PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH: AMANDA PUTRA LUBIS NIM : 040200048 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh : AMANDA PUTRA LUBIS 040200048 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH NIP. 131 570 457

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. T. Keizerina Devi, SH, CN, MH NIP. 132 300 075

Syafruddin, SH, MH, DFM NIP. 131 842 853

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim Segala Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala petunjuk Rahmat dan karunia-Nya, Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” yang disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakutas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan lapang hati penulis selalu menerima kritik, saran maupun masukan yang bersifat mendidik dan membangun dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 2. Prof. Dr. Suhaidi, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 3. Syafruddin Sulung Hasibuan, S.H, MH, DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, sekaligus Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan masukan bagi penulis; Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

4. Husni, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 5. Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H, M.H selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi; 6. Dr. T. Keizerina Devi, S.H, CN, MH, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan dan masukan bagi Penulis; 7. Dr. Sunarmi, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi; 8. Alwan, S.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik dari Penulis; 9. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik; 10. Seluruh staff pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mencurahkan ilmunya dan membantu Penulis selama masa perkuliahan; 11. Teristimewa persembahan kepada kedua orang tuaku : Ir. H. Ahmad Sulaiman Lubis, MBA, MM dan Hj. Nurhaida Lubis. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya yang tak terbatas, doa-doa yang tak pernah putus, motivasi yang selalu membangun, bantuan moriil dan materi yang tak akan mungkin terbalaskan. Love you so much; 12. Kepada adik-adikku gugus, maya, dan kiki, terima kasih atas dukungan kalian selama ini dan selalu menghibur Penulis, juga kepada Saudara-Saudaraku, Ryan, Reza, Yuliza, Liza, Dan semua saudara-saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu; 13. Kepada sahabat-sahabatku : Erik, Mahonk, Derry, kak urie, Eko, Lead, Tika, Riko, Wanda. Terima kasih untuk selalu berada di sisiku membantu dalam Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

segala hal, berbagi suka dan duka dan buat dukungan dan motivasi kalian yang luar biasa terutama di saat-saat penulisan skripsi ini; 14. Kepada Kandi Felicia Siahaan,S.H yang telah memberikan masukan-masukan kepada saya pada penulisan skripsi ini; 15. Kepada kakanda-kakanda di Fakultas Hukum, Bang Iwan, Bang Roy, Bang Firdan, Bang Mul, Bang Riko, Bang Okta, Bang Rio, Bang Gatot, Bang Alvin, Bang Adit, Bang Andro, Bang Dhuha, Kak Puan, Kak Rafina, Kak Vina, dan semua senioren yang tidak bisa disebutkan satu persatu.; 16. Kepada teman-teman angkatan 2004, Nancy, Dini, Kiki, Uchie, Ijal

dan

semua teman-teman seangkatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu; 17. Rekan-rekan juang di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia; 18. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu; Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua. Semoga Allah SWT, selalu memberikan Rahmat Karunia-Nya kepada kita semua. Amin;

Medan,

Februari 2009 Penulis

Amanda Putra Lubis


Menurut Undang-

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................

iv

ABSTRAKSI ...............................................................................................

vi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang.......................................................................

1

B. Perumusan Masalah ...............................................................

3

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ...............................................

3

D. Keaslian Penulisan .................................................................

4

E. Tinjauan Pustaka....................................................................

4

F. Metode Penelitian ..................................................................

9

G. Sistematika Penulisan ............................................................

11

TINJAUAN UMUM TERHADAP KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER A. Sejarah Hak Cipta ..................................................................

13

B. Pengertian Hak Cipta .............................................................

18

C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta ....................................................

22

D. Pendaftaran Hak Cipta ...........................................................

25

E. Jenis-Jenis Ciptaan.................................................................

30

F. Berakhirnya Hak Cipta ..........................................................

33


Menurut Undang-

BAB III

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER A. Penggunaan Program Komputer.............................................

36

B. Pelaksanaan Perlindungan Karya Cipta Program Komputer ...

47

C. Faktor-Faktor

Yang

Berkaitan

Dengan

Palaksanaan

Perlindungan Hukum Karya Cipta Program Komputer........... BAB IV

54

JENIS PELANGGARAN KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DAN AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK PELANGGAR A. Jenis Pelanggaran Karya Cipta Program Komputer ................

57

B. Akibat dan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Karya Cipta Program Komputer ................................................................ 67 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan............................................................................

71

B. Saran .....................................................................................

72

DAFTAR PUSTAKA


Menurut Undang-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Amanda Putra Lubis* Dr. T. Keizerina Devi, SH, CN, MH** Syafruddin, SH, MH, DFM*** ABSTRAK Didalam kehidupanya, manusia selalu berusaha menciptakan atau melahirkan suatu karya baik dalam bidang seni maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Karya yang dihasilkan dalam sistem hukum yang berlaku layaknya mendapat perlindungan. Seperti halnya dengan program komputer, namun dalam pelaksanaanya banyak terjadi pencurian atau pembajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap karya cipta program komputer dalam Hak Kekayaan Intelektual, (HaKI). Metode penulisan yang digunakan dalam mencari data guna mendukung penulisan skripsi ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data-data sekunder berupa bukubuku, artikel-artikel baik dari koran maupun media elektronik, kamus (hukum), peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap karya cipta program komputer dalam penerapanya belum maksimal, karena banyak kasus yang terjadi yang mengakibatkan sulitnya pembuktian dalam pelanggaranya. Sehingga para pihak pencipta menderita kerugian karena dilanggarnya hak ekonomi pencipta. Bagi para pelaku pelanggaran dapat dituntut sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 72 UUHC, dan sanksi perdata berupa ganti kerugian sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Bagi masyarakat pengguna komputer haruslah membeli produk (Original) atau menggunakan produk dengan lisensi “Open Source”. Para aparat penegak hukum harus lebih tegas, dan dapat langsung menyidik para pelaku pelanggaran. Namun, perlu adanya kerja sama antara aparat dengan para pencipta atau pemilik hak cipta hendaknya memberikan keterangan tentang keaslian atau tidaknya suatu program komputer.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta.

*) Mahasiswa **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Umat manusia dalam menjalankan kehidupannya melahirkan karya atau ciptaan baik dalam bidang seni maupun ilmu pengetahuan. Karya atau ciptaanciptaan tersebut konkritnya dapat berbentuk tulisan, seperti buku, makalah, maupun artikel atau bentuk karya seni seperti lagu, lukisan, atau film. Barang dan ciptaan tersebut dalam sistem hukum yang berlaku hampir diseluruh dunia mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud diatur dibawah sistem yang disebut sebagai hak cipta atau dalam bahasa inggris disebut copyright. 1 Perkembangan jaman memberikan suatu peranan dari terciptanya suatu karya cipta. Orang-orang melahirkan suatu ide-ide dan kreatifitas yang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Dengan banyaknya lahir karyakarya cipta yang baru diperlukan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap karya cipta, namun setelah terbentuk hukum untuk memberikan perlindungan tersebut tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dalam Hak kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) dulu pelanggaran yang terjadi hanya terbatas pada karya seni lukis, musik, buku, karya tulis, dan lainlain, tetapi semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi

1

Muhammad Djumar Syamsudin, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Rajaprindo Persada, Bandung, 2003, h. 48.


Menurut Undang-

pelanggaran-pelanggarannya

pun

semakin

berkembang

seperti

misalnya

pembajakan program komputer. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC), disebutkan program Komputer ialah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalm bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksiinstruksi khusus. Pelanggaran terhadap program komputer dapat dilihat sebagai contoh yang dilakukan oleh pedagang komputer. Dengan memasukkan program-program komputer yang tidak memiliki lisensi resmi atau original, untuk menarik konsumen membeli komputer yang dijual atau ditawarkannya. Pelanggaran ini juga semakin berkembang dengan adanya internet. Perkembangan internet berkembang dengan pesat dan luar biasa. Saat ini diseluruh dunia setiap hari berjutaan orang menggunakan atau log in ke internet dengan berbagai tujuan, mulai dari riset ilmiah sampai bermain games interaktif di cyberspace, ataupun mulai dari perdagangan atau e-commerce sampai surfing ke situs perjudian2. dengan adanya keberadaan

internet

ini menyebabkan

perkembangan pembajakan terhadap program komputer semakin pesat karena

2

Asril Sitompul, Hukum Internet, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 1


Menurut Undang-

begitu mudahnya men-download sebuah program komputer untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

B. Perumusan Masalah Permasalahan dari judul penulisan hukum mengenai “PENERAPAN UU NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP PROGRAM KOMPUTER” dapat dirumuskan sebagai berikut; 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap karya cipta program komputer? 2. Apakah akibat hukum yang timbul dari pelanggaran terhadap karya cipta program komputer ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Setiap penulisan karya ilmiah memiliki tujuan tertentu, karena dengan adanya tujuan yang jelas maka akan memberikan arah yang jelas pula untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta program komputer. 2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap karya cipta program komputer Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta khususnya karya cipta program komputer. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat ketentuan perlindungan terhadap karya cipta.

2. Secara Praktis Skripsi ini ditujukan kepada kalangan penegak hukum dan masyarakat untuk lebih menegetahui bagaimanakah aspek perlindungan hukum terhadap karya cipta khusunya karya cipta program komputer.

D. Keaslian Penulisan Sepanjang yang ditelusuri dan dketahui dari lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa penulisan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian, dilihat dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini adalah merupakan karya sendiri yang asli dan bukan jiplakan dari skripsi orang lain yang diperoleh dari pemikiran, referensi buku-buku seminar, makalah-makalah, media cetak seperti koran-koran, media elektronik yaitu internet serta bantuan dari berbagai pihak. Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

E. Tinjauan Pustaka Dalam pasal 1 ayat 8 UUHC, program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penciptaan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berfikir, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam ntbentuk yang khas dan sangat pribadi, yang berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 UUHC, sebagaimana juga yang telah tertulis dalam pasal 1 ayat 3, ciptaan adalah hasil setiap karya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Objek dari pengaturan tentang hak cipta adalah ciptaan dibidang pengetahuan, kesenian dan kesusasteran. Hak cipta merupakan bagian terbesar dari HKI atau intelektual Property Rights. Belakangan ini pelanggaran terhadap hak cipta semakin banyak, hal ini dapat dilihat dari produk bajakan yang diedarkan secara terbuka dan terangAmanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

terangan tanpa adanya rasa ketakutan melanggar hukum, dimana Undang-Undang Hak Cipta telah diberlakukan. Disamping

memberikan

manfaat,

tingginya

penggunan

teknologi

informasi justru telah memberikan akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan invensi yang ditemukan oleh para penemu HKI. Karya-karya intelektual yang berupa program komputer dan objek-objek hak cipta yang ada dimedia internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. Kehadiran piranti-piranti lunak open source disambut dengan begitu antusias oleh masyarakat teknologi informasi dunia, karena selain membuka peluang untuk turut melakukan pengembangan software secara bebas, dapat mengurangi monopoli pencipta software tertentu, juga telah menjawab kebutuhan tersedianya software tanpa perlu mengeluarkan biaya yang relatif mahal. Saat ini disamping terdapat software-software open source yang dapat dimiliki secara gratis, kini dikenal juga software bebas yang dikenal dengan freeware Yang disediakan oleh beberapa kategori software secara gratis yang kualitasnya setara dengan software sejenis. Saat ini banyak tersedia freeware yang dapat diperoleh secara gratis. 4 Software merupakan pelindungan terhadap karya cipta, yang saat

ini

sedang berkembang adalah open souce dan close source. Dalam sistem open source dan freeware pencipta mengizinkan untuk memperolehnya dengan CumaCuma dan harus dikembangkan kembali, untuk dibagikan kepada pihak selanjutnya. Sedangkan dalam sistem close source harus dengan membayar untuk

4

ibid, h. 7.


