PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 14 TAHUN 2006 (Studi di Kabupaten Deli Serdang)
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
DEBORA MARGARETH ULI SILITONGA NIM : 100200378 DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
1 Universitas Sumatera Utara
2
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 14 TAHUN 2006 (Studi di Kabupaten Deli Serdang)
Oleh
DEBORA MARGARETH ULI SILITONGA NIM : 100200378 Disetujui Oleh Departemen Hukum Administrasi Negara
SURIA NINGSIH, SH., M.Hum NIP. 196002141987032002
Pembimbing I
Pembimbing II
Suria Ningsih, SH., M.Hum NIP. 196002141987032002
Afrita, SH, M. Hum NIP. 197104301997022001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
3
ABSTRAK PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 14 TAHUN 2006 (Studi di Kabupaten Deli Serdang) Debora Margareth Uli Silitonga* Suria Ningsih** Afrita ** Pengaturan mengenai IMB di Kabupaten Deli Serdang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 14 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Di samping itu IMB merupakan salah satu retribusi Kabupaten Deli Serdang yang berarti sumber pendapatan daerah. Kantor pelayanan adimistrasi perizinan dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang merupakan penyelenggara pelayanan IMB harus memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah Pemerintah Daerah Sebagai Pelaksana Birokasi Pemerintahan Di Daerah. Bagaimanakah Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2006. Bagaimanakah kendala-kendala dalam penerbitan izin mendirikan bangunan di Deli Serdang. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pemerintah Daerah Sebagai Pelaksana Birokasi Pemerintahan Di Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya masing-masing serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman antar daerah. Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah ini, telah dituangkan dalam bentuk UU No.12 Tahun 2008 menggantikan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2006. Dalam proses pengurusan IMB, ada bebrapa hal yang harus diketahui yaitu persyaratan IMB serta prosedur pengurusan IMB. Kendala-kendala dalam penerbitan izin mendirikan bangunan Di Deli Serdang antara lain : Belum Dilakukan pola pelayanan prima satu Atap, Kurangnya sarana dan prasarana, Terbatasnya Aparatur Pelaksana, Dana operasional dan Kurangnya kesiapan pembiayaan Masyarakat. Kata Kunci : Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan *Mahasiswa ** Dosen Pembimbing I, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara **Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum USU
Universitas Sumatera Utara
4
KATA PENGANTAR
Tiada ada kegembiraan, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Skripsi ini berjudul
Prosedur Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2006 Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin, SH, MH, DFM selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK. Saidin, SH., M.Hum selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Ibu Suria Ningsih, SH, M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran dan petunjuk dalam pengerjaan skripsi ini. 6. Ibu Afrita SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan pengarahan dalam proses pengerjaaan skripsi ini. 7. Seluruh staf dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu khususnya dalam bidang hukum. 8. Papi Benhur Silitonga, SE., MM dan Mami Mila Christina Hutagalung serta Opung Minar Simamora yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material sehingga terselesaikanya skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
5
9. Buat Guruh Julio Tampubolon, SP yang selalu memberikan support kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi. 10. Teman-Teman stambuk 2010, M. Fikry Faisal Lubis, Puji A Purba dan Zettira Miranti Utari yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekeliruan. Oleh karena itu penulis meminta maaf kepada pembaca skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dari penulis. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kita semua dan semoga doa yang telah diberikan mendapatkan berkah dari Tuhan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan hukum di negara Republik Indonesia.
Medan, Juli 2014 Hormat Saya
Debora Margareth Uli Silitonga 100200378
Universitas Sumatera Utara
6
DAFTAR ISI
ABSTRAK
................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii DAFTAR ISI
................................................................................................... v
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ........................................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................... 5 D. Keaslian Penulisan ............................................................. 6 E. Tinjauan Kepustakaan ......................................................... 6 F. Metode Penelitian .............................................................. 12 G. Sistematika Penulisan ........................................................ 14
BAB II
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PELAKSANA BIROKRASI PEMERINTAHAN DI DAERAH ....................... 16 A. Pemerintah sebagai Pelaksana Birokrasi Pemerintahan ....... 16 B. Pemerintah Daerah Sebagai Pelaksana Birokrasi di Daerah Berdasarkan Otonomi Daerah .............................................. 19 C. Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Dalam Pemberian izin Mendirikan Bangunan ........................................................... 25
BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIKRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG............................................... 37 A. Gambaran Umum Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Lubuk Pakam ....................................................................... 37 B. Izin Mendirikan Bangunan Ditinjau dari Tata Ruang Kota . 55 C. Proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 ............................. 59
BAB IV
KENDALA-KENDALA DALAM PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN DELI SERDANG ....................................................................... 65 A. Hambatan dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah .............................................. 65
Universitas Sumatera Utara
7
B. Solusi dalam Mengatasi Hambatan dalam Pemberian Izin Bangunan ...................................................................... 70
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 81 A. Kesimpulan .......................................................................... 81 B. Saran...................................................................................... 83
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
