BAB 2 KONVERGENSI REGULASI TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN TERHADAP PENYELENGGARAAN IPTV SEBAGAI TV MASA DEPAN

BAB 2 KONVERGENSI REGULASI TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN TERHADAP PENYELENGGARAAN IPTV SEBAGAI TV MASA DEPAN

2.1

KONSEP IPTV Internet telah menjadi katalisator bagi konvergensi, misalnya, siaran radio

dan televisi tidak lagi menjadi ranah (domain) penyelenggara atau lembaga penyiaran, tetapi juga menjadi ranah penyedia jasa telekomunikasi, demikian pula sebaliknya. Sejauh ini tidak ada definisi tunggal tentang konvergensi, namun, telah ada pemahaman bersama tentang substansinya, yang antara lain adalah : Convergence refers to the process by which communications networks and services, which were previously considered separate, are being transformed such that : . Different network platforms carry a similar range of voice, audiovisual and data transmission services . Different consumer appliances receive a similar range of services; and. New services are being created 5 IPTV adalah suatu layanan multimedia yang terdiri atas program siaran televisi, video (gambar bergerak), audio (suara), tulisan (text), grafis (gambar diam) dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui suatu jaringan tertutup berbasis IP.6 Pada dasarnya IPTV dalam mekanisme pengiriman konten video pada Internet dapat mempergunakan jaringan berbasis IP publik atau melalui jaringan berbasis IP privat (dedicated), karena IPTV wajib menggunakan IP sebagai mekanisme pengiriman, IP dapat dipergunakan untuk mengirimkan berbagai jenis konten melalui Internet dan

5 6

OECD, op. cit., p. 5. IPTV GSI, ITU

Konvergensi hukum..., Teguh Heru Martono, FH UI, 2010

jaringan berbasis IP privat. Contoh konten IPTV dapat menjangkau dari video musik ke pertunjukkan TV, film yang penuh dengan fitur, konser rock dan kegiatankegiatan khusus, seperti permainan kotak, sepakbola atau musik layar lebar. Ini berarti definisi IPTV meliputi kegiatan saat ini, termasuk download film atau video musik melalui Internet untuk melihat langsung atau berlangganan layanan TV yang dikirimkan melalui jaringan pribadi yang disediakan dalam pengiriman konten televisi dengan mempergunakan IP (Internet Protocol). Jadi IPTV tidak membatasi konten yang disediakan oleh penyelenggara TV atau secara tidak langsung, menghasilkan konten melalui internet. IPTV istilah secara luas mengacu pada perubahan konten video yang menggunakan IP dalam mekanisme pengiriman konten. Diskusi utama secara detail adalah beberapa contoh dari pengiriman konten video melalui jaringan berbasis IP, beberapa kata mengingatkan pada IPTV, agar tidak keliru dengan IP/TV, dimana oleh Cisco sebagai perusahaan untuk produk Router telah didaftarkan sebagai merk dagang Amerika. Cisco mempergunakan IP/TV yang mengacu pada seri produk yang dikembangkan pada pengiriman konten televisi melalui internet atau jaringan berbasis IP privat.7 Pemacu pasar IPTV adalah konvergensi suara, data dan video. Karena setiap informasi direpresentasikan dalam format digital, keduanya sangat mungkin dan mudah untuk mengirimkan suara, data dan gambar melalui jaringan yang dipergunakan secara bersama-sama, dan disetiap stasiun tujuan, suara, data dan gambar dapat disimpan pada perangkat yang sama, seperti pada perangkat video iPod yang dikeluarkan oleh Apple atau dapat juga dikirimkan menggunakan IP address, komputer pribadi di rumah, set-top box televisi atau perangkat lain yang telah direkomendasikan.8 Hal ini akan menjelaskan bahwa setiap pengiriman data pribadi dapat dikirimkan melalui IP dalam hal untuk pengiriman data yang sama.9

7

Gilbert Held, Understanding IPTV, (Auerbach Publications Taylor & Francis Group, 2007). p. 2 Ibid. p. 4 9 Ibid. p. 41 8


2.1.1. Perbedaan antara TV Analog dan TV Digital Perbedaan TV Analog dan TV Digital hanyalah perbedaan pada sistim tranmisi pancarannya, TV kebanyakan di Indonesia, masih menggunakan sistim analog dengan cara memodulasikannya langsung pada frequency carrier, sedangkan pada sistim digital, data gambar atau suara dikodekan dalam mode digital (diskret) baru di pancarkan, selain itu perbedaan juga terdapat pada resolusi, pemindai gambar (picture scanning), warna dan kualitas suara.10 Sebagai ilustrasi, jika sebelumnya kita menonton film lewat VCR (Video Cassete Recorder), video yang memakai pita dinamakan analog, tapi sekarang ini video sudah dalam format digital MPEG (Motion Picture Experts Group), atau kalau kita mendengarkan musik dengan pita kaset berarti sistem itu adalah analog, tapi jika kita mendengarkan MP3, sistem tersebut adalah digital.

