TESIS
PELANGGARAN MEREK TERKENAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK; STUDI PERBANDINGAN PARIS CONVENTION, TRIPS AGREEMENT DAN UU NO. 15 TAHUN 2001
IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014 i
TESIS
PELANGGARAN MEREK TERKENAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK; STUDI PERBANDINGAN PARIS CONVENTION, TRIPS AGREEMENT DAN UU NO. 15 TAHUN 2001
IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI NIM: 0890561061
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014 ii
TESIS
PELANGGARAN MEREK TERKENAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK; STUDI PERBANDINGAN PARIS CONVENTION, TRIPS AGREEMENT DAN UU NO. 15 TAHUN 2001
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI NIM: 0890561061
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014 iii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 25 MARET 2014
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum.,LLM. Dr. I Wayan Wiryawan, S.H.,M.H. NIP. 196111011986012001
NIP. 195503061984031003
Mengetahui
Ketua Program Studi
Direktur Program Pascasarjana
Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Udayana
Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum.,LLM Prof. Dr.dr.A.A.Raka Sudewi,Sp.S(K) NIP. 196111011986012001
NIP. 195902151985102001
iv
Tesis Ini Telah Diuji Pada tanggal 25 Maret 2014
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 0684/UN 14.4/HK/2014 Tanggal 25 Maret 2014
Ketua
: Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum.,LLM.
Sekretaris
: Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H.
Anggota
: 1. Dr. I Ketut Westra, SH., MH. 2. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH. M.,Hum. 3. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M. Hum.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT v
Yang bertandatangan dibawah ini : Nama
: Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi
Program Studi : Ilmu Hukum Judul Tesis
: Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek; Studi Perbandingan Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001.
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Denpasar, 25 Maret 2014 Yang menyatakan
Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi
KATA PENGANTAR
vi
Puji syukur Penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat rahmatNyalah Tesis yang berjudul “PELANGGARAN MEREK TERKENAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DALAM PERSPEKTIF PARIS CONVENTION, TRIPS AGREEMENT DAN UU NO. 15 TAHUN 2001”, sebagai tugas akhir dalam mengikuti Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana dapat diselesaikan. Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik moril maupun materiil. Pada kesemptan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini, terutama kepada: 1. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, SP.PD-KEMD Rektor Universitas Udayana; 2. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, SP S(K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana; 3. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana 4. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. 6. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM sebagai Pembimbing I dan Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran selama penyelesaian tesis ini;
vii
7. Para Dosen Penguji, Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum, Dr. I Ketut Westra, SH., MH dan Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum yang telah memberikan masukan dan perbaikan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. 8. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana atas segala ilmu yang telah diberikan. 9. Para Staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi selama penulis mengikuti pendidikan sampai menyelesaikan Tesis ini. 10. Orang Tua dan Adik tersayang yang senantiasa memberikan motivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 11. Suami dan anak-anak tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian Tesis ini. 12. Teman-Teman Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana khususnya konsentrasi Hukum Bisnis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa apa yang dipaparkan dalam Tesis ini jauh dari kesempurnaan
yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan
penulis. Penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun guna dapat mewujudkan karya tulis yang lebih baik dikemudian hari.
