PROCEEDING SEMINAR & LOKAKARYA INOVASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

PROCEEDING SEMINAR & LOKAKARYA INOVASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

Proceeding Seminar Nasional | i

PROCEEDING SEMINAR & LOKARYA INOVASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

Seminar Inovasi Workshop Inovasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur Yogyakarta 55281 email: [email protected] igi.fisipol.ugm.ac.id ii | Proceeding Seminar Nasional

Pengantar

Proceeding ditangan pembaca kali ini merupakan rekam jejak hasil dari Seminar dan Lokakarya Nasional bertema“Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah” yang diselenggarakan FISIPOL UGM bekerjasama dengan USAIDKINERJA. Kegiatan dilaksanakan di Auditorium Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada Yogyakata pada tanggal 29-30 November 2012. Seminar dan Lokakarya ini membingkai topik yang bersinergi dengan pencapaian target MDGs yang terwujud dalam beberapa sektor yaitu pendidikan, kesehatan, pengembangan iklim ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Sektor pendidikan terkonsentrasi pada isu distribusi guru, penyelenggaraan dalam penghitungan biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Ketiga isu tersebut merepresentasikan kebutuhan mendasar bagi masyarakat baik dari penyediaan akses hingga ke manajemen sekolah dan partisipasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan sektor kesehatan diwakili oleh isu persalinan aman, penerapan IMD dan gerakan asi eksklusif serta manajemen puskesmas. Selain bertujuan untuk menekan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), ketiga isu kesehatan tersebut Proceeding Seminar Nasional | iii

juga dikonsentrasikan untuk menjangkau pelayanan kesehatan dasar komunitas. Pengembangan iklim ekonomi diejawantahkan dalam bentuk pelayanan perizinan di daerah. Pelayanan perizinan merupakan manifestasi dari dukungan untuk mengembangkan iklim perekonomian yang lebih kondusif bagi dunia usaha dan investor. Terakhir, sektor tata kelola pemerintahan merupakan gabungan dari forum mutistakeholders, mekanisme aduan masyarakat hingga transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pengelolaan pemerintahan dalam pelayanan publik dituntut untuk lebih responsif, transparan dan partisipatif terutama untuk memperbaiki kualitas sistem birokrasi dan partisipasi masyarakatnya. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya inovatif dalam praktik baik yang mengondisikan mekanisme tersebut. Pada acara Seminar tanggal 29 November 2012, kegiatan dibuka pada 08.30 WIB oleh Ketua Panitia, Dr Gabriel Lele. Selanjutnya para pembicara dan peserta seminar disambut oleh tuan rumah, rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno melalui pidato singkat yang menggarisbawahi pentingnya jaringan antar aktor untuk mendorong inovasi. Sambutan lainnya berasal dari perwakilan mitra pembangunan, USAID, Dr. King Blair yang menyatakan apresiasinya atas inovasi pelayanan publik di Indonesia yang justru lahir dari daerah. Pidato kunci disampaikan oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Prof. Dr. Agus Dwiyanto. Seminar yang dihadiri 300 orang ini mempertemukan peserta dari berbagai kalangan, iv | Proceeding Seminar Nasional

baik itu dari praktisi pemerintah daerah, Pemerintah pusat, NGO, mitra pembangunan, akademisi dan peneliti. Sedangkan pada hari kedua, tanggal 30 November 2012, format acara didesain dalam bentuk lokakarya. Dalam forum tersebut paneliti mempresentasikan good practices sesuai dengan kluster tema. Kegiatan ini mendiskusikan inovasi dari pelayanan publik dengan melibatkan akademisi, praktisi, NGO secara intens dalam sebuah forum diskusi. Pada akhir forum dirumuskan titik kritis dan kunci sukses dari praktik dalam sebuah forum pleno yang mempertemukan hasil dari diskusi tiap klaster pelayanan publik. Dari proses tersebut, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting sesuai dengan sektor yang didiskusikan. Selamat Membaca. Proceeding ini diharapkan dapat menyediakan sumber inspirasi bagi bagi multistakeholders demi perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Salam Inovasi.

Proceeding Seminar Nasional | v

Daftar Isi Pengantar

iii

Seminar Inovasi

1

Sambutan Ketua Panitia

2

Sambutan Rektor UGM

3

Sambutan dari USAID

4

Keynote Speaker Materi: Pengembangan Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prof. Dr. Agus Dwiyanto - Kepala Lembaga Administrasi Negara

5 5 5

Diskusi Panel 1

7

Good Practices di Bidang Pendidikan

7

Moderator : Drs. Suparjan, M.Si. 7 Pembicara 1 8 Materi: Pemaparan tentang Inovasi Pendidikan 8 H. Idris Faisal Kadir, SH - Kepala Dispora Kab. Gowa 8 Pembicara 2 10 Materi: Manajemen Berbasis Sekolah 10 a. Dra. Rukmini - Kepala Sekolah Kulon 2 Kota Probolinggo 10 Materi: Manajemen Berbasis Sekolah 15 b. Drs. Asin - Kabid Dikdas Kota Probolinggo 15 Catatan Diskusi 16 vi | Proceeding Seminar Nasional

Panelis 1 Syaiful Rijal Yunus, S.IP - Fajar Institute Pro Otonomi [FIPO], Peneliti Best Practices di GOWA Panelis 2 Prima Setiawan - KINERJA-USAID Panelis 3 Prof. Dr. Suyanto - Dirjen Dikdas Sesi Tanya Jawab Kesimpulan

16 16 20 20 22 22 25 31

Diskusi Panel 2

33

Good Practice di Bidang Kesehatan

33

Moderator : Amalinda Savirani, M.A. Pembicara 1 Materi: Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Dini Drs. H. Amin Said Husni - Bupati Bondowoso Pembicara 2 Materi: Gerakan IMD dan ASI Eksklusif di Kabupaten Klaten dr. Ronny Roekmito - Kepala Dinas Kesehatan Klaten Catatan Diskusi Panelis 1 Dr. Marcia Soumokil, MPH - KINERJA-USAID Panelis 2 Nurhidayat - JPIP Sesi Tanya Jawab Kesimpulan

33 33 33 33 36 36 36 39 39 39 41 41 44 49

Proceeding Seminar Nasional | vii

Diskusi Panel 3

51

Good Practice di Bidang Pengembangan Iklim Ekonomi

51

Moderator : Bayu dardias, M - Dosen Fisipol UGM Pembicara 1 Materi: BPMPT Kubu Raya Muda Mahendrawan, SH - Bupati Kubu Raya Pembicara 2 Materi: Inovasi Perizinan (KP2T) di Kab. Simeulue Drs. H. Riswan N.S. - Bupati Simeulue Catatan Diskusi Panelis 1 Prof. Dr. Indra Bastian MBA Panelis 2 Drs. Endi Fathoni Sesi Tanya Jawab Kesimpulan

51 51 51 51 54 54 54 55 55 55 56 56 57 59

Diskusi Panel 4

60

Good Practice di Bidang Governance

60

Moderator : Nanang Indra Kurniawan, MPA - Dosen Fisipol UGM Pembicara 1 Materi: MUSRENA—Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE - Wawali Banda Aceh Pembicara 2

viii | Proceeding Seminar Nasional

60 60 60 60 64

Materi: Forum Multi Stakeholders di Kab. Sambas, Tata Kelola Pelayanan KIA (Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI ekslusif) yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.Ph. - Bupati Kab. Sambas Catatan Diskusi Panelis 1 Dr. Ervan Arumansyah - Kasubdit Otonomi Daerah, Bappenas Panelis 2 Dr. Halilul Khairi - PUM Kemdagri RI Sesi Tanya Jawab Kesimpulan

Workshop Inovasi

64 64 68 68 68 70 70 72 76

77

Inovasi Bidang Pendidikan

78

Moderator : Lutfi Atmansyah, M.A. Perumus - Prima Setiawan - KINERJA-USAID Presentasi 1 Materi: Manajemen Berbasis Sekolah di Kota Probolinggo Anwar Sholihin - aktivis LSM Catatan Diskusi Presentasi 2 Materi: Peleng Ngari, Beasiswa Dari Desa Tarmiji - Mahasiswa Sosiologi Fisip Universitas Syah Kuala, Banda Aceh Catatan Diskusi

78 78 79 79 79 83 88 88 88 93

Proceeding Seminar Nasional | ix

Presentasi 3 Materi: MBS Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah, Salatiga, Jawa Tengah Agung Prihantono - Dosen Universitas Cokroaminoto Catatan Diskusi Presentasi 4 Materi: Penataan dan Pemerataan Guru PNS Distribusi Guru Proporsional (DGP) a. Drs. H. Mustamin Makkasau, M.Pd. - Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Presentasi 4 Materi: Penataan dan Pemerataan Guru PNS Distribusi Guru Proporsional (DGP) dari Sisi LSM b. Drs. H. Mustamin Makkasau, M.Pd. - Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Catatan Diskusi Kesimpulan

Inovasi Bidang Kesehatan Moderator : Edy Keban, MPA Perumus - Ririn Sefsani - KINERJA-USAID Presentasi 1 Materi: Kemitraan Dukun dan Bidan Takalar Harpiana Rahman Presentasi 2 Materi: Kesehatan Reproduksi Kab. Bondowoso Zumrotin - Yayasan Kesehatan Perempuan Jakarta Catatan Diskusi x | Seminar Inovasi

98 98 98 101 104 104 104 111 111 111 115 119

120 120 120 120 120 120 130 130 130 134

Presentasi 3 137 Materi: Inisiasi Ruang Menyusui di Terminal Tirtonadi 137 Hafidz Rahardjo - Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UGM 137 Catatan Diskusi 138 Presentasi 4 140 Materi: Gerakan IMD dan ASI Ekslusif Klaten 140 Desinta DA. MA - Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada 140 Catatan Diskusi 143 Presentasi 5 146 Materi: Gerakan Sayang Ibu (GSI): Belajar dari Gampong Tibang, kota Banda Aceh, Mengupayakan Persalinan Aman Bagi Warga 146 Widya Priyahita - Peneliti 146 Catatan Diskusi 152 Kesimpulan 158

Inovasi Bidang Ekonomi

159

Moderator : Khairulyadi, Ms.C Perumus - Herry Susanto - KINERJA-USAID Presentasi 1 Materi : PTSP Sragen Yuniarti - Sekretaris Badan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kab. Sragen Presentasi 2 Materi : MPP Kota Kediri Muhammad Rizki Pratama - Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Universitas Airlangga, Surabaya

159 159 159 159 159 163 163 163

Seminar Inovasi | xi

Presentasi 3 Materi : PTSP Kabupaten Barru Drs. Syamsir M.Si - Perwakilan dari Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan Presentasi 4 Materi : BKPMP Sumatera Barat Malse Yulivestra, S.Sos, MAP dan Rekan - BKPMP Sumatera Barat Presentasi 5 Materi : BPMPT Kubu Raya A. Tohardi - Fisip UNTAN, Pontianak, Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kota Kubu Utara Catatan Diskusi Kesimpulan

Workshop Bidang Governance

165 165 165 167 167 167 169 169 169 171 176

177

Moderator : Dr. Erdi Abidin 177 Perumus : Nanang Indra Kurniawan, MPA - Dosen UGM 177 Presentasi 1 177 Materi: Peran Media (Jurnal Celebes) dalam Mendukung Peningkatan Partisipasi Publik 177 Wahyu Chandra - Jurnal Celebes 177 Presentasi 2 183 Materi: Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pendampingan Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah 183 Asep Rahmat - Koalisi LSM – Pemkab Gowa 183 Presentasi 3 189 Materi: Multi Stakeholder Forum (MSF) dalam Konteks

xii | Seminar Inovasi

Program Kesehatan Ibu – Anak di Kabupaten Sambas 189 Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid, Msi - Ketua Multi Stakeholder Forum, Bupati Sambas Pertama yang Dipilih langsung oleh Rakyat dengan Angka 83%, Meraih Rekor MURI 189 Catatan Diskusi Sesi Pertama (Sebelum Ishoma) 193 Kesimpulan 201 Presentasi 4 202 Materi: Program Mekanisme Komplain Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) di Kab. Jeneponto 202 Yusnaeni - Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Kab. Jeneponto 202 Presentasi 5 209 Materi: Citizen Charter dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Puskesmas Kauman Kab. Tulungagung 209 Tjut Zakiyah Anshari - Forum Kesehatan Ibu dan Anak Kab. Tulungagung 209 Catatan Diskusi 215 Kesimpulan 226

Rekomendasi dan Catatan Penutup

228

PENDIDIKAN A. MBS Berorientasi Pelayanan Publik : B. Peleng Ngari: Beasiswa dari Desa untuk Desa C. KBQT (Kelompok Belajar Qoriyah Toyibah) D. Distribusi Guru PNS yang Proporsional Kabupaten Luwu Utara E. Peran FMS dalam mendorong Kebijakan Distribusi Guru Proporsional

228 228 230 232

233 234

Seminar Inovasi | xiii

KESEHATAN 234 A. Kemitraan Bidan Dukun di Takalar 234 B. Kespro Bondowoso dan Kampanye Pencegahan Pernikahan Usia Dini 235 C. IMD dan ASI di Klaten 236 D. Gerakan Sayang Ibu Gampong Tibang 238 EKONOMI 240 GOVERNANCE 242 a. Peran Media dalam Peningkatan Partisipasi Warga 243 b. Koalisi LSM dengan Pemkab Gowa Keterbukaan Informasi Publik 244 c. Forum Multi Stake Holder Sambas 246 d. Mekanisme Komplain Lembaga Pengaduan Masyarakat Jeneponto 247 e. Citizen Charter dan Penyelesaian Pengaduan di Tulungagung 248 Dokumentasi Kegiatan 249

xiv | Seminar Inovasi

Seminar Inovasi

29 November 2012

Seminar Inovasi | 1

Sambutan Ketua Panitia Dr. Gabriel Lele Isu yang akan kita bicarakan dua hari ini adalah membuka optimisme. Selama ini kita dihadapkan pada publikasi bahwa Indonesia ini sudah berada di jurang fail state, padahal masih ditemukan inovasi – inovasi membanggakan dari daerah yang menggembirakan. Melalui acara ini kita coba balik pemikiran ini dan kita mencoba melihat capaian yang sudah dilakukan inovasi di daerah. Forum ini sekaligus merupakan bentuk apreasiasi dan diseminasi dari inovasi pelayanan publik agar mampu menginspirasi hadirin semua.

2 | Seminar Inovasi

Sambutan Rektor UGM Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc Tantangan dari inovasi adalah memastikan bahwa praktik baik tersebut mampu berkelanjutan. Untuk menjaga inovasi tetap berlanjut perlu keterlibatan multi aktor. Capacity development berada dalam skema pendidikan formal perguruan tinggi selain terdapat sinergi antar stakeholder di tingkat lokal. Pentingnya membangun jaringan antar universitas agar bapak ibu di daerah tidak fight sendirian dalam berhadapan dengan kebijakan nasional misalnya. Melalui acara ini semoga bisa membangun jaringan yang kuat, stakeholder di daerah, universitas, NGO, dan di nasional bisa menjadi pertukaran ilmu. Komunitas yang menegosiasikan inovasi.

Seminar Inovasi | 3

Sambutan dari USAID King Blair, Phd

Peningkatan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik merupakan program yang kami kelola paling besar. 12 tahun ini perorangan dan lembaga di daerah menanggapi inovasi sehingga berkembang menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Media massa cenderung meliput yang heboh – heboh dan jelek – jelek, sementara yang inovasi kinerja jarang diliput. Inovasi tersebut belum diketahui secara luas. Salah satu hal yang masih lemah di Indonesia adalah soal replikasi. Mekanisme penyebaran masih belum luas. Oleh karenanya, jaringan universitas ada untuk mengumpulkan data dan informasi di internet untuk bisa diketahui secara luas dan ditiru oleh daerah lain dan negara lain. Bekerja secara profesional bekerjasama dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah. Dan jangan menganggap kalau pemerintah itu semua jelek.

4 | Seminar Inovasi

Keynote Speaker Materi: Pengembangan Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Prof. Dr. Agus Dwiyanto, Kepala Lembaga Administrasi Negara Pentingnya kita membicarakan inovasi pemerintahan. Untuk itu, penting untuk melihat di daerah bagaimana inovasi bekerja. Telah muncul Perpres no. 59 th 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Daerah. Terdapat inovasi dalam proses, dalam sistem, dan kontekstual yang secara khusus mendukung dan memunculkan inovasi. Pemkot Yogyakarta meredifinisi konsep “pemerintah”, pak Harry yang mendefinikasikan “pemerintah” itu memberikan pelayanan, menamakan dirinya sebagai “kepala pelayan”. Sebelum jadi PNS ada orang yang sangat kreatif, setelah jadi PNS dia menjadi satu orang yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh sistem dalam kerja PNS yang membuat orang membatasi kreativitas. LAN menjadi tempat gagasan inovasi, makanya saya memiliki deputi inovasi untuk mendukung gerakan inovasi secara khusus. Perubahan adalah keniscayaan, itulah mengapa mengapa inovasi itu merupakan keharusan, cepat atau lambat, ruang untuk melakukan inovasi itu penting, perlu kita buka secara luas. Globalisasi, banyak index, menunjukkan kelemahan daya saing bangsa bersumber pada birokrasi dan pelayanan publik. Seminar Inovasi | 5

Aspirasi masyarakat terhadap pelayanan itu sangat tinggi terhadap pelayanan publik yang inovatif. Jokowi itu inovasinya tidak banyak tapi ia populer karena memberitakan beberapa kebijakannya. Untuk melakukan inovasi diperlukan beebrapa hal penting sedtidaknya empat poin. Pertama, investasi pada staf. Kedua, meningkatkan kapasitas mengambil diskresi. Ketiga, merubah struktur insentif. Keempat, memberi penghargaan kepada daerah yang mengembangkan pemerintahan dan atau pelayanan inovatif

6 | Seminar Inovasi

Diskusi Panel 1 Good Practices di Bidang Pendidikan Moderator : Drs. Suparjan, M.Si.

Pada sesi pertama ini kita akan mendiskusikan dan mengelaborasikan yang bisa dikatakan sebagai best practices di bidang pendidikan. Inovasi dan best practices penting sekali. Ada dua narasumber, pertama adalah bapak kepala Dispora Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, H. Idris Faisal Kadir, SH. Dan kedua, Dra. Rukmini selaku kepala sekolah SDN Kebonsari Kulon 2 kota Probolinggo dan Asin, S.Pd.I., MM. Untuk memberi catatan kritis terhadap dua pelaksanaan best pratices di kedua wilayah, kita hadirkan tiga panelis. Pertama, Syaiful Rijal Yunus, peneliti dari FIPO, Fajar Institute Pro Otonomi. Kemudian Prima Setiawan dari Kinerja-USAID dan Prof. Dr. Suyanto, Dirjen Dikdas Kemendiknas Republik Indonesia.

Kita mempunyai waktu satu setengah jam ke depan. Waktu yang saya kira demikian pendek sekali. Semoga di sesi pertama ini bisa memberikan banyak masukan dan sharing pengalaman yang telah dilakukan di berbagai daerah. Sejauh ini manfaat apa yang sudah dilakukan dalam pelayanan publik Seminar Inovasi | 7

di daerah. Untuk menyingkat waktu, nanti kami akan berikan waktu pada masing – masing pembicara dan panelis kurang lebih 10 menit. Semoga nanti bisa menghormati waktu yang sangat singkat ini dengan baik.

Pembicara 1 Materi: Pemaparan tentang Inovasi Pendidikan

H. Idris Faisal Kadir, SH Kepala Dispora Kab. Gowa Pemerintah kabupaten Gowa berprinsip untuk meningkatkan taraf (kesejahteraan_ hidup rakyat, bagaimana cara meningkatkan pendapatan rakyat. Bapak Bupati Gowa ingin melakukan perubahan. Salah satu jalan penting yang perlu adalah penyediaan pelayanan pendidikan gratis. Landasan untuk menyelenggarakan pendidikan gratis adalah dari pembukaan UUN 1945 alinea ke 4 “mencerdaskan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Kemudian UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “setiap warga negara WAJIB mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Juga dari UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka lahirlah Perda nomor 4 tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis dan Peraturan Bupati 8 | Seminar Inovasi

no. 8 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis. Hal ini diperkuat pula dengan PP nomor 17 tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Mengatur Sistem Pendidikan Daerah. Pemda juga berprinsip “haram hukumnya memakan uang rakyat satu sen pun.” Pemda menyelenggarakan pendidikan gratis di semua tingkatan sekolah mulai dari SD hingga SMA dan sekolah yang sederajat, tetapi untuk swasta tidak wajib. Pemda akan memberikan sanksi kepada orang tua yang sengaja tidak menyekolahkan anaknya. Orang tua yang melanggar diancam hukuman penjara enam bulan atau denda Rp 50 juta. Hambatan yang dialami dalam implementasi kebijakan ini adalah masih banyaknya anggapan bahwa pendidikan gratis dibutuhkan dana besar dan guru merasa tingkat kesejahteraannya berkurang apabila diberlakukannya pendidikan gratis. Dana yang dibutuhkan memang besar dan banyak anak dari luar Gowa yang di sekolahkan di kabupaten ini. Inovasi kedua yang dilakukan adalah satpol PP sekolah. Satpol PP ini mengawasi anak sekolah untuk tetap bersekolah. Jika ada anak bolos dan sebagainya diawasi oleh satpol PP. Satpol PP juga melakukan antar jemput guru bagi yang berdomisili di atas 1 kilometer dari sekolah. Analisis Kebutuhan Biaya Pendidikan Masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Gowa Tahun 2008

Seminar Inovasi | 9

SD SMP SMA SMK

1 orang anak sebesar 1 orang anak sebesar 1 orang anak sebesar 1 orang anak sebesar

Daerah Terpencil Rp 2.600.000/tahun Rp 3.850.000/tahun Rp 4.720.000/tahun Rp 5.500.000/tahun

Rp Rp Rp Rp

Kota 4.420.000/tahun 6.545.000/tahun 8.024.000/tahun 9.350.000/tahun

SD SMP SMA SMK

1 orang anak sebesar 1 orang anak sebesar 1 orang anak sebesar 1 orang anak sebesar

Daerah Terpencil Rp 3.640.000/tahun Rp 5.390.000/tahun Rp 6.608.000/tahun Rp 7.700.000/tahun

Kota Rp 6.188.000/tahun Rp 9.163.000/tahun Rp 11.233.000/tahun Rp 13.090.000/tahun

Analisis Kebutuhan Biaya Pendidikan Masyarakat yang Dilakukan di Kabupaten Gowa Tahun 2011

Data diambil berdasarkan sampling dari beberapa Kota Besar di Indonesia

Pembicara 2 Materi: Manajemen Berbasis Sekolah

a. Dra. Rukmini Kepala Sekolah Kulon 2 Kota Probolinggo Di sini kami berbagi mengenai lembaga sekolah dasar, syukur alhamdulillah dengan adanya pendampingan dari USAID ini ada perubahan dan kami menikmati perubahan ini. Kami akan bercerita apa yang kami alami selama ini. sebelum ada pendampingan dan setelah ada pendampingan. Kami sebelumnya tidak ada pendampingan manajemen. Pemerintah Probolinggo kemudian menjalin kerjasama 10 | Seminar Inovasi

dengan USAID dan ada 20 sekolah yang memperoleh pendampingan.

USAID memberi suatu pengalaman penting. Mulai dari memahami visi dan misi. Dari visi dan misi bisa dilihat akan dibawa ke mana sekolah, oleh karenanya visi dan misi dikupas tuntas. Berangkat dari situlah kami mengerti betapa pentingnya pendidikan dan Insya Allah akan berhasil. Visi SDN Kebonsari Kulon 2 adalah “Terwujudnya Siswa unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Berbudaya Lingkungan.” Sementara misi nya adalah “Melaksanakan kurikulum satuan pendidikan yang berorientasi pada pelayanan publik” dan “Mewujudkan lingkungan dan sumber belajar yang kondusif melalui pola kemitraan yang partisipatif”.

Setelah ada pendampingan mulai dilakukan pembentukan tim pengembangan sekolah. Setelah ada sosialisasi dengan stakeholder dan wali murid kami membentuk tim yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Disitulah kami memberikan pengertian dan sosialisasi tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan akan dibawa kemana sekolah ini. ada 12 indikator dalam pengelolaan MBS. Sekolah kami ini sekolah kota tapi agak pinggir. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas tata kelola sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan

Seminar Inovasi | 11

mutu pelayanan publik, baik secara akademik maupun nonakademik. Ada tiga strategi implementasi program. Pertama, mengikuti kegiatan sosialisasi dan semiloka program MBS berorientasi pelayanan publik bagi stakeholders sekolah. Kedua, mengikuti kegiatan pelatihan MBS berorientasi pelayanan publik bagi stakeholders sekolah. Dan ketiga, penerapan MBS berorientasi pelayanan publik.

Penerapan MBS berorientasi pelayanan publik dilakukan dengan membentuk Tim Peningkatan Pelayanan Publik Sekolah (TP3S)/TPS. Kemudian, pemahaman kepada seluruh tim dan stakeholders tentang MBS berorientasi pelayanan publik. Penyusunan RKS dan RKAS berorientasi pelayanan publik (mengintegrasikan hasil survei, SPM, EDS, dan Prinsip Pelayanan Publik). Serta melakukan perubahan di sekolah berdasarkan 22 indikator MBS berorientasi pelayanan publik. Di dalam segala kegiatan kami selalu mendatangkan stakeholder dan melakukan secara bersama – sama. Semua elemen diikutsertakan. Seperti survei untuk melakukan evaluasi Evaluasi yang dilakukan harus betul – betul menunjukkan kondisi sekolah. Jadi, tidak ada dusta diantara kita. Wali murid bisa menulis kekurangan dari lembaga itu. Dari survei itu kami rekap dan kami berikan kepada pemda sebagai rekomendasi. Syukur dalam waktu yang sedikit ini, bantuan segera turun untuk memenuhi kebutuhan. Dari pemda ini sudah memberikan support kepada kami. 12 | Seminar Inovasi

Dan bulan Juni, dampak dari pendampingan ini sudah kelihatan. Indomaret dan sebagainya itu sudah mulai membantu, anak – anak bangga karena banyak kampung yang datang menjadikan sekolah ini percontohan. Banyak prestasi yang dicapai. Seperti, menjadi kota sehat di tingkat provinsi. Itu hasil daripada kerjasama yang kita buat dengan teman – teman guru dan stakeholder. Kita mulai perubahan dari kepala sekolah dan lembaga. Tapi, itu harus ikhlas. Dampak daripada pendampingan ini, kami mendatangkan tamu, anak – anak bangga. Dari MBS ini salah satu indikator, dari masyarakat ada kotak saran. Kami bisa mengetahui sudah melakukan hal yang baik dan yang buruk. Dari kotak saran itu bisa untuk memperoleh solusi. Ada transparansi. Nilai dipublikasikan. Ada kalender di sekolah sehingga wali murid itu tahu persis kapan anak – anak itu ulangan, tengah semester, wali murid tahu persis keadaan siswa yang ada di lembaga kami. Capaian pelaksanaan program ini ada enam. Pertama, meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam kegiatan sekolah, baik dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Kedua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan sekolah. Ketiga, mengingkatnya responsitivitas stakeholders sekolah dalam menyikapi kebutuhan fasilitas sekolah yang dikeluhkan oleh warga sekolah. Keempat, meningkatnya kualitas pelayanan Seminar Inovasi | 13

publik. Kelima, meningkatnya tertib administrasi dan pendokumentasian dalam mengarsipkan dokumen penting sekolah. Dan keenam, menikatnya prestasi akademik dan non ademik siswa. Kami bersama komite untuk mengembangkan sekolah ini dengan keuangan selalu dipublikasikan, termasuk dana BOS. Tiap bulan dipajang di papan informasi/pengumuman. Ada perpustakaan yang terbuka untuk masyarakat. Dari 22 indikator itu harus ada sumbangsih kepada desa. Dari desa tersebut memberikan buku kepada kami sehingga ada perpustakaan yang terbuka. Kami juga bekerjasama dengan perusahaan Tahu. Kami mengajarkan anak – anak manajemen yang baik dan mengelola limbah. Anak – anak belajar menanam dan menyiram, istilahnya “satu anak satu botol air” dan juga memilah sampah. Pagi – pagi anak – anak memilah sampah sesuai dengan bendanya, sampah plastik, sampah organik. Dampak dari penerapan program bisa dilihat dari empat pengaruh berikut. Pertama, meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak sekolah. Kedua, meningkatnya rasa kepercayaan DUDI dan instansi terkait kepada pihak sekolah. Ketiga, meningkatnya daya saing sekolah. Dan keempat, meningkatnya daya kritis dan minat partisipasi masyarakat.

Ada peluang replikasi dari praktik baik di sekolah ini. Tapi, perlu dipahami bahwa ini semua tidak bisa dicapai tanpa 14 | Seminar Inovasi

diawali komitmen dari kepala sekolah dan stakeholder. Tanpa komitmen tentu tidak akan ada perubahan. Juga peran dari pemerintah daerah.

Pembicara 2 Materi: Manajemen Berbasis Sekolah

b. Drs. Asin Kabid Dikdas Kota Probolinggo Melengkapi apa yang sebelumnya sudah diberikan. Bahwa kerjasama riset dengan kota Probolinggo telah diperbaharui. Ada dua di tingkat kota, yaitu di pendidikan dan kesejahteraan. Pendidikan sudah satu tahun berjalan sehingga sudah tahap finalisasi. Dalam tataran kebijakan sangat dibutuhkan. 20 sekolah kita yang menjadi mitra, seluruhnya sudah mendapatkan SK kepala dinas, mereka wajib melaksanakan. Terus terang respons dari 20 sekolah ini tidak merata. Ada yang melaksanakan ada yang tidak. SDN Kebonsari Kulon 2 ini menjadi salah satu yang bagus. Sekolah ini memang menjadi percontohan. Kami sangat merasakan, bahwa pada sekolah yang sangat nampak, antara lain, masyarakat dan komite paguyuban di sekolah sangat kooperatif dalam menyusun peraturan. Yang lain transparansi, seperti ada pendanaan bisa terbaca oleh Seminar Inovasi | 15

seluruh warga sekolah. Ini mengurangi atau menghilangkan kecemburuan sosial. Pengaduan ini direkap oleh sekolah kemudian direkomendasi. Walikota ini akan memilah mana yang bisa dan yang tidak bisa. Alhamdulillah, dana DAK dan lainnya ini bisa disalurkan ke sekolah. Ini yang bisa kami lakukan. Kegiatan pendampingan ini bisa dilakukan dengan baik.

Catatan Diskusi

Panelis 1 Syaiful Rijal Yunus, S.IP Fajar Institute Pro Otonomi [FIPO], Peneliti Best Practices di GOWA Inovasi merupakan cara baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Inovasi lahir seiring dengan kemampuan daerah memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengatasi masalah yang ada. Fajar Institute Pro Otonomi (Fipo) telah melakukan penelitian dan akan memberikan gambaran tentang Gowa selama 4 tahun kurang lebih berjalan. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus dari Fipo. Untuk bidang pendidikan. Kami sampaikan temuan kami di kab. Gowa. Gowa secara konsisten memberikan gambaran 16 | Seminar Inovasi

kebijakan inovatif. Ada program Sanggar Pendidikan Anak Saleh (SPAS). Ini pembelajaran bagi siswa miskin yang berusia 6-13 tahun. Mereka diberikan pelajaran membaca huruf latin dan hijriyah (Al Quran) dengan waktu belajar pukul 16:0018:00 WITA yang diakhiri dengan shalat berjamaah bagi anak – anak. Dan juga mata pelajaran lainnya agar mereka bisa meneruskan ke sekolah formal jika memenuhi syarat dengan melulusi ujian yang dilaksanakan oleh tutor. Setelah maghrib diperuntukkan bagi orang tua yang belum dapat baca tulis latin dan Al Quran.

Program peningkatakan kualitas pendidikan gratis. Tahun 2008 Pemda Gowa memberlakukan pendidikan di tingkat SDSMA negeri dan swasta dengan membebaskan 14 item biaya yang dianggap memberatkan. Dalam pelaksanaan pendidikan gratis jika ada guru atau kepala sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap Perda No. 4 Tahun 2008 Pasal 9, maka akan diberikan sanksi berupa penurunan pangkat bagi guru atau kepala sekolah yang berstatus PNS dan pemberhentian bagi guru honorer. Selama pemberlakukan Perda No. 4 Tahun 2008, maka sudah ada 12 guru atau kepala sekolah yang mendapatkan hukuman. Satpol PP Pendidikan di tingkat SD yang bertugas mengantar-jemput guru yang berdomisili 1,5 km atau lebih dari sekolah, disamping itu Satpol PP tersebut juga akan melaporkan guru-guru yang malas datang ke sekolah dan


masuk mengajar. Pada tahun 2008 sebanyak 130 SD yang mempunyai Satpol PP dengan diberikan fasilitas sepeda motor dalam menunjang tugas-tugasnya, dan pada tahun 2009 menjadi 392 SD yang merupakan jumlah keseluruhan dari SD yang ada di kabupaten Gowa mempunyai Satpol PP dengan masing-masing dibekali satu sepeda motor. Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP akan berkoordinasi dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Gowa jika ada guru yang malas. Awalnya satpol PP pendidikan masih sebatas SD, namun sejak tahun 2010 semua jenjang pendidikan (SD – SMP – SMA) telah memiliki satpol pendidikan. Untuk penilaian tahun 2011, daerah mengajukan program Punggawa D’emba Education Program (PDEP). Program pembelajaran revolusioner dengan tujuan utama peningkatakan kualitas guru dan peserta didiknya dalam memahami materi pelajaran, memiliki keterampilan hidup, positive mindset, dan jiwa nasionalisme yang tinggi, serta memahami kebudayaan lokal. Siswa diberikan waktu khusus di waktu awal pembelajaran untuk sharing dan diskusi. Guru harus merefresh apa yang mereka temukan. Hal ini juga untuk meningkatkan kemampuan siswa berbicara di depan umum.

Ada dua program teranyar dari Pemkab Gowa. Pertama, Distribusi guru (pendidikan akta IV bagi pegawai). Kedua, kelas tuntas berkelanjutan. Kedua program ini belum 18 | Seminar Inovasi

diteliti karena ketentuan bisa dilakukannya penelitian suatu program harus berjalan minmal satu tahun.

Secara langsung maupun tidak langsung inovasi pendidikan di Pemda Gowa memberikan dampak positif pada pendidikan. Ada beberapa catatan inovasi yang juga dialami oleh daerah lain. Ada dua kendala dalam pelaksanaan inovasi. Pertama, masih dihadapinya kendala birokratis, maksudnya ada program yang belum dijalankan secara maksimal karena sudah disetujui ditingkatan elit belum terlaksana di jajaran pelaksana. Masih ada siswa yang belum merasakan masuk kelas untuk menikmati pembelajaran. Masih kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan program. Kami masih pada tingkatan birokratis atau elit. Yang sering dialami pemkab adalah isu mutasi, bagaimana pimpinan yang ini dimutasi. Kendala kedua adalah biaya tinggi dari program, kami mencatat dua program yang biayanya lebih dari 10 miliar. Operasional nya mahal. Program Punggawa D’emba dari awal programs ampai sekarang telah dialokasikan sebesar kurang lebih 22 miliar untuk pengadaan sistem visualisasi pendidikan. Ini sangat besar.

Komitmen kuat pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar tentu harus dibarengi komitmen penggunaan anggaran yang maksimal. Untuk peningkatan partisipasi perlu ada komitmen dari stakeholder. Seminar Inovasi | 19

Pendampingan dan pengawasan serta evaluasi program yang telah berlangsung harus terus menjadi prioritas, agar terus terjadi kesinambungan (sustainability) program ke depannya. Saya pernah ditanya teman “berikan satu contoh konkret” saya jawab “SMK, sudah bisa membuat mobil” dan “Obama yang sekolah di Indonesia bisa jadi presiden AS”.

Panelis 2 Prima Setiawan KINERJA-USAID Saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh pemapar tadi. Program kinerja telah dimulai tahun 2010, di empat provinsi, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan ekonomi, dan ditambah lagi tata kelola bidang kesehatan di Papua.

Kami lebih banyak berinovasi dalam pelayanan publik tapi masih dalam koridor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Apresiasi pada pemda dan pelaksana. Kalau boleh ke Gowa tadi, sekolah gratis. Saya rasa Sulawesi Selatan, selain ada dana APBN berupa BOS yang sudah didistribusikan kepada seluruh anak di Indonesia, dari provinsi ada alokasi dana untuk pendidikan gratis, alokasinya 60 persen banding 40 persen kurang lebih. 20 | Seminar Inovasi

Tadi ada satpol PP pendidikan juga. Kalau boleh kami mencatat, apakah cukup adil jika dana gratis tersebut hanya untuk per kepala karena kami lihat cukup luas sehingga daerah terpencil memperoleh dana lebih kecil, tapi operasional lebih mahal daripada kota. Satpol PP sangat bagus, apakah ini juga diterapkan pada kepala sekolah dan guru ? Karena ditemukan guru yang datang seminggu sekali di daerah terpencil, kepala sekolah merangkap menjadi tukang bersih – bersih dan lainnya. Kalau melihat ada peraturan dari pemerintah pusat, BOS harus dijalankan dan dipaparkan. Standar pelayanan minimum dilaksanakan. Itu sesuatu yang menarik. Di sekolah yang kemudian. Sering kalau kita datang ke sekolah, jarang laporan BOS itu dipampang di tempat yang mudah dilihat padahal peraturannya harus ditunjukkan yang mudah di lihat. Tadi, SDN 2 Kebonsari Kulon sudah cukup baik dan juga mereka melibatkan stakeholder dan wali murid untuk memberikan saran. Ini index pelayanan yang baik. Walikota dipatok, perlu mematuhi peraturan tersebut. Yang menjadi beberapa pertanyaan, siapa yang mengawasi kepala sekolah dan komite ? Peranan dinas pendidikan itu bagaimana karena ini ujicoba di 20 sekolah.


Panelis 3 Prof. Dr. Suyanto Dirjen Dikdas Saya sangat senang sekolah2 berlomba – lomba untuk melakukan inovasi. Memang ada plus minus nya. Plus minus nya daerah itu ada yang tidak peduli dengan pendidikan. Hak diterima tapi tanggung jawabnya tidak dilaksanakan. Sekolah itu milik bupati/walikota. Oleh karena itu berbagai macam inovasi di Gowa dan tempat lainnya, menerapkan standar pelayanan minimal. Karena bupati/walikota itu sukses atau tidak dilihat menerapkan standar pelayanan minimal. Jangan gratis untuk tujuan politis. Di dunia ini tidak ada barang yang gratis. There is no such free lunch. Sekolah gratis itu berarti harus ada yang traktir. Itulah sebabnya jika BOS dinaikkan. Supaya sekolah tidak boleh memungut apapun. Tapi, ternyata sekolah swasta itu protes ke DPR, presiden, akhirnya kita rubah. Permen nya itu, pak menteri tidak ngotot. Yang intinya, saya tidak terlalu sepakat. Soal ikhlas itu tadi. Ada peluang memberikan sumbangan. Tidak adil anak presiden dengan yang pegawai. Mereka harus diperlukan peluang untuk menyumbang. Kalau di negara maju, pengeluarannya untuk alkohol, rokok, makanan binatang peliharaan. Di Indonesia jangan – jangan juga begitu, untuk rokok, parfum. Kalau kangen rokok ya gulung aja kertas di bakar. Kalau disuruh beli buku protes, tapi 22 | Seminar Inovasi

rokok tidak. Sekali lagi di Gowa, yang selalu kita banggakan, satu – satunya daerah yang punya Perda gratis, tetapi itu juga perlu dicek dengan standar pelayanan minimal. Karena takut kalau itu hanya untuk kepentingan politis. Dulu di Bali, digunakan contoh studi banding semua orang. Akhirnya dicontoh untuk kepentingan politis. Oleh karena itu, saya menyarankan kalau ada inovasi maka harus ada indikasi sukses, tidak sekadar ayo ke sekolah karena tidak bayar, kalau sekadar gratis semua orang mau, orang kaya pun. Seperti BBM, walaupun pemerintah sebenarnya tidak ikhlas. Oleh karenanya, sudah saatnya disamping berbicara kuantitas, akses, persoalan kualitas harus segera dipertanyakan. Lha soal bertahun – tahun, kok hanya diuji 4 hari. Seperti Manchester United, latihan satu tahun ya bertandingnya hanya 90 menit. Sukses sekolah tidak hanya aspek akademik, juga non akademik, seperti karakter, toleransi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab.

Saya suka berjalan, seperti Maros, yang berada di bawah payung sekolah gratis tapi tidak dalam standar pelayanan minimal. Kiri kanan ramai sekali. Time of text dan time of context. Kita semua mempunyai itikad untuk menggratiskan sektor pendidikan, berapa jumlah uang yang diberikan dari Pemda, dari sektor pendidikan ke sektor lain. Kami menggelontorkan 26 triliun, saya presentasikan di Korea ini diapresiasi karena menunjukkan komitmen dari pemerintah Seminar Inovasi | 23

pusat. Sudah tersalurkan ke seluruh Indonesia. ayo pilih saya, sekolah gratis. Pendidikan itu penting. Yang perlu dipikirkan itu pendidikan dan kesehatan. Kalau dia dididik dengan baik dia akan hidup dengan sehat. Maka orang hidup yang dididik dengan baik itu tidak baik, yang merokok itu belum baik.

MBS, itu manajemen berbasis sekolah, perlu diingat berbasis sekolah bukan kepala sekolah. Artinya, pelibatan seluruh stakeholder. Itupun harus diikutkan dengan indikator sekolah yang baik. Ada capaian sekolah yang baik. kepala sekolah harus mengetes pengalaman belajar anak. Seperti ditanya cita – cita, tidak semua anak bisa menjawab. Salah satu indikator yang baik adalah anak – anak bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa belajar matematika, karena nanti saya bisa bantu menghitung. Bukan kenapa kamu belajar matematika, karena ini hari kamis. Mengapa anak – anak tidak bisa, karena budaya bertanya kita itu sangat miskin. How to explain, how to describe, how to demonstrate, how to inspired. Yang penting itu siswa bukan label manajemennya. Anak bisa menjawab ketika ditanya. Anak – anak kita tidak ada budaya untuk memutuskan. Istri saya selalu bilang jangan pernah membelikan oleh – oleh, karena nanti saya harus pura – pura senang. Akhirnya, berterus terang untuk tidak usah. MBS harus bisa mengubah guru – guru seperti itu. Budaya bertanya kita masih rendah. Harus dibiasakan dari TK. Jadi akibatnya budaya bertanya tidak ada. kalau saya tanya tidak jawab, itu separuh sesat. Dosen mengajar tidak ada yang 24 | Seminar Inovasi

bertanya, itu menyesatkan. Sarana inovasi untuk itu ada. Tapi harus kompatibel, bisa berkomunikasi/mengkomunikasikan.

