PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA. Jamin Ginting

Ginting: Perlindungan

Hak Cipla Program Komputer di Indonesia

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA Jamin Ginting ABSTRACT The Indonesian government has paid a serious attention to copyright protection especially in computer program. There are five illegal software distributions punished by the court because of copying illegal software'. Since July 29, 2003, Copyrights Act No. 19 Year 2002 is effective to protect computer program. There are many sanctions in this regulation to protect computer program in Indonesia like arresting illegal software distributors or users by Police or Official who has been given authority by Law with or without owners claim report (delik biasa), The commercial court must make a decisiion within 90 days maximum since the filing computer program.

Beside all of that strongers, Copyrights Act No. 19 Year 2002 have a hole of law, there is a probability for non profit institution who uses illegal computer program for limited quantity, couldn 't be sue as a crimes.

Keywords : Copyright; Computer Program; Copyright act no. 19 year 2002; Claim report to file computer program; Commercial court. Pendahuluan Perkembangan perlindungan hak cipta program komputer di Indonesia dewasa ini telah mulai mendapatkan titik pencerahan, hal ini dapat dilihat dari 2 faktor penting, pertama, adanya sikap tegas lembaga peradilan di Indonesia untuk memeriksa dan memutuskan perkara hak cipta pro-

gram komputer secara obyektif, hal ini dapat dilihat dengan dimenangkannya Microsoft Corporation melawan 5 (lima) dealer komputer di Indonesia yang dinyatakan bersalah telah menginstall perangkat lunak Microsoft Windows dan Microsoft Office di komputer-komputer yang mereka jual secara tidak sah karena perangkat

Law Review, Fakullas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004

31


Hak Cipta Program Komputer di

lunak yang deinstall disetiap komputer tersebuttidakmemiliki lisensi, kedua, terciptanya aturan hukum yang memberikan kepastian hukum dibidang hak cipta, khususnya perlindungan hak cipta program komputer dengan di tetapkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang bukan hanya mengatur tentang ketentuan materiil tetapi juga mengatur tentang ketentuan formal/acara permohonan gugatan dibidang hak cipta di Pengadilan Niaga, penyidikan disertai dengan penyitaan terhadap program komputer yang melanggar ketentuan hak cipta program komputer dan pemberian hukuman yang bukan hanya berupa pemidanaan (kurungan) lebih lama tetapi juga denda jauh lebih besar, UU ini mulai berlaku efektif sejak 29 Juli 2003. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik hak cipta dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 yang diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, khususnya bagi pemilik hak cipta di bidang program komputer terhadap hak ciptanya di Indonesia, selain itu juga pengajuan permohonan 32

Indonesia

gugatan bagi pelanggaran terhadap hak cipta yang ditujukan ke Pengadilan Niaga akan memberikan kepastian terhadap pemeriksaan perkara di bidang hak cipta secara. sederhana, cepat, efisien dan efektif. Kelebihan lain adalah adanya penetapan sementara oleh pengadilan yang dapat diajukan oleh pemegang hak cipta yang berguna untuk mencegah pelanggar hak cipta menghilangkan bukti-bukti dan mencegah berlajutnya pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemegang hak cipta lebih banyak lagi.

Pengertian Hak Cipta dan Program Komputer dalam UU No. 19 Tahun 2002 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Hak esklusif ini adalah hak yang bersifat otonom, artinya kekuasaan penuh hak tersebut ada pada pencipta ataupun orang yang menerima hak tersebut, sehingga setiap 1

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol IV, No I, Juli 2004


Hak Cipta Program Komputer di Indonesia

orang yang ingin mendapatkan hak

melarang orang lain yang tanpa

atau pun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.3

persetujuannya menyewakan ciptaan

Undang-Undang Hak Cipta Aus-

tersebut harus mendapat izin dari pemegang hak cipta tersebut. Dengan kepemilikan hak tersebut pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya serta memberikan ijin dan

tersebut untuk kepentingan yang 2

bersifat komersial.

