12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN PROGRAM KOMPUTER
2.1 Hak Cipta 2.1.1 Pengertian Hak Cipta dan Dasar Hukumnya Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC 2014), hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif ini adalah hak yang bersifat otonom, artinya kekuasaan penuh hak tersebut ada pada pencipta ataupun orang yang menerima hak tersebut, sehingga setiap orang yang ingin mendapatkan hak tersebut harus mendapat izin dari pemegang hak cipta tersebut. Dengan kepemilikan tersebut pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya serta memberikan ijin dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial. Menurut Husain Audah , hak cipta sebagai hak eksklusif (Exclusive Right), merupakan subjek hukum yang bersifat immateriil yang melindungi
13
hubungan kepentingan antara pencipta dengan keaslian ciptaannya. 6 Menurut pendapat lainnya oleh Trisno Raharjo, Hak cipta merupakan hak untuk menyalin atau mengkopi suatu karya, atas ijin dari pemilik hak, pada hakikatnya merupakan suatu hak eksklusif pemilik untuk mencegah pihak lain untuk mengkopi karya mereka tanpa izin. Hak cipta mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru, pengalihan hak dilakukan secara menyeluruh, maupun terpisah – pisah.7 Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta yaitu:8 a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang di akui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan e. Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut) melainkan hanya suatu monopoli terbatas, hal ini terjadi karena mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu. 2.1.2 Jenis-jenis Ciptaan yang Dilindungi
6
. Husain Audah, 2004, Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, hal.8. 7 . Trisno Raharjo, 2006, Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal, Pensil Komunika, Yogyakarta, hal 11. 8 Budi Agus, Syamsudin, 2005, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8
14
Mengacu pada UUHC maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini undang-undang merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UUHC 2014 yang terdiri dari : I.
Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
II.
Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya
III.
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
IV.
Lagu atau music dengan atau tanpa teks
V.
Drama atau drama musikall, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime
VI.
Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase
VII.
Karya Seni Terapan
VIII.
Karya Arsitektur
IX.
Peta
X.
Karya Seni Batik atau Seni Motif lain
XI.
Karya Fotografi
XII.
Potret
XIII.
Karya Sinematografi
XIV.
Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15
XV.
Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
XVI.
Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
XVII.
Permainan, video dan
XVIII. Program Komputer Selain ciptaan yang telah disebutkan tadi ada beberapa ciptaan lain yang juga dilindungi oleh UUHC 2014 yaitu dalam ketentuan Pasal 38 UUHC 2014 yang menyatakan : 1. hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. 2. negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Selain itu ada pula hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta seperti yang tercantum pada pasal 41 dan 42 UUHC 2014 yang meliputi: a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata b. setiap ide, prosedur, system, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan c. alat benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungisional. Pasal 42 UUHC 2014 menyatakan tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: a. hasil rapat terbuka lembaga Negara
16
b. peraturan perundang-undangan c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah d. putusan pengadilan atau penetapan hakim dan e. kitab suci atau symbol keagamaan
2.1.3 Subjek Hak Cipta Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUHC 2014, subyek Hak Cipta bisa Pencipta juga Pemegang Hak Cipta. Sebagai subjek hukum, Pencipta menurut Pasal 2 Ayat (5) UUHC 2014adalah: -
orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau
-
orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
Subjek dapat berupa orang atau badan hukum yang melakukan sesuatu. Subjek Hukum dalam Hak Cipta adalah seseorang yang menciptakan, membuat, atau menemukan suatu karya – karya cipta. Pencipta yang berjumlah lebih dari satu orang diperbolehkan oleh UUHC 2014 Indonesia. Hal ini juga dapat dipahami karena sebuah ciptaan dapat dihasilkan melalui kerja tim.9 Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud Pencipta, harus mempunyai kualifikasi tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus 9
Muhammad Firmansyah, 2008, Tata Cara Mengurus HAKI, Transmedia Pustaka, Jakarta, h.18
17
memiliki identitas atau status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.10 2.1.4 Hak – Hak yang Berkaitan Dengan Hak Cipta Hak cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta.11 Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak Ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi ini pada setiap UUHC 2014 selalu berbeda. Secara umum setiap Negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut yang meliputi 12
: 1. hak
reproduksi
atau
penggandaan,
hak
pencipta
untuk
menggandakan ciptaannya.
