Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung
Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4. Prinsip – Prinsip Ilmu Ekonomi & Perbankan Sigit Haryadi Program Studi Teknik Telekomunikasi – Institut Teknologi Bandung Februari 2017
Referensi: 1. N.Gregory Mankiw, Principles of ECONOMICS – Pengantar Ekonomi Makro, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2. Fernando Quijano & Yvonn Quijano, Principles of Economics, Prentice Hall Business Publishing, 2002 3. Westi Riani , Catatan Kuliah Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Bandung
1
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung ISI PADA BAB INI: 1. Konsep dasar ilmu ekonomi 2. Masalah & Tujuan Kebijakan Ekonomi 3. Teori dan Model Analisis Masalah Ekonomi 4. Model Permintaan dan Penawaran 5. Peengukuran Kegiatan Ekonomi 6. Keseimbangan Pendapatan Nasional 7. Uang dan Lembaga Keuangan 8. Kebijakan Fiskal & APBN 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 10. Sejarah & teori dasar Penetapan Nilai Tukar Mata Uang 11. Contoh-contoh Soal pada Bidang Telekomunikasi
4.1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi 4.1.1. Sejarah Kelahiran Ilmu Ekonomi
1. Aristoteles ( 384 – 322 SM) : •
Dengan dasar-dasar Teori Nilai dan Pertukaran, Pembagian kerja serta Teori tentang Uang, Suku Bunga dan Riba : masih menggunakan penyederhanaan yang berlebihan
•
Gelar : The First Economics ( Ahli Ekonomi Pertama)
2. Adam Smith ( 1776 ) Dengan bukunya : An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation •
Merupakan buku pertama dengan perumusan yang pasti tentang ekonomi Liberal yang akan membawa kemakmuran individu dan masyarakat secara maksimum.
•
Mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dengan kekuatan tangan tak kentara ( invisible hand). Tanpa campur tangan pemerintah, mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien.
•
Gelar : Founder of Modern Economics
3. Thomas Robert Malthus (1748) •
2
Menggunakan asumsi dan tujuan yang dibangun Adam Smith
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung •
Pemilik modal (Kapitalis) adalah tokoh sentral dalam pembangunan ekonomi :jika kaum kapitalis dibebaskan berusaha, maka hasil usahanya akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya
•
Merupakan embrio sistem ekonomi kapitalis yang digunakan terutama di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat
4. David Ricardo ( 1817) •
Menggunakan asumsi dan tujuan yang dibangun oleh Adam Smith
•
Kepentingan Rakyat harus menjadi prioritas dalam pembangunan Ekonomi, sebab rakyatlah yang akan menikmati hasil kemajuan pembangunan ekonomi itu
•
Embrio Sistem Ekonomi Sosialis
5. Karl Heinrich Marx (1917) dalam buku yang berjudul : Das Kapital (Modal) •
Prihatin atas penderitaan rakyat dan keganasan kaum kapitalis
•
Ide :Pembangunan ekonomi tanpa sistem kelas, dimana semua orang adalah proletar (masyarakat) dan seluruh kekuasaan ekonomi ada ditangan kaum proletar
•
Menjadi aliran Ekonomi Komunisme ( Communism) yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa timur, Cina dan (bekas) Uni Soviet.
6.John Maynard Keynes (1936), dengan bukunya :The general Theory of Employment, Interest and Money •
Menjawab kegagalan sistem ekonomi liberal dengan terjadinya The great Depression tahun 1929 – 1933 yang menimbulkan masalah besar
•
Ada 2 hal pokok, pertama kritik ilmiah terhadap hipotesa tentang keampuhan mekanisme pasar : merupakan buah pikiran yang sudah kuno/ klasik , sehingga disebut sebagai aliran pemikiran / madzab Klasik
•
Usulan pemulihan dengan campur tangan pemerintah : Kebijakan Fiskal (Dg G & T)
•
Terjadi pembaharuan dalam ilmu ekonomi : perhatian pada dimensi global dan pentingnya peranan analisis kebijakan : ilmu ekonomi berkembang dengan ilmu ekonomi makro
4.1.2. Definisi Ilmu Ekonomi ( Economics)
3
•
Gelar untuk ilmu ekonomi oleh para ahli ekonomi adalah : The oldest art, and the newest science ( Seni yang tertua dan ilmu pengetahuan yang termuda )
•
Asal mula : dari bahasa Yunani ( Oikos dan Nomos : tatalaksana/ manajemen rumah tangga)
•
Tidak ada definisi yang bisa mencakup seluruh bidang ekonomi yang luas itu
•
Definisi yang pertama : Ilmu Pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung •
Definisi dari Paul Anthony Samuelson (Prof MIT, peraih Nobel Ekonomi) : Studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat memp[unyai penggunaan alternatif, untuk memproduksi barang serta membagikannya untuk dikonsumsi baik sekarang mapun waktu yad kepada berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat
4.1.3. Manfaat studi Ekonomi
•
Manfaat yang bisa diperoleh dengan mempelajari ilmu ekonomi : –
Memberikan wawasan dan konsep dasar yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
–
Memberi keleluasaan nalar dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi
–
Membuka cakrawala berpikir guna pengambilan keputusan ekonomi
4.1.4. Prinsip Ekonomi
•
Individu dan masyarakat juga mempunyai keterbatasan dana untuk memperoleh barang dan jasa yang tersedia menghadapi pilihan untuk mengalokasikan. Jika hanya mempunyai uang sebesar X yang hanya cukup untuk membeli A atau B yang nilainya sama, tidak bisa membeli keduanya jika diputuskan untuk membeli A bukan B, maka “pengorbanan” untuk TIDAK membeli B disebut “opportunity cost”.
•
Masalah ekonomi merupakan seni memilih ; Pemilihan / alokasi meliputi: –
WHAT : Barang atau jasa apa yang harus dihasilkan
–
HOW : Bagaimana barang atau jasa tersebut dihasilkan
–
WHOM: Untuk siapa barang dan jasa tersebut
Prinsip ekonomi; Karena kebutuhan manusia bersifat terbatas dan sumber daya untuk memenuhinya adalah terbatas Dasar pemilihan adalah sebanyak-banyaknya kebutuhan yang terpenuhi dengan menggunakan sumber daya sesedikit mungkin
4.1.5. Kelangkaan, Pilihan dan Alokasi
–
4
Barang dan jasa terbagi menjadi •
Barang dan jasa bebas: bisa diperoleh tanpa membayar. Barang bebas bisa menjadi barang ekonomi bila: Ada kelangkaan / keterbatasan jumlahnya atau diperlukan ilmu & teknologi untuk mengolahnya, sehingga untuk memperolehnya harus membayar
•
Barang dan jasa ekonomi, yang terdiri dari
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung –
Consumer Goods (barang konsumsi): yang dibeli oleh konsumen akhir
–
Capital Goods (barang modal): yang dibeli untuk menghasilkan barang ekonomi lain
•
KELANGKAAN (scarce) timbul karena kebutuhan manusia lebih besar dibanding ketersediaan barang dan jasa ekonomi ada PILIHAN bagi regulator & administrator untuk mengALOKASIkan pada siapa
•
Investment is the process of using resources to produce new capital. Capital is the accumulation of previous investment.
•
Because resources are scarce, the opportunity cost of every investment in capital is forgone present consumption.
