PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN ATAS PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR Oleh: Made Passek Reza Swandira Ni Ketut Supasti Dharmawan Anak Agung Sri Indrawati Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana Abstrak: Sengketa merek merupakan hal yang sangat sering terjadi didalam lingkup peradilan niaga. Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai merek dan juga hukum acara perdata umum. Namun peraturan-peraturan ini belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar yang haknya dipermasalahkan, dan tidak diaturnya prosedur pembuktian didalam sengketa merek sehingga menyebabkan kekosongan norma hukum pada kedua peraturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini digunakan dengan pendekatan kasus. Kata kunci: Merek, Sengketa, Pembuktian
Abstract: Trademark dispute is frequent in scope of commercial law. Laws regarding trademark and procedural civil law had been ruled in Indonesia. However, these regulations doesn’t have definite legislates on owner rights protection of the registered trademark disputed, and the lack of proofing procedure in trademark disputes, therefore both of these rules contains void legal norm. The type of research used in this paper are normative legal research and using a case approach. Keywords: Trademark, Dispute, Legal Proofing
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual merupakan perkembangan yang baru, namun di negara-negara maju telah berabad-abad lamanya dikenal dan diketahui memiliki manfaat ekonomi yang besar bagi pendapatan negara.1 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Merek), merek 1
Eddy Damian, 2004, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, h.2
1
merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi dari merek adalah sebagai suatu tanda pembeda antara barang atau jasa milik satu pihak atau perusahaan, dengan barang atau jasa milik pihak atau perusahaan lain. Selain itu merek juga berfungsi sebagai penjamin kualitas apabila merek dilekatkan pada produk asli yang diproduksi oleh pihak yang berhak.2 Seiring dengan dimulainya pembangunan ekonomi Indonesia kasus-kasus Merek mulai mengalami peningkatan, dan perkara atau sengketa merek yang terjadi di Indonesia hingga saat ini lebih didominasi oleh perkara gugatan ganti rugi dan pembatalan Merek yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas Merek terkenal. Pelanggaran terhadap penggunaan merek secara melawan hukum yang marak di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari mental dari para pengusaha yang tanpa usaha yang cukup untuk mengembangkan merek yang mereka buat sendiri, yang dinilai akan memakan waktu yang cukup lama. 1.2. Tujuan Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar dan pembuktian didalam suatu sengketa merek terdaftar.
II. ISI MAKALAH 2.1. Metode Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yaitu dengan mengkaji peristiwa hukum yang terjadi dalam bidang merek dan membandingkan penerapan hukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan merek. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (Case Approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau 2
Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi, Jakarta, Penaku, h.52
2
kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum3, dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan merek yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2.2. Hasil dan Pembahasan 2.2.1. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Penggunaan Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Lain Secara umum, perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Merek yang menyatakan bahwa: “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.” Lebih lanjut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk masa yang tidak ditentukan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dengan pembayaran biaya. Permohonan perpanjangan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 36 huruf a dan b). Sementara perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar secara preventif dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-undang Merek yang menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh direktorat jenderal merek apabila merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya; c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar secara represif dapat dilihat dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 84 mengenai penyelesaian sengketa, dan Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 mengenai ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran merek.
3
Johnny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, h. 321
3
Meskipun perlindungan hukum telah diberikan sedemikian rupa kepada pemilik merek terdaftar, namun hal ini dirasa belum kuat karena dalam prakteknya masih saja dijumpai sengketa-sengketa merek terdaftar yang dapat dijumpai di pengadilanpengadilan niaga di Indonesia. 2.2.2. Pembuktian Kepemilikan Suatu Merek dalam Kasus Pelanggaran Merek Dalam ketentuan Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak diatur secara konkrit mengenai proses pembuktian perkara Merek, namun hanya dijelaskan tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, tetapi tidak diatur mengenai tata cara pembuktian dalam proses peradilan perkara sengketa merek. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga belum diatur mengenai Pengadilan Niaga. Hal ini dapat ditemukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang menyatakan bahwa tata cara pemeriksaan persidangan perkara HKI adalah sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara perdata biasa. Proses peradilan perdata sendiri masih mengacu kepada HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) peninggalan kolonial sebagai dasar hukum beracaranya. Oleh sebab itu, maka pembuktian dalam perkara sengketa merek sama dengan pembuktian acara perdata biasa. Namun di beberapa kasus juga digunakan alat bukti berupa tautan ke situs web pemilik merek maupun foto-foto dan iklan-iklan untuk membuktikan eksistensi merek tersebut di masyarakat.
III. KESIMPULAN 1. Perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar dinilai belum kuat. Dalam Undang-Undang Merek telah diatur secara preventif diberikan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek apabla memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek terdaftar lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, merek terkenal untuk barang dan/atau sejenisnya maupun dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar secara represif dapat dilihat dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 84 mengenai penyelesaian sengketa, dan Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 mengenai ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran merek. Namun aturan-aturan tersebut diatas masih belum
4
memberikan perlindungan yang memadai karena pada prakteknya masih banyak terjadi sengketa merek yang melibatkan merek terdaftar. 2. Pembuktian dalam sengketa merek menggunakan prosedur yang sama dengan hukum acara perdata pada umumnya, namun tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan hal tersebut. Maka dari itu hakim niaga dalam memeriksa perkara HKI pada khususnya mengacu kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang mengatur bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara HKI pada umumnya menggunakan hukum acara perdata yang diatur dengan HIR. Pada prakteknya di persidangan, dapat digunakan alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil salah satu pihak, seperti lampiran iklan maupun hal lain yang membuktikan bahwa suatu merek terdaftar sudah eksis terlebih dahulu dan memiliki hak atas merek tersebut.
DAFTAR BACAAN Buku-buku Damian, Eddy, 2004, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung Ibrahim, Johnny, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi, Jakarta, Penaku Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Jakarta Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
5