Menurut Undang-

mendapatkan lisensi program tersebut, dalam program komputer yang menganut sistem inilah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, untuk inilah sistem ini perlu dilindungi hak cipta. Dengan adanya kecanggihan teknologi informasi seperti internet, memudahkan untuk mendownload dari internet ke komputer milik pribadi, tanpa harus membeli atau membayar royalti dari pencipta. Hal ini dapat dikatakan sangat merugikan penciptanya. Aspek hukum yang penting untuk mendukung perkembangan internet di Indonesia, baik untuk keperluan penyediaan dan akses informasi maupun untuk perdagangan secara elektronik. Berdasarkan pasal 15 huruf g UUHC, pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri, maksudnya UUHC memperbolehkan melakukan backup terhadap program komputer (bukan back-up data), sepanjang dipruntukkan sebagai cadangan dan digunakan sendiri. Tetapi dalam pelaksanaannya ketentuan pasal tersebut diatas belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam kenyataannya orang memback-up berkali-kali untuk komputernya, misalnya untuk perusahaan. Perbuatan ini termasuk melakukan pembajakan. Yang disebut pembajakan, memenuhi unsur-unsur 5: 1. Melakukan perbanyakan perangkat lunak (menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk source code ataupun program aplikasinya)

5

http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=4211, diakses tanggal 8 Agustus 2008


Menurut Undang-

2. Perbanyakan perangkat lunak dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak (artinya tidak memiliki hak ciptaan atau lisensi hak cipta untuk memperbanyak atau mempergunakan perangkat lunak) 3. Perbanyakan perangkat lunak dilakukan untuk kepentingan komersial (kepentingan komersial diterjemahkan secara praktek adalah perangkat lunak tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, diperjualbelikan, disewakan atau cara-cara lain yang menguntungkan pelaku perbanyakan secara komersial). Saat ini menurut daftar yang dikeluarkan oleh USTR (United State Trade Representative), Indonesia masuk dalam kategori “priority watch list” karena dinilai masih banyaknya kasus pembajakan hak cipta khususnya VCD dan software. Disadari atau tidak, pembajakan software di Indonesia memang marak terjadi, begitu mudah kita mendapatkan software-software bajakan dengan harga terjangkau di toko-toko penjual software komputer, bahkan di pedagang-pedagang kaki lima. Kemajuan di bidang teknologi dirasakan turut mempermudah terjadinya pembajakan software 6. Software ialah produk digital yang dengan mudah dapat digandakan tanpa mengurangi kualitas produknya, sehingga produk hasil bajakan akan berfungsi sama seperti software yang aslinya. Alasan terbesar terjadinya pembajakan atas software adalah mahalnya harga lisensi software yang asli, harga lisensi windows 98 adalah 200 dolar AS, sedangkan harga software bajakan dapat dibeli hanya dengan harga Rp. 10.000,- saja, sehingga dapat dibayangkan, apabila dalam suatu 6

http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=49, Penegakan Hukum atas Pembajakan Software Komputer Suatu Hal yang Tidak akan Pernah Tuntas, diakses tanggal 8 Agustus 2008. Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

perusahaan memiliki 20 buah komputer yang menggunakan windows 98, maka biaya yang harus dibayarkan sebesar 4000 dolar AS atau senilai hapir 40 juta rupiah, dimana ini hanyalah biaya yang dikeluarkan untuk sistem operasinya belum untuk program lainnya. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di era digital semakin diperlukan, khususnya menghadapi

perkembangan penggunaan internet di

Indonesia. Tampaknya nettiquet (etika berinternet) tidak mencukupi lagi menghadapi perkembangan penggunaan internet yang pesat. Padahal semakin banyak pengusaha yang menanamkan modalnya di internet. Karya cipta manusia dapat dialihrupakan dalam bentuk digital yang kemudian perbanyakannya sangat mudah dilakukan. 7 Bentuk-bentuk pelangaran atas suatu progarm komputer dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pemuatan kedalam hard disk. Pasal 1 butir 7 Undang-undang No.12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta menyatakan bahwa program komputer adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu. Softlifting yaitu dimana sebuah lisensi menggunakan sebuah program komputer dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Misalnya membeli suatu software secara resmi, namun kemudian meng-install-nya di sejumlah komputer melebihi sejumlah lisensi untuk men-instal yang diberikan., sedangkan pemalsuan disini berarti memproduksi serta menjual program-progam

7

http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=4211, diakses tanggal 8 Agustus 2008


Menurut Undang-

komputer bajakan biasanya dalam bentuk CD ROM, yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat-pusat perbelanjaan, penyewa program komputer, illegal, downloading, yakni dengan men-download program komputer dari internet secara ilegal. Pembajakan terhadap program komputer tetap saja semakin berkembang, walaupun terdapat sanksi perdata dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ini. Berdasarkan pasal 72 UUHC pihak yang dengan sengaja memperbanyaj penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

F. Metode Penelitian Metode penulisan yang digunakan dalam mencari data guna mendukung penulisan skripsi ini adalah : 1. Jenis Penelitian Dalam menyusun skripsi ini Penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yang bersifat Deskriptif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hanya dengan mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut kadangkala dilakukan dilakukan dengan melakukan suatu survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada.

2. Sumber Data Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

a. Data Sekunder Data-data Sekunder meliputi : 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : a. Undang-Undang Dasar 1945 b. Peraturan Perundang-undangan : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta; 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang (RUU), atau pendapat pakar hukum. 3. Bahan Hukum Tertier, yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan Data dengan cara : Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumendokumen pemeritah, termasuk peraturan perundang-undangan.


Menurut Undang-

G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan, penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut yaitu:

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang isinya antara lain memuat uraian latar

belakang permasalahan. Selanjutnya ditetapkan permasalahan

yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Kemudian Tinjauan pustaka yang menjelaskan arah penulisan mengenai hak cipta. Dalam

metode penelitian diuraikan pendekatan masalah,

sumber data, tehnik pengumpulan data

pengumpulan bahan hukum,

dan pengolahan dan analisis data. Pada bab ini juga diuraikan mengenai keaslian penulisan, tujuan dan manfaat penulisan serta tentunya sistematika penulisan itu sendiri

Bab II : Pada bab ini

Penulis menguraikan ruang lingkup Hak Cipta untuk

memperkuat dan melatarbelakangi penulisan skripsi, diawali dengan pengertian Hak Cipta, Pencipta, dan Ciptaan, dilanjutkan dengan ciri-ciri Hak Cipta, subjek Hak Cipta, Fungsi dan Sifat Hak Cipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta, dan Fungsi Sosial Hak Cipta.


Menurut Undang-

Bab III: Dalam bab ini diuraikan pengertian karya cipta program komputer, dasar hukum pengaturan hak cipta dan karya cipta program komputer, sistem perlindungan hak cipta dan karya cipta program komputer, pengalihan hak cipta dan lisensi karya cipta program komputer, mengenai pelaksanaan perlindungan karya cipta program komputer.

Bab IV: Dalam

bab

ini

diuraikan

tentang jenis pelanggaran karya cipta

program komputer, akibat dan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran karya cipta program komputer.

Bab V : Akhirnya, dalam Bab V dikemukakan rangkuman dari bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pentingnya perlindungan hukum akan hak cipta program computer sehingga dapat berdirinya supremasi hukum itu dalam segala aspek. Saran-Saran diberikan oleh penulis

sebagai

sumbangan

pemikiran

yang

diharapkan

dapat

memberikan masukan mengenai hak cipta.


Menurut Undang-

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER

A. Sejarah Hak Cipta Konon pada sekitar abad ke-6 sampai ke-5 Sebelum Masehi, tersebutlah kisah seorang penduduk bangsa Yunani, bernama Pehriad. Menurut cerita, Pehriadlah yang pertama kali menemukan dua tanda baca, yakni tanda titik (.) dan koma (,). Penemuannya ini kemudian diterapkan dan dipergunakan dalam sarana bahasa tertulis. Penemuan Pehriad ternyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan mempunyai nilai dan makna yang penting sekali dalam penyempurnaan baca dan tulis. Saat itu, pemerintah Yunani meskipun telah memberikan pengakuannya terhadap penemuan Pehriad tersebut, ia belumlah memperoleh penghargaan yang layak terhadap jasanya itu. Barulah kemudian setelah Pehriad meninggal dunia, putranya Apullus sebagai pewaris penemuan itu hijrah dari Yunani kemudian ia bermukim di Roma. Di negeri ini, ternyata ia memperoleh pengakuan, perlindungan dan jaminan dari pemerintah Roma atas hasil karya dan cipta ayahnya itu. Untuk setiap penggunaan, penggadaan dan pengumuman dari penemuan Pehriad itu, Apullus menerima penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan dari pengkuan terhadap hak tersebut. Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengalami penjajahan Belanda selama 3 ½ abad. Sebagai negara jajahan, masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya, demikian juga masalah hukum dan hak cipta semuanya dikuasai dan ditentukan oleh penjajah. Kedaulatan, termasuk dalam hubungan internasional dikendalikan oleh pemerintah kolonial tersebut. Ketika negeri Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, sebagai negara jajahannya Indonesia diikutsertakan dalam konvensi tersebut, sebagaimana tersebut dalam Staatsblad tahun 1914, Nomor 797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan kembali ini dinyatakan pula berlaku untuk Indonesia (Staatblad tahun 1931 Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai Hak Cipta. Pengaturan secara formal Hak Cipta di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda ini berdasarkan Auteurswet tahun 1912, sebagaimana tersebut dalam Staatsblad tahun 1912 Nomor 600 yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 23 September 1912. Ketika kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3 ½ tahun, secara de facto kekuasaan dalam pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan juga dalam bidang hukum, termasuk dalam hal Hak Cipta ini juga dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Namun karena pergolakan dan kemelut peperangan, hukum perang yang berlaku waktu itu seakan tidak memungkinkan pelaksanaan dan pemeliharaan Hak Cipta. Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

