LAMPIRAN: 1 Persandingan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Menurut Undang-Undang Pertanahan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
PENGERTIAN Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Milik adalah hak turun- Hak Guna Usaha adalah hak temurun, terkuat dan terpenuh untuk
mengusahakan
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak Guna Bangunan adalah
Hak Pakai adalah hak untuk
tanah hak untuk mendirikan dan menggunakan
yang dapat dipunyai orang atas yang dikuasai langsung oleh mempunyai tanah,
dengan
ketentuan
dalam
mengingat negara dalam jangka waktu bangunan pasal
6 paling lama 25 tahun.
bukan
Undang-Undang
dan/atau
bangunan- memungut hasil dari tanah atas
tanah
miliknya
yang yang dikuasai langsung oleh
sendiri, Negara
atau
tanah
milik
dengan jangka waktu paling orang lain, yang memberi Hak Guna Usaha merupakan lama 30 tahun.
Nomor 5 Tahun 1960 , bahwa hak
khusus
“semua hak tanah mempunyai mengusahakan
wewenang
untuk
tanah
yang
yang Tidak
mengenai
dan
kewajiban
ditentukan
tanah keputusan
dalam
pemberiannya
fungsi sosial”.Sifat-sifat hak bukan miliknya sendiri guna pertanian, oleh karena itu dapat oleh pejabat yang berwenang milik yang membedakannya perusahaan,
pertanian, diberikan
atas
tanah
yang memberikannya atau dalam
dengan hak-hak lainnya adalah perikanan dan peternakan.
dikuasai langsung oleh negara perjanjian dengan pemilik
hak
maupun tanah milik seseorang
yang
“terkuat
dan
tanahnya,
yang
bukan
Universitas Sumatera Utara
terpenuh”, maksudnya untuk
perjanjian
menunjukkan bahwa diantara
atau perjanjian pengolahan
hak-hak
yang
tanah, segala sesuatu asal
dipunyai orang, hak miliklah
tidak bertentangan dengan
yang paling kuat dan penuh
jiwa dan ketentuan-ketentuan
atas
tanah
sewa-menyewa
No. 5 Tahun 1960.
Hak Pakai diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau
selama
dipergunakan
tanahnya untuk
keperluan yang tertentu; Hak Pakai dapat diberikan dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa
berupa
apapun.
Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang
mengandung
unsur-
Universitas Sumatera Utara
unsur pemerasan. PENGALIHAN Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak milik dapat beralih dan Hak guna usaha dapat beralih Hak guna bangunan dapat 1. Sepanjang mengenai tanah dialihkan kepada pihak lain.
dan dialihkan kepada pihak lain. beralih dan dialihkan kepada yang dikuasai langsung oleh Peralihan Hak Guna Usaha pihak lain.
Negara
maka
hak
pakai
terjadi karena:
Peralihan Hak Guna Bangunan hanya
a. jual beli;
terjadi karena:
kepada pihak lain dengan
b. tukar menukar;
a. jual beli;
izin pejabat yang berwenang;
c. penyertaan dalam modal;
b. tukar menukar;
d. hibah;
c. penyertaan dalam modal;
2. Hak pakai atas tanah milik
e. pewarisan.
d. hibah;
hanya
e. pewarisan.
kepada pihak lain, jika hal itu
dapat
dapat
dialihkan
dialihkan
dimungkinkan perjanjian
dalam yang
bersangkutan.
KEPEMILIKAN / SUBYEK Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Universitas Sumatera Utara
1. Hanya dapat dimiliki oleh 1. Dapat dimiliki oleh WNI;
1. Dapat dimiliki oleh WNI;
1. Dapat dimiliki oleh WNI.
WNI; 2. Badan Hukum yang didirikan 2.
Badan
2. Badan-badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan didirikan
Hukum menurut
yang 2.
Indonesia dan berkedudukan di
dan
Indonesia.
ditetapkan oleh pemerintah;
asing
yang
hukum berkedudukan di Indonesia
dapat mempunyai hak milik berkedudukan di Indonesia. syarat-syaratnya
Orang
3.
Badan
didirikan
hukum menurut
yang hukum
Indonesia dan berkedudukan 3. Orang-orang asing yang
di Indonesia.
sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960
4. Badan hukum asing yang
ini memperoleh hak milik
mempunyai perwakilan di
karena pewarisan tanpa wasiat
Indonesia.
atau pencampuran harta karena perkawinan.
5.Departemen, Pemerintah
Lembaga Non
Departemen, dan Pemerintah Daerah.
