EKONOMI SOLUTIF DAN APLIKATIF DENGAN PRINSIP SYARIAH

Published: 09 Oktober 2016 KMCLib.com Free essay

EKONOMI SOLUTIF DAN APLIKATIF DENGAN PRINSIP SYARIAH

Elkarima von Zechs @mommyvonzechs

Pendahuluan

Wacana ekonomi syariah mulai mengemuka seiring dengan luruhnya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas perekonomian bangsa dan bahkan perekonomian dunia. Perekonomian dunia yang selama ini menganut sistem sosialis, kapitalis, dan sistem ekonomi mix, ternyata tidak lepas dari hantaman krisis ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi terpimpin, serta ragam sistem ekonomi yang selama ini banyak diterapkan secara umum belum mampu mencapai tujuan ekonomi itu sendiri, yaitu pengelolaan sumberdaya yang dimiliki untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Penyebab belum tercapainya tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi nonsyariah (konvensional) tersebut adalah adanya orientasi sistem ekonomi yang bersifat shareholder-oriented dan bukan stakeholder-oriented. Iqbal & Mirakhor (2004) menjelaskan bahwa model tata kelola dalam sistem ekonomi syariah yang berpedoman pada Al Quran dan Al Hadits merupakan sistem ekonomi yang stakeholder-oriented, yaitu model tata kelola yang melindungi hak stakeholder (nasabah, konsumen, masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pemangku kepentingan lain) dari risiko akibat aktivitas bisnis. Orientasi ini berbeda dari sistem konvensional yang berorientasi hanya pada shareholder (pemilik modal), sehingga upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham guna meminimalkan konflik antara pengelola bisnis (manajemen) dengan pemilik modal (pemegang saham), sebagaimana yang diteorikan dalam teori keagenan (agency theory) yang mengulas hubungan antara pengelola bisnis dengan pemilik modal. Perbedaan orientasi tersebut berdampak pada output sistem ekonomi yang diaplikasikan. Pada sistem ekonomi syariah, orientasinya lebih universal dibandingkan dengan sistem konvensional, karena sistem ekonomi syariah mempertimbangkan keseimbangan dan tanggung jawab. Bahwa pemilik modal tidak bisa dengan semenamena mengeksploitasi apa saja yang bisa dibeli dengan uang, termasuk tenaga kerja

Surabaya, 05 Maret 2014 | Ekonomi Solutif dan Aplikatif dengan Prinsip Syariah

1


yang digunakan, konsumen, dan masyarakat, dengan tujuan untuk menumpuk kekayaan. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran Surat Al Hasyr Ayat (7) yang artinya: “Barang apa yang dirampaskan Allah untuk RasulNya dari penduduk negerinegeri, itu adalah untuk Allah dan untuk Rasul dan untuk kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan; supaya dia jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr:7). Ayat tersebut hanya satu di antara banyak Ayat Allah Swt yang menekankan keseimbangan dan pemerataan harta, agar tidak hanya berputar pada sebagian orang saja, tetapi juga pada seluruh masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan secara adil dan merata. Dengan demikian, aktivitas bisnis yang menganut sistem ekonomi syariah lebih mengutamakan penyeimbangan antara pencapaian profit untuk kepentingan manajemen dan pemilik modal dengan kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat luas. Uraian di muka menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional yang dibangun belum mampu mengakomodasi makna ekonomi itu sendiri, yaitu mengelola rumah tangga, yang secara luas, bisa diartikan sebagai masyarakat, agar sumberdaya yang bersifat terbatas bisa menghasilkan kemakmuran masyarakat dalam arti luas. Karena itu, ekonomi syariah, kemudian mengemuka dan menjadi wacana yang lebih solutif atas fakta-fakta tersebut.

Ekonomi Syariah: Solutif dan Aplikatif

Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, Oikos dan Nomos, yang artinya mengelola rumah tangga. Rumah tangga ini kemudian secara luas bisa diartikan sebagai masyarakat, sehingga ekonomi berarti mengelola masyarakat. Secara kontekstual, mengelola masyarakat berarti memberdayakan sumberdaya yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, ekonomi yang dibangun harus mampu memberikan dampak kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat secara keseluruhan. Artinya, ekonomi yang dibangun seharusnya tidak menimbulkan ketimpangan atau kesenjangan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain.