Feature Resolution

Picture Scanning Aspect Ratio Synchronization

Color Sound

Analog 525 lines with 480 active

Interlaced 4:3 Horizontal and vertical sync pulses, vertical blanking interval color added as a separate carrier two channel FM sound on separate carrier

Digital 720 and 1080 lines for HDTV, 480 for digital standard TV Interlaced or progressive 16 : 9 frame sync signal

color include in data six channel dolby 5.1 surround sound

Tabel 1.2. PERBANDINGAN TV ANALOG DAN TV DIGITAL Sumber : Understanding IPTV, Auerbach Publications, p. 59

Apabila TV analog signalnya lemah (semisal ada masalah pada antena), maka gambar yang diterima akan banyak 'bintik-bintik' tetapi pada 10

Ibid. p. 58


TV Digital yang terjadi adalah bukan 'bintik-bintik' melainkan gambar yang lengket seperti kalau kita menonton VCD (Video Compact Disc) yang rusak, jadi dalam hal ini kualitas sistem digital lebih baik dibandingkan dengan sistem analog, karena dengan format digital banyak hal dipermudah, seperti satu keping CD audio analog atau laser disk hanya mampu memutar lagu selama 60 menit atau sekitar 6 lagu, maka dengan format digital sekarang pada CD yang sama dapat menyimpan lagu dengan format digital MP3 hingga ratusan lagu, kalau pada sistem pemancaran siaran TV analog, satu pemancar dengan pemancar lainnya harus mempergunakan frekuensi berbeda, maka dengan sistem digital satu frekuensi dapat memancarkan banyak siaran TV digital. Televisi Digital (DTV) adalah satu jenis teknologi penyiaran melalui udara yang baru dan inovatif yang mengirimkan gambar melalui gelombang udara dalam bentuk bit data, seperti halnya komputer. DTV memungkinkan stasiun TV untuk dapat menyediakan gambar yang lebih jelas, berkualitas suara lebih baik dan pilihan program yang lebih banyak. DTV juga memungkinkan pengiriman gambar beresolusi tinggi dengan format high definition television (HDTV) bagi para pemirsa yang memiliki pesawat HDTV dan menyediakan kemampuan interaktif dan layanan data yang lebih baik. Keunggulan sistem TV digital dibandingkan dengan analog terletak pada kualitas penerimaan yang lebih baik, kebutuhan daya pancar yang lebih kecil, ketahanan terhadap interferensi dan kondisi lintasan radio yang berubah-ubah terhadap waktu serta penggunaan yang lebih efisien, namun selain itu juga informasi digital dikonversikan ke analog agar dapat ditayangkan pada televisi analog. Adapun perbedaan antara pesawat televisi analog dan digital terletak pada jumlah garis pindai (scan line), contoh pada TV analog yang berstandar NTSC11 memiliki 525 garis pindai, pada 11

NTSC : National Television System Committee (jaringan televisi analog yang digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara lainnya).


umumnya terlihat hanya 480 garis pindai. Televisi analog memiliki resolusi gambar efektif 210 ribu pixel, sedangkan pada televisi digital, resolusi tertingginya mencapai 2 juta pixel. Ini artinya, gambar pada HDTV memiliki 10 kali lebih detail dibandingkan TV biasa (analog). Seiring dengan perkembangan dunia elektronik pada tahun 2004, badan standar Eropa (ETSI)12 merilis standar baru sebagai pengembangan DVB-T, yaitu DVB-H yang diperuntukkan bagi pelanggan bergerak dengan pesawat penerima seperti PDA13 atau handphone. Penggunaan tenaga baterai secara hemat untuk penerimaan sinyal TV dalam waktu yang lama dimungkinkan oleh pengiriman sinyal secara tak kontinu. Signal TV digital dibagi-bagi ke dalam sejumlah blok paket yang masing-masing dikirimkan berurutan namun dipisahkan oleh interval waktu sedemikian sehingga terminal penerima dapat menjadi non-aktif selama waktu jeda ini.

2.1.2. Perbedaan antara Internet TV dan IPTV Internet TV atau kadang-kadang disebut dengan Net TV atau Web TV maupun IPTV pada dasarnya merupakan video over IP. Internet TV adalah layanan video yang mempergunakan internet publik, sehingga memberikan jalan masuk (accessibility) maupun hasil (affordability) yang tinggi kepada masyarakat. Pada internet TV, semua orang dapat mengaksesnya melalui internet (high accessibility) dan cenderung bisa dikatakan affordable karena biayanya relatif murah, bahkan cenderung gratis (free of charge).14 Sedangkan

IPTV

didefinisikan

oleh

Focus

Group

IPTV

sebagai

”television/video/audio/text/graphics/data delivered over IP base networks managed to provide the required level of QoS/QoE, security, interactivity and reliability”, maka pada dasarnya IPTV diharapkan mampu memberikan jaminan pelayanan, keamanan, interaktivitas dan keandalan kepada 12