Dalam kedudukan Jepang ini, Hak Cipta di Indonesia berada dalam keadaan status quo. Sebagai konsekuensi peperangan, pemerintah Jepang tidak berkesempatan untuk mengurus dan menata perkembangan dengan masalah Hak Cipta ini. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dan bersatu. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan berlakunya Undang-undang Dasar 1945. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 1945 dalam Pasal 1 nya menyatakan : “Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”. Berdasarkan pasal 5 Persetujuan Peralihan yang dihasilkan dalam Konfrensi Meja Bunda antara Republik Indonesia dengan negeri Belanda, yang setelah dibatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Maka dengan sendirinya perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh pemerintah Belanda ketika menjajah Indonesia dimana peraturan-peraturan tersebut dinyatakan juga berlaku bagi negara jajahannya, praktis dengan mendekanya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 seyogyanya beralih pula kepada pemerintah Indonesia. Indonesia

baru berhasil menciptakan hukum Hak Cipta nasionalnya

sendiri pada tahun 1982 yaitu pada saat Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217) diundangkan. Di dalam pertimbangan undang-undang yang mencabut Auteurswet 1912 ini ditegaskan bahwa pembuatan undang-undang baru itu dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa. Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1987, UUHC 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (LembaranNegara 1987 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362). Di dalam pertimbangan undang-undang ini dijelaskan bahwa penyempurnaan dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan susastra. 2 Ditambahkan bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan susastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan, yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Penyempurnaan berikutnya dari UUHC adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2679). Dalam 2

Sanusi Bintang, SH, MLIS, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,

hal. 18 Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

pertimbangannya disebutkan bahwa penyempurnaan ini diperlukan sehubungan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian di tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif. Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs) yang merupakan bagian dari pertujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pertimbangan lainnya ialah pengalaman,

khususnya

terhadap

kekurangan

dalam

penerapan

UUHC

sebelumnya. Akhirnya, pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220) yang memuat perubahanperubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dna penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. Selain itu, yang penting artinya dalam UUHC yang baru, ditegaskan dan dipilih kedudukan Hak Cipta disatu pihak dan Hak Terkait (neighbouring rights),


Menurut Undang-

di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan karya intelektual secara lebih jelas. 3

B. Pengertian Hak Cipta Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts. 4 Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyemitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan hak pengarang. Sedangkan istilah Hak Cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002. Menurut ketentuan ini, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 Dari pengertian ini terlihat bahwa Hak Cipta ini diberikan kepada yang berhak saja, 3

Prof. Tim Lindsey, B.A. LL B, Blitt, Ph.D, Prof. Dr. Eddy Damian, SH. Simon Butt, B.A, LL.B, Tomi Suryo Utomo, SH. LL.M Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, Alumni, 2002, hal. 94 4 Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan seorang Awam, Jakarta, Djambatan, 1984, hal. 3 5 Hadi Setia Tunggal, SH, Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002), Jakarta, Harvarindo, 2003, hlm. 5 Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

yaitu Pencipta, tidak kepada orang lain. Oleh karena itu, Pencipta memiliki hak monopoli terhadap Ciptaannya yang dilindungi. Namun, kekuasaan monopoli atau kekuasaan istimewa demikian bukan tanpa batas (mutlak). Batasannya ditentukan sendiri di dalam UUHC. Sebagai perbandingan dalam tulisan ini penulis turunkan juga beberapa pengertian

Hak Cipta menurut Auteurswet 1912 dan Universal Copyright

Convention. Menurut Auteurswet 1912 Pasal 1nya menyebutkan, “Hak Cipta adalah hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang” 6 Kemudian Universal Copyright Convention dalam Pasal V menyatakan sebagai berikut, “Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. 7 Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama. Dalam Auteurswet 1912 maupun Universal Copyright Convention menggunakan istilah “hak tunggal” sedangkan UUHC 2002 menggunakan istilah “hak eksklusif” bagi pencipta. 6 7

BPHN, Seminar Hak Cipta. Bandung, Bina Cipta, 1976, hlm. 44 BPHN, Ibid, hal. 45


Menurut Undang-

Jika kita lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002, yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya 8 Perkataan “tidak ada pihak lain” di atas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh melakukan hak itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Hak Cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbeda tingkat pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman dalam memberi arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam masyarakat istilah Hak Cipta ini sering dikacaukan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek. Seolah-olah pengertian Hak Cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia. Di samping ciptaan manusia (makhluk), terdapat ciptaan Tuhan (khalik) yang tidak dimasukkan sebagai Hak Cipta. Padahal, pengertian Hak Cipta itu sendiri dibatasi, hanya meliputi hasil ciptaan manusia, di bidang tertentu saja. Selebihnya disebutkan dengan istilah lain. Perkataan Hak Cipta itu sendiri terdiri dari 2 kata yaitu hak dan cipta. Kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah milik kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang,

8

Hadi Setia Tunggal, SH, Opcit, hal 41


Menurut Undang-

aturan dan sebagainya). 9 Sedangkan yang dimaksud dengan kata “cipta” adalah kesanggupan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif. 10 Oleh karena itu, Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektualita manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak. Tingkat kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu melalui penggunaan sumber daya berbeda dan memang pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai cukup waktu, tenaga dan pikiran untuk menghasilkan suatu produk intelektualita yang bernilai. Hal ini pula yang menyebabkan Hak Cipta itu diberikan hukum kepada orang-orang tertentu saja yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UUHC. Hak Cipta ini hanya diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (expression), yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum Hak Cipta tidak melindungi Ciptaan yang masih berupa ide (idea). Supaya mendapat perlindungan Hak Cipta, suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu. Misalnya seorang profesor memiliki ide untuk menulis suatu buku dengan judul, organisasi dan materi tertentu, kemudian ia menyampaikan ide tersebut kepada seorang dan ia sendiri tidak pernah menuliskannya sendiri dalam bentuk buku, maka idenya tersebut tidak dilindungi. Dalam arti apabila orang lain menuliskannya, orang lain tersebut tidak melanggar Hak Cipta. Sebaliknya orang yang menulis inilah yang dilindungi, karena ia sudah menghasilkan suatu ekspresi yang dituangkan dalam bentuk tertentu secara konkret. Hal demikian berbeda dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang yang melindungi ide. 9

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, Balai Pustaka, 1996, hlm. 292 10 Ibid, hal. 169 Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

Hak Cipta diberikan terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Hal ini tentunya berbeda dengan paten yang diberikan di bidang teknologi. Teknologi sendiri pengertiannya lebih sempit daripada ilmu pengetahuan, yaitu terbatas pada ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam proses industri. Jadi teknologi lebih berupa ilmu pengetahuan terapan.

C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 2002 secara tegas menyetakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan serta memberi izin untuk itu harus memperhatikan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan Hak Cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap Hak Cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hak itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 menyatakan Hak Cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain Pencipta, orang lain tidak berhak atasnya selain dengan izin Pencipta. Ini menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun

dengan

adanya

pembatasan

maka

sesungguhnya

pula

dalam

penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karenanya Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

Indonesia tidak menganut faham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Jika kita kaitkan dengan UUHC 2002 maka Undang-Undang ini pun bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif. A.P. Parlindungan dalam bukunya, “Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria” menuliskan bahwa : “Pengertian fungsi sosial menurut sejarah pertumbuhannya dalam hukum barat, berpangkal pada anak-anak perseorangan yang bersifat individualistis. Semula hanya ada hak perseorangan yang mutlak, tetapi ternyata kemudian tidak membawa kebahagiaan kepada masyarakat. Lalu dikurangi kemutlakannya karena terjadi penyalahgunaan hak (misbruik van recht), perbuatan melanggar hukum sehingga pada akhirnya ada prinsip “hak adalah berfungsi sosial”. 11 Oleh karenanya pembatasan ini bukan sebenarnya hendak membatasi hak individua semata-mata, melainkan hendak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya. Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, Hak Cipta sebagai hak milik immaterial disamping ia mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. UUHC 2002 secara tegas menyebutkan bahwa “Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak”. UUHC 2002 menyebutkan “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”. 12

11

A.P. Parlindungan. Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 20. 12 Hadi Setia Tunggal, SH, Opcit, hlm. 5 Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

Hak Cipta tidak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata karena, ia mempunyai sifat yang manunggal dengan Penciptanya vide Penjelasan pasal 4 UUHC 2002. 13 Sifat manunggal itu pula yang menyebabkan digadaikan, karena

Hak Cipta tidak dapat

jika ia digadaikan itu berarti si Pencipta harus pula ikut

beralih ke tangan kreditur. Sesuai dengan peraturan gadai dimana objeknya berpindah ke tangan pihak kreditur. Berbeda dengan hipotek yang hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda tidak bergerak, bendanya tetap berada di tangan debitur, bilamana benda tersebut dijadikan objek hipotek. Melihat kepada Hak Cipta yang mempunyai sifat manunggal dengan penciptanya ia hanya dapat dijadikan objek hipotek atau fiducia dan tidak mungkin dijadikan objek gadai. Berdasarkan keadaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Cipta lebih mendekati kepada sifat benda tidak bergerak. Di samping itu dapat pula kita lihat dari bunyi penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUHC 2002 yang menyatakan bahwa “Pemindahan Hak Cipta harus dilakukan dengan akta dan tidak dibenarkan dengan lisan”. Ini akan menguatkan dugaan kita bahwa Hak Cipta itu semakin lebih mendekati kepada sifat benda tidak bergerak.

D. Pendaftaran Hak Cipta Berbeda dengan Paten dan Merek yang diwajibkan undang-undang untuk didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, Hak Cipta tidak diharuskan

13

Ibid, hal. 6


Menurut Undang-

demikian. Hak Cipta boleh didaftarkan boleh tidak, karena Ciptaan yang tidak didaftarkanpun mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pasal 5 UUHC 2002 ditegaskan bahwa : (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah : a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan. (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut. Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa untuk menjadi pemegang Hak Cipta, seorang Pencipta tidak harus mendaftarkannya karena Hak Cipta diberikan kepada Pencipta yang sebenarnya. Begitu suatu Ciptaan lahir, pada saat itu pula Hak Cipta itu sudah diakui hukum. Namun, kalau didaftarkan akan lebih menguntungkan Pencipta sendiri, karena orang yang namanya terdaftar di Kantor Hak Cipta dianggap sebagai Pencipta. Kalau ada pihak lain yang menganggap bahwa Ciptaan itu bukan hak milik orang yang namanya terdaftar itu, pihak lain itu harus membuktikannya. Beban pembuktian berada pada pundak pihak yang tidak mendaftarkan. Sistem pendaftaran demikian sering dinamakan Sistem Deklaratif. Dalam sistem Deklaratif ini, pendaftar (Kantor Hak Cipta) tidak perlu melakukan pemeriksaan substantif yang membutuhkan waktu, biaya, dan keahlian khusus, sebagaimana Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

diisyaratkan pada sistem pendaftaran paten dan merek. Ditambahkan dalam Pasal 36 UUHC 2002 bahwa Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. 14 Pendaftar cukup memeriksa persyaratan administratif saja dan untuk itu tidak dibutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya sehingga dapat mempercepat proses penyelesaiannya. Simbol Hak Cipta -©- biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pemegang Hak Cipta dan mengingkatkan masyarakat bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta dapat mencantumkan tanda ini pada karya cipta mereka walaupun sama sekali tidak ada kewajiban mengenai hal ini. Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan. Adalah bijak mendaftarkan Ciptaan bernilai komersil atau penting dalam situasi tertentu karena sering kali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di Pengadilan Niaga. Ketidakmampuan untuk membuktikan kepemilikan secara meyakinkan sangat menentukan dalam kasus-kasus Hak Cipta di Indonesia. Permohonan Pendaftaran Ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai : a. Biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman b. Contoh ciptaan atau penggantinya