2


Ekonomi syariah sendiri merupakan ekonomi yang dilandasi dengan prinsipprinsip syariah untuk mencapai tujuan syariah (maqosid syariah). Prinsip syariah dalam ekonomi syariah meliputi prinsip Adalah dan Mizan, Khilafah, Tauhid (Amir, 2008). Prinsip Adalah dan Mizan adalah prinsip keadilan dan keseimbangan. Prinsip Khilafah merupakan prinsip kepemilikan dan penguasaaan, bahwa manusia adalah kholifah di atas bumi yang diberi amanah oleh Allah Swt untuk mengelola sumberdaya alam di bumi untuk kepentingan manusia dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut kepada Allah Swt, karena tujuan diciptakannya manusia di bumi adalah sebagai Khalifah (QS. Al-Baqoroh:30) yang harus beribadah kepada Allah Swt (QS. AdzDzaariyaat:56). Sementara prinsip Tauhid merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa Allah Swt adalah pemilik tunggal atas alam dan seisinya, sehingga manusia harus tunduk dan menuruti apa yang diperintahkanNya dan menghindari apa yang dilarangNya. “Dan apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil dan apa yang dia larang hendaklah kamu hentikan” (QS. Al-Hasyr:7). Prinsip-prinsip tersebut akhirnya mendukung tercapainya makna ekonomi yang tertuang dalam maqosid syariah, yaitu pemeliharaan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat

yang

berkesinambungan

(sustainable).

Pencapaian

kesejahteraan

masyarakat yang berkesinambungan ini dicapai, karena prinsip syariah yang mengedepankan pada penyebaran sumberdaya ekonomi, kesejahteraan, dan pendapatan secara merata dan adil, sehingga memudahkan kelompok masyarakat miskin dan terbelakang atau tertinggal untuk mendapatkan hak mereka melalui penerapan prinsip ekonomi syariah. Di sini, sistem ekonomi syariah menjembatani kesenjangan antara si miskin dengan si kaya (Ismail, 2010). Penjembatanan ini terimplikasi melalui perintahperintah bahwa harta yang diamanahkan oleh Allah Swt kepada manusia harus dikelola melalui: (1) Perintah pengeluaran zakat dan sedekah dari sebagian harta yang dimiliki, menyantuni anak yatim dan berbagi dengan fakir miskin (QS. Al-Baqoroh: 43, 177; QS. QS At Taubah:103; QS. Al-Fajr:17-20; QS. Adz-Dzariyat:19-20); (2) Pengharaman riba dan bunga (QS. Al-Baqoroh:275-278; QS. Ar-Ruum:39; QS. An-Nisa’:161; QS. Ali Imran: 130); (3) Perintah untuk bertransaksi secara sah dan melarang transaksi yang tidak sah (penipuan, kontrak perjanjian yang tidak transparan, suap, korupsi) (QS. Al-


3


Muthaffifin:1-6; QS.Huud:85); dan (3) Pelarangan menimbun dan menghitung harta (QS. Al-Humazah:2). Lebih jelasnya prinsip dan maqosid syariah tersebut bisa digambarkan sebagai berikut: Sistem Ekonomi Syariah

Prinsip Syariah

Tauhid

Khilafah

Adalah dan Mizan

Al Quran dan Al Hadits

(1) Perintah pengeluaran zakat dan sedekah dari sebagian harta yang dimiliki, menyantuni anak yatim dan berbagi dengan fakir miskin (QS. Al-Baqoroh: 43, 177; QS. QS At Taubah:103; QS. Al-Fajr:17-20; QS. Adz-Dzariyat:19-20) (2) Pengharaman riba dan bunga (QS. AlBaqoroh:275-278; QS. Ar-Ruum:39; QS. An-Nisa’:161; QS. Ali Imran: 130) (3) Perintah untuk bertransaksi secara sah dan melarang transaksi yang tidak sah (penipuan, kontrak perjanjian yang tidak transparan, suap, korupsi) (QS. AlMuthaffifin:1-6; QS.Huud:85) (4) Pelarangan menimbun dan menghitung harta (QS. Al-Humazah:2).