Universitas Sumatera Utara
6.Badan-badan keagama-an dan social.
7.Perwakilan negara asing dan
perwakilan
badan
Internasional.
TIMBULNYA HAK Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Terjadinya hak milik menurut Terjadinya hak guna usaha 1.
Mengenai
tanah
Hak Pakai
yang Terjadinya hak pakai karena
hukum adat diatur dengan karena penetapan Pemerintah
dikuasai oleh Negara; karena pemberian oleh pejabat yang
Peraturan Pemerintah, selain
penetapan Pemerintah.
itu
bisa
Penetapan
terjadi Pemerintah
berwenang memberikan atau
karena atau
ketentuan Undang-Undang.
dalam 2.
Mengenai
karena antara
tanah
perjanjian pemilik
bersangkutan
tanah
dengan
perjanjian
dengan
milik; pemilik tanah. otentik yang pihak
yang akan memperoleh hak guna
bangunan
itu,
yang
Universitas Sumatera Utara
bermaksud menimbulkan hak tersebut.
BUKTI PEMEGANG HAK Hak Milik Hak
milik,
Hak Guna Usaha
demikian
pula Hak
guna
usaha,
setiap peralihan, hapusnya dan syarat-syarat
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
termasuk Hak guna bangunan, termasuk Hak Pakai Hak Pakai atas
pemberiannya, syarat-syarat
pemberiannya, tanah Negara dan atas tanah
pembebannya dengan hak-hak demikian juga setiap peralihan demikian juga setiap peralihan Hak
Pengelolaan
wajib
lain harus didaftarkan menurut dan penghapusan hak tersebut dan penghapusan hak tersebut didaftar dalam buku tanah yang harus
ketentuan-ketentuan dimaksud
dalam
Undang-Undang
Pasal Nomor
didaftarkan
menurut harus
19 ketentuan-ketentuan 5 dimaksud
Tahun 1960.
menurut pada Kantor Pertanahan.
yang ketentuan-ketentuan
dalam
Undang-Undang
didaftarkan
Pasal Nomor
19 dimaksud
dalam
yang Pasal
5 Undang Nomor 5 Tahun 1960.
Tahun 1960.
sertifikat
oleh Hal
ini
Peraturan Kantor
dibuktikan
dengan penerbitan
sertifikat
Pertanahan
Pemerintah Nomor 24 Tahun (Berdasarkan
bukti
hak
kepada pemegang Hak Pakai
Hal ini dibuktikan dengan tanah
Kantor Pertanahan setempat penerbitan (Berdasarkan
tanda
diberikan sertifikat hak atas
Hal ini dibuktikan dengan penerbitan
19 Sebagai
sertifikat
oleh
oleh Pertanahan
setempat
oleh Kantor Pertanahan setempat (Berdasarkan
setempat (Berdasarkan
Kantor
Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
Universitas Sumatera Utara
1997).
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). 1997).
PEMBEBASAN HAK Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak milik dapat dijadikan Hak guna usaha dapat dijadikan Hak guna bangunan dapat Hak Pakai atas tanah Negara jaminan utang dengan dibebani jaminan utang dengan dibebani dijadikan
jaminan
hak tanggungan.
dibebani
hak tanggungan.
dengan
utang dan
atas
tanah
Hak
hak Pengelolaan dapat dijadikan
tanggungan.
jaminan
utang
dengan
dibebani Hak Tanggungan. SYARAT TANAH YANG DAPAT DIBERIKAN HAK (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996) Hak Milik Tidak diatur
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Milik
Tanah yang dapat diberikan Tanah yang dapat diberikan Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah:
dengan hak guna bangunan hak pakai adalah:
1. Tanah negara;
adalah:
2.
Tanah
merupakan
negara kawasan
yang 1. Tanah negara;
1. Tanah negara; 2. Tanah hak pengelolaan;
hutan, 2. Tanah hak pengelolaan;
Universitas Sumatera Utara
setelah tanah yang bersangkutan 3. Tanah hak milik. dikeluarkan
dari
statusnya
sebagai kawasan hutan; 3. Tanah yang telah dikuasai dengan
hak
tertentu
sesuai
ketentuan yang berlaku, setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.
KEWAJIBAN PEMEGANG Hak Milik Tidak diatur.
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
1. Membayar uang pemasukan 1. Membayar uang pemasukan kepada Negara; 2.
yang
Melaksanakan
pertanian,
jumlah
usaha pembayarannya
dan
cara 1.
