BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG A. Pelayanan Publik Dalam konteks ke-Indonesia-an, penggunaan istilah pelayanan publik (public service) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan secara interchangeable, dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai “a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company”. Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (public), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. Public dalam pengertian umum atau masyarakat dapat kita temukan dalam istilah public offering (penawaran umum), public ownership (milik umum), dan public utility (perusahaan umum), public relations (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public interest (kepentingan umum) dan lain-lain.

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah public authorities (otoritas negara), public building (bangunan negara), public revenue (penerimaan negara) dan public sector (sektor negara). Dalam hal ini, pelayanan publik merujukkan istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat. Nurcholish (2005: 178) memberikan pengertian publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaa berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan da penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa


(services). Penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan (customer) atau konsumen (consumer) yang menerima layanan dari para penyedia layanan. 43 Adapun berdasarkan status keterlibatannya dengan pihak yang melayani terdapat 2 (dua) golongan pelanggan, yaitu: (a) pelanggan internal, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, pencitaan jasa atau pembuatan barang, sampai dengan pemasaran barang, penjualan dan pengadministrasiannya, serta (b) pelanggan eksternal, yaitu semua orang yang berada di luar organisasi yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa. Pada prinsipnya pelayanan publik berbeda dengan pelayanan swasta. Namun demikian terdapat persamaan di antara keduanya, yaitu: a. Keduanya

berusaha

memenuhi

harapan

pelanggan,

dan

mendapatkan

kepercayaannya; b. Kepercayaan pelanggan adalah jaminan atas kelangsungan hidup organisasi. Sementara karakteristik khusus dari pelayanan publik yang membedakannya dari pelayanan swasta adalah: a. Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa, dan barang tak nyata. Misalnya perizinan, sertifikat, peraturan, informasi keamanan, ketertiban, kebersihan, transportasi dan lain sebagainya. b. Selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, dan membentuk sebuah jalinan sistem pelayanan yang bersaka regional, atau bahkan nasional.

43

Barata, A. A. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta (Gramedia, 2003), hal. 11.


c. Pelanggan internal cukup menonjol, sebagai akibat dari tatanan organisasi pemerintah yang cenderung birokratis. Dalam dunia pelayanan berlaku prinsip utamakan pelanggan eksternal lebih dari pelanggan internal. Namun situasi nyata dalam hal hubungan antar lembaga pemerintahan sering memojokkan petugas pelayanan agar mendahulukan pelanggan internal. d. Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian akan semakin tinggi pula peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan. e. Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak langsung, yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan. Desakan untuk memperbaiki pelayanan oleh polisi bukan dilakukan oleh hanya pelanggan langsung (mereka yang pernah mengalami gangguan keamanan saja), akan tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. f. Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya


penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut bisa disebabkan oleh

ketidakpastian untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia diharapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan. 44

B. Standar Pelayanan Publik Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, diperlukan penyusunan standar pelayanan publik yang dapat menjadi tolok ukur pelayanan yang berkualitas. Penetapan standar pelayanan publik merupakan fenomena yang berlaku baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama dilakukan. Upaya tersebut antara lain ditunjukan dengan terbitnya berbagai kebijakan, diantaranya adalah UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun sejauh ini standar pelayanan publik sebagaimana yang

44

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.


dimaksud

masih

lebih

banyak

berada

pada

tingkat

konsep,

sedangkan

implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari masih buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh berbagai instansi pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Adapun yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan ataupun dipenuhi kebutuhannya. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar pelayanan antara lain adalah 45: 1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan/masyarakat, menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. 2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja pelayanan publik mutlak harus dilakukan, dikarenakan dalam kehidupan bernegara 45

. Lembaga Administrasi Negara. Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jakarta (LAN, 2003), hal. 20.


pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Hal ini disebabkan tugas dan fungsi utama pemerintah adalah memberikan dan memfasilitasi berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, sosial dan lainnya. 3. Meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat membantu unitunit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria kinerja pelayanan.


C. Permasalahan Pelayanan Publik 1. Penyelenggaraan Dilihat dari sisi penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia umumnya masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya : a. Kurang responsive. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi, respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat sering kali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya di sampaikan kepada masyarakat, lambat penyampaiannya, atau bahkan tidak sampai sama sekali kepada masyarakat. c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan tertelak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan. d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan tumpang kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. e. Terlalu birokratis. Pelayanan, khususnya pelayanan perijinan, pada umumnya di lakukan dengan melalui proses yang terdiri dari beberapa meja yang harus di lalui, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.


f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang peduli terhadap keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan diberikan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu kewaktu. g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan, khususnya dalam pelayanan perijinan, sering kali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. 2. Sumber Daya Manusia Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utama pelayanan publik oleh pemerintah adalah tentang kurangnya profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Salah satu unsur utama yang sangat perlu dipertimbangkan untuk perbaikan/ peningkatan mutu pelayanan publik adalah masalah sistem remunersi (penggajian) yang sesuai bagi birokrat dapat dikurangi, atau dibersihkan. 3. Kelembagaan Kelemahan utama kelembagaan birokrasi pemerintah terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan optimal, tetapi justru hirarkis, sehingga membuat pelayanan menjadi berbeli-belit (birokratis) dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat dominan dilakukan oleh pemerintah, sehingga pelayanan publik menjadi tidak efisien. Sebaiknya, kedua fungi tersebut dibagi secara seimbang antara pemerintah dan masyarakat, yaitu pemeritah sebagai pemegang fungsi pengaturan, sedangkan dalam hal-hal tertentu yang memungkinkan,


masyarakan dilibatkan dalam fungsi penyelenggaraan, misalnya perencanaan dan pembangunan.

D. Pemecahan Masalah Pelayanan Publik Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Gambar 1. Langkah Penyusunan Standar Pelayanan

Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalahmasalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1. Penetapan Standar Pelayanan Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan.


Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya. 2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP) Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal: a. Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya.Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;


b. Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; c. Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan; d. Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahanperubahan tertentu dalam prosedur pelayanan; e. Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan; f. Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tangungjawab yang jelas; 3. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan Untuk menjaga kepuasan pelanggan, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan pelanggan atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik; 4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang


dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan.

E.

Hubungan Kebijakan Publik dan Hukum dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembuatan kebijakan publik harus didasarkan pada hukum karena dalam

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Immanuel Kant, negara hukum merupakan salah satu tujuan negara, maksudnya : Negara harus menjamin tata tertib dari perseorangan yang menjadi rakyatnya. Ketertiban hukum perseorangan ialah syarat utama dari tujuan suatu negara. Tujuan negara ialah pembentukan dan pemeliharaan hukum di samping dijamin daripada kebebasan dan hak-hak warganya. Rakyat harus mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuannya sendiri. Lain daripada itu perseorangan dilihat oleh Kant sebagai pihak yang sama derajatnya dengan negara sendiri. Baik negara maupun perseorangan adalah subyek-subyek hukum, yang harus memandang satu dengan lain sebagai sesamanya, sebagai pihak-pihak yang memegang hak-hak dan kewajiban. Hal ini berarti bahwa negara tidak dapat memandang perseorangan sebagai obyek yang tak bernyawa dan tak mempunyai hak apa-apa” 46

46

Yunas, Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum, (Padang : Angkasa Raya, 1992). hal. 26.


Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka tindakan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun warga masyarakatnya harus didasarkan pada hukum. Dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakannya ini dapat dilihat dari dua sisi yakni pada satu sisi, memberikan keabsahan bagi tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang sekaligus memberikan perlindungan hukum jika terjadi gugatan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Oleh karena itu, maka salah satu inti hakikat hukum administrasi adalah “melindungi administrasi negara itu sendiri. 47 Maksudnya, kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan mendapat perlindungan hukum jika kebijakan itu dibuat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain, melalui dasar hukum dilakukan pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembatasan ini perlu dilakukan karena “sekecil apa pun kekuasaan yang digenggam satu lembaga atau seseorang, seperti yang sudah dibuktikan dalam keseharian kita, ia tetap problematik ketika tidak diatur” 48 Seperti diketahui, hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan keberadaannya bukan sebagai suatu lembaga yang berdiri sendiri namun sebagai lembaga yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik. Untuk menghindari terjadinya 47

Basah, Sjachran, Perlindungan Hukum terhadap sikap tindak Administrasi Negara, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 6. 48 Lay, Cornelis, “Lembaga Kepresidenan di Indonesia”, dalam Tidak Tak Terbatas Kajian atas Lembaga Kepresidenan RI, (Yogyakata : Pandega Media dengan BEM UGM, 1997), hal. 12.


penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka hukum dapat dipergunakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut karena secara teknis hukum dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat; 2. Hukum merupakan sarana Pemerintah untuk menerapkan sanksi; 3. Hukum sering dipakai oleh Pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik; 4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya. 49 Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana bagi kebijakan publik untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui proses politik. Hasil utama dari sistem politik adalah hukum. Oleh karena itu, maka “constitution, statutes, administrative orders and executive orders are indicators of policy. Law also sets the framework for public policy”. 50 Dengan demikian, dasar bagi suatu pembuatan kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sebagai hukum positif merupakan hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sehubungan dengan hukum positif ini, dalam Pasal 7 ayat 49

Sunggono, Bambang, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, (Jakarta : Sinar Grafika 1994), hal.

76-77. 50

Sigler, Jay A., Beede and Rutgers, The Legal Sources of Public Policy, (Toronto: Lexington, Massaehusetts, 1977), hal 4.


(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan “Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Kemudian dalam ayat (2) pasal ini ditentukan bahwa “Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Sehubungan dengan peraturan perundangundangan ini, dalam Pasal 7 ayat (4) ditentukan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dalam penjelasan pasal ini ditentukan bahwa :


Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, kepala bidang, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Selain hukum tertulis, yang juga menjadi dasar pembuatan kebijakan publik adalah hukum tidak tertulis yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik (general principle of good administration). Asas-asas ini meliputi : 1. Asas kepastian hukum (principle of legal security); 2. Asas keseimbangan (principle of proportionality); 3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (principle of equality); 4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness); 5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation) 6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of competence); 7. Asas permainan yang layak (principle of fair play); 8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness);


9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation); 10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision); 11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life); 12. Asas kebijaksanaan (sapientia); 13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service). 51 Asas kepastian hukum ( principle of legal security) mempunyai dua aspek yakni aspek material dan formal. Aspek material dari kepastian hukum berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Dalam keadaan tertentu asas kepastian hukum dapat menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Kemudian sisi formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas ini memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Asas keseimbangan (principle of proportionality), artinya kepentingankepentingan yang mempunyai hubungan langsung dengan kebijakan publik harus

51

Syafrudin, A., “Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah”, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), penyusun : Paulus Effendie Lotulung, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 38 - 39.


dipertimbangkan secara seimbang. Akibat dari suatu kebijakan publik harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembuatan kebijakan publik sehubungan dengan asas keseimbangan sebagai berikut : 1. Kepentingan-kepentingan yang relevan harus dipersamakan; 2. Harus ada beberapa nilai kepentingan bagi pelaksanaan keseimbangan; 3. Beberapa pandangan harus diterima sebagai kepentingan tertentu yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain secara keseluruhan. 4. Keputusan badan publik harus dibuat sungguh-sungguh seimbang; 5. Pengadilan akan menentukan bagaimana menggunakan kriteria pengujian secara intensif. 52 Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (principle of equality), maksudnya hal-hal yang sama harus diperlakukan sama. Asas kesamaan ini dipandang sebagai salah satu asas yang paling mendasar dan berakar di dalam kesadaran hukum warga masyarakat. Asas persamaan memaksa Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat tidak diskriminatif. Asas bertindak cermat (principle of carefulness), mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. 52

Craig, S. The New Corporate Philanthrophy, Harvard Business Review, May-June, 1994. pp. 414-415


Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation), maksudnya suatu kebijakan publik harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence), artinya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain dari tujuan yang ditentukan untuk kewenangan itu. Asas permainan yang layak (principle of fair play), maksudnya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap kebijakan publik yang dibuatnya. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness), maksudnya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh membuat kebijakan yang sewenangwenang karena kebijakan demikian ini dapat menimbulkan kerugikan bagi warga masyarakat. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation), artinya harapan-harapan yang ditimbulkan oleh janji-janji Pemerintah terhadap warga masyarakat secara layak harus dihormati. Kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan harapan-harapan yang dijanjikannya karena kalau tidak maka dapat mengurangi kepercayaan warga masyarakat terhadap Pemerintah Daerah. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision), maksudnya dapat saja terjadi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibatalkan oleh Pejabat yang


berwenang. Dengan demikian, Pemerintah wajib meniadakan kerugian-kerugian yang telah diderita oleh warga masyarakat. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life), artinya sesuatu yang dianggap baik berupa pandangan hidup pribadi warga masyarakat wajib diperhatikan pada saat dibuatnya kebijakan publik. Asas kebijaksanaan (sapientia), artinya jika Pemerintah Daerah membuat kebijakan publik dalam penerapan asas kebijakasanaan wajib ditentukan kerangka hukumnya secara pasti untuk mencegah terjadinya penafsiran ambivalen yang dapat merugikan warga masyarakat. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service), artinya kepentingan umum menunjukkan kepentingan sebagian besar warga masyarakat yang sepatutnya didahulukan dari kepentingan pribadi dan golongan oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan publik. Penggunaan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik) sebagai landasan bagi pembuatan kebijakan publik adalah penting dengan maksud agar penerapan hukum itu dapat menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, kebijakan publik umumnya harus “dilegalisasikan dalam bentuk hukum, karena sebuah hukum adalah hasil dan kebijakan publik. Dari pemahaman dasar ini kita dapat melihat keterkaitan di antara keduanya dengan sangat jelas. Bahwa


sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu pada tataran praktek tidak dapat dipisah-pisahkan. Keduanya berjalan seiring, sejalan dengan prinsip saling mengisi” 53. Jika dikaji berdasarkan logika, dapat dikatakan bahwa “sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan publik di dalamnya maka produk hukum itu akan kehilangan makna substansinya. Demikian pula sebaliknya, sebuah proses kebijakan publik tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. 54

F. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Deli Serdang Salah satu bentuk kebijakan yang mencerminkan hubungan antara pusat dan daerah yang membawa dampak terhadap keleluasaan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan otonominya riil dan seluas-luasnya. Prinsip ini tidak dianutnya lagi oleh UU.No.5 Tahun 1974, melainkan dianutnya “prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab” karena prinsip otonomi riil dan seluas-luasnya dipandang akan menimbulkan disintegrasi dan membahayakan keutuhan negara kesatuan. Di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan istilah seluas-luasnya itu. Apakah istilah tersebut diartikan secara kuantitatif atau mungkin karena sifat urusan yang diserahkan tersebut tidak bisa terlepas dari sifat dan kualitasnya. Banyaknya urusan yang diserahkan kepada daerah belum tentu akan mendorong pengembangan otonomi daerah. Bahkan mungkin akan menambah beban bagi daerah, kalau tidak memperhatikan batas wewenang, sifat, macam, dan kualitas urusan yang diserahkan. 53

Wibowo, Eddi, Hukum dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004), hal. 32. 54 Ibid, hal. 32.


Perubahan prinsip otonomi yang telah membawa implikasi terhadap penekanan tentang makna dan sifat otonomi daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah lebih merupakan kewajiban daripada hak, adalah pernyataan yang tidak lazim, terutama apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi teritorial. Dalam pengertian otonomi, kewajiban adalah tidak disangkal. Akan tetapi, pengertian kewajiban adalah sebagai imbangan hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Kalau saja persepsi tentang makna otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak dipandang tepat, maka daerah sebagai penerima kewajiban berhak untuk memperoleh imbalannya sebagai perimbangan kekuasaan. Kalau imbalan ini tidak diperolehnya, akibatnya daerah selalu tergantung kepada pemerintah pusat karena tidak mempunyai diskresi untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerahnya. Lebih jauh lagi akan mengakibatkan

lemahnya

kemandirian

pemerintah

daerah.

Kenyataan

ini

menunjukkan betapa krusialnya hubungan kewenangan pusat dan daerah sehingga masalah perimbangan keuangan, subsidi, pembagian sumber-sumber keuangan sering menjadi isu yang berkepanjangan. Dengan demikian, bila merujuk pada paradigma demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dan aparat, dapat ditafsirkan bahwa otonomi daerah sebagaimana kehendak UU.No.22 Tahun 1999 tidak diartikan untuk pemerintah daerah, tetapi lebih dimaksudkan kepada masyarakat daerah agar mempunyai daya


untuk berinisiatif dan mengembangkan prakarsa aktifnya sendiri. Pemerintah daerah hanya bersifat fasilitatif dalam melaksanakan peran steering, sehingga peran rowing dihilangkan. Pengertian ini merupakan pengejawantahan dari makna paradigma pemberdayaan masyarakat dan aparat. Berkenaan dengan hubungan antara faktor sumber daya dengan hubungan antar organisasi, walaupun hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang rendah terhadap pelaksanaan otonomi daerah, namun mempunyai dampak signifikan terhadap luasnya kewenangan dalam melaksanakan aktifitas pembangunan, termasuk dalam penggalian sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Perundang-undangan mengenai perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1999 bukan sekedar untuk memenuhi juridis-formal, tetapi secara substansial dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah, dengan berangsur-angsur menurunkan derajat hubungan antar organisasi secara vertikal atau ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pengurusan berbagai perizinan dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang masih dilakukan pada tempat terpisah-pisah (ada di beberapa kantor/instansi satuan kerja), dan pungutan liar yang dianggap wajar, terkesan sulit dan tidak transparan, serta tidak jelas pembiayaan dan waktu penyelesaian perizinannya. Birokrasi tersebut akan menciptakan mutu pelayanan yang buruk dan tentu saja mengakibatkan masyarakat dan kalangan usaha enggan untuk mengurus perizinan, terutama izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berakibat pada menurunnya


kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, dan kalangan dunia usaha, investor akan ragu untuk melakukan investasi. Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap, setiap perizinan dilengkapi dengan brosur/ leaflet mengenai informasi dasar hukum, persyaratan yang diperlukan, besarnya tarif retribusi terhadap perizinan, masa berlakunya retribusi perizinan dan waktu penerbitan izin yang dimaksud (transparansi informasi), dan setiap personil birokrasi pelayanan izin dituntut untuk melayani dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan standar kepastian yang jelas. Bentuk transparansi dalam unit ini dilakukan dengan menerakan besarnya biaya retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat pada Sertifikat Izin serta masyarakat dapat meminta penjelasan bagaimana tata cara penerapan besaran retribusi yang ditetapkan serta pembayaran retribusi dilakukan oleh pemohon langsung kepada bank yaitu BNI ’46. Bagi Pemerintah Daerah, kondisi pelayanan yang mudah, cepat, dan dengan biaya yang transparan berdampak positif pada meningkatnya kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari Pemerintah kabupaten Deli Serdang sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan iklim usaha (khususnya bagi UKM) dan berdampak positif pula bagi peningkatan pendapatan daerah.

G. Kajian Hukum terhadap Perizinan Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Menurut Spelt dan Ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari


penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Sementara itu Ridwan HR, dengan merangkum serangkaian pendapat para sarjana menyimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dengan mendasarkan pengertian seperti itu, maka unsur dalam perizinan meliputi instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka izin dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu berupa keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, mencega bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan juga dapat ditujukan untuk pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu. 55 Seperti diketahui dari luas wilayah yang begitu besar, jumlah penduduk yang banyak, maka pemekaran daerah dilakukan. Sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi, maka berbagai urusan pemerintahan diserahkan ke daerah menjadi urusan daerah.

Penyerahan kewenangan dalam kerangka desentralisasi tersebut

dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah, optimalisasi peran lokal, sekaligus akomodasi terhadap keanekaragaman daerah.

