Inovasi Pelayanan Publik sebagai Wujud Mengisi Otonomi Daerah

J-TRAP

Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik Email : [email protected]

J-TRAP

Vol. 1 No. 1 Tahun 2017

e-ISSN: 2579-3195 Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

http://jtrap.ppj.unp.ac.id

Inovasi Pelayanan Publik sebagai Wujud Mengisi Otonomi Daerah Alfian Jamrah Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Sumatera Barat [email protected] Abstract The enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government is basically makes autonomous regions more independent and able to improve services to community, so that the realization of better regional conditions and increasingly ability to support the financing of governance, development, and society. This will be reflected increasing of Local Own Revenue (PAD) through innovation of financial resources potency and the development of State Civil Service (ASN). On the other hand, improving the service excellence to community should based on innovative good practices from various experiences that have been implemented in successful district to empower the potential of local wisdom. Improvement of public service starts from the revamping of apparatus pattern in order to position itself as public servant, and not as party served. Various innovations in public services should be considered, discovered and created by provincial, district and municipal governments to facilitate the community. The innovations need to be competed so that all regions compete to get excellent service that is easy, cheap, efficient, effective and satisfying. This paper highlights the dynamics of public services as a form of realize regional autonomy. Keywords: innovation, public service, regional autonomy. Abstrak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah untuk menjadikan daerah otonom semakin mandiri dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga terwujud kondisi daerah yang semakin baik dan semakin mampu mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini kelak tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi penggalian potensi daerah dan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan prima (service excellence) kepada masyarakat perlu pula ditemukan inovasi berbentuk praktek-praktek yang baik dari berbagai pengalaman daerah yang telah sukses serta memberdayakan potensi kearifan lokal. Peningkatan pelayanan masyarakat dimulai dari pembenahan pola fikir aparatur agar dapat memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat, dan bukan sebagai pihak yang dilayani. Berbagai inovasi dalam pelayanan publik harus difikirkan, ditemukan dan diciptakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk memberi kemudahan pada masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut perlu dikompetisikan sehingga semua daerah berlomba untuk mendapatkan pelayanan prima yang mudah, murah, efisien, efektif dan memuaskan. Tulisan ini menyoroti dinamika pelayanan publik sebagai wujud mengisi otonomi daerah. Kata kunci: inovasi, pelayanan masyarakat, otonomi daerah Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id | 1 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195

J-TRAP Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

1.

PENDAHULUAN

Tujuan dibentuknya pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik (service excellent) untuk memberi rasa kepuasan (service satisfaction). Kebutuhan dasar masyarakat berupa keamanan dan kenyamanan, makanan, pakaian, perumahan pendidikan, kesehatan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan terbaik adalah pemerintah yang bisa menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakatnya tersebut,semakin banyak kebutuhan terpenuhi maka semakin baik pelayanan pemerintahannya. Pemerintah melaksanakan tugas komplek di semua bidang dan bahkan juga tugas-tugas residu/sisa, yaitu tugas yang tidak ada unsur atau lembaga lain yang melaksanakannya sehingga harus diambil alih oleh pemerintah. Artinya untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat tersebut pemerintah harus melaksanakan tugas di seluruh bidang tanpa kecuali. Pada dasarnya ada tiga bagian besar tugas pemerintah, yaitu tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas kemasyarakatan. Ketiganya harus berjalan seimbang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pemerintah yang amanah. Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas serta kualitas pelayanan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada masyarakat.Melalui kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, daerah dapat membuat berbagai macam program yang lebih efektif dan eifisien dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Maka kini daerah bisa berinovasi dan dengan praktek-prakter terbaik sesuai potensi dan kearifan lokal daerah. Namun masalah keuangan di daerah masih harus ditentukan dan dibantu oleh Pemerintah Pusat, bahkan bagian terbesar anggaran berasal dari Pemerintah Pusat, sebagai contoh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta kabupaten/kota di dalamnya, hingga saat ini masih sangat tergantung keuangannya pada Pemerintah Pusat. Salah satu indikasinya adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata masih di bawah 20% berbanding dengan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) setiap tahunnya. Padahal menurut study Essex County Council di Inggris tahun 2003, idealnya sebuah daerah otonom harus menghasilkan PAD minimal sepertiga (33,3%) dari jumlah APBD. Artinya, di Sumatera Barat belum ada satupun daerah yang memenuhi standar minimal sebagai daerah otonom bila diukur berdasarkan PADnya. Seluruh daerah otonom diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan pemerintahan,memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi daerah dan tentu juga kemampuan keuangannya. Oleh sebab itu dituntut agar selalu melahirkan inovasi dan kreatifitas baru. Dengan berbagai macam pembaharuan tersebut diharapkan setiap daerah otonom semakin kuat dan mandiri secara bertahap sehingga suatu waktu nanti benarbenar bisa mengemban tanggung jawab sebagai daerah otonom. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 lalu juga muncul beberapa konsep yang dilahirkan para ahli dari dalam dan luar negeri.Beberapa waktu lalu pernah dipopulerkan Reinventing Government yang dirumuskan oleh David Osborne. Pada mulanya dipakai oleh unsur swasta dan kemudian ditransfer ke dalam praktek pemerintahan.Intikonsep ini peran pemerintah lebih banyak memfasilitasi dan mengembangkan partisipasi masyarakat dan unsur swasta. Dikembangkan ketebukaan (transparency), pertanggungjawaban (responsibility), taat hukum (legacy) dan lainnya. Alfian Jamrah |2 Inovasi Pelayanan Publik sebagai Wujud Mengisi Otonomi Daerah

