BAB I PENDAHULUAN A.
ALASAN PEMILIHAN JUDUL Penulis memilih “Perlindungan Hukum bagi Pemilik Nama Domain
yang Beritikad Baik dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Merek Orang Lain”. Judul penelitian ini dipilih oleh penulis karena : Pertama, melihat kemajuan pesat Teknologi Informasi dan di dunia maya, dimana perlindungan hukum seolah kurang diperhatikan oleh negara yang seharusnya memiliki kewajiban menjamin dan melindungi hak para pengguna dunia maya dengan melalui peraturan hukum yang sudah ada. Kedua, perlindungan Merek dalam Nama Domain sudah diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga,
karya
tulis
Erward
Nicodemus
Lontah
yang
berjudul
“Pelanggaran Pendaftaran Nama Domain Internet dengan Menggunakan Merek Secara Tidak Berhak dalam Praktik Hukum Indonesia” memang hampir mirip dengan judul yang akan ditulis oleh Penulis. Namun karya tulis Erward Nicodemus Lontah tidaklah sama dengan yang akan ditulis oleh penulis.
1
Karya tulis tersebut mengkaji tentang perlindungan bagi pemilik Merek yang mereknya
digunakan
sebagai
Nama
Domain
oleh
pihak
yang
tidak
berhak/beritikad tidak baik dan digunakan untuk mencari keuntungan. Sedangkan Penulis akan mengkaji tentang perlindungan hukum pendaftar pertama Nama Domain yang beritikad baik. Beritikad baik maksudnya bahwa di dalam proses pendaftarannya berdasarkan prinsip pendaftar pertama dan digunakan untuk kepentingannya sendiri atau tidak digunakan untuk mencari keuntungan. B.
LATAR BELAKANG MASALAH Menurut penulis orang perlu berhati-hati dalam memahami hubungan
Merek dengan Nama Domain. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-ngka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.1 Merek juga merupakan salah satu properti dalam intellectual property rights atau HKI. Intellectual property rights atau HKI ialah seperangkat hak hukum yang digunakan untuk mengatur produk pemikiran manusia. Pengertian ini dikemukakan oleh Watal:
2
“Intelectual property can be loosely defined as creations of the human mind. These could be incorporated in creative works, including distinctive signs or marks. Intellectual property rights are legal rights governing the use of such creations.”
1 2
Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian Trips. PT. Alumni. Bandung. 2011. hlm. 105.
2
Tujuan pemakain Merek adalah untuk memantapkan pertanggung-jawaban pihak produsen atas mutu barang yang diperdagangkan. Selain itu, untuk mengawasi batas-batas teritorial perdagangan suatu jenis barang. 3 Merek yang nantinya dikenal oleh masyarakat dan dapat mengalami perluasan teritorial perdagangannya akan disebut dengan Merek Terkenal. Merek Terkenal adalah Merek yang sudah dikenal (well known/famous mark) oleh masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan.4 Sebuah Merek dapat disebut Merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing) atau tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, Merek harus dapat memberikan penentuan (individualisering) pada barang atau jasa yang bersangkutan. 5 Selain itu keterkaitan pihak ketiga akan melihat dan dapat membedakan karena adanya Merek ini sebagai barang-barang hasil produksi seseorang dari pada hasil produksi orang lain. 6 Prinsip-prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran Merek adalah perlunya itikad baik (good faith) dari pendaftar.
3
Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal: Terhadap Persaingan Curang di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Merek dan TRIPs-WTO. PT. Alumni. Bandung. 2009. hlm. 2. 4 Ibid., hlm. 3. 5 Muhamad Djuhmhana dan R. Djubaedillah, 1997:156 sebagai mana dikutip oleh Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni. Bandung. 2003. hlm. 325-326. 6 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, PT. Alumni. Bandung. 1977. hlm. 34.
3
Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Dirjen HKI di Indonesia berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik.7 Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 61 (2) (a) dan Pasal 4).8 Pendaftaran Merek diatur pada Pasal 18 sampai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan pada uraian maka dapat dikatakan bahwa Merek di atas senantiasa merujuk pada tanda yang dilekatkan pada barang/jasa. Sementara itu mengenai Nama Domain akan dijelaskan di bawah ini. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.9 Nama Domain dapat saja memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Merek ataupun Merek Terkenal. Tetapi perlu ditegasan bahwa Nama Domain tidak identik dengan Merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang atau jasa, atau suatu 7
O.C. Kaligis, Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia. PT. Alumni. Bandung. 2008. hlm. 14. Tim Lindsey, et.al. eds., Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Bandung. PT Alumni. 2006. hlm. 140. 9 Pasal 1 angka 20 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 8
4
nama perusahaan atau badan hukum lainnya, tetapi keduanya memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda. Pelanggaran Merek mungkin saja terkait dengan Nama Domain antara lain dapat terjadi dalam bentuk penggunaan Merek terdaftar sebagai Nama Domain secara tidak berhak, dengan Nama Domain plesetan, dan penggunaan nama orang terkenal tanpa izin. 10 Sementara itu, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa ”Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain”. Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2), melanggar Hak orang lain, misalnya melanggar Merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 90-94 bahwa yang disebut dengan melanggar merek terdaftar adalah Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya/pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Sehingga jika dalam pendaftaran Nama Domain melanggar pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka juga akan melanggar pasal 90-94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya perlu dikaji lebih mendalam apabila dalam 10
Ahmad M. Ramli, Cyber Law & Hak: Dalam Sistem Hukum Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung. 2004. hlm. 9-10.
