya sertipikat pengganti, maka Kantor Pertanahan membuat Berita Acara Pengumuman dan penerbitan atau penolakan penerbitan sertipikat pengganti, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Dalam Pengumuman, apabila ada keberatan maka Kantor Pertanahan membuat Berita Acara Penolakan sertipikat pengganti selama keberatan tersebut dianggap beralasan apabila ada pihak yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak hilang melainkan dipegang olehnya berdasarkan persetujuan pemegang hak dalam rangka suatu perbuatan hukum tertentu. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru. Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka Kantor Pertanahan menolak menerbitkan sertipikat pengganti tersebut. Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertipikat baru maka akan dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan. Pengumuman akan diterbitkan sertipikat pengganti dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan hukum mengenai tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan sertipikat yang telah tidak berlaku. Sertipikat lama dengan sendirinya tidak

TESIS




berlaku lagi. Dalam lelang, pemenang lelang memperoleh risalah lelang, akan tetapi bagi pemegang lelang yang tidak memperoleh sertipikat tanah, maka Kantor Lelang mengeluarkan berita acara tersebut, yang kemudian oleh pemenang lelang dimohonkan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan. Untuk hal tersebut Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat pengganti dengan nama pemenang lelang sebagai pemegang hak karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku hak yang bersangkutan telah berpindah kepada pembeli lelang dengan telah dimenangkannya lelang serta telah dibayarnya harga pembelian lelang. Pada dasarnya kekuatan pembuktian hak sertipikat pengganti hak atas tanah sama kedudukannya seperti halnya sertipikat asli. Apabila suatu bidang tanah telah dimintakan penerbitan sertipikat pengganti maka secara yuridis sertipikat asli yang dikeluarkan sebelumnya menjadi tidak berlaku demi hukum karena sudah diterbitkan sertipikat pengganti oleh Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut didukung dengan adanya asas publisitas yang dianut oleh Indonesia sehingga apabila ada pihak lain yang merasa keberatan dengan diterbitkannya hak atas tanah tersebut dapat mengajukan keberatannya disertai dengan bukti yang menguatkan keterangannya. Hal tersebut melindungi kepentingan hukum pemegang hak terhadap segala gangguan yang diakibatkan penyalahgunaan sertipikat asli yang dikeluarkan sebelumnya. Boedi Harsono menyatakan bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA adalah sistem publikasi negatif yang tidak murni, melainkan sistem publikasi negatif bertendensi positif. Secara tersirat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 2, Pasal 23 ayat 2, Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2 UUPA. Bukan sistem publikasi negatif yang murni, karena tidak menggunakan pendaftaran hak, dan juga tidak akan ada pernyataan seperti dalam pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. 40 Dijelaskan bahwa sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti yang selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah pasti tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang

40

TESIS

Boedi Harsono, Op.Cit., h. 480




bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Sebagaimana telah diketahui bahwa sertipikat itu adalah salinan dari buku tanah dan surat ukur tanah yang bersangkutan. Dalam sistem publikasi negatif, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membawa alat bukti lain yang berupa sertipikat atau selain sertipikat (petuk pajak bumi/ kutipan letter c). Pengadilanlah yang akan memutuskan alat bukti mana yang benar. Adapun ciri-ciri dari sistem publikasi negatif : sistem pendaftarannya menggunakan sistem pendaftaran akta (registration of deeds), sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat, artinya masih dapat diganggu gugat, negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis dalam sertipikat, menggunakan lembaga kadaluarsa, pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertipikat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pembatalan sertipikat, petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, yaitu hanya menerima apa yang dinyatakan oleh pemohon. Adapun kelemahan dari sistem publikasi negatif, pemegang hak atas tanah selalu menghadapi kemungkinan gugatan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat, untuk mengatasi kelemahan sistem ini, diatasi dengan Lembaga Acquisitieve Verjaring atau Adverse Possession. Kelebihan dari sistem publikasi negatif, adalah pemegang/ pemilik hak yang sesungguhnya terlindungi dari pihak lain yang tidak berhak atas tanahnya, adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum penerbitan sertipikat, tidak adanya batas waktu bagi pemilik tanah yang sesungguhnya untuk menuntut haknya yang telah disertipikatkan oleh pihak lain. Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifiat mutlak dan merupakan sistem publikasi positif, artinya tidak dapat diganggu gugat, artinya pihak ketiga yang bertindak atas bukti-bukti tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak biarpun di kemudian hari ternyata keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar. Sistem tersebut ada di dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun ciri-ciri sistem publikasi positif : sistem pendaftarannya menggunakan sistem pendaftaran hak (registration of titles), sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak artinya tidak dapat diganggu gugat, negara menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis dalam sertipikat, pihak ketiga yang memperoleh tanah dengan cara itikad baik mendapatkan perlindungan hukum yang

TESIS




mutlak, pihak lain yang dirugikan atas penerbitan sertipikat mendapatkan kompensasi dalam bentuk yang lain, pendaftaran tanah membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, petugas sangat teliti dalam menjalankan tugasnya. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang kehilangan sertipikat dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum yang preventif dan bentuk perlindungan hukum yang represif. Pengertian perlindungan hukum yang preventif yaitu dengan cara mengajukan sertipikat pengganti ke Kantor Pertanahan, dengan memperhatikan segala tata cara untuk mengajukan sertipikat pengganti. Sebaliknya dengan perlindungan hukum yang represif, maka pemilik tanah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Negeri, apabila terhadap sertipikat tanah yang hilang terjadi sengketa dengan pihak lain, baik orang perseorangan ataupun badan hukum perdata.

TESIS



BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG KEHILANGAN SERTIPIKAT

Recommend Documents