Dengan kenyataan yang demikian maka penanganan terhadap masalah

perizinan pun juga menjadi salah satu yang didistribusi, tidak hanya menjadi 55

Spelt, Mr. NM. & JBJM Ten Berge disunting Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya (Yuridika, 1993), hal. 4-5.


kewenangan pemerintah pusat akan tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, pemerintah yang sedang membangun memiliki beberapa fungsi yakni: 56 memimpin warga masyarakat (leading), mengemudikan pemerintahan (governing), memberi petunjuk (instructing), menghimpun potensi (gathering), menggerakkan potensi (actuating), memberikan arah (directing), mengkoordinasi kegiatan (coordinating), memberi kesempatan dan kemudahan

(facilitating),

memantau

dan

menilai

(evaluating),

mengawasi

(controlling), menunjang/mendukung (supporting), membina (developing), melayani (servicing), mendorong (motivating) dan melindungi (protecting). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut pemerintah membuat perencanaan (het plan) baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tersebut seringkali digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan masyarakat maupun pemerintah sendiri.

Instrumen yang

digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu antara lain menggunakan sarana perizinan. Melalui izin dapat pula pemerintah mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran 56

Ateng Syafrudin, 1994. Butir-butir Bahan Telaahan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Untuk Indonesia, dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 64.


ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidak-tidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat dalam Hukum Ekonomi, asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama dari Hukum Ekonomi. 57 Izin dapat dipandang sebagai perdoman dan sekaligus jaminan bagi kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan rumit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu perlu diantisipasi antara lain dengan mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, sehingga birokrasibirokrasi yang tidak begitu penting dapat ditiadakan untuk kemudian disatukan dalam bagian lainnya. Memang ada yang memandang izin sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah insentif bagi kegiatan usaha, di mana dengan adanya berbagai kemudahan untuk pengurusan perizinan maka akan memberikan rangsangan bagi pengusaha untuk memulai investasi. Akan tetapi sebenarnya mengenai insentif itu sendiri tidak selamanya mendesak bagi dunia usaha. 58 Mereka yang berpandangan

57

Redjeki Hartono, 1995. Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi. Pidato Pengukuhan Peresmian Jabatan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, hal. 18. 58 Menurut Kwik Kian Gie, Swasta itu tidak perlu diberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk apapun. Sebaliknya kalau swasta diberikan kemungkinan untuk berusaha, mereka pasti akan selalu tahu jalan untuk menjadi besar. Dihambatpun mereka akan selalu mengetahui bagaimana caranya menerobos hambatan ini, kalau perlu dengan cara-cara yang kurang wajar. Justru kalau kita


bahwa insentif bagi dunia usaha tidak selamanya diperlukan, melihat bahwa di dalam setiap usahawan selalu sudah tertanam sifat jiwa usaha (entrepeneurship). Untuk

masalah

perizinan

sendiri

kiranya

cukup

apabila

birokrasi

pengurusannya tidak cukup apabila birokrasi pengurusannya tidak terlalu panjang, dan sekaligus dapat digunakan sebagia pegangan sehingga ada kepastian usaha. Izin yang telah dipegang itu diharapkan dapat digunakan sebagai senjata (pengaman) apabila ada rintangan usaha berkait dengan berbagai hal, misalnya tuntutan dari pemerintah daerah, klaim pihak ke-3 dan sebagainya. Dengan demikian dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin dituntut adanya tanggungjawab khususnya terhadap keputusan berupa izin yang telah dikeluarkannya. Pemegang izin baru dapat dituntut apabila melakukan pelanggaran dan penyimpanan dalam kegiatannya tidak seperti yang diizinkan. Izin tidak begitu saja mudahnya untuk dicabut, kecuali ada pelanggaran dalam penggunaannya.

Untuk itu dalam proses penerbitan izin,

senantiasa aparatur pemerintah yang menangani permohonan, mesti harus hati-hati dan cermat. Perizinan yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument mengintervensi kegiatan masyarakat, dilaksanakan oleh sejumlah instansi terkait.

Dalam rangka

penanganan kegiatan usaha, maka yang selama ini banyak diberikan peran adalah Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Di dalam prsoes mewujudkan visi pembangunan industri dan perdagangan, Departemen Perindustrian memberi kesempatan kepada swasta untuk berusaha, kita harus langsung waspada bagaimana melakukan redistribusi dari laba yang diperolehnya. Lebih lanjut lihat dalam Kiw Kian Gie, 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 395.


dan Perdagangan mengemban misi meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan barang serta jasa yang ditunjang oleh penciptaan ilkim bisnis yang kondusif untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek otonomi daerah, persaingan sehat, perlindungan konsumen dan pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan. 59 Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perindustrian, maka pelaku kegiatan u saha mesti mendapatkan Izin Usaha Industri. Akan tetapi kegiatan usaha tidak selalu dalam bidang industri, apalagi semata-mata dalam hubungannya dengan manufaktur yang memproduksi sesuatu, melainkan juga dalam hubungannya dengan masalah perdagangan.

Untuk mendapatkan Izin Usaha Industri pun juga dapat

disyaratkan adanya jenis izin-izin yang lain. Yang diperlukan sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan izin Usaha Industri, misalnya Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi, Izin Ganggugan, dan juga AMDAL/UKL/UPL. Sementara itu untuk kegiatan usaha sendiri, memang dibedakan ke dalam jenis usaha yang diizinkan.

H. Pelayanan Publik Bidang Perizinan di Kabupaten Deli Serdang Pelayanan perizinan di suatu daerah sangat bervariasi dan tergantung pada kebutuhan masyarakat.

Pengurusan izin yang dapat dilakukan dalam Satu Atap

antara lain, Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), pengurusan Kartu Tanda

59

LP3ES disunting oleh Arselan Harahap dan Maruto MD, 2000. Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan. Pustaka LP3ES, Jakarta, hal. 3.


Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), perizinan reklame, izin pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), akta kelahiran, akta kematian dan izin gangguan (HO). Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten terluas di Sumatera Utara, saat ini sangat pesat pembangunannya, daerah ini membutuhkan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan memiliki akuntabilitas. Melihat pesatnya pembangunan di Kabupaten Deli Serdang, maka perlu penataan agar terciptanya keindahan, kenyamanan, ketertiban dan bersih serta sesuai dengan perencanaan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan pengurusan IMB. Selain SIMB juga dapat memberingan sumbangan bagi pendapatan asli daerah. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobah bentuk atau membangun bangunan (Perda Deli Serdang, 2000). Selama ini berbagai pengurusan izin yang ada di Kabupaten Deli Serdang terasa menyulitkan dan membebani masyarakat. Berbagai surat keterangan dan pengantar harus disiapkan untuk dapat mengurus SIM-B dan panjangnya rantai birokrasi dapat mendorong masyarakat mengambil jalan pintas atau bahkan tidak mengurus izin sama sekali. Pengurusan IMB di Kabupaten Deli Serdang masih dilakukan secara manual oleh dinas pelaksana teknis yaitu Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan.


