BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Peranan hukum dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang.1 Maka dari itu hukum khususnya pada sistem peraturan ketenagakerjaan harus diatur dengan baik agar dapat terpenuhinya hak-hak pekerja terutama hak perlindungan yang paling mendasar bagi tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan keadaan yang teratur dan baik bagi pengembangan dunia kerja dan kesejahteraan pekerja. Dalam pembahasan mengenai kesejahteraan pekerja, tentu tak lepas dari peran pemerintah yang memilikii kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya (welfare state), sebagaimana Muchsan, S.H, menjelaskan bahwa fungsi pemerintah tak hanya terbatas pada penjaga ketertiban dan keamanan saja, akan tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya.2 Maka dari itu pemerintah republik Indonesia, sebagaimana seharusnya mempunyai fungsi administrasi Negara, tidak hanya menjalankan fungsi eksekutifnya saja namun juga harus menciptakan kaedah hukum konkrit guna mewujudkan peraturan yang sudah dibuat. Dalam pelaksanaan fungsi administrasi negara ini, dapat kita temukan perbuatan yang disebut sebagai affirmative action atau perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah adalah tiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud
1
Kansil. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 40 Muchsan. 1981. Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Halaman 3 2
menyelenggarakan kepentingan umum baik perbuatan mengadakan peraturan maupun mengadakan ketetapan atas perjanjian.3 Selebihnya, diperinci lagi menjadi berbagai bentuk perbuatan pemerintah, tak hanya perbuatan pemerintah dalam pembuatan peraturan, namun juga berbentuk pelayanan untuk kepentingan umum dan peraturan pemerintah yang berbentuk perwujudan dari apa yang sudah diatur dan dikehendaki oleh peraturan-peraturan.4 Dari peratutan perundang-undagan yang telah dibuat untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini adalah pengerucutan dari hak konstitusional rakyat sebagaimana ditegaskan pada Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945, pada pasal 27 ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pada pasal 28 D ayat (2) berbunyi, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Peraturan yang dibuat sudah selayaknya menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan dan hak pekerja. Akan tetapi, masih banyak ketimpangan yang timbul dalam permasalahan hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja. Dalam hal ini perlu ada campur tangan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja, untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana tujuan dari hukum dan Undang-undang ketenagakerjaan dibentuk. Diperlukan pembatasan oleh hukum sehingga hubungan pekerja dan pengusaha tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, pembatasan seperti ini merupakan unsur enssensial dalam suatu negara hukum. Tidak ada satu aktor
3 4
Utrech. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya: Pustaka Tirta Mas. Halaman 89 Muchsan, Op.Cit. Halaman 21
pun dalam hubungan industrial yang kebal terhadap kecaman, oleh hukum disamping diberikan hak juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu.5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki peran penting untuk memastikan instrumen hukum yang ada untuk melindungi kepentingan dan hak pekerja sudah berjalan dengan baik atau tidak di lapangan. Apakah pengusaha sudah mengikuti ketentuan Undang-undang dalam membuat peraturan perusahaan dan menentukan kebijakan perusahaan terkait hak dan kewajiban antar pengusaha dan pekerja, maka dari itu dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja yang salah satu tugasnya yaitu melakukan pengujian, pengawasan, dan penyidikan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Melihat pentingnya masalah perlindungan hukum bagi pekerja, hal ini tidak terkecuali masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita. Wanita juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat kita lihat terkait hal ini, bahwa pada pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa, “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Maka dari ketentuan pasal 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peluang untuk wanita untuk memasuki seluruh sektor kerja, yang selanjutnya para wanita tersebut disebut sebagai tenaga kerja wanita. Terkait perlindungan bagi tenaga kerja wanita, setiap pekerja wanita wajib diberi perlindungan hukum oleh pihak pengusaha dan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja wanita tersebut dalam