Sosialisasi kondom waktu itu agak rikuh. Memakainya dijempol kemudin dipraktekkan di jempol. Kenapa banyak kelahiran ? karena memakainya dijempol. Saya ini jadi dirjen, takut kualat. Terima kasih saya sudah diajak berbicara di sini. Forum yang lebih cocok untuk itu. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kalau tidak memaafkan bukan golongan orang baik. Moderator: begitu tadi pemaparan bapak Dirjen. Inovasi di bidang pendidikan. Intinya sekolah gratis itu baik tapi kemudian jangan ada kepentingan2 politik. Kemudian pentingnya, untuk memperhatikan standar pelayanan minimal. Best practices di bidang pendidikan. Ada beberapa catatan penting lain. inovasi sukses, manajemen berbasis sekolah, mengelola manajemen sekolah yang baik, transparan, bisa akuntable. Tidak bisa untuk berkomentar banyak.

Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan 1. Hanafi, dari Kab. Luwu Utara : Berkaitan dengan kekhawatiran dengan Gowa mengenai ujian nasional yang dirasa kurang adil, tidak benar. Seminar Inovasi | 25

Pertimbangannya, bapak ketua panitia, melihat Indonesia itu bukan dari Jakarta tapi dari daerah. Saya optimis dari Sabang sampai Merauke. Ujian nasional sejak tahun 2006, menurut saya, sejak itu sangat mengganggu iklim yang dikembangkan oleh dinas pendidikan dan sekolah karena UN yang menjadi standar harusnya pemerintah pusat dan pemda melengkapi yang 7 standar dulu baru standar penilaian. Memenuhi 8 standar, tidak satupun tidak memenuhi dan diuji dengan standar yang sama. Bapak menteri pendidikan, M. Nuh, memanggil seluruh dari Indonesia Timur, ternyata Sulsel 20 persen yang jujur, dan kita yang bahwa lulus itu 20 persen, mau dibawa kemana 80 persen ini ? Yang kedua, dikasih hukuman, keterwakilan saja itu, Sulsel, Waropen yang karena akses susah, kemudian gurunya diangkat jadi pejabat semua, saya pesimis sulit akses karena perlu pesawat. Yang ketiga, adalah berbenturan dengan character building. UN vs Kejujuran. UN itu kalau dua hari gurunya sudah. Di sekolah kejujuran, jujur tapi ketika. Saya mohon penjelasan mau di bawa kemana pendidikan kalau ujian masih seperti ini ?

2. Yanti, PSDK UGM: ke kepala sekolah SDN 2 Kebonsari Kulon, saya sangat mengapresiasi program yang sudah dilakukan. Apakah ada upaya dari sekolah mengenai pelayanan pendidikan dari Kebonsari bisa 26 | Seminar Inovasi

ditransfer ke sekolah lain di luar Probolinggo agar bisa bermanfaat secara luas ? Yang kedua, program apa saja yang telah dilakukan oleh kementerian untuk meningkatkan pendidikan marjinal ?

3. Wali Muhammad, Magister Komunikasi UGM: Optimis, pertama tentunya best practices dari kab. Gowa perlu diapresiasi, apakah ini yang kemudian disebut adil ? Yang kedua, bagaimanakah keberpihakan kab. Gowa dalam memberikan pelayanan dan bagaimana pendidikan yang bersifat entrepreneurship ? 4. Wibowo, Pemda kab. Magelang: Inovasi pelayanan publik, bagaimana bisa melakukan inovasi jika hal – hal yang wajib belum bisa dilakukan ? DAK digelontorkan karena perbedaan persepsi di tingkat pusat. Dari diknas, dilakukan dengan swakelola oleh sekolah, mau melaksanakan juga takut. Bagaimana pelaksanaan di kab. Gowa ?

Jawaban/Tanggapan

1. Prof. Dr. Suyanto, Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas RI: Jadi, seminar kita ini bukan sesat karena tandanya banyak yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya sesat. Saya sangat mengapresiasi. Mau ngetes kok harus yang lain. Indonesia itu barangkali… Sama itu tidak menjamin sukses. Kita dulu sekolah yang sama, fasilitas yang Seminar Inovasi | 27

sama, guru yang sama, ngemplang di kantin. Setelah sukses, bayar nasi pecel 3 juta, untuk membayar yang dulu – dulu. Sama tapi hasilnya tidak sama. Ada yang jadi Gubernur dan lainnya. Sama itu tidak menjamin prestasinya itu baik. Proses pembelajaran itu benar. Supaya yang baik itu memasang standar kelulusan lebih tinggi dari syarat kelulusan nasional. Ada lulusnya lebih dari 8. Karena ini fasilitasnya penuh. Kalau tanpa UN, apakah bapak Hanafi bisa menjamin lebih baik ? Yang menyelenggarakan sekolah yang mengisi orang lain. Kalau sama antara yang menyelenggarakan dan menguji itu namanya masturbasi pendidikan. Mata pelajaran yang nilainya tidak baik. Sekolah itu tidak mau memanfaatkan hak nya untuk memberi sanksi, rata – rata meluluskan saja. Sekarang ini, di data nasional, apakah sampeyan merekap nilai dengan baik ? Jadi, dipolitisir, Kepala Daerah itu tidak boleh yang tidak lulus itu banyak. Kalau tahun ini mentraktir, jangan banyak – banyak. Jadi, rata2 pendidikan itu, sebaiknya beda 3 poin, kalau standar 4 ya dibikin 7 atau 8. Kalau berbohong. Pertama, mempersekutukan Tuhan. Kedua, Ketiga, menjadi saksi palsu. Itulah sebabnya kita tetap punya. Ketika informasi yang benar, media itu tidak mau. Bad news itu good news. UN yang tidak lulus itu paling banyak 10 persen, kan masih lebih banyak yang lulus. Soal kejujuran, yang benar adalah anak seseorang 28 | Seminar Inovasi

dimintai tolong oleh gurunya, memberi jawaban kepada teman – temannya, tapi dia menolak. Jadi, masalahnya itu tidak sistematik, curang itu kalau yang salah nya sistematik. Salahnya 90 persen di nomer yang sama. Kalau jawabannya benar sih gapapa, kalau yang salah ya itu curang sistematis. Kenapa masyarakat marah. Jadi, orang miskin berkeluarga dengan orang miskin. Karena sama – sama miskinnya itu, anak – anak itu ditinggal. Sabah itu ada 60 ribu siswa kita. Inovasi itu butuh leadership. Karena manajer itu bekerja dengan manajemen. Sementara pemimpin itu dengan sistem. Peraturan sama tapi ada yang tidak berhasil. Ini tergantung pada leadership. Bantuan kepada pendidikan pemerintah daerah itu. Tapi, kalau manajer ya menunggu sampai jelas.

2. H. Idris Faisal Kadir, SH. Kepala Dispora Kab. Gowa: Jadi, memang enak, pemerintah pusat, daerah. Kita punya daya saing, banyak, 60 persen, tamatan SD. Sebenarnya, beban rakyat. Sudah ada 42 ASN. Memang pelik untuk ujian nasional. Sampai anak – anak tidak nonton televisi, disuruh sholat istikarah. Di Papua ada ujian baca Al Quran. Kemudian masalah, DAK, kita sudah laksanakan, kami DAK dulu dilaksanakan, apa hasilnya banyak kepala sekolah pusing. Tahun berikutnya ditender, banyak yang ambil profit jadi mutu jelek. Hasilnya kembali ke sekolah, swakelola. Seminar Inovasi | 29

Standar di Gowa, BOS secara analisis Gowa itu BOS hanya 70 persen, Sulsel memberi tambahan dana. Itulah yang kami dorong full. Pemerintah wajib membiayai. Kapan perda itu dicabut, rakyat akan ngamuk. Kemudian, saya katakan di Gowa reformasi saja

3. Dra. Rukmini, Kepala Sekolah SDN Kebonsari Kulon 2: Kepala sekolah, komite, masyarakat, bersama – sama membuat program termasuk Pemda. Program ini melibatkan semuanya. Kita lakukan bersama – sama, kami sosialisasikan wali murid. Paguyuban ini kepanjangan tangan dari komite. Dana BOS dan juga peran serta masyarakat. Pendidikan itu menjadi suatu prioritas. Kita beri sosialisasi kepada wali murid. Untuk pendidikan karakter pada anak – anak itu memang tidak mudah. Ada jam ke NOL, ada yang pulangnya jam 13:30. Untuk kelas 1,2,3 sudah sesuai jadwal, guru itu mengejakan administrasi. Kita memberi ajaran kepada SD – SD yang lain, sudah ada gugus. Tidak semua hasilnya bagus. Ada prosesnya. Setiap jumat anak – anak beramal seikhlasnya untuk menyantuni anak – anak yatim dan sunatan massal. Ada air minum dengan galon, ada sarana dan prasaranya 4. Prima Setiawan, Kinerja-USAID: Motornya adalah di sini, yang berbatik hijau, tidak jauh dari anda, 30 | Seminar Inovasi

bapak Gabriel Lele. UGM dan Unpad bersama perguruan tinggi lainnya, mengadakan kerjasama untuk mendokumentasikan praktik yang baik. jadi, pertanyaan adek sangat menantang sekali karena ini perlu disebarluaskan yang dilakukan oleh Fisipol UGM bersama 4 perguruan tinggi lagi perlu dijual lebih luas lagi. Ada informasi – informasi seperti itu, banyak daerah yang melakukan studi banding. Menunjukkan minat daerah untuk menunjukkan hal yang baik, APBD nya ada. tingkat provinsi maupun bappeda, untuk memperkenalkan pola – pola yang baik ini, bisa menghubungi siapa. Ada pameran untuk memperlihatkan praktik yang baik itu.

Kesimpulan 1. Prof. Dr. Suyanto, Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas RI: Inovasi itu tidak boleh berhenti. Semakin meluas. Semakin banyak yang meniru. Itulah pendidikan itu agar menjadi lebih baik. jika kita tetap mengajarkan hal yang salah, oleh karena itu harus mengajarkan hal – hal yang benar baik secara akademik maupun non akademik.

2. Drs. Suparjan, M. Si: Saya tidak merumuskan kesimpulan. Tapi.. niat baik dalam bes practices bidang pendidikan ini sulit/bisa direplikasikan, ada Seminar Inovasi | 31

satu persoalan di satu daerah dengan daerah lain. tapi banyak replikasi yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih.

32 | Seminar Inovasi

Diskusi Panel 2 Good Practice di Bidang Kesehatan Moderator : Amalinda Savirani, M.A.

Yang akan didiskusikan sesi ini adalah inovasi dari Klaten dan Bondowoso. Desentralisasi itu memberikan ruang dan bukan berikan efek buruk bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Pembicara 1 Materi: Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Dini

Drs. H. Amin Said Husni Bupati Bondowoso Gambaran mengenai bondowoso, letaknya di sebelah timur Jawa Timur. Jadi kalau dari surabaya butuh 4-5 jam ke arah banyuwangi. Posisi kabupaten tidak berada di jalan utama negara. Istilah guyonan kami berada di timur tengah. Penduduk bondowoso 750ribuan ribu jiwa, seimbang lakilaki dan perempuan. Rata-rata pendidikan cukup bagus, Seminar Inovasi | 33

Perguruan Tinggi ada beberapa. Tetapi usia lama sekolah masih dibawah 6 tahun. Tema saya tentang reprokdusi terutama tentang pencegahan menikah usia dini. Kita perlu diskusikan bawah umur itu apa, tergantung catatan apa yng kita gunakan. Kalau menurut UU membolehkan 16 tahun, kalau perlindungan anak 1718 tahun. Nah menghitung perbedaan akan berbeda kalau caranya berbeda. Kalau catatan di bondowoso, pernikahan dini ada 52%. Tetapi angka terbaru sekitar 49%, itu kalau patokan catatanya menggunakan uysia 18 tahun. Tentu ini menjadi problem bagi masyarakat dan sy berterima kasih bagio USAID yg beri pendampingan dalam mencari terobosan penting dalam kampanye pernikahan di bawah umur. Perkembangan cukuo baik, kedepan terdapat pekerjaan rumah yg patut di tindak lanjuti. Yang sudah dilakukan adalah 3 kelompok sasaran

1. Anak2 remaja: anak usia sekolah. Di Bondowoso, anak sekolah banyak yang sudah menikah baik terpaksa atau memaksakan diri. Baik alasan ekonomi, budaya dan alasan lain. Saya sering buat ilustrasi ketika turun lapangan ketemu remaja putri 15 tahun sudah menggendong bayi, apakah anak itu ponakanmu? Dijawab bukan itu anak saya, dan saya juga janda tiga kali. Itu hanya ilustrasi saja. Selain pernikahan ada angka perceraian juga tinggi.


2. Guru-guru: sebagai salah satu juru kampanye anti pernijkahab dini 2. Tokoh masyarakat/agama

Tiga kelompok ini merupakan sasaran kami, alhamdulillah kami sudah melakukan program yang bisa disebut sebagai best practices.

Kami melakukan pelatohan untuk guru, dalam bentuk ToT, yakni untuk memberikan pencerahan kepada masyarat secara umum. Disusun modul yang berisi segala sesuatu tentang kegiatan reproduksi, dilengkapi dengan gambar ilustrasi yang dianggap tabu. Untuk anak2, mereka juga dilatih agar tertular (peer educated)

Ada 24 guru yang sudah dilatih dan dengan inisiatif mereka bentuk paguyuban anti pernikahan dini, mereka cukup aktif melakukan kegiatan di masyarakat agar masyarakat tidak lagi menikah di usia dini. Untuk kelompok masyarakat, tokoh masyarakat di ajak untuk diskusi, berbagi pengalaman dan mencari solusi. Dan saya berusaha datang di kegiatan itu untuk menunjukan saya peduli terhadap kampanye. Ini cukup efektif menumbuhkan semnangat agar mereka mau menindak lanjuti apa yang sudah dilakukan. Saya berterima kasih yayasan di Jogja yang sudah melakukan pelatihan di masyarakat. Ada 55 siswa yang mereka kita ajak membuat media kampanye: poster, artikel, video pendek. Dengan tujuan dapat mengekspresikan kemauan


dan kampanye anti pernikahan dibawah umur. Kami juga menambahkan muatan kampanye didalam MOS. Jasdi anak2 menjelang tahun ajaran baru dimana dikenalkan materi tambahan reproduksi. Dan mereka responsif dan sangat berminat. Dan diusulkan sebagai mata pelajaran tambahan. Dan, Komitmen Pemkab Bondowoso menjadi kabupaten layak anak. Kami secara mandiri bersama-sama dengan masyarakat di Indonesia untuk menuju kesana. Mudah-mudahan saya mendapat input dalam forum seminar ini agar dapat kami tindak lanjuti di masa depan.

Pembicara 2 Materi: Gerakan IMD dan ASI Eksklusif di Kabupaten Klaten

dr. Ronny Roekmito Kepala Dinas Kesehatan Klaten Saya akan paparkan latarbelakang mengapa jadi pionir, kita bisa lihat laporan WHO dan UNICEF 2003 60% kematian bayi disebabkan oleh kurang gizi. 2/3 kematian terkait dengan praktik pemberian makan yang kurang tepat kepada bayi dan anak. Program PMBA menjadi acuan yakni segera setelah lahir diberikan susu. Kita selama ini tidak tahu bayi seteklah 36 | Seminar Inovasi

lahir itu diberikan diatas perut ibunya. Bayi secara otomatis bisa mengisap susu ibunya tanpa arahan dari siapapun. Ini jadi entry point. Di Klaten angka IMB mendekati 85%, ibu di Klaten sudah minnta untuk dilakukan IMB kepada penolong persalinan. Setalh itu diberikan asi ekslusif 6 bulan, pendamping makanan 6 bulan -2tahun.

Payung Hukum: UU 36 tahun 2009 pasal 128-129. Dan PP no 33 tahun 2012. Dan perda kabupaten Klaten 7 tahun 2008. Memang perda baru satu-satunya di Indonesia. dan pada waktu penyusunan PP salah satu yang jadi pertimbangan adalah perda di Klaten. Sasaran perda: tempat pelayanan kesehatan: RS, Puskesmas dan sebagainya. dan tenaga kesehatan. Program ASI ini kuncinya di tenaga kesehatan, jumlah persalinan ditolong oleh bidan. Dan sasaran tempat umum perkantoran pemerintah dan swasta. Kebijakan yang diambil

1. 86% dari ibu dapat memberikan asi secara ekslusif 6 bulan 2. Fasilitas pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan wajib menduukung keberhasilan menyusi dan bebas dari promosi susu formula. Walau di klaten ada pabrik susu terbesar di asia tenggara: sari husada, tapi karena komitmen semua tidak ada. Di papan praktekpun tidak ada promosi susu formula.


3. Menyediakan tenaha konselor. Kami ada 459 tnegaa konselor, 1257 motivator. Konseltor dilatih karena sukarela. Dilatih selama 40 jam 4. Inisiasi

5. Surat pernyataan adalah kebijakan lokal. Seorang bidan yang mau memperpanjang surat ijin bidan harus menandatangi surat pernyataan untuk ASI eksklusif dan non susu formula

Kegiatan promosi ASI:

1. Pencanangan Gerakan IMD & ASI Eksklusif 2. Pembuatan Billboard

3. Distribusi Media Promosi (Poster, Leaflet, Kalender ASI) 4. Pembuatan Video Dokumenter

5. Dan Pagelaran wayang kulit. Pada tahun 2009 mengontak dalang di klaten. Kalau mereka sedang mendalang, ada narasi waktu limbukan (10-10.30) adalag dialogcalog dan bu cangik dan anaknya limbuk.

Kebijakan:

1. tersedianya klinik laktasi di sarana pelayanan kesehatan

2. penyelenggaraan rawat gabung>>> di rawat gabung dengan ibunya

3. puskesmas dan rumah sakit bebas promosi susu formula 38 | Seminar Inovasi

4. RSI Klaten dan RSUP suradji Tirtonegoro sebagai rumah sakit rujukan laktasi 5. puskesmas kawal ASI

Begitu ada pasangan yang mau menikah, mereka akan datang ke puskesmas, akan menerima suntikan TP. Disitu kami masuk, berikan penyulugan untuk melakukan asi ekslusif. Mereka menikah dan hamil dan melakukan AMC dimana, bidan yang bertanggung jawab untuk memberikan konseling disitu. Saat melahirkan, dokter bertanggung jawabn. Setelah melahirkan, dilakukan IMB. Nma,a dan alamat diberikan ke motivatior agar diberikan ASI eksklusif secara 6 bulan. Icon klaten ada di billboard ukuran besar agar bisa dilihat oleh masuatakat klaten secara langsung.

Catatan Diskusi

Panelis 1 Dr. Marcia Soumokil, MPH KINERJA-USAID Jadi kalau diperkenalkan, program kerja USAID ada tata kelola pemerintah: sektor kesehatan adalah salah satu fokus dari Kinerja USAID. Khusus kesehatan, fokus difokuskan ke pelayanan dasar puskesmas. Banyak program terkait ibu dan Seminar Inovasi | 39

anak termasuk manajemen puskesmas, advokasi kebijakan pro kesehatan anak/ibu, termasuk IMB. Dalam paket Kerja Kinerja ini kami bekerja dengan masyartakat juga yang menerima layanan , saya kadang iri dengan BOS, di kesehatan ada BOK tetapi ada perencanan dan pengawasan yang dilakukan masyarakt tapi dibeberapa tempat tidak banyak dilakukan. Untuk program di bondowoso, ini memang program yang unik. Kinerja tidak murni kesehatan, tetapi ini program gender: termasuk intervensi dengan layanan kesehatan. Pembelajaran terhadap berbagai intervensi pernikahan muda, tentunya mencegah kehamilan di usia muda, salah satu resiko kematian ibu dan kesakitan anak yang cukup tinggi. Perlu ada keterkaitan intervensi berbasis sekolah dengan sektor kesehatan. Dari pusat itu ada pusat kesehatan penduli remaja, puskesmas dilatih untuk program itu. Tantangan: mengkordinasikan sektor terlibat, sektor pendidikan, kesehatan , kantor perlindungan anak dan perempuan termasuk KB. Yang menarik di bondowoso bahwa program ini melibatkan banyak aktor dan melibatkan dengan faktor sosial dan kultur lokal. Untuk kabupaten klaten sangat menarik sekali, kalau bisa buat aturan. Kita tahu secara informal bagaimana kongkalikong marketing susu dengan tenaga kesehatan. Aturan ini perlu dipikirkan mekanisme bagaimana 40 | Seminar Inovasi

massyarakat terlibat dalam mengawasi. Bagaimana kalau masyarakat tahu mereka mengadunya kemana, harus jelas. Mungkin yang dimandatkan, badan pengawas kesheatan mungkin mekanisme pengaduan kalau aturan – aturan ini tidak diimplementasi dengan baik.

Panelis 2 Nurhidayat JPIP Sedikit komentar terkait paparan tadi: terkait institusi yang dilibatkan pemerintah kabupaten terkait konteks pernikahan dini. Saya tertarik untuk mempertanyakan dimana posisi kementrian agama, dinas pendudukan dan sipil, serta camat dan kades. Penting karena selama 8 tahun di JIPP saya beberapa kali ke kabupaten dengan karakteristik yang sama dengan bondowoso, tahun 2012 dapat informasi dispendikcapil pamekasan salah satu problem adminsitrasi kependudukan dalam masyarakat komunitas kultur madura salah satu muara pernikahan adalah haji. Jangan heran kalau ada kasus pemalsuan dokumen haji disana.

Di dalam beberapa kasus, anak-anak SD sudah gendong anak. Saya kira itu bukan suatu hal yang bikin kaget. Karena anakanak SD sudah tahu tunangan masing-masing. Jadi peran Seminar Inovasi | 41

kades dan camat jadi penting untuk mencegah markup usia pernikahan. Posisi kades dilematis, kalau ga beri surat dicap tidak mengayomi masyarakat. Kementrian agama, mereka kunci di pernikahan, kalau dirangkai bisa jadi kekuatan yang optimal dalam memagari, dan menegakkan aturan yang sesungguhnya terkait usia pernikahan yang sesungguhnya.

Ada catatan selama 11 tahun memonitoring daerah. Kami sistemnya mengkomparasi inovasi antar kabupaten dan mengkompetitifkan. Concern kami sejak berdiri di 2001, adalah pelayanan publik yang jadi salah satu indikator adalah kesehatan. Di pelayanan kesehatan ini, dengan selalu menyempurnakan apa yang kami lakukan, kami memonitor dengan 4 isu strategis: efisiensi, responsivitas, aspek kesetaraan, transparansi dan partisipasi. Kami menemukan banyak temuan yang bernuansa inovatif di aspek efisiensi sudah banyak yang kita lihat puskesmas memanfaatkan IT, biaya pelayanan di pangkas. Dan bagaimana puskesmas mengadopsi manajemen mutu baik ISO, client oriented mechanism. Dan sudah ada pergeseran di petugas kesehatan pasien bukan lagi orang yang memohon dilayani, tapi customer atau konsumen. Dari sisi responsivitas, bondowoso walau bupati mengatakan secara rendah hati . tapi puskesmas 24 jam banyak. Kita catat 42 | Seminar Inovasi

juga sebagai terobosan sebagai inisiatif yang baik. Pelayanan dokter spesialis ada MoU, ini layak di catat bahwa daerah tertinggal sudah melakukan itu. Yang menarik adalah ketika kami temukan selama 10 tahun, ternyata kabupaten dan kota lebih kreatif kabupaten. Padahal dari kapasitas fiskal harusnya kota. Dari 10 tahun baru 3 kota yang pyunnya terobosoan: Mojokerto, Surabaya, Blitar. Orang Surabaya tidak ke puskesmas karena di pagi hari banyak jadi buruh pabrik.

Terakhir kami temukan aspek transparansi di daerah tertinggal. Di pamekasan, tahun 2012 kami apresiasi karena membentuk yang disebut komite kesehatan sampai di tingkat desa. Itu jadi entitas yang memainkan fungsi dan peran mekanisme pelayanan puskesmas. Dan itu massif, orientasi waktu itu dihadiri wakil gubernur. Di tingkat desa mereka mengawasi bidan desa yang sering kali tidak kerasan. Di sebelah pamekasan, dengan biaya 1,8 juta dengan konteks menekan kematian ibu dan bayi. Di jamkesda bercerita ada sisa uang, mereka mewajibkan kalau ada kelahiran mereka harus melaporkan bayi data bayi dan siapa yang menbolong melahirkan via sms, dan dengan laptop data di rombak. Terkait klaten, yang sudah dilakukan cukup menarik. Tapi saya tidak tahu biaya misal borong dhalang itu berapa. Kita perlu belajar dengan keterbatasan finansial malah menarik. Salah satu pendorong inovasi adalah masalah sekitar


30%, potensi 30%, dan kemudian di kembangkan. Kami menemukan bahwa 1/3 inbvasi di daerah itu berangkat dari leadership kepada daerah, 50% dari satuan kerja. Kami mencatat ada beberapa tipologi pemimpin daerah: 1. Tentara

2. Background birokrat: role driven

3. Enterpreneur: biasanya sangat kreatif, misal di lamongan.

Politisi: ini kadang suka nabrak aturan. Tinggal apakah energi nabrak aturan positif atau tidak. Di bondowoso, kami apresiasi di pendidikan karena pendidilan lokal beda dengan UU Sisdiknas.

Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan 1. Fitri, Forum Peduli Laktasi Yogyakarta: kepada bapak dokter, Jogja dan klaten mulai bersama- tapi hasil berbeda. Di Jogja ada 300 konsulor, tapi layanan konseling tidak diketahui oleh masyarakat. Di Klaten apakah layanan itu masuk alur layanan atau dipromosikan secara khusus? Apakah ini berkenaan dengan konsulor yang bukan penugasan? Kalau di Jogja semua ini penugasan, kalayu dicari oleh client 44 | Seminar Inovasi

harus menunggu satu jam. Kontraprestasi apa yang diberikan? Kedua, yang sudah lepas dari layanan puskesmas, kalau di Jogja ibu-ibu sudah membayar susu formula dan sangat mudah untuk promosi susu formula sampai posyandu, mereka masuk ke PKK, posyandu. Kalau ini di luar dinkes, bagaimana bergandengan tangan terkait dengan susu itu.

2. Tulus Widodo, Paguyuban Alumni Jurusan Pemerintahan: Memang sejak 22 tahun 2009, pengganti 25 tahun 1974, disini UU tentang otonomi daerah mohion diganti denagn UU pemerintahan daerah. Yang saya tanyakan ke bapak bupati,Pertama saya apresiasi atas kegiatan yang terlaksana, hanya saja kok semua itu belum diwujudkan dengan sebuah perda. Mungkin dengan ini, kaerena sudah diberikan kesempatan berinovasi mungkin bisa dituangkan menjadi perda. Kepada dinas kesehatan klaten, kami mohon informasi sehauh mana pelaksaanan di lapangan tentang ibu-ibu menyusui ada peningkatan berapa persen sejak berlakuknya perda?

3. Zumrotin, Yayasan Kesehatan Perempuan Jakarta: Setau saya UU terbaru nomor 9 tahun 2009 ada pasal ASI, PP-nya tidak berhasil karena tarik menarik dengan perusahaan susu. Apalagi kalau kita lihat, kita ga ada perusahaan susu. Perusahaan susu di Indonesia tidak ada yang dimiliki Indonesia. Sari husada tidak Seminar Inovasi | 45

dijual. Apakah di kantor kabupaten di sediakan ruang ibu menyusui ?

Jawaban/Tanggapan

1. Drs. H. Amin Said Husni, Bupati Bondowoso: Betul memang kampanye ini terkait di layanan di puskesmas, di Bondowoso hampir semua layanan sudah connected dan 24 hours services. Kami juga kampanye kespro ini ke layanan kesehatan di puskesmas. Beberapa hal terkait itu juga sebagai input kami. Saya sependapat kampanye kespro tidak bisa dilayani oleh satu sektor. Di praktiknya kami melibatkan banyak pihak, termasuk layanan kemenag, camat, kadres dan sebagainya, walau belum terkordinasi secara penuh. Tokoh masyarakat kami ajak pula, termasuk pejabat. Walau belum secara sistemik terbangun. Ini masukan baik buat kedepan. Kami ada rencana kedepan tentu harus ada regulasi, perbup atau perda. Bahwa misalnya penikahan calon atau wali harus menunjukan ijazah, apakah SMP, pastinya bukan SD. Ada Kyai yang progresif yang menyatakan harus s1. Ga bisa progresif kalo di bondowoso, nanti malah tidak bisa menikah. Kami temukan di lapangan, pada awalnya banyak materi bagi masyarakat madura itu tabu, pada praktiknya itu jadi menarik dan mendidik, termasuk gambar 46 | Seminar Inovasi

alat reproduksi pria dan wanita. Untuk kesadaran administrasi termasuk kampanye yang kami lakukan. Terbukti pernikahan siri di bondowoso masih tinggi, tahun kedepan akan menganggarkan nikah isbat. Yaitu memformalkan pernikahan yang siri agar status anak itu legal. Program ini baru jalan setahun. Mulai 2013 layanan kesehatan di puskesmas akan diberikan cuma-cuma.

2. Dr. Ronny Roekmito, Kepala Dinas Kesehatan Klaten: Memang kontrol masyarakat belum terorganisir dengan baik. Ini input bagi kami untuk jadikan hotline service. Kami juga ditantang UNICEF untuk memberikan dan menaikkan angka jangkauan ASI eksklusif, nanti mereka yang backup. Kami juga tantang UNICEF, berikan kami dana dan jangan atur kami dengan kegiatan. Untuk dalang, 2009 kami berikan 1 juta rupiah untuk sewa alat wayang. Ini dampaknya bagus sekali. Betul proses konseling itu sudah melalui alur puskesmas, jadi kalau ada ibu hamil dan dia memeriksakan di unit kaya, untuk selanjutnya dia masuk ke ruang konseling laktasi, dan akan diberikan konseling oleh laktasi. Disana tidak ada meja, karena tidak ada jarak antara konselor dengan ckient. Kami berikan sofa, kulkas, TV dan DVD yang akan memaparkan tentang perjalanan IMB. Kalau mereka tahu tidak ada yang tidak tertarik untuk Seminar Inovasi | 47

mengikuti. Dulu IMB yang diputar dari Swis, sekarang dari desa Pandes, Klaten. Kami di backup oleh UNICEF dan pertama kali diputar di Instana negara. IMD: menyusui bukan menyusu, yang aktif itu ibunya bukan anaknya. Kontrakprestasi kepada konselor apa ? Kami belum pernah berikan dalam bentuk apapun. Tahun 2006 kami mulai dari 2007 ada 27 bidan dari jogja dan klaten untuk berangkat ke Thailand. Saya tidak mencegah tapi saya mengingatkan Kalau pergi ke Thailand dengan mengorbankan hak bayi, pada akhirnya mereka membatalkan untuk pergi ke Thailand. Mereka tanyakan kalau kontrak kami dihentikan, kami akan kehilangan rejeki. Saya bilang di dunia ini ada 4 hal yang jadi hak preogratif Tuhan: lahir, mati, jodoh dan rejeki. Jikalau anda putus dengan susu formula rejeki akan datang sendiri. Terbukti sekarang angka persalinan menjadi naik. Promosi susu formula di klaten silakan, karena perda kami tidak mengkonfrontasi dengan susu formula, karena kami hanya mendorong ibu menyusui. Memang ada posyandu yang bentukan susu formula, kami hanya menawarkan kamu ikut saya atau mereka. Ada pressure kepada mereka. Kalau ikut mereka ijin bisa cabut. Pressure ini untuk menyelamatkan anak bangsa untuk mendapatkan asi ekslusif. Harus ada hal tegas yang dilakukan. Untuk ibu Zumrotin, PP 33 tahun 2012 sudah di tetapkan dengan berdarah48 | Seminar Inovasi

darah. Kita tahu persis PP ini munculnya tarik ulur selama 5 tahun. begitu ada draf PP itu hilang, sudah berkali-kali. Saya pernah protes ke kemenkes tahun 2010, kami diperintah untuk meningkatkan angka asi ekslusif, sementara hari kesehatan nasiopnal direktur panitia utamanya direktur susu formula, jadi tahun 2011 tidak ada panitia dari susu formula. Yang sudah berkunjung ke klaten 63 kab dan kota, kami menantang, bahwa itu mudah: jangan ada sponsorship dari susu formula, dan papan nama tidak ada yang disponsori susu formula. Pabrik susu juga prihatin. Di skandinavia semua tutup. 2013 akan pindah ke tangerang dan Bekasi. Di klaten di kantor pemerintah semua ada ruang laktasi. Kami sekarang sedang merambah ke perusahaan. Di rokok sampurna, kami sudah bentuk konselor disana dan kami sudah buat kelas menyusui. 2013 kami akan garap 40 perusahaan denagn pekerja wanita 2-3ribu di klaten.

Kesimpulan Amalinda Savirani, M.A: Ada beberapa catatan: ada modal bahwa mereka berhadapan dengan produsen susu. Kedua, Inovasi bersifat lintas sektoral. Yang ketiga: leadership. Sulit untuk dibayangkan leadership yang lemah berhadapan dengan masalh dan bisa mengembangkan proses inovasi di Seminar Inovasi | 49

daerah. Keempat: kreatifitas. Klaten bisa kasih insentif ke dalang. Di bondowoso ada kepekaan terhadap kondisi sosial budaya di lokal.


Diskusi Panel 3 Good Practice di Bidang Pengembangan Iklim Ekonomi Moderator : Bayu Dardias Dosen Fisipol UGM

Terkait perizinan iklim ekonomi. setiap pemimpin daerah yang sukses selalu mempercepat dan mengubah izin perizinan investasi di dalam pengembangan usaha. Kita akan melihat good practice dari Kabupaten Kubu Raya dan Simeulue, dimana dua-duanya adalah daerah pemekaran dari otonomi daerah

Pembicara 1 Materi: BPMPT Kubu Raya

Muda Mahendrawan, SH Bupati Kubu Raya Juli 2007 Kabupaten Kubu Raya sudah lepas dari Kabupaten Pontianak, penduduk dengan 550.000 jiwa, salah satu yang terbesar di Kalimantan barat. Bahwa persepsi dan Seminar Inovasi | 51

cara pandang terhadap otonomi daerah ini adalah peluang menjadikan pelayanan publik adalah panglima, daerah merupakan panglima bagi perbaikan pelayanan publik memberi peluang dengan melakukan percepatan.

Inovasi itu harus dimulai dari kepekaan dan tanggung jawab yang besar. Kabupaten memiliki penduduknya sangat besar, oleh karena itu road map nya harus mengarah pada MDGs, hal-hal terkait ekonomi masyarakat birokrasi memegang peranan besar dalam mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan investor. Oleh karena itu, kita mulai juga kita melihat pelayanan satu pintu adalah peluang, tantanngannya adalah pelimpahan kewenangan dan menyatukan visi mengenai PTSP dan BPMP. Awalnya banyak yang tidak rela dan tidak ikhlas, banyak yang merasa perannya diambil. Desain SOP pelayanan terpadu dan sistem pengaduan dan informasi dari masyarakat. Melalui ini memunculkan banyak wirausaha dengan percepatan perizinan dan ringannya biaya apalagi kalau sampai menolkan biaya bagi usaha mikro.

Hal ini meningkatkan kinerja masyarakat dan berimbas pada meningkatnya pendapatan daerah. Perizinan terus meningkat. SDM juga harus diperkuat itu kuncinya dan perbaikan pola pikir birokrasi. Upaya-upaya penguatan juga harus dilakukan PTSP memberikan multiplier effect yang diharapkan seperti lapangan pekerjaan meningkat, 52 | Seminar Inovasi

perputaran uang juga cepat, dan membuat kepercayaan publik meningkat mengenai investasi.

Kabupaten ini menjadi salah satu terbaik dalam menciptakan PTSP konsistensi terhadap pelayanan publik. Ini symbol atau karakter dari pelayan publik. Akibatnya, inovasi lahir juga pada aspek-aspek baru. Anggaran juga harus dialokasikan dengan baik karena banyak juga anggaran mubazir dalam birokrasi. Anggaran ini harus diarahkan kepada arah yang baik seperti pengalihan anggaran dari honor kepada hal-hal yang lain.

Anggaran belanja pegawai digeser ke arah anggaran belanja publik sampai 51% Pemberdayaan beras lokal harus dicintai dulu oleh masyarakat. PNS Kubu Raya wajib beli beras lokal akibatnya, Kubu Raya menjadi sasaran pembangunan pangan di Kalbar dalam MP3EI. Yang dipikirkan bagaimana orang tidak nganggur dan pangan membuat orang supaya tidak nganggur, menahan laju urbanisasi. Birokrasi itu bisa lahir tentu yang dibutuhkan adalah kepekaan, birokrasi yang peka memahami kebutuhan masyarakat dan bisa berlaku dengan adil dan tidak boleh ada urusan politik di dalamnya.


Pembicara 2 Materi: Inovasi Perizinan (KP2T) di Kab. Simeulue

Drs. H. Riswan N.S. Bupati Simeulue Kabupaten Simeulue baru berusia 13 tahun dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Kongres 1957 merupakan kewedanaan. Melalui PP.No 53 menjadi Kabupaten Administratif UU.48 1999 menjadi Kabupaten Otonom. Penduduk 86.655 Jiwa. Mempunyai moto, “Bako Akhala” Berbuat yang terbaik sekecil apapun, melani sepenuh hati. Pertama mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang. “Cepat dan bagus” Latar belakang KP2T pertumbuhan ekonomi masih rumah tangga dan swasta terbatas. Penyederhanaan birokrasi. Kinerja USAID ikut menunjang pelaksanaan KP2T. UU. No 11 2006. Sebelum 3 Oktober 2011 perizinan masih dilakukan oleh SKPK. Hasil yang diharapkan adalah pelayanan PTSP tertata secara lebih baik. Penggagas dan pendukung, pendampingan untuk kabupaten. Regulasi daerah Inovasi tentang pergub, Ruang lingkup SOP KP2T. Promosi KP2T dilakukan melalui Becak mesin. Pada posisi tahun 2011 hanya 508 perijinan melalui pendampingan USAID meningkat menjadi 1005. Action Plan KP2T bisa launching. Menutup dengan kata mutiara “Banyak saat-saat di kehidupan 54 | Seminar Inovasi

kita, kita jatuh, kita mengambil keputusan yang salah. Namun anda tidak akan pernah kehilangan nilai anda sendiri, anda tetap akan mempunyai value”. Yang kita biasa lakukan belum tentu baik tapi yang baik harus tentu kita biasakan.

Catatan Diskusi

Panelis 1 Prof. Dr. Indra Bastian MBA Kalau dilihat sejarah pelayanan satu pintu dimulai 10 tahun yang lalu dimulai dengan PTSA tetapi setelah 2005 dirubah menjadi PTSP dan pemerintah daerah mempunyai punya cara belajar sendiri dan ini bisa dipandu pemerintah pusat melalui modeling sehingga memerlukan role model yang perlu dicontoh melalui model di lapangan. Apa betul modelnya jalan sehingga membuat model ini menjadi penting. Membuat peraturan PTSP harus membasiskan model di satu tempat kalo dulu PTSA tidak melihat pada modeling. Satu teknik yang sukses dikembangkan yang focusing, mulailah dari pelayanan satu pintu. Buat ad Hoc khusus buat satu bidang. Untuk melihat / supervise warga dengan jelas. Untuk trace-nya melihat melalui perijinan. Focus ke perijinan yang menjadi masalah. Fokus itu menjadi penting melihat kemajuan yang ada, kalau tersebar kita gak bisa melakukan Seminar Inovasi | 55

kegiatan. Mari melakukan inovasi. Masyarakat dibranding yang penting adalah lakukanlah dengan fokus kita bisa mendeteksi masalah dan itu bisa dilakukan.

Panelis 2 Drs. Endi Fathoni Kemenpan awalnya mencoba untuk menganalisis dan semua keberhasilan ternyata dimulai dari sebuah pertandingan. Mau kemana arahnya dibawa pelayanan terpadu ini. Selama ini prosesnya belum cepat, masih banyak pungli. Melihat kondisi awal di daerah masing-masing seperti apa. Yang perlu dilakukan adalah reformasi birokrasi. Jadi dua kabupaten ini telah melakukan BR dalam delapan area prubahan mulai manajemen SDA dalam penataan satu pintu. Kelembagaannya berubah, ada pelimpahan kewenangan, ada beberapa didasari oleh suatu inovasi. Tata laksana berupaya untuk menyusun SOP, tidak ada yang indeks kepuasan manusia yang menurun. Akuntabilitas, pengawasan dimana setiap proses itu ada kartu kendali. Ada yang bertanggung jawab kalo sudah delapan area sudah dilakukan dalam menciptakan pelayanan publik yang prima. Investasi meningkat, lapangan kerja meningkat. Walaupun mindset berubah untuk maju tetapi kalau delapan 56 | Seminar Inovasi

aspek itu tidak dilakukan, non-sense bisa dilakukan reformasi birokrasi. Dalam SKPD Teknis ini masih ada preman dan ini merupakan aspek paling sulit dalam memindahkan SKPD ke PTSP. Reformasi birokrasi merupakan hal yang intergral

Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan 1. Iqbal Diansyah: Menurut Pemda saat ini melakukan menajemen ala swasta, khususnya manajemen SDM. Apakah hulu sampai hilir memilih orang yang tepat, bagaimana melakukan manajemen SDM ? apakah siding merupakan langkah yang tepat? 2. Samsul Qomar: Bagaimana bapak bisa menarik dana untuk honor berarti ada income yang hilang, bagaimana bapak menyikapi hal ini? Terkait pemenuhan kebutuhan mereka. 3. Ibnu: Apakah nanti ada kecenderungan ini akan menurunkan tingkat pelayanan apakah di Kabupaten, aspek saja apa ingin diturunkan ke level kecamatan?