Keadilan Keseimbangan

Maqosid Syariah

Tanggung jawab

Kesejahteraan masyarakat yang adil merata, seimbang, berkesinambungan (sustainability wealth)

Ekonomi Sosial Lingkungan

Gambar 1. Pencapaian Tujuan Ekonomi dalam Maqosid Syariah Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu menjadi solusi yang menguntungkan dan mudah diaplikasikan, karena semua telah diatur dalam Al Quran dan Al Hadits. Dengan demikian, implikasi dalam masyarakat bisa langsung disosialisasikan melalui kajian terhadap Al Quran dan Al Hadits yang telah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Terlebih, selama


4


ini, dalam kehidupan masyarakat sebenarnya telah tertanam sistem ekonomi syariah yang bersifat profit and loss sharing (PLS) (Suyanto, 2006), seperti prinsip bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik sawah/ladang; prinsip bagi hasil antara pemilik ternak dengan peternak; sistem bagi hasil antara nelayan, nakhoda, dengan pemilik kapal, dan sebagainya. Semua jenis transaksi tersebut bisa dijalankan oleh masyarakat dengan basis kepercayaan, kekeluargaan, dan adanya sistem yang baku terkait nilai bagi hasil yang diakui secara umum oleh masyarakat. Di sektor perbankan, sistem syariah di Indonesia diimplikasikan melalui penawaran produk perbankan syariah dengan menggunakan akad Murabahah, Ijarah, Wadiah, Salam, Musyarakah, Mudharabah, dan lain-lain. Produk-produk tersebut menggunakan sistem transaksi yang mudah, transparan, jelas, dan tidak berisiko tinggi. Bank Indonesia (2012) menyebutkan beberapa keuntungan yang ditawarkan dari produk dengan sistem syariah, di antaranya adalah: 1. Anti spekulatif. 2. Menciptakan harmonisasi antara sektor keuangan dengan sektor produktif riil (re-attachment) melalui penyediaan likuiditas yang sesuai dengan aktivitas riil perekonomian. 3. Mengurangi excess liquidity trap. 4. Mendorong fungsi sosial. 5. Memperluas jangkauan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat miskin, melalui peran perbankan syariah dalam voluntary sector, meningkatkan mobilisasi dana masyarakat

untuk

pembiayaan pembangunan nasional

(financial deepening). 6. Memaksimalkan keterlibatan masyarakat dan membuka akses permodalan. 7. Mendukung stabilitas harga dan meningkatkan daya tahan sistem keuangan terhadap economic shocks. 8. Memaksimalkan alokasi sumber daya ekonomi dan pemberdayaan UMKM dan social safety net untuk menciptakan quality of growth.


5


Penutup

Berdasarkan uraian atas bisa dijelaskan bahwa prinsip ekonomi syariah yang terdiri atas Adalah dan Mizan, Khilafah, Tauhid merupakan prinsip dasar untuk mencapai maqosid syariah, yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, seimbang, dan berkesinambungan. Dengan kata lain, prinsip syariah merupakan solusi bagi permasalahan perekonomian yang selama ini masih banyak dihadapi oleh masyarakat, seperti kesenjangan antara kaya dan miskin, konflik antara pemilik modal dengan pengelola bisnis. Sifat solutif tersebut diiringi dengan kemudahan implikasinya, karena sistem ekonomi syariah telah diatur secara jelas dalam Al Quran dan Al Hadits. Implikasi prinsip-prinsip tersebut terwujud dari adanya perintah sedekah, penunaian zakat mal (harta), zakat fitrah, penyantunan anak yatim dan fakir miskin, penerapan

profit-loss

sharing,

pelarangan

riba,

dan

sebagainya.

Di

mana

implementasinya tidak hanya diamalkan secara individual (perorangan), tetapi juga secara kolektif (kelembagaan, baik lembaga bisnis maupun lembaga nonprofit). Dengan demikian, ekonomi syariah bisa menjadi alternatif yang menguntungkan bagi masyarakat.

Referensi Al Quran. Terjemahan. Amir, Amri. 2008. Sistem Ekonomi Syariah. Artikel, September 2008. Diunduh melalui http://amriamir.files.wordpress.com/2008/09/sistem-ekonomi-syariah.pdf, pada Maret 2014. Iqbal, Zamil dan Abbas Mirakhor. 2004. Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System. Islamic Economic Studies, Vol. 11, No. 2, March 2004: 43-63. Ismail, Abdul Ghafar. 2010. Islamic Banks and Wealth Creation. Research Paper, International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), No. 09/2010: 1-18. Suyanto, M. 2006. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Lingkungan Kegiatan Bank Syariah di Indonesia. Optimal, Vol. 4, No. 1, Oktober 2008:23-49.


6

EKONOMI SOLUTIF DAN APLIKATIF DENGAN PRINSIP SYARIAH

Recommend Documents