5
Hernawan, Ari. Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial. Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus November 2011. Halaman 90
menjalankan pekerjaannya, sehingga mereka merasa aman dan terjamin haknya dapat terpenuhi. Masalah perlindungan bagi tenaga kerja wanita tentu bersinggungan pula dengan isu pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, karena tentunya pekerja wanita yang bekerja pada malam hari lebih rentan terhadap ancaman-ancaman maupun gangguan dari pada yang bekerja pada siang hari. Terlebih kita sekaran ini keberadaan tempat hiburan malam semakin bertambah jumlahnya, tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak tenaga kerja yang terlibat pada bisnis ini yang juga sebagai bagian dari penggerak sektor perekonomian, maka banyak juga wanita yang bekerja pada sektor ini, sehingga jelas mereka akan bekerja pada malam hari. Padahal, dunia kerja pada malam hari sangat rentan untuk pekerja wanita, terlebih lagi di tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam sangat beresiko terhadap banyak hal yang dapat melanggar kesusilaan wanita dan juga adanya pandangan yang negative dari masyaraat terhadap pekerja wanita tersebut, padahal pekerjaan di tempat hiburan malam jika dengan perlindungan yang baik bagi pekerjanya tentu tidak bermasalah dan justru memeberikan banyak kesempatan kerja bagi wanita. Sudah banyak perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang diwujudkan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya banyak sekali memuat terkait tenaga kerja wanita seperti hak cuti haid pada pasal 81 ayat (1), hak cuti melahirkan dan cuti keguguran pada pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Hak menyusui anak pada waktu kerja yang terdapat dalam pasal 83, serta terutama terkait perindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari telah diatur khusus terdapat dalam pasal 76. Bahkan mengenai perlindungan tenaga kerja wanita
pada malam hari ini, diatur lebiih lanjut pula dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha, dimana keputusan menteri tersebut tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Wanita Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Banyak hal yang diatur dalam keputusan menteri tersebut, diantaranya mengenai pemberian makanan dan minuman yang bergizi, mengenai penyedian angkutan antar jemput, dan hal yang meliputi kesejahteraan pekerja wanita pada malam hari. Dari paparan yang ada, melihat persinggungan antara perlindungan hukum dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk pelayanan publik, penulis beranggapan bahwa masih banyak pekerja wanita yang tidak menerima haknya, pengusaha masih banyak yang belum melaksanakan kewajibannya terhadap tenaga kerja wanita. Dalam hal ini penulis akan meneliti dan menggambarkan bagaimana pemberian perlindungan hukum yang diberikan pemerintah khususnya dinas tenaga kerja bereaksi terhadap permasalahan-permasalahan terkait tenaga kerja wanita, merujuk pula ke visi dan misi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimwewa Yogyakarta, yang mana salah satunya adalah meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.6 Sehingga, dari paparan tersebut diatas, penulis meyakini bahwa penelitian ini layak dan menarik untuk dianalisis dan diangkat menjadi skripsi yang didasari oleh ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Ketenagakerjaan.
6
Diakses dari http://www.nakertrans.jogjaprov.go.id/page.php?kat=prof&id=MQ==, pada tanggal 16 April 2016
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian sebagaimana terdapat dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan tenaga kerja wanita? 2. Apakah yang menjadi kendala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perwujudan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita?