4. Nasrul: Salah satu persoalan terbesar adalah birokrasi dimana saya sedikit pesimis terkadang itu hanya sekedar teks yang tidak di kontekstualisasikan dan ketegasan dari Kemenpan untuk dalam menindak pemerintah daerah yang tidak sanggup melakukan hal ini? Seminar Inovasi | 57

Jawab/Tanggapan 1. Jawab: Mau tidak mau, tega tidak tega harus cepat dilakukan. Apakah sudah ada organisasi di tahun 2011. Penerimaan di tahun 2011 dilakukan oleh tim independen 1000 menjadi 500 dilakukan. Surat sakti sudah tidak berlaku. Tidak mudah menghadapi tantangan itu. Mensiasati ini menjadi organisasi yang tepat ukuran. Fungsi tugasnya harus disaring. Sekarang namanya reformasi birokrasi sekarang harus dimulai. CPNS yang kemarin hasil akhir diambil oleh Kemenpan. Selama ini belum ada sangsi untuk daerah yang belum melakukan kemudahan perizinan ini tapi sudah ada pemeringkatan. Insya Allah dalam ranking ini akan ada sangsi positif.

2. Muda Mahendrawan: Yang perlu ditanggapi adalah bahwa memang sering dikatakan di internal bahwa pemerintah jangan kerja buat birokrasi. Birokrasi ini tujuannya kan berusaha melayani publik, kalo masi ada honor lagi ini kan pemborosan. Enam bulan pertama ada resistensi namun setelah itu tidak ada apa-apa. Bangun kesadaran kolektif agar punya visi dan upaya pemangkasan harus bisa dilakukan. Belanja pegawai di daerah otonom itu hanya mengutamakan elit itu karena adanya stigma. Infrastruktur lainnya harus diarahkan pada anggaran yang berdampak pada masyarakat. Hubungan dengan DPRD, tentu 58 | Seminar Inovasi

diupayakan kita supaya ada pemahaman yang sama supaya pemahaman-pemahaman kita sama. Kita berada dalam posisi yang netral, justru ini membuat saya lebih fleksibel. Mengenai PAD itu catatan yang satu badan, makanya catatan yang berbeda. Antara satu sumber dan sumber yang lain. Ada variabel yang dimasukan atau tidak antara satu bidang dan lainnya. Kinerjanya juga harus saling memperkuat, sekali lagi inovasi-inovasi diperlukan.

Kesimpulan Inovasi dalam bidang perijinan butuh kepemimpinan yang kuat, kemauan yang kuat, dan kemudian mampu menjadi role model bagi daerah lain.


Diskusi Panel 4 Good Practice di Bidang Governance Moderator : Nanang Indra Kurniawan, MPA Dosen Fisipol UGM

Sesi kali ini akan membahas inovasi pelayanan publik tentang tata kelola pemerintahan. Narasumber adalah perempuan yang telah mampu menggerakkan berbagai hal dalam pelayanan publik. Inovasi tidak hanya dari sisi substansi, tapi penggeraknya juga perempuan.

Pembicara 1 Materi: MUSRENA—Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE Wawali Banda Aceh Latar belakang adanya musrena (musyawarah rencana aksi perempuan) disebabkan oleh proses perencanaan di Indonesia yang dikenal sebagai musrembang. Berdasarkan 60 | Seminar Inovasi

kajian tahun 2007, keterlibatan perempuan dalam musrembang kurang dari 20%. Perempuan yang hadirpun tidak mampu menyuarakan aspirasinya, unsur perempuan bersifat pasif karena yang hadir hanya unsur PKK. Anggota legislatif juga kurang dari 10% dan posisi pengambil kebijakan masih sangat kurang.

Musrena merupakan wadah untuk perempuan agar bisa berkomunikasi, mendorong pengaruh persamaan gender, ajang pembelajaran, peningkatan kapasitas perempuan, dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Musrena juga payung bagi perempuan paska konflik untuk duduk bersama, mengkaji dan membahas banyak perempuan Aceh yang didiskriminasi. Paska tsunami juga masih seperti itu, suara perempuan tidak begitu didengar dalam proses perencanaan. Hasil kajian yang didiskusikan, perempuan merasa nyaman bila berada di lingkungan mereka sendiri. Karena keterlibatan mereka di ruang publik sangat minim, mereka lebih nyaman berada di lingkungan mereka sendiri. maka pemerintah Banda Aceh menggagas peluang bagi perempuan untuk dilibatkan dalam proses perencanaan. Ketika musrena dilaksanakan di Banda Aceh, respon perempuan sangat positif. Landasan yang digunakan Perundang-undangan, Peraturan Wali Kota tahun 2009. Kami melahirkan rancangan perda yang ramah gender, Banda Aceh yang ramah gender, untuk


memastikan pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang adil. Dalam musyawarah juga melibatkan anak dan difabel. Dari alur perencaan dan anggaran yang ada, disitu letak inovasinya. Di tingkat desa, kecamatan, kota disinergiskan, merupakan afirmatif action. Artinya, melibatkan perempuan secara spesifik, sampai dengan perempuan bisa berperan aktif, menyampaikan aspirasi dengan baik, dan musrena sifatnya tidak terus menerus, sampai batas perempuan mampu mengejar ketertinggalannya. Jadi sebelum musrembang di tingkat desa, perempuan duduk merembuk. Di tingkat kecamatan, ada sembilan kecamatan, dalam satu kecamatan ada tiga. Apa yang telah dihasilkan dari kegiatan musrena? Bahwa kemajuan partisipasi perempuan sangat baik di Banda Aceh. Begitu juga terhadap tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan tingkat kemiskinan yang berangsur-angsur menurun. Dulu, program tidak menyentuh kebutuhan perempuan secara langsung, usul-usul yang dimunculkan hilang di perjalanan. Ketika perempuan terlibat, bisa mengawal, ini menjadi komitmen politik. Kegiatan musrena ini selain menghadirkan dari dinas, juga disediakan fasilitator. Untuk apa? Tidak hanya untuk menyampaikan aspirasi, tapi agar perempuan bisa mengejar ketertinggalannya bagaimana agar perempuan dapat berkomunikasi, menyampaikan aspirasi, menentukan skala prioritas, dsb. Sekaligus memberikan pembelajaran bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas. 62 | Seminar Inovasi

Apa yang kami laksanakan ternyata diidam-idamkan di perempuan Banda Aceh. Untuk saat ini saya satu-satunya perempuan yang duduk di lembaga eksekutif Banda Aceh. Musrena sudah diadopsi di beberapa daerah, Papua, Bulungan Kaltim. Inovasi ini sudah diseminasikan melalui cetak buku, forum komunikasi kabupaten kota dimana sangat spesifik karena pengurusnya adalah bupati, wakil dan legislative untuk membangun harmonisasi. Dari yang dilaksanakan, dapat disampaikan bahwa perempuan lebih setia dalam hal mengikuti proses perencanaan, karena bisa bertahan lebih lama. Tidak seperti laki-laki yang membutuhkan banyak jeda misal untuk rokok dsb. Perempuan lebih teliti, telaten, komprehensif. Banyak hasil survey yang dilakukan bahwa melibatkan perempuan adalah sesuatu yang sangat penting. Pemerintah yang tidak melibatkan perempuan sama dengan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Jadi harus hati-hati karena banyak daerah di Indonesia yang masih memarginalisasi perempuan. Ada berbagai prestasi yang diperoleh Banda Aceh. Ini yang kita hasilkan ketika ingin meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Ketika tidak memperhatikan perempuan, maka akan sulit sekali untuk ditingkatkan.


Moderator: Satu hal yang luar biasa dalam kasus Banda Aceh, perempuan mendapat peran yang luar biasa besar, perempuan bisa melakukan proses pembelajaran, mempengaruhi dan mendapatkan peluang politik lebih besar.

Pembicara 2 Materi: Forum Multi Stakeholders di Kab. Sambas, Tata Kelola Pelayanan KIA (Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI ekslusif) yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel

dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.Ph. Bupati Kab. Sambas Salah satu visi Kabupaten Sambas adalah kesehatan masyarakat. Karena indikator keberhasilan pemerintah adalah IPM, maka visi kami menyangkut pendidikan, ekonomi, dan kesehatan menjadi prioritas. Kaitan dengan tata kelola pelayanan KIA bernuansa good governance, mak alur pikir yang kami buat adalah siapapun pemerintah yang berada di kesehatan, menginginkan derajat kesehatan masyarakat meningkat. Tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri, apalagi good governance. Intinya bagaimana masyarakat tahu, mau dan mampu. Ibu selamat, anak sehat, bapak kuat. Sebenarnya diawal hanya ibu dan anak, tetapi bapak64 | Seminar Inovasi

bapaknya protes, akhirnya ditambah bapak kuat. Tidak hanya perempuan saja tetapi bapak juga harus dilibatkan, peran bapak-bapak sangat dominan untuk mensukseskan derajat kesehatan masyarakat. KINERJA melirik Kabupaten Sambas, ikut memfasilitasi upaya pemerintah dan masyarakat sehingga yang kita inginkan tercapai, membuat masyarakat tahu, mau dan mampu. Beberapa kerjasama sudah kita lakukan. Dari awal bekerja sampai jadi kepala dinas, saya melintang di kesehatan ibu dan anak. Dari dulu hingga sekarang permasalahannya tidak pernah berubah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana upaya kita agar ibu selamat anak sehat. Apakah program yang dilakukan pemerintah selama ini gagal? Ternyata tidak. Yang perlu diperhatikan adalah sampainya program tersebut ke masyarakat, bagaimana membuat masyarakat tahu, setelah tahu insya Allah mau, dan mampu, berhasil. Inilah jalan pemikiran yang kami bahas di Kab. Sambas. Bersama dengan KINERJA, ini kami wujudkan dengan beberapa program yang dapat dilihat saat ini.

Dari segi pemerintah, kami membuat Peraturan Bupati, dan kesepakatan politis dengan DPRD dan masyarakat. Masyarakat kita sebut multi stakeholder forum. Dukungan politis antara Pemda, DPRD dan MSF untuk memperkuat program. Untuk membuat masyarakat tahu dan mau, harus Seminar Inovasi | 65

ada sosialisasi yang kita sebut dengan promosi, terkait dengan dana, metode, pendekatan, dan keberlanjutan. Ini sudah mulai dikemas, metode sama, tapi mungkin pendekatan kurang dirasa optimal. Kedepan kami akan melakukan MoU dengan tokoh masyarakat, agama, dan perguruan tinggi yang akan menyampaikan promosi melalui pendekatan budaya, agama, kearifan lokal. Contoh yang kami lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan agama. Masyarakat rela menyerahkan tanah dalam rangka pembangunan jalan, tanpa demo, tanpa meminta ganti, melalui pendekatan agama dan manfaat yang bisa didapat. Pendekatan BLT, banyak masyarakat mengaku tidak mampu padahal mampu. Dengan pendekatan agama, orang-orang yang mengaku tidak mampu, dengan sukarela menyerahkan sendiri BLT yang mereka terima. Dan berbagai kearifan lokal yang lain. Berkaitan dengan mampu, ada tiga yang menjadi permasalahan masyarakat. Pertama dana, akses, dan pelayanan kesehatan itu sendiri. Kabupaten Sambas terkait dana, disamping jamkesmas, mempunyai pengobatan gratis untuk seluruh masyarakat Sambas yang rawat inap di kelas tiga. Akses, berkaitan dengan infrastruktur jalan. Sekarang bila kepala PU dan Binamarga ingin membuat perencaan jalan, harus menghubungi petugas kesehatan dan pendidikan dahulu. Pembangunan diprioritaskan untuk membangun jalan ke kesehatan dan pendidikan. Transparansi informasi, 66 | Seminar Inovasi

memasang baliho di setiap puskemas tentang tarif pelayanan pengobatan.

Pendekatan pelayanan kesehtan masyarakat hanya tinggal 10 desa yang belum punya polindes dan tenaga kesehatan. Janji puskesmas untuk melakukan perbaikan pelayanan, melakukan mitra dengan bidan, menyekolahkan bidanbidan dari desa setempat untuk dikembalikan ke desa yang bersangkutan, untuk membuat bidan-bidan tersebut menetap di daerah asalnya. Manajemen puskesmas yang diupayakan salah satunya dengan membuat puskesmas ramah ibu anak agar masyarakat suka datang ke puskesmas. Pemeliharaan seluruh ambulan yang ada di puskesmas dan melanjutkan replikasi enam puskesmas lainnya. Masih ada yang ingin dilakukan bekerja sama dengan masyarakat. Ke depan akan dilakukan MoU dengan lembaga keagamaan, BKMT, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat, lembaga propinsi lainnya. Menggunakan bahasa daerah sebagai logo: Simberapian. Ada satu logo yang selalu dipakai, agar pandai merasa bukan merasa paling pandai.


Catatan Diskusi

Panelis 1 Dr. Ervan Arumansyah Kasubdit Otonomi Daerah, Bappenas Sebelumnya telah diuraikan tentang good practices di bidang governance. Bila diuraikan, maka perbedaan antara governance dan government adalah: 1. Government adalah pemerintah, lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat.

2. Governance adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dimana hubungan ketiga aktor harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol.

Prinsip-prinsip tata pemerintahan antara lain visioner, transparan, partisipasi, akuntabilitas, dan sebagainya. Melihat dari kedua paparan tadi, kita akan melihat apa yang menjadi inovasi di daerah mereka mencakup 10 prinsip good governance, misal mengajak kaum perempuan untuk berpartisipasi, transparansi, dsb. Merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik, apa yang menjadi inovasi di Sambas maupun Banda Aceh sudah mencakup prinsip good governance. Ketika berbicara pembangunan, sentralnya 68 | Seminar Inovasi

bukan hanya pemerintah. Berdasarkan penelitian bappenas, sebagian besar pembangunan berjalan dari tingkat masyarakat dan dunia usaha, ini yang perlu dibedakan saat membicarakan governance. Oleh karena itu, Presiden membuat 11 prioritas nasional yang kemudian dibagi menjadi empat pendekatan. Kalau kita melihat prioritas ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energy serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, kita mengklasifikasikan hal tersebut sebagai pro-growth dan pro-job. Selain itu, kita juga mempunyai tiga prioritas lain terkait pelayanan publik. Pertama, reformasi birokrasi dan tata pengelolaan pemerintah. Ini menjadi kaitan kepada tiga pengelompokkan prioritas nasional yang kita buat. Pengarusutamaan yang kita ambil salah satunya gender. Wujudnya apa? Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut saya, apa yang dipaparkan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Kalau berbicara tentang amanat RPJP-M, tiga prioritas tersebut menjadi satu kesatuan yang harus kita laksanakan.


Panelis 2 Dr. Halilul Khairi PUM Kemdagri RI Tema governance dan pelayanan publik, melihat dari nasional policy, banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh pemda. Pelayanan publik sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan daya saing global Indonesia. Indonesia berada di urutan 129 dari 189. Bersaing di Asia Tenggara, kalah, bahkan lebih rendah dari Ethiopia. Indonesia membutuhkan banyhak kepala daerah yang inovatif karena IPM dibangun di daerah, bukan di pusat. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, service delivery dan kedua pada substansi. Ini kita kaji secara mendalam. Pada aspek pemberian layanan, banyak masalah, diskriminasi, KKN, banyak sekali masalah. Saya sering mendapat pelayanan yang demikian. Ini menunjukkan dari sisi prosedur, waktu tidak jelas. Kita punya biaya terbesar, waktu terlama. Indikator kita masih jelek, prosedur, biaya, waktu masih kalah. Ini memprihatinkan. Dalam daya saing pun kita harus hati-hati. Oleh sebab itu, dalam RUU Pemda, memasukkan dua hal, bab baru pelayanan publik. Pelayanan merupakan kewajiban pemerintah. Dari sisi prosedur kita sudah mewajibkan semua kepala daerah untuk membuat ukuran pelayanan daerah. Bila tidak 70 | Seminar Inovasi

dilakukan, bisa sampai pada sanksi pengambilalihan. Sanksi dijatuhkan, ijinnya diambil alih, bisa sampai pemberhentian sementara. Karena kalau mengharapkan inovasi di daerah, sifatnya sangat personal, tidak membangun sistem. Dari sisi substansi, apa yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya, apa yang jadi hak rakyat? Misal: kesehatan angka harapan hidup 60 tahun. Bisa saja angka harapan hidup naik tapi sebenarnya pemeritah tidak berbuat apa-apa karena masyarakat mengupayakan sendiri. Yang kita inginkan misalnya, setiap orang miskin berhak dapat pelayanan kesehatan dasar. Dimanapun orangnya sekolah baik negeri maupun swasta, pemerintah tetap bertanggung jawab atas pelayanan kebutuhan dasar.

Kedua, inovasi perlu kita masukkan. Mengikuti prosedur, akan sangat lama. Tiap daerah boleh melakukan inovasi tersendiri, boleh dan dilindungi. Inovasi yang gagal tidak bisa dipidana, untuk melindungi agar daerah tidak takut melakukan inovasi. Untuk membedakan dengan korupsi, kita buat indikator. Ada beberapa kriteria prosedur. Dievaluasi apakah ini inovasi atau bukan. Praktek bagus dibawa ke daerah lain, bisa jadi nasional policy sehingga menyebar ke seluruh daerah. Moderator: Catatan diawal dan akhir menegaskan bahwa inovasi itu penting. Ada banyak inovasi di daerah yang sifatnya personal. Tantangan penting, bagaimana inovasi Seminar Inovasi | 71

ini bisa direplikasikan ke daerah lain dan tidak menjadi penyimpangan.

Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan 1. Edi Supardi, MAP UGM: Dua pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada dua pengertian tentang best practices dalam pelayanan publik dan good practices apakah ada perbedaan antara keduanya misal pada tataran inovasi atau bagaimana? Kedua, ingin menyampaikan saran pada Staf Ahli Ketua Bappenas. Materi yang sekarang ini adalah pengarusutamaan gender. Kita lebih ingin meningkatkan peran wanita dalam pembangunan. Alangkah baiknya Bappenas membuat mapping artinya setiap daerah punya nilai kearifan lokal sendiri dan mencerminkan kemampuan perempuan. Formulasinya mungkin dapat direplikasikan pada daerah-daerah yang mewakili kemampuan suatu daerah tersebut, diwakili oleh wanita atau ibu-ibu khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. 2. Drs. H. Riswan N. S., Bupati Simeulue: Ada kalimat yang menganggu, membelenggu. Inovasi adalah penemuan baru dan menjadi otoritas kabupaten kota. 72 | Seminar Inovasi

Kenapa kabupaten kota, karena yang mempunyai wilayah adalah kabupaten. Mengapa inovasi harus dilaporkan kemendagri? Ini aneh.

3. Zahrul, FIB UGM. Pada Ibu Illiza, tentang konsep bahwa Banda Aceh akan dijadikan kota sebagai ramah dengan gender. Ketika Aceh diberlakukan syariat islam, banyak kalangan bahkan masyarakat Aceh sendiri memandang konsep gender aceh itu sangat jauh berbeda dengan orang barat. Ketika di Aceh akan dilaksanakan sebagai kota yang ramah gender, nantinya ketika ada orang-orang yang sinis dengan gender, bagaimana wali kota menanggapinya? 4. Mularto, FEB pasca sarjana. Untuk Wakil Bupati Aceh, bayangan kita kalau syariat islam itu kan mengerikan. Artinya, disana wanita harus di sektor privat. Ini sebaliknya, wanita mau didorong ke sektor publik. Apa tidak ada pertentangn disana?

Jawaban/Tanggapan

1. Moderator: Menanggapi pertanyaan Pak Edi, dari panitia, topik di awal memang dibagi sektoral. Sesi terakhir berbicara tentang framing besar. Satu substansi sektoral, kedua bagaimana substansi ini dikelola. Ini yang bisa digambarkan. 2. Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE, Wawali Banda Aceh: Pertanyaan yang sering muncul, syariat seakan-


akan diskriminatif. Ketika bicara syariat seolah perempuan tidak bisa berbuat apa-apa. Aceh daerah yang melakukan syariat Islam. Kalau syariat Islam membatasi, saya tidak akan terpilih sebagai wakil. Kalau ditanya konsep gender kenapa Banda Aceh berani, karena itu amanah Allah, sebagai pemimpin harus berlaku adil pada masyarakat. Dalam Islam tidak dibatasi kiprah perempuan dalam masyarakat. Kalau ada yang memahami dalam konsep seakan-akan ketika melaksanakan syariat itu mengedepankan konsep lebih laki-laki. Kalau di rumah laki-laki memang pemimpin dari perempuan, tapi kalau perempuan tidak mau, di rumah juga tidak bisa jalan. Artinya, tidak ada keraguan bahwa syariat itu tidak akan membatasi, hampir seluruh ulama mendukung keberadaan saya di Banda Aceh. Kalau kota ramah gender terwujud, madani terlaksana, ini amanah Allah yang dicontohkan Rasul. Jadi tidak perlu diragukan. Gender feminis tidak cocok dilaksanakan di Banda aceh. Katakanlah disetujui homoseksual, kalo di syariat ya tidak boleh. Jelas, yang boleh ya boleh, yang tidak boleh ya tidak boleh. Dalam sosial, kedudukan perempuan itu sama. Tantangan tetap ada, ketika kita bicara bagaimana perempuan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat secara terbuka. Mereka mengatakan bagaimana bisa menghadirkan perempuan di rapat kampung kalo rapat malammalam? Kalau perempuan tidak bisa dilibatkan, maka 74 | Seminar Inovasi

saya katakan kalau ada kenduri di sana, yang masak perempuan, itu perempuan masak dari pagi sampai pagi lagi. Jadi kalau mau melibatkan perempuan, cari waktu rapat yang bisa diikuti oleh perempuan. Ketika tsunami, perempuan tidak dilibatkan. Membangun rumah tapi dapurnya sangat kecil, kamar mandi menghadap ke ruang tamu. Hal ini karena perempuan tidak dilibatkan. Harus ada keterpaduan saling isi mengisi kebutuhan ini. Kami yakin dan percaya pendapat yang menganggap syariat Islam membatasi perempuan ini pendapat yang salah. Pelajari AlQuran dengan baik dan benar. Memang kasihan bila perempuan-perempuan itu tidak dilibatkan. Kota tidak akan indah bila tidak ada sentuhan perempuan. Ketika perempuan memimpin juga tidak ada diskriminasi, karena dia seorang ibu. Kami berani mengatakan itu karena kami punya modal. Perempuan Aceh itu luar biasa. Saat perempuan dipercaya, kami berikan yang terbaik. Ketika laki-laki dipercaya, berikan keadilan untuk perempuan. Untuk Bappenas, yang kami lakukan ini bisa dilakukan pengkajian mungkin bisa diadopsi oleh daerah lain. Perencanaan yang baik akan menghasilkan yang baik juga.

3. Dr. Hailul Khairi (PUM Kemdagri RI): Masalah harus melaporkan ke Kemendagri, itu bukan untuk membatasi tapi untuk mengetahui bahwa ternyata


sudah ada inovasi di daerah lain. Tidak ada kata membatalkan, justru untuk memberikan jaminan.

Kesimpulan Nanang Indra Kurniawan (Dosen Fisipol UGM): Kesimpulan sesi ini, sehari ini kita telah melihat wajah otonomi daerah di Indonesia yang dicitrakan buruk juga menghadirkan wajahwajah yang optimis. Keyword: proses inovasi muncul kalau ada tata kelola baik yang transparan, ada rambu-rambu soal inovasi sehingga diharapkan tidak hanya bersifat personal, menjadikan inovasi ini direplikasi di daerah-daerah yang lain.


Workshop Inovasi

30 November 2012

Workshop Inovasi | 77

Inovasi Bidang Pendidikan Moderator : Lutfi Atmansyah, M.A.

Kita punya 1,5 jam untuk tiga good practices sebelum istirahat. Ada 135 menit untuk tiga good practices, setiap presenter nanti akan memperoleh waktu 45 menit masing – masing topik dan untuk presentasi nanti maksimal 15 menit, selebihnya 30 menit akan diskusi tentang good pratices yang dipresentasikan. Untuk pertama, presentasi MBS Probolinggo oleh bapak Anwar Sholihin, aktivis LSM.

Perumus Prima Setiawan KINERJA-USAID Perlu ada alokasi perumusan. Dalam diskusi kita rumuskan saja sekalian dalam diskusi. Presenter memaparkan beberapa bagian penting saja. 15 menit kita sarikan untuk paparan pleno. Tidak seperti kesehatan, pendidikan tiap topiknya berbeda. Kemudian bapak Lutfi menyepakati presentasi maksimal 10 menit saja, kemudian diskusi. Nanti langsung ada poin – 78 | Workshop Inovasi

poin penting. Kemudian diskusi, dan paparan dari pak Prima untuk disepakati bersama.

Presentasi 1 Materi: Manajemen Berbasis Sekolah di Kota Probolinggo

Anwar Sholihin aktivis LSM Implementasi Program MBS Berorientasi Pelayanan Publik di Kota Probolinggo. Tentang apa itu latar belakangnya tidak usah saya jelaskan, yang jelas program ini didasarkan pada kebijakan yang ada. MBS ada kebijakannya. Pelayanan publik ada kebijakannya. Pelaksanaan MBS ini untuk melengkapi yang kemarin. Soal SK Kepala Dinas dan 20 sekolah yang mengikuti MBS.

Alasan lain memang persoalan pendidikan, mutu pendidikan, pengelolaan pendidikan kita memang ingin berkualitas. Tapi, di dunia kita belum baik. Dan ada anggapan sekolah yang bermutu itu mahal. Ada 20 sekolah di 3 kecamatan, dua SMP, satu MTsN. Tujuan dari MBS saya pikir sudah tahu, untuk meningkatkan pelayanan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan dasar.

Partisipatif, transparan, dan akuntabel, tiga hal yang harus dilakukan dalam pendampingan. Harus ada data – data Workshop Inovasi | 79

yang mendukung tiga hal itu terjadi. Peningkatan kapasitas, termasuk pemangku kepentingan. Yang terpenting tadi, MBS berorientasi pada pelayanan publik itu ada proses berjalannya proses pendampingannya dirumuskan 22 indikator, diharapkan terjadi pada sekolah – sekolah yang kami dampingi. Ada tim pengembang pelayanan publik di sekolah. No.

Indikator

No.

Indikator

1

Ada tim Peningkatan Pelayanan Publik di Sekolah

12

Komite Sekolah Aktif dan Partisipatif Ada Publikasi Perencanaan dan Penganggaran Sekolah

14

Ada SOP, SPP dan kode etik sekolah yang disusun secara partisipatif Hasil perencanaan sekolah disinergikan dengan proses musrenbangdes Adanya pusat pelayanan informasi dan konsultasi sekolah Tersedia perpustakaan yang terbuka untuk stakeholders sekolah Adanya publikasi prestasi sekolah

2 3 4 5 6 7 8 9

Mempunyai RKS dan RKAS yang disusun secara Partisipatif

13

15

Ada Publikasi Penggunaan Dana BOS Peran aktif Wali Murid dan Masyarakat untuk memanjukan sekolah Ada Papan Informasi/Mading yang representatif

16

Melaksanakan Survey Pengaduan Setiap Tahun

20

Ada Kotak Saran/Pengaduan untuk siswa dan masyarakat

80 | Workshop Inovasi

17 18 19

Publikasi identitias wali kelas lengkap di depan kelas Publikasi siswa yang mempunyai prestasi di akhir minggu setiap kelas Kalender akademik dibagikan kepada orang tua dan atau dipublikasikan Pojok Ibu Menyusui dan atau UKS sesuai standar

No.

Indikator

No.

Indikator

10

Ada Janji perbaikan layanan yang disusun secara partisipatif dan dipublikasikan Ada Pernyataan Perbaikan Layanan yang Disahkan Pengambil Kebijakan

21

Sarana Peturasan/toilet sesuai standar dan cukup

11

22

Pengembangan Budaya Pelayanan / budaya ramah di sekolah (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, dan Ikhlas) / etika pelayanan siswa, guru, dan petugas sekolah lainnya.

Kemudian, sekolah itu mempunyai RKS yang disusun secara partisipatif. Prinsip tadi menjadi penting, sekolah menjadi RKS. Sekolah – sekolah lain ada RKS, tapi biasanya copy paste yang sudah ada. ada partisipatif. Ada perencanaan dan penganggaran sekolah, ada publikasi. Bagaimana masyarakat sekitar terdorong ikut terlibat dalam pengelolaan sekolah itu. Masyarakat bisa mengadukan melalui kotak saran. Ada survei pengaduan setiap tahun. Untuk kemajuan sekolah. Setelah ada survei, ada usulan, maka sekolah berjanji melakukan perbaikan. Ada pernyataan perbaikan pelayanan oleh pengambil kebijakan. Mereka kita tuntut untuk melaksanakan janji – janji itu. Ada SOP, musrembangkes. Menjadi bagian yang tidak terpisah dari desa itu. Ada perpustakaan untuk umum. Ada publikasi prestasi. Sekolah itu, semua guru bisa tercatat, terutama bagi wali murid agar tahu betul kondisi dan bisa melakukan bimbingan dengan guru anaknya. Pojok ibu menyusui. Sarana toilet yang cukup dan standar. Dan lain sebagainya.


Proses untuk mengimplementasikan MBS yang berorientasi pelayanan publik itu mulai dari sosialisasi. Bagaimana pihak yang terkait itu tahu pengelolaan sekolah  Seminar dan lokakarya tentang strategi MBS  Training of Trainer MBS Berpelayanan Publik  Pelatihan MBS Berpelayanan Publik, masing2 sekolah ada 4 wakil, yang diambil dari orang tua murid Pendampingan Penyusunan RKS dan Pemberdayaan Komite Sekolah, Maret hingga September, bagaimana sekolah punya RKS atau RKJM, (Janji Perbaikan Layanan, Analisis Capaian SPM, Pelaksanaan EDS)  Implementasi MBS, sesuai dengan 22 indikator yang telah disepakati  Kongres Komite Sekolah, komite sekolah kita perkuat yang tidak punya rencana bagaimana kita punya rencana, kalau tidak ada SK bagaimana kita punya SK, tugas pokok dan fungsi,  Penilaian Penerapan MBS, dan juga melakukan penilaian terhadap MBS itu, dari 20 sekolah mitra itu kita anggap yang bisa 80 persen dari 22 indikator itu 6 sekolah, yang belum butuh pendampingan insentif  Lokakarya Hasil Pelaksanaan MBS  Perumusan Model Replikasi. Yang lain hanya penjelas, dokumentasi, siapa saja yang terlibat, pembentukan tim, dan lainnya. 20 sekolah itu ada 4 fasilitator MBS dan dari Pemda, LPKP. Saya pikir itu, strategi yang kita lakukan ada yang ketemu di masing – masing kecamatan, ada juga yang ketemu di sekolah. Itu beberapa hal yang kami bisa saya sampaikan. Saya tidak biasa jadi narasumber, biasa jadi fasilitator sehingga tanya jawab lebih banyak. Ini gambaran yang menggambarkan pelaksanaan 82 | Workshop Inovasi

itu, seperti visi dan misi, prestasi siswa, gambar sarana dan prasarana toilet yang representatif, ini cuci tangan di luar kelas.

Catatan Diskusi Moderator: Saya kira menarik. 20 sekolah ini mitra, nampaknya dari paparan tadi ada 6 yang tingkat capaiannya 80 persen. Rasanya banyak yang bisa dibahas. Silakan yang memberikan tanggapan, saran, dan rekomendasi. Silakan waktu kita, 15 menit untuk diskusi ini, mudah – mudahan bisa kita cover.

a. Pertanyaan

1. Hanafi, Kab. Luwu Utara: MBS adalah proses yang didesain, KTSP. Solusinya adalah MBS. Memaksimalkan segala potensi sekolah. Apakah SD atau kota Probolinggo sudah menghitung gap ? Setelah tahun keberapa gap itu terganti (terpenuhi) ?

2. Eko, Kab. Ngawi: MBS menyerahkan seluruh kompetensi, muaranya kualitas akademik. Dengan intervensi seperti itu tadi, ada 6 sekolah yang telah melakukan 80 persen dari 22 indikator. Bagaimana dengan dana, apakah standar BOS ? Dari sisi anggaran seperti apa ? Kebutuhan pembiayaan guru yang Workshop Inovasi | 83

sudah disertifikasi itu seperti apa ? Di Ngawi, di SD kekurangan, SMP dan SMA itu kelebihan. Mereka yang sertifikasi di SMP dan SMA ini bisa turun ke bawah ? Karena mengajar target 24 jam itu tidak bisa. Kualitas standar guru nya seperti apa ? Kalau sertifikasi itu bisa itu bagaimana prosesnya. Anggarannya bagaimana ? Kualitas gurunya seperti apa ? Kalau kita tahu datanya nanti akan kita bandingkan. Kami lihat dari sisi mutu. Data – data ini kan data intervensi, setelah intervensi apakah mutu pendidikan dan tingkat kelulusannya apakah lebih bagus ? Indikator guru ini juga belum dimasukkan. Kebanyakan menyoroti peran komite. Referensi MBS ini bagus, saya tambahi soal anggaran, soal kualitas guru, apakah perlu pemungkutan. Apakah ada perbedaan intervensi dengan sebelum intervensi.

3. Fajarwati: Pendanaan kelengkapan MBS ? Soalnya kan dari 22 indikator ini kan banyak. Reward, untuk memperbaiki perlu ada penghargaannya, bagaimana reward nya bagi kabupaten/kota atau bahkan sampai guru ?

4. Syaiful Usman, Kab. Simeuleu: Tentang indikator, kotak saran orang memberi saran itu tidak kewajiban tapi respon terhadap itu wajib. Kewajiban merespon itu harus ada di indikator. Kedua, kinerja guru, terutama kehadiran guru, bukan hanya murid yang 84 | Workshop Inovasi

masuk indikator, guru juga, kehadiran guru harus muncul dalam kegiatan sehari – hari. Kenapa tidak hadir, kita ini belum ada sistem guru pengganti. Kalau guru tidak hadir, anak – anak tidak mendapat apa – apa. Syukur – syukur ada Kepala Sekolah nya yang mengganti. Soalnya guru bisa saja tidak hadir karena sehat dan lainnya. Sistem guru pengganti ada atau tidak atau bagaimana ?

b. Jawaban/Tanggapan:

1. Anwar Sholihin: Kegiatan sekolah dilaksanakan untuk menyelesaikan gap. Rekomendasi dan lainnya itu untuk merespon gap. Operasional tahunan itu untuk menjawab persoalan – persoalan itu. Terkait dengan pendanaan itu ada persoalan ketika kemudian kepala daerah mengkampanyekan sekolah gratis, itu ada masalah luar biasa untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan komite sekolah dan menjelaskan komite itu, alokasi – alokasi anggaran yang tidak bisa dituntaskan atau kurang dari BOS, maka kita tawarkan. Kita transparan, masyarakat jadi tahu apa yang diperlukan. Mereka jadi tahu, kalau tidak tahu kan “kan sudah ada BOS”, ketika mereka tahu tanpa diminta mereka menyumbang atau berusaha untuk membantu persoalan, termasuk pengadaan Workshop Inovasi | 85

toilet ada dukungan dari manajemen. Itu karena ada transparansi dan mereka ikut merumuskan itu semua. Itu memang menjadi persoalan besar. Ada komite sekolah itu meminta wali murid ingin membantu apa sebisanya. Memang dana yang ada di RKS itu belum jelas, kalau itu dilaksanakan itu belum jelas dananya dari mana. Oleh karenanya perlu ada prioritas. Ada 20 sekolah, ada reward, kalau ada yang jelas usulannya, nanti akan diprioritaskannya. Ini agar sekolah lain tertarik untuk melaksanakan program itu. Ada pakem untuk guru, tapi untuk proses pengajaran guru itu tidak ada intervensi. Tapi, itu bisa menjadi bagian terpenting untuk ke depan. Kalau ditanya kelebihannya, ini baru berjalan satu tahun, walaupun ada perubahan dalam kelulusan tapi kita belum bisa melihat peningkatan output. Kalau nanti tahun 2013 dan 2014 ada perubahan berarti memang ada peningkatan. Tapi kini kita belum bisa melihat hal itu sekarang. Dengan komite sekolah yang kuat dan tahu tugas fungsinya, itu juga monitoring tugas janji tugas pelayanan. Jadi dia memonitor dan mendukung semua hal yang direncanakan untuk diimplementasikan. Tim sekolah yang terlibat penuh. Itu juga tugas diknas yang bertugas mengawasi. Tapi ada tim informal yang mengawasi pelaksanaan RKS. Kemudian di Probolinggo ini disepakati forum kepala sekolah untuk meningkatkan sel/jaringan, agar bisa 86 | Workshop Inovasi

mendorong sekolah lainnya. Akhir bulan ini ada kongres komite sekolah untuk mendorong sekolah menerapkan MBS. Saya pikir itu. Ini janji perbaikan saran, kotak saran dan survei keluar, itu ada keluhan sehingga tahu. Dibikin grafik, yang paling panjang itu, yang diprioritaskan.

2. Hanafi, Kab. Luwu Utara: SPM itu perlu ada grand plan, ada yang makro. 3. Anwar Sholihin: Ini ada di RKJM, menengah. Ada perbedaan istilah, tapi ada untuk yang jangka panjang.

4. Harmada, MSK UGM: Inti dari, sekolah berorientasi pada siswa, partisipatif, akuntabel. Saya mengapresiasi. Sekolah cukup terbuka dan kepala sekolah tidak bertanggung jawab secara pribadi. Komite sekolah mungkin lupa pada hal yang terpenting itu.

5. Randi: Terkait kompetisi antar sekolah, itu sesuatu yang sangat baik untuk menilai MBS ini berjalan. Itu bisa menjadi pembanding manajemen di sekolah yang satu dengan yang lainnya. Siswa di satu sekolah dengan yang lain. seperti cerdas cermat untuk mengukur kemampuan siswa. Bagaimana guru bisa mengajar pada siswa. Lomba ini menjadi penting karena menurut saya, sekolah yang berhasil memenangkan, sekolah yang menang bisa menjadi contoh MBS yang sukses. 6. Anwar Sholihin: Kompetisi antar sekolah itu bagus saja. MBS itu output yang dicapai ya pendekatan


mutu. Masih banyak nanti ide – ide baru, yang ramah. Indikator kota yang ramah anak itu ya sekolah2 yang ramah anak.

Presentasi 2 Materi: Peleng Ngari, Beasiswa Dari Desa

Tarmiji Mahasiswa Sosiologi Fisip Universitas Syah Kuala, Banda Aceh Peleng Ngari adalah beasiswa dari desa untuk desa. Berlokasi di desa Lumban Tua, Kecamatan Babul Rahma, Kabupaten Aceh Tenggara, Daerah Istimewa Aceh. Peleng Ngari itu bahasa Alas atau Karo, saling membantu antar penduduk, yang dipahami sebagai beasiswa dari desa. Berbatasan dengan Tanah Karo. Latar belakang iniasiasi ini angapan bahwa pendidikan itu penting. Dengan pendidikan itu bisa merubah taraf hidup. Sayangnya tidak didukung dengan finansial yang memadai. Hasil pertanian tersebut tidak rutin. Hasil panen itu tergantung iklim dan proses bertani. Kenyataan ini berbenturan dengan keinginan remaja Lumban Tua untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang semakin mahal. 88 | Workshop Inovasi

Ide ini muncul ketika di desa tersebut, penduduknya setelah tamat SMP atau SMA hanya tinggal di kampung tersebut atau bahkan menikah dini sehingga ini menjadi masalah. Apakah ini akan berlanjut atau legawa saja dengan alam ?

Pada tahun 1998 Barkat Saniapar Panjaitan, ketua adat Lumban Tua saat itu beserta aparatur desa menginsiasi gagasan Peleng Ngari. Faktor yang mendorong inisiasi adalah keinginan masyarakat Lumban Tua untuk melanjutkan anak – anak mereka ke perguruan tinggi dan minimnya dana masyarakat Lumban Tua untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sumber yang mendukung inisiator adalah sistem tradisional masyarakat Lumban Tua yang tergantung pada sosok ketua adat, ketua adatnya itu daerah suku batat bermarga panjaitan, yang berada disitu memiliki keterikatan keluarga atau marga. Dukungan finansial dan sumberdaya manusia dari masyarakat Lumban Tua sendiri. Dari hasil pertanian dan SDM bersedia saling membantu. Kemudian juga ada dukungan sarana yang ditunjang dari kepala desa dan dukungan kepemimpinan ketua adat dalam mensosialisasikan Peleng Ngari. Gagasan Peleng Ngari meringankan beban anak melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi. Tapi, tetap saja ada permasalahan atau hambatan, seperti bagi keluarga yang muda belum punya anak. Ada kekhawatiran terhadap keluarga yang dibantu tidak membalas budi.


Pengelolaan konflik, ketua adat seabgai tokoh kharismatik mengumpulkan membentuk musyawarah di masyarakat Lumban tua dan memberikan suatu saran untuk solusi tersebut. Juga mensosialisasikan program Peleng Ngari. Serta memediasi dan memberikan saran kepada masyarakat dengan menawarkan saran: keluarga yang berpendapatan rendah dan baru menikah, serta petani gagal panen maka untuk sumbangannya terhadap Peleng Ngari bersifat sukarela.

Beberapa tahapan dalam implementasi ada empat. Pertama, masyarakat memberikan bantuan dalam bentuk uang atau barang dari hasil bertani dan beternak kepada ketua adat. Kedua, selanjutnya ketua adat memberikan beasiswa kepada penerima yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Ketiga, besaran beasiswa mencapati 1 juta lebih per orang. Keempat, dalam inisiasi ini berlaku sistem balas budi. Instrumen inisiatif untuk implementasi adalah sistem adat. Ketua adat adalah tokoh paling sentral. Dalam pengelolaannya terdapat tiga fungsi. Pertama, sebagai pengatur administratif dalam penerimaan kontribusi sumberdaya. Kedua, ketua adat langsung memberikan ddana kepada keluarga yang mempunyai anak sedang dalam melanjutkan perguruan tinggi. Ketika, ketua adat sebagai pengawas jalannya inisiasi. Kalau di daerah tersebut, ketua adat itu bisa dibilang polisi iya, satpam iya, semuanya. Kalau ada yang panen, ketua adat 90 | Workshop Inovasi

tahu, kalau dalam seminggu tidak memberikan panen, ketua adat melakukan razia, untuk setoran. Di masyarakat kita juga ada yang tidak jujur, misalnya hasil panen langsung dipanen ini bisa diawasi karena kendaraan yang memiliki hanya ketua adat. Sumber daya primer itu tidak dijual seperti beras dan telur. Ketua adat langsung memberikan ke keluarga.

