Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan IPTV
Depkominfo
Metodologi • •
•
• • •
Melihat kondisi saat ini (regulasi, teknologi, sosialekonomi, penyelenggaraan). Memperkirakan kondisi yang diharapkan untuk layanan IPTV (melalui benchmarking dengan negara lain yang sudah menggelar layanan IPTV & kajian terhadap standard internasional). Menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri beserta naskah akademik penunjangnya Mengadakan Focus Group Discussion secara bertahap yang melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia teknologi, dan pengguna. Melakukan legal review dari pakar hukum terkait. Melakukan “konsultasi publik”
Misi IPTV • Mengembalikan fungsi hiburan keluarga • Menyediakan sarana pembelajaran teknologi informasi bagi generasi tua • Menumbuhkan minat investasi jaringan kabel kecepatan tinggi ke rumah-rumah • Menumbuhkan industri konten • Menumbuhkan layanan transaksi elektronik • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian • Memberikan contoh regulasi layanan konvergen dalam era TIME Convergent • Meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya
ITU Definition • IPTV is defined as – Multimedia services: Television / video / audio / text / graphics / data – Delivered over managed IP based networks providing appropriate: QoS / QoE, security, interactivity and reliability.
• IPTV is NOT Television over IP, It is much more – Ability to offer a variety of video and interactive services over an IP platform, typically viewed by the consumer via a television – Viewed over fixed broadband connection (DSL or FTTH) with standard TV set – Offered over closed content distribution network
Perbandingan…….. Aspek Platform
IPTV
Internet TV
Closed system, kualitas layanan terjamin (managed QoS).
Open system, kualitas layanan tidak dijamin (Best Effort QoS).
Video konten dikirim hanya kepada pelanggan (known subscriber);
Video konten disediakan kepada siapapun.
Pengiriman melalui IP packets sampai dengan pelanggan (end customer).
Pengiriman melalui IP packets sampai internet cloud.
Kepemilikan Jaringan Infrastruktur
Dikirim melalui infrastruktur jaringan milik service provider sendiri
Dikirim dan diterima melalui public internet yang melibatkan banyak pihak
Wilayah Jangkauan
Sesuai dengan jangkauan jaringan yang dimilikinya
Tidak ada batasan wilayah, dimanapun ada akses internet
Mekanisme Akses
Umumnya menggunakan IP-STB untuk Menggunakan PC, software yang mengakses dan pengkodean layanan digunakan tergantung format konten. konten.
Biaya
Berbayar.
Gratis
Konten
Video konten dibuat oleh perusahaan profesional, jumlahnya terbatas.
Video konten bisa dibuat siapapun, jumlah kontennya tidak terbatas.
IPTV Network Contribution Network
Core Network
Access Network
Home Network
IP Studio
Studio
Final Studio
IP Mobile Studio
Primary Head End
Home Gateway
STB
Secondary Head Ends
STB
Backbone
Fixed Studio
STB
ITU IPTV Functional Architecture
Skema Layanan IPTV 2 Linier TV Liner TV with trick mode per Linier TV Pay View Pause Elect. Prog.TV Guide Time Shift TV 1 Pay per View Broadcast Interactive Prog. Guide Service Personal Video Recording
2
On-Demand Service
VoD Music on Demand Headlines on Demand
1
Broadcast Personal Broadcast Hybrid: On-lineService & Of air TV Delivery Linier TV with Multi View service 8
Advertising Service
Traditional Advertising Targeting Advertising On Demand Advertising Interactive Advertising
7
Support for end users with disabilities Early warning information Community releted information
Public Interest Service
e-Services
IPTV Services
Interactive 3 IPTV IPTV Interactive Service Service
Presence Service Presence Service Session Mobility Serv. Session Mobility Serv. Supplementary Supplementary Content Gaming
4
Data Portal TV Web Browsing
Tele-learning Tele-Medicine Monitoring Services 6 T-Commerce
Tele Service
3
Information Information Commerce Commerce Communication IP Telephony Entertainment Entertainment
5
Hosting Service Business to business User Created Content (UCC) hosting
Portal Service ISP
Skema Regulasi IPTV
Regulasi Terkait Jaringan 1. Izin penyelenggaraan IPTV diberikan kepada badan hukum yang telah memiliki atau berkomitmen membangun jaringan kabel berkecepatan sekurang-kurangnya 2 Mbps (downlink, dedicated). 2. Penyelenggara IPTV harus memliki lisensi jaringan tetap lokal atau jaringan tetap lokal paket switch dan sanggup memenuhi komitmen pembangunan yang mendukung layanan IPTV 3. Penyelenggara IPTV berkewajiban menyediakan contribution network yang dapat digunakan untuk menyalurkan program-program dari penyedia konten independen. 4. Penyelenggara IPTV harus memiliki peralatan layanan IPTV sekurangkurangnya “primary head end” untuk mengelola konten yang diterima dari luar atau diproduksi sendiri, “secondary head end” untuk mengelola dan mendistribusikan kepada pelanggan dan menyediakan IP-STB bagi pelanggan. 5. Penyelenggara IPTV diharuskan sesegera mungkin menggunakan penomoran dengan standar IPv6. Konversi ke standar IPv6 sepenuhnya tanggung jawab penyelenggara IPTV (IP Publik). 6. Penyelenggara IPTV harus memberitahukan alamat IP yang diberikan kepada pelanggan dan mendaftarkannya kepada Pemerintah. 7. Penyelenggaraan IPTV melalui nirkabel akan diatur setelah konvergensi UU komunikasi dan informatika ditetapkan.