J-TRAP Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

Pada waktu hampir bersamaan juga lahir konsep Clean Government and Good Governance, yaitu pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan Clean Government diharapkan agar seluruh aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer kondisinya bersih tidak melanggaran peraturan.Aparatur pemerintah harus bersih dari korupsi, pungutan liar dan sogokan, bersih dari kasus asusila, narkoba, dan pelanggaran hukum sehingga tercipta aparatur negara yang berwibawa. Selanjutnya dengan Good Governance diharapkan pula agar penyelenggaraan pemerintahan itu terbuka, bertanggung jawab, taat hukum, koodinatif, efisien, efektif, profesional dan berkualitas. Namun akhir-akhir ini konsepkonsep cerdas tersebut tidak dipakai lagi. Setelah itu Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga pernah menggulirkan konsep praktek-praktek pemerintahan yang berhasil dengan baik, disebut dengan The Best Practices. Maka pada waktu itu banyak pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berlomba-lomba menemukan praktek-praktek terbaiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.Semua inovasi baru itu dihimpun oleh Pemerintah Pusat dan kemudian disebarluaskan ke seluruh daerah untuk ditiru dan dilaksanakan. Waktu itu juga diapresiasi oleh World Bank dan lembaga Partnership dari Inggris. Tapi kini konsep inipun tidak lagi diterapkan. Semua konsep tersebut di atas adalah dalam rangka mengisi otonomi daerah. Tapi kini gema otonomi daerah telah dikalahkan oleh isu pemilihan langsung Presiden, DPR/DPD dan kepala daerah yang lebih besar gemanya. Begitu juga isu supremasi hukum yang membuat banyak aparatur pemerintah gamang melakukan inovasi karena apabila salah langkah, maka akan terseret ke dalam kasus hukum. Maka kini tinggallah otonomi daerah yang tercecer di antara isu dan kasus besar lainnya. Bahkan otonomi daerah terasa seperti menaikkan layangan, sesekali ditarik dan sekali waktu diulur oleh Pemerintah Pusat.

2.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan kajian literatur yang berkaitan dengan pelayanan publik di era otonomi daerah. Mengacu pada teori, isu dan best practice kabupaten/kota di Indonesia, penulis memaparkan esensi dari inovasi pelayanan publik yang digagas pemerintah daerah di Indonesia. 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjemput otonomi daerah Penerapan otonomi daerah harus dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Maka tidak salah apabila otonomi daerah terus dikaji dan didiskusikan sehingga muncul motivasi baru dalam pelaksanaannya. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menjemput otonomi daerah tersebut adalah penerapan Good Governance atau berpemerintahan yang baik. Beberapa tahun lalu pelaksanaan Good Governance difasilitasi oleh United Nations Development Project (UNDP), World Bank, GTZ-Jerman yang didukung oleh Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB. Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id | 3 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195