tralia (Copyright Act. 1986) memberikan

definisi

4

Program

Dalam hal pembelian suatu soft-

komputer sebagai: ".. .an expression,

ware, pembeli mempunyai hak untuk

in any language, code or notation

menggunakan software dan me-

of a set of instruction (whether with

nyimpan software tersebut, akan tetapi

or without related information) in-

pembelian tersebut tidak dengan serta

tended, either directly or after either

merta dapat diartikan bahwa pembeli

or both of the following :

software tersebut membeli Hak Cipta atas 'karya tulis' yang berada dalam

(a) conversion to another language, code or notation;

bentuk software tersebut, hal ini sama dengan ciptaan lainnya dibidang ilmu

(b) reproduction in a different material form;

pengetahuan, seni dan sastra. Program Komputer adalah

to cause a device having digital infor-

sekumpulan instruksi yang diwujudkan

mation processing capabilities to per-

dalam bentuk bahasa, kode, skema,

form a particular function."

- Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. (Pasal 2 ayat (2) UU Hak Cipta No. 19Tahun2002)

3

4

Pasal 1 ayat 8 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Justisiari P. Kusumah (2003), Gugatan Perdata Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer: Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Cipta & Simulasi Solusinya, Jakarta: Seminar HAKI. Him. 5

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004

33



UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, memberikan definisi terhadap program komputer lebih luas 5 yaitu termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 tersebut. Dari kedua defmisi program komputer tersebut sangat jelas bahwa penuangan atau perwujudan ide dari pencipta program komputer (software developer) dengan cara menyusun suatu rumusan instruksi, notasi, kode-kode tersebut memerlukan suatu kemampuan intelektual yang sangat tinggi dan juga investasi yang besar untuk melakukan research and development sehingga kemudian terciptalah suatu program komputer yang dapat menjalankan suatu fungsi tertentu yang diinginkan oleh pembuat program komputer tersebut. Lingkup Perlindungan Hak Cipta dalam UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Perlindungan dalam UU Hak Cipta di khususkan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni

dan sastra yang mencakup : 1) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; 2)

ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan 4)

lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

5) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin; 6) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 7)

arsitektur;

8) peta; 9)

seni batik;

10) fotografi; 11) sinematografi;

5

UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 dalam Pasal 1 angka 7 hanya memberikan definisi komputer sebagai program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu, hal ini lingkupnya lebih sempit dibandingkan dalam Pasal 1 angka 8 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

34

12) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengaliwujudan.

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004


Hak Ciptu Program Komputer di Indonesia

Seluruh ciptaan yang disebutkan di atas termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya tersebut. Khusus terhadap ciptaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 12 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan

tersebut, sehubungan dengan beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Dibawah ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak digolongkan sebagaimana pelanggaran Hak Cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkanyaitu: a)

Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

b)

Pengembalian ciptaan pihak lain,

aslinya. Khusus Program Komputer; senematografi; fotografi; database; dan karya hasil pengalihwujudan hak cipta atas ciptaan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan demikian pula jika hak cipta tersebut dipegang oleh suatu badan hukum berlaku

baik seluruhnya maupun sebagian,

selama 50 (lima puluh) tahun sejak

guna keperluan pembelaan di

pertama sekali diumumkan hal ini

dalam atau di luar pengadilan;

berbeda dengan ciptaan lainnya yang berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah

c)

Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

pencipta

meninggal dunia. Perbuatan Yang Bukan Merupakan Pelanggaran Hak Cipta Ada beberapa pengecualian terhadap perlindungan hak cipta

i. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau ii. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak

Law Review, Fakullas Hukum Universitas Pelila Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004

35


Hak Cipta Progra

merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. d)

e)

Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.

Komputer di Indonesia

dahulu kita mengenal jenis-jenis lisensi6 yang diberikan dalam program komputer sebagai dasar legalitas pemakaian yang sah terhadap program komputer, yaitu: a)

lisensi yang biasa ditemui pada beberapa program komputer

Perbanyakan suatu ciptaan selain Program komputer,

(software) yang digunakan untuk

secara

tujuan komersial seperti Microsoft,

terbatas dengan cara atau alat

Lotus, Oracle, dan Iain-lain.

apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan uraum, lembaga

f)

g)

Lisensi Komersial : adalah jenis

b)

Lisensi Percobaan Software/

ilmu pengetahuan atau pendidikan,

shareware, ialah jenis lisensi yang

dan pusat dokumentasi yang

biasa ditemui pada software untuk

nonkomersial semata-mata untuk

keperluan demo yang dipakai

keperluan aktivitasnya;

pada saat-saat tertentu saja

Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

(biasanya berlaku untuk 30 hari) c)

komersial, ialahjenis lisensi yang biasanya diperuntukkan bagi kalangan pendidikan atau untuk

