BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA. A. Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

A. Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Hal ini berarti bahwa karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Hak pengarang atau pencipta di Indonesia disebut author right. Istilah ini digunakan sejak diberlakukannya Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600, yang kemudian dalam peraturan perundangundangan selanjutnya menggunakan istilah hak cipta. Hak cipta merupakan subsistem dari Hak Kekayaan Intelektual yang secara internasional disebut dengan intelectual property right. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi atas dua kelompok besar, yakni hak milik perindustrian (industrial property right) dan hak cipta, yang termasuk kelompok hak milik perindustrian, antara lain paten (patents), merek dagang (trademarks). desain industri (industrial design), rahasia dagang (undisclosed information), indikasi geografis (geographical indication), model dan rancangan bangunan (utility models), dan persaingan curang (unfair competition), sedangkan yang termasuk kelompok hak cipta dibedakan antara hak cipta atas seni sastra dan ilmu pengetahuan dan hak- hak yang terkait dengan hak cipta (neighbouring rights).19 Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-

19

Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society, Bandung, Alumni, 2014, hlm 21

23

Universitas Sumatera Utara

24

ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda

untuk

memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah

berlaku sejak 1881 dengan suatu undang-undang hak cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan Auteurswet 1912. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886. 20 Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912. 21 Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet

1912

ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan

ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan UndangUndang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara. 22 Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan

20

Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 53. 21 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 56. 22 Suyud Margono, Op.Cit., hlm. 57


25

lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni Auteurswet 1912 berlaku lagi. 23 Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundangkan suatu Undang-Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut Auteurswet

1912

Staatsblad

Nomor

600 Tahun 1912

dan sekaligus

mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undangundang ini pada prinsipnya peraturannya

sama

dengan Auteurswet

namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada

1912

saat itu. Dalam

pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. 24 Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada: 1. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang; 2. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;

23

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya), Jakarta, Penerbit Erlangga, 2008, hlm 22 24 Rahmadi Usman, Op. Cit., hlm. 59.


26

3. Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.25 Namun di luar faktor di atas, pengamatan terhadap Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan penyempur naan atas Undang- Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya

adalah

masa

berlaku

perlindungan

karya

cipta diperpanjang

menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karyakarya yang dilindungi. Selain itu salah satu kelemahan dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya. 26

25 26

Suyud Margono, Op.Cit., hlm. 58 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya, Jakarta, Rineka Cipta, 2010,

hlm. 5-6.


27

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta 1997 telah memuat beberapa penyesuaian Pasal yang sesuai dengan Perjanjian Trade Related Aaspects of Itelectual Property Rrights (TRIPs), masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya umtuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta Istilah hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, Auteursrecht. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta27 Jika dikaitkan dengan hak cipta dapat dikatakan bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan, hal ini sesuai dengan pengertian hak cipta yang menunjukkan bahwa hak cipta itu

27

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, edisi ke-2, cetakan ke-3. Bandung, Alumni, 2009, hlm

111.


28

hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Di samping mempunyai sifat mutlak juga ada sifat droit de preference. Pertama kali peraturan hak cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912, peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuk peraturan baru maka peraturan-peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. Auteurswet 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Negara Indonesia baru mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 maka Auterswet 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi.28 Berdasarkan substansinya, Hak Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.29 Definisi yang bersifat lebih umum dikemukan oleh Jill Me Keogh dan Steward dalam Tommy Suryo Utomo, yang mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.30 Dua lembaga internasional yaitu UNCTAD dan ISCD mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum. Di samping itu Direktorat Jenderal (Dirjen) HKI Departemen Hukum dan 28

Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, Alumni, 2013, hlm

6 29

Tommy Surya Utomo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hlm 1 30 Ibid, hlm 2


29

HAM RI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang timbul bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia.31 Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, ciptaan atau memberikan izin dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut perundang-udangan yang berlaku.32 Hak cipta diberikan pada setiap hasil ciptaan yang menunjukan keaslian atau kebaharuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Menurut OK. Saidin, Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut dengan intellectual property rights. Itu yang menyebabkan hasil kerja otak dapat membuahkan hak atas kekayaan yang bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.33 Hak cipta pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menentukan bahwa untuk keperluan saat memulai perlindungan hukum hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau di publikasikan.34 Adapun sifat-sifat hak cipta, antara lain : 1. Hak cipta adalah hak eksklusif dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; 31

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006 Sudaryat, et al. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase Media, 2010, hlm 41 33 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaaan Intelektual (Intelecctual Property Rights), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 9 34 Suyud Margono,Op.Cit, hlm 5 32


30

diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta

atau

pemilik/pemegang

hak,

dan

orang

lain

tidak

dapat

memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak).Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja 2. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan

tertentu

yang

bahwa

hak

cipta

juga

harus

memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat

mewajibkan

pemegang

hak

cipta

untuk

menerjemahkan

atau

memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya. 3. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:


31

a. „transfer‟: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan b. „assignment‟: merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensI. 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat subjek hak cipta, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Pengertian pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama- sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, tidak boleh seorang pun mengumumkan atau memperbanyak ciptaan seorang, kecuali dengan izin pemilik atau pemegang suatu hak cipta. Pengertian pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 35

Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung, Nuansa Aulia, 2010, hlm 14-15.