Evaluasi dilakukan pada saat musim panen tiba. Sistem evaluasi menggunakan sistem tradisional. Ada tahapan dalam evaluasi. Pertama, teguran langsung ketua adat bagi yang tidak memberikan kontribusi. Kedua, pemberian sanksi adat. Pemberian sanksi ini misalnya kalau ada pernikahan atau lainnya, ketua adat tidak mau hadir atau tidak menikahkan, kalau belum ada ketua adat belum sah sebuah pernikahan. Ketiga, ketua adat meminta keterangan langsung kepada mahasiswa.

Dampak substantif program Peleng Ngari bagi masyarakat Lumban Tua, saat ini sebanyak 25 orang pemuda sedang menempuh pendidikan tinggi dan 17 orang yang telah lulus sarjana/diplopa. Serta meningkatnya tingkat pendidikan di masyarakat Lumban Tua. Sementara dampak institusional adalah meningkatkan kredibilitas pada sistem adat. Untuk dampak sistemik melihat akan manfaattnya kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk memberikan bantuan. Sumber bantuan tidak hanya bergantung pada hasil bertani atau ternak melainkan juga dari para alumni yang telah sukses Workshop Inovasi | 91

menjadi pejabat di instansi pemerintahan. Ada bantuan dari alumni, dari 1998 ada 17 alumni sudah ada yang bekerja di pemerintahan. Rasa tabu terhadap pendidikan sudah mulai hilang dan menghapus angka pernikahan dini di kalangan remaja karena semakin banyak yang berkuliah di perguruan tinggi.

Institusionalisasi dan tantangan. Strategi dan terobosan untuk penguatan Peleng Ngari bisa dilakukan dengan menyusun kembali pembagian kerja yang lebih spesifik, menguatkan partisipasi masyarakat dalam Peleng Ngari, dan memberikan kriteria spesifik terhadap kontribusi Peleng Ngari. Strategi seperti itu diperlukan kalau ketua adatnya meninggal, tidak ada yang melanjutkkannya, karena tidak ada yang disegani selain ketua adat. Ini tantangan dalam Peleng Ngari. Belum ada kriteria, hanya sukarela. Berbagai tantangan yang dihadapi seperti belum adanya tenaga yang profesional dalam mengelola inisiasi, sumberdaya alam sebagai satu – satunya tumpuan, dan sistem tata kelola yang belum tersistematis. Lesson learned dari Peleng Ngari ini setidaknya ada empat yang bisa diidentifikasi. Pertama, pentingnya bantuan swadaya dari masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat implementasi. Ketiga, pentingnya penguatan struktur kelembagaan institusionalisasi. Dan keempat, pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana. Faktor kunci keberhasilan adalah peran ketua adat dalam 92 | Workshop Inovasi

menginisasi, masyarakat Lumban Tua dalam kontribusi Peleng Ngari, dan kelulusan mahasiswa dalam Perguruan Tinggi pada S1. Sementara faktor penghambatnya adalah sumberdaya alam yang tidak menentu, ketidak sistematisan dalam tata kelola, dan belum adanya sumber daya manusia yang profesional. Peluang replikasi dari Peleng Ngari bisa dengan memperhatikan tiga unsur. Pertama, kesediaan seluruh komponen dan perangkat desa. Kedua, perlu adanya rasa solidaritas dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Dan ketiga, kejujuran dan tanggung jawab.

Catatan Diskusi Moderator: Peleng Ngari, sangat menarik, peran sentral ketua adat, tantangannya bagaimana jika ketua adatnya sudah tidak ada.

a. Pertanyaan

1. Mustari: Dalam mengatur aturan di sana, ketua adat yang sangat berperan, apakah aturan ini tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ? Ketua adat ini jauh berperan, bagaimana jika meninggal dunia ? Ketua adat ini kan bisa dari keturunan atau tanda2 tertentu ? Workshop Inovasi | 93

2. Eko, kab. Ngawi: Jumlah penduduknya ada berapa? Beasiswa terkumpul berapa (nominal)? Ini bisa dilembagakan dengan pemerintah desa? Sehingga bisa masuk ke APBDes. Ketua adat itu tokoh inovator. Tata kelolanya perlu diketahui, perlu kelembagaannya saja. Memungkinkan di daerah lain bisa sifat gotong royong nya saja. 3. Risa: Peleng Ngari begitu menginspirasi, di desa lain ada gotong royong tapi tidak mengimplementasikan di pendidikan. Mayoritas untuk acara2 pesta. Ini inspirasi bagi kami untuk pendidikan. Ketua adat, ini membawahi satu desa atau desa2 lain ada juga ? ada gak kecemburuan, pemilihan siapa yang akan diberikan bantuan ? Uangnya kan juga tidak seberapa, bagaimana sistem pemilihan ?

3. Hendra, Antropologi UGM: Bagaimana menentukan penerima beasiswa? Apakah ini berdasarkan kekerabatan bagaiman dengan pendatang? Bagaimana kemudian skema – skema budaya di desa untuk memilih ketua adat lagi? 4. Agung Prihantono, Universitas Cokrominoto: Persoalan psikologis atau mental, di kampung saya Jogja ada juga, takmir masjid mengelola Lazis, untuk masyarakat SD-SMA, anaknya tidak masuk perilakukanya dan jarang masuk sekolah. Saya juga mempunyai lembaga yang memberi bantuan 600rb/ 94 | Workshop Inovasi

semester dan juga bimbingan untuk usaha. Ini juga tidak menjamin. Tidak berhasil. Orang yang sudah diberi biaya itu tidak berhasil, apakah itu juga terjadi di sana ? Bagaimana dukungan pemerintah?


1. Tarmiji: Dalam pemerintahan desa tersebut tertinggi itu ketua adat. Kalau kepala desa hanya mengurusi administrasi ke kecamatan dan kantor kabupaten. Ketua adat internal, tapi formal itu kepala desa. Bisa dibilang kepala desa ini suruhan ketua adat. Ketua adat ini sosok kharismatik. Saya saja mau ketemu ketua adat saja perlu ketemu ajudan, keterangan apa dan menjelaskan keperluan untuk penelitian, baru diperbolehkan. Dalam saya melakukan penelitian tidak boleh waktu maghrib, kalau maghrib harus pulang dan malam tidak boleh ada tamu yang datang. Dalam pemilihan ketua adat tersebut, keturunan darah dari beliau, beliau memiliki anak paling tua yang laki – laki baru berusia 10 tahun. Kalau dia dijadikan ketua adat tidak wajar. Kalau yang paling tua itu perempuan. Jadi, seperti kerajaan. Peleng ngari mulai 1998, jumlah penduduknya 90 orang dengan 25 KK. Ini daerah2 terpencil. Kalau bupati mau kampanye saja, ajudannya yang disuruh kampanye. Nilai beasiswanya, jumlah beasiswa tergantung pada alam, jadi mahasiswa berdoa saja pada alam  kalau sudah sekali panen, setiap


keluarga bisa memberi 300-4 juta sekali panen, kalau terkumpul bisa 25-35 juta sekali panen. Kalau sudah terkumpul, dijual dahulu atau langsung diberikan dalam bentuk uang. Beras dan telur bisa tidak dijual tapi langsung dikirim ke penerima beasiswa. Penerima bisa 800 ribu sampai 2 juta per penerima, per sekali panen/semester. Pola panen di sana, setahun dua kali panen. Ketua adat ini tidak ada yang mengatur. Mekanisme pemberian beasiswa ini setelah terkumpul, ketua adat itu mentransfer ke penerima beasiswa. Pembagian kepada penerima tersebut tidak ada kriteria, setiap pemuda yang keluar dan kuliah langsung diberi. Yang diberi beasiswa yang keluar daerah, ke sumatera utara, padang, dan lainnya. Hal ini diyakini karena keluar daerah butuh biaya yang besar. jadi kalau kuliah di dekat daerah tidak diberi, seperti di Kutacane, kalau butuh kan bisa pulang. Pemberian beasiswa diberikan sampai kuliah selesai. Saya keliling ke pedalaman, ketika menemukan daerah ini, ada orang tua membawa padi, ada anak di belakang menarik gerobak. Anak tersebut berpakaian rapi, gak nampak anak kampungannya. Ini apa bedanya anak dan ibu ini ? Anak yang rapi itu kuliah di UI, padahal kan butuh biaya yang tinggi, sementara rumahnya berpapan dan jalannya berlumpur. Kemudian menemui kepala desa, yang kuliah namanya abang Dianta. Orang tuanya petani menggarap tanah ketua adat. Kemudian, mulai diberi penjelasan oleh kepala desa mengenai peleng ngari. Rasanya tidak ada pendatang. Saya saja langsung 96 | Workshop Inovasi

dibatasi. Adatnya sangat kental, faktor kekerabatan. Inisiasi dari Bupati Aceh Tenggara, ingin memindahkan transmigrasi ke daerah tersebut, tapi ada penolakan dari masyarakat. Ketua adat benar – benar membatasi. Kalau alumni desa tersebut bisa kembali tapi kalau tidak ya tidak bisa. 2. Tarmiji: Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Setelah mereka menerima beasiswa, mereka benar – benar bertanggung jawab. Saya wawancara salah satu alumni penerima beasiswa ini ada yang menjadi dokter dan bercerita mereka tidak menyianyiakan dana tersebut. kalau dana dari orang tua sih bisa berfoya – foya. Tapi, dari dana bantuin ini, ada amanah yang diberikan kepada mereka sehingga mereka bersungguh – sungguh. Kalau dukungan dari pemerintah, sejauh ini belum ada. pemerintah yang sudah datang atau mengetahui inisiasi ini kata kepala desa belum ada, paling banter sekretaris camat untuk mengantar camat. Daerah ini kurang diperhatikan. Tapi mereka juga bersyukur karena kalau dana beasiswa ini dikelola kecamatan bisa saja kemana – mana dana tersebut. 3. Prima Setiawan: Desa di sana berbeda dengan desa di Jawa. Paparan nya sudah bagus sehingga hanya menyoroti soal lesson learned dan ke depannya.

4. Tarmiji diusulkan untuk terus mengikuti Peleng Ngari Workshop Inovasi | 97

Presentasi 3 Materi: MBS Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah, Salatiga, Jawa Tengah

Agung Prihantono Dosen Universitas Cokroaminoto Berdiri tahun 2003, bernama SMP Terbuka, menginduk pada SMP N 8 Salatiga. Latar belakangnya banyak siswa lulusan SD di desa Kalibening yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya sekolah mahal dan tidak terjangkau. Tahun 2003 uang masuk SMP 750 ribu rupiah dan SPP bulanan 35 ribu rupiah, ditambah dengan seragam dan perlengkapan belajar. Biaya yang saat itu dirasa berat oleh warga Kalibening. Tokoh pendirinya adalah Ahmad Bahrudin, anak dari K. H. Abdul Halim, seorang pendiri pondok pesantren Hidayatul Mubtabdi’in yang berada di wilayah tersebut dan tokoh NU. Bahrudin waktu itu sebagai ketua RW, mengumpulkan 30 KK berembug untuk mengatasi masalah ini. 12 sepakat untuk mendirikan SMP terbuka, tapi 18 lainnya menolak mengirimkan anak. “Yang 18 ini sebenarnya yang waras”, begitu kata Bahrudin. Tetapi, akhirnya tetap berdiri dengan siswa yang sedikit dari 12 KK bertempat di rumah Badrudin, pengalaman dan jaringan dia yang luas mempermudah mencari guru. Pengalaman yang bagus itu dari NGO. 98 | Workshop Inovasi

Tujuh prinsip belajar SMPT QT adalah pendidikan yang membebaskan, berpihak pada seluruh warga belajar, partisipatif, kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat sekitar, kerja sama, evaluasi yang berpusat peserta didik subyek didik, dan percaya diri. Tahun 2006, ada yang ikut UN dan ada yang tidak. Kebijakan Qaryah Thayyibah yang membebaskan setiap anak untuk bebas akan mengikuti UN atau tidak. Berkat kegiatannya ini ada penghargaan dari Universitas Sanata Dharma tahun 2006. Pertama kalinya diberikan kepada orang luar sekolah. Sejak tahun 2006 pula berubah menjadi komunitas belajar.

Pada awalnya mengurus izin ke dinas pendidikan, lalu menjadi komunitas belajar, kemudian dibiarkan saja karena tidak berpengaruh. Tetapi, pengakuan dinas menunjukkan keberadaan ini diakui, modul belajar ini tetap datang. Bahrudin, ini belum lama ini diminta PNF untuk jadi pembicara memberi masukan konsep belajar. Yang menarik ini proses pembelajarannya. Siswa menjadi sentral, yang disebut sebagai warga belajar. QT mendampingi dengan pendamping. Tapi, pendamping tidak boleh masuk kelas kalau tidak diminta. Waktu belajar juga terserah pada anak – anak. Kurikulumnya tersentral kepada siswa. Pertama, Tawasi. Berkumpul sehabis sholat dzuhur, pertama setelah sholat itu tadarus, masing – masing membaca satu ayat. Kemudian salah seorang melakukan presentasi, tentang


apa saja. Misalnya, tentang sabun, baik atau tidak. Siswanya mempersiapkan diri. Ada juga yang mempresentasikan cerpen WS Rendra. Salah seorang siswa, namanya Fina, mereka memiliki kelompok bengkel teater, diminta tampil di UKSW, diajak tampil bersama bengkel teater Rendra. Yang kedua, pelajaran kesehatan, menurut Bahrudin, kesehatan itu penting bagi manusia, waktu SMA dia menjadi atlet karateka cukup berprestasi, tapi pelajaran olahraganya dihargai rendah. Hari Senin itu ada namanya evaluasi bersama, warga belajar, membahas masalah yang dihadapi selama seminggu dan mencari solusinya. Tantangan bagi komunitas belajar ini adalah Bahrudin ini menjadi sentral, bagaimana jika dia sudah tidak ada ? Sekarang SMP sudah gratis, banyak warga sekitar sudah menyekolahkan anaknya ke SMP. Tapi, justru dari daerah lain yang menyekolahkan ke QT. Tantangan lain seperti kebijakan pemerintah untuk mengatur semua lembaga dan segala macam urusan, misalnya akreditasi, yang dianggap mengekang KBQT, tidak semua anggota masyarakat desa Kalibening memahami dan menerima konsep, prinsip dan praktik pendidikan KBQT, serta pengelola dan pendamping di KBQT mengurusi komunitas ini berdasarkan kesamaan ide dan komitmen serta kesukarelaan. Lesson learned dari KBQT setidaknya ada tiga. Pertama, pendidikan yang berkualitas bisa diselenggarakan dengan 100 | Workshop Inovasi

biaya yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Kedua, konsep dan praktik learning community, learning society dan advanced society menjadi pilihan lain dalam memberdayakan dan membangun bangsa dan negara Indonesia. ketiga, KBQT yang mengutamakan kompetensi dan karya menjadi budaya tanding (counter culture) terhadap kecenderungan sebagian orang dan lembaga pendidikan untuk lebih mengejar ijazah dan formalitas. Catatan kritis untuk KBQT ada dua. Pertama, apakah model pendidikan KBQT bisa dipraktikkan pada warga belajar yang jumlahnya besar, misalnya 450 orang sebagaimana di SMP dan SMA umumnya ? Kedua, karena lulusan KBQT masih berusia mahasiswa, masih harus ditunggu dan dibuktikan bahwa KBQT menghasilkan lulusan yang memberi banyak kontribusi bagi masyarakat dalam rangka menciptakan advanced society.

Catatan Diskusi

a. Pertanyaan 1. Hanafi: Perlu ada pengawasan proses belajar mengajar dari diknas. Ada kegiatan yang teratur, yang dibina oleh bapak Bahruddin. Kembali lagi salah, seharusnya ke paket B saja, itu diakui. Itu mengatasi APK dengan cepat. Kemudian, SMP Terbuka itu sebelum BOS eksis, Workshop Inovasi | 101

tapi setelah ada BOS sudah tidak perlu lagi. Kurang pas untuk menginduk ke SMP lain.

2. Harmada: Bagaimana untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ? Soal Ijazah ? Kalau siswa satu kampung okelah, pengen belajar sore, tapi kan ada yang dari luar, bagaimana menyepakati itu soal hari dan mata pelajaran apa yang ingin dipelajari ? bagaimana dengan dana untuk membiayai sekolah ? 3. Siti: mereka punya kumpulan metode, konsekuensinya adalah banyak guru dan waktu untuk memberikan metode.

b. Jawaban/Tanggapan

1. Agung: tahun 2006 menjadi SMP Terbuka kemudian menjadi komunitas belajar yang ada UU PKBM. Yang melanjutkan kuliah itu, ada yang di UI atau di SMA lain. Ini tentu ada ujian penyetaraan, dipersilakan untuk mengikuti ujian dan ada pendamping untuk mempersiapkan kesiapan. Kalau ada siswa yang tidak mengikuti ujian nasional, boleh membuat ijazah sendiri, entah laku atau tidak, nanti ada tanda tangan dari bahrudin. Siswa yang luar Kalibening, dari luar Salatiga atau luar Jawa, mereka menginap di warga sekitar. QT tidak menyediakan tempat tinggal tapi dengan warga sekitar. Bisa juga yang agak jauh bisa naik kendaraan transportasi. Ada 102 | Workshop Inovasi

kesepakatan, dan kesepakatan warga belajar ini sangat penting. Kalau ada yang melanggar, mereka menyelesaikan masalah mereka dan jika tidak mampu mengajak pendamping. Dana sebenarnya tidak banyak, tempat belajar di Bahrudin, kalau internet disediakan, pengusaha internet Budiyanto. Ada iuran murah dari warga belajar, mereka juga yang mengelola sendiri. Pendamping ada dana dari pemerintah tapi tidak banyak. Pendamping mencari penghasilan di tempat lain. di QT itu pengabdian. Soal metode pembelajaran, itu datang kalau warga belajar menginginkan. Jadi, diskusi, membaca, dan meneliti terserah mereka. Semua diserahkan ke siswa, kecuali kegiatan bersama. kalau mau mengikuti kegiatan belajar menghadapi ujian penyetaraan warga belajar memberi/menyediakan fasilitas.

2. Prima: Suksesnya ini diukur dari mana ? Soal angka peserta didik, yang ikut lulus, ada yang bisa masuk UI, jangan – jangan persentasenya rendah. 3. Agung: Saya sulit memperoleh data.

4. Hanafi: ada Bahrudin yang inisiator, bisa untuk meningkatkan APK, disitu mungkin poinnya.


Presentasi 4 Materi: Penataan dan Pemerataan Guru PNS Distribusi Guru Proporsional (DGP)

a. Drs. H. Mustamin Makkasau, M.Pd. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Distribusi Guru Proporsional, Drs. H. Mustaqim, kepala dinas pendidikan Luwu Utara terhitung mulai 15 Oktober 2012. Latar belakang rendahnya kapasitas pemda dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Landasan hukum SKB 5 Menteri tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, Peraturan Bupati Luwu Utara no. 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru PNS, SK Kepala Dinas no. 47a tahun 2012 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru PNS, serta Surat Tugas Kepala Dinas No. 204 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Semua sekolah dari jenjang terbawah hingga SMA harus melakukan pemetaan sebagai persiapan melakukan penataan dan pemerataan. Ruang lingkup: (1) Manajemen data pendidikan (2) Pemetaan Pendidikan berdasarkan analisis data (3) Rekomendasi kebijakan dan (4) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS. Profil kabupaten 104 | Workshop Inovasi

Luwu Utara, pemekaran dari kabupaten Luwu tahun 1999. Tahun 2010 peringkat 8 seluruh Indonesia penyelenggaraan pemerintah daerah. 2011 peringkat 6 dan satu-satunya di luar Jawa yang penyelenggaraannya dianggap bagus. Juara 3 tingkat nasional untuk pengelolaan PNPM. Wilayahnya ini tiga dimensi, pegunungan, daratan, dan pesisir. Terisolir, terpencar, dan terpencil. Jarak antar desa jauh sekali, ada yang sehari semalam. Manajemen data pendidikan. Pertama, tahap persiapan dengan (1) mengidentifikasi data yang ada pada Dinas Pendidikan (SimNUPTK, LI, dan Profil) (2) merancang dan membuat perangkat pengumpulan data instrumen sesuai kebutuha (3) merancang dan membuat perangkat lunak komputer (sowtfare) (4) mengadakan pelatihan operator untuk mengentry & memvalidasi data (5) mempublis data melalui lokakarya dan beberapa media.

Metode pengumpulan datanya dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy yang merupakan form SimNUPTK, LI, dan profil pendidikan. Mekanisme pengumpulan data dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (KK) datadik dengan melibatkan tim teknis SimNUPTK, LI, dan Profil Pendidikan, serta kepala UPTD, Kepala Sekolah SMP/MTs, Kepala Sekolah SMA/MA, dan SMK. Pemetaan Berdasarkan Analisis Data bisa dilihat dalam power point presentasi. Workshop Inovasi | 105

Rekomendasi Kebijakan Strategis. Pertama, pemerataan guru: melakukan mutasi Guru PNS, sbb (1) Guru kelas pada SD/MI dalam kecamatan, dan (2) Guru Mapel pada SD/MI, SMP/ MTs, SMA/Ma dan SMK dalam kabupaten. Ada kekurangan 799 guru. Untuk guru SD/MI itu guru kelas di kecamatan dan sekolah yang berdekatan, karena mutasi yang terlalu jauh isu nya besar, sangat politis.

Program Pembelajaran Multi Grade dilaksanakan pada SD yang jumlah siswanya kurang dari 50 untuk satu sekolah. Ada 47 SD yang memiliki siswa kurang dari 50 siswa, hal ini sama dengan memenuhi kebutuhan guru kelas pada SD sebanyak 3 guru kelas x 47 SD = 141 guru. Jumlah guru PNS dan nonPNS seimbang, berlebih dan berkurang sehingga butuh pendistribusian atau pemerataan. Masih ada kekurangan guru. Perlu untuk memperhatikan sarana dan prasarananya. Program penerapan SPM 8 dari 27 indikator pencapaian yang terkait dengan penataan dan pemerataan guru PNS, sehingga jika penataan dan pemerataan guru PNS selesai maka 8 IP dari 27 telah dilaksanakan. Sesuai Permendiknas no. 15 tahun 2010 SPM harus tuntas pada akhir tahun 2013.

Kemudian ada program percepatan pendidikan di 3T, terpencil, terpencar, dan terisolir. Program ini dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan pendidikan di daerah gurung (kecamatan Limbong, kecamatan Seko, dan kecamatan Rampi). Dipilihnya daerah gunung, karena mulai 106 | Workshop Inovasi

dari pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, input, proses, outputnya tertinggal jika dibandingkan dengan sekolah yang sama di daerah daratan.

Tahapan Pelaksanaan dan Pemerataan Guru PNS. Pertama, menyusun produk hukum, yakni Perbup no. 28 tahun 2012 tentang DGP. Kedua, sosialisasi program di wilayahnya, pada 14 Februari 2012 semua kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK sampai dengan seterusnya. Ketiga, verifikasi dan analisis kebutuhan guru pada 2 januari sampai dengan 3 Desember 2012. Keempat, penyediaan peta guru diagendakan 2 Januari sampai 13 Agustus 2012 lalu. Kelima, pemindahan guru antar satuan pendidikan, prosesnya berlangsung mulai 8 Oktober sampai dengan 24 Desember 2012. Dan keenam, penyediaan dana pemindahan antarsatuan pendidikan di wilayahnya, APBD pokok tahun 2013. Perlu kebutuhan dana, sehingga tidak ada yang merasa terpinggirkan. Akomodasi untuk yang jauh juga dipertimbangkan.

Satuan Pendidikan, tahap pertamanya sosialisasi program penataan dan pemerataan Guru PNS di satuan pendidikannya yang berlangsung sejak 14 Februari hingga 24 Desember 2012 mendatang. Kedua, menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya, mulai 17 September sampai 3 Desember 2012. Dan yang terakhir, melaporkan kelebihan dan atau kekurangan, fase ini berlangsung pada 1 Oktober 2012 hingga 30 November 2012. Workshop Inovasi | 107

Mekanisme pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS. Penataan guru ini sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan. Penataan guru juga dapat dimaksudkan untuk membantu guru PNS menerima tunjangan fungsional dalam memenuhi jam pelajaran minimal per minggu. Mekanisme sosialisanya dengan radio amatir, ada diskusi yang diikuti berbagai kalangan, pemerintah, LSM, dan lain – lain. Disitu kita bisa mendapatkan masukan dari masyarakat. media online, media cetak, serta rapat dinas. Rapat 12 Oktober 2012, rapat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Dikorda, yang hasilnya sebagai berikut:

1. Beberapa data UPTD sudah final, dan bagi yang belum final dilanjutkan dengan asistensi langsung ke sub bagian perencanaan

2. Di sepakati beberapa point petunjuk tekhnis pelaksanan penataan dan pemerataan guru pns, dan seterusnya agar di tetapkan dalam sebuah surat keputusan kepala dinas 3. Di sepakati bahwa untuk guru kelas dilaksanakan dalam kecamatan, dan guru mata pelajaran dilaksanakan antar kecamatan dengan tetap mengacu pada aturan yang ada 4. Rapat berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan agenda antara lain; Bedah 108 | Workshop Inovasi

petunjuk tekhnis, lanjutan ekspose data guru pns oleh Ka UPTD yang belum selesai, hal-hal lain yang di anggap perlu

Rapat 19 Oktober 2012, rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan, hasilnya sebagai berikut:

1. Di sepakati petunjuk tekhnis sebagai pedoman pelaksanaan penataan guru PNS 2. Kepala UPTD segera membuat draft mutasi di wilayah kerja masing-masing dengan tetap menjaga kerahasiaannya. 3. Draft mutasi guru yang di buat oleh Ka UPTD, termasuk untuk guru mata pelajaran sekalipun belum menjadi prioritas.

4. Rapat berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2012 dengan agenda antara lain; Pembahasan draf mutasi guru pns oleh Ka UPTD, penataan dan pemerataan guru mata pelajaran di SD/ MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, hal-hal lain yang di anggap perlu.

Rapat 26 November 2012, rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan, hasilnya sebagai berikut: 1. Di sepakati draf mutasi guru kelas pada SD/Mi, untuk seterusnya di rekomendasi ke Badan Kepegawaian Daerah.


2. Penataan dan pemerataan guru pns matapelajaran segera dilaksanakan.

untuk guru

3. Rapat berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2012 dengan agenda antara lain; Pembahasan mekanisme pelaksanaan mutasi guru pns dengan kepala sekolah SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, hal-hal lain yang di anggap perlu.

Ketentuan dalam mekanisme dan proses pemindahan guru PNS, adalah antar satuan pendidikan, dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya di kabupaten Luwu Utara pada prinsipnya tetap mengacu pada ketentuand dan peraturan yang berlaku. Kriteria: SKB 5 menteri, Perbup no. 28, dan Juknis, yaitu pemenuhan kebutuhan guru, pemenuhan beban jam mengajar minimum, dan rasionalitas jarak, waktu tempuh, serta akses ke lokasi satuan pendidikan.

Kriteria pemindahtugasan ada enam. Pertama, terjadi kelebihan guru pada satuan pendidikan. Kedua, dibutuhkan oleh satuan pendidikan lain karena mempunyai keterampilan/keahlian khusus. Ketiga, belum memenuhi Jam mengajar Minimum dan telah tersertifikasi. Keempat, masa kerja yang paling sedikit. Kelima, berdomisili dekat satuan pendidikan yang kekurangan guru. Keenam, atas permintaan sendiri. Apabila ada pelanggaran maka akan ada sanksi yang sesuai. Jika terlambat melaporkan perencanaan penataan dan pelaksanaan pemerataan guru PNS, maka akan disanksi penghentian sebagian


bantuan finansial fungsi kependidikan. Apabila tidak membuat perencanaan dan tidak melaksanakan, maka ada penghentian seluruh bantuan finansial fungsi kependidikan. Dan kalau tidak melakukan rencana pemenuhan kebutuhan guru PNS sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan guru, maka rekomendasai kemendikbud ke MenPAN-RB untuk menunda pemberian formasi guru PNS.

Presentasi 4 Materi: Penataan dan Pemerataan Guru PNS Distribusi Guru Proporsional (DGP) dari Sisi LSM

b. Drs. H. Mustamin Makkasau, M.Pd. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Peran FMS (forum multi stakeholder) dalam Mendorong Kebijakan Distribusi Guru Proporsional. Bagaimana seluruh stakeholder terlibat dalam DGP ini. USAID yang menandatangani Mou 8 Mei 2011. Menghadirkan seluruh stakeholder, program yang masuk pertama adalah pendidikan. Sekarang ada kesehatan dan PTSP. Tujuan dari Pembentukan FMS adalah pendidikan kritis pada masyarakat, pengorganisasian masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, mendorong tata kelola pemerintah yang baik seperti penerpan SPM


SKPD, mendorong sekaligus referensi atas inovasi yang baik (replikasi), serta advokasi.

Pemerintah daerah melalui Perbup, distribusi guru secara proporsional, bahkan di Indonesia ini Luwu Utara ini dianggap yang paling cepat. Untuk itu, pemerintah betul – betul bagaimana menjalankan SKB 5 menteri. Kami bergabung itu dari semua pihak, dari dewan pendidikan, pers, LSM, masyarakat, bappeda, BKD, DPRD Komisi 1 yaitu Pendidikan. Dalam FMS ini sama – sama mengawal Perbub tersebut agar bisa berjalan dengan baik.

Keberadaan FSM ini bisa mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan yang baik akan lebih mudah mencapai pelayanan yang berkualitas misalnya lahirnya regulasi penataan guru proporsional, ada kebijakan yang lebih konkret (terukur) terintegrasi antar SKPD, dan implementasi program pembangunan yang terkoordinasi antar stakeholder. Bentuk advokasi yang dilakukan antara lain:

1. Kampanye tentang pencapaian target layanan Publik (pendidikan) dan mendorong keterlibatan stakeholder untuk terlibat

2. Mempromosikan daerah / sekolah yang punya komitmen dan inovasi yang bagus dalam mencapai target layanan dasar. 112 | Workshop Inovasi

3. Memantau dan mengawasi pemerintahan agar konsisten terhadap perencanaan khususnya yang dapat meningkatkan pelayanan publik, pencapaian maupun dalam kaitan efektifitas program dan efisiensi anggaran

Ada yang dinamakan warung demokrasi. Fakta yang mendorong ini, diberi nama forum lingkar masyarakat luwu utara, kita sering mengangkat isu – isu terhangat. Sering dilaksanakan diskusi bersama yang live di radio dan TV lokal. Karena DGB ini masih ada anggapan dari guru mereka belum siap untuk dipindak ke 3T. ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Ini bukan kebijakan yang ada kepentingan politis. Tapi, tetap masih banyak yang merasa terganggu dengan kebijakan ini. Pilkada ini dianggap berimbas pada mutasi. Pendidikan Kritis yang dilakukan oleh FMS, yaitu:

1. Memberikan penyadaran akan hak-hak masyarakat tentang pendidikan, keterbukaan informasi publik dll 2. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan (pendidikan dll) dalam berbagai tahapan

3. Menjadikan hak dasar yang sekaligus kebutuhan dasar sebagai isu dalam momentum perencanaan pembangunan yang terkait langsung dengan masalah kemiskinan seperti pemenuhan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, termasuk hak akan informasi publik. Workshop Inovasi | 113

Pengorganisasian Masyarakat FMS adalah sebagai berikut:

1. Modal Sosial dalam mengantisipasi masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan pendidikan kota dan desa serta sharing informasi dan pengalaman antar warga. 2. Wahana untuk mempermudah akses terhadap pemerintah dan stakeholder dalam berinteraksi. 3. Mengorganisasikan isu terkait pelayanan dasar ke dalam perencanaan pembangunan sebagai aspirasi

DGB kab. Luwu Utara ini mendorong replikasi. Merupakan kebijakan yang bisa menjadi referensi untuk inovasi yang baik. Selain itu juga melakukan penelitian – penelitian yang hasilnya dapat diaplikasi oleh pemerintah daerah. Secara pemerintahan, bisa ada kolaborasi fungsional dengan pemerintah propinsi sebagai fasilitator daerah khususnya dalam mendorong inovasi pada tingkat lokal (PP 19/2010) dan media. Isu yang dikawal FMS (1) Penataan Guru yang Proporsional (SKB 5 Menteri) (2) Standar Minimum pendidikan (3) Keterbukaan informasi publik (UU no 14 tahun 2008) (4) PPID (Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi dan KID dan (5) Kesehatan.


Catatan Diskusi

a. Pertanyaan 1. Tarmiji: Bagaimana kapasitas guru yang didistribusikan tersebut ? Apakah ada ukuran untuk distribusikan ? Kan mungkin saja ada yang didistribusikan guru yang memiliki kasus. 2. Eko: Kami juga melakukan distribusi guru, ini kan antar satuan pendidikan. Kalau di Ngawi ada antar jenjang juga antar satuan pendidikan. Pada saat kita data ada kekurangan guru SD, gejalanya kok di kita, banyak guru berkualitas berkumpul di kota, disamping guru pensiun. Sistem kita memang sistem karambol. Yang kota ke pinggir kota, yang pinggir ke jauh lagi. Kelebihan guru SMP-SMA ini sampai didistribusikan ke SD. Saat sertifikasi, jam kerjanya sudah tidak bisa. Makanya dipending, karena itu pemborosan. Kalau gurunya kurang kan otomatis mutunya kurang. Mohon solusi, antar jenjang juga diperlukan. Moratorium selama dua tahun, kekurangan guru dan tenaga pendidikan, tapi sertifikasinya seperti apa. “kebutuhan guru yang berkualitas harus merata, saya tidak ingin mencari popularitas” bupati Ngawi. Kendalanya masalah sertifikasi setelah dia mengajar SD, menjadi guru kelas, masalah transisi ini harus dipikirkan. Workshop Inovasi | 115

3. Risa, Sambas: Pelatihan pendataan guru, yang ingin kami ketahui, setelah pendampingan USAID, apakah sudah didistribusikan ? kendala/gejolaknya seperti apa ? Solusinya seperti apa ? Boleh tahu tidak besarannya seperti apa ? Untuk FMS, untuk kerjanya itu dari 12 kecamatan itu ada satu FMS atau bagaimana ?


1. Drs. H. Mustamin Makkasau, M. Pd: Yang pertama dari bapak Tarmiji, standar guru yang didistribusi, yang sudah kami sampaikan, antara lain yang kita distribusikan ini di kecamatan tersebut yang guru lebih daripada , yang normal itu kan 6, lebih dari itu yang digeser ke sekolah yang berdekatan. Tidak perlu lagi pindah tempat tinggal. Apakah tidak perlu antar jenjang pendidikan ? Sertifikasi nya seperti apa ? kita ada rencana guru bidang studi tertentu, misalnya matematika, itu yang kita distribusikan. Pemahaman kita selama ini, tentang tempat mengajar itu gengsi – gengsi, setelah SMA kemudian ke SD dianggap hukuman dan itu imbas pilkada. Padahal, di Inggris, di TK itu malah profesor dan SK nya dari ratu. Kalau di sini kan semakin tinggi semakin di atas. Perlu ada pemahaman seperti ini. Malah lebih bagus, punya pandangan lebih luas. Kita belum ke sana, tapi belum 116 | Workshop Inovasi

tahu gejolak, tapi akan kita laksanakan, semoga gejolaknya tidak terlalu besar. kita sosialisasikan dulu, setelah ini kita akan sosialisasikan ke UPTD. Tidak perlu guru risau, karena kan antar wilayah yang berdekatan.

2. Hanafi: Kapasitas guru, bukan hukuman, yang real sekali di guru SD siap didorong ke BKD akan dibagikan ke sekolah setelah semester ini. masih sangat dimungkinkan lintas jenjang, karena kami masih kekurangan guru. Mungkin di kabupaten lain tidak cocok, antar kecamatan setidaknya, sementara kami di dalam kecamatan saja masih bisa. Di sana masih dalam kecamatan dan antar satuan. Antar jenjang mungkin untuk guru mapel, itu sudah bisa, tapi belum. Guru SMP ke SMA atau sebaliknya, gelar sarjana yang berbeda akan dibawa sertifikasi itu tidak akan bisa. Kami harapkan itu tidak terjadi, agar haknya tidak hilang sebagai guru profesional. Pelatihan itu untuk pendataan karena data di Indonesia itu kan amburadul. Dinas pendidikan dan Kinerja-USAID melaksanakan training di dinas pendidikan, UPTD, dan sekolah. Kemudian daerah 3T dengan SPM ketika kita bisa menyelesaikan DGB ini bagus, 8 dari 13 indikator itu bisa kita penuhi. Pemikiran kita ketika DGB ini bagus dengan memperhatikan SPM dan 3T, 8 dari 27 indikator itu sudah bisa dipenuhi. Harapannya seperti Workshop Inovasi | 117

itu. Pendampingan USAID ini bagus sekali, tapi kami belum mempunyai program makro. Setelah sekian tahun, tidak ada satupun dari 8 ini bisa kami penuhi. Kami membandingkan yang sudah bisa memenuhi dan yang belum memenuhi 8 indikator, yang belum ini di 3T. kalau kita bisa melakukan kita bisa menghemat, kalau bisa melaksanakan multi grade kelas.

3. Rizal, FMS: seperti yang disampaikan, seperti itu tidak ada di setiap kecamatan, tapi ada di satu kabupaten. Cuma kami ini mengawal perbup DGP ini, kami ada banyak komponen di dalamnya, kalau misalnya dilaksanakan di kecamatan A maka teman2 akan melaksankan advokasi di daerah tersebut. ini kami membantu pemerintah untuk merealisasikan DGP ini, terutama menyosialisasikannya. Sehingga masyarakat bisa lebih tahu tentang DGP ini dan tidak hadir karena kepentingan2 lain. Ada tiga kecamatan sebagai pilot project, tapi kemudian menyeluruh. 4. Risa: distribusi guru dengan inisiatif dari pemda

5. Prima: Kecil tapi dalam, banyak tantangan baik data maupun keinginan untuk pindah ke daerah lain. 6. Risa: USAID harus 40 kilometer dari ibukota ?

7. Prima: itu untuk puskesmas ada jarak, tapi untuk guru tidak ada. Seperti puskesmas itu kan untuk jangkauan berlatihnya gampang. 118 | Workshop Inovasi

8. Risa: Apakah itu mendata baru ?

9. Hanafi: data yang dipublish itu adalah data olahan, hasil kompilasi. Itu memang ada di kantor, itu data untuk sertifikasi, lembar individu sekolah, data profil yang ada di kantor sesuai kebutuhan. Beberapa item di EDS itu ada di profil LI. Kelompok data pendidikan, ada di bawah satuan. EDS ada tapi kaitannya dengan guru.

10. Prima: Multi grade kelas: Jikalau ada satu sekolah itu sedikit, kurang dari 50 misalnya, di SD ada 6 kelas/rombel, satu kelas rata – rata kurang dari 10, kalau diharuskan ada 6 guru diharuskan data tentu memberatkan dana. Nah, multi grade kelas ini dalam satu kelas ada dua rombel, bukan dipisah dengan papan tapi dijadikan dalam satu kelas, gurunya memberi pengajaran sesuai kebutuhan kelas yang diampu.

Kesimpulan Terima kasih untuk partisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. rasanya tidak perlu ada yang disimpulkan. Mari kita bergabung pada forum bersama untuk menyampaikan rekomendasi yang kita rumuskan pada hari ini.


Inovasi Bidang Kesehatan Moderator : Edy Keban, MPA

Perumus Ririn Sefsani KINERJA-USAID

Presentasi 1 Materi: Kemitraan Dukun dan Bidan Takalar

Harpiana Rahman Profesi saya pengajar di kebidanan di makasar, setahun ini dan baru selesai tahun lalu.

Kenapa takalar menjadi topik karena mau menunjukan kabupaten takalar telah berhasil menekan angka kematian dengan cara yang cukup berbeda. Yaitu meretas antara budaya dan ilmu pengetahuan. Takalar jumlah penduduk dari 2006-2012 sekitar 269ribu. Dengan jumlah desa dari 2006 ada 77 skrg ada 93. Bermitra dengan dukun itu inovasi dimana dukun dan bidan bekerjasama untk menyelamatkan ibu dan bayi, dukun sebagai media/ figur yang dipercaya diberdayakan untyuk memberikan informasi kesehatan. 120 | Workshop Inovasi

Bagaiaman inobvasi ini muncul? Tahun 2006 dinkes takalar ada 6 kematian ibu akibat pendarahan, 3 pendarahan, 3 eklamsi. Sementara dua resiko itu bisa dicegah melalui kebiasaan ibu hamil atau pengaplikasian ibu saat hamil 9 buloan, jadi penyebab ini bisa dicegah oleh pengetahuan. Kematian ini disebabkan oleh persalinan bukan dirumah sakit, dan bukan tenaga kesehatan.

Sebagai simbol MDG’s poin ke lima, ditargetkan 2015 maksimal menekan kematian ibu sampai 110 dari 100ribu kelahiran, sementara di takalar dengan 6 kematian setiap tahun itu sama aja 300 kematian per 100ribu kelahiran, ini darurat di Takalar, sehingga pihak berwenang mulai mencari bagaimana menekan ini karena tadi kan 110 ke 300 itu sangat jauh, ini yang menjadi latarbelakang masalah di kabupaten Takalar mengenai kesehatan ibu dan anak. Sementara jumlah yang melahirkan di Takalar itu dari 2008 ke 2011 bisa dilihat pada tahun 2008 ada 6619, 2009 ada 5894, 2010 ada 6099 dan tahun 2011 sebanyak 5951. Jumlah bidan ada 82 bidan dan 188 dukun bayi. Iji menunjukan ada bagian lebih banyak dukun untuk melayani ibu2 yang hamil dengan jumlah bidan yang tidak imbang samgat tidak mendukung. Jadi para ibu hamil yang lebih banyak di desa lebih memilih nasehat kehamilan pada dukun, pertama karena dukun adlh profesi yg bagian dr masyarkat dan dipercaya, kedua biaya lebih murah dan gampang


mengakses. Bidan secara psikologi karena bidan muda dan baru tidak dipercaya. Jadi kalau bidan datang di desa orang – orang sana akan bilang “tidak percaya dengan bidan karena tidak mengerti ibu hamil dan sebagainya” sementara dukun secara keilmuan tidak punya legitimasi hukum, dia tidak belajar kalau ada hal apa2 sebab tidak ada ilmu.