Pembuatan salinan cadangan

keperluan pribadi.

suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang

Lisensi untuk penggunaan non-

d)

dilakukan semata-mata untuk

Lisensi Freeware, ialah jenis lisensi yang biasanya ditemui pada

digunakan sendiri. b

Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta dalam Program Komputer Sebelum memasuki jenis-jenis pelanggaran hak cipta tersebut, terlebih

36

Law Review, Fakultas llukum Uni

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaanya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. (Pasal I angka 14 UU Hak Cipta No. 19 Tan un 2002)

s Pelita Harapan. Vol. IK No. I, Juli 2004

Giming: Perlindungan

e)

Hak Cipta Program (Computer di Indonesia

software yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan.

c)

Lisensi yang lain misalnya

d) Academic License, yaitu lisensi yang diberikan kepada kalangankalangan tertentu dalam hal ini kalangan akademisi.

merupakan lisensi yang bersal dari Open source, seperti Linux. Setiap perusahaan software

Full Price (Retail Product), yaitu lisensi bagi produk software yang dijual secara retail (fullpackage)

(Program Komputer) memberikan

Setelah melihat legalitas dari

jenis-jenis lisensi yang beragam bagi

penggunaan program komputer melalui

pelanggannya {customer), tetapi disini

beberapa jenis lisensi yang diberikan,

coba kita melihat secara konkret

benkut ini akan dibahas beberapa jenis

beberapa jenis lisensi yang diberikan

pembajakan program komputer

7

oleh perusahan Microsoft , yaitu:

terutama software yang sering terjadi8,

a) Open atau Select License, yaitu lisensi untuk pembelian software dengan volume yang fleksible (minimal 5 lisensi) dan sangat cost effective. Khusus untuk Select License, lisensi ini didesain untuk kalangan perusahaan, akademik, perusahaan menengah ke atas dan multi nasional dengan jumlah komputer minimal 500 buah.

yaitu:

b) OEM {Original Equipment Manufacturer), yaitu lisensi yang diberikan atas software yang telah terinstal/terpasangpada perangkat komputer yang telah dibeli. 7

Microsoft. (2003). Microsoft Licensing Guide: Be Sure It's Legal Jakarta: PT. Microsoft Indonesia, him. 8

a) End user copying "End user copying is unlicensed copying by individuals or businesses. In the case of volume licensees, this means under reporting the number of software installations. While this most common form of piracy may seem harmless, it is illegal and simply wrong" Yaitu pembuatan salinan oleh pemakai akhir yang melanggar ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian dengan pemegang hak " Microsoft (2003). Microsoft Licensing Guide: Be Sure It s Legal Jakarta: PT. Microsoft Indonesia, him. 2

Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol IV, No I, Juli 2004

37



cipta. End user itu sendiri dapat dibagi kedalam individual end user atau corporate end user. b) Hard disk loading "Practiced by dishonest computer system builders, hard-disk loading occurs when PCs are sold with illicit software pre-installed. Dealers use on legally acquired copy illegally for installation on many machines. Disks and documentation are often missing or incomplete" Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mengadakan pembajakan yang dilakukan oleh dealer komputer dengan cara melakukan pemasangan software (pre-loaded) dengan tidak dilengkapi dengan lisensi yang sah dari pemilik hak cipta (illegal copying). Biasanya software yang dipergunakan itu sendiri merupaka software yang dibeli secara sah oleh dealer akan tetapi dealer tersebut tidak mempunyai ijin atau lisensi untuk memperbanyak software tersebut pada setiap komputer yang dijual olehnya. c) Mischanneling "'Mischanneling " software is software distributed under special discount licenses- either to high-vol38

ume customers, computer manufacturers, or academic or government institutions - that is then redistributed to others who do not hold or qualify for these licenses. Be on the lookout for packaging marked as "Academic Price ", "Not For Resale ", or "Not for Retail or OEM Distribution ". Yaitu pendistribusian yang tidak sah dan illegal atas software khusus dengan harga khusus kepada konsumen yang tidak seharusnya membeli software dengan harga khusus tersebut. Sebagai contoh penjualan software khusus untuk kalangan pelajar/mahasiswa tetapi dijual kepada konsumen umum. d) Counterfeiting "Counterfeiting is software piracy on a grand scale, in which software and its packaging are illegally duplicated - often by organized crime rings - then redistributed as imitation legal product. Be on the look-out for prices that seem "too good to be true", suspicious looking packaging and software that is missing disks or documentation. Yaitu pelanggaran dengan cara pembajakan yaitu pembuatan, perbanyakan, penggandaan suatu soft-