Denpasar,
Maret 2014
Penulis
viii
ABSTRAK
Perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal penting untuk diteliti karena banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap merek terkenal baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang sangat merugikan pemilik merek terkenal tersebut. Penelitian ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal dan upaya hukum yang dapat ditempuh serta sanksi yang diberikan berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek terkenal berdasarkan Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu membandingkan Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001 (UU Merek Indonesia) mengenai perlindungan merek terkenal. Tehnik analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, ditinjau dari perspektif Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 tahun 2001, pemilik merek terkenal mendapat keistimewaan perlindungan hukum.Dalam hal ini walaupun pemegang hak belum mendaftarkan mereknya disuatu negara namun tetap dapat mempertahankan hak eksklusifnya dengan menggunakan hak prioritas. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal upaya hukum yang dapat dilakukan adalah proses litigasi dan non litigasi. Sanksi hukum dapat berupa pembayaran ganti rugi dan pidana kurungan, penentuannya diserahkan kepada masingmasing Negara anggota namun tetap mengacu pada ketentuan Paris Convention dan TRIPs Agreement. Sedangkan Indonesia mengatur lebih detail mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran yaitu berupa hukuman atau pidana penjara berkisar antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
Kata Kunci: Pelanggaran, Perlindungan Hukum, Pemegang Merek Terkenal
ix
ABSTRACT Legal protection for well-known mark owner is important to study because many cases of Infringement of well-known mark happen both domestically and internationaly doing by the irresponsible people causing damage for well-known mark owner. This research discuss about 2 (two) main issues namely the legal protection for well-known mark owner and legal action that can be taken and sanctions imposed relating to infringement of wellknown mark by the Paris Convention, TRIPs Agreement and Act Number 15 Year 2001. This research applies normative legal research method. Meanwhile the approach method use statute approach method and comparative approach method which is compares The Paris Convention, TRIPs Agreement and Act Number 15 Year 2001 (Indonesia Trademark Law) regarding the protection of well-known mark. Analysis technique use qualitative analysis. The study shows, from the perspective of the Paris Convention, TRIPs Agreement and the Act Number 15 Year 2001, well-known mark owner have legal protection in the form of exclusive rights through registration process to obtain legal certainty. When well-known mark infringement occured, the legal action can be done are litigation and non litigation process. The form of legal sanction are payment of compensation and criminal sanction, determined by each member state but still refer to the provisions of the Paris Convention and TRIPs Agreement. However, Indonesia set up more details about the sanctions that can be imposed for the infringemer in the form of penalties or criminal sanction ranging from 4 (four) to 5(five) years and a fine of Rp. 800.000.000,- up to Rp. 1.000.000.000,-
Keywords: Infringement, Legal Protection, Well-Known Mark Owner
x
RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 tahun 2001yang dituangkan dalam 5 (lima) bab pembahasan yang disusun sebagai berikut: Bab I tentang Pendahuluan yang merupakan awal pembahasan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1)Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No.15 Tahun 2001?; (2)Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh serta sanksi yang diberikan berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek terkenal berdasarkan Paris Convention, Trips Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001? Kedua permasalahan tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya. Bab II Tinjauan Umum Tentang Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001. Pada bab ini dibahas mengenai sejarah Paris Convention TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001; pengaturan dan jenis-jenis HKI dalam Paris Convention dan TRIP’s Agreement dan Penggolongan Merek Berdasarkan Paris Convention,TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001. Bab III Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Berdasarkan Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001. Dalam bab III ini dibahas mengenai kriteria merek terkenal menurut Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001. Dalam Paris Convention tidak diatur mengenai kriteria baku mengenai merek terkenal. Hal ini diserahkan kepada masing-masing negara anggota Paris Convention.Kriteria Merek terkenal diatur dalam Article 16 ayat (2) TRIPs yaitu: (1) dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat tentang merek terkenal tersebut; (2)dengan memperhatikan pengetahuan terhadap suatu merek terkenal yang diperoleh dari kegiatan promosi merek tersebut. Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 kriteria merek terkenal yaitu: (1) Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut; (2)Dengan memperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran; (3)Investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Pada Bab ini juga dibahas mengenai jenis-jenis pelanggaran merek terkenal menurut Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 tahun 2001. Mengenai pelanggaran dalam Paris Convention diatur dalam Pasal 10 bis yaitu tiap perbuatan yang bertentangan dengan honest practices industrial and commercial matters dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur, dilarang semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing,ditentang semua tindakantindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang. Sedangkan menurut TRIPs Agreement pelanggaran diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 51. Yang dimaksud dengan barang bermerek dagang palsu adalah barang termasuk pengemasannya, yang memuat tanpa ijin merek dagang yang xi