4.1.6. What is Production?
•
Production is the process by which resources are transformed into useful forms.
•
Resources, or inputs, refer to anything provided by nature or previous generations that can be used directly or indirectly to satisfy human wants. –
Capital resources
–
Human resources
–
Natural resources
4.1.7. The Basic Decision-Making Units
•
5
A firm is an organization that transforms resources (inputs) into products (outputs). Firms are the primary producing units in a market economy.
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung •
An entrepreneur is a person who organizes, manages, and assumes the risks of a firm, taking a new idea or a new product and turning it into a successful business.
•
Households are the consuming units in an economy.
Determinants of Household Demand A household’s decision about the quantity of a particular output to demand depends on: •
The price of the product in question.
•
The income available to the household.
•
The household’s amount of accumulated wealth.
•
The prices of related products available to the household.
•
The household’s tastes and preferences.
•
The household’s expectations about future income, wealth, and prices.
4.1.8. Absolute versus Comparative Advantage Output per Day of Work
Clothing
Country A
6
3
Country B
1
2
•
Country A has an absolute advantage because it can produce more food and more clothing in one day than country B.
•
Country A has a comparative advantage in the production of food because a worker in country A can produce 6 times as many units of food as a worker in country B, but only 1.5 as many units of clothing.
•
The opportunity costs can be summarized as follows:
•
For food:
•
–
1 unit of food costs country A ½ unit of clothing.
–
1 unit of food costs country B 2 units of clothing.
For clothing: –
6
Food
1 unit of clothing costs country A 2 units of food.
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung – •
1 unit of clothing costs country B ½ unit of food.
Conclusion: –
Country A will specialize in producing food, and country B will specialize in the production of clothing.
4.1.9. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi
•
Penyederhanaan masalah dan Abstraksi
•
Pembuatan Model Ekonomi
•
Rasional dan Efisien
4.1.10. Sistem – sistem perekonomian
•
Sistem Ekonomi Tradisional:
•
Sistem Komando (sosialis-komunis)
•
Sistem Ekonomi Pasar: keputusan penggunaan sumber daya ditentukan sendiri oleh individu atau produsen.
•
Sistem Campuran
4.1.11. Ekonomi Mikro VS Makro
Perbedaan Dalam Corak dan Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Mikro: •
Menitikberatkan pada analisis membuat pilihan
•
Subjek : Perilaku individu seperti tenaga kerja, produsen, konsumen dalam konteks yang terbatas
Ekonomi Makro: •
Menitikberatkan pada analisis penyelesaian masalah yang dihadapi perekonomian
•
Subjek : Perilaku Masyarakat secara luas atau keseluruhan, antara lain keselamatan kerja, inflasi, pengangguran dll
4.1.12. Macam Analisis Ekonomi
•
Berdasarkan Peranannya: –
7
Descriptive Economics: Pemaparan informasi tentang suatu topik
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung
•
•
–
Economic Theory:Penjelasan yang disederhanakan tentang ciri-ciri dan kerja suatu sistem
–
Applied Economics:Penjelasan tentang suatu kejadian ek berdasa teori yang ada
Berdasarkan Aspek keseimbangan : –
Model Statis : mengabaikan dimensi waktu
–
Model Statis Komparatif: membandingkan kondisi keseimbangan yang satu dengan yang lain
–
Model Dinamis :mempertimbangkan perubahan waktu
Berdasarkan Aspek Arah Analisis: –
Analisis Positif : membahas deskripsi mengenai fakta, situasi dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi (kondisi sebenarnya)
–
Analisis Normatif :membahas pertimbangan etika dan nilai (kondisi yang seharusnya)
4.2. Masalah & Tujuan Kebijakan Ekonomi 4.2.1. Masalah Utama dalam Perekonomian secara makro:
•
Kemiskinan dan keterbelakangan.
•
Ketidakstabilan kegiatan ekonomi yang mengalami perlambatan dan perkembangan.
•
Pengangguran :
•
Inflasi yang akan menurunkan tingkat kemakmuran sebagian besar masyarakat
•
Ketidakseimbangan pada Neraca Pembayaran : menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara
•
Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kebutuhan
•
Kegagalan Pasar
4.2.2. Indikator makroekonomi utama
(Alat pengamat prestasi kegitan ekonomi)
8
•
Pendapatan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per kapita
•
Penggunaan tenaga kerja dan Pengangguran
•
Tingkat perubahan harga-harga atau Inflasi
•
Kedudukan Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung •
Kestabilan Nilai Mata uang domestik
•
Dibutuhkan adanya Pertumbuhan Ekonomi karena perkembangan kemampuan memproduksi hampir selalu tidak diikuti oleh bertambahnya produksi
4.3. Teori dan Model Analisis Masalah Ekonomi 4.3.1. Theories and Models
•
A theory is a general statement of cause and effect, action and reaction. Theories involve models, and models involve variables.
•
A model is a formal statement of a theory. Models are descriptions of the relationship between two or more variables.
•
Ockham’s razor is the principle that irrelevant detail should be cut away. Models are simplifications, not complications, of reality.
•
A variable is a measure that can change from observation to observation.
•
Using the ceteris paribus, or all else equal, assumption, economists study the relationship between two variables while the values of other variables are held unchanged.
•
The ceteris paribus device is part of the process of abstraction used to focus only on key relationships.
•
In formulating theories and models we must avoid two pitfalls: –
The Post Hoc Fallacy: It is erroneous to believe that if event A happened before event B, then A caused B.
–
The Fallacy of Composition: It is erroneous to believe that what is true for a part is also true for the whole. Theories that seem to work well when applied to individuals often break down when they are applied to the whole.
4.3.2. Model Ekonomi dan Alat Analisis
9
•
Model merupakan alat bantu untuk menyederhanakan secara sistematis guna memecahkan masalah yg terjadi
•
Jenis/Bentuk : –
Fungsi
–
Persamaan
–
Tabel
–
Grafis
–
Diagram
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung •
Model Tipikal yang sering digunakan: –
Production Possibility Frontier
–
Circular Flow Diagram
4.3.3. Production Possibility Frontier / PPF (Kurva Kemungkinan Produksi):
10
•
Merupakan kurva yang menunjukkan batas maksimum produksi yang dapat dihasilkan suatu negara pada suatu periode tertentu
•
Digunakan untuk menggambarkan posisi pemanfaatan faktor produksi, sekaligus masalah ekonomi yang terjadi
•
Consumer goods are goods produced for present consumption.
•
Capital goods are goods used to produce other goods or services over time.
•
The production possibility frontier curve has a negative slope that indicates the trade-off that a society faces between two goods.
•
The slope of the ppf is also called the marginal rate of transformation (MRT).
•
Points inside of the curve are inefficient.
•
Point C is one of the possible combinations of goods produced when resources are fully and efficiently employed.
•
A move along the curve illustrates the concept of opportunity cost.
•
In order to increase the production of capital goods, the amount of consumer goods will have to decrease.
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung
•
Outward shifts of the curve represent economic growth.
•
To increase the production of one good without decreasing the production of the other, the PPF curve must shift outward.
•
From point D, the economy can choose any combination of output between F and G.
4.3.4. Circular Flow Diagram/ Siklus Aliran Pendapatan:
•
Adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar para pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai guna ( utility) masing-masing pelaku ekonomi
•
Gambar :
•
11
–
Untuk dua Sektor
–
Untuk Tiga Sektor
–
Untuk Empat Sektor
Contoh: Payments flow in the opposite direction as the physical flow of resources, goods, and services (counterclockwise).
