BAB II FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

42

BAB II FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

A. Sengketa Pertanahan Sebagai Gejala Sosial Penyebab utama dari adanya sengketa dapat ditelusuri dari akar-akar ekonomi, politik sengketa di bidang pertanahan dilihat sebagai suatu masalah ekonomi politik dan oleh karena itu upaya-upaya penyelesaiannyapun haruslah mempertimbangkan pada faktor-faktor ekonomi politik51. Sengketa hak atas tanah timbul karena adanya pengaduan/keberatan dari orang/Badan Hukum yang berisi keberatan dan tuntutan terhadap suatu keputusan tata usaha negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dimana keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tertentu.52 Meningkatnya berbagai masalah pertanahan di berbagai daerah saat ini, dapat diamati dari berbagai isi pemberitaan media massa baik surat kabar maupun elektronik yang hampir setiap hari memuat berita tentang sengketa di bidang pertanahan. Dari berbagai permasalahan yang terjadi seputar masalah sengketa pertanahan di masyarakat tersebut, hanya sebahagian kecil saja yang memperoleh penyelesaian secara tuntas selebihnya penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat politis bahkan

51

Hadi Mulyo, Mempertimbangkan APR,Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Elsam, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1997. 52 Ali Achmad Chomzah, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2003, hlm. 29.

29

Universitas Sumatera Utara

43

dengan penyelesaian sifatnya sementara saja, sehingga tetap menjadi atau menyimpan masalah53. Pada saat masalah sengketa pertanahan muncul ke permukaan, hukum dituding tidak dapat melindungi hak-hak atas tanah rakyat, dimana seharusnya hukum berpihak kepada golongan ekonomi lemah, sebagaimana dijanjikan dalam Pasal 11 UUPA. Oleh karena itu janji hukum agraria untuk melindungi hak atas tanah rakyat dirasakan jauh dari kenyataan, hanya dapat terwujud dalam impian sebagai penyelesaian masalah sengketa pertanahan di masyarakat yang hanya dalam cita-cita semata. Akhirnya rakyat yang terus mengharapkan penyelesaian yang adil dalam kenyataan yang didambakannya menjadi putus asa untuk memperoleh penyelesaian hukum. Masyarakat menilai penyelesaian sengketa pertanahan selalu berpihak kepada kelompok tertentu yang tak pantas untuk dilindungi. Sedangkan pihak yang tak pantas memperoleh perlindungan hukum tersebut tak pernah iba melihat nasib rakyat yang tertindas hak atas tanahnya dan pada akhirnya rakyat kehilangan kesabaran, dan melakukan tindakan yang berada di luar jalur hukum. Kenyataan ini membuat masyarakat pesimis terhadap penyelesaian sengketa pertanahan yang mereka hadapi secara hukum sehingga akhirnya melahirkan tindakan yang berada di luar jalur hukum yang menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat. Dampak sosial konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial diantara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama diantara warga masyarakat. Dalam hal kontrak terjadi antar instansi pemerintah, hal ini menghambat terjadinya koordinasi kinerja

53

Muhammad Yamin, Abdul Rahim Lubis, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 192.


44

publik yang baik. Dapat juga terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkenaan pelaksanaan tata ruang. Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan dengan dampak sebagaimana diuraikan di atas. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform menunjukkan perlunya peningkatan penegakan hukum di bidang landreform sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

yang

melandasinya.

Terhadap

kasus-kasus

penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, tampaknya penyelesaian yang lebih efektif adalah melalui jalur non pengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara perlindungan yang dipimpin atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. B. Jenis-jenis Sengketa Pertanahan di Kabupaten Deli Serdang Jenis-jenis sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dapat dikelompokkan menjadi tujuh bagian besar yaitu.54 1. Tanah warisan 2. Pelepasan hak dan ganti rugi 3. Jual beli 4. Penguasaan (penyerobotan) tanah 5. Batas-batas tanah 6. Ganti kerugian 7. Pengosongan tanah 1. Tanah warisan 54

Wawancara dengan Muhammad Irsan, Staff Bidang Sengketa Perkara, Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang pada tanggal 25 Juni 2010.


45

Sengketa tanah warisan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang pokok permasalahan yang disengketakan adalah tentang pemegang hak, tentang pemindahan hak yang dikuasai oleh pihak ketiga, terhadap jual beli tanah warisan yang belum dibagi kepada ahli waris. Pada sengketa ini yang dipersoalkan adalah tentang Penerbitan sertifikat ke atas nama seluruh ahli waris dimana tanah tersebut belum dibagi kepada masing-masing ahli waris (masih dalam boedel waris) namun telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama salah seorang ahli waris. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena harus diterbitkan juga ke atas nama ahli waris yang lain, terkecuali ahli waris tersebut telah melepaskan hak kewarisannya atau menyetujui tanah tersebut diatas namakan kepada salah satu ahli waris saja. Pada sengketa ini, ahli waris bersengketa dengan pihak ketiga mengenai hak kepemilikan atas tanah warisan tersebut. Contoh sengketa tanah warisan adalah tanah dengan Sertifikat No. 51/Patumbak Kampung atas nama B yang diterbitkan sekitar bulan Oktober 1988, dimana kepemilikan atas hak tanah tersebut adalah milik para ahli waris yaitu C, D, E dan F. Penerbitan

Sertifikat

No.