J-TRAP Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

Menurut World Bank, Good Governance is the way of state power used in managing economic and social resources for development society, artinya adalah cara pemerintah negara menggunakan dan mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat.Ada sepuluh prinsip Good Governance yang dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu : (i) Partisipasi, yaitu mendorong setiap anggota masyarakat agar menggunakan haknya menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dari perencanaan sampai evaluasi, baik langsung maupun tidak langsung. Lanjutannya terbentuk forum-forum di tingkat masyarakat dan semakin banyaknya masyarakat yang ikut dalam kegiatan pembangunan; (ii) Penegakan hukum, yaitu mewujudkan penegakan dan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak tanpa memandang kedudukan (tidak diskriminasi) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai-nilai yang hidup di tengahtengah masyarakat. Lanjutannya pelanggaran hukum berkurang, penegakan hukum meningkat dan pembenahan peraturan perundang-undangan; (iii) Transparansi, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemerintah dengan menyediakan informasi yang memadai dan memberi kemudahan memperoleh informasi dibutuhkan. Lanjutannya adalah semakin banyak program pemerintah diketahui masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dan berkurangnya pelanggaran aturan; (iv) Tanggap, yaitu meningkatkan daya tanggap penyelenggara pemerintah terhadap keluhan, persoalan dan aspirasi masyarakat tanpa kecuali. Lanjutannya tumbuh kepercayaan masyarakat pada pemerintah, berkurangnya komplain masyarakat dan meningkatnya partisipasi pembangunan; (v) Kesetaraan, yaitu menciptakan kesetaraan terhadap peluang yang sama bagi semua warga masyarakat tanpa kecuali dalam meningkatkan kesejahteraannya. Lanjutannya adalah berkurangnya kasus diskriminasi dan meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan; (vi) Rencana Strategis, yaitu pembangunan strategis agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap masa depan dan kemajuan daerah yang didukung oleh sistem penganggaran yang tepat. Lanjutannya adalah penetapan rencana strategi, meningkatnya pertemuan stakeholders dan konsistensi perencanaan dengan penganggaran; (vii) Efektifitas dan Efisiensi, yaitu memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai kebutuhannya dengan menggunakan segala sumber daya secara optimal dan arif. Lanjutannya meningkatnya nilai tambah pendapatan dan pengeluaran daerah, berkurangnya penyimpangan keuangan dan biaya operasionil; (viii) Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan moral penyelenggara pemerintahan, punya empathy untuk memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan biaya terjangkau.Lanjutannya pelayanan meningkat, komplain berkurang, PAD bertambah, disiplin ASN meningkat, transparan serta akuntabel; (ix) Pertanggunggugatan, yaitu meningkatkan pertanggunggugatan (akuntabilitas) para pengambil keputusan di pemerintahan, swasta dan organisasi masyarakat dalam segala bidang. Lanjutannya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan berkurangnya kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (x) Pengawasan, yaitu meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan.Lanjutannya adalah berkurangnya penyimpangan, seperti kebocoran, pemborosan dan penyalahgunaan wewenang.Kemudian meningkatnya partisipasi masyarakat untuk melapor dan meningkatnya hasil pemeriksaan. Inovasi pelayanan publik