I. Peraturan Daerah Kabuapten Deli Serdang yang Berhubungan dengan Sistem Perizinan Otonomi daerah telah memberikan perubahan yang mendasar bagi perkembangan ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah telah meletakkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi yang benar dalam hal ini terutama adalah mengakomodasikan aspirasi yang secara riil ada di masyarakat dalam tindakan dan atau kebijaksanaan secara nyata. Di dalam kerangka otonomi daerah tersebut, berdasarkan perspektif hukum (positif) harus diarahkan pada satu kata kunci yaitu konsistensi. Konsistensi utama dan pertama-tama ditujukan terhadap asas hukum baik yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan dalam perspektif Asas Umum Pemerintahan yang baik. Asas hukum yang bersifat tersurat dan memang memerlukan penafsiran lebih lanjut akan tetapi jika didasarkan pada persamaan persepsi terhadap pemaknaan konsep yang utuh, tidak akan menimbulkan permasalahan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa kewenangan daerah mencakup dalam bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan kemanan, peradilan dan moneter dan fiskal serta kewenangan lain. Selanjutnya kewenangan yang diberikan kepada daerah kota dan kabupaten akan dibatasi oleh kewenangan Pemerintah pusat di bidang lainnya, seperti diatur di


dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu yang menyangkut : 1. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro; 2. Kebijakan dana perimbangan keuangan; 3. Kebijakan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; 4. Kebijakan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang bersifat strategis; 5. Kebijakan konservasi; 6. Kebijakan standarisasi nasional; Di samping itu kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota dibatasi pula oleh kewenangan daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta penjelasannya, yaitu kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota dan Kewenangan dalam bidang pemerintahahn tertentu lainnya. Menurut Penjelasan Pasal 9 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang termasuk kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota antara lain : 1. Kewenangan di bidang Pekerjaan Umum; 2. Kewenangan di bidang Perkebunan; 3. Kewenangan di bidang Kehutanan; 4. Kewenangan di bidang Perhubungan.


Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya adalah : 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro; 2. Pelatihan bidang tertentu alokasi sumber daya manusia potensial dan penelitian yang mencakup wilayah propinsi; 3. Pengelolaan pelabuhan regional; 4. Pengendalian lingkungan hidup; 5. Promosi daging dan budaya pariwisata; 6. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman; 7. Perencanaan tata ruang propinsi. Dengan demikian, apabila semua daerah Kabupaten dan Kota sudah dapat melaksanakan semua kewenangannya, maka kewenangan yang tinggal pada daerah provinsi hanyalah kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan bidang tertentu lainnya sebagaimana telah dikemukakan di atas, disamping kewenangan sebagai wilayah administrasi yag dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintahan Pusat di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengembangkan aspek kependudukan dan aspek perekonomian membutuhkan suatu kewenangan yang lebih besar di dalam pengelolaannya. Kewenangan daerah sebagaimana yang ditetapkan di dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 (c) adalah bahwa penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan, daerah otonomi adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kewenangan ini adalah berupa peraturan-


peraturan daerah yang menetapkan wewenang daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab terhadap kelestariannya. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah tersebut, yaitu pihak eksekutif dan legislatif

daerah

menetapkan

perda-perda.

Bagian

ini

mencoba

untuk

menginventarisasikan berbagai perda-perda yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah khususnya kota Binjai yang ada di dalam konteks menjalankan, mempertahankan dan meningkatkan aspek tentang sistem perizinan dalam hubungannya dengan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Adapun perda-perda yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, antara lain yang yang mengatur kebijaksanan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem perizinan di Kabupaten Deli Serdang adalah : Tabel 1. Beberapa Perda yang Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Perda No.08 Th.2000 Perda No.22 Th.2000 Perda No.24 Th.2000 Perda No.25 Th.2000 Perda No.27 Th.2000 Perda No.25 Th.1998 Perda No.30 Th.1998 SK. Bupati No. 973.22/227/DS/1999 Perda No.11 Th.2000 Perda No.03 Th.2000 Perda No.04 Th.2000 Perda No.05 Th.2000 Perda No.06 Th.2000 Perda No.07 Th.2000 Perda No.09 Th.2000 Perda No.10 Th.2000 Perda No.12 Th.2000

Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Usaha Perikanan Pajak Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami Pajak Produksi Hasil Tambak Pajak Khusus Perusahaan Perkebunan Negara/Daerah, Perusahaan Perkebunan Swasta dan Perkebunan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Harga Dasar Atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Umum di Kabupaten Deli Serdang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Limbah Cair Retribusi Izin Trayek Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Pemeriksaan, Pengawasan dan Penyediaan Racun Api


Perda No.13 Th.2000 Perda No.14 Th.2000 Perda No.15 Th.2000 Perda No.16 Th.2000 Perda No.17 Th.2000 Perda No.18 Th.2000 Perda No.19 Th.2000 Perda No.20 Th.2000 Perda No.21 Th.2000 Perda No.23 Th.2000 Perda No.26 Th.2000 Perda No.28 Th.2000 Perda No.29 Th.2000 Perda No.30 Th.2000 SK. Bupati No.17 Th. 2001 SK. Bupati No.20 Th. 2001 SK. Bupati No.23 Th. 2001 SK. Bupati No.24 Th. 2001 SK. Bupati No.25 Th. 2001 SK. Bupati No.26 Th. 2001 SK. Bupati No.29 Th. 2001 SK. Bupati No.30 Th. 2001 SK. Bupati No.31 Th. 2001 SK. Bupati No.32 Th. 2001 SK. Bupati No.36 Th. 2001 SK. Bupati No.37 Th. 2001 SK. Bupati No.38 Th. 2001

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan dalam Kabupaten Deli Serdang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Retribusi Pengawasan Mutu Bibit Ayam Ras Niaga Umur Sehari (DOC) Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SK SHH) untuk Mengangkut Hasil Hutan Izin Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet dalam Wilayah Kabupaten Deli Serdang Retribusi Dokumen Lelang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus Pajak Luas dan Kemewahan/Penghiasan Kuburan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pihak Pemerintah Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Pendaftaran Kegiatan Usaha Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 25 Tahun 2000 tentang Pajak Produksi Hasil Tambak Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 24 Tahun 2000 tentang Pajak Pengelolaan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Diluar Habitat Alami Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 28 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pihak Pemerintah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet dalam Wilayah Kabupaten Deli Serdang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengawasan Mutu Bibit Ayam Ras Niaga Umur Sehari (DOC) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 26 Tahun 2000 tentang Pajak Luas dan Kemewahan Penghiasan Kuburan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor


SK. Bupati No.39 Th. 2001 SK. Bupati No.40 Th. 2001 SK. Bupati No.78 Th. 2001 SK. Bupati No.83 Th. 2001 SK. Bupati No.84 Th. 2001 SK. Bupati No.85 Th. 2001 SK. Bupati No.86 Th. 2001 SK. Bupati No.87 Th. 2001 Perda No.07 Th.2003 SK. Bupati No.79 Th. 2000