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung
•
Output, or product, markets are the markets in which goods and services are exchanged.
•
Input markets are the markets in which resources—labor, capital, and land—used to produce products, are exchanged.
4.4. Model Permintaan dan Penawaran 4.4.1. DEMAND
•
Demand functions –
simple demand functions Qd = a – bP; konstanta a suatu bilangan positif
–
more complex demand functions Qd = a – bP + cY+ dPs – ePc
–
estimated demand equations
–
problems of estimating demand equations
–
demand functions and the demand curve
4.4.2. SUPPLY
•
•
Relationship between supply and price •
short-run supply
•
long-run supply
The supply curve •
12
Qs = a P + b ;
konstanta b bisa positif atau negatif atau = 0
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung •
assumptions •
other things remain equal (ceteris paribus)
•
a given time period the axes individual's and market supply curves
4.4.3. PRICE AND OUTPUT DETERMINATION
•
Equilibrium price and output –
–
response to shortages and surpluses •
shortage (D > S) price rises
•
surplus (S > D) price falls
significance of ‘equilibrium’
4.4.4. The Demand Curve
•
The demand curve is a graph illustrating how much of a given product a household would be willing to buy at different prices.
ANNA'S DEMAND SCHEDULE FOR TELEPHONE CALLS
PRICE (PER CALL) $ 0 0,50 3,50 7,00 10,00 15,00
QUANTITY DEMANDED (CALLS PER MONTH) 30 25 7 3 1 0
The Supply Curve and the Supply Schedule A supply curve is a graph illustrating how much of a product a firm will supply at different prices.
CLARENCE BROWN'S SUPPLY SCHEDULE FOR SOYBEANS
PRICE (PER BUSHEL) $ 2 1,75 2,25 3,00 4,00 5,00
13
QUANTITY SUPPLIED (THOUSANDS OF BUSHELS PER YEAR) 0 10 20 30 45 45
Price of soybeans per bushel ($)
•
6 5 4 3 2 1 0 0
10
20
30
40
50
Thousands of bushels of soybeans produced per year
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung
4.4.5. Market Equilibrium:
Only in equilibrium is quantity supplied equal to quantity demanded. At any price level other than P0, the wishes of buyers and sellers do not coincide.
Market Disequilibria 1: •
•
Excess demand, or shortage, is the condition that exists when quantity demanded exceeds quantity supplied at the current price. When quantity demanded exceeds quantity supplied, price tends to rise until equilibrium is restored.
Market Disequilibria 2: •
•
14
Excess supply, or surplus, is the condition that exists when quantity supplied exceeds quantity demanded at the current price. When quantity supplied exceeds quantity demanded, price tends to fall until equilibrium is restored.
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung Increases in Demand and Supply:
•
Higher demand leads to higher equilibrium price and higher equilibrium quantity.
•
Higher supply leads to lower equilibrium price and higher equilibrium quantity.
Decreases in Demand and Supply:
•
Lower demand leads to lower price and lower quantity exchanged.
•
Lower supply leads to higher price and lower quantity exchanged.
4.4.6. ELASTICITY:
•
Elastisitas Permintaan = {persentase perubahan jumlah kuantitas demand} dibagi {persentase perubahan harga} –
•
15
Contoh: harga mobil naik dari 100 jt menjadi 150 jt (= naik 50 %) yang berakibat berkurangnya kuantitas demand dari 1000 menjadi 800 (=turun 20 %); maka Price elasticity = 20% / 50% = 40 %
Price elasticity of demand and consumer expenditure (P x Q) –
effects of a price change on expenditure= elastic demand bila price elasticity > 1
–
effects of a price change on expenditure = inelastic demand bila price elasticity < 1
–
special case: unitary elasticity, bila price elasticity = 1
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung
4.5. Pengukuran Kegiatan Ekonomi / Perhitungan Pendapatan Nasional •
•
Arti Penting : –
Merupakan pusat perhatian dan analisis teori makroekonomi
–
Tujuan perhitungan : utk menganalisis dan menentukan kebijakan ekonomi guna memperbaiki/meningkatkan kemakmren/kesej rakyat
Metode Perhitungan : –
Di Indonesia digunakan Metode Output (metoda Produksi,) dan PDB adalah total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Yang dalam prakteknya membagi perekonomian menjadi 9 sektor produksi. Ada kemungkinan output yg di hasilkan suatu sektor berasal dari output sektor lain (terjadi perhitungan ganda).
–
Metoda lain yg biasa digunakan adalah: •
Metoda Pendapatan, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi berupa gaji/upah, sewa, bunga dan keuntungan. PDB = w+r+i+p
•
Metoda Pembelanjaan, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi, meliputi belanja rumahtangga konsumsi, belanja rumahtangga, belanja rumahtangga pemerintah, net eskpor – impor. PDB = C+I+G+X-M
4.5.1. Beberapa Konsep Pendapatan Nasional :
–
PDB (Gross Domestic Product/GDP): merupakan nilai produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan pemilik faktor produksi.
–
PNB (Gross National Product/GNP): merupakan nilai produksi yang dihasilkan faktor produksi milik warga negara.
–
•
PNB= PDB-PFLN+PFDN (PFLN :Pendapatan faktor produksi Luar Negeri yang ada dalam perekonomian , PFDN : Pendapatan faktor produksi perekonomian di Luar Negeri) , atau
•
PNB= PDB ± PFN (- bila PFLN>PFDN,sebaliknya)
PNN (Net National Product/NNP) :Merupakan nilai produksi yang dihasilkan dari investasi neto oleh warga negara,atau •
PNN = PNB- Depresiasi
4.5.2. PDB NOMINAL DAN PDB RIIL
•
16
PDB NOMINAL adalah total nilai pasar dari barang jadi dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara selama satu tahun tertentu, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tsb (=PDB harga berlaku).
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung •
PDB RIIL adalah total nilai output akhir yang dihasilkan suatu negara pada suatu tahun, dihitung menggunakan harga tahun dasar (base year) sehingga juga disebut PDB harga Konstan
•
Nilai PDB Nominal dapat merupakan Informasi yang menyesatkan, karena pengaruh inflasi
•
PDB RIIL = PDB Nominal/ Deflator
•
Deflator PDB adalah indeks harga dari semua barang dan jasa yang dihasilkan (konsumsi, investasi, pembelanjaan pemerintah dan ekspor neto) dalam suatu negara
•
Deflator PDB tidak sama dengan CPI (IHK), karena memperhitungkan share yang berubah dari barang-barang yang berbeda
4.5.3. MANFAAT DAN KETERBATASAN PERHITUNGAN PDB
•
•
Manfaat Perhitungan PDB –
Memberi gambaran ringkas tingkat kemakmuran suatu negara (Standar PBB th 1992: negara miskin bila income per capita, 450 $US, kaya bila >8000 $US). Tahun 1997 di USA: 29.080 $US, Jepang: 38.160 $US, Filipina: 1.200 $US. Standar PBB tahun 2012: negara kaya bila income per capita > 12000 $ US.
