BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Hak cipta memiliki hak ekslusif di dalamnya yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekan dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.5 Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Bagi sang penciptanya peraturan ini memberikan perlindungan dari gangguan pihak lain termasuk mengeksploitasinya dan mempertahankan keutuhan karya ciptanya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat khusus hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum untuk mengumumkan, memperbanyak, atau mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptanya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Ketentuan tersebut sebenarnya menjelaskan fungsi hak cipta, yaitu untuk melindungi hak pencipta. Pengumuman yang dimaksud adalah meliputi pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan
5
Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, (Yogyakarta:PT. Pustaka Yustisia), Hal.49
menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 secara nyata isinya mengatur hal-hal tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini terdiri dari 15 Bab dan berisi 78 Pasal yang melindungi beberapa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra meliputi buku, program komputer, lagu atau musik, fotografi, sinematografi, dan lain-lain. UUHC dibuat bertujuan semata-mata agar semua orang menghargai dan mengapresiasi hak cipta sama dengan orang menghargai hak asasi manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam Universal Declaration of Human Right Pasal 27 ayat (2) bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya. Hal ini karena
bagi
seseorang
yang
telah
mencurahkan
usahanya
untuk
menciptakan/menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Prinsip ini menyiratkan kewajaran dan keadilan. Sehingga, akan menjadi tidak wajar dan tidak adil bla mencuri hasil usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Hak cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI. Keberadaannya di lapangan hak cipta hidup berdampingan dengan HKI lainnya, yaitu merek, paten, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit.6 Sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (economic right) yang merupakan hak khusus pada HKI. Hak ekonomi yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh 6
Supramono, 2008, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 13
keuntungan ekonomi atas HKI seperti halnya sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Perlindungan terhadap hasil karya cipta ini bermaksud mencegah kemungkinan adanya perbanyakan atas hasil karya cipta musik atau lagu dari pihak lain yang tidak berhak. Hak cipta sebagai hak ekslusif seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mengandung pengertian bahwa keberadaan hak cipta melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Hanya si pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik yang berhak untuk melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran guna memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Hasil karya ciptaan tersebut termasuk juga yang belum diumumkan. Pihak lain dapat melakukan perbanyakan, memproduksi dan menjual hasil perbanyakan ciptaan apabila diberi izin / lisensi dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Pemberian izin ini tidak semata-mata hanya perizinan saja namun juga bertujuan untuk memperoleh keutungan secara materi dari pemberian izin tersebut. Suatu hal yang dipandang wajar jika pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut. Sejalan dengan hal itu Muhammad mengatakan bahwa hak ekonomi berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak cipta atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi.7 Dari beberapa macam karya cipta dalam bidang seni yang ada di Indonesia, karya cipta dalam bidang seni musik atau lagu adalah yang paling populer dan paling dinamis 7
Muhammad, A., 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Abadi, Bandung, halaman 19.
perkembangannya. Setiap hari jutaan telinga manusia Indonesia mendengarkan musik dan lagu pada berbagai kesempatan dalam aktivitas hidupnya. Musik dan lagu ini merupakan hasil karya cipta seseorang dalam bidang seni yang termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya8 . Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara khusus pengertian tentang hak cipta musik dan atau lagu sehingga terhadap ciptaan lagu atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya. Lagu atau musik yang dilindungi berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Dengan demikian, setiap lagu atau musik hasil ciptaan seseorang yang sudah merupakan suatu bentuk yang nyata dilindungi hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan undang-undang ini. Penjelasan asal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta sub (d) menegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari unsur melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasi. Pengertian utuh ini maksudnya adalah lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Namun, pada kesempatan ini penulis akan memusatkan perhatian pada Hak Cipta atas ciptaan yang saat ini paling banyak digemari oleh hampir semua orang di dunia baik kalangan muda maupun tua dan juga Hak Cipta atas ciptaan paling marak dilanggar dan dibajak baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Hak Cipta ciptaan tersebut adalah Hak Cipta lagu atau musik yang adalah salah satu obyek perlindungan hak cipta dalam bidang karya seni.
8
Undang-Undang No.19 tahun 2002 pasal 12 UUHC ayat (1) huruf e.