ETSI : European Telecommunications Standards Institute PDA : Personal Digital Assistant 14 Gerard O’Driscoll, Next Generation IPTV Services and Technologies, (Wiley – Interscience a John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2007) p. 3 13


pelanggannya.15 Definisi IPTV ini cenderung tidak mungkin dipenuhi dengan mengimplementasikannya pada internet publik yang bukan merupakan pelanggan siaran TV. IPTV ini sangat mungkin diimplementasikan pada jaringan dengan konektivitas yang terjamin, dan hal ini dapat dimungkinkan dengan xDSL yang dalam perkembangannya dapat mempergunakan fibre optic. Dukungan set-top box pada IPTV juga memberikan peranan penting untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan IPTV. Set-top box merupakan antarmuka (interface) jaringan IP ke televisi, sehingga pada akhirnya IPTV dapat dinikmati pada perangkat/terminal televisi yang ada, dan tidak hanya pada perangkat/terminal komputer. Adanya kualitas layanan pada IPTV inilah yang pada akhirnya memungkinkan banyak fitur dapat dikembangkan diatasnya, antara lain video multikanal dan EPG (electronic program guide), yaitu informasi panduan mengenai video yang ada, hal ini cenderung tidak mungkin dilakukan pada Internet TV.16 Pengembangan IPTV ini juga dapat memberikan HDTV (high definition television), chatting, transaksi elektronik, voting pada suatu video, VoD (video on demand), dan lain-lain. Dengan adanya tingkat layanan (QoS), maka IPTV dapat dipergunakan untuk memberikan layanan video kepada masyarakat dengan kualitas yang terjamin, sehingga kanal premium seperti movies dari HBO dan Cinemax dapat juga disalurkan melalui IPTV yang dapat dipaketkan menjadi suatu Pay TV. ASPEK

IPTV

Platform

Closed system, kualitas layanan terjamin (managed QoS) Video konten dikirim hanya kepada pelanggan (know n subscriber ) Pengiriman melalui IP packets sampai dengan pelanggan (end customer ) Dikirim melalui infrastruktur jaringan milik service provider sendiri

Internet TV Open system, kontrol kualitas layanan tidak dijamin ( best effort QoS) Video konten dikirim kepada siapapun Pengiriman melalui IP packets hanya sampai internet cloud Dikirim dan diterima melalui public internet yang melibatkan banyak pihak

Kepemilikan Jaringan Infrastruktur Wilayah Sesuai dengan jangkauan jaringan yang Tidak ada batasan w ilayah,dimanapun Jangkauan dimilikinya ada akses internet 15 Umumnya mempergunakan IP-STB Menggunakan PC, softw are yang Mekanisme Ibid. p. 2. 16 Akses digital untuk mengakses dan digunakan tergantung formattanggal konten 11 Juni Budi Winoto, “Indonesia Segera Cicipi IPTV”, http://www.inilah.com, diakses pada pengkodean layanan konten 2009 Biaya Berbayar Gratis Konten Video konten dibuat oleh Perusahaan Video konten bisa dibuatsiapapun , profesional dan jumlahnya terbatas jumlah kontennya tidak terbatas


TABEL 2.2 PERBANDINGAN IPTV DAN INTERNET TV Sumber : IPTV and Internet Video, 200717

2.1.3. Implementasi IPTV Sejak ”You Tube” diluncurkan pertama kali pada 15 Februari 2005 oleh tiga pemuda berbakat, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim, dunia maya internet dibanjiri oleh berbagai tayangan video, terlebih lagi dengan semakin murahnya harga perangkat perekam kamera video yang disertai pula dengan kemudahan pengoperasiannya. Sesuai dengan slogan yang dibuat oleh ketiga pemuda penemunya, yaitu ”Broadcast Yourself”, yang berarti jutaan tayangan video gratis dalam format baik yang secara kualitas dan seni sangat profesional maupun amatiran yang dapat diupload (ditampilkan) atau didownload (diunduh) dari dunia maya internet. IPTV (Internet Protocol Television) merupakan layanan penyediaan pengucuran (streaming) TV secara langsung yang dimasukkan ke dalam jaringan IP yang memiliki lebar pita (bandwidth) cukup lebar. Kondisi saat ini lebar pita yang ditawarkan adalah sekitar 2-4 MB dan sesungguhnya hal ini cukup besar bagi akses internet untuk menampilkan gambar video di jaringan tersebut, dengan konsep multicast, yaitu pengiriman dari satu sumber untuk banyak pengakses secara bersamaan (simultan). Sementara itu VOD (video on demand) merupakan layanan video yang diinginkan secara khusus oleh pengakses, secara umum ini merupakan layanan video streaming unicast, yang dideliver hanya ke satu pelanggan. IPTV dan VoD, keduanya merupakan kategori layanan berkualitas siaran TV, artinya pelanggan akan menikmati layanan sekualitas TV Satelit dan kabel yang umum saat ini telah kita nikmati.