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemerikasaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan dalam Kabupaten Deli Serdang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SK SHH) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan, Pengawasan dan Penyediaan Racun Api Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Limbah Cair Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Izin Usaha Perkebunan Penetapan dan Pengesahan Produk Unggulan Kabupaten Deli Serdang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun SK. Bupati No. Th. 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Perda No.10 Th.2002 Retribusi Izin Pertambangan Umum Perda No.11 Th.2002 Retribusi Izin Usaha Peternakan Perda No.07 Th.2003 Izin Usaha Perkebunan Perda No.14 Th.2003 Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Perda No.07 Th.2006 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perda No.08 Th.2006 Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan Perda No.09 Th.2006 Izin Gangguan Perda No.10 Th.2006 Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan di Kabupaten Perda No.15 Th.2006 Deli Serdang Sumber : Pemkab. Deli Serdang SK. Bupati No.15 Th. 2001

J. Mekanisme Perizinan dalam Kaitan dengan Kegiatan Usaha di Kabupaten Deli Serdang Dalam kaitan dengan perizinan di bidang usaha, terdapat berbagai jenis izin yang kewenangannya secara teknis tersebar pada berbagai instansi. Di Kabupaten


Deli Serdang terdapat berbagai perizinan yang kewenangan penanganannya didistrubsi langsung ke instansi teknis. Untuk pengurusan izin, dilakukan secara bertahap karena sebagian izin ada yang menjadi prasyarat bagi izin yang lain. Demikian pula adanya izin tertentu, yang memerlukan adanya rekomendasi dari berbagai instansi yang secara teknis membidangi suatu permasalahan tertentu sebelum dikeluarkan. Dengan demikian mau tidak mau proses penerbitan izin juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana rekomendasi tersebut, apakah mendukung permohonan izin atau justru sebaliknya tidak mendukung adanya izin. Berkaitan dengan berbagai perizinan yang ada di Kabupaten Deli Serdang, khususnya yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, berikut ini gambaran umum mengenai jenis-jenis izin beserta tahapan perizinan yang harus dilalui selama tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Izin

Jumlah Izin

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Kecil Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Menengah Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) Perusahaan Besar Izin Gangguan (HO) Non Industri Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Rumah Makan Izin Bengkel Umum Izin Salon Jumlah Sumber : Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang, tahun 2011

646 119 59 1090 132 10 2 1 2058

Proses perizinan yang dilalui, secara umum ada dua macam, yakni ada yang penanganannya melalui instansi teknis. Prosedur yang berlaku untuk penanganan


izin, bagi permohonan izin yang ditangani oleh UPTPSA (Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Satu Atap) sebenarnya juga melibatkan instansi teknis. Hal ini terjadi karena UPTPSA dalam hal ini baru berposisi sebagai front office di bidang perizinan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Pemohon

U P T P S A

Instansi pengolah (teknis) Instansi pengolah (teknis) Instansi pengolah (teknis)

Dari keseluruhan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, tergolong dalam izin yang ditangani melalui UPTPSA sebenarnya tidak begitu besar. Perizinan yang ditarik retribusi : 1. Izin Gangguan (HO); 2. Izin Mendirikan Bangunan; 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Menengah dan Besar Perizinan yang tidak ditarik retribusi : 1. Izin Reklame 2. Izin Usaha Rumah Makan 3. Izin Usaha Bengkel 4. Izin Salon 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Kecil


Sementara prosedur perizinan yang lainnya langsung ditangani oleh instansi teknis, artinya dalam hal ini tidak diproses melalui UPTPSA. Sebagai contoh untuk Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang dan sebagainya. Beberapa izin yang disebutkan tersebut ditangani secara langsung oleh Kantor Dinas P2KPM (Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal). Pemohon pada saat mengajukan permohonan izin diminta terlebih dahulu melengkapi persyaratan untuk masing-masing jenis izin yang diproses oleh P2KPM. Dalam instansi teknis yang melakukan pemrosesan izin, di sana dilakukan pemrosesan permohonan itu secara bertahap. Permohonan yang masuk diteliti oleh tim perizinan. Setelah itu kemudian diadakan pengecekan ke lapangan oleh tim teknis dari instansi yang bersangkutan bersama-sama instansi lain yang terkait. Apabila dari penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan dinilai layak untuk diberikan izin maka baru disiapkan konsep perizinan oleh Kepala Seksi. Apabila dari Kepala Seksi telah dirasa cukup, lalu naik ke Kepala Bidang, dari Kepala Bidang lalu diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Seperti dikatakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan P2KPM, bahwa aturan main untuk mengeluarkan izin adalah kewenangan dari pusat didelegasikan ke Bupati, Bupati mendelegasikan ke Kepala Dinas, kalau satu minggu tidak ditandatangani karena berhalangan maka ditangani oleh Kabag TU. Hal seperti itu juga sebenarnya menunjukkan betapa panjangnya birokrasi pemerintahan dalam memproses perizinan.


Terhadap usulan supaya pemeriksaan oleh Kepala Seksi langsung diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani, ternyata tidak bisa. Seperti dikatakan oleh Kepala Seksi Perizinan Dinas Trantib, yang menangani Izin Gangguan (HO), yang merupakan salah satu syarat bagi IUI (Izin Usaha Industri) maupun SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Alasan yang dikemukakan adalah karena peran Kepala Bidang untuk memeriksa ulang bila ada kesalahan, sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap pengeluaran izin HO itu.

Dari sisi

birokrasi, hal ini tentu akan memperpanjang birokrasi. Pejabat belum berorientasi ke konsumen. Sementara panjangnya waktu pelayanan diakui, antara lain karena selain untuk pemrosesan permohonan itu melalui beberapa pejabat, juga karena masingmasing pejabat juga kadang tidak ada di tempat. Dari sisi jenis izin, seperti telah disinggung di muka yang ditangani secara langsung oleh instansi teknis lebih banyak. Untuk itu peran dari instansi teknis yang berkompeten untuk menangani setiap permohon izin menjadi begitu penting. K. Prosedur Pengurusan Izin Usaha di Kabupaten Deli Serdang Izin usaha yang perlu dimiliki tergantung pads jenis usahanya. Sering kali setiap daerah (pemerintah daerah) mempunyai perizinan tambahan tersendiri. Setiap usaha diwajibkan melakukan Daftar Perusahaan. Adapun jenis izin usaha, di antaranya sebagai berikut. 1. Wajib Daftar Perusahaan Izin ini dikeluarkan oleh Departeman Perdagangan c.q. Kanwil Perdagangan setempat. Pendaftaran ini paling lambat dilakukan 3 bulan setelah mulai menjalankan usaha. Jika masih akan diteruskan, usaha wajib didaftarkan kembali setiap 5 tahun.