10
Muhammad Djumhana, Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.64 11 Budi Agus, Syamsudin, op.cit, h.3 12 Muhammad Djumhana, Djubaedillah, op.cit, h.67
18
2. hak adaptasi, hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah cerita non fiksi menjadi fiksi atau sebaliknya. 3. hak distribusi, hak milik pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaanya. 4. hak pertunjukan, hak untuk penyajian terkait penyiaran film dan rekaman suara pada media televisi, radio dll yang menyajikan tampilan tersebut. 5. hak
penyiaran,
hak
ini
meliputi
penyiaran
ulang
dan
mentransmisikan ulang suatu ciptaan. 6. hak program kabel, hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. 7. Droit de Suite adalah hak pencipta yang merupakan hak tambahan dan bersifat kebendaan. 8. hak pinjam masyarakat, hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat di perpustakaan. 2.1.5 Pengelolaan Administrasi Hak Cipta
19
Di Indonesia penanganan hak cipta ditangani oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang di bawah Direktorat Jenderal HKI Departemen Kehakiman.13 Dalam menangani hak cipta tentunya dibutuhkan suatu tata kelola administrasi yang baik sebagai salah satu langkah untuk melindungi hak cipta itu sendiri. Jadi dalam setiap peraturan Hak Cipta telah diatur juga mengenai badan yang mengelolanya. Sebagai pelaksana yang menyelenggarakan administrasi Hak Cipta, lembaga yang diberi wewenang menjadi pengelola, maka harus bersikap melayani dan menangani orang-orang perorangan beserta kasus-kasus Hak Cipta mereka. Bentuk pelayanan administrasi berupa melayani permohonan pendaftaran Hak Cipta, pemeriksaan Hak Cipta dan menetapkan Hak Cipta juga menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Hak Cipta.14 2.1.6 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Suatu karya cipta yang pemegang hak ciptanya bersifat individu memiliki jangka waktu perlindungan, tidak sama halnya dengan hak cipta yang hak ciptanya dipegang oleh Negara yang perlindungannya tanpa ada batas waktu. Ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta dijelaskan dalam UUHC 2014. Berdasarkan
ketentuan
pasal
29
perlindungan Hak Cipta, sebagai berikut :
13 14
ibid, h.88 ibid.
UUHC
2014,
jangka
waktu
20
1. Hak cipta atas ciptaan: Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga; peta; terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. 2. Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dua orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. 3. Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan adalah karya cipta Program Komputer, Sinematografi , Fotografi , Data Base, Karya Hasil Pengalih Wujudan 4. Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan berlaku untuk karya cipta Perwajahan karya tulis yang diterbitkan. Bagi ciptaan yang tidak diketahui pemiliknya, maka ciptaan tersebut akan menjadi milik Negara Republik Indonesia dan jangka waktu perlindungannya adalah tanpa batas waktu (ketentuan Pasal 31 Ayat (1) UUHC 2014. Hak cipta untuk program komputer biasanya hanya berlaku untuk jangka waktu 50 tahun. Setelah masa waktu itu berakhir, biasanya ciptaan menjadi milik umum. Biasanya, pemilik hak cipta kembali memperbaharui hak cipta
21
dari produknya dengan melakukan revisi dan mendaftarkan kembali ke lembaga Hak Cipta.
2.2 Program Komputer 2.2.1 Pengertian Program Komputer Di Indonesia secara nasional melalui Pasal 1 ayat (8) UUHC 2014 menyebutkan Program Komputer sebagai berikut: Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
Perlindungan hukum terhadap program komputer masih relative baru bila dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan lainnya. Perlindungan hukum terhadap program komputer mulai dirasakan efektif sejak 1976, yang dianggap dan diterima sebagai salah satu subjek yang harus dilindungi dalam UUHC Amerika Serikat.15 Sudah sewajarnya bila program komputer memperoleh perlindungan hukum, yang diatur dan dicakup dalam UUHC karena adanya 16:
15
Insan Budi Maulana, 1997, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.144 16 ibid.
