Analisis Kebijakan Regulasi Indonesia untuk Penyelenggaraan IMS
Pendahuluan Banyak pendapat yang menghendaki penyempurnaan Regulasi Telekomunikasi di Indonesia. Dengan makin berkembangnya teknologi telekomunikasi, penyempurnaan itu sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku bisnis telekomunikasi. Sebagaimana diketahui bahwa dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, pelaku bisnis/operator dapat menerapkan berbagai layanan/servis dalam satu jaringan (NGN). Tetapi dalam deployment suatu servis ternyata harus melalui regulasi yang banyak membatasi, karena regulasi yang masih membedakan teknologi telekomunikasi dan multimedia. Dengan begitu, akan sulit bagi pelaku bisnis untuk melaksanakannya, karena harus melalui perijinan yang panjang. Unified Access Licensing merupakan model lisensi yang diajukan sebagai alternative solusi masalah perijinan ini. Dengan model lisensi tersebut, maka pemilik izin operator telekomunikasi akan lebih leluasa menggelar jenis layanan, baik berupa teknologi telepon bergerak (selular), telepon tetap nirkabel dengan mobilitas terbatas (FWA) atau bentuk layanan telekomunikasi lainnya. Paper ini bertujuan untuk melihat bagaimana profil regulasi telekomunikasi di Indonesia secara umum khususnya menyangkut perkembangan teknologi Next Generation Network dan IP Multimedia Subsystem yang mendorong lahirnya konvergensi teknologi dan layanan.
1|Page
Tren Teknologi Telekomunikasi Perkembangan teknologi khususnya teknologi komputer, teknologi jaringan telekomunikasi, dan teknologi terminal telah mendorong kebutuhan (technology driven) akan adanya layananlayanan baru yang didukung oleh perkembangan tersebut. Pada akhirnya kebutuhan akan layanan-layanan tersebut mendorong lahirnya konvergensi teknologi-teknologi tersebut yang pada akhirnya pula mendorong lahirnya layanan-layanan baru. Kalau pada tahun 1990-an teknologi telekomunikasi masih didominasi oleh komunikasi suara, maka pada tahun 2000 saja sudah dapat dilakukan komunikasi video. Perkembangan teknologi paket didukung oleh perangkat yang makin murah telah menarik industri-industri besar untuk berkompetisi dan tumbuh di area ini. Dengan itu pula, layanan yang tadinya hanya bisa dinikmati melalui jaringan tertentu, dengan konvergensi ini, dapat pula dinikmati di jaringan lainnya. Misalnya, bila sebelumnya layanan siaran radio atau televisi hanya dapat dinikmati melalui jaringan televisi dan radio, maka dengan kehadiran internet dan perangkat komputer murah, layanan-layanan tersebut dapat pula dinikmati oleh pengguna internet. Bahkan dengan internet layanan televisi dan radio pun dapat bersifat global dan tidak lagi terkungkung oleh batasan wilayah dan area cakupan layanan. Bila sebelumnya orang bertelepon dengan menggunakan jaringan telepon yang mahal, dengan lahirnya internet orang pun mulai mencoba-coba Voice over IP sebagai salah satu alternatifnya. Bila pada awalnya teknologi VoIP ini masih dipandang sebelah mata karena kualitas yang masih rendah, dengan makin murahnya layanan internet dan makin besarnya bandwidth, perlahan-lahan teknologi VoIP ini menemukan kematangannya. Permasalahan yang kemudian mengemuka adalah regulasi atau perijinan penyelenggaraan. Pada dasarnya regulasi atau perijinan dalam telekomokunikasi bertujuan untuk mengatur struktur pasar penyelenggara, mengamankan kelangsungan kompetisi, mengukuhkan hak penerima ijin untuk kepastian usaha, dan perlindungan konsumen.