a. Ketentuan wajib daftar perusahaan Pengaturan atas kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan diatur dalam UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP). Perusahaan yang dimaksud dalam UU tersebut adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap serta terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Termasuk di dalamnya adalah koperasi, perusahan yang bernaung di bawah lembaga sosial (yayasan), perusahaan perorangan, perusahaan kecil, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Usaha yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan adalah perusahaan perorangan atau perusahaan kecil yang melakukan kegiatan dan memperoleh keuntungan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau anggota keluarga yang terdekat (keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis ke, samping termasuk menantu dan ipar) tidak memerlukan izin usaha. Perusahaan yang tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan juga tidak dikenakan kewajiban pendaftaran tersebut. b. Prosedur pendaftaran Pendaftaran perusahaan dilakukan di Dinas Perdagangan Tingkat Kabupaten selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Tingkat Kabupaten di tempat


kedudukan perusahaan. Pendaftaran tersebut wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan Surat kuasa yang sah. Apabila pemilik perusahaan tersebut lebih dari satu, cukup salah satu pemilik saja yang berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini dapat dilakukan oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab atau kuasa perusahaan. Prosedurnya adalah sebagai berikut : 1. Mengisi formulir pendaftaran perusahaan (FPP) yang disediakan KPP di kantor Pemerintahan Kabupaten. 2. Melengkapi seluruh persyaratan dengan melampirkan salinan atau fotokopi Surat-Surat yang diperlukan. 3. Membayar biaya administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Besarnya biaya ini berbeda-beda tergantung jenis usaha dan daerahnya. Sebagai contoh, biaya pendaftaran untuk PT sebesar Rp 100.000,00 CV atau Firma Rp 25.000,00 sedangkan untuk perusahaan perorangan dan koperasi masing-masing Rp. 10.000,00 dan Rp 5.000,00. 4. Menunggu hasil survei oleh petugas WDP setelah penyerahan FPP dan persyaratan lain. Petugas WDP akan melakukan survey untuk meneliti langsung kebenaran semua berkas. 5. Apabila

sudah

memperoleh

kebenaran

berkas

tersebut,

KPP

akan

mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).


c. Syarat pendaftaran Ada beberapa syarat pendaftaran yang harus dipenuhi dalam WDP. 1) Pendaftaran Baru Persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut: 1. Salinan atau fotokopi dokumen (akta) pendirian perusahaan, misalnya akta yang dibuat notaris untuk PT, Koperasi, CV, Firma (apabila ada). 2. Salinan

atau

fotokopi

identitas

pemilik/penanggungjawab/pengurus

perusahaan berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor. 3. Salinan atau fotokopi izin usaha atau surat keterangan atau surat semacamnya yang diterbitkan instansi yang berwenang. Khusus untuk PT. dan Koperasi disertakan pula akta perubahan (apabila ada) dan Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum. 2) Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan Pembaharuan pendaftaran perusahaan yang telah habis masa berlakunya diajukan oleh perusahaan. Pengajuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Permohonan pembaruan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diajukan kepada KPP Tingkat Kabupaten dalam hal ini Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. 2. Melampirkan TDP asli yang akan/telah habis masa berlakunya. 3. Membayar Biaya Administrasi (BA-WDP) pembaharuan kepada Bank yang ditunjuk.


3) Penggantian TDP yang hilang/rusak Apabila TDP hilang atau rusak, perusahaan melaporkan kehilangan TDP dengan melampirkan laporan kehilangan dari Kepolisian atau kerusakan dengan bukti TDP yang rusak kepada KPP Tingkat Kabupaten yang mengeluarkan. Laporan ini dilakukan selambat-lambatnya 90 hari sejak kejadian. Selanjutnya, KPP Kabupaten mengeluarkan TDP pengganti. d. Sanksi Hukum Wajib Daftar Perusahaan ini diatur oleh Undang-Undang (UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Pelanggaran atas peraturan ini dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi peringatan/teguran tertulis, pembatalan, sampai sanksi pidana lain, seperti denda dan kurungan badan. Berikut sanksi hukum yang diberikan. 1). Sanksi pembatalan TDP Tanda Daftar Perusahaan dapat dibatalkan apabila diperoleh bukti bahwa data pendaftaran perusahaan tidak benar atau dipalsukan. Proses pembatalan dilakukan setelah memberikan menjalankan usaha tidak sesuai dengan izin usaha. Pembatalan didahului dengan peringatan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian KPP menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan TDP. Surat Keputusan Pembatalan disampaikan langsung kepada perusahaan atau melalui pos. Perusahaan yang membatalkan pendaftarannya diharuskan melakukan pendaftaran ulang. 2). Sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaannya yang sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan usahanya, diancam


pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan kurunganatau pidana denda setinggitingginya Rp 3.000.000 (Pasal 32). 3). Sanksi pidana pelanggaran bagi pengu saha yang melakukan atau menyuruh orang lain melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam perusahaan dengan ancaman pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000 (Pasal 33). 4). Sanksi pidana pelanggaran bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk pendaftaran dalam daftar perusahaan dengan ancaman pidana penjara maksimum 2 (dua) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (Pasal 34).

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha dan Perluasan IMB dikeluarkan oleh pemda melalui dinas pengawasan pembangunan kota. Persyaratannya adalah bangunan yang didirikan sesuai gambar yang telah disahkan oleh kepala dinas. Pelaksanaan pembangunannya tidak mengganggu tempat sekitarnya.

3. Izin gangguan (HO) Hampir semua pengajuan izin selalu dimintakan untuk disertakan izin gangguan atau HO (hinder ordonantie). Disebut demikian karena izin ini untuk pertama kalinya diatur dalam Hinder Ordonantie Staatblad tahun 1926 No. 226.


Izin tersebut dikeluarkan oleh bagian undang-undang gangguan pemda setempat yang wajib dimiliki perusahaan. Izin ini harus dimiliki oleh setiap badan usaha, terutama usaha yang kegiatannya menjadikan wilayah di sekitarnya menjadi ramai karena dikunjungi banyak orang atau menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu. Sebelum mengajukan permohonan izin ini, perusahaan wajib memiliki izin dari RT, RW, dan kelurahan setempat, dan mendapat persetujuan tidak keberatan dari tetangga (terdekat). Izin gangguan ini wajib diperbaharui setiap 3 tahun sekali jika usahanya masih dilanjutkan. Beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi, di antaranya (a) tempat usaha dan pekarangannya harus selalu bersih, (b) hanya buka pada jam tertentu dan tidak mengganggu sekitarnya, (c) menyediakan sarana pengaman, seperti pemadam kebakaran, obat-obatan, (d) disel tidak bising dan pondasi yang kuat menahan getaran. a. Prosedur pengurusan izin gangguan/HO Untuk memperoleh izin gangguan, ditempuh jalan yang panjang, yaitu mulai dari izin dari tetangga, kelurahan, kecamatan, hingga kepala daerah tingkat Kabupaten. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin gangguan/1-10 sangat tergantung daerah setempat dan jenis usahanya. Izin di tingkat kelurahan, misalnya, diperlukan biaya sekitar Rp 20.000, di kecamatan sekitar Rp 100.000. Izin gangguan/HO di Kabupaten Deli Serdang, peraturan pelaksanaannya langsung dipegang oleh Bupati. Izin gangguan/HO ini berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.