14

Hadi Setia Tunggal, SH, Opcit, hlm. 20


Menurut Undang-

Pendaftaran itu dianggap telah dilakukan pada “filling date” nya, yaitu pada saat diterimanya Permohonan Pendaftaran di Departemen Kehakiman dengan lengkap. Kalau belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi dan “filing date” nya adalah pada saat kekurangan itu dilengkapi dan diterima kembali oleh Departemen Kehakiman. Setelah didaftarkan, kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen Kehakiman. Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur Pengajuan Permohonan Pendaftaran Ciptaan secara terinci telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Di dalam peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1987 tersebut ditentukan bahwa Permohonan Pendaftaran Ciptaan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia ditulis di atas kertas folio berganda. Surat permohonan pendaftaran Ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu Ciptaan. Apabila permohonan pendaftaran Ciptaan diajukan lebih dari satu nama dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon. Sedangkan apabila pemohon adalah suatu badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut. Permohonan pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan melalui kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama pemohon. Ditentukan bahwa apabila surat permohonan ditandatangani oleh seorang kuasa, maka surat permohonan tersebut harus dilampirkan surat kuasa. Kuasa yang dipakai harus warga negara Indonesia Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Untuk itu perlu juga dilampirkan bukti yang menerangkan kewarganegaraan ini bagi kuasa yang bersangkutan. Terhadap permohonan pendaftaran yang memenuhi syarat akan dilakukan pemeriksaan sedangkan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan pada pemohon untuk melengkapinya. Direktorat Jenderal kemudian akan memeriksa apakah pemohon benarbenar pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkan. Hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusannya.

Apabila

permohonan

diterima,

Direktorat

Jenderal

mendaftarkannya di dalam Daftar Umum Ciptaan. Sebaliknya, apabila permohonan pendaftaran Ciptaan ditolak oleh Direktorat Jenderal, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga, dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya. Selanjutnya dalam Daftar Umum Ciptaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39, dimuat antara lain; nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan dan nomor pendaftaran Ciptaan. 15 Pasal ini menyebut “antara lain”, itu berarti tidak tertutup kemungkinan untuk memuat hal-hal lain yang dianggap perlu dalam Daftar Umum Ciptaan itu. Sesuai dengan sifatnya, Hak Cipta ini dapat beralih dan dialihkan, maka pemilik Hak Cipta itu juga dapat berubah-ubah. Itu akan menyebabkan dalam Daftar Umum Ciptaan akan berubahh nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini

15

Ibid, hlm. 21


Menurut Undang-

akan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Ketentuan untuk ini diatur dalam Pasal 43 UUHC 2002. Apabila Daftar Umum Ciptaan berubah maka daftar yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia harus pula diubah, demikian yang diisyaratkan dalam Pasal 41 (3) jo. Pasal 43 (2). Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan yang didaftar dalam satu nomor hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Demikianlah mengenai pendaftaran Hak Cipta ini menjadi penting artinya, karena melalui pendaftaran lahirlah pengakuan antara hak dengan bendanya. Namun perlu dicatat, pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran deklaratif. Untuk lebih jelasnya bagaimana prosedur pendaftaran suatu ciptaan itu, maka di bawah ini penulis menggambarkannya dalam bentuk skema yaitu :

SKEMA

Permohonan Pendaftaran

Pemeriksaan Formalitas

Diberitahukan kepada Pemohon bila kurang syarat Pemeriksaan Substantif

Didaftar


Ditolak

Menurut Undang-

Pengumuman Dalam Keberatan Tambahan Berita Negara

Daftar Umum Ciptaan

Dapat

Mengajukan

ke Pengadilan Niaga

E. Jenis-Jenis Ciptaan Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 16 Menunjukkan keasliannya artinya bukan tiruan atau jiplakan dari Ciptaan orang lain. Ciptaan itu bersifat pribadi artinya berasal dari kemampuan intelektual yang menyatu/manunggal dengan diri Pencipta. Setiap Ciptaan digolongkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Walaupun berasal dari kemampuan intelektual, suatu penemuan tidak termasuk bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra, melainkan termasuk bidang teknologi. 17 Dengan adanya perjanjian internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan kekayaan intelektual (TRIP’s), materi yang harus dilindungi sebagai Ciptaan adalah : 1. Karya-karya yang harus dilindungi menurut Konvensi Bern 2. Program komputer 3. Kumpulan data/informasi 4. Pertunjukan-pertunjukan (berupa pertunjukan langsung, disiarkan atau perekaman gambar pertunjukan) 5. Rekaman suara dan

16

Ibid, hlm. 3 Prof. Abdulkadir Muhammad, SH Kajian Ilmu Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 112 17


Menurut Undang-

6. Penyiaran Berdasarkan TRIP’s tersebut dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, yaitu : a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim f. Seri rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan g. Arsitektur h. Peta i.

Seni batik

j.

Fotografi

k. Senimatografi l.

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Berdasarkan Penciptaannya, Ciptaan diklasifikasikan sebagai berikut : a. Ciptaan warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia b.

Ciptaan bukan warga negara, bukan penduduk, bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia atau diumumkan di


Menurut Undang-

Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali di luar Indonesia. c. Ciptaan bukan warga negara, bukan penduduk, bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan : 1) Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia, atau 2) Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta. Ulos Batak yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini menurut Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf I termasuk dalam ruang lingkup seni batik yang berbunyi : “batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam Undangundang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan. 18

F. Berakhirnya Hak Cipta Setiap Ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh Undangundang karena pada Ciptaan itu melekat Hak Cipta. Setiap Pencipta atau

18

Hadi Setia Tunggal, SH. Opcit, hlm. 46


Menurut Undang-

Pemegang Hak Cipta bebas menggunakan Hak Ciptanya, tetapi Undang-undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan Hak Ciptanya itu. Karena sudah ditentukan pembatasnya, maka kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut. Pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kesusilaan dan Ketertiban Umum Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Termasuk contoh melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak kalender bergambar wanita telanjang, VCD kebebasan seks. Termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak

dan

menyebarkan

buku

yang

berisi

ajaran

yang

memperbolehkan wanita bersuami lebih dari satu orang. 2. Fungsi sosial Hak Cipta Fungsi

sosial Hak

Cipta

memberi kesempatan

kepada

masyarakat

memanfaatkan Ciptaan seseorang untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, tetapi harus disebutkan sumbernya secara lengkap. 3. Pemberian lisensi wajib Pemberian lisensi wajib didasari pertimbangan bila negara memandang perlu atau menilai suatu Ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat


Menurut Undang-

dan negara, misalnya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, keamanan dan ketertiban. 19 Menurut Pasal 29 UUHC Hak Cipta atas Ciptaann yang termasuk dalam Pasal 12 ayat (1) mulai dari huruf a-j berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) setelah Pencipta meninggal dunia. Apabila Ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Perhitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah Pencipta meninggal dunia.

19

Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. Opcit, hlm. 117


Menurut Undang-

BAB III PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER

A. Penggunaan Program Komputer. Ilmu Komputer sudah muncul sejak era tahun 1940, seiring dengan berpadunya teori algoritma dan logika matematika, serta ditemukannya komputer elektronik dengan kemampuan penyimpanan program. Alan Turing dan Kurt Godel, yang pada tahun 1930-an berhasil memadukan algoritma, logika, dan penghitungan matematika serta merealisasikannya dalam sebuah alat atau rule system. Prinsip algoritma yang digunakan adalah dari Ada Lovelace, yang dikembangkan 60 tahun sebelumnya. Penemu algoritma sendiri yang tercatat dalam sejarah awal adalah dari seorang yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa al Khwarizmi. Al Khwarizmi adalah seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang hidup di masa tahun 770-840 masehi. Di literatur barat ia lebih terkenal dengan sebutan Algorizm. Kata algoritma sendiri berasal dari algorizm. Sedangkan komputer analog diciptakan oleh Vannevar Bush pada tahun 1920, dan disusul dengan komputer elektronik yang dikembangkan oleh Howard Aiken dan Konrad Zuse tahun 1930. Kemudian John Von Neumann mendemonstrasikan salah satu karya fenomenalnya pada tahun 1945, yaitu sebuah arsitektur komputer yang disebut


Menurut Undang-

"von Neumann machine", dimana program disimpan di memori. Arsitektur komputer inilah

yang kemudian digunakan oleh komputer modern sampai sekarang. Tahun 1960 adalah babak baru dimulainya formalisasi Ilmu Komputer. Jurusan Ilmu Komputer pada universitas-universitas mulai marak dibangun. Disiplin ilmu baru ini kemudian terkenal dengan sebutan Ilmu Komputer (Computer Science), Teknik Komputer (Computer Engineering), Komputing (Computing), atau Informatika (Informatics). 20 Seiring dengan perkembangan Ilmu Komputer, dewasa ini banyak sekali peneliti yang mencoba membuat kajian dan melakukan pendefinisian terhadap Ilmu Komputer. Bagaimanapun juga, dasar Ilmu Komputer adalah matematika dan engineering (teknik). Matematika menyumbangkan metode analisa, dan engineering menyumbangkan metode desain pada bidang ini. CSAB (Computing Sciences Accreditation Board, http://www.csab.org) membuat definisi menarik tentang Ilmu Komputer:

21

Ilmu Komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teoritika, eksperimen, dan pendesainan komponen, serta termasuk didalamnya hal-hal yang berhubungan dengan: 1. Teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem 2.

Eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep

3. Metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya 20 21

http://ilmukomputer.com:81/pengantar/romi-apaitu.php Ibid.


Menurut Undang-

4. Metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan requirement yang diminta Ilmu Komputer adalah studi sistematik tentang proses algoritmik yang menjelaskan dan mentrasformasikan informasi: baik itu berhubungan dengan teori-teori, analisa, desain, efisiensi, implementasi, ataupun aplikasi-aplikasi yang ada padanya. Pertanyaan mendasar berhubungan dengan Ilmu Komputer adalah, "Apa yang bisa diotomatisasikan secara efisien". 22 Dapat disimpulkan dari persamaan pemakaian terminologi dan hakekat makna dalam definisi yang digunakan para peneliti diatas, bahwa Ilmu Komputer adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang teori, metodologi, desain dan implementasi, berhubungan dengan komputasi, komputer, dan algoritmanya dalam perspektif perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). Namun terdapat beberapa persepsi yang salah tentang Ilmu Komputer, yaitu: 23 1. Ilmu Komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang komputer. Ilmu Komputer bukanlah ilmu yang hanya mempelajari tentang komputer, seperti juga ilmu astronomi yang bukan ilmu tentang teleskop, atau ilmu biologi adalah juga bukan ilmu yang hanya mempelajari tentang mikroskop. Komputer, teleskop dan mikroskop adalah alat dari ilmu, dan bukan ilmu itu sendiri. 2. Ilmu Komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menulis program komputer.