Kondisi itulah yang menginsiatif pihak terkait untuk melakuikan inovasi ini, mitra bidan dan dukun. Bagaimana bisa mengkolaborasikan bidan yg jumlah sedikit dengan dukun. Kita di Takalah memakai adat yang disebut Adat sipakatau artinya saling mengingatkan dan saling menjaga kesetatraanm profesi satu sama lain. Nah melaui wujud budaya akhirnya inovasi pemerintahan takalar sebetulnya pemerintah kabupaten belajar di subang, lalu mempraktekan ini, kalau di takalar dan mau diterapkan diseluruh kabupaten. Bagaimana menyosialisasikan? Awalnya tidak diterima oleh dukun, dukun menganggap dengan hadirnya bidan itu bisa mencegah peran dukun. Jadi oleh pemkab dengan melakukan karnaval. Ini dilakukan di manompoki, ada simulasi di tiap desa dan sebanyak jumlah desa di takalar. Perndekatan ini sangat persuatif karena ini mengajak berbicara 4 mata dengan dukun yg mau terlibat. Apa saja perannya? Adat sipakatau tidak pernah saling mereklaim mengambil peran masing – masing. 122 | Workshop Inovasi

Kalau nasihat kesehatan lebih banyak dilakukan bidan yang banyak magang, dukun dilatih diperdayakan diberikan pendidikan kesehatan. Jadi dididik dulu dukunnya dan dimitrakan dengan bidan. Karena masyarakat lebih percaya dukun, celah itu dimanfaatkan olehg pemkab.

Ada hal menarik, disini setiap dukun yg berhasil mendeteksi ibu hamil dan membawa ibu hamil ke tempat persalinan diberikan insentif minimal 50ribu. Secara ekonomi, dukun mereasa ini profesi mendapatkan income, secara pengetahuan mereka bisa terdidik. Ini nilai plus kenapa kemitraan masih bisa berjalan sampai sekarang. Dan kenapa dukun ditemukan di Puskesmas. Ini perkembangan peningkatan terjadi saat kemitraan terjadi mulai diterapkan. Mkisalnya pada K1 sendiri pada 2006 dari 23% menjadi 98,77% 2012, untuk k4 dari 24,7% jadi 97,5%. Dia secara signifikan secara statiskik mampu menekan angka kematian dari 6 menjadi 3 menjadi 1 dan 0%. Di takalar sekarang dgn kemitraan 0%. Dan kemitraan ini hadir karena peranaan semua pihak karena tim PKK didesa berperan aktif didalam kemitraan bidan dan dukun. Ini diperdakan Dengan diterapkan KBD salah satu inovasi yang cerdas karena salah satu contoh dalam tenaga kesehatan, jangan liohat orangnyua tapi gunakan budayanya, gunakan celahan itu agar target kesehatan bisa tercapai. Ini contoh pendekatan


budaya yang duilakukan KBD, dengan ini bayi sehat dan dukun cerdas.

Moderator: Dari paparan ini ada problem yang sangat serius di takalar, yang saya tangkap adalah

1. Mengakui bahwa rasio bidan dan dukun bayi masih jomplang. Bidan berjumlah 82, dan dukun bayi 188. Kemudian pihak pemda keluar dari permasalahan dengan menggunakan pendekatyan budaya untuk menyelesaikan persoalan persalinan. Bahwa kab takalar telah menggunakan pendekatan budaya dan medis yang tidak bisa dipisahkan.

2. Bahwa kehadiran bidan tidak meniadakan peran dari dukun. Masyaratakat masih percaya dukun mengingat karena dia orang asli dan murah dan bisa diakses. Itu jadi maslaah bidan karena masih muda dna relatif orang2 baru. 3. Kemitraan selain tidak mengambil alih peran dukun, pemkab mampu melakukan pemberdayaaan dukun, padsa saatnya nanti dukun bisa melakukan penyiuluhah ke masyatrakat.


Catatan Diskusi: 1. Muhammad Haryanto, Dinkes Bengkulu: Didaerah kami ada dukun tapi tidak jomplang. Saya tertarik dengan jumlah kemitraan, di daerah hanya pelatihan 1-2 hari dengan mengundang bidan keseluruh kab dengan 6 dukun. Ada kesepakatan jika ada pasien yang datang ke dukun, atau bidan yang dayang ke pasien. Bagaimana model replikasi pemberian insentif? Didaerah kami ada maslaah karena ada selama trimester 1-3 tidak pernah dengan bidan, dan pemda kami sebatas MoU dan dibentuk nota kesepahaman bidan dan dukun. Bisa sharing bagaimana muncul perda? 2. Ririn Sefsani: Sejauh mana takalar diimplementasikan di lokal, diera siti fadilah-lah, apakah mengikuti model nasional? Apakah ini model baru?

3. Mardiyana: Insentif di takalar di dukun di desanya di catat. Di buku KIA biasanya bidan mengajari dukun mencatat itu. Pembagian insentif ada kesepakatan,. Jika dukun berhasil membawa ibu melahirkan di puskesmas diberikan 50ribu. Di takalar tidak dapat dari APBD, dulu dari UNICEF, karena takalar melihat ini maju, dengan pemerintah takalar memberikan dari jamkersal. Yang bisa diberikan pada proses kelahiran ke fasilitas kesehatan. Jadi ada MoU juga. Untuk pembagian kerja, dukun sebagai pendamping spiritual, Workshop Inovasi | 125

menguatkan secara batin, dan memberikan pendidikan kesehatan,. Tidak semua dukun, tapi hanya dukun yg sudah magang. Di kab takalar, sebelumnya ada pelatihan di makassar berapa hari, memang ada piket bergiliran dukun masuk puskesmas untuk memantau, setelah itu mereka bisa bermintra dengan bidan jadi peraturan itu dukun mendampingi ibu itu saja, setiap ibu didampingi dukun A ya dukun A, jadi dukun ini tahu dair kehamilan sampai pasca nifas. Ada lagi, yang jadi nilai plus, masyarakat karena merasa inovasi ini bisa dipercayakan dukun, kalau ada yang tiba2 melahirkan di desa dia akan menunjuk satu mobil jadi ambulans. Masyarakat sana akan menentukan angkutan siapa jadi ambulans ke persalinan. Dia melibatkan semua yang ada di desa. Tentang apakah model nasioal, sebenarnya ini melihat dari subang, ini dikatakan mengadopsi dari subang jawa barat, untuk panduan penggunaan menggunakan buku nasioanal, referensinya buku dari dinkes. Hanya saja yang berbeda dengan subang, di takalar diujicobakan ke seluruh puskesmas.

4. Muhammad Haryanto, Dinkes Bengkulu: Jadi ada Mou? Apakah ada kejadian bayi sudah lahir di dukun ada kasus pendarahan, keluarganya baru panggil bidan, pertanggung jawabanya gimana? 5. Ririn Sefsani: Apakah perda itu inisiatif pemda atau IBI ? 126 | Workshop Inovasi

6. Mardiyana: Ini inisiatif bagian kesehatan bagian kesehatan keluarga, belajar di subang dan dengan bidan setempat dilakukan pertemuan di tingkat daerah. Perda hadir sekitar 4 tahun. Dengan melibatkan kesehatan kab takalar, menggunakan waktu 4 tahun, tidak mudah.

7. Zumrotin: Bidan lulus usia 21 tahun memang tidak berpengalaman, dukun sudah tua dan berpengalaman, adakah regenerasi dukun? Maksud saya ketika dukun sudah tua tidak ada regenerasi, harus ada tahapan ada prndekatan agar dukun itu tidak terregeneasi.

8. Mardiyana: Di takalar tahun 2007 ada 227 dukun, 2009 190, skrg 188. Dengan angka itu jika dibandingkan turun. Ada pengolahan data tentang dukun, kalau di takalar memang kuat pengaruh dukun, jumlahnmya sangat banyak 9. Zumrotin: Seharusnya diputus regenerasi dukun.

10. Sudarmanto, Dinkes DIY: Kalau di takalar tantangan sangat besar, karena jumlah desa ada 93 desa bidan 82, setiap desa ada yang tidak punya bidan. Kalaui bandingkan dengan jawa-bali sangat jauh. Di DIY dokter ada 3 di setiap puskesmas, bidan juga banuak. Jadi kalau untuk menurunkan angka kmatian bayi mungkin selain itu mungkin saat persalinan dari melalui AMC, catens, mengurai faktor2 yg mempengaruhi kelahiran. Workshop Inovasi | 127

11. Mardiyana: Kalau di takalar, itu hambatan. Saat melihat angka2 ini, pemerintah takalar langsung, semua penekanan seorang bidan mau ditempatkan didaerah terpencil dan coba hidup disana, dan itu kendala. Dan itu mungkin, tenaga kesehatan yang sulit diakses. 12. Bambang, Semeru: Apakah di takalar apakah ada budaya yang negatif, misal di NTT banyak yang kekurangan gizi. Ada tidak di takalar, bagaimana agar semua smooth? Bidan banyak yang kehamilan itu dilakukan di rumah atau di rumah bidan? Jadi yang lakukan opersalinan sedikit, kasus disana bagaimana ? Soal biayanya juga bagaimana ?

13. Ririn: Pertama, dukungam dari pihak ketiga, dijui coba dengan menjanglkau seluruh puskesmas, seberapa besar alokasi dana kesehtan di APBD ? Kedua, keunikan di takalar apakah budaya lokal karena kesetaraan? Jika direpilkasi di daerah lain ada clue2nya ? 14. Mardiyana: Bahwa di takalar sebelum kemitraan berjalan dukun memberikan petuah, itu salah satyu dididik kembali. seorang bidan harus bisa memberikan pendidikan kesehatan ke dukun, dan dukun yang akan memberikan informasi ke ibu hamil. Dukun sebagai media perantara ibu hamil engan bidan. Di takalar sebelum KBD diterapkan, persalinan 128 | Workshop Inovasi

di fasilitas kesehatan hanya 81%, setelah 2011 terdapat 96,4% di fasilitas kesehatan. Targetnya disini sebab mengenai anggaran tidak ada kekhususan ke kemitraan, namun insentif diberikan via jampersal, dukun diharapkan dapat membawa ibu ke fasilitas kesehatan. Dulu didanai oleh UNICEF, awlanya 5 puskesmas dan diujicobakan ke 14 puskesmas di takalar. Di takalar, yg menguatkan adalah perda, yang selalu ditunggu adsalah karnaval. Masyarakat sangat antusias dengan kemitraan ini. Yang paling unik adalah komitmen seluruh pihak dalam kebijakan bidan dan dukun termasuk dukunnya sendiri.

15. Rizal, Makassar: Salah satu budaya di masyarakat pelosok bahwa ibu yg mau melahirkan sangat kental nuansa magic, jampi – jampi dukun masih diperlukan. Jadi peran dukun jauh lebih penting. Jadi ini dijadikan jalan keluar bagi masyarakat takalar, dukun tetap memberikan petuah jadi tidak dipotong langsung dan buat gap atas peran dukun.


Presentasi 2 Materi: Kesehatan Reproduksi Kab. Bondowoso

Zumrotin Yayasan Kesehatan Perempuan Jakarta Program ini dilaksanakan kinerja-YKP dan pemkab bondowoso. Pertama, kita ada komitmen kesehatan ibu dan anak. Itu jadi goal MDG’s adalah kesejahteraanm ibu dan anak yang dikukur oleh angka kematian. Saya agak surprise dengan takalar samapi 0, MDG’s yg datangi baru berhasil menurunkan menjadi 228, padahal targetnya 2015 harusnya 110, kita masih jauh sekali, dan itu dinyatakan bapenas pemerintah Indonesia tyidak bisa mencapai. Harus ada upaya bagaimana menyelesaikan persoalan ini.

Ada beberapa hal adalah kurang gizi, pendarahan, eklamsia, kemiskinan, penikagan dini, aborsi. Karena di negara kita dilarang aborsi, peraturan baru ada perkecualian yaitu perkosaan. Sebab yang terjadi adalah kelahiran yang tidak dinginkan. Nah, USAI dan YKP ingin mengambil angle dari kasus di pernikahan dini yang berdampak pada resiko yang tinggi, melalui program kesehatan reproduksi. Bahwa berdasartkan data di BKKBN di bondowoso angka perkawinan usia dini 49,75%, di Indonesia 22%. Dan lebih menyedihkan, setelah perkawinan usia satu tahun umumnya cerai, 50% berakhir cerai. 130 | Workshop Inovasi

Kita mengacu UU perkawinan, UU no 1tahun 1974, perkawinan boleh dilakukan di usia 16 perempuan 19 tahun laki2. Saat ini UU perlindungan anak: definis anak 18 tahun. Artinya kalau gunaka UU perkawinan kita menikahkan anak! Kalau tradisi pemerintah tidak ada sinkronisasi sehingga kesulitan bagi KUA. Harus segera merubah UU ini. Sehari sebelum datang kemari, kita kumpulkam 35 kyai seluruh jawa, apa pandangan islam tentang perkawinan? Islam boleh semua umur, tapi para kyai menyatakan bahwa usia perkawinan diatas 20 tahun (ijazah SMA). Ada beberapa hak yang dilanggar:

• Hak mendapatkan pendidikan, kalau SMA bakal tidak balik ke pendidikan. Mahasiswa itu beda • Perlindungan anak: anak2 harus dilindungi yaitu tidak boleh dieksploiitasi dan dijamin sejahtera fisik dan mental. • Hak untuk berekspresi

• Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya

• Hak untuk berisitirahat dan memanfaatkan waktu luang

Beragam alasan mendoronmg perkawinan anak:

1. Ekonomi miskin melepaskan tanggung jawab. Kalau sudah menikah lepas tanggungjawab. Ada batasan yg tipis antara melepaskan tanggungjawab dengan traficking,


nanti anaknya di carikan ke syeh pudji. Karena anaknya punya hutang dan anaknya dinikahkan, secara tidak sadar orang tua mau melunasi hutangnya. Jadi batyasan ini tipis dan susah dilihat dengan gamblang 2. Ketidaktahuan yang seharusnya memenuhi hak tradisi pernikahan di bawah umur terus berlangsung. 3. Pergaulan bebas yangg beujung kehamilan yg tidak dinginkan dan berakhir aborsi.--> saya akui ini berakibat pada kehamilan yg tidak dinginkan. Program kita sosialisikan agar anak2 tidak hamil dan aborsi. Kespro harus diberikan dengan benar, awlanya kita ketakutan pelajaran kespro karena kekentalan agama. 4. Terus terang kalau tanya di diknas, pendidikan kespro sudah disampaikan ke anak SD, belum lama ini bapenas dibantu Australian National University melakukan pengumpulan pelajaran kespro dari SD sampai SMA, ada 279 buku. Diketahui dari situ hanya 17 yang layak dan benar, anda bisa bayangkan 200 sekian adalah sampah. Percetakan hanya mau cetak buku, dia tinggal nyogok agar buku bsia beredar. Praktek2 menggokan kespro sering sekalo ada penyogokannya sehingga informasi tidak benar

5. Pandangan usai diatas 17 tahunm dianggap perawan tua, status perkawinan lebih baik janda. Ini kental di madura, indramayu dsb. 132 | Workshop Inovasi

Ada beberrapa dampak perkawinan anak:

1. Aspek psikologi daa sosial umumya dikawinankan mengalami depresi stress dan ketidakseimbangan emosi yang mengancam keberlangsungan rumah tangganya. Pasangan bawah umur juga kesulitan beradaptasi, sikap kedewasan dan cara pandang serta daya intelektualitasnya. Dia dipaksa untuk dewasa padahal teman2 sebaya masih zaman main. Berpeluang KDRT, pemaksaan hubungan seksusal dsb. dan kekerasan hub seksual, lapis kulit masih halus dan kemungkinan gampang lecet, dan bisa jadi kena infeksi alat reproduksi. Serta menghasilkan kualitas keluarga yg rendah, ketidaksiapan psikis, sosial ekonomi dan budaya. 2. Aspek ekonomi lebih dari separuh yangg menikah dini bersandar pada keluarganya. Ada ketidakbebasan, padahal keluarga harus menjadi pasangan mandiri. Sehingga mereka kehidupan ekonomi tidak memadai. Di bondowoso, keluarga yangg lepas tanggungjawab, satu tahun kemudian cerai, jadi beban tambah miskin, karena anak yg cerai sudah hamil atau punya anak. Ada pula kasus di doli, PSK cantik sekali, bisa qiroan, dia jadi PSK karena punya anak dan ditinggalkan suaminya tanpa kekayaan. 3. Aspek kesehatan organ reproduksi belum siap, walau bisa dibuahi. Panggul juga belum melebar, dibawah 15 tahun protein masih butuh tapi sudah mengandung bayi.


Itu ada perebutan protein antara protein ibunya dan bayinya,. Saya ingin menyampaikan pada saat mau menyusun modul dengan multistakeholder dilibatkan. Akhirnya mejadi materi yang menarik. Misal ekspresi seksual yang bikin heboh, akhirnya kita ajak mereka berekspresi dibandingkan mereka ekspresi sendiri. Tapi harus ada pemilahan menurut jenis umur, jadi interaksi seksual tidak hanya intercourse. Kita ngomong ke dia dengan pacarnya kririm pantun ke pacarnya, kalau pujianpujian itu mengasah jiwa. Itu kita ajarkan dengan benar. Setelah kita berikan pendidikan untuk guru dan murid, guru kita kembangkan untuk ngajar ke yang lain. Karena decision maker adalah orang tua, kyai juga kita beri pemahaman menikahkan kalau usia dini tidak boleh di KUA, skrg dia ada komitmen untuk tidak menikahkan pernikahan usia dini. Kyai diberikan pemahaman, agar kalau ada santri yang cantik agar tidak dinikahkan.

Catatan Diskusi 1. Fitri Titi : Itu salah satunya ekonomi, pengembangan ini ada tidak pengembangan ekonomi untuk mengentikan ini? 2. Zumrotin: Ini idealnya harus ada seperti itu, setidaknya khusus untuk itu tidak dilakukan. Kalau sudah 134 | Workshop Inovasi

pernikahan dini tida tercapai, itu tingkat pendidikan sudah tinggi,. Itu nanti bisa dicarikan dana lain, atau program pemerintah harus dikawinkan. Harus lebih jauh mengidentifikasikan program lebih jauh untuk dikembangkan. Jadi pemda saja tidak cukup, harus ada setidaknya ada Lsm yang bisa berikan sentuhan yang lain agar lebih sempurna, kalau sudah jadi networking bisa dikasih sentuhan lebih jauh.

3. Ririn: Sebetulnya program ini masih berjkalan, belum selesai. Kalau kategorikan ke inobvasi daerah salah satu visi kab bondowoso kan meningkatkan IPM. Bersama YKP, pemkab berintervensi bvia pendidikan kesehatan reproduksi dan didiseminasi ke sekolah via MOS, dan bagaimana mempersiapkan layanan kesehatan yang ramah anak. Di tingkat nasional, puskesmas remaja, nah pemkab lewat APBD bersiap untuk training. Anak tidak dijustifikasi kalau melakukan konseling. Ketiga, bupati punya program beasiswa ke anak miskin, memang belum dukungan ekonomi ke orang tuanya.mereka sedang susun visi misi untuk berikan input arah pembangunan bondowoso. 4. Zumrotin: Anggaran 2013 ini sudah masuk, pusling akan ada di hari2 tertentu di sekolah. Anak2 kan banuak yang keputihan, mreka butuh informasi dari puskesmas, agar tidak malu datang ke sekolah.


5. Dinkes DIY: Memang di kampung saya, kalau dulu laki2 remaja banyak minum, skrg sudah tidak. Skrg malah perempuan yg hamil SMA, ini jadi masalah di Jogja. Kemarin kita temui kasus ternyata kehamilan diluar nikah. kata rumah sakit jangankan untuk IMD, memikirkan diri sendiri saja susah. Ini modulnya mungkin bisa dikembangkan untuk DIY. 6. Zumrotin: Perempuan hamil tentu ada laki – lakinya. Apalagi laki – laki sudah menikah, dia tidak bermoral karena tidak bertanggungjawabn pada anak istrinya. Jadi kita memang tidak adil gender, kalau perempuan hamil tidak dianggap nakal, laki – laki malah dianggap laki – laki “kreatif’. Betapa pengorbanan perempuan ini tidak seimbang, laki – laki tidak dianggap setimpal. Keadian gender harus diterapkan. Di Padang, Tangerang, keluar malam harus didampingi muhrim. Lama – lama laki – laki juga pusing, karena tiap hari harus bareng. Kejahatan tidak terjadi kalau tidak ada laki – laki yang nakal. Maksud saya kalau ada seminar kespro dan bayar itu kebutuhan. Gratis dan diterapkan dengan materi yang benar itu boleh saja.


Presentasi 3 Materi: Inisiasi Ruang Menyusui di Terminal Tirtonadi

Hafidz Rahardjo Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UGM) Cakupan ini hanya satu ruang, ini temuan menarik sebab kebiasaan susu formula dll. Yang menonjol di kota – kota saya tidak menemukan ruang menyusui di ruang publik. Setelah saya pelajari, susah untuk membuat ruang laktasi. Saya wawancarta ibu jamilah, dia mengatakan waktu lebaran dia pejabat baru. Lihat penumpang ibu muda mau menyusui, tapi keadaan lagi padat. Lantas terpikir ruang menyusui, ada gudang nganggur dimanfaatkan dengan ditutupi poster. Suatu hari ada produsen antangin, mau memperbaharui banner kemudian bertemu dengan penghelola dan mau bekerjasama dengan pemberian anggaran, jadi di ruangnyua ada logo antangin. Pertama ruangannya kecil, dan di maret 2011 diresmikan oleh kepaa dinas kesehatan. Implementasi kedua: ukuran 2,5x2 meter dilengkapi AC, kulkas, dan sebagainya. Ruang ini berasalkan dari dana pribadi, dan gratis 24 jam diakses, kelemahannya fasilitas tapi banyak dibawa pulang oleh pengguna. Ruang khusus ini pembangunan 6,8juta, pemeliharaan 980ribu. Dampaknya cukup baik, dari buku tamu dari Maret – Juni 2012 ada 222 pengguna dan 7 orang merasa terbantu. Ada peningkatan Workshop Inovasi | 137

meskipun angkanya tidak jauh sekali, ini baru mencapai 40% tahun 2011.

Kemudian untuk melakukan sosialisasi, dinas kesehatan tidak memasukan dalam perda khusus, tapi dimasukkan ke perda perlindungan anak, dimana tahun 2014 Surakarta menjadi kota layak anak. Namun, penggunanya tidak bisa merawat. Catatan kritis: insiatif pejabat publik ini penting, harusnya menyediakan ruang untuk menysusi dengan tambahan fasilitas khusus. Peluang replikasi: ada PP ASI.

Catatan Diskusi 1. Zumrotin: Tadi kan problem menyediakan ruang menysui, apakah didalamnya ada ruang penjagaan anak ? Di Medco, ada ruang baby sitter dan guru yang bisa mengajari anak dibawah 3 tahun. Dan apakah kita harus melihat tidak adakah ruang memompa susu dan bisa dibawa pulang ? Setahu saya ada kalau misalnya anak muda punya anak, ditugaskan satu minggu. Berapa lama penyimpanan susu ? 2. Fitri Titi: Adakah simbol – simbol Sari Husada, itu kalau ada sangat kontradiktif ? 3. Hafid: Itu tida ada logo sari husada, hanya nama program CSR. Kalau alat penyimpanan asi itu sebenranya ada, cuman belum ada kesadaran untuk menitipkan susu asi. Ini juga ruang singgah, yang jaga juga petugas. 138 | Workshop Inovasi

5. Ari Ruhyanto: Tertarik dengan pojok laktasi di terminal, kebutuhan ibu ASI mendasar itu ruang menutupi aurat, kalau dibuang ruang mewah itu khawatir jadi standar untuk buat ruang serupa. Padahal kapasitas pemda juga tidak punya anggaran besar. Intinya inikan ruang tertutup ruang tertutup bahwa ibu bisa memberikan asi. Yang penting minimalnya terpenuhi. Kalau kita punya SPM untuk ruang laktasi itu bisa direplikasikan, agar tidak mewah.

6. Ririn: Memang ini insiatif pengelola, ini berangkat pula dari keprihatian dari tidak kenyamanan penumpang. Kita biasanya standar minimum hartus ada ABCDF. Apakh disolo hanya di terminal saja ? Di templat lain? Inspirasi di terminal ini menginspirasi dinas lain tidak? 7. Hafid: Saya juga kaget padahal SPM juga ada, padahal cukup tirai, sofa dan wastafel. Dan sebenarnya juga ada di mall di SGM dan Paragon, dan bandara. Dan yang memadai menurut dinas kesehatan adalah mall dan terminal. Saya juga tidak tahu kenapa tidak direplikasi mungkin karena masih minim atau bargaining pemerintah masih kurang tinggi. Saya kira ini juga bertahap karena adapula progra kelompok pendamping ASI. Pelan-pelan akan diterapkan program ini.

8. Ari Ruhyanto: Kalau yg saya lihat di perda sulsel, itu menyulitkan untuk diterapkan. Harus ada freezer, AC. Padahal tidak optimal. Workshop Inovasi | 139

9. Desy Nita: Ditempat lain apakah selengkap ini ? 10. Hafid: Tidak ini yang cukup mewah

11. Ririn: Ini ironi karena ini belum jadi program pemerintah, ini hanya inisiatif ibu jamilah.

Presentasi 4 Materi: Gerakan IMD dan ASI Ekslusif Klaten

Desinta DA, MA Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada Latar belakang kenapa gerakan IMD menjadi prioritas di klaten adalah gempa 2006. Saat gempa terjadi penurunan konsumsi ASI 80% bayi diberikan susu formula. Pada saat gempa ini wacana ASI ekslusif ini belum kuat dan ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi tersebut sangat memudahkan intervensi produsen susu formula untuk menggencarkan dan ekspansi produk. Ini jadi keprihatinan kemudian ada program dari UNICEF yang diatwarkan pada saat kondisi darurat. Inisiasi: bagaimana kemudian peningksatan ASI ekslusif adalah bisa sampai yang legitimate, tidak hanya kultural, spiritual. Bagaiaman selanjutnya dari sosialisasi jadi perda. Kedua, program pemberian makan bayi dan anak. 140 | Workshop Inovasi

Kemudian, fasilitator untuk melatih para motivator ASI. Motivator ASI juga menjadi inisiasi pemerintah kabupaten klaten yaitu tugasnya pada level individu yaitu menguatkan sebab tantangan sangat banyak. Mereka jadi benteng utama dari godaan penghentian ASI eksklusif. MoU semua tenaga kesehatan diminta tandatangani MoU ada perjanjian larangan menjadi agen susu formula. Implementasi: tidak hanya di perubahan perilaku, tapi secara komprehensif. Ini implementasi sistemik ada 5: advokasi untuk mengarahkan prtoses sosialisasi tadi diterjemahkan dalam program kawal ASI agar bisa sampai pada kebijakan yang nantinya mengatur keberlanjutan pelaksanaan IMD. Kedua, peningkatan kapasitas tidak hanya dilevel si ibu tetapi juga di lingkungan si ibu, terkait keberlanjutan hak menyusui atau tidak. Dan pula peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Memeperkuat sistem kesehatan : artinya memiliki keterpaduan ide, menyusui secara sistemik punya perspektif yang sama. Sistem evaluasi kerja: apakah yang sudah dilakukan sudah dalam alur. Apabila terjaid sesuatu hal yang tidak diinginkan bisa dievaluasi bersama. Dampak subtantif 2007 – 2011 trennya meningkat sampai 7% dimana sebelumnya tahun 2007, setahun pasca gempa, hanya 22% yang bisa mencapai menyusui 6 bulan eksklusif. Ini tidak hanya ASI ekslusif, peningkatan IMD bisa sampai 85%. Peningkatan konselor juga. Di lingkungan dusun sudah


ada 1257 motivator, walau secara kuantitas belum menyebar keseluruh klaten. 4 Kecamatan sayang bayi: ini merupakan kecamatan yang secara pelaksanaan pelaksanaan ASI ekslusif ini yang paling baik. Ruang laktasi juga fenomenal, karena pabrik susu ada di klaten. Gerakan ini bisa mengajak perusahan di klaten untuk menyediakan kulkas bagi buruh perempuan, kemudian mereka ada komitmen untuk menyediakan fasilitas ini.

Tantangan: intervensi produsen susu, penurunan semangat tenaga kesehatan, anggaran. Solusi yang dilakukan adalah terus melakukan sosialisasi agar penguatan kultural terus berlansung, pemberikan imbalan bagi prestasi tenaga kesehatan, misal yang sudah report jumlah pasien. Dan pendekatan ke pemerintah dan kapital sosial. Catatan kritis:

1. Intervensi pemerintah walau ini gerakan dari bawah, ini juga di intervensi pemerintah. Pemerintah tidak selalu mengintervensi sesuatu hal yang hegemonik. 2. Leadership bagaimana pak roni sebagai tokoh sentral mengaplikasikan leadershipnya ke masyarakat. 3. Organisasi kapital sosial memperkuat perasan senasib sesama perempuan, dilakukan dengan pendekatan personal.

Replikasi: ruang ekspansi dengan memberikan pelatihan kedaerah-darerah yang membutuhkan. 142 | Workshop Inovasi

1. Penguatan kjapasitas lokal

2. Penguatan sistem kesehatan 3. Advokasi kebijakan.

Catatan Diskusi 1. Novi Hepriyani, SMTI Yogyakarta: Ruang laktasi apakah terpisah dengan ruangan yang mengandung bahan-bahan kimia, apakah nanti takutnya ada kontaminasi ?

2. Presenter: Ruang laktasi agak menjorok keluar dari ruang operasioanl. Kalau bicara standar cukup disediakan tempat cuci tangan dan ibu duduk. Ini umunya untuk memerah, baru pada level itu untuk meyimpan asinya misal untuk dibawa pulang. Jadi bukan anaknya dibawa kesana untuk diberi ASI. 3. Mas – mas dari Bengkulu: Sejauh efektif dan ada sangsi untuk tenaga kesehatan yang kolaborasi dengan produsen susu formula? Ada berapa bidan dilema karena tidak semua ibu melahirkan susunya tidak keluar atau gimana? Apakah ada MoU ada bidan yg tidak apresiasi terhadap program ?

4. Presenter: Pemerintah sudah komitmen dalam MoU, terutama mengawal konsistensi perda. Dio beberrapa kauss, bidan ini terkait aturan kerja. Kalau ketahuan, akan diberikan SP1, dan bisa dipindah/ dikeluarkan. Ini masih Workshop Inovasi | 143

baru, tapi kemudian bagi yang positif mereka diberi reward. Sosialisais yang terus dilakukan adlaah kalau mereka berhasil mengawal difokuskan ke reward itu. Di swasta saya jkuga penasaran, ada beberapa swasrta yg tidak mau dlm progra. Ada klinik swasta yg terang2an, tapi dia dapat teguran tahap awal. Belum samapi teguran keras. Ada pila yang pro bidannya antusias Asi, ada pula bidan2 yang datangi rumah2, kalau posyandu selalu data kesulitan menysui., bagaimana menyusui, sampau tahapan idelogi. Secara sosial diperkuat. Setiap bulan ada tim sendiri yang akan berjalan ke RS untuk mendata, sejauh apa mereka mengimplementasikan gerakan ini, jadi ini yang nanti dievalusi untuk menjaga konsitensi perda ini. Buku KIA ini yang jadi pegangan. Dan pemberian susu formula ini bukan sama sekali hartam, namun ada pengecualian misal tidak bisa keluar asi. Ada mekanisme yang tenaga kesehatan sudah tahu. Ada prosedur yang mengarahkan kesana.

5. Dinkes DIY: Ada kecamatan sayang bayi. Perlu kriteria apa untuk dikatakan seperti itu. Nmungkin di DIY bisa diterapkan seperti itu. Untuk di DIY, RS pasien SC ini belum IMD. Karena dari ibunya yang getol. Untuk RS diklaten IMDnya gimana ? Untuk susu formula agakkan dari produknya merambah ke pelosok2. untuk di klaten bagaimana cara agar ibu2 terhindar dari susu formula pas awal2 kelahiran ? 144 | Workshop Inovasi

6. Presenter: Jadi untuk pendampingan mulai dari awal. Ketila dia hamil kan dia periksa, dan sudah ada informasi dari tenaga kesheatan untuk mengarahkan pengetahuan asi ekslusif sampai dia melahirkan. Karena penguatan awalkan di tenaga keehatan. Ketika dia pulang didampingi oleh motivator asi yaitu dibentuk dari kader posyandu. Yang tertarik pada motivasi ini dilatih secara gratis. Ini berjalan simultan dan saling melengkapi. Motivator ini jadi kontrol pada level individu. Bentuk pendampingan motivator ini kan karena dia diberikan pelatihan dan modul. Di modul juga ada kriteria kecamatan sayang bayi. Di klaten juga ada kecamatan yang tidak baik implementasinya, di tegalyoso ada bidan yang tidak peduli. Ini bagian sistem evalusasi yang dilakukan. IMD secar di rumah sakit itu ada. Mereka diberikan seperti KIA kan untuk mencatat kesehatan ibu dna anak, dan catatn IMD juga ada. 7. Ririn: Apakah di SKPD ada ruang laktasi? Untuk dari sisi lesson dan tantangan agak kontradiktif: ada perda, insentif padahal tantangan tidak ada anggaran, dan tenaga kesehatan mulai tidak bersemnaagat. Kalau mau bicara sustainibility apa pendapat anda ?

8. Presenter: Perda ini merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan. Ada nbantuan UNICEF tentang bantuan Asi ekslusif dilingkumgan sekitar ibu untik pro IMD. Sosialisais program itu tidka hanya menjadi Workshop Inovasi | 145

sebuah program yang tidak ada kemduain total selesai. Nah upatya sustainaibility dibuatylah perda ini. Di perdanya ada sangsinya, selain hukuman ada reward. Itu jadinya unik di perda ini, kan tidak hanya dinaskesehtana yabng bekerja kan kolaborais denghan instansi lainnya. Tapi memanhg sejauh ini yang tyerjsid pelanggaran yang terjadi ya diklinik swatsa di dekat cawas yag mereka menolak dan menjual susu formual, dan akhirnya diberi sangsi peringatan. Yang dimaksud anggaran: fasilitator kan diberikan insentif untuk membantu. Dan anggaran pemerintah tidak sampai membahas itu. Dan program ASI ini kan tidak program tersendiri, tapi ini program kesehatan. Jasdi dapat porsi kecil. Masih butuh banyak upaya kedepan.

Presentasi 5 Materi: Gerakan Sayang Ibu (GSI): Belajar dari Gampong Tibang, kota Banda Aceh, Mengupayakan Persalinan Aman Bagi Warga

Widya Priyahita Peneliti Ini sebenarnya bukan inisiasi di level lokal, tetapi nasional. Tahun 95 ada conference dunia 1994-95, salah satu isu 146 | Workshop Inovasi

persalinan aman. Setengah juta penduduk dunia meninggal karen aperdalinan. Ada upaya WHO intruksi persalinan aman. 70% persen angka nya di negara berkembang dan Indonesia negara terttinggi kematuian Ibu. Tahun 96 dicanangkan Bu Tin di solo gerakan persalinan aman. Gerakan ini sempat pasang surut, ada penghargaan di tingkat kecamatan. Antusiasme sangat besar. Namun pasca orba runtuh dan otda, program ini kehilangan pamor. Kemudian muncul format baru menggantikan program sayang ibu, dari sekian desa, di gampong dalam 5 tahun terakhir angka AKI dan AKB bukan rendah tapi nihil. Disesuaikan dengan DSI, di kamping tibang 2003, tidak aktif karena tsunami, aktif kembali 2007. Ini alasan mengapa ini menarik. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, profil singkat ada program GSI, lokasi Gambong Tibang, tahun implementasinya 2009 – 2012 tapi tahun 2002 mereka mulai melakukan, tahun 2006 terhenti karena tsunami dan mulai lagi tahun 2008. Mereka tidak dapat prestasi dari sisi evaluasi, tapi dari tahun 2002 angka kematian ibu itu nol. Dari sisi itu, tahun itu sisi fasilitas mereka belum siap. Institusi utama dinas kesehatan, kantor pemberdayaan perempuan. Program ini merupakan sentuhan global diserap di level nasional, diterapkan di seluruh kabupaten kota diseluruh Indonesia. tujuan program: menurunkan angka kematian ibu dan anak. Gagasan bekerja: diturunkan dari level nasional, inisator dari


kemenkes, diturunkan walikota dan desa/gampong. Pada praktiknya 50% dari desa se Indonesia hanya menjalankan, dan tidak sepenuhnya sustain. Perubahan utama: perubahan pola pikir dalam keluarga, ada penurunan angka kematian secara signifikan. Penerima manfaat ibu dan anak.

Tibang adalah di pesisir kota banda aceh. Saat tsunami terjadi hancur porak poranda. Mereka bangkit kembali karena bantuan. Diluar itu, ada hutan kota dicanangkan presiden, mendatangkan keuntungan ekologis, ekonomi. Yang menarik mobilitas penduduk rendah walau di ibukota provinsi. Tidak terlalu fragmented, dominasi suku setempat. Kampung tibang dipimpin keuchik, Mahyuddin Makkam.

Terkait sarana relatif memadai, ada pula program pemberdayan ekonomi. Disekitar kampung tibang ada stikes dan universitas ubudiyah. Kamping menjadi lebih sering lokasi pemberdayaan: KKN dsb. Tahap inisiasi: ditingkat lokal program ini dijalankan di Banda Aceh, tidak semua kab kota di Indoneia mengapresiasi program nasional. Wakil walikota banda aceh punya trackrecord aktif dalam isu perempuan dan kesetaraan gender, terutama pendidikan dan ibu dan anak. Beliau sangat mendukung.

Selain itu ada kantor pemberdayaan perempuan. Di tingkat lokal gamping, program ini diapresiasi. Hampir seluruh 148 | Workshop Inovasi

program yang ada di kampong tibang dijalankan dengan baik: desa siaga dsb. ada dua hal menjaid penjelas yaitu: padukan kepemimpinan kharismatik di masyarakat yg hierarkhis, keuchik menempati posisi tertinggi di piramida kekuasaan. Profil keuchik sangat kuat secara personal. Pengalaman di luar negeri kuat misal di korsel, sumber daya ekonomi kuat sehingga relasi yang terbangun patronistik. Selain itu elit lain seperti imam juga ada peran. Political will dari keuchik menentukan program iutu jalan atau tidak.

Implementasinya: untuk memperkuat sisi formal, selain ada peraturan di tingkat nasional diperkuat dengan regulasi ditingkat lokal. Ada pembentukan satgas. Untuk ditingkat Banda Aceh ada qanun – qanun yang mengatur. Dan disetiap Gampong diwajibkan untuk membuat peraturan di tingkat Gampong yang dikeluarkan oleh keuchik.

Apa saja kegiatan – kegiatan yang melibatkan keuchik: pembentukan satgas. Kedua, penempatan bidan desa, dan ketiga, prngorganisasian ambulans. Mereka tidak beli mobil, mereka identifikasi warga yang ada mobil dan mereka membikin komitmen tertulis sewaktu – waktu bisa dipergunakan untuk persalinan. Ada juga pengorganisasian donor darah ada data base donor darah. Ada penyediaan dana sosial ibu bersalin: ketika ibu positif hamil dia mulai menabung, variatif tergantung kemampuan. Ada subsidi silang dari ibu – ibu yang lain. Data juga ibu hamil dan bersalin. Data ini tidak hanya dikantor puskesmas Workshop Inovasi | 149

dan pustu, namun ada stiker di depan rumah yang isinya nama ibu yang hamil dan kondisinya yang diupdate perbulan. Stiker semakin besar sesuai dengan usia kandungan ibu mengandung. Bahkan tidak selesai sampai kelahiran, sampai usia tiga tahun.

Di Pustu semua data itu lengkap, jadi ada grafik dari mulai seluruh penduduk, yang sudah, belum dan akan hamil. Nama suami dan golongan darah dan riwayat penyakitnya bisa diakses. Sudah mulai didigitallisasi, dimput ke komputer. Ketika bidan datang, bidan tidak hanya tunggu di pustu, namun ada jadwal datang ke rumah-rumah. Hubungan bidan dan ibu hamil sangat personal. Tahap evaluasi:

1. Horizontal: sesama warga. Formal dan informal. Informal lewat forum pengajian, ronda, arisan.

2. Vertikal: dilakukan keuchik, secara lebih terstruktur, pengecekan secara data dan lesan. Ada insentif soal apresiasi misal uang, sembako dan sebagainya. ada evalusais perlombaan juga, dilombakan dalam kabupaten kota.

Evaluasi tidak hanya mereview tapi memberikan stimulan, mereka yang menang ada bantuan uang: untuk menambah fasilitas. Diluar itu, cukup prestisius sebab diblow up di media dan menjadi role model. Ada sangsi misalnya dikurangi dananya ketika tidak mampu menyerat. Stick and carrot. 150 | Workshop Inovasi

Kriteria perlombaan: dilevel nasioanl memiliki SK tentang satgas. Mempunyai data yang diperbaharui. Struktur yang jelas. Pengorganisasian donor.

Persoalan evalusasi dengan mekanisme perlombaan, karena sifat berisfat formalistik, rentan manipulasi. Para praktiknya SK dan sebagainya tidak bekerja. Motivasinya justru penghargaan, bukan seberapa efektifnya pemberdayan kesetaraan gender. Khususnya yang kritis itu NGO, mengatakan bahwa evaluasi harus lebih sekedar data2 kunatitatif.

Kenapa gampog tibang menjadi role model, gampong berhasil karena memberikan kesadaran baru terhadap perhatian kepada perempuan. Sejak ada GSI mulai muncul kesadaran, karena GSI bukan hanya persoalan ambulans, tapi itu perlombaan. GSI pintu masuk ke isu yang lebih besar: ini terkait dengan program yang lain disana. Keberhasilan program: kerjasama multistakeholder. Ada komitmen antara elit, keuchik dan masyarakat dengan dinkes dsb. dalam banyak kasus itu tidak jalan karena keuchik dan elit tidak mengapresiasi walau puskesmasnya melakukan upaya yang optimal. Di beberapa gampong gagal karena ada peran yang dimainkan oleh orang luar. Di gampong tibang, yang terlibat adalah di organisasi masyarakat. Di gampong lain orang vital tidak dilibatkan, pihak kecamatan menunjuk orang baru. Conflict of interest.