Law Review, Fakultas Hukum Universilas Pelita Harapan, Vol. IV, No. I, Juli 2004



ware biasanya dalam bentuk media compact disk (CD) untuk kemudian dikemas dengan cara yang hampir menyerupai CD dari suat software yang asli sehingga bagi konsumen awam mungkin saja bisa menyangka produk tersebut adalah produk yang asli dan sah. Biasanya CD software bajakan tersebut dijual dengan harga yang sangat murah, tetapi software tersebut biasanya kurang lengkap. e. Internet Piracy "Internet piracy refer to the use of the internet for illegally copying or distributing unauthorized software. In these cases, the Internet is the medium for advertising, offering, acquiring, or distributing pirated software." Yaitu dengan cara melakukan "down load" dari situs-situs yang melakukan penjualan software melaiui media internet atau bulletin boards suatu mailing list, Aspek Hukum Perdata dan Pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta Program Komputer di Indonesia. a. Aspek Hukum Perdata Gugatan perdata pelanggaran Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, diajukan ke

Pengadilan Niaga, hal ini sangat menguntungkan bagi pemegang hak cipta, mengingat Peradilan Niaga membatasi masa waktu putusannya yaitu 90 hari sejak suatu perkara dibidang Hak Cipta tersebut didaftarkan dan upaya hukum terhadap putusan tersebut langsung dengan permohonan kasasi dengan konsep pemeriksaan cepat. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yaitu UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997, yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang memakan waktu cukup panjang, dikarenakan proses pemeriksaan perkara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (pemeriksaan biasa). Adapun permohonan gugatan perdata oleh pemegang hak cipta dalam pelanggaran hak cipta yaitu : pertama, permohonan ganti rugi dan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan tersebut, kedua, memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertujukan atau pameran karya, yang merupakan pelanggaran hak cipta, ketiga, permohonan berupa

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IV No. I, Juli 2004

39



penghentian kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, sebelum putusan akhir untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari pemegang hak cipta9. Sebelum mengambil putusan akhir Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara 10 , atas permohonan penggugat untuk: a.

Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuktindakan importasi;

b.

Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

c.

Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak permohonan tersebut memang sedang dilanggar.

' Pasal 62 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 10 Pasal 67 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 40

Konsep penetapan sementara ini sangat berisiko bagi pelanggar hak cipta, khususnya terhadap perusahaan yang telah menggunakan suatu software yang tidak sah, karena penetapan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyitaan sementara terhadap barangbarang sebagai bukti. Hal ini dapat menyebabkan terhentinya aktivitas perusahaan dan reputasi perusahaan tersebut juga akan hancur, karena menggunakan program komputer yang tidak memiliki ijin resmi (lisensi) dari pemegang hak cipta program komputer tersebut, hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat pada perusahaan tersebut.

b. Aspek Hukum Pidana Satu hal penting dari aspek pidana terhadap pelanggaran di bidang hak cipta dalam UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini adalah tidak adanya persyaratan suatu pengaduan (Delik Adum/Klacht Delict) dari pemilik hak cipta agar aparat yang berwenang dapat melakukan suatu tindakan terhadap pelanggaran hak cipta, dengan demikian setiap saat aparat penyidik baik Polri maupun peyidik sipil dapat melakukan tindakan penyidikan dan penyitaan terhadap barang-barang