51/Patumbak

Kampung

atas

nama

B

tersebut

dipermasalahkan oleh ahli waris yang lain yaitu C, D, E dan F. 2. Pelepasan hak dan ganti rugi Pada sengketa tanah dengan jenis pelepasan hak dengan ganti rugi dan sengketa jual beli, jenis sengketa yang dipermasalahkan adalah tentang pengalihan haknya yang dialihkan kepada pihak pembeli sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Pelepasan hak dan ganti rugi lainnya mempersoalkan terhindarnya surat


46

pelepasan hak dan ganti rugi tersebut cacat hukum dan tidak terpenuhinya uang pembayaran ganti rugi pada peralihan hak tersebut atau harga pelepasan hak dan ganti rugi tidak sesuai dengan harga pasaran tanah di daerah tersebut. Pada sengketa mengenai tidak adanya kesesuaian atas harga ganti rugi atas tanah tersebut, biasanya melibatkan kelompok masyarakat dengan badan hukum baik swasta maupun pemerintah. Pada sengketa pelepasan hak dan ganti rugi dengan pokok permasalahan kesesuaian harga ganti rugi para pihak tidak mengindahkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengenai pelepasan hak dan ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum. Pada sengketa jenis pelepasan hak dan ganti rugi ini, masyarakat pemilik tanah sering dirugikan dalam hal harga ganti rugi sehingga terjadi perlawanan oleh masyarakat tersebut terhadap badan hukum baik swasta maupun pemerintah. 3. Jual beli Untuk jenis sengketa jual beli yang dipermasalahkan adalah tentang pengalihan haknya kepada pihak ketiga, kemudian mempersoalkan tentang ganti rugi tentang batas-batas tanah yang diperjualbelikan. Pengertian batas-batas tanah yang diperjual belikan disini adalah bahwa pada saat terjadinya jual beli, batas-batas tanah yang diperjualbelikan tersebut kurang jelas, sehingga pada saat telah terjadi jual beli pihak ketiga merasa keberatan karena menganggap tanah yang telah diperjual belikan tersebut melampaui batas-batas hak kepemilikannya. Sengketa jual beli ini juga ada yang mempermasalahkan tentang penguasaan (penyerobotan) hak dengan cara mendirikan tonggak - tonggak di atas tanah yang telah dijual kepada pembeli. Jenis sengketa jual beli yang paling unik adalah mempersoalkan tentang penerbitan


47

sertifikat mempermasalahkan tentang tumpang tindih hak dan mempersoalkan tentang perjanjian dalam pengikatan jual beli. 4. Penguasaan (penyerobotan) tanah Jenis sengketa lainnya yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang adalah sengketa penyerobotan tanah. Jenis sengketa ini memperkirakan tentang pengalihan haknya, penyerobotan haknya dengan cara mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain.

Selain

itu

memperkarakan

tentang penerbitan

sertifikat

juga

memperkarakan tentang perjanjiannya. 5. Batas-batas tanah Jenis sengketa tanah lainnya yang juga cukup banyak terjadi di Kabupaten Deli Serdang yaitu sengketa mengenai batas-batas tanah. Sengketa jenis ini mempermasalahkan tentang penyerobotan batas-batas tanah ini ada yang mendirikan bangunan di atas batas-batas tanah yang menjadi hak milik orang lain. Sengketa batas tanah juga mempersoalkan tentang penerbitan sertifikat dari batas-batas tanah. Selain itu juga mempersoalkan tentang ganti rugi terhadap batas-batas tanah yang disebabkan dari jual beli.55 6. Ganti kerugian Sengketa tanah lainnya yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang adalah sengketa mengenai ganti rugi atas tanah. Pada jenis sengketa ini yang menjadi masalah adalah mengenai ganti kerugian yang tidak sesuai dengan perjanjian, ganti

55

Wawancara dengan Muhammad Ridwan Nasution, Staff Bidang Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Pada Tanggal 23 April 2010.


48

kerugian terhadap batas-batas tanah yang kabur, terhadap batas-batas tanah yang cacat hukum pada pelaksanaannya karena tidak terpenuhinya uang pembayaran. 7. Pengosongan tanah Jenis sengketa pengosongan tanah ini merupakan suatu keputusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang akan dieksekusi oleh aparat yang berwenang dalam pengosongan tanah tersebut. Sengketa yang terjadi pada umumnya adalah pemilik tanah yang akan dikosongkan tetap bertahan menduduki tanah tersebut meskipun ia telah kalah dalam putusan pengadilan dalam hal kepemilikan atas tanah tersebut. Aparat yang berwenang dalam melakukan pengosongan tanah pada umumnya terpaksa melakukan upaya paksa untuk mengeluarkan pihak yang tidak berwenang menduduki tanah tersebut. Sengketa atas pengosongan tanah tersebut sering terjadi diakibatkan oleh kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam menerima keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dari beberapa jenis sengketa yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2009 dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sengketa perkara yang paling dominan terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Adapun jenis sengketa perkara yang dominan terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2009 adalah seperti yang diuraikan pada tabel di bawah ini :