Catatan Diskusi 1. Moderator: Di gampong yang melakukan satu orang yang bertanggung jawab kolektif. Menyangkut mengenai angka AKI dan AKB apakah itu memang karena intervensi karena program ini? Mengenai perubahan pola pikir, penghargaan perempuan sangat tinggi, kira2 apakh memang dengan program ini masyarakat sudah ada pola pikir atau budaya lokal memang sudah menghargai perempuan ?

2. Ririn: Dokumentasi selalu ditentukan: leadership, regulasi. Kalau bicara konteks inovasi apa yang kira-kira menjadi kebutuhan untuk jadi inovasi? Pemerintah selalu bilang keterbatasan sumberdaya, pelibatan modal sosial. Kalau itu hidup dan memanfatkan pertemuan ibu2 pengajian dia akan hidup. Apa yg menjadi tantangan menarik untuk menyebut ini inovasi. Kalau reguilasinya sudah ada kenapa tidak bekerja? Ini semua harus terjadi, kalau pertanyaan ideologis, kenapa hal yang sederhana aja begini. 3. Widya: Kalau menurut saya sebenarnya bukan. Karena sebelum ada GSI sudah nihil. Yang membedakan kalau sebelumnya tidak ada pendataan, ambulans dan sebagainya. Isu keluarga menjadi kolektif saat GSI. Dia tahu siapa dokter yang menangani. Jadi memang punya pengalaman yang baik dalam pengelolaan ibu 152 | Workshop Inovasi

hamil. GSI hadir untuk membuat itu teroganisir. GSI merubah pola pikir mayarakat. Jadi kalau ada peran pembagian peran laki-laki dan perempuan. Kalau ada sosialisasi kehamilan laki-laki dan perempuan hadir bersama. Itu menjadi kebutuhan suami dan istri. Yang membuat ini dikatakan inovasi. Kalau menggunakan review standar inovasi, itu sangat sulit ditemukan di Indonesia. Harus genuine, harus sustain. Indikasi perubahan pola pikir: ada musrena muncul 2007, GSI 2002. Salah satu penjelas karena sosialisaasi isu perempuan yang dilakukan pada GSI. Ada implikasi tidak langsung. Dan inovasi pada sisi praktiknya.

4. Saiful Rizal: Sejauh mana program berjalan baik ketika punya output yang terukur itu harus diapresiasi, yang menarik ini dapat melibatkan kapital sosial di masyatakat. Nah, seperti apa peran yang tercipta dalam membangun animo untuk tergabung dalam program agar dapat hasil yang maksimal ?

5. Widya Priyahita: Yang dilakukan keuchik adalah melibatkan elite setempat. Baik imam masjid, yang punya pendidikan tinggi, pengalaman kental. Mereka berpengaruh untuk melakukan sosialisasi. Ditunjang dari agama, ada dalil-dalil. Jadi disana tidak berdiri sendiri-sendiri Semua itu aktornya sama. Jadi antar program itu sinkron. Dan tidak melibatkan orang baru, dipilih secara berkala. Workshop Inovasi | 153

6. Zumrotin: Disaat ada pelecehan perempuan, karena laki – laki pilihannya dinikahkan, tidak perrnah dilihat dari perspektif perempuan. Tapi saya lebih melihat pada dasarnya budaya aceh perempuan aceh didepan, budayanya menunjang budaya di masa lalu ada disana. Budaya laki – laki ngopi tongkrongan disana berjam – jam. Masalahnya dia tidak waspada pada istrinya. Budaya memang menghargai perempuan, memang saya akui. Mudah – mudahan dalam GSI memang ada ini. Kalau yg dikemukakan tadi ada perubahan, jangan – jangan itu dokternya, jangan – jangan dia tidak mau kalau paseinya hanya perempuan. Yaitu memaksa laki – laki mendampingi. Dokter punya hak untuk mendesak. 7. Bambang Sukarso: Di daerah yang islamnya kuat itu kesetaraan gendernya tinggi, itu khusus Aceh atau tidak ? Apakah mungkin masyarakat miskin bisa ikut seperti itu ?

8. Zumrotin: Dulu ada program suami siaga kan ? Menurut saya tidak berhasil. Di perkotaan suaminya tidur dengan orang lain. Istrinya aman-aman saja karena uang. Kalau miskin tidak mungkin siaga karena tidak ada uang. 9. Ririn: Ini terjadi di desa saja, menginspirasi di tempat lain. Apakah ini memungkinkan untuk menginspirasi wilayah lain. Apakah bisa dipastikan angka penurunan ini jadi persoalan besar ? 154 | Workshop Inovasi

10. Widya: Banda aceh secara umum sama karakteristiknya. Didaerah lain angka partisipasi tinggi. Keberhasilan GSI secara umum tinggi, yang menonjol tapi tibang. Konteksnya bukan menengah keatas dan pusat kota, bukan urban. Matapencaharian mayoritas agraris. Dikalangan menengah kebawah. Saat tsunami terjadi 80% infrastruktur hancur. Tapi komitmen kuat. Yang menarik implikasinya muskerna. bukankah kepala semua laki-laki, ada siasat ada adat yang tidak dilawan, perempuan cari meja yang lain dan diberikan jaminan suara perempuan akan diakomodasi dalam bentuk program. Sifatnya tidak conflictual dan resistent. Dilevel gampong, imam masjid laki – laki. Tp ibu-ibu pengajian juga terlibat, tapi tidak di forum dimana laki-laki bertemu. Perempuan ada forum khusus. Ada artikulator yang diakomodasi. Sudah ada instrumen replikasi, unitnya desa. Hanya 50% desa se Indonesia yang menjalankan. Tidak sepenuhnya sustain. Di NAD GSI juga dilaksanakan tp hasilnya berbeda. Apa yang bisa direplikasi adalah model program yang sistematik dengan membaurkan dengan modal sosial di masyarakat. Pelibatan pembauran yang menjaid penting. 11. Novrian: Mungkin masalahnya sejauh mana kita memahami budaya lokal dengan tepat. Di banda aceh, mungkin perlu memahami kearifan lokal. Jadi


memang, kepiawaian organisatorisnya ada untuk membuat inovasi dikaitkan denvgan kebudayaan misalnya tadi kenapa gerakan sayang ibu sukses itu karena islam memandang perempuan mulia. Tidak memuliakan wanita itu tidak memuliakan agama,. Kalau di wilayah lain mungkin juga ditambah budaya yang tidak mendukung. Harus dipahami pada aspek budaya, sosiologi untuk membuat suatu inivasi.

12. Mas – mas Bengkulu: Program GSI di tempat kami sempat mendapat penghargaan karena bupati concern. SDM kita sebenarnya tidak ada tapi mau memberdayakan dengan menyekolahkan bidan dengan APBD. Tapi ketika bupati ganti, program macet. Di banda aceh mungkin bisa direpliasi tapi terkait dengan dukungan pemerintah.

13. Widya: Di Gampong Tibang, menggunakan istilah daerah. Evaluasi dengan perlombaan juga dilematis, orientasinya lomba ketika lomba dicabut pelaksanaan jadi putus, ada tidak ada insentif mereka jalan, tapi mereka menganggap insentif menajdi bonus karena mereka sasar bukan hal administratif tp kesadaran. Lewat diskusi-diskusi lewat pembelajaran. 14. Ririn: Semua terkait pelayanan kan? bagaimana membuat masyarakart punya akses yang baik, dan pemerintah sudah ada regulasi dan standar. Sesungguhnya tidak perlu banyak aturan banyak 156 | Workshop Inovasi

nasional, tapi biarkan daerah kreatif. Dengan syarat bersifat universal. Misal tidak mungkin/boleh perda anak ketika hamil dia dikeluarkan dan ga punya hak pendidikan.

15. Zumrotin: Kalau keputusan di kabupaten akan membahayakan. Kalau pelayanan kesehatan itu inovatif, kalau semua diserahkan semuanya itu bahaya. Misal untuk bangun daerah ketika untuk utang internasional, nanti tidak bisa dikontrol. Implementasi di daerah harus ada muatan lokal, itu kalimat itu harus di UU itu jadi payung hukum. Kita melihat dari 10 daerah yang datang disini, misal perda tasikmalaya dimana RS jadi penghasilan daerah itu jadi layanan jelek. Yang jelas tergantung dari pimpinannya. Dan kalau tidak melakukan inovasi dengan kelompoknya, pemerintah harus berioreintasi pada rakyat. Pemerintah yang membuka diri untuk menerima masukan dari LSM itu bagus. Harus ada sinergi pemerintah dan masyatakat itu akan teramu dengan baik. 16. Novrian: Saya laki – laki jadi diajarkan agama dengan baik, bagaimana menghargai laki – laki dan perempuan, tidak ada superioritas,. Tapi masing – masing ada konsekuensinya. (PEMBICARAAN FORUM MULAI OUT OF TOPIC) 17. Widya Priyahita: Jadi sebuah pertanyaan apakah


perda yang sesuai dengan kearifan lokal apakah sudah partisipatoris atau tidak.

Kesimpulan Saya kira waktu yang diberikan oleh panitia sudah habis. Perlu diberikan applause kepada pemateri hebat. Terima kasih atas kehadiran dan mengikuti acara. Terima kasih.


Inovasi Bidang Ekonomi Moderator : Khairulyadi, Ms.C

Selamat Pagi, selamat datang dalam panel diskusi mengenai inovasi dalam bidang ekonomi dan perizinan. Dalam dua jam harus kelar tiga kelompok presentasi. Jadi kita persilahkan presentasi pertama untuk Paten Kabupaten Sragen.

Perumus Herry Susanto KINERJA-USAID

Presentasi 1 Materi : PTSP Sragen

Yuniarti Sekretaris Badan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kab. Sragen Kabupaten Sragen merupakan 1 dari 35 Kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Sragen kurang subur walaupun dibelah oleh sungai Bengawan Solo kondisi alamnya sangat Workshop Inovasi | 159

kritis atau minim. Secara administratif Sragen terdiri dari 20 kecamatan dan 284 desa dan kelurahan. Pada era otonomi ini telah terbukti memberi ruang yang lebih leluasa untuk menciptakan improvisasi dan inovasi dalam melakukan kebijakan.

Sepuluh tahun yang lalu, pelayanan publik ini masih sangat memprihatinkan di berbagai sektor, khususnya perizinan. Mekanisme, persyaratan, dan perizinan sangat berbelit dan tepat waktu serta tepat biaya. Ini berdampak tidak baik pada keinginan masyarakat untuk membuat perizinan. Padahal multiplier effect hal ini sangat luas, khususnya dalam bidang UMKM. Terlebih di Sragen, 50% tanahnya merupakan lahan kering. Untuk itu, pertumbuhan UKM serta industri harus dirangsang melalui penciptaan iklim yang kondusif salah satunya dengan memberikan perizinan sebaik-baiknya. Sejarah panjang dari PTSP, secara nasional PTSP ini adalah suatu kebijakan yang didasarkan Kementerian Dalam Negeri No.24 2006. Setiap daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan PTSP.

Sragen sudah merintis ini di tahun 2000 dengan nama PTSA. Namun demikian dengan prosesnya masih minta tanda tangan ke instansi terkait. Akibatnya PTSA masih kurang efektif. Oleh karena itu, pada tahun 2002 dibuatlah PTS dengan unit pelayanan terpadu. Namun, masih belum sempurna. Oleh karena itu, lembaga PTSP di tahun 2003 160 | Workshop Inovasi

dinaikkan menjadi kantor dilengkapi dengan pendelegasian kewenangan. Sehingga di sini muncul hambatan psikis, pengalaman ini pada tahun 2006 pada tahun ini dinaikan menjadi Badan. Melalui Perpres Tahun 2007 PTSP dilengkapi dengan badan penanaman modal. Kunci Sukses PTSP di Kab. Sragen

1. Keikhlasan Menyerahkan Kewenangan: Diizinkan suatu permohonan tergantung pada Kepala Daerah selama ini berada di kepala satker. Dengan adanya PTSP adanya pelimpahan kewenangan dari kepala Satker kepada kepala PTSP. Tidak mudah bagi Kepala Daerah untuk menyerahkan kewenangan kepada PTSP. Keikhlasan Satker teknis selama ini ada konotasi bahwa masalah perizinan selama ini sudah memiliki komitmen saya rasa lebih mudah, Sarana prasarana. Selama ini untuk masalah pendelegasian teknis sehingga beliau melaksanakan sulitnya berinvestasi. Satker Teknis masih berhubungan. Dalam beberapa peran. 2. SDM menjadi penting Jumlah personil 34 orang. Membangun SDM yang handal. Pelatihan secara kontinyu dan berkesinambungan. Training for success. Membangun tata nilai baru sebagaimana tata nilai professional swasta. Training manajemen sistem mutu. Menjamin kualitas layanan standar ISO.


3. Menunjang sarana-prasarana. Software komputerisasi perizinan, On line system dengan semua dinas / instansi. Videoconference, Bupati, semua dinas. CCTV yang bisa diakses di berbagai tempat, ruang pelayanan yang aman dan nyaman. Touch screen information, ruang pengaduan. Presensi sidik jari, tanda tangan jarak jauh untuk kepentingan perizinan dan mobile. Pembuatan surat maya, tukar data antar satker.

Flow chart untuk pelayanan mekanisme perizinan. Pendaftar - pemeriksaan berkas – pemeriksaan lapangan – proses – Pembayaran – penyerahan – pemohon. Setiap enam bulan ada survey mengenai indeks kepuasan masyarakat yang selalu ada peningkatan.

Implementasi PATEN. PATEN ini merupakan kebijakan lanjutan dari pelaksanaan lanjutan PTSP. Yakni pelaksanaan PTSP ini dilakukan di kecamatan. Ini salah satu upaya mendekati pelayanan publik dan perizinan kepada masyarakat. Lanjutan Pemendagri 2010. Sragen pernah menyelenggarakan ini di tahun 2001 waktu itu sudah ada 11 kewenangan bupati yang sudah dilimpahkan kepada kecamatan. Untuk menyelenggarakan paten ada 3 persyaratan. Substantif, Administratif, Teknis. Pelimpahan kewenangan dari bupati ke kecamatan. Perubahan SOP, Sarana prasarana. 162 | Workshop Inovasi

Perizinan yang di Kecamatan yang kecil dan tidak perlu kajian teknis. Sragen juga sudah melakukan pelimpahan urusan pemerintah Kab. Sragen kepada Lurah mencakup izin penguburan, izin penutupan jalan dan sebagainya. Proses yang dilalui merupakan sangat menarik dan sangat kompleks dan ini menjadi sangat luar biasa.

Presentasi 2

Materi : MPP Kota Kediri

Muhammad Rizki Pratama Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Universitas Airlangga, Surabaya MPS suatu program pelayanan publik berbasis mobile delivery. Mendatangi masyarakat langsung secara delivery melalui mobil keliling di masyarakat. Latar belakang mengapa MPS bisa muncul karena pelayanan publik Kota Kediri masuk 10 besar terbawah. Masih perlu sekali perbaikan di kota Kediri. Rendahnya Masyarakat Kediri yang memiliki SIUP, hanya 20 persen dari 18 ribu UMKM. Pentingnya pengusaha memiliki SIUP supaya dia diakui pemerintah dan bisa mengajukan kredit sehingga mampu menjalankan usaha. Prakteknya UMKM di Kediri masih sulit mendapatkan kredit dari pemerintah (penelitian USAID). Workshop Inovasi | 163

Tujuannya ada MPS ini ada 3 yakni:

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menelpon supaya bisa didatangi kepada masyarakat

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang memiliki usaha untuk segera mengurus perizinannya 3. Meningkatkan kesejahteraan bersama

Inisiasi Tim Sembilan sebagai inisiator utama. 2009. Tim Sembilan sebagai inisiator utama. Tim Sembilan ini dibentuk oleh kepala KPP yang beranggotakan Sembilan orang pegawai yang dianggap kompeten dan memiliki semangat perubahan. Yang terdiri dari mahasiswa PTN. Implementasi melalui layanan jemput bola, dengan fasilitas mobil keliling, layanan ini diharapkan dapat membantu mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan tanpa harus meninggalkan tempat mereka beraktivitas sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dampak substantif:

1. peningkatan masuk 10 besar terbaik tingkat nasional setelah sebelumnya 10 terbawah.

2. Meningkatkan SIUP bagi UMKM. Pada tahun 2011 sudah terdapat 665 izin, menurut data 2012 sampai Juli saja sudah ada 624 izin. Ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya hanya 600-an sehingga dampaknya sudah bisa dirasakan bersama. 164 | Workshop Inovasi

Institusionalisme dan Tantangan

1. Politik, anggaran, dan partisipasi masyarakat. Mereka bekerja secara sukarela, inovasi berjalan ketika smber daya minim. Jika KPP gagal, lambat laun partisipasi masyarakat akan turun.

2. Lesson learned adalah pemikiran out of the box dan sharing knowledge. Sudah terjadi kemajuan dan pemikiran out of the box dalam birokrasi. Terdapat sebuah tim yang memprakarsai sistem MPS, sharing knowledge belum mengena di sektor publik. 3. Harus terjadi proses saling bertukar ide dan knowledge management. Ini dapat meningkatkan kinerja. Peluang Replikasi Tim Sembilan dari KPP terbuka untuk melakukan replikasi untuk berdiskusi dan dukungan untuk studi banding.

Presentasi 3 Materi : PTSP Kabupaten Barru

Drs. Syamsir M.Si Perwakilan dari Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan Kantor ini BKPMP ini berdiri tahun 2010 sekitar bulan juli 2010 dengan dilantiknya ketua PTSP sendiri tanpa staff. Dua minggu kemudian kedatangan staff 4 orang dan berkembang menjadi 9 orang.


Pertamanya tidak menjalankan peran seperti PTSP. Baru setelah USAID masuk baru PTSP diberlakukan. Izin yang dilimpahkan ke PTSP hanya 9 perihal. Kenapa sedikit? Kita tidak pernah memperbanyak jenis izin hanya SIUP, SITU, TDP, IUJK, HO, Reklame, IMB, Izin usaha Perikanan, dan Izin Trayek yang dikeluarkan. Kalo bisa sedikit buat apa banyak. Ada beberapa kabupaten kota baru ditetapkan perda penyelenggarakan perizinan non retribusi. Dengan cukup 4 perizinan orang sudah bisa melakukan usaha. Prinsipnya minimalis. dalam rangka peningkatan SDM. Ikhlas bekerja, simpatik melayani, memberikan pelayanan dengan ramah, pasti.

Tantangannya adalah susah untuk mengubah prilaku PNS yang tua. Oleh karena itu diciptakan branding “MASIGA” Ramah, Pasti, dan Gampang. Dengan Salam, senyum, dan sapa. Pasti sudah jelas dan segala macam sesuatunya. Langkah perbaikan pelayanan: 1. Penyusunan regulasi 2. Pengembangan SDM 3. Sosialisasi

4. Monitoring dan Evaluasi

Jumlah Perizinan yang diterbitkan 1. Tahun 2010: 576 Izin

2. Tahun 2011: 1842 Izin


3. Tahun 2012: 2515 izin

4. Izin usaha gratis: 1740 izin

5. IMB gratis untuk KK Miskin: 150 izin

Presentasi 4 Materi : BKPMP Sumatera Barat

Malse Yulivestra, S.Sos, MAP dan Rekan BKPMP Sumatera Barat Penyederhanaan Penamaman Modal Provinsi Sumatera Barat terkait Izin penanaman modal dalam negeri Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah. Keluarnya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal. Kondisi investasi di Sumbar agak menurun dan malah dirugikan oleh pelayanan satu pintu. Padahal salah satu usaha yang menggirukan adalah memperbaiki iklim investasi. Penyederhanaan mekanisme sistem pelayanan terpadu satu pintu. Langkah Inovatif yakni harmonisasi Kebijakan dan penyederhanaan perizinan investasi Pemprov Sumbar sehingga bisa memetakan masing-masing potensi tiap kabupaten yang ada di provinsi. Peningkatan pengawasan


persetujuan investasi, percepatan implementasi SPIPISE, peningkatan pelayanan dan bantuan hukum.

Jenis pelayanan modal pada intinya Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) menerapkan izin prinsip harus melewati Pemerintah Sumatera Barat. Mekanisme pelayanan perizinan penanaman Modal di BKMP Sumatera Barat. Dia sudah bisa menyediakan perizinan yang berkualitas sehingga bisa meningkatkan itu semua. Pemprov Sumbar pada tahun 2011 adalah satu dari tujuh provinsi terbaik dalam meraih pelayanan terbaik dalam penanaman modal dan investasi. Kebijakan ini mampu memperbaiki penyelenggaraan perizinan investasi dan meningkatkan iklim investasi di Sumatera Barat. Penyerapaan tenaga kerja meningkat terus. Institusionalisasi dan tantangan:

1. Pendelegasian wewenang dari SKPD kepada BKPMP Sumatera Barat.

2. Lemahnya Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

3. Dari pemetaan yang belum kuat dari masing-masing kabupaten kota dalam memberikan pemetaan potensi kepada Pemerintah Provinsi.


Presentasi 5 Materi : BPMPT Kubu Raya

A. Tohardi Fisip UNTAN, Pontianak, Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kota Kubu Utara Persoalan konflik sosial yang tidak pernah selesai dalam konteks konflik etnis. Sempat terjadi konflik dayak dan melayu. Konflik itu menyebar ke birokrat terpecah menjadi melayu. Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Orang melayu dibersihkan dan diberikan jabatan posisi yang kurang strategis. Jauh dari soal perizinan ada persoalan itu tadi.

Banyak investor berpikir ingin investasi di Kubu Raya. Masa depan Kalimantan Barat adalah kelapa sawit. Setara dengan Riau. Kalbar juga punya banyak sumber daya alam. Ada tambang minyak dan uranium di Natuna. Namun, menurut studi siklus konflik ditakutkan pada tahun 2020 akan ada konflik besar yang akan terjadi. Kubu Raya itu adalah suburban di dekat kota Pontianak. Baru tahun 2007 dimekarkan dan kantor perizinan dan tahun 2009 baru ingin mendirikan BPMP sumber inspirasi utama dari Sragen baik dari semangat dan struktur organisasinya.

Moto “CEMPAKA”, yaitu “Cepat mudah pasti aman terbuka” utamanya ingin cepat karena merupakan Kabupaten paling muda di Kalbar. Selalu berusaha untuk: Meningkatkan Workshop Inovasi | 169

pengetahuan dan keterampilan bertugas. Proses perizinan di Kabupaten Kubu Raya (KKR) proses lambat dam tidak jelas dengan biaya yang tidak bisa diprediksi. Untuk itu, KKR memandang perlu mendorong perubahan organisasi perizinan dari kantor menjadi badan. Namun muncul kendala. Tahap inisiasi munculnya inisiatif untuk mendorong iklim investasi yang lebih baik, sekaligus merubah status kantor perizinan menjadi badan (BPMPT) karena adanya dukungan politik yang kuat.

Bupati KKR Muda Mahendrawan, SH bersama birokrat serta DPRD KKR. Memperluas Jaringan antar daerah, Kendala pada tahap ini infrasturktur gedung dan jaringan TI yang kurang memadai serta kualitas dan kuantitas SDM.

BPMPT dibentuk tahun 2009 berdasarkan Perda No.14 tentang SOPD dengan dibentuk badan diharapkan pelayanan akan maksimal. Untuk mengurangi konflik BPMPT vs SKPD teknis karena diambilnya wewenang. Agar Perizinan lebih transparan & Mendorong transfer wewenang dibentuk pakta integritas Kendala tahap implementasi:

1. Adanya resistensi dari SKPD yang tinggi

2. Muncul Calo-calo perizinan karena ada kebijakan dibukanya kesempatan kepada pihak ketiga

Proses evaluasi berkala tiap dua minggu dan 1 bulan sekali. Melakukan diskusi tentang kinerja badan dengan kepala 170 | Workshop Inovasi

daerah juga. Dampak biaya dapat diminimalisir, Investor sudah berdatangan karena lebih mudah mengurus ijin. Mulai mampu mengkoordinasikan perizinan satu pintu. Ada satu konflik maka efeknya 10 tahun iklim usaha gak jalan. Sudah beberapa kali mendapat penghargaan.

Institusionalisasi dan tantangan datang dari politisi DPRD dan preman-preman masih berat untuk menjalankan hal tersebut. Komitmen dari bupati luar biasa namun sekarang saingannya terlalu banyak. Persoalan sosial masyarakat di Kalbar juga sangat kompleks.

Catatan Diskusi Tanya Jawab Sesi I

Pertanyaan: 1. Tohari, Kabupaten Kubu: Apakah pergantian kepala daerah PTSP di Sragen ini adalah proses untuk mengusahakan birokrasi dan peningkatan komitmen?

2. Husni, Program MSi FEB UGM: Betul dibilang oleh bapak yang dibilang tadi, bahwa ada komitmen yang kuat dari pimpinan. Contoh dikhawatirkan pertanyaan, bagaimana usaha ibu mengubah mindset yang lama, kendala apa yang ada? Ada hambatan di sisi tersebut? Bagaimana cara untuk meyakinkan Workshop Inovasi | 171

warga untuk penjemputan dan bekerjasama dalam program MPS itu ?

Jawaban:

1. Yuniarti: Memang betul, inovasi untuk PTSP datang 10 tahun yang lalu dari bupati yang seorang merupakan pengusaha dan sekarang yang dilantik ini pada 2011 ini adalah wakilnya. Alhamdulillah pergantian sampai sekarang ini tidak mengganggu untuk memperbaiki pelayanan publik. Betul, pergantian pemimpin ini akan menggantikan semua peraturan yang ada. Namun, ka nada permendagri tahun 2006. Menurut informasi dari rapat kemenpan, masih ada 59 daerah yang melakukan PTSP. Dan, ini akan menjadi sorotan dan perhatian KPK. Ini menjadi kewajiban bagi daerah untuk melakukan PTSP. Dengan ada pemilihan langsung kepala daerah ini mendorong siapapun calon dan setelah menjadi kepala daerah ini menjadi ingin selalu berinovasi, menepati janjijanji. Bahwa sisi positif mendorong masing-masing kepala daerah untuk berinovasi. Ini sebenarnya kalo pelayanan publik dapat berlangsung baik, impactnya akan didapat oleh kepala daerah. Seharusnya tidak ada hambatan, namun kembali ini masing-masing kembali ke personal. Kontrol masyarakat ini sangat efektif dan membuat kita untuk berjalan pada rel 172 | Workshop Inovasi

yang semestinya bagaimana membangun sistem dan manajemen. Di Sragen sistemnya juga sudah kokoh, sudah terbiasa enak dan bergantung dengan IT walaupun pemimpinnya udah ganti ini akan berjalan terus. Sragen mulai bikin pelayanan terpadu penanganan kemiskinan yang dulu juga berada dibawah Satker bersama pelayanan perizinan.

2. M. Rizky Pratama: Soal Leadership kita harus selalui mengetahui ketika seorang pemimpin berganti harus diingatkan bahwa pemimpin adalah orang yang menjalankan sistem dan birokrasi. Ketika bergelut mereka juga sudah membangun sistem. Adanya resistensi dari dalam KPP ada perubahan emang cukup sulit berdasarkan wawancara dengan orang KPP. Sebagai orang baru mereka mengobrak-abrik kinerja KPP dan ini mendapat kritikan keras dari golongan tua pegawai KPP. Biasanya PNS jam 7 pagi dan jam 9 itu minum kopi. Tapi ketika ganti ketua jam 7 harus hadir, absen, dan mengerjakan tugas. Dan golongan muda yang menjadi garda depan perubahan. Perubahan prilaku dalam melayani masyarakat. Ketika prilaku mereka di atas masyarakat itu berbahaya. Dan mereka harus melayani masyarakat dengan ikhlas. Program MPS dijalankan tanpa insentif. Ketika diuji coba program ini sepi. Kemudian ini program ini mengundang walikota dan malah jadi ramai. Ketika Workshop Inovasi | 173

mereka menunggu, program MPS ini dimeriahkan dengan acara dangdutan selagi menunggu prosesnya selesai. Apakah ini bisa dipraktekkan atau tidak di daerah lain bergantung pada kondisi medan daerah.

Pertanyaan: 1. Anita, Program MSi UGM: Menurut para presenter, apakah kinerja sektor publik bisa mengalahkan sektor swasta atau tidak?

Jawaban:

2. Yuniarti: Optimisme ke depan, pak bupati memberikan ruang gerak yang cukup besar untuk menyalurkan aspirasi diberikan keleluasaan untuk memberi reward untuk member gagasan dan dituangkan ke dalam paper dan dikaji oleh tim. Dimasukkan ke dalam selalu berpikir dan berinovasi dan selalu member ruang gerak yang cukup dan harapan yang cukup harapannya birokrat selalu member yang terbaik bagi masyarakat. Setidaknya ada niat untuk selalu memberi hal yang terbaik bagi tugas kita. Sementara kita membreak down urusan perizinan dari kabupaten kepada kecamatan di ke depannya kita akan melihat apakah sukses di Kediri bisa dipraktekkan atau tidak. 174 | Workshop Inovasi

Tanya Jawab Sesi II

Pertanyaan: 1. Rahmi, Magister Akuntansi: Dua tahun belakangan ini. Pelayanan ini ada di satu tempat atau bagaimana? Bagaimana pihak pemerintah di sana sistem menciptakan sistem akuntabilitas bagi pemerintahannya.

Jawaban:

1. Syamsir: Terkait bahwa tentang tarif dan retribusi kita taruh di papan informasi dan di format izin kita tulis berapa yang harus dibayar. Jadi pemohon tau berapa yang harus dibayar. Izin penanaman modal hanya 3 saja jadi cukup ramping.

2. Tohardi: Sistem networking sudah sampai kecamatan masih ada dua kecamatan yang belom tuntas ketika kita membuka di kubu raya ada 67 izin pertambangan dan perkebunan setiap kita buka persoalan dan segala macam ada biaya yang nol rupiah di kubu raya maksimal 14 hari kerja sudah selesai dari 14 hari inilah satu proses yang bisa dilaksanakan. Ciri dari daerah itu sendiri yakni akuntabilitas, lagi-lagi benturan-benturan itu bisa dikelola dengan baik. Workshop Inovasi | 175

3. Yuniarti: yang menarik dari Kabupaten Barru, perijinan yang sifatnya ramping ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Meski Sragen adalah “kakak tertua” mungkin kita bisa sharing. USAID memang harus terus memberi dukungan pada kita. Bisa sharing sudah ada sinergi dan sinkronisasi Sragen di komplek pemda ini kantor bupati ada di tengah. PTSP untuk pengentasan kemiskinan tetap punya porsi yang sama dan punya SOPK yang jelas juga. Memang ke depannya tantangannya adalah pelayanan perizinan ini lebih maju, SPIPISE harus lebih ditingkatkan lagi.

Kesimpulan Baiklah, dengan berakhirnya jawaban tadi maka berakhir sudahlah diskusi panel di dalam kluster ini semoga contoh kasus yang berhasil ditunjukkan oleh daerah-daerah yang melakukan presentasi hari ini dapat menjadi role model bagi daerah lainnya untuk menerapkan inovasi baru dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan.


Workshop Bidang Governance Moderator : Dr. Erdi Abidin

Pertanyaan dari praktisi diharapkan untuk memperkuat hasil yang sudah ada untuk menghindari perdebatan yang tidak masuk mindset ini. Dari universitas, diharapkan dapat memberikan penguatan pada tataran konseptual, sehingga nyambung antara teori dan praktik dan lebih terarah.

Perumus Nanang Indra Kurniawan, MPA

Presentasi 1 Materi: Peran Media (Jurnal Celebes) dalam Mendukung Peningkatan Partisipasi Publik

Wahyu Chandra Jurnal Celebes Ada lima kabupaten kota yang didampingi dalam hal advokasi media. Akan dijelaskan apa yang telah kami lakukan terkait pengelolaan/mainstreaming jurnalisme warga sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam memajukan Workshop Inovasi | 177

partisipasi warga. Media adalah salah satu kebutuhan utama masyarakat, awalnya sebuah alat perjuangan dimana inisiasi pembentukan media adalah dari warga yang ingin menyuarakan pandangan-pandangan pada rezim pemerintah. Banyak fungsi media antara lain pengawasan, pembelajaran sosial, penyampaian informasi, transformasi budaya dan hiburan, yang paling dominan saat ini adalah fungsi hiburan. Kenyataannya realitas saat ini terjadi pergeseran yang cukup besar. Kalau dulu jadi alat perjuangan ideologis, sekarang berkembang menjadi hal-hal atau aspekaspek yang menyelimuti. Kalau dulu sebagai alat perjuangan, sekarang berkembang lebih banyak pada fungsi lain misalnya fungsi hiburan, propaganda politik, alat kepentingan politis. Realitas lain adalah munculnya persaingan yang tidak sehat. Walaupun hanya dapat dilihat oleh pengkaji media, tapi dampaknya sangat besar. Terkait bagaimana media membangun wacana yang lebih menguntungkan kekuatankekuatan tertentu. Realitas lain adalah bahwa warga hanya menjadi objek/korban media. Media tidak lagi memiliki keberpihakan pada warga tapi lebih pada penguasa ataupun pengusaha yang memiliki modal. Bagaimana kaitan media dengan partisipasi warga? Media dengan segala sisi yang ada sebenarnya memiliki potensi bagi warga dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat karena sifat media yang cepat, menembus ruang dan waktu bahkan ruang privat. Artinya, kemampuan atau potensi 178 | Workshop Inovasi

media untuk menjangkau warga secara luas. Di sisi lain, media sebenarnya punya ruang partisipasi yang besar dan efektif kalau bisa dimanfaatkan. Ketika kita mampu melihat potensi, bisa kita manfaatkan.

Bisakah warga berpartisipasi, atau bagaimana model partisipasi warga dalam media? Kalau berbicara tentang media cetak, ada banyak ruang yang sebenarnya tersedia. Di koran ada ruang pulbik, opini, dan yang akan dijelaskan adalah jurnalisme warga. Belum semua media melakukan hal tersebut. Hasil pengamatan di Sulsel masih ada media yang tidak punya ruang public service karena semata-mata melihat ruang itu punya nilai uang, untuk iklan misalnya. Iklan lebih didahulukan dibanding public service. Kita sudah melakukan pendekatan dengan menjelaskan bahwa itu penting. Bila dimanfaatkan dengan baik, bisa bernilai uang juga. Terkait opini, hampir semua media punya ruang untuk opini, biasanya banyak dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, NGO, intelektual. Kalau public service bisa dimanfaatkan siapa saja, oleh penulis dianggap selemah-lemahnya iman. Kemudian konvergensi media mainstream dengan media sosial. Ada sejumlah media yang menggunakan facebook dan twitter untuk dipublish di media cetak. Ini sebenarnya salah satu bentuk partisipasi juga, bisa digunakan untuk menyampaikan ide dan pandangan kita. Terkait citizen journalism, salah satu advokasi kita untuk memberdayakan warga untuk berani menulis dan menyampaikan pandangannya. Workshop Inovasi | 179

Sebagai salah satu program utama Kinerja USAID di bidang media, tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi publik dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada beberapa pendekatan yang digunakan antara lain melakukan pendekatan dengan cara melatih warga untuk menulis, memfasilitasi bagaimana agar warga lebih kenal dengan media, mengenalkan warga pada jurnalis, ada hubungan yang terjalin, bagaimana warga punya ruang untuk mempublikasikan pandangan-pandangannya di media. Kita telah melatih 20 warga di lima kabupaten. Di sini jurnalis warga kita pilih 20, ada empat di setiap satu kabupaten kota. Itu awalan yang dilakukan.

Siapa saja yang terlibat sebagai partisipan? Ada warga, aparat yang terkait langsung pada pelayanan publik khususnya staff-staff di bidang pendidikan kesehatan, dan perijinan dengan harapan mereka mampu menjadi pioner pelayanan pemberitaan media di instansi masing-masing, ada peserta perempuan, ada media. Dalam hal ini media membantu kita memetakan isu-isu yang akan dibahas bersama oleh jurnalis warga. Apa yang diinginkan dari jurnalis warga? Ada ruang lebih banyak untuk kepentingan warga, warga punya inisiatif sendiri untuk menyampaikan keinginannya agar terjadi dialog dengan tokoh-tokoh terkait. Pendekatan ke media, menjelaskan bahwa jurnalisme warga ini penting bagi media, sebenarnya punya nilai iklan bila dikelola dengan baik, bukan sia-sia, tergantung pada mengemas berita warga agar lebih menjual. 180 | Workshop Inovasi

Pencapaiannya, dari 20 yang kita latih ada 8-10 yang aktif menulis di media, media sudah lebih terbuka dalam menyiapkan ruang partisipasi dalam memfasilitasi tulisan warga. Ketika media tidak punya keinginan untuk publish tulisan warga, kita lakukan pendekatan akhirnya media mau menyiapkan ruang khusus untuk tulisan-tulisan warga. Ini berdampak semakin banyak media yang menyiapkan ruang khusus bagi tulisan warga. Ketika media melihat ini sudah menjadi trend, media mulai menganggap ini penting, tidak hanya bentuk kolom khusus tetapi juga lewat facebook yang dibawa ke media cetak. Biasanya media akan memilih tanggapan atau ide yang muncul dari FB. Kita melihat itu sebagai pencapaian karena dalam 10 bulan kegiatan kami, melakukan pertemuan secara rutin membahas tema-tema pelayanan publik, mengundang jurnalis warga, kita juga sering mengenalkan media dan jurnalis warga, termasuk media juga bisa menjelaskan tentang aturanaturan redaksi ke warga. Contoh, citizen reporter, alumni dari jurnalisme warga. Model partisipatori jurnalisme. Media Tribun menawarkan yang lebih tinggi seperti analisis dari warga, bagi yang ingin menyampaikan pandangannya terkait kualitas pelayanan publik. Ini adalah contoh bagaimana media memiliki ruang untuk memaksimalkan partisipasi warga. Media itu tidak bisa dipaksakan harus menulis apa, tapi bisa kita masukkan ke jurnalis warga. Tantangannya, bagaimana media mau menyiapkan ruang partisipasi. Bagaimana kita memberi pemahaman pada


media betapa pentingnya ruang partisipasi publik ini. Tantangan lain adalah kita tidak bisa menjamin kualitas tulisan, kami terus melakukan pendampingan, ada evaluasi. Yang lain, menjaga semangat warga untuk tetap menulis. Ada evaluasi ternyata persoalannya adalah keberanian warga untuk menulis. Kita memberikan motivasi ke warga agar terus punya semangat untuk tetap menulis karena kita juga tidak memberikan imbalan uang, hanya pengetahuan, akses, dan jejaring yang bisa mereka manfaatkan untuk aktualisasi diri melalui tulisan.

Selain itu ada beberapa yang telah kami lakukan. Ada komunitas yang minta dilatih, kemarin ada dua walaupun kita tidak ada imbalan uang. Dukungan kami berupa pemateri, bahan, dsb. Ke depan, bagaimana ini bisa direplikasikan, misal ke kelompok-kelompok yang termarginalkan yang kurang mendapat akses ke media, misal warga miskin, difabel, dsb. Ke depan kami mengharapkan keberagaman stakeholder yang terlibat. Mungkin ke depan akan ada satu media khusus untuk jurnalisme warga, masih dipikirkan bentuknya seperti apa. Teman-teman warga ini sumberdaya yang rela menulis tanpa digaji.


Presentasi 2 Materi: Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pendampingan Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah

Asep Rahmat Koalisi LSM – Pemkab Gowa Pada intinya, program ini merupakan kemitraan antara pemda dengan masyarakat. Latar belakang dari program ini bahwa letak Kabupaten Gowa dekat dengan Makassar, dengan luas wilayah 1.833,33 km², terluas kedua di Sulsel, 70% dataran tinggi, sehingga diperlukan adanya inovasi pengawasan agar program tersebut berjalan. Tahun 2004 muncul perda yang mengatur partisipasi dan transparansi. Mungkin satu-satunya di Gowa yang sudah meluluskan perda tentang itu. Selain itu ada political will dari Bupati Gowa untuk check and balance dari masyarakat terutama program yang menjadi fokus beliau antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Inisiasi program kemitraan ini karena adanya perda dan pandangan Bupati Gowa bahwa untuk mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi yang objektif, perlu dilakukan oleh unsur masyarakat yang memahami seluk beluk dan kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut. Atas dasar perda tersebut, pada tahun 2006 dilakukan


sosialisasi dengan forum lintas organisasi. Kabupaten Gowa juga memformulasi bentuk kemitraan, ada 15 bentuk program kerja. Tahun 2008 merupakan program pertama, adanya koalisi LSM – pemkab dimana anggaran yang mendukung kegiatan tersebut sekitar 1,5 M. Tahun 2010 anggaran muncul 1,2 M. 2011 lebih kecil lagi menjadi 600 juta. Itu anggaran yang dikeluarkan dari pemda. Penurunan ini bukan kelemahan dari kemitraan tetapi lebih cenderung pada tertariknya donor2 untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan sehingga ada sharing dana dari pemda dan donor. Dalam penentuan LSM karena ada kekhawatiran unsur politik, dilakukan melalui proses lelang. Berdasarkan aturan yang ada di Indonesia ditambahkan dengan ketentuan lain bahwa LSM yang bermitra harus terdaftar di Kabupaten Gowa (LSM daerah) dalam rangka mendidik dan membina LSM dalam hal pemberdayaan. Seleksi dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk oleh Bappeda Gowa kemudian dilakukan kontrak kerja selama satu tahun dan seleksi diadakan setiap tahun. Hasil monev LSM dilaporkan pada bupati dan langsung ke SKPD. Ke SKPD lebih cenderung ke evaluasi, ke bupati untuk rekomendasi, data-data yang diberikan pada bupati lebih real. Kalau LSM melaporkan sama dengan yang dilaporkan SKPD, berarti LSM tidak bekerja. LSM adalah pendukung utama bupati untuk mengetahui keadaan real di lapangan. Setiap tiga 184 | Workshop Inovasi

bulan bupati mengadakan coffe morning, mengundang LSM se-kabupaten, tokoh masyarakat, pemuka agama, DPRD Kab. Gowa, Muspida, dan Pemerintah Kab. Gowa untuk memberikan masukan apa yang perlu diperbaiki sehingga cepat tertangani bila ada kekurangan di lapangan. Tahun 2008 ada tiga rekomendasi yang dihasilkan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis. Dan tiga rekomendasi berkaitan dengan monev Pendampingan Alokasi Dana Desa.