17

Wes Simpson and Howard Greenfield : IPTV and Internet Video , p. 26 chap. 2: NAB Executive Briefings, Focal Press, 2007


GAMBAR 1.2. IPTV DIKIRIMKAN SECARA BROADCAST DAN VIDEO ON DEMAND SECARA UNICAST Sumber : Understanding IPTV, p. 106 Telecom OSS/BSS

Mediator TUT Content Processor

TV Portal

CASCADE IP Multicast

HG

STB

IPTV Middleware IPTV Service and Subscriber Management System

TV Headend Live TV Provisioning System

Home Network STB & HG

IP CORE

DSLAM

Bitband Vision Server and Maestro CND management

HG

BRAS/ESR

STB

IP Unicast

CA/DRM

Broadband Network Solution

MSAN

Content protection System

VOD/nPVR System VOD/nPVR Provisioning System

GAMBAR 2.2. KONFIGURASI DASAR IPTV Sumber : Divisi Multimedia PT. TELKOM

IPTV telah diimplementasikan diberbagai negara di dunia, operator IPTV dengan pelanggan paling banyak adalah PCCW di Hongkong, yang menawarkan now broadband TV (850 k subsc.), kemudian diikuti dengan


France Telecom di Perancis yang menawarkan MaLigne TV (745 k subsc.). Operator IPTV yang sukses lainnya adalah Verizon di Amerika yang menawarkan FiOS (500 k subsc.) dan Telefonica di Spanyol yang menawarkan Telefonica TV (450 k subsc.)

GAMBAR 3.2. IMPLEMENTASI IPTV DI BERBAGAI NEGARA Sumber : IEEE Communications Magazine, August 2008


2.2

SISTEM IPTV IPTV merupakan suatu layanan yang memberikan konten-konten audio

visual dan juga bisa ber-interaktif yang berbasis Internet Protocol. Internet Protocol Television merupakan sistem transmisi televisi digital menggunakan protokol internet (IP) yang melewati infrastruktur jaringan IP dengan pita lebar yang dibutuhkan untuk mengirimkan format gambar bergerak dengan kualitas yang baik dan real time. Sistem transmisi televisi yang saat ini masih menggunakan teknologi transmisi wireless broadcast, dengan keterbatasan jarak serta penerimaan signal sekarang telah dikembangkan menggunakan teknologi IP dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan layanan ini lebih sering ditawarkan bersamaan dengan layanan internet & voice over IP (VoIP) yang disediakan oleh provider. Sistem ini yang digunakan untuk mengirim layanan televisi digital kepada konsumen yang terdaftar sebagai pelanggan dalam sistem tersebut. Pengiriman (signal)

digital

televisi

tersebut

memungkinkan

diselenggarakan

dengan

menggunakan Internet Protocol melewati sebuah koneksi broadband, biasanya digunakan dalam sebuah dedicated network18 (jaringan yang terorganisasi sendiri) yang lebih baik daripada internet public dengan tujuan agar kualitas pelayanan terjamin. Kebanyakan layanan ini disediakan bersama dengan permintaan fasilitas video. Sebagai tambahan, terdapat ketentuan terhadap pemanfaatan layanan internet seperti akses web dan Voice over Inrternet Protocol.

18

dedicated network merupakan jaringan point to point yang dapat dimanage secara end to end oleh penyelenggara jaringan Telekomunikasi, termasuk penjaminan standar kualitas layanan


IPTV merupakan teknologi terbaru layanan berbasis Internet Protocol yang dikembangkan beberapa operator telekomunikasi di dunia. Pada 1994, World News Now terbitan American Broadcasting Company (ABC) menjadi program televisi pertama di dunia yang disalurkan melalui internet kemudian berkembang pesat, sehingga hampir semua pemain utama dalam industri internet menawarkan program atau konten mereka masing-masing

Prinsip penyalurannya hampir serupa

dibandingkan dengan penyaluran secara konvensional, dimana program yang sudah dikonversikan menjadi digital disalurkan melalui internet protokol dan jenis layanan ini ada yang gratis ataupun berbayar. Saluran IPTV gratis tersebut hanya memerlukan saluran internet dan perangkat pendukung internet seperti PC atau Set Top Box yang disambung ke televisi.

Gambar 4.2. : CARA KERJA IPTV SET TOP BOX

IPTV Set Top Box adalah sebuah terminal multimedia yang mudah digunakan untuk jaringan IP broadband, alat ini menerima dan mengatur media video streaming, menyediakan aplikasi interaktif, dan memperbaharui aplikasi dan fungsi melalui jaringan IP. Sebuah perangkat yang efisien, tidak mahal, dan berkinerja tinggi,

sebuah

perangkat

yang

baik bagi

penyedia

jasa

internet

untuk

mempromosikan servis tambahan dan melalui aksesoris seperti TV-set, speaker, dan home theatre, alat ini menyediakan pengguna untuk mendapatkan layanan yang interaktif dan dipersonalisasi seperti broadcast digital video dan audio, pemesanan video dan audio, daftar program siaran berbasis web, dan browser.