22 23

Peter Denning, Computing as a Discipline, Communications of ACM, 1989, h. 32 Op. cit.


Menurut Undang-

3. Ilmu Komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang pengunaan aplikasiaplikasi komputer. Bagaimanapun juga alat pengolah data dari sejak jaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan kedalam 4 golongan besar. 24 1. Peralatan manual: yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia 2. Peralatan Mekanik: yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengantangan secara manual 3. Peralatan Mekanik Elektronik: Peralatan mekanik yang digerakkan oleh secara otomatis oleh motor elektronik 4. Peralatan Elektronik: Peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage (1791-1871). Tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika, mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulangkali tanpa kesalahan; sedang matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertenu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan differensil. Mesin tersebut dinamakan Mesin Differensial. Dengan menggunakan

24

http://ilmukomputer.com:81/pengantar/ivansudirman-sejarahkomputer.php


Menurut Undang-

tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan Mesin Differensial selama sepuluh tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general-purpose yang pertama, yang disebut Analytical Engine. Asisten Babbage, Augusta Ada King (1815-1842) memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari pendanaan dari pemerintah Inggris, dan mengkomunikasikan spesifikasi Anlytical Engine kepada publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer wanita yang pertama. Pada tahun 1980, Departemen

Pertahanan

Amerika

Serikat

menamakan

sebuah

bahasa

pemrograman dengan nama ADA sebagai penghormatan kepadanya. Komputer berasal dari bahasa latin computare yang mengandung arti menghitung. Karena luasnya bidang garapan ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam mendefinisikan termininologi komputer, menurut Hamacher komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. 25 Menurut Blissmer, komputer adalah suatu alat elektonik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut: - menerima input

25

Carl Hamacher Zvonko G. Vranesic, Computer Organization, McGraw-Hill, 2001, h. 5.


Menurut Undang-

- memproses input tadi sesuai dengan programnya - menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan - menyediakan output dalam bentuk informasi 26 Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer (computer system) yang elemennya terdiri dari hardware, software dan brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software, demikian juga sebaliknya. Dan keduanya tiada bermanfaat apabila tidak ada manusia (brainware) yang mengoperasikan dan mengendalikannya, 1. Hardware atau Perangkat Keras: peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa djamah. 2. Software atau Perangkat Lunak: program yang berisi instruksi/perintah untuk melakukan pengolahan data. 3. Brainware: manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer.

Penggolongan komputer berdasarkan tigal hal: 27 1. Berdasarkan Data Yang Diolah •

Komputer Analog

•

Komputer Digital

26

Robert H Blissmer, Computer Annual, An Introduction to Information Systems, John Wiley & Sons, 1985, h, 2. 27 http://ilmukomputer.com:81/pengantar/romi-apaitukomputer.php Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

•

Komputer Hybrid

2. Berdasarkan Penggunaannya •

Komputer Untuk Tujuan Khusus (Special Purpose Computer)

•

Komputer Untuk Tujuan Umum (General Purpose Computer)

3. Berdasarkan Kapasitas dan Ukurannya •

Komputer Mikro (Micro Computer)

•

Komputer Mini (Mini Computer)

•

Komputer Kecil (Small Computer)

•

Komputer Menengah (Medium Computer)

•

Komputer Besar (Large Computer)

•

Komputer Super (Super Computer)

4. Berdasarkan Generasinya •

Komputer Generasi Pertama (1946-1959)

•

Komputer Generasi Kedua (1959-1964)

•

Komputer Generasi Ketiga (1964-1970)

•

Komputer Generasi Keempat (1979-sekarang)

•

Komputer Generasi Kelima

Sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur:28 1.Input Device (Alat Masukan) Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukan data atau perintah ke dalam komputer 28

http://ilmukomputer.com:81/pengantar/ivansudirman-hardwarekomputer.php


Menurut Undang-

2. Output Device (Alat Keluaran) Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard-copy (ke kertas), soft-copy (ke monitor), ataupun berupa suara. 3. I/O Ports Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. 4. CPU (Central Processing Unit) CPU merupakan otak sistem komputer, dan memiliki dua bagian fungsioperasional, yaitu: ALU (Arithmetical Logical Unit) sebagai pusat pengolah data, dan CU (Control Unit) sebagai pengontrol kerja komputer. 5. Memori Memori terbagi menjadi dua bagian yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM (Random Access Memory) yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM (Read Only Memory) yaitu memori yang haya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. 6. Data Bus Adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan.


Menurut Undang-

Sifatnya bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menirma data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. 7. Address Bus Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca.Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. 8. Control Bus Control Bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke Data Bus dan Address Bus. Terdiri atas 4 samapai 10 jalur paralel. Yang menjadi pemroses data atau program yang berisi instruksi/perintah untuk melakukan pengolahan data adalah perangkat lunak (software). Bentuk terkecil dari perangkat lunak adalah operasi aritmatik (+, -, :, x) dan logika (AND, OR, >, <, =). Dari operasi dasar ini di susun program / perangkat lunak. 29 Penggunaan program komputer mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu, dapat dilihat sebagai berikut: 30 1. Era Pioner Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer, Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan punched card yaitu kartu yang di lubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah 29 30

http://ilmukomputer.com:81/umum/wahyu-disos.php http://ilmukomputer.com:81/umum/romi-agent.php


Menurut Undang-

mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa print out. Proses yang di lakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan di proses. 2. Era Stabil Pada era stabil penggunaan komputer sudah banyak di gunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri / perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi, dari ini perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang di jalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang di lakukan secara serempak (multi tasking). Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna (multi user) secara cepat/langsung (real time). Pada era ini mulai di kenal sistem basis data, yang memisahkan antara program (pemroses) dengan data (yang di proses). 3. Era Mikro Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat di bedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunannya untuk keperluan tertentu. Automatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

4. Era Modern Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah super komputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggampun telah di lengkapi dengan perangkat lunak yang dapat di sinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC dan microwave, telah di tanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Dan yang hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelentir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang, dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya. Tingkat kecerdasan yang di tunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat, selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar. B. Pelaksanaan perlindungan karya cipta program komputer Sebuah komputer yang berfungsi penuh dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Di satu sisi, komputer terdiri dari berbagai perangkat keras- prosesor, motherboard, memori, kartu grafis, harddisk, monitor, dan lain-lain. Disisi lain, komputer juga memiliki perangkat lunak-sistem operasi, driver, dan aplikasiaplikasi. Sisi perangkat lunak yang ada pada komputer berhbungan erat dengan pemrograman. Berbagai jenis perangkat lunak, mulai dari sistem operasi, driver, hinga berbagai aplikasi, dibuat dengan pemrograman. 31

31

Kurniawan Yahya, Belajar Pemrograman Dari Dasar, PT. Prima Infosarana Media,

2000, h. 4. Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

Program komputer secara umum dapat kita kategorikan sebagai sebuah karya cipta dan oleh karenanya mendapat perlindungan hak cipta. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak cipta yang menyebutkan: “Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, yang mencakup buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain”. Lebih lanjut Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 memberikan perlindungan hukum terhadap program komputer baik pada program komputer yang berbentuk Kode Sumber (“Source Code”) maupun program aplikasinya (sic!) seperti yang diatur dalam pasal 72(3). Pengaturan yang dilakukan oleh Undang-undang No. 19 tahun 2002 berarti Undang-undang tersebut telah mengakomodir sifat dualisme dari program Komputer yaitu ia dapat berbentuk kode sumber ataupun kode objek seperti yang diatur dalam WCT (WIPO Copyright Treaty). 32 Bila dilihat dalam pasal 72(3) “Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan atau menyalin program Komputer dalam bentuk

kode

sumber

(source

code)

atau

program

aplikasinya.

Yang dimaksud kode sumber adalah sebuah instruksi (file) program yang berisi pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah,

32

http://www.bapsi.usd.ac.id/modules.php?name=News&file=print&sid=22


Menurut Undang-

fungsi,

prosedur

dan

objek

yang

dibuat

oleh

seorang

pemrogram

(programmer)…” Terdapat sedikit kekurangan disini, berdasarkan sifat alamiah dari sebuah program komputer, maka sebenarnya secara umum program Komputer berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 2 buah bentuk yaitu dalam bentuk Source Code (Kode Sumber) maupun dalam bentuk Kode Objek (Object Code). Kode Sumber merupakan ekspresi dari si pencipta, dimana pencipta menuliskan kodekode (codes) atau merancang kode tersebut sehingga memungkinkan sebuah program Komputer melakukan suatu perintah tertentu. Kode Sumber ini dapat dimengerti dengan mudah oleh seorang manusia yang mempunyai keahlian tertentu, namun tidak mungkin dimengerti oleh program komputer yang akan menjalankan program komputer tersebut. Oleh karena itu, program Komputer yang masih berbentuk Kode Sumber tersebut haruslah di-compile sehingga ia dapat dimengerti oleh Komputer yang akan menjalankan progam tersebut. Kode Sumber yang telah di-compile tersebut dinamakan sebagai Kode Objek (“Object Code”). Object Code ini oleh Undangundang No. 19 tahun 2002 disebut sebagai program aplikasi, suatu istilah yang kurang tepat sebagai padanan dari Object Code. Berdasarkan hal ini maka perlidungan hukum yang diberikan kepada sebuah program komputer telah diberikan secara menyeluruh sesuai dengan sifat dasar dari program komputer itu sendiri.

33

33

Ibid.


Menurut Undang-

Pencipta sebagai pemilik hak cipta atas program komputer yang dibuatnya dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan/ menyebarluaskan/ memodifikasi program komputer buatannya dengan menggunakan mekanisme lisensi (pasal 45(1) dan pasal 2(1) Undang-undang No. 19 tahun 2002). Pasal 45 (1) UUHC, menyebutkan: “Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2”. Pasal 2 (1) UUHC, menyebutkan: “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Namun lisensi merupakan perangkat hukum yang berbeda dibandingkan dengan pengalihan hak cipta. Pihak yang mendapatkan lisensi program komputer (licensee) bukan merupakan pemilik dari program komputer. Lisensi hanyalah merupakan sebuah izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan beberapa hak yang dimiliki oleh pencipta dan sama sekali bukan merupakan pengalihan pemilikan atas hak cipta. Pencipta tetap pemilik hak cipta sepanjang hak cipta tersebut belum dialihkan. Pencipta, kecuali diatur sebaliknya, tetap dapat menjalankan berbagai hak-hak yang dimilikinya. Hak ini misalnya dalam hal terjadinya pelanggaran atas hak cipta, maka pihak yang berhak melakukan penuntutan adalah pihak pencipta dan bukan pihak penerima lisensi. Salah satu hal baru yang terdapat dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 yaitu adanya pengaturan mengenai informasi manajemen hak pencipta Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

(Digital Rights Management) dan juga sarana kontrol teknologi. Adanya aturan baru berkaitan dengan kedua hal tersebut merupakan sebuah langkah maju dalam usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada suatu karya cipta, mengingat pada saat ini di Indonesia khususnya pembajakan karya cipta dapat kita temui secara meluas. Perkembangan dari teknologi digitalisasi dan juga teknologi internet telah menimbulkan sebuah tantang baru bagi pemberian perlindungan hukum bagi sebuah karya cipta. Maraknya penyalinan dan penyebarluasan secara tidak sah terhadap suatu karya cipta telah menimbulkan tantangan tidak hanya terhadap perlindungan hukum apa yang diberikan atas suatu karya cipta, namun juga bagaimana “mengeksekusi” perlindungan hukum yang diberikan tersebut. Salah satu wujud dari mengeksekusi dari perlindungan hukum bagi suatu karya cipta adalah dengan menggunakan perangkat teknologi baik yang berupa piranti keras (hardware) maupun piranti lunak (software) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta. Contoh dari penggunaan hardware adalah dengan menggunakan dongles sedangkan contoh dari perlindungan menggunakan software cactus. Dengan menggunakan perangkat inilah hak-hak dari pencipta dapat ditegakkan, perangkat ini merupakan upaya preventif dalam menghambat terjadinya penyalinan secara tidak sah. Jadi dengan menggunakan instrumen hukum ini perlindungan hak cipta tidak hanya diberikan pada Karya Cipta saja namun juga memberikan perlindungan hukum bagi perangkat pelindung karya.