–
Dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial
–
Dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu bangsa
Keterbatasan –
Tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan
–
Tidak memperhatikan dimensi non material ( tidak terukur dengan uang, misal ketenangan batin )
–
Tidak selalu bisa menjadi ukuran tingkat produktivitas, yaitu perlu juga mempertimbangkan : jumlah dan komposisi penduduk, jumlah dan struktur kesempatan kerja dan faktor non ekonomi
–
Belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara
4.6. Keseimbangan Pendapatan Nasional 4.6..1. Analisis Keseimbangan: Model Klasik vs Keynesian
17
•
Analisis Keseimbangan adalah analisis ekonomi makro tentang terbentuknya tingkat harga dan jumlah output berdasarkan asumsi bahwa pada setiap pasar (barang dan jasa, tenaga kerja, uang) permintaan telah sama dengan penawaran sehingga permintaan agregat telah sama dengan penawaran agregat
•
Keterbatasan dalam analisis keseimbangan adalah adanya asumsi yang mendasarinya kurang realistis dibanding dunia nyata, terutama bila analisisnya jangka pendek. Dalam jangka pendek, harga cenderung kaku (sulit berubah) sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan pasar (market disequilibrium)
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung •
Analisis keseimbangan merupakan langkah awal untuk membangun dasa-dasar kemampuan analisis ekonomi makro yang baik
4.6..1.1. Analisis Keseimbangan : Model Klasik • Keseimbangan perekonomian berpondasikan pada keseimbangan Individual (konsumen, produsen). Keseimbangan individu tercapai bila seluruh sumber daya habis dikonsumsi. Keseimbangan hanya bisa dicapai Lewat pertukaran •
Asumsi-asumsi paling penting yang dipakai: –
Pasar input maupun output merupakan alat alokasi sumber daya yang efisien selama struktur pasar adalah PersainganSempurna dan peran uang hanya sebagai alat transaksi, sehingga tidak berpengaruh terhadap variabel-variabel riil (output dan kesempatan kerja). Uang hanya berpengaruh pada variabel-variabel moneter, tidak terkait dengan sektor riil : dikotomi/pemisahan antara sektor riil dan sektor moneter atau Classical dichotomy)
–
Perekonomian secara makro akan berada dalam keseimbangan jika individu-individu dalam perekonomian telah terlebih dahulu berada dalam keseimbangan
–
Kesempatan kerja dalam keseimbangan: adalah jumlah kesempatan kerja yang tersedia pada saat pasar tenaga kerja dalam keseimbangan. Tidak mencerminkan kesempatan kerja yang sebenarnya tersedia yang pada dasarnya ditentukan oleh permintaan tenaga kerja
4.6.1.2. Analisis Keseimbangan Model Keynesian Dibangun berdasarkan interpretasi ide-ide Keynes, terutama yang termuat dalam bukunya The General Theory Merupakan model keseimbangan yang sangat berbeda dengan model Klasik: •
Struktur pasar cenderung monopolistik, tidak sempurna dan asimetrik. Kondisi ini menyebabkan harga cenderung kaku (rigid). Kekakuan harga (price rigidities) menyebabkan pasar tidak mempu melakukan keseimbangan (non-market clearing). Akibatnya, gangguangangguan perekonomian cenderung untuk memunculkan resesi
•
Uang bukan hanya sekedar alat transaksi (medium of exchange) tetapi juga sebagai penyimpan nilai (store of value). Fungsi inilah yang memungkinkan uang digunakan sebagai alat memperoleh keuntungan melalui tindakan spekulasi (artinya sektor moneter bisa menjadi sumber memperoleh keuntungan) Karena itu uang tidak bersifat netral, dalam arti dapat mempengaruhi variabel-variabel riil
Faktor dominan yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi adalah variabel-variabel permintaan agregat yaitu : C,I,G,X dan M . Pandangan ini berkaitan dengan kondisi
18
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung perekonomian Barat saat teori ini lahir, yaitu terjadinya depresi besar, yang bukan disebabkan oleh lemahnya sisi penawaran •
Komponen-komponen permintaan Agregat •
Konsumsi Rumah Tangga (C)
•
Pengeluaran Investasi (I)
•
Pengeluaran Pemerintah (G)
•
Ekspor (X)
•
Impor (M)
Sehingga: Total Pengeluaran Agregat adalah total penjumlahan C+I+G+X-M dan dinotasikan sebagai AE (aggregate expenditure) •
•
Pendapatan Nasional Dalam keseimbangan •
Dalam Analisis Keynesian, besarnya pendapatan nasional (Y) dilihat dari besarnya pengeluaran.
•
Perekonomian akan berada dalam keseimbangan jika pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional
•
Tingkat output (pendapatan nasional) yang tercapai pada kondisi keseimbangan tersebut dikenal sebagai pendapatan nasional/output keseimbangan dinotasikan dengan Y*
Komponen-komponen permintaan Agregat •
Konsumsi Rumah Tangga (C)
•
Pengeluaran Investasi (I)
•
Pengeluaran Pemerintah (G)
•
Ekspor (X)
•
Impor (M)
Sehingga: Total Pengeluaran Agregat adalah total penjumlahan C+I+G+X-M dan dinotasikan sebagai AE (aggregate expenditure) •
19
Pendapatan Nasional Dalam keseimbangan •
Dalam Analisis Keynesian, besarnya pendapatan nasional (Y) dilihat dari besarnya pengeluaran.