GAMBAR 5.2 : SET TOP BOX IPTV


Gambar 5.2 menunjukkan bagaimana sistem IPTV dapat dipergunakan untuk memberikan kemudahan pemirsa dalam mendapatkan akses ke berbagai media. Diagram tersebut menunjukkan bagaimana sebuah perangkat televisi dihubungkan ke Set Top Box (STB) yang merubah IP video menjadi signal televisi standar. STB akan berfungsi menjadi penghubung ke sistem switching dari IP video, contoh diatas menunjukkan Switched Video Service (SVS) memberikan koneksi pada pemirsa untuk mengakses berbagai sumber , termasuk siaran broadcast, melayani pengguna, bahkan pemesanan video. Ketika pengguna ingin mengakses sumber-sumber media ini, semua perintah kontrol (biasa dilakukan melalui remote control)19 akan dikirimkan ke SVS yang nantinya akan menentukan media mana yang akan dikoneksi. Diagram diatas menunjukkan bahwa pengguna hanya membutuhkan satu video channel agar SVS dapat mengakses berbagai sumber yang pada dasarnya tidak terbatas. Seiring dengan berbagai kemudahan serta kemajuan teknologi maka peminat IPTV terus bertambah dengan diperkuat oleh sebuah lembaga penyelidik terkemuka Gartner Group yang memperkirakan Akhir 2006 terdapat 13.3 Juta pelanggan IPTV jumlah ini terus bertambah menjadi lebih dari 48 juta isi rumah diseluruh dunia berlangganan IPTV. Pada bulan Juni 2006 lebih dari 1.300 saluran IPTV gratis berada dipasaran yang kemudian berkembang pesat. IPTV dan VOD, saat ini menjadi layanan baru, di banyak negara diluncurkan oleh Telco's (penyedia telekomunikasi di bidang Telekomunikasi). Layanan ini mulai memasuki pasar dan berkompetisi dengan layanan TV standar yang dipancarkan melalui satelit, terestrial, dan kabel. Besar lintasan data (bandwidth) jaringan broadband yang terus meningkat, makin canggihnya teknologi kompresi, dan arsitektur distribusi baru membuat penyediaan layanan IPTV/VoD secara teknik memungkinkan dan secara signifikan, pasar juga terus membutuhkan pasokan konten-konten digital yang lebih banyak.

19

“IPTV Masih Terganjal Regulasi di Indonesia”, (Kompas, 12 Desember 2008)


GAMBAR 6.2 : SISTEM ARSITEKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Disinilah Telco's dapat mulai mencari kemungkinan pertumbuhan baru, sebagai ganti dari sudah jenuhnya pertumbuhan pendapatan dari layanan telpon tradisional. Secara bersamaan, Telco's mendapatkan ancaman dari penyedia jasa berbasis kabel konvensional dengan mulai masuknya perusahaan-perusahaan energi ke bisnis data melalui jaringan distribusi energinya (contoh: Icon+/PLN yang mulai ikut menggeluti bisnis internet). IPTV (Internet Protocol Television) adalah suatu sistem dimana layanan digital televisi dikirimkan menggunakan Internet Protocol melalui jaringan infrastruktur diantaranya termasuk koneksi yang berkecepatan tinggi. Teknologi IPTV mendukung transmisi standar televisi program video melalui internet mempergunakan Internet Protocol (IP). IPTV memungkinkan layanan televisi yang terintegrasi dengan layanan internet berkecepatan tinggi dan membagi koneksi dengan sesama pengguna. IPTV memiliki beberapa fitur diantaranya:


•

IPTV dapat menyiarkan secara live atau pre-recorded digital video program-program pendidikan, komersial,dsb, serta dapat melakukan capturing dan transmisi program dari berbagai source.

•

IPTV dapat melakukan schedule/penjadwalan program sesuai dengan kebutuhan antara pemilik informasi dan audience, viewer dapat memilih program dari suatu listing yang akan dilihatnya.

•

IPTV dapat memberikan layanan yang ekonomis namun dengan tidak mengorbankan kualitas layanan. Ini karena teknologi bandwidth transmisi yang efisien, yaitu IP multicasting..

•

IPTV mendukung format standard MPEG (Motion Picture Experts Group) untuk memberikan high quality, full motion video. Fitur ini merupakan

tambahan

terhadap

standard

CODEC

(COmpression/DECompression) untuk menjamin kualitas gambar yang optimal sesuai dengan spesifikasi aplikasi dan bandwidth yang tersedia. •

Bila dibandingkan dengan metode tutorial yang konvensional, IPTV lebih efisien karena tidak perlu membayar infrastruktur, biaya cetak materi relatif lebih sedikit, tidak perlu menyewa ruang seminar khusus (karena IPTV dapat diakses oleh setiap meja selama terkoneksi dalam satu LAN/WAN.