Regulasi Telekomunikasi di Indonesia Instrumen hukum yang mendasari pertelekomunikasian Indonesia waktu ini adalah UU nomor 3 tahun Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Berdasarkan UU tersebut, penyelenggaraan telekomunikasi pada hakekatnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu : 1. Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi Penyelenggara Jasa dan jaringan telekomunikasi telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
adalah
penyelenggaraan
Badan penyelenggara untuk jasa telekomunikasi dalam negeri (Domestik) adalah PT. Telkom dan Badan Penyelenggara untuk jasa telekomunikasi luar negeri (Internasional) adalah PT. Indosat. Badan Usaha Milik Negara tersebut diberi wewenang untuk yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, seperti telepon, telex, faksimili, dan sebagainya, maupun jasa telekomunikasi berupa jasa-jasa nilai tambah (Value Added Service). Badan lain di luar badan penyelenggara, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Koperasi juga berhak untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi non dasar. Sedang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar, Badan Lain dapat bekerjasama dengan PT Telkom dan atau PT Indosat. Bentuk kerjasama antara badan
2|Page
penyelenggara dan badan lain ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1993, yaitu dapat berbentuk Kerjasama Operasi (KSO), usaha patungan dan kontrak manajemen. 2. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perorangan atau Badan Hukum untuk keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri. Telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu atau badan hukum (perseroan terbatas atau koperasi) yang ditentukan berdasarkan hukum. Telekomunikasi khusus diselenggarakan berdasarkan ijin yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus hanya diberikan Badan Hukum apabila wilayah tersebut belum tersedia atau belum terjangkau fasilitas telekomunikasi yang dapat disediakan oleh Badan Penyelenggara atau Badan Lain. Telekomunikasi untuk keperluan khusus hanya dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan jangkauan atau pengoperasiannya perlu bentuk sendiri. Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah : 1. Instansi pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugas khusus; 2. Perseorangan atau; 3. Badan hukum. Ciri dari telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah : 1. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg diselenggarakan oleh Dephankan dan/atau ABRI; 2. Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara; 3. Bukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 3. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 4 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara diatur bahwa : 1. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg diselenggarakan oleh Dephankam dan/atau ABRI. 2. Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara. 3. Bukan merupakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Yang menarik dari UU ini adalah pada Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 sebagai aturan pelaksanaan dari UU no 36 tahun 1999. Dalam PP no 52/2000 dituliskan sebagai berikut: •
Pasal 51 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana
3|Page
dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran. •
Pasal 52 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran guna memenuhi kegiatan penyiaran.
•
Pasal 53 (1) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib membangun sendiri jaringan sebagai sarana pemancaran dan sarana transmisi untuk keperluan penyiaran. (2) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menyewakan jaringannya kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya.
•
Pasal 54 (1) Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan khusus untuk keperluan penyiaran. (2) Dalam hal jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran disambungkan ke jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.
Dari pasal-pasal di atas, jelaslah kebijakan regulasi di Indonesia masih memisahkan penyiaran dari layanan telekomokunikasi. Namun demikian, PP ini juga mengatur masalah penyelenggaraan jasa multimedia. Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa voice over internet protocol (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konperensi video dan jasa video hiburan. Penyelenggaraan jasa multimedia dapat dilakukan secara jual kembali. Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha, menjual kembali jasa multimedia. Contohnya penyelenggaraan warung internet. Sementara itu, KepMen 30/2004 menambahkan layanan multimedia dengan: −
jasa televisi berbayar
−
jasa akses internet (ISP)
−
jasa interkoneksi internet (NAP)
−
jasa internet teleponi untuk keperluan publik
−
jasa sistem komunikasi data
−
jasa wireless access protocol
−
jasa portal
4|Page
−
jasa SOHO
−
jasa transaksi online
−
jasa aplikasi packet switch lain
Dengan perubahan ini, maka dari sisi layanan, IP Multimedia Subsystem dapat diakomodasi.
Regulasi Multimedia di Indonesia Dalam draft revisi PP no 52 pasal 27 mulai dimasukkan masalah penyelenggaraan multimedia yang dikategorikan sebagai layanan nilai tambah seperti di bawah ini. (1) (1a) Untuk menyelenggarakan jasa nilai tambah teleponi dan atau jasa multimedia, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. (2) Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) pemohon wajib memenuhi persyaratan : l
berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang telekomunikasi;
l
mempunyai kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi.