•
Perekonomian akan berada dalam keseimbangan jika pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung •
Tingkat output (pendapatan nasional) yang tercapai pada kondisi keseimbangan tersebut dikenal sebagai pendapatan nasional/output keseimbangan dinotasikan dengan Y*
4.6.2. Multiplier
•
Analisis mengenai Multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional
•
Nilai Multiplier menggambarkan perbandingan antara jumlah perubahan pendapatan nasional dengan perubahan pengeluaran agregat. Nilai Multiplier juga menunjukkan besarnya Koefisien Multiplier (K). Sehingga:
- Ki = Koefisien Multiplier Investasi = ∆Y/∆I – •
KG =
Koefisien Multiplier Pengeluaran Pemerintah = ∆Y / ∆G
Menentukan Besarnya Multiplier –
Misal: Ada kenaikan pengeluaran Investasi ( ∆I ). Kenaikan investasi ini akan menimbulkan rangkaian penambahan pendapatan nasional, pertambahan pendapatan rumah tangga dan pertambahan pengeluaran konsumsi. Proses ini akan terus menerus berlangsung sehingga tidak ada lagi kelebihan pengeluaran agregat. Keadaan ini akan menciptakan tingkat keseimbangan perekonomian yang baru
4.7. Uang dan Lembaga Keuangan •
•
Sistem Pertukaran Barter ( In Natura) mengandung kesukaran yang bersifat prinsip yaitu : –
Kesukaran dalam mementukan kesesuaian paham antara orang-orang yang akan saling bertukar
–
Kesukaran dalam menentukan nilai barang yang akan saling dipertukarkan
Kesukaran tersebut membawa manusia kepada keperluan akan uang yakni “alat tukar yang berlaku umum” dengan syarat-syarat: –
Memiliki nilai yang tertentu
–
Tidak mudah rusak
–
Mudah dibawa
–
Jika dipecah tidak rusak nilainya
Dalam sejarahnya “uang” mulai dikenal sekitar tahun 660 SM pada bangsa-bangsa purba yang mendiami lembah sungai Euphrat dan sungai Tigris dalam bentuk batu-batu mulia, kulit kerang, gigi. •
20
Definisi dan Pengertian Uang: Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran / transaksi
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung 1) Uang Fiat (Fiat Money/Token Money) : adalah komoditas yang diterima sebagai uang dengan nilai nominal yang jauh lebih besar dari nilai komoditas tersebut (nilai intrinsik/ intrinsic value) 2) Uang Komoditas (Commodity Money) adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. Contoh : Uang emas, uang perak Uang Hampir Likuid Sempurna (Near Money) : adalah aset finansial yang dalam penggunaannya harus ditukarkan / dicairkan terlebih dahulu. Contoh: Cek
4.7.1. Fungsi Uang
•
•
•
21
–
Satuan Hitung ( Unit of Account)
–
Alat Transaksi ( Medium of Exchange)
–
Penyimpan Nilai ( Store of Value )
–
Standar pembayaran Tertunda ( Standard of Deferred Payment)
Permintaan Uang –
Teori yang menjelaskan mengenai Permintaan Uang meliputi Teori Klasik dan Keynesian
–
Teori Klasik memandang fungsi uang hanya sebagai alat tukar ( uang bersifat netral), sehingga jumlah uang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan
–
Teori Keynesian memandang permintaan uang oleh masyarakat didasarkan pada tiga motif, yaitu : Motif Transaksi ( Transaction Motive), Berjaga-jaga (precautionary motive) dan memperoleh keuntungan (speculative motive)
Jumlah Uang Beredar –
Adalah Nilai keseluruhan uang yang berada ditangan masyarakat
–
JUB dalam arti sempit (narrow money) terdiri dari uang kartal ( C ) dan uang giral ( D ) atau M1 = C + D
–
JUB dalam arti luas (M2) terdiri dari M1 ditambah Deposito berjangka (Time Deposit/ TD) atau M2 = M1 + TD
Proses Penciptaan Uang –
Proses Penciptaan Uang terjadi di dalam sistem perbankan, dimana Bank yang pertama kali memperoleh deposito akan menyalurkannya kepada bank kedua sebagai pinjaman, Bank kedua menyalurkannya kepada bank ketiga dan seterusnya
–
Besarnya deposito yang dapat diubah menjadi pinjaman tergantung dari ketentuan besarnya giro wajib minimum(GWM) atau reserve requirement ratio (RRR)
–
Efek dari setiap penambahan deposito adalah tambahan pinjaman yang akhirnya menambah jumlah uang beredar. Contoh : Untuk RRR = 20 %, maka penambahan
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung deposito (S) sebesar 1000 pada akhirnya akan menambah jumlah uang beredar (D) sebesar 5000 ( D=S / R)
4.7.2. Lembaga Keuangan:
•
Lembaga Keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial
•
Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang-modal (pemakai dana) dengan pihak-pihak yang memilikinya
•
Lembaga Keuangan yang dalam fungsi intermediasinya diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut Lembaga Keuangan Depositori, antara lain Lembaga Keuangan Perbankan (LKB). Berdasarkan UU No 10/1998 LKB diklasifikasikan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
•
Lembaga Keuangan yang tidak diijinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kegiatan penghimpunan dana dilakukan dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi dan atau konsumsi individu – perusahaan. LKBB meliputi Perusahaan Asuransi, Lembaga Dana Pensiun, Perusahaan Investasi, Pegadaian, perusahaan Pembiayaan
•
Bank Sentral (Central Bank) •
•
22
Fungsi Utamanya : •
Agen Fiskal Pemerintah
•
Banknya Bank ( Banker of Bank)
•
Menentukan Kebijakan Moneter
•
Pengawasan , evaluasi dan pembinaan perbankan
•
Penanganan transaksi giro
•
Riset-riset ekonomi
Bank Indonesia •
Adalah Bank sentral negara Republik Indonesia. Didirikan pada tahun 1953 dengan mengubah status De Javasche Bank N.V. (yang dinasionalisasi tahun 1951) menjadi Bank Indonesia. Basar pendirian BI adalah Undang-undang Nomor 11 / 1953
•
Sebagai konsekwensi dari perkembangan sejarah, politik, dan ekonomi Indonesia, BI telah dua kali mengalami perubahan kedudukan dan fungsi. Perubahan pertama dilakukan berdasarkan Undang-undang No 13 /1968, sedangkan perubahan kedua berdasarkan Undang-undang No 23/1999
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung
4.8. Kebijakan Fiskal & APBN •
Kebijakan Fiskal Adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/ mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
4.8..1. Instrumen kebijakan Fiskal
Instrumen kebijakan fiscal: Pajak (T) dan Pengeluaran pemerintah (G) –
Secara hukum, Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal (berdasarkan Undang-undang).
–
Secara Ekonomi, Pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung
–
Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayar oleh pihak yang sebenarnya harus membayar pajak. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayar oleh pihak yang dapat memindahkannya kepada pihak lain.
–
Dikaitkan dengan pendapatan seseorang, pajak dibedakan menjadi pajak regresif,pajak proporsional dan pajak progresif
4.8.2. Macam Kebijakan Fiskal
–
–
Kebijakan Fiskal Diskresioner (disengaja): adalah kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi, dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada tiga bentuk kebijakan fiskal diskresioner yaitu : •
Membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah
•
Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak
•
Membuat perubahan secara serentak baik pada pengeluaran pemerintah maupun sistem pemungutan pajak
Kebijakan Fiskal yang bersifat Automatic Stabilize : dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan gerak gelombang konjungtur ( bussines cycle), sehingga tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi, sedangkan dalam keadaan inflasi akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis berupa : •
Pajak proporsional dan pajak progresif
•
Kebijakan Harga Minimum
•
Asuransi Pengangguran
4.8.3. Fungsi Kebijakan Fiskal
–
23
Fungsi Alokasi (Budgeter: adalah fungsi penyediaan barang publik yang diharapkan menghasilkan eksternalitas yang menguntungkan. Penarikan pajak terhadap individu
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung dan perusahaan merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang dialokasikan sesuai program pemerintah –
Fungsi Distribusi: fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Instrumen yang digunakan adalah pajak dan subsidi yang dapat mempengaruhi / mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat bisa dalam bentuk subsidi dan dana pensiun
–
Fungsi Stabilitas: Fungsi APBN yang antisiklis guna menjaga kondisi keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam kondisi resesi digunakan politik anggaran defisit untuk menstimulus permintaan, sedangkan dalam kondisi ekonomi membaik ditempuh anggaran surplus untuk menekan laju inflasi.