Dengan berbasis platform IP address, memiliki keuntungan sehingga membuat tampilan TV menjadi lebih interaktif. Sebagai contoh, program interaktif memudahkan kepada pengguna untuk mencari tayangan acara melalui titel atau nama pemeran film ataupun gambar di dalam gambar yang berfungsi sebagai pencarian kanal tanpa harus khawatir ketinggalan acara yang sedang ditonton, disamping itu pengguna dapat mengakses foto atau musik dari komputernya melalui televisi, bahkan mereka juga dapat menyesuaikan tombol parental sehingga para anak-anak hanya dapat menonton film dokumentari tentang sekolah ketika para orang tua sedang tidak berada di rumah, karena IPTV membutuhkan transmisi data real-time dan menggunakan Internet Protocol, sehingga sensitif terhadap paket yang hilang dan terlambat jika koneksi IPTV tidak begitu cepat dan kualitas gambar patah-patah atau hilang sama sekali jika aliran data tidak lancar. Permasalahan saat ini telah terbukti khususnya pada uji coba streaming IPTV melalui jaringan wireless. Peningkatan pada teknologi wireless saat ini baru pada tahap menyediakan peralatan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan perlu diingat bahwa IPTV tidak seperti program televisi broadcast biasa yang menggunakan internet, tetapi lebih dari itu dan layanan IPTV ini unik, yaitu bentuk sistemnya diwakili oleh sistem tertutup, memiliki hak-paten seperti layanan TV kabel. Adapun perbedaannya, pengiriman IPTV dibuat lewat channel-channel berbasis IP yang aman, dapat mengakibatkan peningkatan tajam dalam kontrol distribusi konten dan cara kerja IPTV adalah mengintegrasikan sejumlah cara untuk meneliti dan mengikuti kebutuhan-kebutuhan pengguna, prosedur ini juga memberi beberapa batasan dan pilihan melalui sebuah periode waktu yang khusus. Oleh sebab itu kemunculannya disebabkan karena kesempurnaan platform, dimana para pengguna dapat menambahkan fitur E-commerce maupun target iklan yang lebih bervariasi.


IPTV menggunakan sebuah Internet Protocol melalui koneksi broadband dan yang paling sering, layanan ini telah tersedia secara paralel dengan koneksi internet dari pelanggan (subscriber), disuplai oleh operator yang menggunakan layanan broadband. Ini dilakukan dengan menggunakan infrastruktur yang sama, tetapi nampaknya melalui sebuah alokasi bandwidth yang tetap (dedicated bandwidth). Oleh sebab itu, kita bisa menjelaskan ini sebagai sebuah sistem di mana layanan televisi digital disediakan untuk melayani konsumen melalui koneksi broadband menggunakan Internet Protocol (IP).

GAMBAR 7.2 : SISTEM LAYANAN TELEVISI DIGITAL UNTUK MELAYANI KONSUMEN

IPTV terlihat jelas berbeda dengan video internet yang menyediakan layanan dalam menonton video, seperti preview film dan webcam. Layanan ini sering disebut “best effort” oleh penyedia jasa internet, yang tidak memiliki layanan manajemen “back-to-back” bersama dengan pertimbangan-pertimbangan kualitas layanan. Perbedaannya, teknologi IPTV lebih luas, mudah digunakan (user friendly), dan disatukan dengan teknologi akses DSL (Digital Subscriber Line) berkecepatan tinggi, seperti Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL2), ADSL2+ dan Very High Data Rate Digital Subscriber Line (VDSL).


Tentu saja hal ini menawarkan nilai tambah, menciptakan kesempatan baik bagi industri penyedia layanan telekomunikasi. Oleh sebab itu, IPTV memberi peluang para provider dalam berpartisipasi dan menyediakan efisiensi pada pasar “Triple Play” (suara, video, dan internet). Komponen Internet Protocol Television (IPTV) adalah penyediaan layanan streaming TV secara langsung via jaringan IP yang memiliki pita lebar (bandwitdh). Layanan ini bersifat multicast, dari satu sumber untuk banyak pengakses secara bersamaan.

Sistem IPTV terdiri dari 6 komponen, yaitu : 1. Content Sources 2. Service Nodes 3. Customer Access Links 4. Customer Premises Equipment (CPE) 5. IPTV Client 6. Arsitektur IPTV

2.2.1. Content Sources Content Sources berfungsi untuk mengirimkan video-video dari produserproduser ataupun sumber-sumber lain, dan setelah itu video-video tersebut akan dikodekan dan dikirimkan sesuai dengan database-nya untuk VoD


2.2.2. Service Nodes Service Nodes ini berfungsi untuk menerima video stream dalam berbagai format yang berbeda, dan setelah itu video tersebut akan di format ulang dan mempaketkannya untuk segera ditransmisikan dengan indikasi QoS yang sesuai menuju wide-area network. Pada bagian service nodes ini video siap untuk dikirimkan ke konsumen Wide Area Distribution Networks. Wide Area Distribution Networks dibangun untuk pendistribusian kemampuan, kapasitas dan kualitas dari suatu layanan. Wide Area Distribution Networks terdiri dari core dan access network yang melingkupi optical distribution backbone network dan berbagai variasi digital subscriber line access multiplexers (DSLAMs). Wide Area Distribution Networks juga memiliki kemampuan seperti multicast yang sangat dibutuhkan untuk pendistribusain data stream IPTV dari suatu service nodes ke customer premises.