49

Tabel 1. Sengketa Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 No

Perkara Perdata, PTUN

Penggugat

Tergugat

1

38/G/2000/PTUN-MDN

Muchtar bin Yahya dkk 113 orang

- Camat LP - Kakantah Deli Serdang - Mirah LT.IV Intervensi

2

78/G/2002/PTUN-MDN

Dr. H. Agusman Sutan Basya

3

46/G/2004/PTUN-MDN

Yusni

4

5

6

7

18/G/2005/PTUN-MDN

15/G/2005/PTUN-MDN

49/G.TUN/2005/PTUNMDN


H. Thamrin Maharaja

Budi Suyalino

Tarunijan dkk

Berthe Samosir

Tipologi Perkara Sengketa prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah

Objek gugatan/lokasi Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Petapakan

- Kakantah Deli Serdang - M. Yasin Srg

Sengketa prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah

HM No.730/ LP. Pekan

A. Kakantah Deli Serdang PT. Pancing Busines Center


HGB No. 1782/Medan Estate

- Kakantah Deli Serdang - Ahmat Jinat


HGB No. 498/Helvetia

- Makekata Rosana Purba


HM No. 146 Mulio Regio

- Kakantah Deli Serdang - PTPN II


HGB No/110/ Sampali

- PT. Anugrah Sawindo - Kakantah Deli Serdang - PTPN II


HGU No.115/ Bandar Klippa

Pokok Gugatan Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HM No. 213/Desa Petapakan Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HM No. 730/LP. Pekan Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HGB No. 1782/M.Es tate Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HGB No. 498/Helvet ia Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HM No. 146/Desa Muliorejo Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HGB No. 110/Desa Sampali Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HGU No. 115/Banda

Putusan

Keterangan

a. PN/P-Tuan b. PT/PTTun c. Kasasi

Kasasi

a.Gugatan ditolak b.Banding ditolak

DK

a. Gugatan ditolak

Kasasi

b.Banding ditolak c.Kasasi

ditolak

a.Gugatan dikabulkan b.Banding dikabulkan

a.Gugatan dikabulkan

b.Banding dikabulkan

c.Kasasi ditolak d.DK ditolak a.Gugatan dikabulkan

Kasasi

b.Banding dikabulkan

a.Gugatan ditolak b Banding ditolak


Kasasi

50

No


Penggugat

Tergugat

8


Ir. Edward Pratogi Rangondian Tampubolon

- Kakantah Deli Serdang - MG Kok Sin


HM No.1486/ Desa Sampali

- Kakantah Deli Serdang - Mukti Daulay


HM No.1/ Desa Namorambe Julu

- Kakantah Deli Serdang - Tapi Suhandari Lubis


HM No.1/ Desa Namorambe Julu

- PTPN II - Kakantah Kab. Deli Serdang

Sengketa penguasaan dan kepemilikan/ tuntutan pengembalian tanah garapan masyarakat.

Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan

Kakantah Kab. Deli Serdang


HM No. 286/ HM No. 288 dan HM No. 289/Desa Deli Tua Kec. Namorambe

Sengketa prosedur

Sertifikat HM No. 76/ Patumbak

9

10

11

12

13






Rante Kilat Sinulingga dkk

Nimban Ginting dkk

Daniel Saragih

Telista Sinulingga dkk

Tengku Mira Laura

- Amir Simatupang

Tipologi Perkara

Objek gugatan/lokasi

Pokok Gugatan r Lippa Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HM No. 1486/ Desa Sampali Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HM No. 1/Desa Namoram be Julu Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HM No. 1/Desa Namoram be Julu Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HGU No. 112/Saenti s cacat hukum - Fiktif negatif tergugat tidak menjawab surat penggugat No. B. 29/BHAPHIPSI/200 7 tgl. 29-92007. Menyataka n cacat hukum sertifikat HM No. 286, No. 288 dan No. 239/ Delitua Penggugat memohon

Putusan

a.Gugatan diterima

Keterangan

DK

b.Banding ditolak c.Kasasi ditolak

a. Gugatan ditolak b.Banding dikabulkan

c.Kasasi dikabulkan

a. Gugatan ditolak

Kasasi

b.Banding dikabulkan c.Kasasi ditolak

a. Gugatan ditolak

Kasasi


ditolak

a. Gugatan tidak dapat diterima

Kasasi


ditolak

a.Gugatan diterima seluruh


Kasasi

51

No


Penggugat

Tergugat - Kakantah Kab. Deli Serdang

14

15

16

17

18

19

76/2008/PTUN-MDN

82/G/2008/PTUN-MDN

07/G/2009/PTUN-MDN

12/G/2009/PTUN-MDN

17/G/2009/PTUN-MDN

26/Pdt.G/2005/PN-LP

Rudy Mulyadi

Drs. Maramonang Siregar

T. haris Sabri Sinar, SE

Harun Aminah

Tio Siong Tjiok

Ibnu Hafas

- Kakantah Kab. Deli Serdang - Arifin bin Arjuna

- Kakantah Kab. Deli Serdang - Drs. Herbin Hutabarat




-AHui - Jasa -T. Bukit -Tan Andoyono -Camat Tj. Beringin -Kades Tj. Beringan -Kakantah Kab. Deli Serdang

Tipologi Perkara penguasaan hak dan pendaftaran tanah

Objek gugatan/lokasi Kampung

- Sengketa prosedur - Kakantah No. 500.3354/ 9/2008 tgl. 99-2008 Sengketa prosedur

Tanah seluas 10.586 m2 terletak di Desa Lalang Kec. Sunggal

Sengketa prosedur

Sengketa prosedur

Sengketa prosedur

Sengketa penguasaan dan pemilikan

Sertifikat HM No. 1055/ Marindal I

Ex sertifikat HM No. 60/rusemuk dipecah menjadi sertifikat HM No. 122/regemuk s/d HM No. 135/Rugemuk.