Alfian Jamrah |4 Inovasi Pelayanan Publik sebagai Wujud Mengisi Otonomi Daerah

J-TRAP Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

Inovasi pelayanan publik muncul sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat akan kondisi pelayanan yang kurang memuaskan selama ini. Masyarakat menuntut agar diberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan. Pelayanan adalah proses membantu orang lain dengan cara-cara tertentu dimana sensitivitas dan kemampuan interpersonal dibutuhkan untuk menciptakan kepuasan, yang ditentukan oleh keakraban, kehangatan, penghargaan, dan kejujuran yang dilakukan oleh penyedia jasa. Bila dilihat dari unsur kata pelayanan atau SERVICE dapat diuraikan sebagai berikut : (a) Smile for everyone, senyum adalah simbol universal dari keramahtamahan; (b) Eye contact that shows we care, kontak mata akan memperlihatkan ketulusan dan ketertarikan kita kepada pelanggan; (c) Reaching out to everyone with hospitality, berinteraksi dengan keramahtamahan akan membantu mengembangkan; (d) Viewing each customer as special, perlakukan setiap pelanggan sebagai tamu yang diundang ke rumah, sehingga pelanggan akan merasakan suatu nilai dari setiap rupiah yang dikeluarkannya; (e) Inviting customer to return with a sincere, kata yang akan mendorong pelanggan untuk kembali dan menyampaikan kepada orang-orang terdekat tentang keramahtamahan; (f) Creating a warm atmosphere of hospitality, kepedulian kepada pelanggan akan menimbulkan suasana yang hangat dan nyaman; (g) Excellence in everything we do, mempertahankan sikap ini merupakan asset untuk mengembangkan sikap profesional. Kemudian pelayanan prima(excellent service) adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Beberapa pakar tentang pelayanan prima menguraikan pelayanan prima menjadi tujuh bentuk kondisi, yaitu: Self Esteem, yaitu memberi nilai pada diri sendiri, Exceed Expectations, yaitu melampaui harapan konsumen, Recovery, yaitu merebut kembali, Vision, yaitu pandangan jauh ke depan, Improve, yaitu melakukan peningkatan dan perbaikan, TakeCare, yaitu memberi perhatian, Empowering, yaitu pemberdayaan. Sementara itu masyarakat terus meminta pelayanan terbaik dari pemerintah dengan kriteria peningkatan pelayanan sebagai berikut : makin lama makin baik (better), makin lama makin cepat (faster), makin lama makin diperbaharui (newer), makin lama makin murah (cheaper), dan makin lama makin sederhana (more simple). Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) 2015 bahwa jumlah ASN mencapai 4,51 orang, yang terdiri atas 925.275 ASN Pusat dan 3.591.861 ASN Daerah. Sedangkan rasio jumlah ASN dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 255 juta jiwa adalah 1,77%. Rasio jumlah ASN di Indonesia ini jauh lebih kecil dibandingkan negara tetangga di ASEAN, seperti Vietnam 2,1%, Filiphina 2,9%, Thailand 1,9%, Singapore 2,5%, dan Malaysia 3,7%. Artinya jumlah ASN Indonesia masih perlu ditambah untuk mencapai jumlah ideal dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Namun rasionalisasi untuk keseimbangan dan pemerataan perlu diatur lebih baik. Kemudian kualitas ASN saat ini bisa pula dilihat dari tingkat pendidikan dan pelatihannya. ASN tamatan SLTA berjumlah 1,2 juta orang, tamat Diploma satu juta orang, Sarjana 1,7 juta orang, Pascasarjana S2 180 ribu orang, dan S3 sekitar 10 ribu orang. Tingkatan pendidikan ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja dan motivasi ASN dalam bekerja. Maka untuk mengimbanginya perlu ditambah pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional. Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id | 5 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195

J-TRAP Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

Dalam Nawacita Presiden Joko Widodo ada tiga program wajib, empat program prioritas dan satu program pendukung. Untuk program dukungan adalah Reformasi Birokrasi, yakni pembenahan dan peningkatan kapasitas ASN dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Paradigma sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat harus dikembalikan sehingga tidak minta dilayani. ASN harus tahu kondisi masyarakat, memedulikan dan memberi pelayanan terbaik sesuai tugasnya Dasar hukum pelayanan publik Ada fenomena menarik dalam pengelolaan pelayanan publik di Indonesia sejak era reformasi, yaitu diberlakukannya sejumlah produk hukum Nasional, peraturan daerah maupun unit penyelenggara pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa kebijakan Nasional tersebut adalah : a. b. c. d.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor63/KEP/M.PAN/7/2003 (memperbaiki keputusan sebelumnya) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, e. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, f. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Berbagai kebijakan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut telah memberikan dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya nyata dalam mereformasi pelayanan. Kemudian dilakukan perubahan pendekatan, metode dan instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Instrumen-instrumen untuk mencapai standar kualitas manajemen telah diadopsi dan digunakan standar kualitas manajemen internasional, seperti ISO 9000, Malcolm BaldridgeNational Award, Balanced Scorecard (BSC) dan Customers Satisfaction Index (CSI) atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan lainnya. Praktek-praktek inovasi pelayanan publik Untuk memotivasi instansi Pemerintah Pusat, Kementerian, BUMN, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya dalam berionovasi, maka Kementerian PAN-RB menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Tahun 2016. Dengan adanya Alfian Jamrah |6 Inovasi Pelayanan Publik sebagai Wujud Mengisi Otonomi Daerah

J-TRAP Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

kompetisi ini maka banyak instansi di tingkat pusat dan daerah yang terdorong untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan publik. Polanya adalah dengan mengajak setiap instansi melahirkan minimal satu inovasi dalam satu tahun, atau dikenal juga dengan Program One Agency One Inovation (OAOI) dan kemudian mengikutsertakannya dalam kompetisi. Ternyata pola seperti ini juga telah diadakan di tingkat internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal dengan United Nation Public Services Award (UNPSA). Ternyata kompetisi ini diikuti oleh banyak instansi se-Indonesia dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 ada 515 inovasi dan pada tahun 2015 ada 1.184 inovasi yang didaftarkan. Sedangkan pada tahun 2016 ini naik lagi menjadi 2.476 inovasi dari seluruh Indonesia. Artinya telah lahir ribuan macam program inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian setiap tahun ditetapkan 99 macam inovasi terbaik. Berikut ini adalah beberapa contoh inovasi pelayanan publik khusus pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terhimpun dalam kompetisi tahun 2016 ini, yaitu: Tabel 1. Inovasi Pelayanan Publik sebagai Hasil Kompetisi oleh Kementerian PAN-RB Tahun 2016 No. 1.