32

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Di Indonesia sendiri,pengaturan mengenai hak cipta hadir pada masa pemerintahan kolonial Belanda setelah diberlakukannya Auteurswet 1912. Setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta sendiri yang hingga kini telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun perangkat pengaturan hak cipta terakhir saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Pengertian mengenai hak cipta sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu: “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mulai ada pada dekade 1840-an, yakni ketika pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek pada Tahun 1885, Undang-Undang Paten pada Tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1912. 36 Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Peralihan UUD 1945, peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (Paris Convention for

36

Muhamad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HaKI, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm 1


33

the Protection of Industrial Property/Stockholm Revision 1967) berdasarkan Keputusan Presiden No 21 Tahun 1979. Pada tanggal 12 April 1982 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra; serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. 37 Pada Tahun 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Kemudian UndangUndang No 7 Tahun 1987 diubah lagi menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 1997. Perkembangan di bidang perdagangan dan industri telah berubah sedemikian pesatnya, sehingga diperlukan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait, maka untuk menjawab perkembangan tersebut diperlukan perubahan atas UndangUndang No 12 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.38 Pengaturan hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan hingga yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Pengaturannya telah berkembang disesuaikan guna mengakomodir permasalahan yang baru. Hak cipta dapat dikatakan sebagai hak absolut. Hak absolut adalah

37

Ibid Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2003, hlm 3 38


34

hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu.39 Sifat absolut ini kemudian melekat pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Hak ekslusif itu berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam terminologi Bern Convention menggunakan istilah moral rights, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta.40 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, hak moral merupakan bentuk perwujudan apresiasi secara moral yang tetap melekat pada pencipta. Hak ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak moral terdiri dari: 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak ekonomi yaitu hak untuk dapat menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan. Hak ini dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara eksklusif. Hak cipta sendiri lahir secara deklaratif, yaitu lahir tanpa perlu adanya pendaftaran. Namun demikian, agar suatu hak cipta memiliki bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan, maka sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan.41 Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

39

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty 2007,

40

OK Saidin, Op.Cit, hlm 250 Tim Lindsey, Op.Cit, hlm 115.

hlm 54 41


35

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, dimasukkan beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut : (a) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai Negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia., (b) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait. (c) Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. (d) Tanggung jawab pengelolaan tempat perdagangan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. (e) Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. (f) Kewenangan Menteri untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan apabila Ciptaan tersebut melanggar norma dan peraturan perundangundangan. (g) Imbalan royalty yang didapatkan oleh Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk Ciptaan dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersil. (h) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Harta Terkait Wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. (i) Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Pengaturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang ini disebutkan lebih memberi perlindungan bagi para pencipta di Indonesia.Hal ini dapat dilihat dari Pasal-Pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam hak cipta, terutama pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini mengatur lebih banyak mengenai defenisi, seperti adanya defenisi atas “fiksasi”, “fonogram”,

“penggandaan”,

“royalti”,

“Lembaga

Manajemen

Kolektif”,

“pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, “ganti rugi”, dan sebagainya. Undang-Undang Hak Cipta membahas lebih detail isu yang sebelumnya telah dicantumkan dalam undang-undang lama. Sebagai contoh, pembahasan hak


36

ekonomi, hak cipta, dan hak terkait diberi porsi 17 Pasal. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai kepemilikan hak ekonomi pencipta yang telah dijual putus sold flat kepada pihak lain akan beralih kembali kepada pencipta setelah 25 tahun Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta dan ketentuan yang sama untuk performer lagu dan/atau musik yang telah dijual hak ekonominya Pasal 30 UndangUndang Hak Cipta 201442

C. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.43 Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan sastra. Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intelektual Property Right (IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul kerena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut “Intelektual Property Right”44 Rachmadi Usman memberikan pengertian KI sebagai “hak atas kepemilikan terhadap karya–karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi”. 45 Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karyakarya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia 42

Selvie Sinaga, “Catatan Terhadap UU Hak Cipta Baru”, Kompas, http://print.kompas.com/2015/01/12/Catatan-terhadap-UU-Hak-Cipta-Baru, diakses tanggal 1 April 2017. 43 Muhammad Ahkam Subroto, Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi, Jakarta, LIPI Press, 2005, hlm 11 44 Afrillyanna Purba, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta, Asdi Mahasatya, 2005, hlm. 9 45 Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm 2