sama dengan merek dagang yang secara sah terdaftar untuk barang yang bersangkutan, atau memuat merek dagang yang yang bagian-bagian pentingnya tidak berbeda dengan merek dagang yang sah tersebut, dan karenanya melanggar hak dari pemilik merek dagang yang bersangkutan sesuai hukum dari negara importir. Tindakan pemboncengan terhadap merek terkenal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan aturan ini. Sedangkan dalam Pasal 90 – 94 UU No.15 Tahun 2001 terdapat beberapa jenis pelanggaran merek, yaitu menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain; menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain;menggunakan tanda yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain; menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain; pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis; Menggunakan tanda yang dilindungi oleh indikasi asal pada barang dan jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai barang atau asal jasa tersebut; memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran. Pembahasan selanjutnya dalam bab ini adalah perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal menurut Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 tahun 2001. Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (similar) atau sama (identical). Namun Pasal 6 bis Paris Convention ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah perlindungan yang diberikan hanya kepada barang sejenis atau tidak. Disamping itu Paris Convention memuat ketentuan mengenai hak prioritas yaitu merek terkenal harus mendapat perlindungan hukum di negara yang termasuk dalam anggota Paris Convention sejak merek tersebut didaftar di negara asal atau salah satu negara peserta Paris Convention. Berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu yaitu 6 (enam) bulan dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Pasal 6 bis Konvensi paris tersebut kemudian diadopsi Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPs Agreement. Pasal ini menentukan bahwa perlindungan merek terkenal diperluas tidak hanya mencakup barang sejenis saja melainkan juga terhadap barang-barang yang tidak sejenis. Namun pengertian tidak sejenis disini tidak disebutkan apakah mencakup barang-barang yang berbeda kelas. Menurut UU No. 15 Tahun 2001 pendaftaran hak atas merek merupakan suatu keharusan apabila si pemilik merek menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai seorang yang berhak atas merek. Hal ini diatur dalam Pasal 3 UU No.15 tahun 2001. Dengan melakukan pendaftaran maka pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek tersebut sehingga memberi jaminan perlindungan hukum dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak atas merek tersebut serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakan merek terkenal tersebut. Ketentuan Pasal 11 UU No.15 Tahun 2001 juga mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek terkenal dengan hak prioritas, yaitu harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization Pembahasan terakhir dalam bab ini adalah dan jangka waktu perlindungan merek terkenal menurut Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001. Dalam xii
Paris Convention tidak ditentukan mengenai jangka waktu perlindungan terhadap merek terkenal. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan masing-masing negara anggota. Menurut TRIPS Agreement masa perlindungan merek terkenal adalah selama 7 tahun. Sedangkan di Indonesia merek terkenal mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Bab IV Upaya Hukum dan Sanksi Atas Pelanggaran Merek Terkenal Berdasarkan Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001. Pasal 9, pasal 10ter dan pasal 11 Paris Convention menyebutkan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran merek terkenal. Di dalam Persetujuan TRIPs diatur mengenai penegakan hukum untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran di bidang HKI khususnya merek terkenal yang terjadi di negara-negara anggota. Prinsip-prinsip pokok dalam penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran dan/atau adanya indikasi pelanggaran diatur dalam TRIPs Bagian Ke-empat yang mengatur tentang “Special Requirements Related to Boarder Measures” yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 TRIPs Agreement. Disamping upaya penyelesaian sengketa secara litigasi, dalam TRIPs Agreement juga diatur penyelesaian sengketa secara non litigasi. Hal ini tertuang dalam pasal 64 ayat (1) TRIPs Agreement.Menurut UU No. 15 tahun 2001 untuk mencegah pelanggaran merek terkenal serta melindungi hak-hak yang dimiliki pemilik merek terkenal dapat dilakukan upaya hukum dengan dengan cara litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan) yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase. Paris Convention tidak mengatur mengenai sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Sedangkan mengenai ketentuan pidana dalam TRIPs Agreement diatur dalam bagian 5 mengenai prosedur kriminal yaitu pasal 61. Berdasarkan ketentuan diatas baik Paris Convention maupun TRIPs Agreement tidak menetapkan jumlah denda atau ganti rugi yang harus dibayar maupun jangka waktu pidana penjara bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini disesuaikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing negara peserta.Sedangkan di Indonesia mengenai sanksi diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 UU No.15 Tahun 2001. Pada Bab V memuat simpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya. Dapat ditarik dua kesimpulan yaitu: (1) Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal berdasarkan Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001 mendapat keistimewaan dalam perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam hal ini walaupun pemegang hak belum mendaftarkan mereknya disuatu negara namun tetap dapat mempertahankan hak eksklusifnya dengan menggunakan hak prioritas yaitu hak untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian internasional tersebut; (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terkenal terhadap pelanggaran merek terkenal menurut Paris Convention, Trips Agreement dan UU No.15 Tahun 2001 dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Sanksi hukum berupa pembayaran ganti rugi dan pidana kurungan, penentuannya diserahkan kepada masing-masing Negara anggota namun tetap mengacu pada ketentuan Paris Convention dan TRIPs Agreement. Sedangkan Indonesia melalui UU No.15 tahun 2001 mengatur lebih detail mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran yaitu berupa hukuman atau pidana penjara berkisar antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,Saran yang dapat dikemukakan yaitu: (1) Berkaitan dengan perlindungan terhadap merek terkenal, pendaftaran hendaknya dilakukan juga dengan menggunakan cyber system. Disamping itu agar segera disahkan Peraturan Pemerintah tentang persyaratan penolakan xiii
permohonan pendaftaran merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sehingga cakupan perlindungan merek terkenal di Indonesia semakin luas; (2) Diharapkan kepada pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen agar lebih aktif ikut serta dalam menanggulangi pelanggaran merek terkenal dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang setiap kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum merek yang menganut delik aduan. Karena jika pelanggaran tersebut tidak dilaporkan maka akan sangat merugikan pemilik merek terkenal, pelaku usaha, konsumen dan negara. Disamping itu agar pemerintah secara terus menerus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di bidang merek.