Provinsi/Kabupaten/ Kota Provinsi Bali (RS.Mata Bali Mandara)

Bentuk Inovasi

Keterangan

Kami datang penglihatan terang.

Memberikan pelayanan terbaik dengan mendatangi pasien ke tempat tinggalnya. Memberikan pelayanan informasi yang seluas-luasnya pada warga kota dengan teknologi informasi. Mengantarkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sistim pelayanan cepat dalam menemukan arsip daerah. Upaya mengintensifkan pengobatan dengan melibatkan tiga unsur tokoh. Membuat sebuah sistim dalam pengelolaan sampah produktif. Sebuah program yang semua hasil kerja adalah untuk rakyat. Program untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya seperti kepada seorang kakek. Menghidupkan lagi tambaktambak agar produktif. Sesuah sistem cepat tanggap

2.

Provinsi DKI Jakarta Kota yang terbuka untuk (Dinas Komunikasi, kota yang lebih cerdas. Informatika, Kehumasan)

3.

Provinsi Lampung (Dinas Kesehatan) Provinsi NTB (Biro Umum Setdaprov) Provinsi Sumatera Barat (RS Achmad Muchtar)

4. 5.

6. 7.

Kabupaten Bojonegoro (Dinas Kebersihan) Kabupaten Dairi (sekretariat Daerah)

Rumah Sakit keliling (mobile clinic). Temukan arsip dalam tiga menit. Tungku tigo sajarangan sebagai upaya pengobatan TB MDR. Kelola sampah hasilkan berkah. GEBRAK (Gerakan bekerja untuk rakyat).

8.

Kabupaten Gresik (Dinas Kependudukan)

Kakekku Datang.

9.

Kabupaten Kutai (Dinas Kelautan) Kabupaten Siak

MBAK RITA (Tambak direvitalisasi). Respon cepat perbaiki

10.

Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id | 7 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195

J-TRAP Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

18.

(Dinas Bina Marga)

jalan rusak.

Kabupaten Tangerang (Badan Pnanaman Modal) Kota Bandung (Puskesmas Riung) Kota Banjar (Kelurahan Mekarsari)

Weekend Service dan One Day Service OMABA (Ojek makanan balita). Candu Asmara (Becak Posyandu angkutan swadaya masyarakat). Bank sampah matahari.

Kota Madiun (Kelurahan Winongo) Kabupaten Gunung Kidul (SMKN 3 Wonosari) Kabupaten Bangka (Bappeda) Provinsi Jawa Timur (Badan Pengelolaan Keuangan) Provinsi Jawa Barat (Badan Perpustakaan)

One stop service toilet. SIM data tak lekang oleh waktu. Laboratorium pengelolaan keuangan daerah. Wajah baru layanan perpustakaan umum.

19.

Kabupaten Aceh Barat (Bappeda)

CSR untuk rakyat.

20.

Kabupaten Bangka (Dinas Kesehatan)

Nyaman stop Babs.

untuk laporan jalan yang rusak. Memeberikan pelayanan satu hari siap walau di akhir pekan. Mengantarkan makanan bergizi untuk balita. Menyediakan becak swadaya masyarakat untuk membantu membawa anak ke Posyandu. Mengumpulkan sampah untuk kemudian diolah dan berguna. Program kesehatan reproduksi bagi remaja. Sistem informasi penyimpanan data yang lebih tahan lama. Membuat semacam sistim dan pengkajian dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset. Memberikan pelayanan yang mudah dan menyenangkan di pustaka. Menyediakan bantuan sosial untuk kegiatan dan organisasi masyarakat. Sebuah program menghimbau masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.