4.8.4. Efektivitas Kebijakan Fiskal
–
Kebijakan Fiskal dikatakan efektif bila mampu merubah tingkat bunga dan atau output seseuai dengan yang diinginkan. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan terjadi melalui pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif (∆ G> 0 ; ∆T= 0 ) akan menaikan output keseimbangan dan sebaliknya. Gambar :
4.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
24
•
APBN Indonesia merupakan kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan Indonesia. Selama 1969/70 – 1994/95 (Pembangunan Jangka Panjang? PJP I) pertumbuhan APBN mencapai 23 % per tahun, sekitar empat kali lipat pertumbuhan ekonomi (=6,8 %). Hal ini menunjukkan perana APBN sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi//
•
APBN dilaksanakan berdasarkan keyakinan bahwa sektor pemerintah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan Trilogi pembangunan: Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilisasi. Trilogi pembangunan ini merupakan realisasi dari tiga fungsi kebijakan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi
•
Fungsi pembangunan dari APBN dapat dilihat pada sisi Penerimaan dan Pengeluaran pembangunan. Penerimaan Pembangunan pada prinsipnya adalah bantuan dan atau utang luar negeri pemerintah. Sedangkan Pengeluaran Pembangunan adalah pengeluaranpengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan kesejahteraan rakyat, dalam bentuk:1. Pengeluaran untuk sarana dan prasarana ekonomi (jalan, pelabuhan dll), 2.Peningkatan sumber daya manusia (Pendidikan, Kesehatan,dll), 3.Peningkatan kesejahteraan rakyat ( pembangunan perumahan, Pengembangan kehidupan beragama, dll) dan 4.Peningkatan kapasitas pemerintah (anggaran pengembangan aparatur pemerintahan)
•
APBN PJP I : •
Politik anggaran yang digunakan adalah anggaran berimbang, dengan pertimbangan menjaga disiplin dan menjamin kestabilan. Dalam anggaran berimbang, Penerimaan Rutin + Penerimaan Pembangunan = Pengeluaran Rutin + Pengeluaran Pembangunan.
•
Dengan pengeluaran pembangunan yang selalu lebih besar dari penerimaan pembangunan, digunakan pos pengimbang : pembiayaan rupiah yang bersumber
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung dari tabungan pemerintah ( sebagian ekonom berpendapat bahwa APBN Indonesia merupakan anggaran defisit atau anggaran berimbang semu)
•
•
•
Total nilai APBN selama PJP I adalah Rp 473 triliun, menunjukkan peran pemerintah yang sangat besar
•
Sumber penerimaan APBN terbesar s/d Pelita III adalah Migas, Pelita IV dan V dari Pajak
•
Alokasi Pengeluaran APBN terbesar adalah pengeluaran rutin , memasuki Pelita III-IV pada pembayaran bunga dan cicilan utang
•
Prioritas Pengeluaran Pembangunan pada PJP I adalah pengeluaran untuk sarana dan prasarana ekonomi, prioritas kedua adalah pengembangan SDM
APBN 1994/95 – 1997/98 : •
Pada masa peralihan era Orde baru ke Orde Reformasi ini, total nilai akumulasi APBN adalah Rp 390 triliun
•
Politik anggaran yang ditempuh disebut anggaran berimbang (semu) , dengan total penerimaan pembangunan mencapai sekitar 15 % dari total penerimaan APBN
•
Total pengeluaran mencapai Rp 385 triliun, 63 % pengeluaran rutin. 41 % pengeluaran rutin merupakan pembayaran bunga dan cicilan hutang, 24 % merupakan pengeluaran untuk belanja pegawai
APBN Orde Reformasi : •
Terjadi perubahan periode anggaran menjadi Januari – Desember, yang secara administratif akan memudahkan koordinasi dengan kegiatan ekonomi domestik maupun internasional
•
Terjadi perubahan Struktur APBN menjadi satu lajur yang memberikan informasi yang lebih transparan tentang politik anggaran yang ditempuh pemerintah
•
APBN masih digunakan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan sebagai alat pembangunan
•
Munculnya Pos Dana Perimbangan menyiratkan bahwa pemerintah makin memperhatikan aspek demokrasi dan desentralisasi
4.10. Sejarah & teori dasar Penetapan Nilai Tukar Mata Uang 4.10.1. Definisi Nilai Tukar atau Kurs Uang
Nilai tukar uang (=kurs) (exchange rates) adalah catatan harga pasar dari mata uang asing (foreign currency) dalam harga mata uang domestik (domestic currency). Nilai tukar uang merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi yang melewati batas-batas geografis atau batasbatas hukum. 25
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung 4.10.2. Sejarah Modern Tentang Kurs Mata Uang
•
•
1944 Bretton Wood System : •
Mata uang hard currency (mata uang 5 negera terkuat masa itu) harus mengaitkan dan dikonversi dengan seberat tertentu emas
•
Mata uang soft currency (mata uang selain 5 negara tadi) harus dikaitkan dengan hard currency, selanjutnya disebut pegged exchange rate system
•
Jika terjadi defisit dalam neraca pembayaran anggota IMF, dapat meminta bantuan dalam bentuk Special Drawing right yang dikeluarkan IMF
15 Agustus 1971: •
Sistem Bretton Wood berakhir dengan Dekrit presiden Nixon, dimana dollar USA tidak lagi dikaitkan dengan seberat tertentu emas. Mulai saat itu, berakhirlah sistem kurs tetap, dan mulai berlaku sistem kurs mengambang.
Untuk menggantikan dollar sebagai standar moneter internasional, diantaranya dengan menggunakan standar nilai tukar yang dapat mengukur secara memadai daya beli (purchasing power)
4.10.3. Alasan berakhirnya Bretton Wood System
•
Kebijakan LN USA sebagai polisi dunia, dan keterlibatannya dalam perang Vietnam dan Korea serta “Marshall Plan Program”yang memberikan bantuan modal pembangunan bagi negara-negara Eropa yang kalah dalam PD II, mengakibatkan larinya US $, dan menimbulkan defisit neraca pembayaran.
•
Akibatnya, The Fed menciptakan $US melebihi kapasitas emas yang dimilikinya, sehingga secara sepihak USA membatalkan perjanjian Bretton Woods
4.10.4.. Tiga Jenis Kebijakan Penentuan Kurs Mata Uang
1. Sistem nilai tukar tetap (Fixed Exchange rate system): nilai tukar mata uang asing ditetapkan oleh bank sentral suatu negara, dengan konsekwensi bank sentral bersedia membeli / menjual mata uang asing dengan kuantitas berapapun. Contoh: Indonesia sebelum pertengahan 1980-an. Sistem ini menimbulkan kesulitan, karena negara harus mengambil peran pasif dalam menjaga nilai tukar. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral dapat mengendalikan nilai tukar atau penawaran uang, tetapi tidak keduanya sekaligus –
26
Jika bank sentral menetapkan nilai tukar, maka bank sentral harus menawarkan berapapun kuantitas uang yang dibutuhkan, atau bank sentral harus membeli berapapun kuantitas mata uang asing yang ditawarkan pedagang (kehilangan kendali atas penawaran mata uang).
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung –
Jika bank sentral ingin mengendalikan tingkat harga domestik, maka bank sentral harus membiarkan nilai tukar untuk mengambang bebas.
–
Pada Rezim ini, bank sentral dimungkinkan untuk menerapkan nilai tukar uang yang berbeda dengan keperluan yang berbeda.
–
Kondisi ini untuk selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya kesempatan arbitrase kepada orang-orang yang membeli mata uang asing dengan harga yang lebih murah, sehingga muncullah pasar pertukaran gelap (black market in currencies).
2). Sistem nilai tukar mengambang (Floating Exchange Rate System) Melalui Dekrit presiden Nixon tgl 15 Agustus 1971, dimana US$ tidak lagi dijamin dengan emas, berlakulah sistem nilai tukar baru yaitu nilai tukar mengambang. Pada sistem ini, kurs ditetapkan melalui kekuatan permintaan dan penawaran di bursa Valas, dan sama sekali tidak dijamin logam mulia. •
Pemerintah melalui Bank sentral bebas menerbitkan sebarapun uang, akibatnya mata uang cenderung terdepresiasi, baik terhadap mata uang kuat (hard currency) maupun terhadap harga barang.