Proses perizinan telekomunikasi ada 2 macam, yaitu melalui evaluasi dan seleksi. Namun untuk penyelenggaraan multimedia, biasanya hanya melalui evaluasi, seperti di bawah ini :
5|Page
Tatacaranya adalah sebagai berikut : A. Permohonan Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) a. Menyampaikan Surat Permohonan, dengan 1) Perihal : Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) 2) Kepada : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 3) Tembusan : Direktur Telekomunikasi d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 4) Surat permohonan ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur Tertinggi di dalam Perusahaan (Pemohon) Kepala dan Isi surat lainnya mengikuti kaidah surat menyurat pada lazimnya. b. Permohonan dilampiri : 1) Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap 2) Dokumen keabsahan perusahaan : a. Salinan akta pendirian perusahaan berikut akta perubahan-perubahannya b. Surat
Keputusan
Pengesahan
Badan
Hukum
dari
Departemen
yang
6|Page
mengesahkan (Dep. Kumdang dan HAM) c. Salinan NPWP d. Keterangan domisili perusahaan e. SIUP Perusahaan 3) Profil Perusahaan (Pemohon) 4) Business Plan (Rencana Usaha), yang mencakup aspek-aspek : f.
aspek bisnis
g. aspek teknis h. aspek keuangan/finansial 5) Mengisi Surat Pernyataan Isian Formulir sesuai dengan jenis izin prinsip. Keterangan : Penyiapan profil dan business plan dapat mengacu kepada criteria dan kebutuhan data dan informasi dalam formulir permohonan ini. B. Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) a. Menyampaikan Surat Permohonan, dengan 1) Perihal : Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) 2) Kepada : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 3) Tembusan : Direktur Telekomunikasi d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 4) Surat permohonan ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur Tertinggi di dalam Perusahaan (Pemohon) 5) Kepala dan Isi surat lainnya mengikuti kaidah surat menyurat pada lazimnya. b. Permohonan dilampiri : 1) Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap 2) Dokumen keabsahan perusahaan : a. Salinan akta pendirian perusahaan berikut akta perubahan-perubahannya b. Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen yang mengesahkan (Dep. Kumdang dan HAM) c. Salinan NPWP d. Keterangan domisili perusahaan e. SIUP Perusahaan 3) Profil Perusahaan (Pemohon)
7|Page
4) Business Plan (Rencana Usaha), yang mencakup aspek-aspek : f. aspek bisnis g. aspek teknis h. aspek keuangan/finansial 5) Mengisi Surat Pernyataan Isian Formulir sesuai dengan jenis izin prinsip. Keterangan : Penyiapan profil dan business plan dapat mengacu kepada criteria dan kebutuhan data dan informasi dalam formulir permohonan ini.
C. Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data a. Menyampaikan Surat Permohonan, dengan 5) Perihal : Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) 6) Kepada : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 7) Tembusan : Direktur Telekomunikasi d/a : Gedung Sapta Pesona Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 8) Surat permohonan ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur Tertinggi di dalam Perusahaan (Pemohon) Kepala dan Isi surat lainnya mengikuti kaidah surat menyurat pada lazimnya. b. Permohonan dilampiri : 6) Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap 7) Dokumen keabsahan perusahaan : i.
Salinan akta pendirian perusahaan berikut akta perubahan-perubahannya
j.
Surat Keputusan Pengesahan Badan mengesahkan (Dep. Kumdang dan HAM)
Hukum
dari
Departemen
yang
k. Salinan NPWP l.
Keterangan domisili perusahaan
m. SIUP Perusahaan 8) Profil Perusahaan (Pemohon) 9) Business Plan (Rencana Usaha), yang mencakup aspek-aspek : n. aspek bisnis o. aspek teknis p. aspek keuangan/finansial
8|Page
10) Mengisi Surat Pernyataan Isian Formulir sesuai dengan jenis izin prinsip. Keterangan : Penyiapan profil dan business plan dapat mengacu kepada criteria dan kebutuhan data dan informasi dalam formulir permohonan ini. Berikut adalah contoh form isian perijinan
9|Page