Sertifikat HGB No. 3157 / Medan Estate

Sertifikat HGU No. 103 / Paya Bakung

HGB No. 18 / Tj. Beringin

Pokok Gugatan kan hak hukumtana h yang dimohonk an telah terbit sertifikat HM No. 74 Pembatala n sertifikat HM No. 126/ Lalang

Menyataka n cacat hukum penerbitan SHM No. 1055/ Marindal I Menyataka n batal dan cacat hukum penerbitan SHM No. 122 / Rugemuk s/d 135/Ruge muk Menyataka n cacat hukum penerbitan sertifikat HGB No. 3157/ Medan Estate Menyataka n tidak sah penerbitan SHGU No. 103 / Paya Bakung Menyataka n Sertifikat HGB No. 18 / Tj. Beringin tidak mempunya i kekuatan hukum

Putusan

Keterangan

nya b.Banding dikabul kan

c.Kasasi ditolak

a. Gugatan ditolak

Kasasi

b.Banding dikabul kan

a.Gugatan dikabul kan

Kasasi



Kasasi

b.Banding ditolak


Kasasi


a.Gugatan ditolak

Kasasi

b.Banding ditolak


b.Banding ditolak

c.Kasasi ditolak


Kasasi

52

No 20

21

Perkara Perdata, PTUN 17/Pdt.G/2003/PN-LP

38/Pdt.G/2003/PN-LP

Penggugat Saromi, dkk

Sari, dkk

Tergugat - PTPN II - Gubernur KDH Tk. I Sumut - Kakanwil BPN Prop. SU - Bupati Deli Serdang - Kakantah Kab. Deli Serdang PT. Sri

Tipologi Perkara Sengketa penguasaan dan pemilikan

Objek gugatan/lokasi HGU No. 1 / Bandar Kalipa

Sengketa penguasaan dan kepemilikan

HGU No. 2/ Kotarih

Sengketa penguasaan dan kepemilikan (tanah ulayat)

HGU No. 111/ Helvetia


HGU No. 1/ Sei Tuan



Pokok Gugatan Menyataka n Sertifikat HGB No. 1 / Bandar Kalifa tidak mempunya i kekuatan hukum

Putusan \a.Gugatan ditolak

a. Gugatan ditolak

Menyataka n HGU No. 111/ Helvetia tidak mempunya i kekuatan hukum Menyataka n sertifikat HGU No. 1/ Sei Tuan cacat hukum

a. Gugatan ditolak

Ganti rugi pengadaan tanah kanal di Desa Marindal 1 Kec. Patumbak

Ganti rugi pengadaan tanah kanal Desa Marindal I

a. Gugatan ditolak

HGU No. 110/ Sampali

Menyataka n sertifikat HGU No. 110/ Sampali cacat

a. Gugatan ditolak

Agung

Kasasi

b.Banding ditolak

Menyataka n batal atau tidak sah sertifikat HGU No. 2 Hotari

Rahayu

Keterangan

Kasasi

b.Banding ditolak

- Kakantah Deli Serdang 22

79/Pdt.G/2003/PN-LP

BKMAD

- PTPN II - Bulati Deli Serdang

23

82/Pdt.G/2003/PN-LP

Sabran dkk (281 org)

- Kakantah Puskopa d A dan II BB

24

25

34/Pdt.G/2004/PN-LP

44/Pdt.G/2004/PN-LP

AM. Situmeang, SH

BKMAD

- PT. Poly Kartika Sejahtera - Kakantah Deli Serdang - Pimpro pengendalian Banjir Medan sekitarnya - Bupati Deli Serdang selaku panitia - Kakantah - Bupati Deli Serdang - Kakantah

Kasasi

b.Banding ditolak

a. Gugatan ditolak

Kasasi

b.Banding ditolak c.Kasasi ditolak

Kasasi

b.Banding ditolak

b.Banding ditolak


Kasasi

53

No

26


74/Pdt.G/2004/PN-LP

Penggugat

Susila Efrata Bukit, dkk

Tergugat

-

Ester

Engkeli ni

Tipologi Perkara Sengketa penguasaan dan kepemilikan

Objek gugatan/lokasi HGU No. 412/ Ujung Labuhan

Br.

Bukit

27

28

29

30

89/Pdt.G/2004/PN-LP

90/Pdt.G/2004/PN-LP

91/Pdt.G/2004/PN-LP

89/Pdt.G/2007/PN-LP

Drs. Tengku Azan Khan Zuriat/ sebagai ahli waris Alm. Sultan Maimum Al Rasyid perkara Alamsyah Sultan Negeri Deli



Datuk Ahmad Neil

- Johan Ginting - Kades Ujung Labuhan / Camat Namoramb e - PT. Bank Sumut - Nuriljini Ilyas, SH PPAT Kab. Deli Serdang - PTPN II - Bupati Deli

Pokok Gugatan hukum Menyataka n batal demi hukum HM No. 412/ Ujung Labuhan

Deli Serdang - Kakantah Deli Serdang - PTPN II - Bupati Deli Serdang - Kakantah Deli Serdang - Tengku Khairul Amar dkk - Kakantah Kab. Deli Serdang