Enam rekomendasi tersebut langsung disampaikan ke Bupati Gowa. Implementasi pada tahun 2009, hasilnya adalah pembangunan sanggar pendidikan yang ditargetkan 44 desa justru bisa terbangun di 167 desa karena melibatkan partisipasi warga, meningkatnya kapasitas LSM karena LSM mendapat banyak pengalaman sehingga dilirik oleh lembaga donor dan meringankan beban anggaran. Tahun 2010, RPJM desa sebagai dasar penyusunan program rencana tahunan, setiap desa punya RPJM.

Ada dua hal yang menjadi faktor keberhasilan. Pertama, political will dari bupati. Meskipun ada perda kalau tidak ada political will tetap tidak bisa terimplementasikan. Kedua, ada sosialisasi sehingga ada dukungan walaupun ada pertentangan. Capaiannya, Kabupaten Gowa (1) mampu membentuk sistem kerja yang terbuka, transparan dan mudah menerima koreksi dengan membuat terobosan Workshop Inovasi | 185

melibatkan unsur masyakat, (2) meningkatkan kinerja aparatur pemerintah serta meningkatkan kapasitas masyarakat, (3) dengan mekanisme check and balance, keterlibatan masyarakat dalam monitoring pelaksanaan program pendidikan gratis, biaya pendidikan Rp.0,- mampu dicapai diseluruh pelosok Gowa, (4) dengan monitoring dan pendampingan LSM pada penggunaan dana ADD ini maka ada peningkatan kemampuan aparat 167 desa/ kelurahan (pemerintah desa dan BPD) dalam menyusun RPJMD, (5) Kabupaten Gowa mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2011 untuk pertama kalinya. Ada cerita, anak sekolah di SD, ada temannya yang sakit. Gurunya menolak urunan khawatir dikira guru yang meminta. Pengawasan ini begitu intens sehingga guru tidak berani melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Terkait institusionalisasi dan tantangan: (1) memberikan ruang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar RPJMD Kabupaten Gowa, (2) keterbukaan dan kepedulian kepala daerah dan unsur-unsur pemerintahan di bawahnya dalam menerima kritikan, saran dan koreksi terhadap pelaksanaan pemerintahan, (3) monitoring dan evaluasi tahunan yang menghasilkan rekomendasi menjadi mekanisme kontrol, jadi monitoring dan evaluasi dijadikan kontrol dan sebagai acuan pelaksanaan program di tahun 186 | Workshop Inovasi

berikutnya. Karena selama ini umumnya laporan monev pemda tidak valid sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menyusun program di tahun berikutnya. Di Kabupaten Gowa itu sudah dibuktikan dan dijadikan dasar. (4) Penganggaran biaya operasional pendampingan/kemitraan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut. Inovasi ini dianggap sebagai sebuah terobosan baru oleh lembaga donor seperti Access, sehingga mereka mengucurkan dana sharing untuk salah satu kegiatan pendampingan, yaitu pendampingan dan monev pengelolaan ADD. Adapun tantangan bagi program kemitraan antara lain: Pertama, dianggap sebagai upaya pelemahan daya kritis LSM. Banyak pendapat demikian, tapi masih ada juga LSM yang di luar internal pemerintah daerah. Yang di dalam pemerintah bisa melaporkan apa yang terjadi di lapangan dengan lebih objektif sehingga bisa menjadi masukan bupati. Kalangan internal pemerintah juga ada yang mengkritik terkait belum adanya regulasi tentang keterlibatan LSM dalam program pemerintah. Ini merupakan keberanian Bupati Gowa. Kemudian, ada teguran Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan monev dari LSM. Karena tidak mengikuti prosesnya, jadi mempertanyakan. Pengaruh political will menjadi sangat penting. Komitmen bupati untuk melihat persoalan secara objektif menjadi suatu hal yang penting. Bila bupati yang selanjutnya tidak mempunyai komitmen, mungkin keberlanjutannya juga akan sulit sehingga disini Workshop Inovasi | 187

perlu dipikirkan agar hal ini terus berlanjut. Walaupun ada perda, perda bisa dicabut sewaktu-waktu. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 selama ini tidak terlalu tegas mengatur tentang itu.

Poin pembelajaran dari ini adalah yang pertama, keterbukaan dan transparansi. Dengan adanya program koalisi ini, diharapkan masyarakat tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah sehingga masyarakat mampu mengkritisi dengan lebih bijak. Yang kedua, sebagai alat check dan balance. Yang ketiga, political will dari kepala daerah menjadi sangat penting. Bagaimana dengan peluang replikasi? Adanya penghargaan inovasi, adanya Perda Tahun 2004 yang sudah berjalan sebagai peluang untuk mereplikasikan program. Hal ini merupakan contoh nyata bahwa paradigma teknokratis yang dimiliki pemerintah bisa berkolaborasi dengan paradigma pemberdayaan yang dimiliki oleh LSM. Yang menjadi catatan penting, ada political will dari kepala daerah dan lembaga legislatif guna memberikan peran pada masyarakat dalam berpartisipasi. Berikutnya yang menjadi catatan, perlu ada regulasi daerah maupun pusat yang mengatur tentang kemitraan.


Presentasi 3 Materi: Multi Stakeholder Forum (MSF) dalam Konteks Program Kesehatan Ibu – Anak di Kabupaten Sambas

Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid, Msi Ketua Multi Stakeholder Forum, Bupati Sambas Pertama yang Dipilih langsung oleh Rakyat dengan Angka 83%, Meraih Rekor MURI Suku yang paling besar di Sambas adalah Melayu, nomor dua Tionghoa, dan nomor tiga adalah Dayak. Awal menjadi bupati, fokus pada desa. Awalnya, kantor bupati tidak punya, menyewa rumah rakyat, pelan-pelan membangun desa. Pemilihan kedua baru membangun kota. Kabupaten Sambas mempunyai banyak program yang harus disampaikan pada masyarakat. Mengapa program yang dilaksanakan ituitu terus? Program tidak gagal, tapi jalannya pelan karena dihadapkan pada persoalan lapangan. Masyarakat ada banyak etnis, agama, budaya yang juga berpengaruh, dan profesi dsb. Pidato Presiden kemarin, 2040 menjadi salah satu negara terkuat karena budaya, SDA, dan letak geografis. Sambas lebih dekat ke Singapura daripada ke Jakarta. Ini juga peluang ke depan dan kaya akan budaya. Budaya bisa bersifat positif tapi juga bisa negatif. Misalnya inisiasi menyusu dini. Banyak masyarakat yang tidak menyusukan anaknya. Ketika dicari tahu, ternyata malu karena ada tahi lalat tiga di payudara, kultur mengatakan tidak boleh menyusui. Ini Workshop Inovasi | 189

harus dijelaskan oleh adat oleh karena itu MSF menjadi sangat penting.

Di Sambas ASI eksklusif dianggap susu basi, karena penyuluhan menggunakan bahasa teknis, bukan dengan bahasa masyarakat. Ada laporan angka kematian ibu dan anak tinggi. Setelah dicek ternyata ketika orang mau melahirkan, karena infrastruktur jalan, ibu mau melahirkan kecelakaan di jalan lalu meninggal. Solusinya perbaiki jalan, mudahkan akses masyarakat menuju puskesmas. Contoh lain, ada masalah jamkesmas, ada dialog katanya orang kaya ambil jamkesmas, pengalaman di daerah saat membagi BLT banyak orang tidak miskin mendapat BLT. Kita dialog, kuncinya di ulama. Menggunakan ulama untuk melakukan pendekatan agama. Pas ada contoh, orang kaya terbakar rumahnya, pas dia ambil BLT. Disinilah peran MSF untuk menjelaskan halhal seperti ini. Kasus lain, membangun perbatasan, diukur pusat tidak memenuhi syarat untuk membangun jalan negara, artinya harus mengambil jalan rakyat, bagaimana membujuknya? Bagaimana cara sosialisasi pembebasan tanah? Peran MUI dan dewan adat daerah, turun menjelaskan.

Setelah bentuk MSF, ada tahapan-tahapan. Tahap persiapan, identifikasi lembaga. Kemudian tahap pembentukan, kita bentuk MSF. Tapi setelah diteliti, masih banyak lembaga masyarakat yang belum masuk, contoh: BKMT. Ibu-ibu sangat aktif di BKMT tetapi mereka tidak punya ilmu. MSF 190 | Workshop Inovasi

masuk, menyampaikan program kesehatan ibu dan anak. Ini kita terjemahkan dalam bahasa masyarakat. Berikutnya tahap integrasi, kami sudah pada tahap penggiatan. Yang boleh masuk MSF: (1) ada kepedulian, artinya organisasi sudah eksis di masyarakat, (2) ada SK dan badan hukum, (3) usia anggota paling rendah 25 tahun, (4) berpengaruh, (5) memiliki kapasitas, (6) kapasitas anggota diperkuat. Di Sambas bisa dikatakan bahwa bupati itu tidak pernah libur. Sabtu – Minggu pasti ada pesta perkawinan. Di situlah bupati bisa menyampaikan program dan banyak mendapat kritikan dan saran dari masyarakat. 10 tahun menjadi bupati belum ada cuti.

Dalam pembangunan, kita pilah, bagi peran. Untuk membangun program, antropolog masuk dulu dan dewan adat harus turun. Misal: membangun sekolah untuk masyarakat Dayak harus menggunakan asrama karena suku Dayak tinggal di pegunungan yang jauh. Ini persoalan mengapa MSF menjadi sangat penting untuk membantu program-program pemerintah. Fungsi dan peran sebagai pusat informasi masyarakat. Kami dapat laporan banyak keluhan rakyat, MSF yang menyampaikan ke bupati. Peran MSF antara lain sebagai pusat aktivitas masyarakat, pendampingan masyarakat, mediator, dan advokasi. Arus mekanisme penyampaian keluhan, dari masyarakat/ puskesmas ke MSF. Contoh: kalau di Sambas, rawat inap


gratis tapi kelas tiga. Pernah bertemu orang Dayak yang mengeluh kalau program pemerintah bohong karena istrinya mau melahirkan di rumah sakit swasta dan bayar. Padahal pengobatan gratis diselenggarakan di rumah sakit negeri. Ternyata kurang sosialisasi untuk menjelaskan programprogram. Persoalan yang bisa segera, diatasi segera, yang butuh tindak lanjut dari tingkat yang lebih tinggi, dibawa ke yang lebih tinggi. Disitulah muncul kesepakatan antara bupati dan MSF. Hanya DPRD kadang tidak setuju, ini harus ada dukungan politik. Janji ini mau dibawa ke DPRD, mau tidak mau harus setuju. Bupati mungkin segan keras pada DPRD, saya tidak segan keras karena saya tidak di jabatan struktural. Ini peran MSF dalam membantu pemda. Kemarin ada puskesmas bagus, ambulans tidak bisa dipakai karena jalannya tidak ada. Kami hubungi PU minta dibuatkan jalan sehingga puskesmas disana senang akan keberadaan MSF karena merasa didukung secara politis. Terkait peluang dan tantangan, salah satu kelemahan dinas adalah memberi info ke rakyat tapi tidak memberi info kepada MSF. Ini dirubah, kami yang memberi info pada masyarakat. Tantangan lain, tingkat pendidikan di masyarakat. Buku laporan dinas menyalahkan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Menurut kami, teknik penyuluhannya yang salah. Gunakan bahasa yang dimengerti, karena masyarakat yang sudah sepuh tidak mungkin disekolahkan lagi. Ini coba kami ingatkan ke pemerintah daerah. 192 | Workshop Inovasi

Kunci keberhasilan adalah pendampingan organisasi mitra lokal, komitmen masyarakat dan unit pelayanan dan dukungan pemda. Kebetulan Bupati Sambas saat ini adalah mantan kepala dinas kesehatan. Kalau dulu habis-habisan membangun pertanian, sekarang membangun kesehatan. Mengapa religius menjadi salah satu poin penting dalam visi bupati? Karena pintar apapun bisa tetap bermasalah kalau tidak punya rem agama, misal: korupsi. Kuncinya adalah agama. Contoh janji perbaikan layanan, tiap puskesmas berjanji akan melakukan perbaikan layanan. Ini tugas MSF untuk menjaga janji-janji tersebut. Ada beberapa yang tidak mungkin dilakukan puskesmas karena dana, kami ajukan ke DPRD. Setiap bidan kampung mendapat 50 ribu setiap mengantar orang melahirkan ke puskesmas. Ini hanya salah satu contoh dari berbagai upaya perbaikan layanan.

Catatan Diskusi Sesi Pertama (Sebelum Ishoma)

a. Pertanyaan 1. Yeni Yanuarti dari PKBI Sambas: ada dua hal menarik. Pertama pada Mas Wahyu, saya kira ini menjadi permasalahan di Kabupaten Sambas, pernah kita lakukan dengan teman-teman media. Masyarakat sudah dilatih, namun tidak berjalan karena mungkin


pendampingan kurang sehingga hal ini menjadi sia-sia. Padahal motivasi dari jurnalisme warga sangat antusias untuk menulis, tapi disampaikan kemana? Media lokal sendiri sudah mengakui tidak punya kemampuan untuk memberikan space dalam koran sehingga kesulitan. Bagaimana media lokal dan jurnalisme warga bisa berjalan seiring? Mungkin punya trik untuk dikembangkan kesana? Kedua, dari Gowa, saya tertarik melihat kemitraan antara Pemda Gowa dan LSM. Ini luar biasa karena selama ini kalau di beberapa daerah, antara pemda dan LSM saling menjudge. Apalagi sampai ada penganggaran untuk memberdayakan LSM, inisiasi yang muncul apa dari pemda dulu atau ada sebuah pihak lain yang memediasi bertemunya pemda dan jejaring ini? Metode yang dipakai untuk menginisasi? Kriteria LSM? LSM di Sambas banyak tapi naik turun, tidak punya program yang jelas. 2. Ibnu Munzir dari Bappeda Palu: kepada Pak Asep Rahmat dari Gowa, menyebutkan 17 x political will di slight presentasi, artinya ini penting. Kalau mau kita aplikasikan contoh baik, maka ada prasyarat untuk bisa diaplikasikan. Tips pada kami di daerah, apakah political will saja cukup? Bagaimana stakeholder lain yang bermain? Tidak mudah membuka nonpemerintah untuk masuk ke pemerintah dalam melaksanakan program, apakah ada prasyarat? 194 | Workshop Inovasi

Pertanyaan untuk Sambas, apakah MSF hanya sebagai pemadam kebakaran? Apa bisa masuk ke tahap perencanaan yang teknokratis? Bisa menjadi contoh yang bagus untuk diaplikaskan. Kalau MSF bukan mantan bupati, bagaimana bisa berperan seperti itu? Apa yang harus kami buat agar bisa seperti MSF?

3. Cut Zakiyah, dari jurnalis warga di Tulungagung: terkait jurnalis warga, proses kami juga tersendat. Bagaimana proses penguatan internal jurnalis warga? Yang kedua, kita punya beberapa media mainstream yang cukup dekat dengan warga, tapi pendekatan ke media mainstream tidak bisa dengan personal. Bagaimana jurnalis warga bisa menyampaikan temuannya yang tidak bisa disediakan oleh media mainstream, strateginya seperti apa? Kita sementara ini hanya media online secara pribadi, blog yang diakses beberapa kawan, tapi kurang efektif memberi pengaruh di tingkat lokal.

4. Kusmadi dari Bintan, Paguyuban Keluarga Jawa. Saya melihat, pertama pada Pak Asep, bagaimana upaya bapak mempengaruhi warga padahal orang Gowa dari karakternya begitu, di Bintan sulit, pemkabnya tidak mau mendengar dan kondisi geografisnya lebih sulit daripada Sambas. Masyarakat sudah jenuh dengan janji-janji pemerintah. Kendala di sana, kampung juga jalannya belum baik. Media online pun kadang BTS Workshop Inovasi | 195

menggunakan genset, pemadaman listrik sering. Bila menggunakan media cetak, contoh untuk menjangkau daerah Tambelan butuh 28 jam. Tingkat masyarakat pun SD. Ini bagaimana mengatasi kesulitan ini? Banyak yang tinggal di kampung terpencil. Bagaimana sinkronisasi itu? Kami kompleks. Pemkab bahkan bangun jalan tanpa analisis dampak lingkungan.


1. Wahyu – Jurnal Celebes: Bagaimana memaksimalkan warga, warga menulis tidak ada wadahnya? Di sana bisa online? Bisa. Kita mesti identifikasi sasaran kita, identifikasi media-media yang tersedia. Yang bisa saya sarankan, jurnalis sudah ada kedekatan tetapi di redaksi tidak bisa seenaknya dimasukkan. Ada pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama, dalam platform Kinerja ada kerjasama media, bisa kita gunakan bargaining kita, misal selama ini ruang tersebut digunakan untuk iklan, kita ganti. Atau tetap bisa untuk iklan, tapi kita minta fasilitasi jurnalis warga. Dengan tawaran kerjasama, kita tidak perlu minta ruang besar-besar tetapi paling tidak ada ruang sehingga tulisan warga bisa ditampjung. Media biasanya senang, kita ganti dengan bargaining seperti itu. Pengambil kebijakan ada di redaksi. Bisa kita lakukan dialog untuk menjelaskan apa yang ingin kita 196 | Workshop Inovasi

capai, kita minta komitmen. Bisa kita minta dicoba dulu, kalau bagus lanjutkan. Kalau ada seperti itu, biasanya mereka akan melihat ini bukan suatu hal yang sia-sia dan bisa dilakukan. Kedua, kita ambil model selemah-lemahnya iman. Kalau media tidak bisa menyiapkan space, kita siapkan sendiri. Di Sulsel kita bikin website. Kita tidak minta budget untuk website, tapi ini inisiatif warga untuk mewadahi jurnalisme warga. Yang dihitung sebagai produksi warga, bahkan facebook pun bisa dihitung. Facebook jangan dianggap enteng, jangkauannya lebih cepat dan personal. Kita bisa bikin facebook khusus untuk jurnalis warga. Kita mengundang disitu siapapun. Ada satu kasus jurnalis warga mengupload dan dirasa bagus oleh media, kemudian diupload oleh media tersebut. Kolom public service apakah ada? Yang ada hanya citizen journalism yang opini, padahal kita inginnya analisis. Sebenarnya kalau ada space keluhan, bisa digunakan untuk latihan. Untuk Kusmadi, sebenarnya kegunaan media sangat bergantung pada lokasi. Banyak yang bisa kita lakukan termasuk radio komunitas. Ada kasus sms tidak bisa, bbm malah bisa. Gunakan saja bbm itu untuk komunikasi. Penggunaan tabloid bahkan hanya selembar saja juga bisa digunakan. Ada satu tempat misalnya, tidak semua media efektif, bisa menggunakan brosur saja ditempel di masjid, itu bisa. Apapun media yang kita gunakan tidak perlu Workshop Inovasi | 197

terlalu mahal yang penting bisa digunakan. Siapa yang mengisi medianya? Bila jurnalis sudah dilatih, tidak ada masalah untuk menggunakan media-media seperti itu. Tergantung pada analisis kita di lapangan. Kalau memang hanya sms, gunakan sms. Ada satu desa mereka gunakan sms untuk pengaduan. Ada satu kejadian, pernah ada satu keluhan tentang kualitas PDAM, akhirnya karena sms itu mereka berkumpul di suatu tempat dan memberikan masukan pada PDAM. Yang penting keberanian warga untuk menulis, itu lebih susah. Kalau medianya lebih mudah.

2. Asep Rahmat – Kabupaten Gowa: Menjawab pertanyaan Ibu Yeni tentang penganggaran, kriteria LSM yang dipilih. Penganggaran dalam kegiatan yang didampingi oleh LSM, mereka memanfaatkan anggaran monev yang berbasis APBN. Anggaran itu besar sekali. Selama ini praktiknya kaerna aparat banyak tugas, pemanfaatan anggaran hanya sebatas administrasi kalau itu sudah terlaksana sehingga anggaran bisa dicairkan. Dengan adanya pendampingan LSM, selain memberikan data objektif, bisa memberikan rekomendasi berbasis data lapangan. Selain itu, kegiatan berbasis APBD, sudah ada anggaran itu. Meskipun itu dalam pos PNS, penggunaannya digunakan untuk umum. Karena instruksi bupati juga sudah seperti itu (political will), 198 | Workshop Inovasi

jadi mau tidak mau harus jalan. Ada kekuatan dari kepala daerah, mesin birokrasi mau tidak mau harus ikut. Untuk LSM yang terpilih, dalam sistem seleksi memang ada kriteria. Tapi yang jelas profil LSM tersebut harus memiliki ahli sesuai dengan bidang pendampingan, tidak asal sembarangan. Untuk Pak Ibnu, meskipun ada perda kalo tidak ada keinginan untuk aplikasi, maka susah juga. Adanya perda untuk dasar hukum. Dengan adanya komitmen dari kepala daerah, mesin birokrasi harus ikut. Internal, dengan adanya sosialisasi, diskusi dengan pihak2 terkait, maka disitu akan tercipta suatu pemikiran yang sama, menjadi kekuatan untuk menjalankan program. Selain itu ada sosialisasi juga. Untuk Kusnadi, LSM yang paham, masyarakat yang paham, itu yang direkrut. Bagi yang belum, gunakan pemberdayaan agar masyarakat juga bisa kritis. Paradigma LSM, mereka memiliki konsep pemberdayaan, punya komitmen memberdayakan masyarakat. Itu yang kita gunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam partisipasi pembangunan.

3. Burhanuddin – MSF Sambas: Menjawab pertanyaan Pak Ibnu, MSF tidak sebagai pemadam kebakaran, kami diajak dalam perencanaan. Misal janji puskesmas mereka butuh dana, kami ajukan. Tiap musrembang, kami diajak. Mulai dari perencanaan,


pelaksanaan, pengorganisasian, evaluasi. Ini artinya kami bukan pemadam kebakaran saja. Terkait kalau bukan mantan bupati bagaimana, di daerah pasti ada tokoh masyarakat, tokoh adat, pasti ada tokoh yang ditakuti/disegani rakyat. Ini yang perlu kita cari. Untuk kusnadi, masalah kecurigaan itu warisan masa lampau, janji tidak terpenuhi. Ini harus kita perbaiki, transparansi, tugas kita sejahterakan rakyat. Bagaimana komitmen pemimpin bagaimana bupati dipercaya rakyat. Contoh: jangan bangun rumah dinas Bupati Sambas sebelum semua SD direhabilitasi. Lanjutkan komitmen, maka orang percaya dengan kita. Contoh ambil tanah untuk jalan, curiga uang diambil bupati, saya sumpah pakai qur’an. Rakyat percaya. Ini contoh-contoh soal yang harus kita lakukan sehingga rakyat percaya pada kita. Sambas sekarang semuanya terjangkau roda empat. Bupati baru melanjutkan semua desa terjangkau roda empat dalam rangka akses kesehatan, pendidikan, dsb. Dulu kami taruh dokter di perbatasan, baru seminggu hilang, guru hilang, camat hilang, tidak ada yang mau. Ternyata masalah jalan. Sekarang sudah ada empat dokter, guru betah, camat betah. Bupati sekarang dapat 548 M untuk membuat jalan sampai perbatasan. Ini bagian membangun kepercayaan rakyat. Kemanapun saya diajak bupati, bagaimana kita memanfaatkan lembaga 200 | Workshop Inovasi

non pemerintah ditempatkan untuk membantu pemda. Tawuran antar kampung, yang turun kami. Mungkin kadang jadi pemadam kebakaran. Pemda tidak sanggup, kami yang turun. Saya yakin dengan komitmen tinggi, rakyat akan percaya. Kita buktikan waktu bangun perbatasan, saya lima kali jalan kaki 14 jam, mau tidur dimana tidak tahu karena tidak disambut rakyat, kepala desa masa bodoh. Saya tanya kenapa? Jawaban mereka, buat apa bupati disambut kalau tidak ada pembangunan? Saya buat jalan, dalam waktu dua tahun kendaraan masuk, ini menumbuhkan kepercayaan rakyat. Transparansi, ini perlu kita lakukan.

Kesimpulan Moderator: 1. Manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan, manfaatkan institusi yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membangun opini publik yang menarik. Political will juga penting untuk menyelesaikan.

2. Memanfaatkan dana monev yang hanya sekedar cair agar dimanfaatkan sedemikian rupa. Bahwa bupati bisa dipengaruhi untuk menggandeng LSM karena LSM dianggap lebih real dan solusi yang ditawarkan juga lebih menyentuh akar persoalan. Workshop Inovasi | 201

3. Bergerak dari bawah, mendesain, menemukan akar masalah, ditangkap MSF, esensi dari masalah itu. Dari situ baru ada proses memberikan solusi atas akar masalah sehingga persoalan dapat diselesaikan secara efektif. Tidak ada lagi persoalan dan semua stakeholder terlibat. MSF juga akan sukses bila didukung keberadaan tokoh kharismatik.

Presentasi 4 Materi: Program Mekanisme Komplain Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) di Kab. Jeneponto

Yusnaeni Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Kab. Jeneponto Profil Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan:Luas wilayah: 749,79 km² meliputi 11 Kecamatan, 113 desa/Kelurahan (82 Desa dan 31 Kelurahan)

Kehadiran lembaga pengaduan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh (1) buruknya penyelenggaraan pelayanan publik, terindikasi dari belum adanya standar pelayanan publik; (2) mentalitas birokrasi yang ingin dilayani bukan melayani yang berefek pada pelayanan publik; (3) belum ada Undang-Undang atau Perda yang 202 | Workshop Inovasi

khusus mengatur penyelenggaraan pelayanan publik; (4) belum ada jaringan atau masyarakat sipil yang memantau penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini berpengaruh pada buruknya pelayanan publik. Berdasarkan data BPS tahun 2009, Kabupaten Jenenponto adalah salah satu kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terendah di Sulawesi Selatan. Indeks pendidikan dan kesehatan sangat rendah mengindikasikan bahwa pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan sangat rendah. Politik penganggaran tidak meletakkan pelayanan publik sebagai prioritas, anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Inisiasi dari LPM ini dimulai tahun 2006 dengan adanya program mekanisme komplain kerjasama dengan Access fase satu dan Pattiro Jeka. Pada saat itu baru ada lima LPM dari desa dan kelurahan, yaitu: Arungkeke, Kelurahan Sidenre, Desa Kayuloe barat, Desa Jenetalasa, dan Desa Garasikang. Dengan adanya LPM tahun 2006, mereka berhasil mendorong dibentuknya Perda pelayanan publik di tahun 2007 di Kabupaten Jeneponto. Program ini diilanjutkan pada Access fase dua dengan adanya program peningkatan pelayanan publik yang berpihak pada kaum miskin dan marginal. Lima LPM bertambah menjadi 20 LPM di desa dan kelurahan, pada tahun 2011 bertambah menjadi 45 LPM di desa dan kelurahan. Workshop Inovasi | 203

Proses pembentukan awal LPM, fasilitator dibentuk oleh Pattiro. Jadi fasilitator dari Pattiro turun ke warga dan melakukan survey dan pemetaan potensi desa, pemuda, perempuan, tokoh masyarakat, dan ulama. Setelah itu diadakan FGD untuk memberikan sosialisasi dan penyadaran pada warga tentang pentingnya LPM dan masyarakat mengetahui tentang hak-hak dasar mereka dalam pelayanan publik. Dari proses FGD tersebut, inisiatif untuk membentuk LPM kemudian ada. Nama Lembaga Pengaduan Masyarakat pun bukan berasal dari Pattiro, tetapi dari kelompok masyarakat yang menginginkan nama tersebut. Setelah FGD dilaksanakan, terbentuklah struktur kepengurusan yang merupakan perwakilan dari warga. Struktur dan namanama itu kemudian diajukan kepada LPM kabupaten, saling berjejaring. LPM desa dan kelurahan di-SK kan oleh LPM Kabupaten kemudian dilakukan pelantikan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintah baik sekretaris daerah ataupun wakil bupati. Ini menunjukkan bahwa LPM tetap bermitra dengan pemerintah.

Bagaimana LPM menangani aduan dari masyarakat? Aduan berasal dari individu. Awalnya LPM melakukan sosialisasi bahwa di desa tersebut telah hadir LPM yang berfungsi untuk menerima pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Setelah masyarakat tahu, masyarakat mendatangi petugas LPM yang bersangkutan dan mengadukan berbagai keluhannya terkait pelayanan publik, misal: program BOS, 204 | Workshop Inovasi

raskin, dsb. Pengaduan masyarakat juga bisa muncul dari diskusi-diskusi rutin yang diadakan LPM setiap bulan. Diskusi tersebut menampung berbagai keluhan dari warga yang dikemudian dicatat dan dilakukan inventarisasi jumlah dan jenis aduan untuk ditujukan ke SKPD atau instansi yang bersangkutan. LPM kemudian menjadi mediator atau memfasilitasi warga untuk bertemu dengan SKPD penyedia layanan, atau LPM langsung melakukan hearing ke DPRD, atau ke pihak-pihak lain yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan, misalnya: ada pengaduan tentang pupuk bersubsidi, mereka langsung mendatangi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Biasanya Pattiro menyupport dalam bentuk data, dsb. Bahkan untuk aduan yang tidak ditindaklanjuti, LPM melakukan aksi-aksi frontal misalnya demonstrasi.

Bagaimana proses LPM dan perubahannya? Yang sempat kami dokumentasikan adalah proses-proses advokasi pada rentang 2011-2012. Advokasi pertama pada tahun 2011, LPM Desa Bonto Ujung mengadvokasi listrik. Desa Bonto Ujung sebelumnya belum pernah merasakan listrik, lalu masuklah LPM. LPM kemudian mendatangi pihak PLN. Proses berjalan satu tahun sampai kemudian bulan Maret 2012 listrik diresmikan dan masuk ke Desa Bonto Ujung karena difasilitasi oleh LPM. Di Desa Garassikang, daerah yang kekurangan air. Masyarakat di sekitaran pantai harus meminum air yang tidak sehat. Pada waktu itu ada koalisi Workshop Inovasi | 205

dari masyarakat, salah satu inisiatornya adalah LPM bekerja sama dengan beberapa mitra yang ada di desa tersebut yang kemudian berinisiatif untuk menggali sumur dan ternyata berhasil. Sumur yang digali ternyata menghasilkan air bersih yang bisa dikonsumsi warga. Beberapa tim juga melakukan pembuatan film tentang desa tersebut untuk menggambarkan perjuangan warga untuk mendapatkan air bersih.

Pada tahun 2012 kemarin, saat ada pengumuman dari Pemda, LPM melihat bahwa pengumuman CPNS penuh dengan kecurangan, sehingga LPM kemudian memobilisasi tenaga-tenaga honorer, sekitar ratusan orang tenaga honorer pada waktu itu melakukan demo besar-besaran di DPRD dan kantor bupati, bahkan beberapa tim sampai ke Jakarta untuk melaporkan hal tersebut dan keberhasilan yang dicapai berupa pembatalan surat keputusan dan daftar namanama yang lolos menjadi PNS. Ada juga advokasi tentang KTP. Pada waktu itu ada keluhan dari warga bahwa mereka diberikan harga 65ribu untuk KTP biasa padahal seharusnya harga tersebut untuk e-ktp, harga yang dipatok tidak sesuai dengan yang sebenarnya. LPM Tamanroya pada waktu itu mengadvokasi, langsung mengadu ke DPRD kemudian DPRD dipertemukan dengan SKPD bersangkutan sehingga terjadi perubahan pada saat itu. Adapun beberapa peluang bagi LPM adalah adanya Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dan di dalam Perda 206 | Workshop Inovasi

itu ada payung hukum tentang LPM bahwa ada mekanisme komplain di tingkat warga. Salah satu mandat Perda itu adalah adanya Komisi Pelayanan Publik. Kemudian adanya Piagam Pelayanan yang disepakati oleh 17 Puskesmas tentang mekanisme pelayanan. Ini juga hasil advokasi LPM. Kemudian adanya program kesehatan dan pendidikan gratis. Tantangannya adalah KPP (Komisi Pelayanan Publik) yang merupakan amanat dari Perda Pelayanan Publik itu sampai sekarang belum terbentuk. Setelah beberapa tahun berjalan, KPP belum juga terbentuk. Bupati baru bersedia untuk menerima masukan bagaimana mekanisme pembentukannya, tetapi belum selesai. Kemudian inisiatif dari Pemda untuk menangani pengaduan belum maksimal. Terkadang pengaduan sampai bertumpuk tapi sebagian tidak mampu diselesaikan karena LPM juga terbatas kapasitasnya untuk menangani semua pengaduan yang masuk. Kemudian kapasitas SDM yang masih terbatas. Persoalan yang sangat penting juga adalah kepercayaan masyarakat terhadap LPM menjadi menurun ketika pengaduannya tidak terselesaikan dengan baik. Dampak substantif atau dampak langsung yang dirasakan adalah adanya perubahan dari warga baik dalam tataran pola pikir maupun perilaku. Secara kelembagaan adalah menguatnya LPM, mulai dari 5, 20, sampai 48. Kemudian LPM juga berhasil menerapkan nilai-nilai transparansi,


akuntabilitas, kesetaraan gender baik dalam lingkungan itu sendiri maupun mendorong kepada pihak-pihak SKPD penyedia layanannya. Untuk institusionalisasi dan tantangannya, adanya 48 LPM tetapi LPM harus selalu didampingi oleh fasilitator sehingga tidak bisa terlepas dari Pattiro juga sebagai fasilitator dari LPM itu sendiri. Tentu ada support anggaran. Dari Perda Pelayanan Publik ini belum ada KPP. Kemudian untuk Piagam Pelayanan Puskesmas, belum ada reward and punishment ketika piagam itu dilaksanakan atau tidak. Jadi hanya sebatas aturan tertulis. Hal penting yang harus dicatat dalam proses ini bahwa ternyata pendampingan masyarakat sangat penting untuk mengetahui atau memberikan pengetahuan dan pembelajaran pada masyarakat tentang apa sebenarnya yang menjadi hak-hak mereka. LPM bisa intens untuk menangani pengaduan ketika terjadi kemitraan antara LPM dengan SKPD penyedia layanan itu sendiri. Kemudian pentingnya aturan untuk menjaga keberlangsungan institusi. Beberapa persyaratan untuk replikasi adalah sangat bagus bila ada Perda yang mengatur tentang itu, ada sekelompok warga sebagai inisiator awal, harus ada fasilitator, dan sangat penting adanya support anggaran karena bagaimanapun untuk melatih warga menjadi orang yang kritis itu butuh pelatihan/training. Yang terakhir, pentingnya adanya Komisi Pelayanan Publik itu sendiri sebagai mitra LPM. 208 | Workshop Inovasi

Presentasi 5 Materi: Citizen Charter dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Puskesmas Kauman Kab. Tulungagung

Tjut Zakiyah Anshari Forum Kesehatan Ibu dan Anak Kab. Tulungagung Profil Kauman: terdiri dari 13 desa dengan dataran wilayah rata, berjarak empat kilometer dari ibukota kabupaten.Profil Puskesmas Kauman: Puskesmas rawat inap dengan empat ruang layanan rawat inap, tiga poli, apotik dan laboratorium. Memiliki tiga Puskesmas Pembantu, sembilan Polindes, 59 Posyandu Purnama, 32 Posyandu Lansia, dan satu Posyandu Bumil.

Citizen charter (CC) secara konseptual, ada kesepakatan bersama antara pemberi layanan dan penerima layanan dimana kesepakatan itu seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing. Yang ingin dicapai dari CC adalah memperjelas posisi masing-masing sehingga memperkuat peran penyelenggara dan masyarakat. CC justru akan menguatkan proses penyelesaian pengaduan masyarakat. Karena ada kepastian tentang hak dan kewajiban, masingmasing bisa mengontrol apakah sudah terlaksana dengan baik. Persiapan apa yang dilakukan Puskesmas Kauman? CC atau kontrak layanan di puskesmas bukan suatu langkah yang baru


karena kami mereplikasi yang sudah ada yaitu Puskesmas Bendo yang saat itu tahun 2005-2006 didampingi oleh UGM dalam proses mewujudkan CC. Potensi yang dimiliki Puskesmas Kauman antara lain: (1) kelengkapan sarana dan prasarana (2) kelengkapan tenaga kesehatan (3) Puskesmas Kauman termasuk yang paling menonjol di Kabupaten Tulungagung (4) dukungan geografis karena dekat dengan ibu kota di daerah datar sehingga memungkinkan untuk pilot penyelenggaraan CC. Pada tahun 2007 Puskesmas Kauman juga termasuk salah satu penyelenggara program COPE. Satu hal yang dapat dilihat, sampai sekarang dokumentasi yang ada di Puskesmas Kauman sangat minim. Awalnya berharap bahwa dengan adanya CC, dokumentasi bisa tertata rapi, tapi ternyata masih perlu pembelajaran secara administratif di tingkat puskesmas. Kondisi awalnya, ada beberapa keluhan yang masuk ke puskesmas, tetapi karena belum ada dokumentasi, keluhan itu berulang sehingga masyarakat tidak yakin kalau masyarakat mengadu akan diselesaikan dengan baik. Ini adalah hasil wawancara dari beberapa pengguna puskesmas. Inisiasinya, pada tahun 2007 Puskesmas Kauman termasuk salah satu puskesmas yang sudah menyelenggarakan COPE. Pada saat itu Kepala Dinas Kesehatan sangat tertarik dengan penyelenggaraan CC di Puskesmas Bendo. Inisiatif beliau memang bagaimana kalau salah satu puskesmas yang ada di Tulungagung juga menyelenggarakan CC itu. Ditawarkan 210 | Workshop Inovasi

kepada 31 puskesmas, siapa yang siap, ternyata tidak ada yang berani karena secara kebijakan belum ada yang mendukung kesiapan puskesmas. Akhirnya Puskesmas Kauman memberanikan diri. Pada tahun 2007, Puskesmas Kauman bersama dinas kesehatan melakukan studi banding ke Puskesmas Bendo, Blitar. Kemudian pelatihan, rapat koordinasi penyusunan kontrak layanan, survey kebutuhan, dsb. Ini adalah proses inisiasi yang dilakukan oleh Puskesmas Kauman.

Studi banding yang dilakukan bertujuan untuk mempelajari tahapan dan proses menuju CC. Yang bisa diceritakan (karena tidak ada dokumentasi) oleh staff puskesmas adalah CC di Puskesmas Bendo berdampak pada peningkatan kunjun gan masyarakat secara signifikan. Itu tidak terjadi di Puskesmas Kauman. Sehingga waktu itu coba untuk digali mengapa tidak terjadi dampak yang sama terhadap Puskesmas Kauman. Ada beberapa faktor, diantaranya: dari sebelum CC ada, peningkatan kunjungan relatif stabil, tidak ada kenaikan yang sangat menonjol. Hasil studi banding ini disosialisasikan di tingkat puskesmas. Pada tanggal 4-6 Agustus 2008 diadakan pelatihan CC untuk staff puskesmas dengan salah satu narasumber adalah Dr. Ardiansyah dari Litbang Propinsi. Outcomenya adalah menyamakan pemahaman tentang CC di tingkat puskesmas, setelah itu baru disusun tim CC yang terdiri dari penyelenggara dan penerima layanan. Karena saya outsider, yang saya lihat di sini adalah tidak terlibatnya Workshop Inovasi | 211

media dan belum terlibatnya komponen lain yang sifatnya kultural. Itu sangat penting untuk menjamin kesinambungan CC itu sendiri.

Tahap berikutnya adalah survey. Tidak ditemukan dokumen survey secara tertulis, tapi dari hasil survey itu, yang bisa diingat oleh tim adalah adanya keluhan-keluhan dimana masyarakat meminta adanya perbaikan sikap dari petugas pelayanan, masyarakat juga berharap lebih dilayani oleh dokter ketimbang perawat, dan proses pelayanan diharapkan lebih cepat. Proses penyusunan dan penandatanganannya dilakukan tanggal 25 Nopember 2008 dimana draft kontrak layanan sudah dibahas sebelumnya oleh tim kecil yang juga representatif, mewakili pihak penyelenggara maupun penyedia. Setelah dilakukan penandatanganan, tahap terakhir adalah sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan di 13 desa secara face to face oleh dua tim puskesmas dan menggunakan media radio. Satu-satunya media yang disentuh dalam proses ini adalah radio. Dokumen kontrak layanan ini dipajang di ruang tunggu pasien sebagai salah satu upaya sosialisasi berkelanjutan. Implementasinya, ada alur layanan. Sayangnya alur layanan yang detail tidak dipasang di ruang publik, di ruang tunggu misalnya. Di dokumen puskesmas, warga bisa tahu berapa lama harus menyelesaikan pemeriksaan, tetapi yang dipasang di ruang tunggu bukan yang ini. Seharusnya ini 212 | Workshop Inovasi

juga dimasukkan ke dalam CC sehingga masyarakat bisa mengontrol bila layanan melebihi waktu yang disepakati. Hal lain yang tidak dirigid adalah proses pengaduan boleh melalui telepon, menemui langsung ataupun kotak saran yang sudah disediakan di puskesmas. Yang terpenting adalah semua itu didokumentasikan secara tertulis oleh Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang sudah di SK oleh kepala puskesmas. Masalah-masalah itu kemudian diseleksi dan dikategorikan mana yang bisa diselesaikan secara cepat atau ditunda. Misal tempat parkir atau sarana. Yang bisa diselesaikan secara langsung, seperti sikap layanan. Bila tidak bisa diselesaikan secara langsung, akan dilakukan perbaikan secara bertahap yang dilakukan oleh puskesmas. Tetapi bila puskesmas tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka akan dibahas di bedah layanan. Bedah layanan merupakan salah satu forum yang terdiri dari tim CC, yang merupakan media untuk melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan CC. Jika di bedah layanan bisa disepakati penyelesaiannya, maka akan dilakukan secara bertahap. Jika tidak, akan dinaikkan ke dinas kesehatan dan dinas kesehatan lah yang akan melakukan perbaikan secara bertahap. Proses monev yang dilakukan Puskesmas Kauman salah satunya adalah melalui survey kepuasan masyarakat. Dampak substatifnya di tingkat penyelenggara layanan terjadi perubahan mindset pelayanan karena ada kejelasan tugas,


kewajiban, wewenang, dan hak. Lebih mudah menjalankan tugas dan memperkecil komplain. Itu yang menyebabkan kenapa semakin lama komplain itu semakin menurun karena masing-masing bisa berperan sesuai porsinya. Di tingkat masyarakat, masyarakat lebih berani menyampaikan keluhan karena ada kepastian bagaimana penyelesaiannya dari pihak puskesmas. Institusionalisasinya, Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dikukuhkan melalui SK Kepala Puskesmas Kauman. Kemudian ada bedah layanan untuk menguatkan penyelenggaraan CC dengan agenda evaluasi penyelenggaraan CC, dan pembahasan aduan dan usulan masyarakat yang tidak bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Yang pasti, untuk penyusunan CC perlu adanya identifikasi dukungan pemerintah. Untuk Puskesmas Kauman, dukungan hanya di awal tetapi dalam proses selanjutnya terserah puskesmas sehingga dalam anggaran dsb tidak ada dana khusus untuk CC. Identifikasi puskesmas harus ada juga kesiapan dari penyelenggara layanan dan identifikasi potensi di luar puskesmas sehingga jangan sampai ada unsur-unsur dari masyarakat yang tidak terlibat dengan harapan adanya kesinambungan dari penyelenggaraan CC itu sendiri. Perlu ada kerjasama dengan media, itu yang paling penting karena proses evaluasi dan monitoring bisa jadi tidak disampaikan langsung kepada puskesmas tetapi bisa melalui media. 214 | Workshop Inovasi

Moderator: Diungkapkan bahwa ada komplain yang menurun, adakah data tentang berapa jumlah komplain dari sebelum dan sesudah program? Presenter: Bukan dalam konteks sebelum CC dan sesudah CC, tetapi dalam pelaksanaan CC itu sendiri awalnya komplain banyak sekali sampai 47 per bulan pada tahun pertama. Tahun kedua berkurang menjadi sekitar 9 per bulan. Bahkan saat ini menurun. Saat ditanyakan pada masyarakat, tidak ada keluhan. Kalau mengeluh biasanya ke polindes dan itu sudah selesai di situ, tidak perlu menggunakan prosedur yang ada.