C. Tujuan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 1. Tujuan Objektif Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita, kendala-kendala yang dihadapi dalam perwujudan perlindungan hukum dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan perlindungan hukum untuk tenaga kerja wanita. 2. Tujuan Subjektif Penulisan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian
Penulisan hukum mengenai hak-hak bagi tenaga kerja wanita di dalam hukum perburuhan sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, ditemukan sebagian dari penulisan hukum tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang berjudul: 1. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Pada Pt. Eagle Glove Indonesia Kabupaten Sleman, oleh Anwar Rony Fauzy (2013), yang banyak membahas mengenai alasan-alasan tidak mengangkat pekerja wanita sebagai pekerja tetap; 2. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita di Sektor Industri Makanan Phia Deva Minomartani Kabupaten Sleman, oleh Iffa Choirun Nisa (2012), isinya banyak membahas mengenai penyimpangan pemberian upah dibawah upah minimum provinsi; 3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Wanita di Perusahaan Terminal Tiket PT. Bayang Prima Lintas Nusa Yogyakarta, oleh Dini Arimbi (2011), yang
banyak membahas mengenai penyimpangan jam kerja yang melempaui ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Pada Malam Hari di liquid café Next Generation Wilayah Kabupaten Sleman, oleh Elza Qorina Pangestika (2014), membahas mengenai pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari sesuai perundangan-undangan; 5. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di Tropis Café Yogyakarta, oleh Irfan Setiawan Munahar (2010), yang membahas mengenai masalah ketentuan pemberian makanan dan minuman bergizi sesuai dengan ketentuan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor KEP/224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh wanita antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 6. Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Moch. Ismail (2010), yang membahas mengenai peran dinas dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran yang akan bekerja diluar negeri, seputar perlindungan hukum pra-keberangkatan, saat penempatan dan juga pasca bekerja. Penulisan-penulisan hukum di atas masing-masing membahas mengenai apa saja hak-hak pekerja wanita yang dijamin oleh Undang-undang Nomor13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Pada penulisan hukum ini, yang membedakan dengan penulisan hukum sebelumnya adalah apa yang menjadi pembahasan utama dan permasalahan utama yang diangkat, pada penulisan hukum ini lebih menekankan pada peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan
hukum bagi pekerja wanita terkait masalah kewajiban-kewajiban pengusaha yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00, dan hak-hak pekerja wanita untuk dilindungi pada masa kerja seperti perlindungan kesehatan ataupun kesusilaan. permasalahan tersebut belum dibahas secara mendalam dalam penulisan hukum sebelumnya, dimana penulisan hukum sebelumnya lebih menekankan kepada penyimpangan perjanjian kerja terhadap praktek yang berlaku dilihat dari sudut pandang kePerdataan, sedangkan pada penelitian ini lebih mengedepankan sudut pandang bidang ilmu hukum administrasi Negara. Terkait dengan judul terakhir pada daftar, Mengenai lokasi penelitian, lokasi penelitian sama dengan lokasi penelitian pada penulisan hukum yang sebelumnya, namun subjek pembahasannya berbeda, sebelumnya membahas mengenai tenaga kerja migran, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak tenaga kerja wanita. Tentunya akan ditemui permasalahan dan kesimpulan yang berbeda. Maka berdasarkan hal yang telah dijabarkan tersebut diatas, penelitian ini layak dianggap asli dan layak untuk diteliti. jika terdapat penelitian serupa dluar sepengatahuan penulis diharapkan dapat saling melengkapi serta memperkaya pengetahuan dibidang ilmu hukum ketenagakerjaan.
E. Manfaat Penelitian
Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kalangan umum dan khususnya bagi pembangunan teori, manfaat penulisan hukum ini telah penulis kategorikan dalam 3 (tiga) hal yaitu sebgai berikut: 1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan Penulisan hukum ini diharapkan dapat melengkapi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum khususnya dalam bidang hukum administrasi Negara dan hubungannya dengan hukum ketenagakerjaan. 1. Manfaat Bagi Pemerintah Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dapat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan demi perlindungan hukum untuk pekerja wanita dan melakukan pengawasan terhadap peraturaFdiFn yang telah dibuat untuk melindungi hak-hak pekerja khususnya pekerja wanita. . 2. Manfaat Bagi Pekerja/Buruh Ataupun Pihak Lain Penulisan hukum mengenai perlindungan hukum bagi pekerja wanita ini, diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan yang mendalam mengenai pekerja wanita dan seputar haknya atas perlindungan hukum oleh pemerintah.