HGU No. 111/ Helvetia, seluas 183,56 Ha Desa Manunggal

Menyataka n sertifikat HGU No. 111/ Helvetia

a. Gugatan dalam konvensi tidak dapat diterima

Sengketa penguasaan dan kepemilikan (tanah ulayat masyarakat Deli)

HGU No. 111/ Helvetia, seluas 183,56 Ha Desa Manunggal



Sengketa penguasaan dan kepemilikan/ perjanjian kuasa waris

HM No. 245 s/d No. 252/ dan 222, No. 244 dan 187 / Desa Kelambir V

Menyataka n para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

a. Gugatan ditolak

Sengketa penguasaan dan kepemilikan (sengketa tanah ulayat)

Kasasi

c.Kasasi ditolak


HGU No. 111/ Helvetia

Keterangan

b.Banding ditolak



Serdang - Kakantah Deli Serdang - PTPN II - Bupati

Putusan

Kasasi

b.Banding diterima

Kasasi

b.Banding diterima

Kasasi

b.Banding diterima



Kasasi

54

No


Penggugat

Tergugat

Tipologi Perkara Sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah garapan

Objek gugatan/lokasi Desa Klumpang Kampung/ Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak

31

94/Pdt.G/2007/PN-LP

Usman Sayang, dkk

- Menteri Pekerjaan Umum RI - PTPN II - Kakantah Kab. Deli Serdang

32

11/Pdt.G/2008/PN-LP

Aja Sakila

- Tengku Khair Amar - Tony Wijaya - Kakantah Kab. Deli Serdang

Sengketa penguasaan penetapan dan pendaftaran hak (kuasa waris)

HM No. 176/Klambir lima, HM No. 177/Klambir Lima

33

12/Pdt.G/2008/PN-LP

Ridwan Amir Nst

- PTPN II - Ahli waris Saniman - Kakantah Kab. Deli Serdang

Sengketa penguasaan penetapan hak dan pendaftaran hak

Desa Bandar Klipa Kecamatan Percut Sei Tuan

34

19/Pdt.G/2008/PN-LP

H. Isnanto dkk

- Amirudin dkk - PTPN II - Kakantah Kab. Deli Serdang

Sertifikat Ex HGU No.1/Bangun Sari/Sertifikat HGU No. 9/ Bangun Sari a/n PTPN II.

35

35/Pdt.G/2008/PN-LP

Sutikno Wongso

- Kakantah Kab. Deli Serdang - Sukamto Wongso dkk

Sengketa penguasaan kepemilikan dan penetapan hak dan pendaftaran hak kepemilikan tanah, objek tanah perkebunan Sengketa penguasaan dan kepemilikan

36

49/Pdt.G/RLW/2008/ PN-LP

Ny. Ramini dkk

- Kakantah Kab. Deli Serdang - Hj. Nursiah dkk


HM No. 183/ Punden Rejo

HM No. 704/ Purwodadi

Pokok Gugatan Menyataka n sertifikat HGU No. 1/ Klumpang tidak sah karena cacat hukum Menyataka n penggugat sah sebagai pemilik HM No. 176 dan HM No. 177/ Desa Klambir Lima Menyataka n penggugat adalah satusatunya pemegang hak yang sah selaku pembeli yang beritikad baik Menyataka n penggugat adalah yang sah dari tanah objek gugatan.

Pengembal ian aset perusahaa n dan tanah sertifikat HM No. 704/ Purwodadi Pencabut penetapan No. 09/Eks/20 08/99/ dtg/2004/P N-LP

Putusan

Keterangan

a. Gugatan ditolak

Banding

a. Gugatan ditolak

Banding


Banding


Banding


Banding

a.Menolak perlawanan dari para perlawanan

Banding


55

No 37

38

Perkara Perdata, PTUN 51/Pdt.G/2008/PN-LP

112/Pdt.G/2008/PN-LP

Penggugat Suprapto

Rohani Simanungkalit

Tergugat - Kakantah Kab. Deli Serdang - Hj. Nursiah dkk - Kakantah Kab. Deli Serdang

Tipologi Perkara Sengketa penguasaan dan kepemilikan

Objek gugatan/lokasi HM No. 156/ Puji Mulyo HM No. 70/ Puji Mulyo

Pokok Gugatan Perjanjian hutang piutang wanprestas i


Tanah seluas + 90 m2 terletak di Kel. Kenanga Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

Peralihan hak atas rumah KPR over kredit

Tanah seluas + 3.912,60 m2 terletak di Desa Bandar Kalipa Kec Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sertifikat HM No. 184/ Purwodadi

-

- Hj. Nursiah dkk 39

94/Pdt.G/2008/PN-LP

Sri Hastuti



40

117/Pdt.G/2008/PN-LP

Wibowo


Sengketa kepemilikan

41

29/Pdt.G/2009/PN-LP

Togal disebut juga T. Simatupang

- Kakantah Kab. Deli Serdang - Bank BTN


Rumah yang terletak di Perumnas Mandala Kel. Kenangan Kec. Percut Sei Tuan

42

14/Pdt.G/2009/PN-LP

Nurmansyah Sembiring



Sertifikat HM No. 24/ Pertumbukan

43

40/Pdt.G/2009/PN-LP

Tugas Tarigan/ Muhajirin



HGU No. 2/ Namo Mbein

44

51/Pdt.G/2009/PN-LP

Tiramsa Sinaga

- Kakantah Kab. Deli Serdang

Sengketa penguasaan dan

Rumah yang terletak di Perumnas Mandala

Putusan a. Gugatan tidak dapat diterima

Keterangan Kasasi

b. Banding ditolak


-

a.Gugatan ditolak

Banding

Menghadir i para tergugat mengemba likan sertifikat HM No. 184/ Purwodadi kepada penggugat Menyataka n sah dan berkekuata n hukum peralihan over kredit atas satu pintu rumah di Perumnas Mandala Menyataka n batal dan tidak berkakuata n hukum penerbitan sertifikat HM No. 24/pertum bukan. Menyatak an sertifikat HGB No. 2/Namo Mblein tidak sah/cacat hukum