Menurut Undang-

Menyangkut program komputer, UUHC hanya membolehkan pembuatan salinan cadangan suatu program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri (Pasal 15 huruf g). Dalam pasal 15 huruf g UUHC disebutkan “Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri” Secara sepintas, mungkin tidak disadari implikasi dari ketentuan ini. Akan tetapi, bila dicermati lebih mendalam, sesungguhnya ketentuan ini dapat disebut kurang atau tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat terutama dalam hal akses ke pengetahuan (acces to knowledge). Pada saat ini, selain program komputer yang berbasis close source, telah pula berkembang pesat program komputer yang berbasis open source yang sangat mungkin diperbanyak, apalagi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Secara sederhana, orang membedakan kedua jenis program komputer melalui kebebasan untuk mengakses kode program (source code) dan binary code. Kalau dalam close source software, pengguna atau pengembang tidak dapat begitu saja mengakses kode program, sedangkan dalam open source software, hal tersebut masih dimungkinkan. Memang dalam hal ini, tidak terlalu tepat untuk membedakan

keduanya

secara

“ekstrem”

seperti

itu,

karena

dalam

perkembangannya, tidak semua program komputer berbasis open source, memungkinkan orang untuk mengakses kode programnya secara bebas, apalagi tanpa lisensi. 34

34

Sabartua Tampubolon, http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/18/opi01.html


Menurut Undang-

Pasal 15 huruf e, menyebutkan: “Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya”. Perbanyakan dalam konteks Pasal 15 huruf e di atas, sebenarnya belum tentu pada kemungkinan orang untuk bisa mengakses suatu kode program komputer, tetapi bisa juga hanya peluang untuk menggandakan (copy) program komputer yang diperoleh dalam jumlah lisensi yang terbatas. Karena bila dilihat pada ketentuan umum Pasal 1 angka 6, yang disebut perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Dalam program komputer yang berbasis close source perlindungan dinyatakan dengan pembelian lisensi oleh pihak yang ingin memperoleh program tersebut, namun dengan adanya program komputer yang berbasis open source perlindungan tidak dinyatakan dengan adanya keharusan untuk membeli lisensi, namun menggunakan program tersebut dengan ketentuan yang ada, yaitu memperoleh program dengan ketentuan mengembangkan program tersebut untuk keperluan masyarakat yang diberikan dengan Cuma-Cuma juga, maka bila pihak tersebut tidak mengembangkan program yang diterimanya ataupun menjual program tersebut, sama saja dengan pelanggaran suatu karya cipta.


Menurut Undang-

Namun dengan berkembangnya era globalisasi dan perkembangan teknologi yang memudahkan orang untuk memperoleh sebuah program komputer dengan mendownload dari iternet atau yang lainnya menyebabkan semakin banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran karya cipta. Mahalnya harga sebuah lisensi program komputer juga membuat banyak pihak menggandakan program tersebut

dan menjualnya dengan harga murah. Dalam pelaksanaannya

perlindungan terhadap karya cipta program komputer masihlah mengalami banyak kendala untuk ditegakkan.

C. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum karya cipta program komputer. Software atau perangkat lunak yang merupakan program komputer ialah produk digital yang dengan mudah dapat digandakan tanpa mengurangi kualitas produknya, sehingga produk hasil bajakan akan berfungsi sama seperti software yang aslinya. Alasan terbesar terjadinya pembajakan atas software adalah mahalnya harga lisensi software yang asli, harga lisensi windows 98 adalah 200 dolar AS, sedangkan harga software bajakan dapat dibeli hanya dengan harga Rp. 10.000,- saja, sehingga dapat dibayangkan, apabila dalam suatu perusahaan memiliki 20 buah komputer yang menggunakan windows 98, maka biaya yang harus dibayarkan sebesar 4000 dolar AS atau senilai hapir 40 juta rupiah, dimana ini hanyalah biaya yang dikeluarkan untuk sistem operasinya belum untuk program lainnya. Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

Perkembangan internet yang sangat luar biasa juga memudahkan untuk memperoleh program komputer. Saat ini di seluruh dunia setiap hari jutaan orang menggunakan atau login ke internet dengan berbagai tujuan, mulai dari riset ilmiah sampai bermain games interaktif di cyberspace, ataupun mulai dari perdagangan atau e-commerce sampai surfing ke situs perjudian. 35 Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat

ini memberikan kontribusi bagi peningkatan

kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perlindungan terhadap karya-karya cipta mengalami banyak kendala dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta program komputer, yaitu; 1. Mahalnya harga lisensi menjadi faktor terbesar dalam terjadinya pelanggaran terhadap program komputer, maka masyarakat berharap pengurangan harga sebuah lisensi, mahalnya harga sebuah ide yang menjadi sebuah karya cipta adalah suatu hal yang wajar, namun bila dengan harga yang mahal sebuah karya cipta menjadi tidak memiliki sebuah penghargaan karna telah dilakukan pembajakan maka akan menjadi hal yang sangat disayangkan dan merugikan. 35

Sitompul Asril, Hukum Internet, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 1.


Menurut Undang-

2. Kesadaran masyarakat, hal ini merupakan faktor individual. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk mengahargai suatu karya cipta, maka tidak akan terjadi pelanggaran. Sifat plagiat atau menjiplak karya orang lain harusla dihapuskan. Masyarakat harus lebih sadar dan taat hukum. 3. Ketegasan aparat hukum, aparat hukum saat ini seperti tidak mengalami ketegasan terhadap pemberantasan pembajakan karyakarya cipta, terbukti dengan masih banyaknya pedagang-pedagang yang secara terang-terangan masih menjual CD atau kaset-kaset bajakan, bahkan bukan hanya dalam karya cipta program komputer namun hampir semua karya-karya cipta. Aparat hukum sepertinya kurang tegas dalam mengatasi hal ini. 4. Kerjasama antar pihak, jika setiap masyarakat memiliki kesepakatan untuk tidak membeli atau menggunakan produk-produk bajakan, maka tidak akan ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dengan melakukan pembajakan.


Menurut Undang-


Menurut Undang-

BAB IV JENIS PELANGGARAN KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DAN AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK PELANGGAR

A. Jenis Pelanggaran Karya Cipta Program Komputer Perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang diberlakukan sejak tanggal 29 Juli 2003. Khususnya dalam pasal 12 ayat 1 mengatur tentang perlindungan terhadap karya cipta program komputer, sehingga saat ini para pengedar/pengguna program komputer bajakan sudah resmi menjadi pelaku kejahatan. Yang berarti sewaktu-waktu polisi dapat memeriksa dan menahan para pengedar/pengguna tersebut sebagaimana mereka memperlakukan pengedar/pengguna narkoba. Pada umumnya terdapat empat jenis program komputer yang biasanya digunakan, yaitu: 1. Sistem operasi, yaitu Program ini berfungsi sebagai manajer peralatan komputer mulai dari komponen inti (prosesor dan memori) sampai ke komponen eksternal (keyboard, monitor, printer, jaringan komputer, dan sebagainya). 2. Program aplikasi

perkantoran

yang

umumnya

digunakan

untuk

kepentingan pengetikan surat-surat dan laporan-laporan serta programprogram bantu pengolahan data dalam bentuk tabel (spreadsheet dan basisdata relasional), disain grafis serta program-program pengembangan sistem.


Menurut Undang-

3. Program-program aplikasi komputasi khusus seperti program-program simulasi, statistik dan bisnis. 4. Game (permainan) Program jenis pertama selalu ada di setiap komputer. Mayoritas PC menggunakan sistem operasi Microsoft Windows (9x,2000,XP). Di satu sisi, setiap pembelian komputer branded (desktop dan mobile) biasanya selalu bersama termasuk lisensi program sistem operasinya. Di sisi lain, pembelian komputer rakitan pada umumnya kosong. Dapat dikatakan di semua komputer rakitan terpasang sistem operasi bajakan kecuali sebagian kecil diantaranya yang diisi dengan sistem operasi berlisensi opensource. Program jenis kedua, aplikasi harian/perkantoran, pada umumnya diadakan terpisah dari pengadaan komputer. Pada umumnya di setiap PC terpasang program aplikasi perkantoran yang mayoritasnya menggunakan Microsoft Office. Karena mudahnya mendapatkan program bajakan, maka kemungkinan hampir semua komputer PC menggunakan program Microsoft Office bajakan. Penggunaan program jenis ketiga, aplikasi khusus, sedikit lebih sulit membuktikan status legalitasnya. Program simulasi hidrologi, misalnya, tidak tersedia luas dipasaran program bajakan. Selain sedikitnya jumlah pengguna, penggandaan program jenis ini sering dipersulit dengan keharusan menancapkan kunci perangkat keras untuk menggunakannya. Pelanggaran terhadap karya cipta program komputer sangat banyak terjadi, sebagian besar program komputer komersial yang terinstall di komputer-komputer Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

di Indonesia adalah bajakan. Sebagai salah satu contoh dalam hal mengedit gambar misalnya, program yang paling populer di Indonesia adalah Photoshop, Photoshop itu sendiri harganya ratusan USD. Di luar negeri hanya kalangan profesional yang biasa menggunakan Photoshop, tapi di Indonesia para pemulapun sudah memiliki Photoshop di komputernya. Dan berbagai programprogram lainnya yang

seperti Corel Draw, Microsoft Office, Macromedia

Dreamweaver, AutoCAD dan 3Ds Max termasuk game-game (permainan) seperti Starcraft, DotA dan Counter Strike yang bila ditotal nilainya mungkin mencapai ribuan USD. Berdasarkan laporan studi yang diterbitkan oleh International Planning and Research Corporation untuk Business Software Alliance (BSA) dan Software & Information Industry Association (SIIA), dapat diketahui bahwa praktek pembajakan software di seluruh dunia sangatlah tinggi. Dalam laporannya tahun 2001, Indonesia dinyatakan sebagai negara pembajak software tertinggi urutan ke3, di bawah Vietnam dan China. Tingkat pembajakan software ini sebanyak 90 % diserap oleh segmen konsumen untuk Personal Computer (PC) di rumah, sedangkan untuk segmen perusahaan hanya mencapai 10 %. Pelanggaran hak cipta atas software ini di Indonesia dilakukan baik oleh dealer maupun pengguna akhir, baik individu maupun korporat. 36 Saat ini menurut daftar yang dikeluarkan oleh USTR (United State Trade