Regulasi Terkait Layanan 1.
2.
3.
4. 5. 6.
Layanan penyiaran (“pushed services”) yaitu siaran dari penyelenggara TV baik secara linear maupun non linear dan “Pay per View Program”. Untuk ini, harus memiliki izin sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Layanan multimedia (“pulled services”) yaitu layanan atau tayangan yang diberikan sesuai permintaan dari pelanggan seperti “Video on Demand”, “Music on Demand”, “Gaming”. Untuk ini, harus memiliki izin sebagai penyelenggara Internet Service Provider (ISP). Layanan Transaksi elektronik (“T-Commerce”) yaitu layanan komersial perdagangan yang melibatkan transaksi keuangan secara elektronik, Untuk ini, harus memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Layanan akses internet untuk kepentingan publik. Untuk ini, harus memiliki izin sebagai penyelenggara Internet Service Provider (ISP). Layanan IP Telephony atau Voice over Broadband (VoBB). Untuk ini, perizinan akan dibuka setelah regulasi terkait seperti: ENUM, Interkoneksi, dll, ditetapkan. Penyelenggara wajib menyelenggarakan layanan penyiaran dan layanan akses internet pada 1 (satu) tahun pertama penyelenggaraan layanan IPTV dan berkomitmen untuk menambah jenis layanan untuk layanan multimedia dan layanan transaksi elektronik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
Regulasi Terkait Konten 1.
2.
3. 4.
5.
Seluruh konten yang dikelola dan disalurkan kepada pelanggan (pushed-services dan pulled-services) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UU No. 32/2002, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), UU No. 11/2008, dan UU No. 40/1999 Untuk pushed services, Penyelenggara IPTV harus menyediakan kanal sekurang-kurangnya 10% diantaranya adalah untuk program siaran dalam negeri. Untuk pulled services, Penyelenggara IPTV harus menyediakan konten dalam negeri sekurang-kurangnya 30% dari content library yang dimiliki. Penyelenggara IPTV harus memenuhi komitmen membuka jaringan/layanannya kepada penyedia konten independen dalam negeri. Banyaknya penyedia konten independen yang berkontribusi di dalam penyelenggaraan layanan IPTV sekurangkurangnya 10% dari banyaknya penyedia konten di dalam content library dan secara bertahap ditingkatkan menjadi 50% dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Penyelenggara IPTV harus memastikan bahwa semua penyedia konten independen yang dinaunginya telah berijin
Regulasi Terkait Pemisahan (“Unbundling) 1.
2.
3.
Penyelenggara IPTV berkewajiban untuk menyediakan contribution network yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan programprogram dari penyedia konten independen. Paket layanan yang ditawarkan harus dibuat dalam beberapa sub paket layanan, sehingga pelanggan tidak dirugikan dan dapat memilih sub paket layanan sesuai pilihannya. Tagihan kepada pelanggan harus dirinci sesuai dengan sub paket layanan yang dipilih.
Regulasi Terkait Pengamanan dan Perlindungan 1.
Pengamanan Jaringan Penyelenggara IPTV wajib mematuhi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 26 Thn. 2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
2.
Pengamanan dan Perlindungan Layanan – – – –
UU No. 32/2002 tentang Penyiaran Pasal 43 mengenai hak siar (beserta penjelasannya) UU No. 32/2002 tentang Penyiaran Pasal 28 huruf b mengenai jaminan siaran hanya diterima oleh pelanggan. Penyelenggara IPTV wajib mematuhi ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya Penyelenggara IPTV harus memberikan jaminan bahwa pelanggan hanya menerima layanan sesuai dengan paket layanan yang dibayar atau promosi yang telah disepakati.
Regulasi Terkait Pengamanan dan Perlindungan 3.
Pengamanan dan Perlindungan Konten – UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 25 mengenai HAKI. – Penyelenggara IPTV harus menjamin pengamanan dan perlindungan terhadap konten dari kemungkinan terjadinya pembajakan atau illegal redistribution.
4.
Perlindungan Pelanggan Penyelenggara IPTV wajib mematuhi ketentuan dalam : – UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. – UU No 36 Tahun 1999 pasal 38-43 tentang kewajiban penyelenggara telekomunikasi menjaga kerahasian nomer dan trafik pelanggan serta pengamanannya – UU No. 11 tahun 2008 Pasal 26 mengenai perlindungan hak/data pribadi.