Surat kuasa

Banding


Banding

a.Gugatan ditolak

Banding

a. Gugatanditolak

Banding

Permasala han kredit kepemilika


Banding


56

No


Penggugat

Tergugat - Bank BTN

45

53/Pdt.G/2009/PN-LP

Delvi Situmorang

- Kakantah Kab. Deli Serdang - Bank BTN

46

81/Pdt.G/2009/PN-LP

PT. Jui Shin Indonesia

Kakantah Kab. Deli Serdang turut terlawan dua

Tipologi Perkara kepemilikan (penyelesaian ) peralihan over kredit KPR BTN yang telah lunas Sengketa penguasaan dan kepemilikan (penyelesaian ) peralihan over kredit KPR BTN yang telah lunas Sengketa penguasaan dan kepemilikan

Objek gugatan/lokasi Kel. Kenangan Kec. Percut Sei Tuan

Pokok Gugatan n rumah

Rumah yang terletak di Perumnas Mandala Kel. Kenangan Kec. Percut Sei Tuan

Permasala han kredit kepemilika n rumah

HGB No. 307, 357, 397, 449, 590, 591/Saentis.

Menyataka n perlawana n adalah pemilik yang sah atau tanah sesuai HGB No. 307, 357, 397, 449, 590, 591/Saenti s.

Putusan


-


Keterangan

Banding

Banding

57

C. Faktor-Faktor Dominan Timbulnya Sengketa Pertanahan di Kabupaten Deli Serdang Terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Deli Serdang disebabkan oleh faktor-faktor yang merupakan penyebab utama timbulnya sengketa pertanahan tersebut. Faktor-faktor

yang

menyebabkan

timbulnya

sengketa

pertanahan

di Kabupaten Deli Serdang tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis sengketa yang terjadi. Pada jenis sengketa pengalihan hak yang merupakan jenis sengketa yang paling banyak terjadi di Kabupaten Deli Serdang disebabkan oleh faktor beragamnya jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari berbagai jenis etnis suku bangsa, kurangnya pengetahuan hukum sebagian besar masyarakat khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan mental intelektual dan penyuluhan hukum kepada masyarakat

di Kabupaten Deli Serdang khususnya dibidang peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pertanahan. Pada jenis sengketa pengalihan hak yang timbul dari tindakan hukum jual beli dan pelepasan hak dengan ganti rugi, faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya sengketa adalah adanya unsur penipuan dari pihak pembeli, wanprestasi (ingkar janji), yaitu dalam hal pembayaran harga tanah yang belum lunas dilakukan oleh pembeli. Pembayaran harga tanah yang belum lunas tersebut dijanjikan oleh pihak pembeli dalam waktu beberapa minggu kemudian setelah penandatanganan akta jual beli dilaksanakan. Pada kenyataannya pihak pembeli melakukan wanprestasi


58

(ingkar janji) dalam hal pelunasan sisa pembayaran harga tanah tersebut dan tidak memiliki itikad baik dalam melunasi sisa pembayaran harga tanah tersebut. Pihak pembeli juga melakukan pengalihan hak tanah tersebut kepada pihak ketiga meskipun harga tanah tersebut belum dibayar lunas oleh pembeli. Disinilah terjadi unsur penipuan dari pihak pembeli terhadap penjual tanah tersebut yaitu dengan sengaja dan beritikad buruk tidak melunasi sisa pembayaran tanah tersebut. Namun melakukan tindakan hukum terhadap tanah yang telah dibelinya tersebut. Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya sengketa pengalihan hak ini adalah tertundanya surat pengalihan hak tersebut, akibat dari proses yang dilakukan oleh pejabat instansi pemerintah. Pada jenis sengketa penyerobotan tanah faktor penyebab yang menonjol dalam menimbulkan sengketa tersebut adalah karena adanya unsur melawan hukum dan penyimpangan prilaku hukum dari pihak penyerobot. Selain itu karena adanya kesempatan dan peluang bagi penyerobot yang ditimbulkan dari lamanya tanah ditinggalkan. Jenis sengketa ini juga disebabkan faktor pengosongan tanah yang juga disebabkan oleh unsur ingin menyerobot tanah milik orang lain. Sengketa timbul disebabkan karena faktor itikad tidak baik (buruk) dari pihak tergugat sebagai pihak pembeli yang tercermati dari adanya unsur ingin menguasai tanah milik orang lain. Jenis sengketa pelepasan hak tanah faktor-faktor yang menyebabkannya adalah tidak adanya memuat : 1) letak dan batas-batas tanah yang dimohonkannya, 2) dalam berita cara pemeriksaan dilapangan oleh pegawai tergugat tidak ada memuat letak dan batas-batas tanah, nama pejabat dan beserta stempelnya oleh pejabat