2.2.3. Customer Access Links Pada Customer Access Links dibutuhkan teknologi DSL kecepatan tinggi seperti ADSL2+ dan VDSL; dengan kemampuan dari teknologi tersebut pengiriman ke konsumen dapat dilakukan melalui jalur yang sudah ada dan dapat melewati jalur telepon ke rumah-rumah. Teknologi lain yang bisa digunakan oleh service provider adalah kombinasi dari fiber-to-the curb (FTTC) dan teknologi DSL untuk pengiriman ke konsumen. Namun, tetap saja hasil terbaik tergantung dari kekayaan layanan IPTV yang bisa ditawarkan.

2.2.4. Customer Premises Equipment (CPE) Customer Premises Equipment (CPE) berlokasi di mana pelanggan berada (customer premises). CPE merupakan perhentian dari suatu jaringan broadband . Fungsi dari CPE diimplementasikan berupa set-top-box yang dipasang pada tiap televisi pelanggan.


2.2.5. IPTV Client IPTV Client memiliki fungsi sebagai perhentian dari suatu proses pengiriman layanan IPTV. IPTV client merupakan suatu alat seperti set-top-box, didalam settop-box akan dilakukan proses-proses fungsional seperti pengaturan koneksi dan pengaturan QoS dengan service nodes, pengkodean video stream, dan pergantian kanal, pengontrolan display dan koneksi ke monitor yang digunakan pelanggan.

2.2.6. Arsitektur IPTV Sistem layanan IPTV terdiri dari 5 (lima) kelompok fungsi, yaitu 1. Content Operation 2. Service Operation & Management 3. Media Distribution & Delivery 4. Customer 5. System Management & Security

Content Operation, Service Operation & Management, Media Distribution & Delivery bisa diimplementasikan oleh satu pihak dari rantai nilai secara terpisah, Content Operation diimplementasikan oleh CP (Content Provider), Service Operation & Management oleh SP (Service Provider) dan Media Distribution & Delivery oleh operator jaringan, tetapi pada prakteknya, satu pihak pada rantai nilai juga bisa mengimplementasikan lebih dari satu kumpulan fungsi, misalnya operator jaringan bisa mengimplementasikan kumpulan fungsi Service Operation & Management dan kumpulan fungsi Media Distribution & Delivery.


2.2.6.1. Content Operation Function Set Kumpulan fungsi operasi konten (Content Operation Function Set) menyediakan program-program TV dan konten multimedia lainnya. Kumpulan fungsi ini terdiri dari empat komponen fungsional, yaitu: komponen Content Ingestion, komponen Digital Rights Management (DRM), komponen

Encoding/Trans-coding

dan

komponen

Media

Assets

Management.

2.2.6.2. System Management and Security Function Set Kumpulan fungsi manajemen jaringan (Network Management Function Set) bertanggungjawab untuk pengawasan dan perlindungan sistem, menyediakan pengawasan kualitas layanan, pemeriksaan kegagalan, dan perlindungan layanan. Kelompok fungsi ini terdiri dari komponen System Management, komponen Terminal Management dan Security Management.

2.2.6.3. Service Operation and Management Function Set Kumpulan fungsi manajemen dan operasi layanan (Service Operation & Management Function Set) bertugas dalam pengendalian dan pengaturan khusus layanan IPTV Kelompok ini terdiri dari 5 komponen fungsional, yaitu: Products Creation, Content Engine, Subscriber Management, Billing and Accounting, Customer Service, dan Authentication.

2.2.6.4. Media Distribution and Delivery Function Set

Streaming konten layanan IPTV dikirim ke pelanggan disertai dengan fungsi-fungsi pengendalian, distribusi, penyimpanan dan Streaming. Sistem pengiriman dan distribusi media seharusnya diterapkan berdasarkan pada topologi yang handal untuk mengimbangi permintaan efisiensi dan ketersediaan yang tinggi dengan harga yang tetap rendah.


2.2.6.5. Customer Function Set Kumpulan fungsi pelanggan (Customer Function Set) adalah sekumpulan fungsi eksekusi layanan sistem IPTV pada sisi pelanggan. Customer Function Set terdiri dari empat komponen fungsional, yaitu: DRM, Media Processor, Displaying dan Interaction Control.

2.3.

JENIS-JENIS LAYANAN IPTV Beberapa layanan yang didapatkan dari fasilitas IPTV ini antara lain:20

20

•

Electronic Program Guide

•

Broadcast/Live TV

•

Personal Video Recording

•

Pause TV

•

Video on Demand

•

Music on Demand

•

Gaming

•

Interactive Advertisement

•

T-Commerce

•

News on Demand

•

Data on Demand

•

Pay per View

Tony Seno Hartono, Implementasi http://www.blogger.com/irdy74.multiply.com/links/item/15

IPTV


di

Indonesia,

2.3.1. Electronic Program Guide Layanan interaktif bagi pelanggan untuk memilih kanal yang ada dan melihat program dari masing-masing kanal dalam jangka waktu 24 jam. Selama melakukan pemilihan kanal, pelanggan masih tetap dapat melihat siaran TV yang sedang berlangsung.