xiv
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN..........................................................................................i HALAMAN SAMPUL DALAM........................................................................................ii HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER.......................................................iii HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................................iv HALAMAN PERNYATAAN TELAH DIUJI ...................................................................v SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT....................................................................vi UCAPAN TERIMA KASIH...............................................................................................vii ABSTRAK...........................................................................................................................ix ABSTRACT.........................................................................................................................x RINGKASAN......................................................................................................................xi DAFTAR ISI........................................................................................................................xv BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................1 1.1 Latar Belakang Masalah.................................................................................................1 1.2.Rumusan Masalah...........................................................................................................6 1.3. Ruang Lingkup Masalah................................................................................................7 1.4.Tujuan Penelitian ...........................................................................................................7 1.4.1. Tujuan Umum.............................................................................................................7 1.4.2. Tujuan Khusus............................................................................................................7 1.5. Manfaat Penelitian.........................................................................................................8 1.5.1. Manfaat Teoritis.........................................................................................................8 1.5.2. Manfaat Praktis...........................................................................................................8 1.6. Orisinalitas Penelitian....................................................................................................8 xv
1.7.Landasan Teoritis ...........................................................................................................9 1.8.Metode Penelitian...........................................................................................................31 1.8.1. Jenis Penelitian ..........................................................................................................31 1.8.2. Jenis Pendekatan.......................................................................................................32 1.8.3. Sumber Bahan Hukum...............................................................................................33 1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.........................................................................34 1.8.5. Teknik Analisis .........................................................................................................34 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PARIS CONVENTION, TRIPS AGREEMENT DAN UU NO. 15 TAHUN 2001.........................................................................................35 2.1. Tinjauan Umum Tentang Paris Convention dan TRIPs Agreement.............................35 2.1.1. Sejarah Paris Convention dan TRIPs Agreement......................................................35 2.1.2. Pengaturan dan jenis-jenis HKI dalam Paris Convention dan TRIPs Agreement....40 2.1.3. Penggolongan Merek Berdasarkan Paris Convention dan TRIPs Agreement ..........44 2.2. Tinjauan Umum tentang merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001.........................48 2.2.1. Sejarah UU No. 15 Tahun 2001................................................................................48 2.2.2. Penggolongan Merek Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001.....................................51 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN BERDASARKAN PARIS CONVENTION, TRIPS AGREEMENT DAN UU NO 15 TAHUN 2001.................................................................57 3.1. Kriteria merek terkenal menurut Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001..........................................................................................................................57 3.2. Jenis-jenis Pelanggaran Merek Terkenal Menurut Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 tahun 2001..................................................................................................62 3.3. Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Dalam Relevansinya Dengan Hak Prioritas Menurut Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 tahun
xvi
2001.....................................................................................................................................70 3.4. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terkenal Menurut Paris Convention dan TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001..............................................................................95 BAB IV. UPAYA HUKUM DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN PARIS CONVENTION, TRIPS AGREEMENT DAN UU NO.15 TAHUN 2001..................................................................................................99 4.1. Upaya hukum bagi pemilik merek terkenal berkaitan dengan pelanggaran berdasarkan Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001...............99 4.2. Sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001....................................................................................................122 BAB V SIMPULAN DAN SARAN................................................................................125 5.1.Simpulan....................................................................................................................125 5.2.Saran..........................................................................................................................126 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xvii