22 1. Perkembangan industri di bidang komputer yang maju pesat sejak tiga
dekade terakhir 2. Yang diiringi pula dengan bertambah banyaknya program-program
komputer 3. Semakin ketatnya persaingan bisnis di bidang ini yang mengarah pada
merosotnya etika bisnis Pada akhirnya semuanya memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar semangat pengembangan industry komputer baik segi perangkat keras dan perangkat lunaknya dapat tetap berkembang. Mengingat masih mahalnya dana yang dikeluarkan untuk membeli sebuah lisensi produk software MS Windows dan propriety lainnya, maka banyak orang yang memilih untuk membeli produk bajakan yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk software asli dengan fungsi yang sama namun produk bajakan tidak tahan lama. Banyak masyarakat yang masih bertahan untuk menggunakan software bajakan, baik sistem operasi maupun aplikasi sampai dengan utility.
2.2.2 Perkembangan Peraturan Terkait Program Komputer di Indonesia Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang ikut menandatangani kesepakatan TRIPs, melindungi karya Program Komputer berdasarkan rezim hukum Hak Cipta. TRIPS (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan.
23
Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade Organization) yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota WTO. 17 HKI merupakan isu perdagangan baru yang dibahas dalam perundingan perdagangan Putaran Uruguay berlangsung TRIPS merupakan rejim peraturan HKI dengan obyek perlindungan paling luas dan paling ketat. Karena merupakan bagian dari WTO maka, pelaksanan TRIPS dilengkapi dengan
sistem
penegakan
hukum
serta
penyelesaian
sengketa.18
Perkembangan pengaturan perlindungan Program Komputer di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang pernah berlaku adalah sebagai berikut 19: 1.
Era Auteurswet 1912 Stb 1912 No.600. Auteurswet 1912 adalah Undang-Undang Hak Cipta di Belanda. Sebagai Negara jajahan Belanda, Indonesia tidak mempunyai banyak pilihan untuk menentukan sistem hukumnya sendiri, termasuk hukum hak cipta. Pada era ini Belanda merupakan salah satu Negara anggota yang mengikuti Berne Convention, karena Indonesia merupakan Negara jajahan Belanda maka Indonesia pun turut
serta
menjadi
penandatanganan 17
anggota
Konvensi
Berne tersebut
Convention
karena
mempersyaratkan
Sudargo Gautama, 1995, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, PT. Eresco Bandung, h.69-70 18 Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, 2004, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1-2 19 Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2011, Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global (Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer), Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, h.80 -81
24
diberlakukan pula bagi Negara jajahannya.20 Pada era ini belum diatur mengenai perlindungan hukum terhadap Program Komputer.
2.
Era Undang-undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982. Undang-undang ini merupakan UU nasional pertama kali di bidang Hak Cipta yang pernah berlaku di Indonesia. Pada era ini perlindungan tentang Program Komputer juga belum diatur.
3.
Era Undang-undang No.7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Perlindungan Program Komputer di Indonesia berdasarkan rezim hukum hak cipta baru mulai diatur di Indonesia melalui Undangundang No. 7 Tahun 1987. Pada pasal 1(g) menjelaskan bahwa Program Komputer adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu. Pembuatan salinan atau copy dari suatu program komputer oleh penciptanya tidak dianggap pelanggaran hak cipta karena dianggap semata-mata untuk kepentingan sendiri. Hal tersebut menjadi penting manakala seorang pencipta ataupun pengguna komputer sering kali merasa khawatir bilamana Program Komputer original yang dimiliki atau yang telah dibeli hilang atau rusak.
4.
20
ibid.h.81
Era Undang-Undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997
25
Dalam undang-undang No.12 Tahun 1997 pengertian program computer tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 7 rumusannya masih sama dengan undang-undang sebelumnya.
5.
Era Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pengaturan terkait program computer dalam undang-undang ini lebih luas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang program komputer. Dalam UUHC No.19 tahun 2002 definisi program komputer diperluas dimana program komputer juga diartikan hingga ke hal-hal yang membangun program itu sendiri seperti misalnya bahasa pemrograman, kode, skema dll.