37

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya, yang termasuk dalam lingkup KI segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Hal inilah yang membedakan KI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.46 Menurut Budi Santoso, KI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.47 Jangka waktu perlindungan hak cipta sangat erat kaitannya dengan bentuk perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin pemegang hak cipta. Sebagai pengecualian, maka dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atas: 1. penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; 2. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan; 3. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: a. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

46 47

Ibid. Budi Santoso, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, Semarang, Pustaka Magister, 2008,

hlm 3


38

b. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 4. perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial; 5. perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya; 6. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan; 7. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Jangka waktu perlindungan hak cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. pelindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman Pasal 58 Undang – Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


39

D. Pelanggaran Hak Cipta dan Ciptaan Yang Dilindungi dalam Hukum Positif Hak cipta dilindungi di dalam dan di luar negeri, di dunia internasional menurut undang-undang dan perjanjian setiap negara. Namun demikian, pelanggaran hak cipta akhir-akhir ini semakin merajalela. Sudah sering membaca tentang kasus-kasus pelanggaran dalam surat kabar dan di televisi, radio, dan sebagainya. Pelanggaran berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, ini termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain itu salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya. Namun, hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, adalah hak milik yang berharga, hak yang diberikan kepada ciptaan yang dihasilkan secara kreatif dalam proses intelektual, seperti berpikir dan merasa. Memasuki abad ke-21, penting sekali bagi masyarakat untuk sama-sama menyadari bahwa melanggar hak-hak ini adalah perbuatan yang salah.48 Hak cipta dilanggar apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari penciptanya yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak.

48

https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-cipta/diakses tanggal 1 April

2017


40

Pelanggaran semacam ini dapat dikenakan denda atau sanksi pidana secara khusus yang diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.Pelanggaran hak cipta dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum. Penegakan hukum di negara Indonesia merujuk pada adanya suatu bentuk kelembagaan.49 Pelanggaran hak cipta adalah suatu perbuatan yang melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak khusus tersebut digunakan untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan ciptaannya oleh pihak lain. Terjadinya tindakan pelanggaran terhadap hak khusus ini diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang semakin sulit, yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas. Salah satu dampak yang timbul yaitu tingginya angka pengangguran karena kesempatan untuk memperoleh pekerjaan terbatas. Hal inilah yang mendorong sebagian warga masyarakat melakukan pekerjaan apa saja walaupun hal tersebut melanggar norma-norma hukum. Pada prinsipnya yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi ide yang tertuang dalam bentuk materiil (fixed material form) yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Sedangkan ide, gagasan, metode, informasi, teori, daftar logaritma, atau data tidak dilindungi. 50 Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak cipta senantiasa dikaitkan secara langsung dengan peniruan bentuk materiil atau ekspresi ide dari sebuah ciptaan yang telah ada. Dengan demikian, mengambil ide milik orang lain dan menuangkannya dalam bentuk materiil yang baru bukan suatu pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, mengcopy ekspresi ide orang lain atau mengambil bagian yang substansial dari suatu ekspresi ide merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang tanpa hak telah memperbanyak atau mereproduksi suatu ciptaan.51

49

Djulaeka. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Malang, Cita Intrans Selaras, 2014, hlm 101 50 Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 198 51 Ibid


41

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undangundang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni : 1. Merugikan pencipta,/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas ; 2. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau ; 3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video compact disc (VCD) porno.52 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah merinci delapan belas kelompok ciptaan sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan. Ciptaanciptaan yang dikelompokkan merupakan ciptaan-ciptaan yang tergolong tradisional dan yang tergolong baru. Pada dasarnya yang dilidungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. 52

http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9, tanggal 1 April 2017.

diakses

pada


42

Keseluruhan uraian tersebut tercermin dari ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang menetapkan: “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.” Menurut L.J Taylor dalam bukunya Copyright For Librarians menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide. Jadi, bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan. 53 Mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini undang-undang merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdiri dari : a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase g. Karya seni terapan h. Karya arsitektur i. Peta j. Karya seni batik atau seni motif kain k. Karya fotografi l. Potret m. Karya sinematografi n. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

53

Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 121


43

p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli q. Permainan, video dan r. Program computer Selain ciptaan tersebut di atas beberapa ciptaan lain yang juga dilindungi oleh UUHC 2014 yaitu dalam ketentuan Pasal 38 UUHC 2014 yang menyatakan : 1) hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. 2) negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disamping itu ada pula hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta seperti yang tercantum pada Pasal 41 dan 42 UUHC 2014 yang meliputi: (a) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata (b) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan (c) alat benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungisional

Pasal 42 UUHC 2014 menyatakan tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa: (a) (b) (c) (d) (e)

hasil rapat terbuka lembaga negara peraturan perundang-undangan pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA. A. Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Recommend Documents