Membayar
uang
ditetapkan pemasukan yang jumlah dan
perkebunan, dalam keputusan pemberian cara
pembayarannya
Universitas Sumatera Utara
perikanan dan/atau peternakan haknya; sesuai
peruntukan
persyaratan ditetapkan
dan 2. Menggunakan tanah sesuai pemberian
sebagaimana dengan dalam
ditetapkan dalam keputusan
peruntukannya
keputusan persyaratan
pemberian haknya;
haknya,
dan perjanjian penggunaan tanah
sebagaimana Hak Pengelolaan atau dalam
ditetapkan dalam keputusan perjanjian pemberian Hak
3. Mengusahakan sendiri tanah dan perjanjian pemberiannya;
Pakai atas tanah Hak Milik;
Hak Guna Usaha dengan baik 3. memelihara dengan baik 2. Menggunakan tanah sesuai sesuai dengan kelayakan usaha tanah dan bangunan yang ada dengan peruntukannya dan berdasarkan
kriteria
yang di
ditetapkan oleh instansi teknis;
atasnya
serta
menjaga persyaratan
kelestarian lingkungan hidup;
sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan
4. Membangun dan memelihara 4. Menyerahkan kembali tanah pemberiannya, prasarana
lingkungan
dan yang diberikan dengan Hak perjanjian penggunaan tanah
fasilitas tanah yang ada dalam Guna lingkungan areal Hak Guna Negara, Usaha;
atau
Bangunan pemegang
kepada Hak
Pengelolaan
atau
Hak perjanjian pemberian Hak
Pengelolaan atau pemegang Pakai atas tanah Hak Milik;
5. Memelihara kesuburan tanah, Hak Milik sesudah Hak Guna 3. Memelihara dengan baik mencegah kerusakan sumber Bangunan itu hapus; daya
alam
kelestarian
tanah dan bangunan yang ada
dan
menjaga 5. Menyerahkan sertipikat Hak di atasnya serta menjaga kemampuan kelestarian lingkungan
Universitas Sumatera Utara
lingkungan hidup sesuai dengan Guna Bangunan yang telah hidup; peraturan perundang-undangan hapus kepada Kepala Kantor 4. yang berlaku; 6.
Menyerahkan
kembali
tanah yang diberikan dengan
Pertanahan;
Menyampaikan
laporan 6. Jika tanah Hak Guna Hak Pakai kepada Negara, tertulis setiap akhir tahun Bangunan karena keadaan pemegang Hak Pengelolaan mengenai pengunaan Hak Guna geografis atau lingkungan atau atau pemegang Hak Milik Usaha;
sebab-sebab
7. Menyerahkan kembali tanah sedemikian yang diberikan dengan Hak mengurung
lain rupa
letaknya sesudah Hak Pakai tersebut sehingga hapus;
menutup 5. Menyerahkan sertipikat Guna Usaha kepada Negara pekarangan atau bidang tanah Hak Pakai yang telah hapus sesudah Hak Guna Usaha lain dari lintas umum atau kepada Kepala Kantor tersebut hapus;
atau
jalan air, pemegang Hak Guna Pertanahan; Bangunan wajib memberikan 6. Jika tanah Hak Pakai
8. Menyerahkan sertipikat Hak jalan keluar atau jalan air atau karena keadaan geografis Guna Usaha yang telah hapus kemudahan lain bagi atau lingkungan atau sebabkepada Kepala Kantor pekarangan atau bidang tanah sebab lain letaknya Pertanahan;
yang terkurung itu.
sedemikian rupa sehingga
9. Pemegang Hak Guna Usaha
mengurung
dilarang
pekarangan
menyerahkan
atau atau
menutup bidang
Universitas Sumatera Utara
pengusahaan tanah Hak Guna
tanah lain dari lalu lintas
Usaha
umum
kepada
kecuali
pihak
dalam
diperbolehkan
lain, hal-hal
menurut
atau
jalan
air,
pemegang Hak Pakai wajib memberikan jalan
jalan
keluar
air
atau
lain
bagi
peraturan perundang-undangan
atau
yang berlaku.
kemudahan
10. Jika tanah Hak Guna Usaha
pekarangan
karena keadaan geografis atau
tanah yang terkurung itu.
atau
bidang
lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga
mengurung
atau
menutup
pekarangan
atau
bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka pemegang Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain
bagi
pekarangan
atau
bidang tanah yang terkurung
Universitas Sumatera Utara
itu. HAK PEMEGANG Hak Milik Tidak diatur.