Law Review, Fakultas Hukum Universilas Pelita Harapan, Vol. IV No. I, Juli 2004

Ginting: Pcrlindiingan Hak Cipla Program Komputer di Indonesia

yang dianggap sebagai barang bukti terhadap setiap orang maupun perusahaan yang melakukan pelanggaran hak cipta (Pasal 1 ayat 2, Pasal 33 ayat I, Pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHAP). Hal ini merupakan konsekuensi hukum dari delik biasa dalam suatu proses pidana, dimana pengegak hukum bisa menindak/ menangkap pelanggar hak cipta tanpa harus menunggu pengaduan dari para pemegang hak cipta. Pengaturan khusus terhadap tindak pidana hak cipta program komputer diatur Pasal 72 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta No. 19Tahun2002, yaitu: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak : a)

menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait dipidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah)

b) memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah) Unsur "barangsiapa" adalah setiap yang melanggar hak cipta tersebut, baik secara individu (individual) maupuan perusahaaan (corporate) dapat dipidana baik dengan kurungan dan atau denda. Pelanggaran terhadap hak cipta komputer tersebut tidak hanya dikenakan ganti rugi, denda tetapi juga hukum tersebut dapat desertai dengan hukum kurungan penjara yang dianut dengan asas maksimum hukuman, yaitu selama 5 tahun kurungan. Sanksi Pidana dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 ayat (3), jelas-jelas menyebutkan bahwa pelanggaran hak cipta khusus untuk program komputer hanya ditujukan terhadap "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan hak cipta tersebut untuk kepentingan komersial...". Dengan demikian sanksi pidana tersebut diterapkan bagi pelanggaran hak cipta program komputer tersebut digunakan untuk kepentingan komersial. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kekuatan sanksi pidana (tidak


41


Hak Cipta Program Komputcr di Indonesia

dapat dipidana) bagi mereka yang menggunakan program komputer tanpa lisensi untuk kepentingan non komersial, padahal Pasal 15 huruf e, menegaskanbahwa program komputer tidak termasuk yang dikecualikan sebagai pelanggaran hak cipta yang diijinkan terhadap perbanyakan suatu hak cipta secara terbatas oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Artinya pelanggaran hak cipta program komputer dalam mstitusiinstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e yang bertujuan non komersial tidak dapat dipidana.

Kesimpulan Perlindungan hak cipta dalam UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, telah memberikan perlindungan lebih baik bagi pemegang hak cipta program komputer untuk melakukan legal action terhadap pelanggaran hak cipta dibandingkan dengan UU Hak Cipta sebelumnya yaitu UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 jo. UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 jo. UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997, terlebih dengan adanya ancaman hukuman denda yang lebih 42

besar yaitu paling banyak Rp. 500 juta dan/atau kurungan paling lama 5 tahun, selain dari pada itu proses pemeriksaan lebih cepat karena proses pemeriksaan dilakukan di Pengadilan Niaga dengan proses pemeriksaan yang sederhana, cepat, efisien dan efektif. Dalam Proses pemeriksaan Hakim juga dapat memberikan penetapan sementara atas permintaan pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan penyitaan serta pencegahan tindakan pelanggaran hak cipta tersebut. Selain hal tersebut terdapat juga kelemahan dalam UU No. 19 Tahun 2002, yaitu tidak adanya tindakan sanksi pidana bagi institusi-institusi yang memperbanyak program komputer secara terbatas dengan tujuan non komersial, karena adanya celah hukum dalam Pasal 72 angka (3) yang hanya memberikan sanksi pidana bagi mereka yang memperbanyak untuk tujuan komersial (contrary: tidak ada sanksi pidana untuk tujuan non komersial), padahal program komputer tidak termasuk yang dikecualikan sebagai hak cipta yang boleh diperbanyak untuk tujuan non komersial pada institusi-institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e UU No. 19 Tahun 2002.




Daftar Pustaka Republik Indonesia (2002). UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Jakarta: PNRI Press. Republik Indonesia (2002). UndangUndang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Jakarta: PNRI Press. Hukum Online (2003), Menggertak Pengusaha dengan UUHC Baru, Jakarta: http:// www.hukumonline/ print.asp?id=83 96&ck=fokus Justisiari P. Kusumah (2003), Gugatan Perdata Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer: Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Cipta & Simulasi Solusinya, Jakarta: Seminar HAKI. Microsoft (2003), Microsoft Volume Licensing Guide: Be Sure It's Legal: Jakarta; PT. Microsoft Indonesia.

Law Review, Fakultas Hukum Universilas Pelila Harapan, Vol. IV, No I, .lull 2004

43

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA. Jamin Ginting

Recommend Documents