5
pendaftaran Nama Domain pendaftar memiliki itikad baik, apakah pendaftar Nama Domain tersebut dapat dikatakan melanggar Hak Merek orang lain. Pendaftar Nama Domain yang beritikad baik dalam hal ini adalah pendaftar Nama Domain yang mendaftarkan Nama Domain yang sama atau mirip dengan Merek terdaftar orang lain tanpa mengetahui hal itu sebelumnya. Mengenai
sistem
pendaftaran
Nama
Domain
dilakukan
dengan
menerapkan prinsip “first come first served”, artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu, dialah yang berhak atas Nama Domain tersebut. Sistem lain yang diterapkan adalah pendaftaran Nama Domain yang dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. 11 Syarat pendaftaran Nama Domain tidak boleh mengurangi Hak Merek pemilik dari suatu Nama Domain. Jika dalam proses pendaftaran Nama Domain mengurangi hak merek pemilik Nama Domain akan terjadi konflik antara hukum merek dan nama domain di jaringan internet. Namun hal ini sulit terjadi dalam sistem teknologi Nama Domain yang ada. Dapat dipahami apabila pemilik Merek tidak dapat secara otomatis memiliki Nama Domain yang sama dengan Mereknya. Mengingat mungkin saja ada keterkaitan antara Merek dan Nama Domain, berikut ini faktor-faktor penyebab timbulnya konflik antara Merek dan Nama Domain di jaringan internet:12
11 12
Tim Lindsey, et.al. eds., Op.cit., hlm. 171. Tim Lindsey, et.al. eds., Op.cit., hlm. 173-174.
6
1. Perselisihan muncul jika seseorang secara sengaja mendaftarkan sebuah Nama Domain yang menurutnya akan banyak diminati orang lain, namun hal itu sebetulnya adalah suatu Merek terdaftar. 2. Perselisihan muncul jika seseorang mendaftarkan sebuah Nama Domain yang sama atau mirip dengan Merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh pendaftar. 3. Pendaftar Nama Domain dilakukan oleh seseorang berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kasamaan dengan merek perusahaan lain, tetapi dalam kategori kelas barang dan jasa yang berbeda. Bersumber pada faktor-faktor penyebab timbulnya konflik perselisihan, penelitian ini hanya melihat pada faktor kedua. Dikatakan bahwa seseorang mendaftarkan sebuah Nama Domain yang sama atau mirip dengan Merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh pendaftar. Namun demikian faktor tersebut tidak menjelaskan apakah penggunaan tersebut berdasarkan itikad baik atau tidak baik. Penelitian hanya menganalisis pendaftaran Nama Domain yang sama atau mirip dengan Merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri dan mendaftarkannya dengan beritikad baik. Berikut ini skenario permasalahan antara pendaftar Nama Domain dan pemilik Merek nampak dalam fakta berikut ini. Misalnya ada Nama Domain Merek terkenal SONY Corporation, salah satu perusahaan elektronik raksasa asal Jepang digunakan oleh seorang bernama Sony Arianto Kurniawan, blogger Indonesia yang memiliki blog yang beralamat di www.sony-ak.com. Disini Sony Arianto Kurniawan mendaftarkan Nama Domain yang di register pada tanggal 28 Juli 2003 sebagai blog pribadi yang merupakan pendaftar Nama Domain pertama yang mendaftarkan nama domainnya dengan itikad baik, sebab itu mungkin saja nama pribadinya dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dengan
7
menggunakan Merek SONY Corporation. Sony Arianto Kurniawan juga menggunakan nama pribadinya untuk mendaftarkan Nama Domain dan dia tidak ada niat sedikitpun untuk sengaja “mendompleng” nama SONY Corporation. Apabila Sony Arianto Kurniawan disomasi oleh pihak SONY Corporation, apakah akan mengakibatkan Sony Arianto Kurniawan harus menyerahkan domainnya kepada pihak SONY Corporation? 13 Selanjutnya di dalam penelitian ini Penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai aspek-aspek hukum mengenai Merek (hak merek) dan Nama Domain, serta perlindungan hukum pemegang Merek (hak merek) dan Nama Domain jika keduanya berada dalam kepentingan yang saling bersaing. C.
RUMUSAN MASALAH Apakah pemilik Nama Domain yang beritikad baik akan tetapi sama atau mirip dengan Merek terdaftar milik orang lain merupakan pelanggaran Hak Merek ?
D.
TUJUAN PENELITIAN Memberikan preskripsi mengenai perlindungan Hukum bagi pemilik Nama Domain yang beritikad baik akan tetapi sama atau mirip dengan Merek terdaftar milik orang lain.
13
, dikunjungi pada 1 Februari 2012.
8
E.
METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Penulis akan mempergunakan metode penelitian dengan melakukan
penelitian hukum (legal research). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Apabila memungkinkan dapat juga menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di teliti. 14 Sehubungan dengan kedua pendekatan tersebut penulis menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang bertujuan untuk menemukan ide-ide tentang pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan konflik yang akan di teliti oleh penulis. 15 2. Sumber Hukum 1)
Bahan Hukum Primer Yaitu hukum yang bersifat mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
14 15
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta. 2005. hlm. 93. Ibid., hlm. 95.
9
2)
Bahan Hukum Sekunder Sehubungan dengan pendekatan-pendekatan tersebut bahan hukum
sekunder yang akan digunakan adalah untuk melengkapi bahan hukum primer yang sudah ada, misalnya teori-teori hukum, buku-buku hukum, artikel-artikel dari internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. 3. Unit Amatan dan Unit Analisa 1)
Unit Amatan Unit amatan dalam penelitian ini adalah yang tersebut dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). 2)
Unit Analisa Unit analisa dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi
pendaftar Nama Domain yang beritikad baik apabila Nama Domain tersebut sama atau mirip dengan Merek.
10