Regulasi Terkait Kualitas dan Perangkat 1.
Regulasi Terkait Kualitas 1. 2.
2.
Penyelenggara IPTV wajib menggunakan standard, sistem peralatan, spesifikasi teknis perangkat, sesuai standard Internasional yang berlaku. Kualitas yang harus dijaga oleh penyelenggara adalah kualitas jaringan (network), penerimaan (reception), kecepatan pindah layanan (responsiveness) dan pengelolaan pelanggan (customer care). Perincian dari ketentuan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
Regulasi Terkait Perangkat Pengguna 1. 2. 3.
Penyelenggara IPTV menjamin penyediaan perangkat bantu penerima IPTV (IP-STB) yang berkualitas bagi pelanggan, sesuai standard yang digunakan. IP-STB yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri dengan TKDN sekurang-kurangnya 20% dan secara bertahap ditingkatkan menjadi 50% dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perangkat IP-STB yang dipergunakan oleh penyelenggara IPTV harus sudah disertifikasi oleh Depkominfo
Regulasi Terkait Badan Hukum Penyelenggara 1. Penyelenggara layanan IPTV adalah konsorsium yang merupakan gabungan dari beberapa badan hukum. 2. Anggota konsorsium terdiri dari sekurang-kurangnya beberapa badan hukum yang telah memiliki semua lisensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan IPTV 3. Konsorsium menunjuk salah satu anggotanya sebagai ketua konsorsium (consortium leader). 4. Dasar hukum pembentukan konsorsium adalah MoU antara anggota-anggota konsorsium yang disahkan dengan akta notaris.
RegulasiTerkait Kepemilikan dan Kontribusi pada Negara & Masyarakat 1.
Regulasi Terkait Kepemilikan Asing 1. Kepemilikan asing dari penyelenggaraan IPTV wajib memenuhi Perpres 77 Thn 2007 dan perubahannya tentang penyelenggaraan penyiaran, penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan sistem elektronik 2. Apabila terdapat perbedaan dalam ketentuan kepemilikan saham asing diantaranya, maka diambil ketentuan kepemilikan saham asing yang terkecil. 3. Pengertian kepemilikan asing mengikuti SE Menko Ekonomi 2. Regulasi Terkait Kontribusi pada negara & masyarakat 1. Penyelenggara IPTV memiliki kewajiban pada negara dalam bentuk membayar PNBP terkait layanannya sesuai dengan jenis perizinan yang dimiliki serta membayar kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) dari pendapatan layanan yang tergolong sebagai layanan telekomunikasi. 2. Penyelenggara IPTV berkewajiban memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk PSA dan MCC (Must Carry Content). MCC sekurang-kurangnya 10% berupa program siaran lembaga penyiaran publik dan program-program lokal pendidikan dan kebudayaan
Skema Regulasi Layanan IPTV Quality of Experience & Customer Protection Broadcasting Services
Carrier
Multimedia Services
Linier TV Pause TV Time Shift TV Pay per View Elect. Prog. Guide Personal Video Recording
On Demand
VoD Music on Demand Headlines on Demand
IP Interactive
Information Entertainment Presence Service Session Mobility Service Supplementary Gaming
Application Services
Content
T-Commerce T-Government
Connection Internet Access Services IP Telephony Public Benefit & Conducive Business Environment
Lisensi/Izin Penyelenggaraan IPTV 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Lisensi penyelenggaraan IPTV (master license atau lisensi utama) diberikan kepada ketua konsorsium yang anggota-anggotanya telah memiliki lisensi-lisensi (sub license atau lisensi pendukung) sebagai berikut: 1. Jaringan tetap lokal/ Jartaplok berbasis packet switch 2. Jasa ISP; 3. Jasa penyiaran berlangganan; 4. Terdaftar sebagai penyelenggara konten dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku Lisensi penyelenggaraan IPTV (master license atau lisensi utama) memuat dan mengikat semua anggota konsorsium. Penyelenggara IPTV harus memperoleh sertifikasi sesuai dengan peralatan dan layanannya Penyelenggara IPTV harus lolos uji laik operasi dan telah memenuhi komitmen pembangunan Izin Penyelenggaraan IPTV bersifat regional Penyelenggara yang disetujui untuk mendapat Izin akan dberikan izin prinsip terlebih dahulu dan harus lolos uji laik operasi untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan.
Model Lisensi IPTV
Sertifikasi
Sertifikasi Sertifikasi
S License M License
S License
S License
S License
Bahan Pustaka • Studi tentang Pengembangan Layanan IPTV, Depkominfo, 2007 • IPTV GSI, ITU • IPTV in Asia: A Report for CASBAA Members, CASBAA, Januari 2009 • IPTV, APT-PRF Maldives, ITU • Next Generation IPTV Services and Technologies, Driscoll, Wiley Inter Science