Sumber : Kompetisi Inovasi Kementerian PAN-RB Tahun 2016 Demikian beberapa contoh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan dan dilaksanakan oleh berbagai instansi di tingkat provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasil kompetisi inovasi ini kemudian dibukukan dan disebarkan ke seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Diharapkan agar pemerintah daerah lainnya juga meniru dan menerapkannya sebagai praktekpraktek terbaik (best practices). Untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota hendaknya menindaklanjuti program ini dengan membuat satu inovasi pada setiap dinas/instansi. Jika di sebuah kabupaten/kota ada 30 instansi, maka dalam lima tahun atau satu periode kepemimpinan kepala daerah akan ada 150 inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian apabila pada provinsi tersebut ada 20 kabupaten/kota, maka dalam setahun akan ada 600 inovasi. Dalam satu periode kepemimpinan gubernur akan lahir 3000 inovasi. Sangat luar biasa inovasi yang tercipta untuk melakukan reformasi birokrasi dan pembaharuan pemerintahan (new public management). Setiap inovasi yang diciptakan harus diikuti dengan pembuatan dasar hukum berupa peraturan daerah atau peraturan kepala daerah lengkap dengan petunjuk pelaksanaan dan Alfian Jamrah |8 Inovasi Pelayanan Publik sebagai Wujud Mengisi Otonomi Daerah

J-TRAP Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

petunjuk teknis. Setiap inovasi hendaknya juga dipublikasikan secara luas kepada seluruh masyarakat melalui berbagai media, seperti surat kabar, radio, brosur, famplet dan baliho. Dan inovasi-inovasi yang diwujudkan hendaknya didukung oleh unsur pimpinan daerah beserta seluruh dinas/instansi untuk bersama-sama menyukseskannya. Pada setiap daerah hendaknya juga dikompetisikan dan diberi penghargaan (award) serta the best practices tersebut dibukukan.

4.

PENUTUP

Reformasi birokrasi melalui pembaharuan pengelolaan tata pemerintahan dapat diaplikan dengan inovasi-inovasi pelayanan publik. Semakin banyak dan semakin berkualitas pelayanan publik yang diberikan maka akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Maka beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah: pertama, Penerapan otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk memberi peluang kepada daerah otonom untuk dapat meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan publik serta lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat; kedua, Penerapan otonomi daerah kadangkala masih seperti menaikkan layangan, yaitu kadangkala diulur dan sesekali ditarik oleh Pemerintah Pusat sehingga hasil dari penerapan otonomi daerah belum tercapai maksimal; ketiga, Inovasi pelayanan publik adalah salah satu langkah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan langkah dalam mengisi otonomi daerah yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota; keempat, Inovasi pelayanan publik adalah langkah perbaikan dan peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat melalui praktek-praktek terbaik (best practices) yang bersumber dari potensi alam, manusia dan kearifan lokal; kelima, Inovasi pelayanan publik hendaknya dapat diciptakan satu kegiatan setiap tahun oleh semua dinas/instansi pada tingkat provinsi/kabupaten/kota. Apabila langkah ini terlaksana maka di Provinsi Sumatera Barat akan terwujud minimal 600 pembaharuan setiap tahun dan 3000 macamselama lima tahun atau satu periode kepemimpinan kepala daerah; keenam, Inovasi pelayanan publik hendaknya dikompetisikan, didukung oleh semua unsur, dibuatkan dasar hukumnya, dibukukan, dan disosialisasikan agar terlaksana dengan baik dan ditiru oleh dinas/instansi serta daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA Ati Dahniar. (2016). Inovasi Birokrasi : Harapan Atas Reformasi Birokrasi Indonesia di Era Pemerintahan Baru. Jakarta. Email : [email protected] | http://jtrap.ppj.unp.ac.id | 9 Vol. 1 No. 1 Tahun 2017 e-ISSN 2579-3195

J-TRAP Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik

David and Ted Gaebler. (1992). Reinventing Government : How the Entepreuneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New York: Hodson-Wesley Publishing Company, Inc, M.Mas’ud Said. (2012). Reformasi Management Pemerintahan Yang Mendorong Efisiensi dan Akuntanbilitas. (Makalah), Fadel Muhammad. (2008). Reinventing Local Government : Pengalaman Dari Daerah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia. Inu Kencana Syafei. (2002). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. (2010). Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia. Bintoro Tjokroamidjojo. (2000). Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. Jakarta: UI Press. Miftah Thoha. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Joko Widodo. (2003). Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birikrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Penerbit Insan Cendikia.

Alfian Jamrah |10 Inovasi Pelayanan Publik sebagai Wujud Mengisi Otonomi Daerah