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
1. Pemegang Hak Guna Usaha Pemegang berhak
menguasai
mempergunakan
tanah
Hak
Hak Pakai
Guna Pemegang Hak Pakai berhak
dan Bangunan berhak menguasai menguasai dan mempergunayang dan
mempergunakan
tanah kan tanah yang diberikan
diberikan dengan Hak Guna yang diberikan dengan Hak dengan Hak Pakai selama Usaha usaha
untuk di
melaksanakan Guna Bangunan selama waktu waktu
bidang
pertanian, tertentu untuk mendirikan dan keperluan
perkebunan, perikanan dan atau mempunyai bangunan untuk usahanya peternakan.
keperluan
pribadi
usahanya
serta
2. Penguasaan dan penggunaan mengalihkan sumber air dan sumber daya kepada
hak
pihak
alam lainnya di atas tanah yang membebaninya.
tertentu
untuk
pribadi serta
atau untuk
atau memindahkan hak tersebut untuk kepada
pihak
lain
dan
tersebut membebaninya, atau selama lain
dan digunakan untuk keperluan tertentu.
diberikan dengan Hak Guna Usaha oleh pemegang Hak Guna
Usaha
dilakukan
hanya
untuk
dapat
mendukung
Universitas Sumatera Utara
usaha
di
bidang
pertanian,
perkebunan, perikanan dan atau peternakan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kepentingan
masyarakat
sekitarnya. PEMBERIAN HAK (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996) Hak Milik Tidak diatur.
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak Guna Usaha diberikan 1. Hak Guna Bangunan atas dengan keputusan pemberian tanah Negara diberikan dengan
1. Hak Pakai atas tanah
hak oleh Menteri atau pejabat keputusan pemberian hak oleh
Negara
yang ditunjuk.
Menteri atau pejabat yang
keputusan
ditunjuk.
oleh Menteri atau pejabat
diberikan
dengan
pemberian
hak
yang ditunjuk. 2. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan
2. Hak
Pakai atas Hak
diberikan dengan keputusan
Pengelolaan
diberikan
Universitas Sumatera Utara
pemberian hak oleh Menteri
dengan keputusan pemberian
atau pejabat yang ditunjuk
hak
berdasarkan usul pemegang
pejabat
Hak Pengelolaan.
berdasarkan usul pemegang
oleh
Menteri yang
atau
ditunjuk
Hak Pengelolaan.
3. Hak Pakai atas tanah Hak Milik
terjadi
pemberian
tanah
dengan oleh
pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Catatan : • Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan didaftar
terjadi oleh
sejak Kantor
Pertanahan dalam buku tanah
Universitas Sumatera Utara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.
• Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak dalam
saat
pendaftarannya
buku
tanah
pada
Kantor Pertanahan. JANGKA WAKTU (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996) Hak Milik Tidak diatur.
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak guna usaha diberikan untuk Hak guna bangunan diberikan 1. Hak Pakai atas tanah jangka waktu paling lama 35 untuk jangka waktu paling Negara dan atas tanah Hak tahun dan dapat diperpanjang lama 30 tahun dan dapat Pengelolaan diberikan untuk paling lama 25 tahun.
diperpanjang paling lama 20 jangka waktu paling lama 25 tahun.
tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau diberikan
Universitas Sumatera Utara
untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan
selama
tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu;
2. Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan
dipergunakan
selama untuk
keperluan tertentu diberikan kepada: •
Departemen,
Pemerintah
Lembaga Non
Departemen, dan Pemerintah Daerah; • Perwakilan negara asing dan
perwakilan
badan
Internasional; • Badan Keagamaan daan
Universitas Sumatera Utara
badan sosial.
3. Hak Pakai atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang. HAPUSNYA HAK Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak milik hapus bila: 1.
Tanahnya
jatuh
Hak guna usaha hapus karena: kepada 1. Jangka waktunya berakhir
karena
pencabutan
berdasarkan Pasal 18;
hak waktunya
berakhir
karena:
1. Berakhirnya jangka waktu
waktunya
berakhir
sebelum
c. karena ditelantarkan;
waktunya berakhir;
umum;
dalam
perjanjian
jangka 3. Dilepaskan oleh pemegang pemberiannya; haknya
sebelum
d. karena ketentuan pasal 21 4. Dicabut untuk kepentingan waktunya berakhir; ayat (3) dan 26 ayat (2).
ditetapkan
karena atau perpanjangannya atau
b. karena penyerahan dengan 3. Dilepaskan oleh pemegang sesuatu syarat tidak dipenuhi; haknya
sebagaimana
karena 2. Dihentikan sebelum jangka dalam keputusan pemberian
sesuatu syarat tidak dipenuhi;
sukarela oleh pemiliknya;
Hak Pakai
Hak guna bangunan hapus Hak pakai hapus karena:
2. Dihentikan sebelum jangka 1. Jangka waktunya berakhir;
negara, a.