Musik adalah salah satu karya ciptaan manusia yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Musik atau lagu selalu dibutuhkan orang, pada saat susah maupun senang, pada saat sakit maupun sehat, dan pada saat sibuk maupun rileks9. Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pernah berbicara kepada media nasional dalam sebuah acara pencanangan Hari Musik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 10 Maret. Saat itu beliau mengatakan bahwa musik telah menjadi bagian teramat penting dalam kehidupan, bahkan universalitas yang dikandungnya mampu menyatukan manusia dalam satu bahasa musik. Mungkin sulit kita membayangkan bagaimana wajah dunia dan kehidupan bila tak ada musik. Mungkin kita hanya akan menduga betapa keringnya kehidupan tanpa musik10. Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, media atau sarana untuk menikmati musik pada masa kini sangat mudah dan bermacammacam tersedia di berbagai tempat. Orang dapat menikmati lagu atau musik melalui CD, pesawat televisi, radio, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Orang dapat menikmati lagu atau musik mulai dari rumah, di berbagai tempat hiburan, di rumah sakit, mal, sekolah, kampus, bus, kapal terbang, kapal laut, dan di berbagai tempat lainnya menyebabkan orang merasa senang dan terhibur hingga merasa puas. Sedemikian mudahnya musik atau lagu dinikmati hingga kadangkala orang melupakan bahwa ada jerih payah orang lain yang menyebabkan kenikmatan yang didapatkannya. Orang berpikir bahwa perasaan senang, terhibur dan puas karena musik sudah terbayar dengan membeli CD atau kaset lagu atau musik dengan anggapan tentunya pencipta lagu, penyanyi dan pemusik sudah memperoleh imbalan yang layak 9
Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society, Bandung: PT Alumni, 2008. Hal.164 10 Media Indonesia, 11 Maret 2003
dari hasil penjualan kaset dan CD itu. Namun faktanya, dunia kini sudah berubah, dengan kecanggihan teknologi musik sudah tidak lagi di kaset dengan pita akan tetapi sudah menjadi sebuah file kecil yang sangat mudah didistribusikan dengan alat apapun termasuk telepon genggam, anak kecil kelas V SD pun sudah bisa membagikan lagu berformat mp3-nya ke teman-temannya. Bahkan, tidak perlu lagi membayar untuk mendapatkannya, sepertinya semudah membalik telapak tangan. Hal ini telah membuat penggandaan musik atau lagu semakin meluas. Belum lagi jika musik yang dinikmati di tempat-tempat hiburan, restoran, siaran radio, televisi, stasiun bus, bandara, dan lain sebagainya tanpa harus membeli CD. Jika demikian yang terjadi, maka sudah tentu penjualan CD atau kaset akan lebih sedikit dan tidak sebanding dengan berjuta-juta orang yang menikmatinya. Menurut konsep bahwa suatu penciptaan adalah hasil kemampuan intelektualitas penciptanya dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya (uang), maka musik atau lagu ciptaan para musisi dan pengarang lagu yang merupakan produk olah pikir manusia menjadi memiliki nilai. Oleh karena itu, karya cipta yang bernilai ini meski tak berwujud dapat memberikan manfaat ekonomi dan menjadi sebuah kekayaan (kebendaan). Dengan demikian, si pencipta atau ahli warisnya dapat melakukan gugatan apabila ciptaan beralih diubah oleh orang lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya. Dengan memahami konsep perlindungan hak cipta seperti ini, maka karya cipta lagu juga merupakan salah satu obyek yang harus mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan UU No.9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Sebagai konsekuensinya terdapat hak-hak untuk mengumumkan atas sebuah musik atau lagu seperti tertuang dalam UU No.19 Tahun 2002 pasal 2 ayat (1) tentang Hak Cipta, kalau diidentifikasi dapat berupa 11: 1. Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi secara langsung maupun melalui kaset, CD, atau VCD oleh lembaga penyiaran seperti radio dan televisi, baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel; 2. Mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser-konser musik dan acara pertunjukan musik yang bukan konser, seperti pesta-pesta, pertunjukan di tempat-tempat hiburan malam; 3. Memperdengarkan lagu melalui pemutaran kaset atau CD lagu diberbagai tempat: diskotik, karaoke, kafe, bar, hotel, restoran, mall, plaza, supermarket, toko-toko, angkutan umum, rumah sakit, sekolah/universitas, perpustakaan, stasiun angkutan umum, dan sebagainya; 4. Menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telepon seluler. Sedemikian luasnya pemakaian musik atau lagu oleh masyarakat baik itu menyiarkan atau memperdengarkan lagu tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mungkinkah hukum hak cipta dapat mengatur semua itu. Undang-Undang Hak Cipta jelas memberikan perlindungan terhadap lagu atau musik sebagai suatu ciptaan. Menyadari akan pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta demi menumbuhkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundangundangannya di bidang Hak Cipta demi menyesuaikan diri dengan perkembangan yang
11
Otto Hasibuan, opt cit hal 197
ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Ini dikarenakan dalam realitasnya, berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan baik berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin penciptanya ataupun pemegang Hak Ciptanya masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang salah dengan Undang-Undang Hak Cipta kita ? Di satu sisi Undang-Undang Hak Cipta sudah dapat dikatakan melindungi hak-hak pencipta namun di sisi lain pelanggaran Hak Cipta masih saja terjadi. Inilah yang perlu dikaji dan dibenahi lebih jauh lagi tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang lebih baik. Bagaimana implementasinya secara teknis terhadap hak pencipta lagu tersebut adalah hal yang perlu menjadi perhatian. Sejauh ini pelaksanaan hak cipta tidak pernah dilakukan oleh pemegang hak cipta sendiri. Implementasinya dilakukan oleh suatu lembaga yang bisa menjembatani kepentingan pemegang hak cipta dan user (konsumen). Lembaga yang mewakili pemegang hak cipta ini dibutuhkan, mengingat sangat tidak mungkin si pemegang hak melaksanakan sendiri pemberian lisensi, pemungutan imbalan (royalti) dan memperkarakan apabila ada pihak yang secara tidak sah atau tanpa izin melakukan penyiaran, mempertunjukkan, mengumumkan atau memperdengarkan musik atau lagu tanpa seizin pemegang hak terkait. Selain itu,
permasalahan dalam cara pemberian lisensi oleh pencipta lagu kepada pemakai lagu juga masih perlu diatur secara tegas. Persoalan utamanya dalam implementasi Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya terletak pada pengawasan terhadap pelaksanaan lisensi dan pengawasan terhadap pemakaian lagu tanpa lisensi. Hal ini adalah yang paling penting mengingat Undang Undang Hak Cipta yang bertujuan melindungi pemegang hak cipta lagu yang dalam praktiknya saat ini banyak dilanggar dengan dalih undang-undang tersebut tidak mengatur secara tegas lembaga mana yang ditunjuk sebagai pelaksananya. Berbagai persoalan kelemahan dalam pengawasan ini masih perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam agar ditemukan jalan keluarnya dan mengingat hasil-hasil penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaji hal ini. Kelemahan yang ada ini pada gilirannya dimanfaatkan oleh para pengusaha yang memperoleh manfaat ekonomi berupa keuntungan dari hasil karya cipta orang lain yang lebih besar dengan mengabaikan hak pencipta atau pemegang hak yang dirugikan dalam hal ini. Berpangkal dari hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mendalami
bagaimana
implementasi hak cipta dalam bidang karya seni musik di Indonesia seperti pelaksanaan pelisensian dan pembayaran royalti khususnya berkaitan dengan hak mengumumkan, mempertunjukkan atau menyiarkan kepada publik di berbagai usaha komersial. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, mengingat belum pernah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah ini di Kota Semarang. Padahal Kota Semarang sebagai gerbang pariwisata dan bisnis di Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak tempat hiburan dan tempat bisnis yang banyak memanfaatkan musik sebagai salah satu layanannya.
Selain itu, penelitian ini juga bermaksud mengetahui bagaimana peran serta kesadaran para pengusaha di Kota Semarang dalam melindungi dan mengakomodasi kedudukan hukum dan hak-hak pencipta lagu dalam pelaksanaan hak mengumumkan ditinjau dari pemungutan royalti sehingga hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak
tidak terabaikan demi tujuan
mempertahankan dan meningkatkan gairah
kreativitas para pencipta lagu, kreator musik dan inovator bidang musik untuk berkarya, yang sangat diperlukan untuk peningkatan kecerdasan kehidupan berbangsa dan akselerasi pembangunan negara.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta bidang karya seni musik khususnya dalam hal ini Hak Mengumumkan ditinjau dari cara pemungutan royalti di Kota Semarang ? 2. Bagaimana kedudukan hak dan kewajiban pemilik cipta atau pemegang hak cipta dalam pemungutan
royalti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Hak Cipta?
1.3 Tujuan Penelitian Mendasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengkaji dan menganalisis aspek perlindungan hukum karya cipta bidang seni musik di Indonesia khususnya hak mengumumkan ditinjau dari cara pemungutan royalti dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Kota Semarang. 2. Mengkaji dan menganalisis kedudukan hak dan kewajiban pemilik cipta atau si pemegang hak cipta dalam pemungutan royalti, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan Undang Undang Hak Cipta
1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan masalah penlitian yang telah diutarakan sebelumnya, maka manfaat penelitian yang diharapkan dalam studi ini antara lain: 1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai pemahaman terhadap pelaksanaan perlindungan hak cipta bidang karya seni musik kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya pemegang hak cipta dan lembaga pemungut royalti (atau pengguna hak cipta) dan aparat penegak hukum serta masyarakat luas pada umumnya. 2. Manfaat praktis Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai mekanisme dan ketentuan mengenai perlindungan hak cipta bidang karya seni musik sehingga dapat meminimalisir kasus upaya pelanggaran khususnya pada pelaksanaan hak mengumumkan di Kota Semarang.
1.5 Keaslian Penelitian
Penelitian sebelumnya yang pernah ada dilakukan adalah studi mengenai identifikasi tahapan dalam penerapan hak mengumumkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta dengan studi kasus di Kota Medan (Tesis Implementasi Performing Right di Kota Medan, Mufti Nur Irawan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2010). Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari penelitian sebelumnya Dalam Penelitian ini lebih menekankan kepada analisis proses terjadinya pelanggararan penggunaan Hak Cipta bidang karya seni musik dan aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dengan studi kasus di Kota Semarang. Penelitian ini juga lebih menekankan kepada analisis kedudukan hak dan kewajiban baik dari pemegang maupun pengguna hak cipta serta keberadaan
lembaga
pemungut
royalti
sehingga
penelitian
ini
dapat
merekomendasikan hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta.