Catatan Diskusi

a. Pertanyaan 1. Pak Nanang: Di Puskesmas Kauman, dikatakan telah terjadi proses penurunan komplain. Menurut pembacaan ibu, apa penurunan komplain itu adalah hasil dari pelayanan puskesmas yang meningkat atau trust masyarakat yang makin menurun? Pertanyaan kedua kepada Ibu Yusnaeni. Kaitan dengan trust, dikatakan bahwa trust terhadap mekanisme komplain meningkat ketika apa yang diadukan oleh masyarakat itu ditangani. Adakah di dalam kasus tersebut mekanisme yang membuat masyarakat bisa mengetahui komplain mereka ditangani dengan Workshop Inovasi | 215

baik? Apakah ada standarisasi misalnya komplain masyarakat akan diselesaikan dalam waktu sekian? Apa mereka bisa tahu sampai tahap mana eksekusi pengaduan mereka? Transparansi atas proses?

2. Pak Hidayat: Kepada Bu Zakiyah, tertarik dengan Kauman karena baru pertama kali mendengar, selama ini peneliti kami turun di kabupaten kota kenapa ini tidak pernah diceritakan oleh dinas kesehatan, padahal selama ini kami mencari best practices yang layak diapresiasi. Ketertarikan ini berlanjut bahwa puskesmas hanya disupport dari awal. Menurut pengamatan Anda, CC di Kauman ini dianggap sebagai apa oleh dinas kesehatan? Monumen, beban, atau best practices? Kalau best practices, kenapa tidak direplikasi ke puskesmas lain? Ingin menggarisbawahi juga, jangan-jangan penurunan komplain karena memang tidak ditanggapi dengan baik tanpa follow-up dan upaya perbaikan yang signifikan? CC kauman dalam kacamata dinas setempat itu seperti apa? Penting untuk melihat perbaikan penyelenggaraan pelayanan ini didukung penuh oleh pemerintah.

3. Bu Tati: Mengenai LPM, disana sudah dibentuk LPM kabupaten kemudian sampai ke LPM desa yang diberi SK. Artinya LPM ini kedudukannya sebagai apa? Semacam NGO, lembaga yang dibentuk dalam memberikan masukan kebijakan/lembaga non 216 | Workshop Inovasi

struktural atau apa? Dengan adanya UU pelayanan publik, semua penanggung jawab pelayanan publik juga harus menyediakan unit pengaduan masyarakat. Itu bagaimana hubungannya dengan LPM dengan UPM yang ada di masing-masing dinas? Yang di kecamatan kok tertinggal, apa langsung dari kabupaten ke desa? Suka ada keluhan dari para camat yang terlewat. Untuk Puskesmas Kauman: dalam pelayanan publik harus ada CC. CC dianggap apa? Dalam kedudukan CC, saya lihat penyelesaian itu oleh tim, pemantauannya oleh siapa, apakah sudah berjalan mekanismenya? Sudah diterapkan atau belum? Ada indikator keberhasilan, siapa yang membuat? Siapa yang mengawasi? Peran kedudukan warga sebagai apa? Kalau mau direplikasi harus jelas.

4. Pak Ibnu: Mengenai LPM: sistem yang baik untuk perubahan itu bukan didorong dari luar. Bila LPM ini menjadi sesuatu yang lain yang mendorong, pemerintah memiliki dana dan kultur sendiri. Sebenarnya pemerintah juga harus diberi sentuhan. Di Indonesia sudah ada keterbukaan publik, fasilitator tidak hanya masuk ke grassroot tapi ke tingkat pemerintah juga. Tentang CC, ini sebenarnya inisiatif siapa? Dari pemerintah yang ingin merubah diri atau pemerintah dipaksa untuk berubah? Inisiatif ini akan menimbulkan pendekatan yang berbeda. Workshop Inovasi | 217

Kembali ke Jeneponto, permasalahan dari masyarakat bukan hanya dari pemerintah, tapi dari pasar. Ada permasalahan di tingkat komunitas sandiri. Tetapkan fokusnya apa LPM ini. Banyak yang hanya mendorong dari sisi pemerintah, padahal banyak kasus pasar juga memarginalkan masyarakat.

5. Riyanto: mungkin tidak mekanisme komplain yang diiinisiasi oleh masyarakat direplikasi oleh pemerintah daerah? Di semarang sebenarnya sudah pernah, Semarang punya P5 (Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik), problemnya, kewenangan. Dia tidak punya kewenangan untuk resolusi konflik karena isinya kan orang-orang dari dinas. Bagaimana kalau harus menghadapi kepala dinasnya? Ketika ada komplain dan menyangkut atasannya, jadi susah. Ini problem kewenangan di P5. Ketika ingin memasukkan orang luar, problemnya adalah program anggaran. Ketika memasukkan orang luar, support anggarannya bisa tidak? Perlu dipikirkan juga. Kelemahan lain adalah punya anggaran tapi tidak punya kewenangan, yang muncul adalah distrust. Ketika mengadu, tidak punya kewenangan, akhirnya muncul distrust. Dari tahun ke tahun pengaduan menjadi turun. PP UU pelayanan publik hampir tiga tahun tidak selesai-selesai. Bagaimana model-model ini bisa bersatu? Problem di SKPD tidak punya kewenangan 218 | Workshop Inovasi

apalagi bila berkaitan bupati dan walikota. Bisa tidak mekanisme ini menyelesaikan kewenangan? Pengalaman di beberapa daerah, yang kita inginkan adalah kelembagaan yang tersistem, bukan sekedar kewenangan kepala daerah agar tidak bergantung pada kepala daerah. Bisa tidak mekanisme ini punya kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan? Bukan bergantung pada political will dari kepala daerah.Tanggapan dari Pak Nanang: Di Gowa pada sesi sebelumnya sudah dibuktikan itu mungkin. Pengintegrasian untuk di-SK kan itu sangat mungkin.

6. Pak Blair: sejauh mana rujukan masyarakat adalah standar pelayanan minimal (SPM)? Misal dalam LPM, dalam menyampaikan pengaduan, sejauh mana mereka merujuk ke standar pelayanan minimal? Apakah mereka merujuk pada SPM ketika melakukan pengaduan? Atau tidak ada rujukan berdasarkan SPM? Kemudian dalam membentuk kontrak layanan, misalnya ketika membuat indikator pelayanan, apa mereka mengacu pada SPM yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah ?


1. Yusnaeni – LPM: Mengenai jumlah aduan, memang problem terbesar adalah kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan LPM. Masyarakat kadang jenuh Workshop Inovasi | 219

ketika komplainnya tidak diselesaikan dengan jelas. Ini salah satu yang menjadi tantangan bagi LPM bagaimana warga tetap melakukan pengaduan di LPM. Perlu ditekankan kembali, LPM ini sebenarnya mediator, bukan dalam kapasitas menyelesaikan masalah, memedi asi warga untuk bertemu pihakpihak yang dikomplain. Bila ada yang datang komplain, maka LPM mengajak warga ke stakeholder. Penyelesaian masalah diselesaikan bersama warga, yang menyelesaikan adalah koalisi LPM dan warga desa, LPM hanya fasilitator. Dengan adanya pengetahuan warga tentang LPM, jumlah pengaduan semakin meningkat. Bahkan ketika LPM buka posko, hampir ada ratusan pengaduan yang masuk, paling banyak tentang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Yang paling susah ditangani, tergantung SKPD yang dituju. Penyelesaian pengaduan sangat bergantung pada SKPD yang dituju. Ketika warga mengadu, biasanya dalam waktu satu minggu ditindaklanjuti LPM kemudian warga yang mengadu diajak oleh LPM ke SKPD yang bersangkutan. Untuk penurunan komplain karena tidak adanya penyelesaian masalah, pengalaman kami pengaduan tetap selalu ada bahkan urusan perkawinan dan perceraian. Bahkan yang bersifat kriminal. Tapi LPM fokus di pelayanan publik saja. Kenapa ada SK LPM kabupaten, awal pembentukan LPM ini hanya komunitas warga yang 220 | Workshop Inovasi

terorganisir untuk menyuarakan. Ketika fasilitator membentuk struktur, pengurus meminta legitimasi agar lebih mudah bergerak menyampaikan aduan. Muncullah ide bahwa LPM harus punya SK, bahkan papan spanduk tertulis dan ada kartu kepengurusan. Ketika ada penyelesaian masalah, pada tataran desa bisa diselesaikan secara desa, tapi ada juga yang harus ditangani ke kabupaten. Sehingga muncullah inisiatif LPM kabupaten. Jadi lebih dulu LPM desa, baru LPM kabupaten. Tidak ada LPM kecamatan karena hanya berdasar kebutuhan. LPM desa berjejaring ke LPM kabupaten, pada perjalanannya LPM kabupaten jadi lembaga sendiri yang terpisah dari Pattiro, tahun kemarin mulai dilirik lembaga donor, punya program sendiri dan sudah punya akta tersendiri. Tetap didampingi Pattiro tapi sudah menjadi lembaga sendiri. Tidak selamanya masalahnya ditangani pemerintah, LPM juga berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan unsur pemerintahan. Pengalaman di Desa Bonto Ujung, desa setempat sama sekali tidak mampu menghadirkan listrik, warga sendiri yang datang ke PLN tanpa melibatkan unsur pemerintahnya sehingga bisa masuk listrik. Contoh lain, penyediaan air bersih, mereka mengupayakan sendiri kecuali bila hal-hal tersebut berkaitan langsung dengan pemerintah seperti BOS, dsb yang kalau mau selesai harus melakukan dorongan pada Workshop Inovasi | 221

pemerintah. Tentang kontinuitas program, kita selalu melakukan peningkatan kapasitas bahkan hampir tiap bulan. Sudah berjalan selama ini, pengaduan selama ini LPM langsung yang mengatasi, kalau butuh data baru ke Pattiro, karena mereka tidak punya basis data atau hanya untuk sharing pengetahuan. Inisiatif untuk pengaduan dan penyelesaian masalah murni dari teman-teman LPM.

2. Zakiyah – CC: Menjawab pertanyaan Pak Ibnu, inisiatif CC datang dari kepala bidang pelayanan masyarakat di dinas kesehatan. Awalnya dari dr. Rofiq karena beliau sangat tertarik dengan pelaksanaan CC di Puskesmas Bendo. Kemudian disepakati Tulungagung harus ada satu yang bisa menjadi contoh. Dinas memang tidak menunjuk, tapi ditawarkan pada puskesmas. Peluang itu diambil Puskesmas Kauman karena satu-satunya puskesmas yang terpenuhi saranan prasarananya, tenaga kesehatan lebih lengkap, laboratnya juga lebih lengkap. Inisiatif itu berasal dari pemerintah. Untuk pertanyaan Bu tati, siapa yang melakukan pengawasan terhadap keberhasilan? Seharusnya dari dinas kesehatan, dilakukan melalui proses bedah layanan untuk monev yang dilakukan setiap tahun sejak 2009, 2010, 2011 yang dihadiri tidak hanya oleh tim tapi dinas kesehatan, DPRD, dan pihak pengampu di kecamatan. Masyarakat juga punya hak penuh untuk mengawasi 222 | Workshop Inovasi

pelaksanaan CC melalui mekanisme pengaduan, merupakan jalan untuk monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan CC. Di bedah layanan selalu ada evaluasi kembali terhadap CC tahun sebelumnya, bisa dilakukan revisi. Misal: jam buka disepakati 7.30, pada prosesnya ternyata tidak berjalan, akhirnya dilakukan perubahan jam layanannya jadi jam8. Proses itu dilakukan di bedah layanan. Masukan dari kami, CC seharusnya punya kekuatan apabila unsur-unsur masyarakat bisa lebih banyak, ada media dan kelompok kultur yang bisa dilibatkan sehingga bisa seimbang. Tim CC belum cukup berani mengawal penyelenggaraan CC itu sendiri. Itu terkait pengawasan. Pertanyaan Pak Nanang dan Pak Hidayat, penurunan komplain saya terjemahkan, kenapa di Bendo mengakibatkan peningkatan kunjungan tapi di Kauman tidak? Menurut saya itu tidak bisa menjadi satu-satunya indikator bahwa CC berhasil atau gagal. Trust menjadi turun atau tidak? Bagaimana membuktikannya? Dalam proses ini saya melakukan wawancara di tiga desa, jelas belum representatif untuk masyarakat Kauman, tapi hasilnya, mereka sudah merasa puas dengan bentuk layanan puskesmas. Kedua, kalau tidak melakukan kunjungan ke puskesmas, mereka sudah cukup puas dengan pustu/polindes, secara psikologis mereka lebih dekat dengan bidan desa dibanding puskesmas. Menurut penilaian saya, trust masyarakat tetap bagus Workshop Inovasi | 223

terhadap proses penyelesaian pengaduan masyarakat. Meskipun demikian, tetap perlu ada beberapa hal yang diperhatikan terkait penyelenggaraan CC. Menurut masyarakat, mereka tidak komplain karena pelayanan sudah sesuai dengan yang mereka butuhkan. Satu yang menjadi catatan, dari bedah layanan, minta ada transparansi, proses penyelesaian dipampang di ruang tunggu jenis pengaduannya apa, sudah diselesaikan atau belum, tapi sampai sekarang belum diwujudkan oleh puskesmas. Tidak ada secara tertulis dalam CC, tapi dari pengadu ke tim langsung. Sesuai dengan kesepakatan antara pengadu dan tim penyelesaian. Pandangan saya, dinkes memandang CC sebagai apa? Mengapa tahun 1 disupport, tahun 2 dan 3 bedah layanan saja, tahun 4 dilepas? Susah jawabnya. Saya lihat dinkes punya komitmen cukup tinggi tapi perlu ada pendukung yang membuat dinkes juga bisa bergerak. Saya sempat melihat adanya draft keputusan bupati tentang tim CC kabupaten. Draft itu ditulis tahun 2010, sudah sekian tahun belum bisa dijadikan kekuatan untuk kabupaten. Tetapi upaya replikasi sudah dimulai, ada dua puskesmas yang akan mereplikasi. Sebetulnya CC untuk di Kauman di tingkat propinsi sudah beberapa kali disosialisasikan oleh dinas kesehatan propinsi, sudah beberapa kali dipresentasikan. 224 | Workshop Inovasi

3. Moderator: CC membutuhkan dukungan dari orangorang kuat sehingga mungkin muncul political will dari bupati untuk mencoba mereplikasi. 4. Yusnaeni: biasanya yang baru dilakukan teman-teman LPM saat ini adalah membuat AD/ART. Untuk SPM, peran LPM selama ini masih sebatas memediasi warga untuk menyampaikan keluhannya. Masalah waktu dsb, sangat dinamis sekali. Belum ada secara tertulis, baru sampai seperti itu karena LPM sendiri baru massif tahun 2011. Yang dilakukan teman2 selama ini masih sebatas mediasi keluhan warga dengan pihak SKPD. Yang kami amati, pengetahuan warga atas SPM terbatas, masalah yang mereka hadapi itu yang mereka adukan. Mereka juga mendapat dari beberapa sumber untuk mengidentifikasi problem tapi akses pengetahuan tentang SPM masih terbatas. 5. Moderator: perlu kita kopikan, ada standar-standar pelayanan, sehingga masyarakat tahu. Karena masyarakat tidak paham, kita sebagai mediator mencoba menjadi provokator yang baik. 6. Pak Blair: Barangkali LPM bisa menjadi sarana untuk mensosialisasikan SPM. Bila dari SKPD kurang, LPM saja yang melakukan itu agar masyarakat tahu hak mereka seperti apa.

7. Yusnaeni: Yang biasa kita berikan adalah pedoman umumnya. LPM juga menginisiasi piagam pelayanan Workshop Inovasi | 225

warga, mengacu pada UU dan Perda pelayanan publik, mengacu pada piagam itu tadi.

8. Zakiyah: Yang jadi rujukan aduan masyarakat, pasti ke CC. Beberapa SPM diterjemahkan di dalam CC misal jam waktu layanan dsb. Isi CC itu belum semua merujuk ke SPM. Ini termasuk masukkan bahwa CC ini perlu direvisi, setiap tahun bedah layanan memungkinkan untuk terjadinya revisi CC. 9. Ruhiyanto: Beberapa daerah belum mikir SPM.

10. Pak Blair: Tapi secara nasional sudah berlaku, sebaiknya daerah membuat. Karena sesuatu yang agak mengherankan, survey kepuasan masyarakat atas pelayanan pada umumnya tinggi sekali padahal kita tahu pelayanannya jelek. Karena mungkin disebabkan atas ekspetasi atas pelayanan rendah, masyarakat tidak tahu bahwa sebenarnya masyarakat punya hak atas pelayanan yang lebih baik.

Kesimpulan Moderator: Kesimpulan, dari CC, ada kejelasan atas peran bagi masingmasing pihak, bagi pemberi layanan maupun penerima layanan. Ada kepastian untuk mengontrol kapasitas layanan. Pemberi dan penerima layanan bisa saling mengukur. Terkait 226 | Workshop Inovasi

Jeneponto, mediator untuk menyelesaikan persoalan warga dengan pihak yang dikomplain. Jadi posisi LPM adalah mediator untuk menyelesaikan persoalan warga, termasuk dengan mendetailkan aduan tersebut sedemikian rupa agar lebih enak ‘disuarakan’.


Rekomendasi dan Catatan Penutup PENDIDIKAN A. MBS Berorientasi Pelayanan Publik : 1. MBS merupakan salah satu kriteria dari manajemen tiap sekolah sesuai UU Sisdiknas dan SPM. Memaksimalkan semua potensi sekolah. 2. RAKS sebagai awal dari MBS, merupakan kewajiban dari tiap sekolah yg menerima BOS

3. MBS berorientasi pada Pelayanan Publik, inovasi dari sekolah sebagai pemberi layanan public dalam memberikan pelayanan lebih kepada pengguna layanan. 4. Perencanaan : Pelibatan pihak yang berkepentingan 5. Target : MBS yang mengintegrasikan - Janji Perbaikan Layanan - Analisis Capaian SPM - Pelaksanaan EDS

a. Hal-hal yang dapat dipelajari : - Penyiapan Formula partisipatif

Pendekatan

secara

- Penyiapan SDM yang berasal dari pelaksana, 228 | Workshop Inovasi

dengan tujuan untuk menimbulkan Sense of Ownwership, dan penyiapan keberlanjutan. Dipilih TPS (Tim Pengembang Sekolah), dan Pengawas yang berpengalaman sebagai ujung tombak MBS

- Dukungan yang kuat dari Walikota, dengan adanya SK MBS - Forum Komite Sekolah,

- Start SMALL, baru desiminasi. Pilot :20 sekolah mitra, selama 10 bulan didapat 6 sekolah yg relative lebih baik. - Pelaksanaan Pendampingan berkelanjutan di sekolah mitra,

yang

- Keterbukaan/ Transparansi di berbagai hal - Kompetisi antar sekolah

- Pengawasan berkelanjutan dari para pihak yang berkepentingan

- Pendanaan di luar BOS, dengan transparansi perencanaan dan anggaran, maka pihak komite, orang tua dan penyumbang berminat untuk berkontribusi.

b. Saran:

Selain Manajemen, sebaiknya juga dibahas Kualitas Pembelajaran dan Mutu

c. Tantangan:


Kesinambungan MBS Berorientasi Pelayanan Publik, jika tidak diikuti dengan pematangan para multi pihak maka kualitas dan keberlanjutan dapat terganggu.

B. Peleng Ngari: Beasiswa dari Desa untuk Desa

Desa Lumban Tua, Kec. Babul Rahma, Kab. Aceh Tenggara a. Latar Belakang:

- Orang tua ingin menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi (PT)

- Kekurangan dana untuk meringankan anak yg sedang menempuh PT - Dkungan financial dan sumber masyarakat adat dan orang tua

daya

dari

b. Kontradiksi yang kemudian dijadikan keringanan: - Pasangan muda yg baru menikah, - Pendapatan rendah, - Petani gagal panen

c. Pelaksanaan:

- Masyarakat berikan bantuan dalam bentuk material dan keuangan

- Ketua adat mengumpulkan, mengelola, pengatur administrasi, dan memberikan dana ke keluarga penerima, dan mengawasi 230 | Workshop Inovasi

d. Cara Evaluasi (Pada saat panen tiba):

- Teguran langsung bagi yg tdk berkontribusi - Pemberian sanksi adat

e. Dana:

- Kontribusi masyarakat: 300,00 – 4 juta / perpenduduk/panen - Setara Rp. 25 juta – 35 juta / panen

- Penerima Beasiswa: 800,000 – 2 juta / mahasiswa/ panen (setara semester)

f. Hasil dan Dampak:

- Sumber bantuan tdk hanya berasal dr masyarakat, juga dari alumni - Tabu pendidikan menurun - Pernikahan dini turun

- 25 mahasiswa sedang kuliah, 17 telah lulus

g. Tantangan:

- Jika Ketua Adat yg kharismatik tsb tiada

- Belum adanya tenaga professional untuk perencanaan dan pengelolaan dana, serta pelaksanaannya

h. Lesson learned:

- Masyarakat berikan bantuan dalam bentuk material dan keuangan - Dana Bantuan berupa amanah, merupakan control


social dan psikologis, shg memacu mahasiswa utk memaksimalkan dana tersebut

i. Saran:

- Ketua adat diharapkan untuk dapat berbagi “pengaruh dan managemen” kepada orangtua yang anaknya telah lulus dan berhasil. -

Diharapkan dapat dilembagakan menjadi lemabaga adat, dengan tetap memaksimalkan kearifan local

- Tata kelola perlu ditingkatkan, dengan melibatkan SDM yang mampu - Ditempat lain ada bentuk lain dan untuk tujuan lain, PB ini dapat diadaptasi

C. KBQT (Kelompok Belajar Qoriyah Toyibah) a. Latar Belakang:

- Beberapa anak tidak dapat melanjutkan bersekolah karena kesulitan pendanaan

- Ada tokoh yang memfasilitasi dan mendukung pembelajaran

b. Lesson Learned:

- Pembelajaran yang berbasis siswa

- Flexibilitas pada kurikulum dan pembelajaran - Didukung oleh komunitas yang informal

- Ikut ujian penyetaraan di SMP dan SMA, beberapa dapat lulus 232 | Workshop Inovasi

- Ada yang lulus ujian untuk UI, UPI, UMS

c. Saran:

- Diarahkan menjadi PKBM, untuk mendapatkan tambahan fasilitasi dari Pemerintah, tetapi manajemen dan pembelajaran tetap berbasis komunitas

D. Distribusi Guru PNS yang Proporsional Kabupaten Luwu Utara a. Latar Belakang:

- Ketimpangan jumlah dan kualitas guru - Guru lebih memilih di daerah kota

b. Hal – hal yang dapat dipelajari:

- Uji coba di 3 Kecamatan pilot 3 T (Terpencil, terisolir dan terpencar) - Penyiapan SDM dalam pengumpulan dan analisis data - Distribusi didalam kecamatan dan antarsatuan/ dalam jenjang yang sama - Kriteria pemindah tugasan

- Mempelajari kondisi geografis dalam menganalisis kebutuhan distribusi guru - Analisis Gap SPM, untuk 8 dari 27 indikator SPM terkait guru - Ide Kelas Rangkap/ Multi Grade.


- Komitmen Kepala Daerah dalam bentuk Perbup 28/ 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Distribusi Guru PNS secara Proporsional

c. Tantangan :

- Isu Mutasi ke daerah yang kurang disukai

- Pemahaman Masyarakat terhadap isu DGP

- Kesiapan APBD dalam menyiapkan insentif bagi guru yang dipindahkan ke daerah 3 T - Kesiapan guru dalam metode pembelajaran Kelas Rangkap/ Multi Grade E. Peran FMS dalam mendorong Kebijakan Distribusi Guru Proporsional - Untuk mendorong sosialisasi tentang DGP

- Untuk mengawal Perbup tentang DGP, termasuk pelaksanaan dan evaluasinya.

KESEHATAN A. Kemitraan Bidan Dukun di Takalar a. Latar Belakang

- Angka kematian bayi yang tinggi - Rasio Dukun dan Bidan 188:82


b. Strategi dan Hasil -

Kemitraan dilakukan dengan pendekatan budaya lokal, melibatkan multi pihak dan pembagian peran yang setara berdasarkan keahlian dan kultur lokal

- Kemitraan ini selama 4 tahun mampu men-zerokan kematian ibu melahirkan

- Kemitraan bidan dukun diperdakan dan direplikasi ke semua puskesmas setelah ada piloting di 5 puskesmas - Ada aktor ketiga yang mendukung (Unicef)

B. Kespro Bondowoso dan Kampanye Pencegahan Pernikahan Usia Dini a. Latar Belakang

- Usia menikah pernihakan bagi perempuan berdasarkan pernikahan UU 1/74 adalah 16 tahun sedangkan UU Anak 23/2002 18 tahun - Bondowoso banyak kasus pernikahan di bawah 16 tahun. 2010 sebesar 49,75% sedangkan nasional adalah 28%

- 50% pernikahan dini tersebut bercerai sebelum usia pernikahan 1 tahun

b. Strategi dan Hasil

- Membuat program dengan piloting di 12 sekolah dan 4 puskesmas Workshop Inovasi | 235

- Program mengintegrasikan kesehatan

pendidikan

dan

- Melibatkan multi pihak (Kiai, Tokoh Agama, dan Pemda) untuk pelaksanaan program - Dukungan Pemda dan SKPD yang solid

- Penyusunan Raperda KIA dengan menempatkan klausul Kespro remaja

c. Dampak

- Pendidikan Kespro menjadi materi wajib dalam MOS - Pemda Bondowoso akan melanjutkan program melalui dana APBD - Disiapkan menjadi muatan lokal

C. IMD dan ASI di Klaten a. Latar Belakang

- Gempa di Klaten membuat konsumsi ASI turun 8%

- Dinas Kesehatan dan didukung Unicef mendorong kampanye dan pemberian ASI eksklusif

- Didukung dengan pensyahan Perda 7/2008 AMD dan ASI - Didukung dengan program PMBD (Program Makan Bayi dan Anak) - Membentuk motivator ASI 236 | Workshop Inovasi

- Semua tenaga kesehatan mendatangani MOU untuk tidak menjual susu formula disertai sanksi

b. Langkah yang Dilakukan

- Advokasi program untuk mengawasi ASI - Peningkatan kapasitas (Ibu, lingkungan)

- Memperkuat sistem kesehatan  memiliki keterpaduan ide/persepsi yang sama di lingkar supply / penyedia layanan - Sistem evaluasi kerja

c. Dampak Substantif

- 2007 – 2011 peningkatan menjadi 77% (ASI) 85% IMD - Ada 450 konselor dan 1257 motivator ASI menyebar sampai ke RT - Ada 4 kecamatan sayang Ibu

- Ruang laktasi di instansi dan pabrik

d. Institusionalisasi dan Tantangan -

Tantangan intervensi susu formula, penurunan semangat tenaga kesehatan dan persoalan anggaran

- Solusi pengembangan sosialisasi, reward bagi tenaga kesehatan (nakes) dan pendekatan ke pemerintah dan kapital sosial - Catatan kritis / peran kunci (leadership, intervensi pemerintah, kapital sosial)


e. Peluang Replikasi

- Penguatan kapasitas lokal

- Penguatan sistem kesehatan - Advokasi kebijakan

D. Gerakan Sayang Ibu Gampong Tibang a. Latar Belakang

- Program GSI sudah ada sejak 1996 (orde baru)

- GSI di Aceh mampu men-zero-kan Angka Kematian Ibu Melahirkan

b. Lesson Learned

- Leadership yang kuat meskipun ada patron kepada kecik - Pendekatan program multi pihak dengan peran elite yang mendukung program

- Ada regulasi nasional dan kota melalui qonun dan peraturan di tingkat Gampong - Implementasi Kebijakan 1. Satgas

2. Mobilisasi sumber daya transportasi disertai kontak 3. Ada konsolidasi pendonor darah dengan data yang lengkap 4. Ada dana tabungan bersama untuk bersalin 238 | Workshop Inovasi

5. Informasi tentang ibu hamil dikelola dengan lengkap termasuk di Postu

- GSI membangun kesadaran gender dan pembagian peran domestik yang lebih adil dan setara - GSI membangun kesadaran gender dan kesetaraan relasi dalam keluarga - Inovatif karena mampu merubah pola pikir masyarakat dan khsusunya dalam penanganan ibu hamil

- Peran Kecik  melibatkan elit setempat (Imam Masjid, Terdidik, dan Parantau) untuk sosialisasi

- Ada tim di GSI yang terpilih berdasarkan representasi dari tokoh masyarakat

c. Catatan Umum: Faktor – faktor dalam Keberhasilan Inovasi - Leadership dan ada aktor yang berani memulai ide program

- Dukungan pihak ketiga dengan melakukan program piloting, misalnya KBD di Takalar, AMD dan ASI ekslusif di Klaten

- Pelibatan multi aktor untuk mendukung program dapat berjalan termasuk pengelolaan sumber daya - Sebagian besar program yang inovatif bukan program baru karena sudah ada regulasi nasional


yang mendukung tetapi dalam implementasinya menautkan dengan budaya, situasi lokal, dan lainnya

- Dukungan dalam bentuk kebijakan dan program / anggaran menjadi indikator program dapat sustain

- GSI Kampong Tibang ada atau tidak ada insentif program akan jalan terus

d. Faktor sukses inovasi sangat dipengaruhi oleh: 1. Kepemimpinan

2. Pelibatan aktor multi pihak termasuk lembaga donor 3. Pendekatan yang spesifik menjawab masalah

4. Pengelolaan informasi dan sumber daya yang transparan 5. Mengakomodir pendekatan budaya lokal

6. Di dukung kebijakan, program, dan anggaran

EKONOMI Bapak Heri Perwakilan USAID Secara tidak langsung presentasi tiga Kabupaten di atas sudah mereplikasikan best practices di dalam proses pembelajaran 240 | Workshop Inovasi

dalam pemerintah daerah bisa diambil manfaat yang diperoleh bahwa yang diperoleh yang berasal dari ilmu yang dikembangkan dengan local contents itu juga sudah menjadi kewajiban.

Ketika baru datang Pak Syamsir (Kabupaten Barru) ini one man show dengan status pegawai honorer. Provinsi Sulsel baru berbenah juga. Contoh PTSP di Jawa Barat adalah pembenahan membangun database system, ini perlu karena terlihat bahwa kemampuan manajerial dalam proses back-up pendataan seringkali tercercer tidak tercompile dengan baik. Syamsir diingatkan oleh beliau untuk memiliki pengarsipan file yang bagus.

Pemerintah Daerah Cimahi dan Purwakarta mempunyai database yang bagus bagaimana back-up sistem cepat dilakukan. Pelayanan perijinan dalam sebuah badan akan lebih mudah kontrol administrasinya dibandingkan yang tidak belum. Cek surat yang masuk orang bisa masuk di geraigerai mall. Ada tiga mall di Surabaya terus kemudian backup yang perlu diperhatikan adalah merawat performance petugas yang didepan kadang rotasi di daerah tidak bisa dipungkiri akan mengalami rolling, paling tidak harus ada sistem kaderisasi. Pengelolaan PTSP tidak mempunyai petugas lebih dari satu. Kalo bisa yang berpenampilan menarik lebih dari satu. Pengelolaan izin misalnya untuk di DKI para pegawainya selalu


untuk tersenyum. Jangan sampe nanti mungkin mengalami degradasi itu catatan dalam melaksanakan pelayanan prima.

Dalam asas penyelenggaraan PTSP ada asas kesamaan hak, porsi masyarakat sama dalam mendapatkan equity. Bagi pengusaha itu lebih cepat kalo punya prinsip kesamaan hak harus dilakukan dengan equity prinsip transparan juga harus jelas. Keterbukaan dalam sistem administrasi harus jelas. Jika 2-3 hari saat anda memasukan berkas 4 hari tidak ada jawaban berarti apakah sudah masuk apa belum ? Atau sudah ke tahap selanjutnya atau belum. Prinsip selanjutnya adalah efisien dan efektif memerlukan kecermatan dalam melakukan back-up administrasi.

GOVERNANCE Diskusi dalam panel Tata Kelola Pemerintahan menghadirkan lima kasus inovasi di daerah. Secara umum panel ini menghasilkan beberapa rekomendasi umum, diantaranya:

- Mendorong penggunaan wadah media apapun bisa dimanfaatkan untuk pengembangan partisipasi publik. - Pentingnya upaya peningkatan kolaborasi pemerintah daerah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti NGO dan media massa untuk mendorong transparansi dan partisipasi.


- Mendorong terbentuknya forum stakeholder lokal untuk pengaruhi kebijakan dengan turut merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan daerah dengan mendasarkan diri pada konteks kebudayaan lokal, dengan dukungan tokoh lokal.

- Pengembangan mekanisme pengaduan untuk membangun feedback antara pengguna dan pemberi layanan.

a. Peran Media dalam Peningkatan Partisipasi Warga

Dalam diskusi ini pembicara mengangkat kasus jurnalisme warga di Sulawesi Selatan. Gagasan dasar yang dibawa adalah mendorong pentingnya keterlibatan warga dalam menyalurkan suaranya sehingga bisa memberikan informasi alternatif di luar dominasi pemberitaan media mainstream. Target yang hendak dicapai dengan inovasi ini ada tiga. Pertama, menyediakan ruang baru bagi warga. Kedua, membuat masyarakat memiliki insentif sendiri atas apa yang disuarakannya. Ketiga, munculnya dialog atas persoalan publik.

Melalui perjuangan panjang inovasi ini mulai menghasilkan output yang jelas dimana kini makin banyak media yang menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberitakan dan menulis hal-hal yang dianggap menjadi persoalan penting bagi mereka. Dalam diskusi ini Workshop Inovasi | 243

terungkap juga bahwa memang ada tantangan yang besar dalam pengembangan jurnalisme warga. Misalnya, tidak semua media mau merespon dengan baik jurnalisme warga. Kualitas tulisan seringkali masih belum begitu bagus. Selain itu inovasi ini berhadapan dengan tantangan untuk menjaga semangat warga untuk tetap menulis serta keberanian menulis. Dalam kasus inovasi ini muncul beberapa peluang replikasi dimana dalam beberapa waktu terakhir mulai ada beberapa komunitas yang meminta untuk dilatih untuk pengembangan jurnalisme warga.

Rekomendasi: diskusi panel merekomendasikan agar upaya peningkatan partisipasi warga dalam menyuarakan kepentingan mereka bisa lebih dimaksimalkan dengan berbagai upaya seperti memperbanyak pelatihan untuk komunitas, peniongkatan kualitas tulisan, peningkatan kerjasama dengan media, dan mengembangkan upaya untuk mencari jurnalis-jurnalis baru dari kelompok kelompok sosial yang marjinal.

b. Koalisi LSM dengan Pemkab Gowa Keterbukaan Informasi Publik

Diskusi tema kedua dalam panel tata kelola pemerintahan menghadirkan kasus tentang koalisi LSM dengan pemerintah Kabupaten Gowa. Sejarah tentang koalisi ini 244 | Workshop Inovasi

sebenarnya dimulai ketika Kabupaten Gowa menerbitkan Perda No 4 dan No 7 tahun 2004 yang mengatur tentang partisipasi dan transparansi. Secara kongkrit kerjasama LSM dan pemerintah kabupaten ini dilakukan dengan menyertakan LSM dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Hasil laporan monev ini lantas direkomendasikan ke Bupati serta SKPD dengan proses fasilitasi Bappeda. Hasil rekomendasi ini kemudian didiskusikan melalui bupati dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan coffe morning. Salah satu contoh keberhasilan dari proses ini bisa ditunjukkan dengan adanya rekomendasi yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis di 2008, serta monev pendampingan ADD. Bupati menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat nota dinas kepada Bappeda, Dinas Kesehatan, Pendidikan, badan pemberdayaan desa. Nota dinas ini lantas menghasilkan berbagai perubahan kebijakan di tahun 2008. Misalnya sanggar pendidikan meningkat sejumlah 167, terjadi peningkatan kapasitas LSM, dan di tahun 2010 seluruh desa sudah memiliki RPJM desa. Capaian yang selama ini bisa dirasakan dari inovasi kolaborasi LSM dan pemerintah kabupaten Gowa diantaranya adalah: • Sistem kerja yang makin transparan

• Kinerja aparat meningkat, termasuk peningkatan kemampuan aparat di 167 desa Workshop Inovasi | 245

• Meningkatnya mekanisme checks and balances • WTP tahun 2011 untuk pertama kalinya

Dari diskusi yang ada sesi ini merekomendasikan tentang pentingnya keberlanjutan inovasi ini.

c. Forum Multi Stake Holder Sambas

Sesi ini menghadirkan pembicara yang mengangkat kasus Forum Multi Stake Holders di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ketika forum ini dibentuk fokus awal diletakkan pada proses pembangunan desa. Pembicara menyatakan bahwa selama ini problema pembangunan di daerah terjadi karena rendahnya proses komunikasi dan kemampuan dari pemerintah daerah untuk membahasakan dan mengkontekstualisasikan persoalan dengan budaya dan cara pandang lokal. Dalam konteks inilah Multi Stake Holders Forum berperan besar karena mencoba mengembangkan kapasitas untuk mendialogkan masalah dan mencari solusi dengan cara dan budaya lokal. Dalam diskusi pembicara memaparkan bahwa mereka yang bisa terlibat dalam MSF ini harus memiliki beberapa persyaratan. Pertama, individu tersebut mewakili lembaga yang benar-benar eksis dan memiliki badan hukum. Usia minimalnya adalah 25 tahun dan memiliki pengaruh dan kapasitas dalam kehidupan sosial masyarakat. 246 | Workshop Inovasi

Hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh MSF selalu disampaikan kepada bupati. Selama ini pemerintah Kabupaten Sambas membuka diri terhadap MSF karena aktivitas yang dilakukannya mampu membantu programprogram pemerintah terutama dalam mengintegrasikan program dengan konteks dan kebutuhan lokal. Salah satu hasil dari MSF ini diantaranya adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sambas. Ini diwujudkan dengan penandatanganan janji dari puskesmas untuk menjalankan pelayanan yang baik. Dalam diskusi ini muncul rekomendasi agar setiap proses kebijakan daerah dilakukan melalui mekanisme partisipatif dan berbasis pada konteks kebudayaan yang berkembang pada level lokal.

d. Mekanisme Komplain Lembaga Pengaduan Masyarakat Jeneponto

Dalam sesi ini pembicara menekankan tentang pentingnya mekanisme keluhan yang mampu menyambungkan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Mekanisme semacam ini dibayangkan akan makin meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Dalam kasus Jeneponto peluang inovasi pengembangan mekanisme keluhan ini memiliki landasan hukum berupa Perda Pelayanan Publik no 2 tahun 2007 yang memberi mandat komisi pelayanan publik dan sistem pengaduan. Workshop Inovasi | 247

Pembicara mengngkapkan juga tentang bagaimana pengalaman Pattiro dalam menginisiasi berbagai kegiatan yang terkait dengan mekanisme dan organisasi untuk merespon keluhan masyarakat terhadap kebijakan publik. Misalnya: survey, pemetaan potensi warga, FGD dan sosialisasi, pembentukan struktur kepengurusan, SK dan pelantikan. Dalam diskusi di sesi ini forum merekomendasikan tentang pentingnya masyarakat memiliki akses untuk meningkatan kualitas dan akses pelayanan publik memerlukan mekanisme komplain yang mampu menyalurkan kepentingan warga dengan pengambil keputusan.

e. Citizen Charter dan Penyelesaian Pengaduan di Tulungagung

Pembicara dalam forum ini mengangkat inovasi tata kelola pemerintahan di Tulungagung. Kasus yang diangkat adalah pengembangan citizen charter dan penyelesaian pengaduan di Puskesmas, Tulungagung. Forum ini memperdebatkan tentang bagaimana proses penyediaan layanan publik yang baik bisa didorong melalui citizen charter yang merupakan kesepakatan bersama antara pemberi layanan dengan warga. Menurut pembicara citizen charter dan mekanisme komplain bisa menjadi alat kontrol agar pelayan kesehatan di puskesmas bisa 248 | Workshop Inovasi

mengontrol apakah pelayanan sudah bisa berjalan baik.

Berbagai tantangan yang muncul dalam kasus inovasi ini diantaranya terkait dengan budaya kritis masyarakat yang belum tumbuh kuat serta masih lemahnya keterlibatan kelompok-kelompok ketiga untuk mengontrol kualitas pelayanan kesehatan.

Forum ini merekomendasikan beberapa hal yang terkait dengan pentingnya melibatkan aspek kultural dalam peningkatan pelayanan publik. Selain itu muncul juga rekomendasi yang terkait dengan pentingnya pelibatan media untuk memblow up komplain agar persoalanpersoalan yang muncul bisa didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang ada.

Dokumentasi Kegiatan



PROCEEDING SEMINAR & LOKAKARYA INOVASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

Recommend Documents