Tahapannya adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan ke kepala daerah tingkat Kota/Kabupaten (walikota/bupati) atau pejabat yang ditunjuk dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh dinas perizinan di daerah. 2. Menyertakan/melampirkan persyaratan yang dibutuhkan, seperti: a. Fotokopi KTP pemohon/pemilik/penanggungjawab perusahaan, b. Dokumen

upaya pengelolaan

lingkungan

hidup

(UKL) dan

upaya

pemantauan lingkungan hidup (UPL) untuk usaha yang menimbulkan gangguan besar, c. Fotokopi IMB, denah tempat usaha, peta lokasi, serta gambar situasi, d. Fotokopi pelunasan PBB, e. Fotokopi pendirian perusahaan (akta notaris), f. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan tanah atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau bukti sewa (jika bukan tempat sendiri), g. Persetujuan dari tetangga di sekitar tempat usaha dengan diketahui pejabat wilayah setempat, h. Surat kuasa jika pengurusannya dilakukan oleh orang lain, dan i. Izin gangguan/HO yang lama jika mengurus perpanjangan. 3. Pemeriksaan oleh petugas untuk memeriksa kebenaran informasi yang diberikan dan memastikan gangguan lingkungan dapat diatasi. 4. Penetapan restribusi diberikan jika persyaratan telah dipenuhi dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Besarnya retribusi ditentukan berdasarkan luas bangunan


atau tempat usaha dan besarnya gangguan (indeks lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan). 5. Izin diterbitkan dengan cara memanggil pemohon untuk datang ke dinas perizinan untuk mengambil izin tersebut sekaligus membayar retribusinya. b. Sanksi Izin gangguan/HO dapat dicabut apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan IMB selama 1 tahun, tidak membayar pajak dan atau retribusi, tidak menjalankan usaha lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, dan terjadi pelanggaran ketentuan. 4. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Setiap usaha perlu mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Surat izin tersebut (SIUP) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan dan mengisi formulir SIP (Surat Izin Permohonan) ke pemerintah daerah melalui kantor perdagangan setempat yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang diperlukan. Izin ini dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi c.q. kantor wilayah (kanwil) perdagangan daerah. Izin diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Jika disetujui untuk melakukan usaha, pengusaha menerima 3 surat, yaitu SK menteri tentang pemberian SIUP, SIUP, dan surat keterangan identitas pemilik SIUP. a. Tujuan dan manfaat pendaftaran perusahaan Tujuan pendaftaran perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data, serta keterangan lain tentang'perusahaan.


2. Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan. 3. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha. 4. Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha. 5. Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha. Manfaat pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut: 1. Merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya. 2. Untuk memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat. 3. Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan. 4. Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha. 5. Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerja sama usaha merger dan akuisisi, serta penyertaan modal. 6. Terlindungi dari praktik usaha yang tidakjujur. Manfaat pendaftaran perusahaan bagi pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh. 2. Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka (1) bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan, (2) penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, (3) pengembangan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional, serta (4) sebagai bahan untuk menyusun


kebijakan dibidang investasi, pasar modal, perbankan/perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang. b. Syarat dan prosedur pendaftaran Pendaftaran

dilakukan

dengan

mengisi

formulir

dan

melengkapi

persyaratannya, kemudian menyerahkan ke pemda melalui kantor perdagangan setempat. Tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Mengisi formulir SIP. 2. Melampirkan fotokopi KTP penanggungjawab. 3. Jika penanggungjawab usaha yang diajukan adalah wanita, perlu melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK). 4. Melampirkan surat keterangan domisili perusahaan dan atau surat izin tempat usaha (SITU) dan atau surat izin gangguan/HO. 5. Mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). 6. Mencantumkan nomor telepon dan Stempel perusahaan. 7. Melampirkan izin teknis dari instansi terkait jika diperlukan. 8. Untuk usaha yang memiliki badan hukum seperti PT, koperasi atau usaha lain yang memiliki badan hukum, perlu melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Departemen Kehakiman/Pengadilan Negeri. 9. Pas foto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 lembar. 10. Salinan bukti pembayaran uang jaminan dan biaya administrasi. 11. Neraca awal/akhir perusahaan. 12. SK WNI/ganti nama bagi WNI keturunan asing.


13. Untuk usaha yang berkaitan dengan produksi suatu produk, perlu melampirkan pula surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPLL). Selain persyaratan tersebut, sering kali juga diminta untuk menyertakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semua dokumen fotokopi yang dilampirkan harus disertakan dokumen aslinya untuk penelitian dan dokumen asli tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai. c. Perkecualian pendaftaran Menurut SK Menteri Perdagangan (No. 1458/KP/XII/84,19 Desember 1984 tentang SIUP), ada beberapa perusahaan yang tidak perlu memiliki SIUP, yaitu sebagai berikut. 1) Perusahaan

yang

tidak

mengadakan

kegiatan

perdagangan

dan

sudah

mendapatkan izin usaha dari departemen teknis yang terkait. 2) Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. 3) Perusahaan kecil yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya. 4) Sanksi pembekuan dan pembatalan SIUP. Usaha dapat melakukan kegiatannya secara legal setelah SIUP diterbitkan dan diterima. Namun demikian, SIUP dapat terancam dikenakan sanksi oleh Kantor Perdagangan berupa sanksi teguran atau peringatan tertulis. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, SIUP dapat dikenakan sanksi pembekuan atau bahkan pembatalan atau pencabutan. Sanksi tersebut akan diberikan karena beberapa alasan berikut ini.


1) Teguran atau peringatan tertulis diberikan jika: a. Perusahaan tidak memberikan data informasi kegiatan usaha serta tidak membayar uang jaminan serta biaya administrasi dan b. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. 2) Pembekuan SIUP dapat diberikan jika: a. Perusahaan sedang diperiksa di pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau didakwa melakukan tindak pidana perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan b. Perusahaan telah mendapatkan surat teguran atau peringatan tertulis sebanyak tiga kali. 3) Pencabutan SIUP dapat diberikan jika: a. Perusahaan telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh badan peradilan dan b. Perusahaan tidak memenuhi syarat melakukan kegiatan perdagangan. Untuk mengatasi itu semua, hal utama yang harus dilakukan adalah menjaga agar sanksi tersebut tidak sampai terjadi. Namun, jika perusahaan mendapatkan teguran atau peringatan tertulis, sebaiknya segera mengurusnya ke kantor wilayah perdagangan

setempat

untuk

mendapatkan

kejelasan

dan

jalan

keluar

penyelesaiannya. SIUP yang sudah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan dinyatakan tidak terlibat atau tidak bersalah atas kasus yang dituduhkan. Apabila


pencabutan SIUP terjadi, perusahaan yang dikenai sanksi tersebut dapat mengajukan lagi surat permohonan setelah jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pencabutan. Apabila izin diberikan, perusahaan tersebut akan diperlakukan sebagai perusahaan baru.


BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

Recommend Documents