•
Sistem nilai tukar mengambang meliputi: –
Sistem nilai tukar mengambang bebas(free floating..): sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme di pasar
–
Sistem nilai tukar mengambang terkendali (Managed floating..): Bank sentral masih memberikan interval dalam nilai tukar mata uang
•
Intervensi oleh Bank Sentral hanya dilakukan apabila pergerakan nilai tukar sudah melewati batas interval. Melalui intervensi bank sentral melakukan perubahan permintaan akan mata uang asing
•
Ada 2 macam intervensi : –
Unsterilized intervention: intervensi yang tidak disertai tindakan offset yang dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik.
–
Sterilized intervention: intervensi yang disertai tindakan offset yang dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik.
3).Sistem Nilai Tukar yang dikaitkan (Pegged Exchange Rate System): nilai tukarditetapkan dengan jalan mengkaitkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang mata uang kuat. Secara hakekat, sistem ini hampir sama dengan sistem nilai tukar mengambang, karena mekanisme mata uang kuat yang dikaitkan masih ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran.
27
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung 4.10.5. Purchasing Power Parity (PPP)
PPP atau Paritas Daya Beli adalah suatu kondisi dimana harga dari suatu barang yang dapat diperdagangkan dalam suatu mata uang seharusnya sama dimanapun barang itu dibeli. Asumsi yang dipakai: semua barang dapat diperdagangkan dan terdapat kondisi arbitrase yang menjamin setiap individu dapat menjual barang-barang dengan harga yang sama dimanapun juga). •
Jika kondisi arbitrase ini berlaku untuk sekelompok barang (basket of goods) dalam jumlah yang representatif maka akan berlaku : P = e P’
•
Sehingga Real exchange rates = e P’/ P Dimana: e = nilai tukar uang P’ = tingkat harga luar negeri P = tingkat harga domestik
Ada 2 skenario dalam perubahan nilai tukar uang, yaitu: -Adanya perubahan harga di dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang (faktor luar negeri dianggap tidak berpengaruh) - Adanya perubahan harga di luar negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang (faktor dalam negeri dianggap tidak berpengaruh). 1).Perubahan harga terjadi di dalam negeri, dikelompokkan: a)Natural Exchange Rate Fluctuation: -Adanya perubahan agregat demand, selanjutnya akan mempengaruhi nilai tukar Bila AD↑ →P↑, dimana P = eP’ maka naiknya tingkat harga dalam negeri sedangkan harga luar negeri yang tetap akan menyebabkan nilai tukar mata uang mengelami depresiasi (e↑) Bila AD↓→P↓→e↑ (nilai tukar mengalami apresiasi) -Adanya perubahan penawaran agregat (AS): Bila AS↓→P↑→e↑ (depresiasi/melemahnya nilai tukar) BilaAS↑→P↓→e↓ (apresiasi/menguatnya nilai tukar) b).Human Error Exchane Rate: -Corruption dan Bad Administration: menyebabkan P↑(untuk menutupi biaya siluman yang dikeluarkan produsen), bila P=eP’, maka e↑ (depresiasi nilai tukar)
28
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung -Excessive Tax:→P↑→bila P=eP’→e↑ (depresiasi nilai tukar) -Excessive Seignorage (percetakan uang yang berlebih):→P↑→bila eP’→e↑ (depresiasi nilai tukar) 2).Perubahan harga terjadi di Luar negeri, digolongkan dalam 2 sebab: -Non-Engineered/Non-Manipulated Changes: perubahan yang terjadi bukan karena manipulasi. Efek ↓JUB mata uang asing→ menyebabkan rupiah terdepresiasi (e↓). Diatasi dengan intervensi bank sentral dengan ↑JUB melalui: -intervensi steril: menjual asset. -intervensi tidak steril: mencetak mata uang -Engineered/Manipulated Change: perubahan kurs yang terjadi karena manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak lain, misal dengan melepaskan simpanan rupiah yang dimiliki fund manager asing bisa menyebabkan rupiah terdepresiasi secara tiba-tiba diluar perkiraan BI. -Engineered/Manipulated Change: perubahan kurs yang terjadi karena manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak lain, misal dengan melepaskan simpanan rupiah yang dimiliki fund manager asing bisa menyebabkan rupiah terdepresiasi secara tiba-tiba diluar perkiraan BI. 4.10.7. Uang pada masa kehidupan Nabi Muhammad saw Waktu
Keterangan
Lahir s/d berusia 40 tahuh
• Uang dinar emas dan dirham perak telah digunakan pada perdagangan bangsa Arab dengan negara-negara tetangga di kawasan utara dan selatan. • Uang dinar emas dan dirham perak yang berlaku di jasirah arab adalah buatan Romawi dan Persia (Dinar emas dari Romawi dan Dirham perak dari Persia)
Usia 40 tahun s/d wafat
29
• Uang beredar yang sebelumnya tetap diakui oleh Nabi SAW sebagai uang yg sah • Sistem pertukaran barter tetap dilakukan dengan menggunakan referensi nilai barang yang akan di barter dengan sejumlahgandum, kacang sya’ir dan kurma dibiarkannya sebagaimana sudah berjalan
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung
4.11. Contoh-Contoh Soal Pada Bidang Telekomunikasi 1) Misal (BUKAN DATA REAL) pada industri layanan internet pada suatu saat di suatu eNodeB ; fungsi demand dan fungsi supply adalah tergambar dari dua data berikut ini : (i)Saat harga langganan = 40 rupiah per Mbyte maka trafik rata-rata pelanggan = 20 Mbyte dan kapasitas total eNode B yang diaktifkan oleh para provider adalah = 40 Mbyte per pelanggan (i) Saat harga langganan turun menjadi = 30 rupiah per Mbyte maka trafik pelanggan rata-rata naik menjadi = 40 Mbyte dan kapasitas total eNode B yang diaktifkan oleh para provider akan diturunkan menjadi = 20 Mbyte per pelanggan.Soal: a. Gambarkan “pasar” layanan internet saat tersebut & hitunglah trafik rata-rata pelanggan / kapasitas total Node B yang diaktifkan oleh para provider (per pelanggan), dan harga langganan per MB, saat terjadi keseimbangan pasar b. Bila terdapat pemasangan NodeB LTE yang meningkatkan supply layanan internet sebesar 100 % padahal fungsi demand tidak berubah, gambarkan “pasar” layanan internet & hitunglah trafik rata-rata pelanggan / kapasitas total Node B yang diaktifkan oleh para provider (per pelanggan), dan harga langganan per MB, saat terjadi keseimbangan pasar, c. Seandainya profit para provider pada soal ini adalah = 100% *{(P-Q)/Q }; Hitunglah profit rata-rata para provider (i)Sebelum ada pemasangan NodeB LTE dan (ii)Setelah ada pemasangan NodeB LTE. d. Terkait dengan contoh soal ini, buatlah rekomendasi pemasangan jaringan LTE di suatu lokasi di suatu saat, agar bisa diimplementasikan secara baik, dengan mengingat kepentingan publik sekaligus juga kepentingan provider. Tidak lebih dari 10 kata. 2) Hitung & Analisislah bagaimana pertumbuhan PDB total negara kita dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sektor telekomunikasi berdasar data (DATA REAL) berikut ini:
30
TAHUN
PDB Sektor Telekomunikasi (milyar PDB Nasional (milyar rupiah mengacu rupiah mengacu harga konsgtan tahun harga konsgtan tahun 2000) 2000)
1999
1337953,04
24810,25
2000
1403780,18
27698,11
2001
1452070,32
31177,08
2002
1505216,00
36081,29
2003
1566930,02
41983,97
2004
1645760,63
52182,12
2005
1739446,35
65008,54
2006
1835133,26
81930,08
2007
1950379,51
105476,63
2008
2068572,52
138512,06
2009
2155659,34
177988,02
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung 3) Analisislah tentang system mata uang terkait hal berikut ini: a.