59

berwenang yang mengetahui, 3) dalam surat keterangan Kepala Desa Patumbak Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang No. 592/60/Prona/DPK/IX/1987 tidak ada memuat letak dan batas-batas tanah, nama pejabat dan beserta stempelnya oleh pejabat berwenang yang mengetahui. Khusus pada sengketa penerbitan sertifikat faktor penyebab yang lebih dominan adalah tumpang tindih hak, tidak konsisten dan tidak konsekwen dari pejabat instansi pemerintah dalam menerapkan peraturan yang ada dan juga disebabkan oleh karena tumpang tindihnya peraturan dimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah masih tumpang tindih pemberlakuannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, selain itu ketentuan hukum adat tanah yang masih memberlakukan peralihan hak atas tanah tanpa melalui PPAT. Jenis sengketa penyerobotan hak atas tanah faktor penyebabnya adalah batasbatas tanah yang diperjual belikan oleh pihak yang bersengketa, kabur atau tidak jelas. Kemudian faktor penyebab lainnya adalah karena tidak terpenuhinya uang pembayaran atas jual beli tanah tersebut. Selain itu juga mempermasalahkan tentang uang ganti kerugian yang telah diperjanjikan, dalam hal ini adanya unsur ingkar janji (wanprestasi) dari pihak pembeli mengenai sengketa tanah dibidang penguasaan hak. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa pertanahan di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang antara lain meliputi :


60

a. Ingin menguasai tanah orang lain atau penyerobotan yang merupakan penyimpangan perilaku hukum dari masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. b. Melakukan wanprestasi atau ingkar janji. c. Melakukan penipuan terhadap jual beli atas tanah baik dari segi administratif kelengkapan maupun dari segi batas-batas tanah. 2. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat antara lain meliputi : a. Tidak teliti (ceroboh) dalam melakukan pembelian atas tanah b. Tidak mengindahkan adanya dokumentasi atas tanah secara umum dan juga dokumentasi bebas silang sengketa pada saat pembelian atas tanah. c. Menelantarkan atau meninggalkan tanah yang dimilikinya sehingga mengakibatkan terjadinya penyerobotan atas tanah tersebut. Terbatasnya pengetahuan teknis serta terjadinya kekeliruan dalam menerapkan peraturan dan kebijaksanaan yang ada dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain yaitu : 1) Pihak instansi kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang / tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang ada dalam hal : a. Penerbitan surat sertifikat hak milik yang tidak sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi. b. Terlambat menerbitkan surat sertifikat hak milik 2) Pihak yang bersengketa mengalami kelemahan dalam pengetahuan teknis dan pemahaman hukum dalam bidang pertanahan.


61

Terbatasnya pengetahuan teknis dalam hukum pertanahan serta terjadinya kekeliruan dalam menerapkan kebijaksanaan yang ada adalah merupakan salah satu faktor penyebab yang paling dominan dalam kajian jenis sengketa pertanahan yang ditemukan di Kabupaten Deli Serdang. Dari tiap-tiap jenis sengketa yang diteliti untuk dianalisis yang mewakili faktor ini, rata-rata ditemukan dalam setiap jenis sengketa juga ditemukan beragam faktor penyebab yang menimbulkan sengketa tersebut. Di samping itu peraturan dan kebijaksanaan yang ada di bidang pertanahan sering salah ditafsirkan oleh para pihak yang bersengketa dalam penerapannya di lapangan, sehingga sengketa tidak dapat dihindari. Penyelesaian dengan jalan musyawarah telah dicoba dan dilakukan, namun pihak yang bersengketa tidak berhasil diajak untuk berdamai karena tidak merasa puas dengan hasil yang dimufakatkan dalam perdamaian tersebut, sehingga sengketa tersebut menjadi berlarut-larut dan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi). Mengenai terjadinya sengketa di bidang pertanahan yang disebabkan oleh faktor penyimpangan prilaku hukum dari pihak yang bersengketa dapat diuraikan penjelasannya yaitu bahwa perilaku yang menyimpang adalah suatu tingkah laku yang tunduk kepada kontrol sosial. Kontrol sosial yang dimaksudkan disini adalah kontrol sosial yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan yang menyimpang. Semakin banyak kontrol sosial kemana tingkah laku itu harus tunduk, semakin


62

banyak menyimpang tingkah laku itu56. Dalam pengertian penyimpangan prilaku hukum tersebut di atas keseriusan dari prilaku yang menyimpang itu dibatasi oleh kuantitas kontrol sosial yang juga mendefinisikan kadar dari prilaku yang menyimpang itu. Gaya kontrol sosial bahkan mendefinisikan gaya dari prilaku yang menyimpang apakah itu suatu kejahatan yang harus dihukum, suatu hutang yang harus dibayar, suatu keadaan yang membutuhkan perlakuan atau suatu perebutan kekuasaan kepemilikan yang membutuhkan penyelesaian. Dengan singkat, prilaku yang menyimpang adalah suatu segi dari kontrol sosial. Sedangkan hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang tiap-tiap orang atau masyarakat wajib mentaatinya, dan bagi pihak yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Penyimpangan prilaku hukum dalam kasus ini ada dua jenis penyebabnya yaitu : 57 a. Faktor adanya pihak yang tidak mematuhi kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang sedang berjalan. b. Faktor meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ekonomi.