36

Henny Marlyna, Penegakan Hukum atas Pembajakan Software Komputer: Suatu Hal Yang Tidak Akan Pernah Tuntas, http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=49,


Menurut Undang-

Representative), Indonesia juga masih masuk dalam kategori “priority watch list” karena dinilai masih banyaknya kasus pelanggaran karya cipta khususnya VCD dan software (program komputer). Disadari atau tidak, pelanggaran karya cipta program komputer di Indonesia banyak sekali terjadi, begitu mudah mendapatkan program-program komputer bajakan dengan harga terjangkau di toko-toko penjual program komputer, bahkan di pedagang-pedagang kaki lima. Kemajuan di bidang teknologi juga turut mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta program komputer. Meskipun Indonesia telah mempunyai perangkat hukum di bidang Hak Cipta, akan tetapi rasanya penegakan hukum atas pelanggaran terhadap karya cipta program komputer ini masih dirasakan sulit dicapai, dan sepertinya pelanggaran ini di Indonesia akan tetap terjadi, dan permasalahan ini tidak akan pernah dapat dituntaskan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran atas suatu software dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : 37 1.Pemuatan ke dalam hard disk. Perbuatan ini biasanya dilakukan jika kita membeli komputer dari toko-toko komputer, di mana penjual biasanya menginstal sistem operasi beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer. 2.Softlifting, yaitu dimana sebuah lisensi penggunakan sebuah software dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Misalnya membeli satu software

37

Ibid.


Menurut Undang-

secara resmi tapi kemudian meng-install-nya di sejumlah komputer melebihi jumlah lisensi untuk meng-install yang diberikan. 3.Pemalsuan, yaitu memproduksi serta menjual software-software bajakan biasanya dalam bentuk CD ROM, yang banyak dijumpai di toko buku atau pusatpusat perbelanjaan, Penyewaan software, Ilegal downloading, yakni dengan mendownload software dari internet secara illegal . Pasal 2 ayat 1 UUHC, menyebutkan: Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 4 disebutkan: Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Juga dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan: Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet,atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dari ketentuan di atas dapat terlihat bahwa tindakan-tindakan pembajakan terhadap program komputer tersebut termasuk dalam kategori melanggar Hak Cipta. Henry Soelistyo Budi SH LLM, Ketua IV Perhimpunan Masyarakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia (IIPS) menyatakan bahwa sudah mencatat perusahaan mana saja di Indonesia yang melakukan pembajakan paket software yang diproduksi BSA (Business Software Alliance). Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

Dari pelanggar itu ternyata tidak sedikit yang tergolong perusahaan besar. Praktik penggandaan program komputer untuk digunakan sendiri dalam jumlah besar disinyalir berlangsung di banyak perusahaan perbankan, pabrik-pabrik, dan perkantoran swasta yang besar dan instansi pemerintah yang menggunakan komputer sebagai perangkat penunjang administrasi sehari-hari. Tahun 1997. Pembajakan paket software BSA mencapai 93 persen atau senilai 193 juta dollar AS. Pada tahun 1998 turun menjadi 92 persen. "Meskipun turun satu persen kerugian absolutnya meningkat, pada tahun 1999 Indonesia berada diperingkat antara 7 sampai 9. Nomor satu Vietnam, disusul Cina dan Rusia. 38 Badan pengawasan industri piranti lunak, di Washington, mengungkapkan bahwa pembajakan program komputer di seluruh dunia mencapai US$ 11,8 miliar pada tahun 2000. "Lebih dari satu dari setiap tiga aplikasi piranti lunak merupakan hasil bisnis ilegal," ungkap periset dari Aliansi Bisnis Piranti Lunak (BSA) tersebut.

BSA mengatakan sebuah studi yang dilakukan oleh kelompok riset

independen, International Planning and Research Corp, menemukan bahwa Vietnam merupakan pelanggar terburuk, dengan 97 persen dari seluruh piranti lunak dibajak pada tahun 2000, sedikit turun dari 98 persen setahun sebelumnya. Negara lain yang banyak melakukan pembajakan piranti lunak, menurut studi itu, adalah Cina 94 persen, Indonesia 89 persen, Ukraina dan beberapa negara bekas Uni Soviet 89 persen, Rusia 88 persen, Lebanon 83 persen, Bolivia 81 persen, Qatar 81 persen, dan Bahrain 80 persen. Kerugian dalam dolar akibat pembajakan itu menurun 3,5 persen dari tahun 1999 menjadi sekitar US$ 11,8 miliar. Dengan 38

http://www.dephut.go.id/intranet/TECH/Bajak.htm, Pembajak Program Ditindak Tegas Tahun 2000. Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

beberapa negara di Amerika Utara, kawasan Asia Pasifik, dan Eropa Barat menyumbangkan sekitar 87 persen dari kerugian itu. Walaupun tingkat pembajakan di beberapa kawasan dan negara menurun, tetapi pembajakan piranti lunak masih terus merugikan ratusan ribu tenaga kerja dan miliaran dolar di pasar global. Namun penegakan hukum atas pembajakan software juga telah dilakukan. Pada bulan September 2001, Microsoft dinyatakan menang dalam kasus pembajakan software dan majelis hakim menghukum PT. Kusumo Megah untuk membayar ganti rugi sebesar 4,4 juta dolar AS. Keputusan ini bagi pihak produsen software dianggap sebagai kemenangan besar melawan pembajakan software di Indonesia sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang menghargai inovasi dan diharpkan dapat membangkitkan industri software lokal. Pada bulan Oktober tahun yang sama, Microsoft kembali memenangkan perkara yang sama, di mana tergugat yaitu empat penjual computer yaitu PT. Panca Putra Komputindo, HJ Komputer, HM Komputer dan Altex Komputer dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 4,7 juta dollar AS karena terbukti bersalah karena telah meng-install software Microsoft Windows dan Office pada komputer yang mereka jual. 39 Penegakan hukum di bidang pembajakan software ini memang mempunyai dampak yang baik karena dapat memperbaiki citra Indonesia di mata dunia internasional sehingga dapat meningkatkan investasi asing di bidang karya cipta program komputer di Indonesia, selain itu bagi pelaku industri program 39

http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=49


Menurut Undang-

komputer di Indonesia sendiri hal ini dapat membangkitkan keinginan untuk lebih berkreasi menghasilkan software-software baru yang mempunyai daya saing yang tinggi, karena tidak lagi takut apabila hasil karyanya akan dibajak oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Namun menurut Bapak Prakoso Kuspriyatno, Kepala Sub. Bidang Jaringan Data dan Informasi Hukum (PPNS HAKI), Meskipun edukasi dalam Gerakan Sadar HKI telah dilakukan, akan tetapi, sepertinya hal tersebut belum dapat berjalan dengan baik, pembajakan software sepertinya akan sulit untuk diberantas. Faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomis, dimana orang akan cenderung memilih software bajakan yang pasti jauh lebih murah dari software yang berlisensi. Berikut ini adalah jenis-jenis pembajakan software yang sering dilakukan, antara lain: 40 1. Hardisk Loading Jenis pembajakan software yang tergolong pada Hardisk Loading adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk komputer yang dijualnya, tetapi software-software tersebut dipasang (install) pada komputer yang dibeli oleh pelangganya sebagai “bonus”. Hal ini banyak terjadi pada perangkat komputer yang dijual secara terpisah dengan software (terutama untuk sistem operasinya). Pada umumnya ini dilakukan oleh para penjual komputer rakitan atau komputer “jangkrik” (Clone Computer). 40

http://www.wahyudi.or.id/?p=14, fenomena Pembajakan Software di Indonesia.


Menurut Undang-

2. Under Licensing Jenis pembajakan software yang tergolong pada Under Licensing adalah pembajakan

software

yang

biasanya

dilakukan

oleh

perusahaan

yang

mendaftarkan lisensi untuk sejumlah tertentu, tetapi pada kenyataanya software tersebut dipasang (install) untuk jumlah yang berbeda dengan lisensi yang dimilikinya (bisanya dipasang lebih banyak dari jumlah lisensi yang dimiliki perusahaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan perminyakan dengan nama “PT. Perusahaan Perminyakan” membeli lisensi produk AutoCAD dari perusahaan Autodesk. Perusahan tersebut membeli lisensi produk AutoCAD untuk 25 unit komputer diperusahaannya yang mempergunakan software AutoCAD sebagai aplikasi yang digunakan untuk menangani kebutuhan pekerjaan pada bidang perminyakan. Pada kenyataanya, “PT. Perusahaan Perminyakan” tersebut memiliki lebih dari 25 unit komputer yang menggunakan software AutoCAD, misalnya ada 40 unit komputer. “PT. Perusahaan Perminyakan” tersebut telah melakukan pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan software) dengan kategori Under Licensing untuk 15 unit komputer yang dugunakan, yaitu dengan menggunakan software AutoCAD tanpa lisensi yang asli dari AutoDesk. 3. Conterfeiting Jenis pembajakan software yang tergolong pada Conterfeiting adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software-software bajakan dengan cara memalsukan kemasan produk (Packaging) yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali dengan produk aslinya. Seperti : CD Installer, Manual Book, Dus (Packaging), dll. Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

4. Mischanneling Jenis pembajakan software yang tergolong pada Mischanneling adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh suatu institusi yang menjual produknya ke institusi lain dengan harga yang relatif lebih murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan keuntungan lebih (revenue) dari hasil penjualan software tersebut. Sebagai contoh misalnya Kampus BSI, bekerjasama dengan pihak Microsoft Indonesia untuk membeli lisensi produk Microsoft (Misalnya : Microsoft Windows Server 2003 = 10 Lisensi, Microsoft Windows XP Profesional = 100 Lisensi dan Minrosoft Office 2003 Enterprise Editions = 100 Lisensi). Karena Kampus Bina Sarana Informatika merupakan salah satu instrukusi pendidikan (kampus), maka pihak Kampus Bina Sarana Informatika mendapatkan harga khusus dari Microsoft Indonesia untuk pembelian lisensi (Academic License) atau bisa disebut Microsoft Volume License (MVL). Katakanlah untuk pembelian lisensi produk Microsoft Windows XP Profesional, Kampus Bina Sarana Informatika hanya membayar sebesar $ 2 / Lisensi. Kemudian untuk mendapatkan untung, melalui koperasi mahaiswa atau koperasi karyawannya pihak Kampus BSI menjual ke suatu perusahan software Windows XP Profesional berikut dengan lisensinya ke perusahan lain. Sebut saja perusahaan itu adalah “PT. Perusahan Lain”. Pihak Kampus BSI menjual software tersebut dengan harga $ 5 / Lisensi. Padahal secara resmi kalau pihak “PT. Perusahan Lain” untuk membeli satu lisensi produk software Microsoft Windows XP Profesional harus membayar $ 8 / Lisensi.