Kembali menggunakan uang emas dan perak (full bodied money). Kemungkinan besar akan mendapat penolakan karena masalah ke-praktis-an.
b. Kembali menggunakan sistem Bretton-Woods, dimana mata uang suatu negara yang ada di back-up oleh negara masing-masing dengan emas. Oleh kalangan barat, usulan penerapan kembali sistem Bretton Woods II sudah cukup banyak pendukungnya
4) Bandingkan layanan internet dari dua negara ini dari sisi: (1) prospek keuntungan provider, (2) Tingkat murah/mahalnya layanan internet secara relatif bagi penduduknya, dan (3)Tingkat kecepatan layanan Negara A. Pendapatan per capita per tahun = 30000 US $; Trafik internet = 100 GB/orang per tahun; Pengeluaran penduduk untuk biaya internet = 10 % dari penghasilannya; Cost provider = 20 US $ / GB Negara B. Pendapatan per capita per tahun = 20000 US $; Trafik internet = 110 GB/orang per tahun; Pengeluaran penduduk untuk biaya internet = 15 % dari penghasilannya; Cost provider = 22 US $ / GB Negara C. Pendapatan per capita per tahun = 4000 US $; Trafik internet = 18 GB/orang per tahun; Pengeluaran penduduk untuk biaya internet = 12 % dari penghasilannya; Cost provider = 25 US $ / GB 5) Misal regulator ingin menerapkan konsep Rate of Return Regulation pada satu lokasi terhadap lisensi FNSP di suatu lokasi dengan menggunakan teknologi LTE dan jangka waktu lisensi = 5 tahun. Diketahui: (i)Kapasitas trafik total seluruh provider di lokasi tersebut = 1 Gbps (ii) Pengeluaran/cost provider terdiri dari: (a)Start-up cost per satu provider sebesar 10 milyar rupiah (b)Capex untuk setiap pembangunan jaringan akses+ core + backbone + signalling + perangkat IT + gateway internet internasional berkapasitas 1 Mbps. : (i)Bila hanya ada 1 provider = 110 juta rupiah dan (ii)Bila ada 2 provider = 115 juta rupiah (c)Total cost non-capex (Opex, SDM , Tax, PNBP, asset depreciation dll): (i)Bila hanya ada satu provider: sebesar 80 juta rupiah per 1 Mbps per tahun, (ii) Bila ada dua provider: sebesar 100 juta rupiah per 1 Mbps per tahun (iii)Prospek Revenue per 1 Mbps per tahun: (a)Bila hanya ada 1 provider = 150 juta rupiah, dan bila ada bila ada 2 provider = 130 juta rupiah. Hitunglah IRR (dengan satuan persen) dan payback period (dengan satuan bulan) masing-masing provider: (1)Jika Jumlah firm atau lisensi di wilayah tersebut hanya 1 provider (2)Jika Jumlah firm atau lisensi di wilayah tersebut ada 2 provider 6) Data from a mobile-Telco in the city of Bandung as follows: (i) the current network capacity = 99 terabyte / week, the price of Internet subscription with an average of 99 million rupiah per terabyte, traffic underserved = 95 Terabyte / week and traffic is lost no underserved = 15 terabyte / week (ii) when the average subscription price was raised to 101 million rupiah / terabyte, then the network capacity was increased to 101 31
Sigit Haryadi. “Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi - Bab 4 Prinsip Prinsip lmu Ekonomi dan Perbankan”. Program Studi Teknik Telekomunikasi. Institut Teknologi Bandung. Februari 2017. Bandung
terabyte / week, but demand (= traffic + traffic underserved lost) dropped to 90 terabytes / week. Problem: Calculate, write and Draw the function of demand and function of supply of the "market" of Internet services mentioned above (eg function linear) and compute in the event of market equilibrium internet service in the city of Bandung in Telco are: demand per month in units of terabytes of capacity network in units of Mbps and average subscription price in units of rupiah / KBytes. 7) Calculate & Analyze GDP growth of telecommunications of our country compared to the total GDP growth and 9 sectors other than the telecommunications sector based on the following data
Tahun
PDB Sektor PDB Sektor PDB Sektor PDB Sektor PDB Sektor Keuangan, PDB Sektor PDB Sektor Pertambanga Listrik, Gas, PDB Sektor Perdagangan PDB Sektor PDB Sektor PDB Total Industri Persewaan & Telekomunik Pertanian n dan dan Air Konstruksi Hotel & Transportasi Jasa-Jasa Berdasar Pengolahan Jasa asi Berdasar Berdasar Penggalian Bersih Berdasar Restoran Berdasar Berdasar harga Berdasar Perusahaan harga harga Berdasar Berdasar harga Berdasar harga harga Konstan harga Berdasar Konstan Konstan harga harga Konstan harga Konstan Konstan 2000 (Milyar Konstan harga 2000 (Milyar 2000 (Milyar Konstan Konstan 2000 (Milyar Konstan 2000 (Milyar 2000 (Milyar Rp) 2000 (Milyar Konstan Rp) Rp) 2000 (Milyar 2000 (Milyar Rp) 2000 (Milyar Rp) Rp) Rp) 2000 (Milyar Rp) Rp) Rp) Rp)
1992
1.009.390
4.988
186.571
140.084
228.176
3.001
55.309
166.826
36.764
89.113
98.560
1993
1.065.673
5.886
186.887
131.301
248.111
3.457
59.760
177.203
40.269
97.283
115.516
1994
1.251.181
8.762
198.774
142.028
304.057
4.716
85.184
211.778
47.395
131.461
117.026
1995
1.354.228
10.169
207.471
151.595
337.125
5.467
96.189
228.601
50.786
145.976
120.851
1996
1.459.318
12.157
213.983
161.148
376.204
6.211
108.463
247.265
54.137
154.788
124.963
1997
1.526.194
14.277
216.129
164.559
395.960
6.980
116.444
261.675
56.716
163.972
129.483
1998
1.324.331
14.966
213.251
160.015
350.676
7.191
74.009
214.008
45.409
120.305
124.501
1999
1.332.518
16.268
217.864
157.418
364.427
7.786
72.594
213.876
43.712
111.651
126.921
2000
1.397.166
18.260
221.966
166.088
386.237
8.374
76.689
225.994
46.898
116.777
129.882
4.12.Reference: 1) N Gregory Mankiw. “Principles of ECONOMICS – Pengantar Ekonomi Makro. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2009 2) Fernando Quijano, Yvonn Quijano. “Principles of Economics”. Prentice Hall Business Publishing. 2002 3) Westi Riani. “Catatan Kuliah Ilmu Ekonomi”. Universitas Islam Bandung. 2009
32