56

Ediwarman, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan di Sumatera Utara, 2001, Disertai, hlm. 182. 57 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, Citra Aditya Bakti Bandung, 1989, hlm. 55.


63

D. Pelanggaran Hukum Karena Adanya Kesempatan dan Peluang Penyimpangan prilaku hukum yang disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri dapat diuraikan yaitu semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin buruk suatu peraturan hukum akan semakin sulit penegakannya. Bagaimana peraturan hukum yang baik terhadap kepemilikan tanah ? Dalam hal ini tentunya peraturan di bidang kepemilikan tanah tersebut dapat ditegakkan kepada semua unsur masyarakat. Secara umum peraturan yang baik itu yaitu peraturan yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis ini menurut Hans Kelsen apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari Hans Kelsen. Dalam hal ini perlu diperhatikan apa yang dimaksud dengan berlakunya kaedah hukum, oleh karena efektivitas merupakan fakta58. Stufenbau teori ini sesuai dengan tata tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan-peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dimana dinyatakan setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya.59 Teori Stufenbau dari Hans Kelsen tersebut memiliki keterkaitan yang erat sekali dengan kepastian hukum (rechtzekerheid) terhadap setiap peraturan yang berlaku atas tanah. Peraturan yang berlaku atas tanah 58

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah-kaedah Hukum, Alumni Bandung, 1978, hlm. 114. 59 Mohammad Kusnadi dan Hormaily Ibrahim, Hukum dan Tata Negara Indonesia, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 50, jo. Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 205.


64

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya sesuai dengan hirarki peraturan tersebut. Sehingga peraturan mengenai tanah yang menjadi peraturan pelaksana merupakan peraturan yang menguatkan dari peraturan yang berada di atasnya sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum terhadap pengaturan dibidang pertanahan. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah diterbitkan untuk penerbitan hukum agraria (Hukum pertanahan), karena di dalam peraturan ini telah dilengkapi dan disempurnakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang bertujuan untuk kepastian dan ketertiban hukum. Pengertian pendaftaran dan peralihan hak atas tanah harus disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku dengan cara yang paling sederhana dan dapat dipahami oleh rakyat yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pada pelaksanaannya di lapangan ditafsirkan keliru dan berbenturan dengan ketentuan yang dijelaskan di dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta PPAT yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan peralihan hak atas tanah yang dimaksud yaitu harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi PPAT wajib membacakan dan menjelaskan isi dan maksud dari akta PPAT tersebut (Pasal 38 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997).


65

Selain itu Pasal 2 Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan tentang kewenangan membuat akta otentik dalam hal mutasi, pemberian hak dan pemberian kuasa dengan hak tanggungan adalah wewenang PPAT sebagai pejabat umum yang berwewenang membuat akta otentik. Dimaksud dengan akta otentik disini apabila ada masalah pada akta PPAT, maka Pengadilan tidak perlu memeriksa kebenaran isi dari akta tanah tersebut, ataupun tanggal ditandatanganinya dan demikian pula keabsahan dari tanda tangan dari pihak-pihak, asal saja tidak dapat dibuktikan adanya pemalsuan, penipuan, maupun lain-lain kemungkinan akta tanah tersebut dapat dinyatakan batal ataupun harus dibatalkan. Dihubungkan dengan pendapat pakar hukum Hans Kelsen dalam “Stufenbau” teori ketidak efektifnya peraturan ini pada pelaksanaannya dikaitkan dengan kasus tentang instruksi bagi para Pejabat Pembuat Akta Tanah dan juga kewenangan dan keontetikan dari akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dikarenakan tumpang tindih hak atas kepemilikan tanah dan tumpang tindih peraturan yang dijalankan. Peraturan yang lebih rendah (lama) masih diberlakukan. Namun kaedah hukum yang tegas dapat diterapkan oleh Majelis Hakim dengan memenangkan perkara kepada pihak yang menerapkan ketentuan yang lebih tinggi. Dalam perkara ini terbukti bahwa pendapat Hans Kelsen sering dipakai oleh majelis hakim dalam pandangan juridis hukum. Selanjutnya W. Zevenbergen menyatakan bahwa suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku juridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut


66

cara yang telah ditetapkan.60 Misalnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 terbentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (1). Kemudian suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/diberlakukan, demikian menurut “Anerkennungs theorie”, “The recognition theory”. Teori ini bertolak belakang dengan Muchttheorie, Power theory yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai kelakuan sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh masyarakat.61 Teori yang disebutkan di atas lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia. Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechts idee) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan khusus yang menyangkut peralihan hak dan kepemilikan hak belum ada undang-undang sendiri, namun pengaturannya terlalu banyak sehingga pada pelaksanaannya sering ditafsirkan yang keliru. Substansi Badan Pertanahan Nasional maupun Substansi Pemerintah (Camat dan Kepala Desa) dalam pelaksanaan teknis tidak terkoordinasi sehingga timbul banyak Surat Kepemilikan dalam satu data fisik dan satu data yuridis dalam satu bidang tanah dan yang menyangkut hubungan hukum dalam bidang tanah tersebut. Dengan kejadian seperti ini timbul sengketa pertanahan.

60 61

Purnadi Purba Caraka dan Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 114. Ibid, hlm. 117.


BAB II FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Recommend Documents