Menurut Undang-

5. End user copying Jenis pembajakan software yang tergolong pada End user copying adalah pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh sesorang atau institusi yang memiliki 1 (satu) buah lisensi suatu produk software, tetapi software tersebut dipasang (install) pada sejumlah komputer. 6. Internet Jenis pembajakan software banyak dilakukan dengan menggunakan media internet untuk menjual atau menyebarluaskan produk yang tidak resmi (bajakan), seperti : software, lagu (musik), film (video), buku, dll dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bisnis).

B. Akibat dan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran karya cipta program komputer. Dalam pasal 15 huruf g UUHC, disebutkan: “Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri”. Dengan kata lain dalam pasal ini disebutkan memperbolehkan melakukan back up terhadap program komputer (bukan back up data), namun hanya untuk sebagai cadangan dan digunakan sendiri, yang berarti pihak kedua atau selanjutnya yang meng-instal program tersebut dikatakan sebagai pelaku pelanggaran terhadap karya cipta program komputer atau pembajak, walaupun meng-instal dari program komputer yang berlisensi. Selain hal tersebut, ada beberapa faktor-faktor yang mendukung terjadinya pembajakan program komputer. Program komputer adalah produk digital yang Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

dengan mudah dapat digandakan tanpa mengurangi kualitas produknya, sehingga produk hasil bajakan akan berfungsi sama seperti program yang asli. Hal lain yang mendukung terjadinya pembajakan atas program komputer salah satunya adalah mahalnya harga lisensi software yang asli. Untuk perbandingan, harga lisensi Windows 98 adalah 200 dolar AS, sedangkan program bajakan dapat kita beli hanya dengan harga Rp. 20.000 s/d Rp. 30.000 saja per CD. Apabila di sebuah kantor mempunyai 20 buah komputer yang menggunakan windows 98, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar 4000 dolar AS atau senilai hampir 40 juta rupiah. Itu hanya untuk sistem operasinya saja, belum termasuk program-program aplikasi lainnya. Selain dari faktor harga, mudahnya mendapatkan program tersebut menjadi faktor yang mendukung pelanggaran karya cipta program komputer. Dengan adanya internet akan dapat lebih mudah menginstal suatu program, juga mudahnya menggandakan sistem dari program komputer tersebut menjadi faktor lainnya. Pelanggaran terhadap karya cipta ini dapat mematikan motivasi masyarakat untuk menciptakan atau mengkreasikan inovasi-inovasi baru. Buruknya nama Indonesia juga menjadi salah satu akibat yang diterima oleh Indonesia karena termasuk dalam 3 besar pengedar dan pengguna karya-karya bajakan. Dapat dilihat penjualan CD bajakan yang dijual didalam toko-toko komputer, sebagai salah satu contoh kurang tegasnya aparat pemerintahan untuk memberantas pembajakan.

Beberapa cara pencegahan terjadinya


Menurut Undang-

pelanggaran terhadap karya cipta program komputer, misalnya dapat dilakukan dengan cara: 1. Membeli perangkat lunak yang digunakan. Baik sistem operasi, maupun aplikasinya. Namun mahalnya biaya tetap menjadi kendala dalam hal ini. 2. Mengembangkan perangkat lunak yang digunakan, baik sistem operasi maupun aplikasinya. cara ini sangatlah ideal dan akan sangat baik bila dapat dilaksanakan. Tentu akan memakan waktu yang banyak serta Sumber Daya Manusia yang tidak main-main. Namun dapat dikatakan SDM bidang Teknologi Informasi di Indonesia belumlah mampu melakukan hal ini secara luas. Hal ini tidak terlepas, dari kenyataan saat ini, sebagian besar dari kegiatan praktisi TI adalah pada penguasaan ketrampilan operasional dan implementasi dari sistem. Di tambah lagi dengan kenyataan bahwa akses ke informasi internal dari teknologi perangkat lunak yang digunakan sangatlah terbatas. 3. Memanfaatkan

aplikasi

mengembangkannya

Open

sehingga

dapat

Source,

dan

turut

menyesuaikan

dengan

kebutuhan yang ada. Program Open Source merupakan suatu program yang memiliki sistem lisensi yang berbeda dengan program komersial pada umumnya. Atas pelanggaran Hak Cipta, maka pelaku pembajakan software ini dapat diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun atau denda maksimum 100 juta Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

rupiah. Selain itu pencipta maupun pemegang hak cipta juga dapat melakukan upaya hukum secara perdata untuk menuntut ganti rugi, karena tindakan pelanggaran terhadap karya cipta progam komputer dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan Pidana dalam hal ini berdasarkan BAB XIII pasal 72 UUHC, menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan kepentingan komersial suatu program komputer dipidana denga penjara paling lama (5) lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.


Menurut Undang-

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab terdahulu yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta program computer menurut undang-undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta. A. Kesimpulan 1. Perlindungan hukum terhadap karya cipta program komputer dalam penerapannya belum maksimal, banyak kasus yang terjadi namun

sangat

sulit

dalam

pembuktiannya

dalam

adanya

pelanggaran. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan diantaranya penggunaan software asli yang di-install beberapa kali, murahnya harga CD bajakan, mudahnya menggandakan dan mendapatkan program komputer tersebut. 2. Pelanggaran karya cipta program komputer mengakibatkan pihak pencipta menderita kerugian karena dilanggarnya hak ekonomi pencipta dengan tanpa membeli lisensi, sehingga dapat juga mengakibatkan menurunnya motivasi pencipta dalam menciptakan program-program yang baru. Sementara itu bagi konsumen mengakibatkan pihaknya dapat menderita karena mendapatkan program yang tidak asli dan berkualitas rendah. Terhadap pelaku pelanggaran karya cipta program komputer dapat dituntut sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan pasal 72 UUHC dan sanksi perdata berupa ganti kerugian sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

B. Saran Untuk menghargai hasil karya cipta orang lain dan agar bangsa kita dapat dikatakan sebagai bangsa yang beradab, maka dalam hal ini dapat disarankan sebagai berikut: 1.

Bagi masyarakat penggunaaan komputer khusunya bagi para pengusaha yang melakukan kegiatan bisnis dan mendapatkan keuntungan dengan mempergunakan software tersebut, sebaiknya menggunakan produk asli (original) atau menggunakan produk dengan lisensi Open Source seperti Linux yang memungkinkan sekali untuk dapat menggunakan produk asli dengan biaya yang relatif terjangkau sekaligus membantu memasyarakatkan program pemerintah “Indonesia go to Open Source (IGOS)”. Apabila harus menggunakan software dengan lisensi komersial, lebih baik memilih kebutuhan program tersebut dengan kondisi keuangan perusahaan. Misalnya bagi para pengguna sistem operasi Microsoft Windows XP, dapat beralih dengan menggunkan produk versi murah dari Microsoft Windows XP Home Editions maupun Microsoft Windows XP Started Edition atau Microsoft Windows versi Bahasa Indonesia.


Menurut Undang-

2.

Penegak/ aparat hukum harus lebih tegas dalam menegakkan hukum. Aparat hukum dapat langsung menyidik para penjual programprogram bajakan dan pelaku-pelaku pelanggaran. Juga pemerintah hendaknya menyediakan anggaran untuk membantu aparat hukum dalam membeli lisensi program-program original.

Perundang-

undangan di Indonesia sudah cukup memadai, pelaku pelanggaran karya cipta program komputer juga bisa dijerat hukuman pidana dan perdata, namun aparat hukum juga memerlukan adanya kerjasama dengan pencipta atau pemilik hak cipta yang hendaknya memberikan keterangan tentang keaslian atau tidaknya suatu program komputer tersebut.


Menurut Undang-

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU : Abdulkadir Muhammad, Kajian Ilmu Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan seorang Awam, Jakarta, Djambatan, 1984

A.P. Parlindungan. Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1982

Asril Sitompul, Hukum Internet, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

BPHN, Seminar Hak Cipta. Bandung, Bina Cipta, 1976

Carl Hamacher Zvonko G. Vranesic, Computer Organization, McGraw-Hill, 2001

Eddy Damian, Simon Butt, B.A, LL.B, Tomi Suryo Utomo, SH. LL.M Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, Alumni, 2002

Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia, 2005

Hadi Setia Tunggal, SH, Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002), Jakarta, Harvarindo, 2003

Insan Budi Maulana, Bianglala HaKI, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005 Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, Balai Pustaka, 1996

Kurniawan Yahya, Belajar Pemrograman Dari Dasar, PT. Prima Infosarana Media, 2000

Muhammad Djumar Syamsudin, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Rajaprindo Persada, Bandung, 2003

M. Hutahuruk, S.H, Peraturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, 1982

Peter Denning, Computing as a Discipline, Communications of ACM, 1989

Robert H Blissmer, Computer Annual, An Introduction to Information Systems, John Wiley & Sons, 1985

Saidin, S.H, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Right), PT> Raja grafindo Persada, Jakarta, 1995

Sanusi Bintang, SH, MLIS, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Sitompul Asril, Hukum Internet, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak cipta, UU No, 19 Tahun 2002.

INTERNET : http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=4211, diakses tanggal 8 Agustus 2008. Amanda Putra Lubis : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 2009. USU Repository © 2009

Menurut Undang-

http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=49, Penegakan Hukum atas Pembajakan Software Komputer Suatu Hal yang Tidak akan Pernah Tuntas, diakses tanggal 8 Agustus 2008.

http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=4211, diakses tanggal 8 Agustus 2008.

http://www.dephut.go.id/intranet/TECH/Bajak.htm, Pembajak Program Ditindak Tegas Tahun 2000, diakses tanggal 8 Agustus 2008.

http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=49, diakses tanggal 8 Agustus 2008.

http://www.wahyudi.or.id/?p=14, fenomena Pembajakan Software di Indonesia, diakses tanggal 10 Agustus 2008.

http://www.bapsi.usd.ac.id/modules.php?name=News&file=print&sid=22, diakses tanggal 10 Agustus 2008.

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/18/opi01.html Sabartua Tampubolon, diakses tanggal 14 Agustus 2008.

http://ilmukomputer.com:81/pengantar/romi-apaitukomputer.php, diakses tanggal 17 Agustus 2008.

http://ilmukomputer.com:81/pengantar/ivansudirman-hardwarekomputer.php, diakses tanggal 17 Agustus 2008.

http://ilmukomputer.com:81/umum/wahyu-disos.php, , diakses tanggal 23 Agustus 2008.


Menurut Undang-

http://ilmukomputer.com:81/umum/romi-agent.php, diakses tanggal 23 Agustus 2008.

http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=49, Henny Marlyna, Penegakan Hukum atas Pembajakan Software Komputer: Suatu Hal Yang Tidak Akan Pernah Tuntas, diakses tanggal 24 Agustus 2008.

http://ilmukomputer.com:81/pengantar/ivansudirman-sejarahkomputer.php, diakses tanggal 1 September 2008.

http://ilmukomputer.com:81/pengantar/romi-apaitu.php, diakses tanggal 1 September 2008.


Menurut Undang-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA SKRIPSI

Recommend Documents