Hak Guna Bangunan
jangka 2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang
4. Dicabut untuk kepentingan Hak
Pengelolaan
atau
Universitas Sumatera Utara
2. Tanahnya musnah.
5. Ditelantarkan;
umum;
pemegang
6. Tanahnya musnah;
5. Ditelantarkan;
sebelum jangka waktunya
7. Ketentuan dalam pasal 30 6. Tanahnya musnah;
Milik
berakhir karena:
ayat (2) Undang Nomor 5 7. Ketentuan dalam pasal 36 a. Tahun 1960.
Hak
tidak
dipenuhinya
ayat (2) Undang Nomor 5 kewajiban-kewajiban Tahun 1960.
pemegang
hak
dilanggarnya
dan/atau ketentuan-
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52; atau b. tidak dipenuhinya syaratsyarat
atau
kewajiban
yang
kewajibantertuang
dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan
Hak
Pengelolaan; atau
Universitas Sumatera Utara
c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 3. Dilepaskan secara sukarela oleh
pemegang
sebelum
haknya
jangka
waktu
berakhir; 4.
dicabut
berdasarkan
Undang-undang Nomor 20 tahun 1961; 5. Ditelantarkan; 6. Tanahnya musnah; 7.
Hapus
karena
hukum
(pemegang hak tidak lagi memenuhi yang
syarat
subyek
berhak/dapat
memegang Hak Pakai).
Universitas Sumatera Utara
Interview Guide Nama
:
Alamat
:
Pekerjaan
:
Usia
:
Etnis
:
Lama Berdomisili
:
1. Apakah menurut anda terjadi peralihan fungsi kawasan dari kawasan permukiman menjadi kawasan perdagangan di Kecamatan Medan Area? 2. Hal-hal apa sajakah yang menunjukan adanya peralihan fungsi kawasan di Kecamatan Medan Area? 3. Menurut anda hal-hal apa sajakah yang menyebabkan peralihan fungsi kawasan? 4. Apakah dampak-dampak yang disebabkan oleh adanya peralihan fungsi kawasan ini? 5. Menurut anda kondisi mana yang lebih baik, ketika kecamatan Medan Area masih menjadi kawasan permukiman atau kawasan perdagangan? 6. Menurut anda, apakah peralihan fungsi kawasan ini akan terus berlanjut? Mengapa?
Universitas Sumatera Utara
Kuisioner Nama
:
Alamat
:
Pekerjaan
:
Usia
:
Etnis
:
Lama Berdomisili
:
1. Apakah menurut Anda kawasan Kecamatan Medan Area mengalami peralihan fungsi kawasan dari kawasan permukiman menjadi kawasan perdagangan? a. Ya b. Tidak 2. Apakah menurut anda peralihan fungsi kawasan akan masih terus berlangsung? a. Ya b. Tidak 3. Apakah menurut anda saat ini Kecamatan Medan Area nyaman untuk di jadikan sebagai permukiman? a. Ya b. Tidak 4. Apakah Kecamatan Medan Area strategis/cocok untuk dijadikan sebagai kawasan perdagangan? a. Ya b. Tidak 5. Apakah menurut anda proses peralihan fungsi kawasan di kelola dengan baik? a. Ya b. Tidak 6. Apakah menurut anda terjadi perubahan pola hidup yang diakibatkan oleh peralihan kawasan? a. Ya b. Tidak
Universitas Sumatera Utara
7. Apakah terjadi perubahan pola interaksi antara anda dan tetangga dengan munculnya pertokoan-pertokoan di Kecamatan Medan Area? a. Ya b. Tidak 8. Apakah anda di untungkan dengan adanya peralihan fungsi kawasan di Kecamatan ini? a. Ya b. Tidak 9. Apakah menurut anda hanya etnis tertentu yang di untungkan dengan adanya peralihan kawasan ini? a. Ya b. Tidak 10. Apakah menurut anda lebih banyak dampak positif yang di sebabkan oleh peralihan fungsi kawasan di Kecamatan Medan Area? a. Ya b. Tidak 11. Apakah menurut anda lebih banyak dampak negatif yang disebabkan oleh peralihan fungsi kawasan di Kecamatan Medan Area? a. Ya b. Tidak
Universitas Sumatera Utara