2.3.2. Broadcast/Live TV Layanan untuk menyimpan suatu siaran TV di dalam server. Pelanggan dapat memilih suatu periode waktu tertentu untuk melakukan penyimpanan dari siaran TV. Server akan memberikan kuota penyimpanan dalam server berdasarkan lama waktu penyimpanan, misalnya 100 menit atau 200 menit. Setelah kuota tersebut terpenuhi, untuk dapat merekam program yang lain, pelanggan harus menghapus rekaman yang ada sampai kuota penyimpanan tersedia.


2.3.3. Personal Video Recording Layanan siaran televisi yang dipancarkan oleh stasiun-stasiun televisi umum seperti TransTV, RCTI, SCTV, MetroTV dan lain-lain. Layanan ini dapat dinikmati oleh pelanggan seperti layaknya berlangganan pay TV.

2.3.4. Pause TV Memungkinkan pelanggan untuk dapat menonton siaran TV yang telah lewat walau tanpa melakukan perekaman. Jangka waktu menonton mundur siaran TV berkisar antara 10 hingga 30 menit. Dalam jangka waktu tersebut, pelanggan dapat melihat kembali suatu kejadian yang disiarkan di TV, yang karena sesuatu hal terlewatkan atau ingin dilihat kembali.


2.3.5. Video on Demand Suatu siaran video berdasarkan permintaan pelanggan. Layanan ini adalah layanan berbayar, dimana pelanggan akan memilih video yang ingin diputar, selanjutnya akan mengurangi nilai simpanan pelanggan sebelum video tersebut dimainkan. Setiap video yang dibayar, akan mempunyai periode waktu tertentu untuk dapat diputar. Setelah periode waktu berakhir, pelanggan harus membayar kembali agar dapat memutar video tersebut.

2.3.6. Music on Demand Layanan pembelian lagu berdasarkan permintaan pelanggan. Layanan ini merupakan layanan berbayar, dimana pelanggan akan memilih lagu yang ingin diputar untuk selanjutnya akan mengurangi nilai simpanan pelanggan sebelum lagu tersebut dimainkan


2.3.7. Gaming Layanan yang dapat dimainkan oleh pelanggan melalui perangkat TV dengan atau tanpa perangkat tambahan. Jenis game yang dapat dilayani adalah online gaming dengan multiplayer ataupun single player.

2.3.8. Interactive Advertisement Interactive Advertisement yakni layanan iklan yang memungkinkan pelanggan yang tertarik untuk dapat melihat iklan tersebut dan selanjutnya melakukan pembelian produk yang ditawarkan melalui fitur T-Commerce.


2.3.9. T-Commerce Layanan transaksi melalui TV. Pelanggan dapat melakukan pembelian suatu barang yang ditawarkan lewat siaran IPTV melalui TV. Transaksi ini berhubungan langsung dengan payment system untuk melakukan pembayaran barang yang dibeli, selanjutnya barang akan dikirim ke pelanggan.

2.3.10. News on Demand Layanan siaran berita sesuai permintaan pelanggan. Pelanggan dapat memilih siaran suatu berita tertentu yang ingin dilihat, selanjutnya sistem IPTV akan memutar siaran yang dipilih tersebut.


2.3.11. Data on Demand Layanan berbasis data yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pelanggan. Dalam layanan ini termasuk layanan weather on demand, internet access dan stock exchange information. Layanan berbasis data ini akan terhubung langsung ke internet, sehingga data yang didapat real time dan up to date.

2.3.12. Pay per View Layanan siaran TV komersial yang hanya dapat dinikmati oleh pelanggan yang membayar. Acara-acara seperti piala dunia sepakbola, tinju, golf dan siaran olahraga ataupun siaran eksklusif tertentu dapat dinikmati oleh pelanggan yang benar-benar tertarik dan mampu membayar siaran tersebut.


Berbagai konten video yang ditawarkan IPTV banyak menimbulkan salah pengertian. Berbagai konten Video yang ditawarkan dan dapat di akses di internet seperti: YouTube, Google Video, Channel Chooser dan sebagainya. Dengan mendownload video yang kita inginkan dan kemudian melihatnya dalam sebuah layar/screen kecil itu sebenarnya bukan IPTV. Ada pendapat bahwa IPTV yang disalurkan melalui Internet Protocol kemudian di teruskan ke televisi tetapi tidak ke perangkat komputer. Lebih dari itu IPTV bukan sekedar layanan yang menyediakan konten video atau siaran televisi yang hanya menyiarkan tayangan-tayangan televisi, melainkan menyediakan pula fasilitas layanan interaktif berbentuk personal video recording hingga mengakses internet, layanan data dan sebagainya sesuai kebutuhan pelanggan. Dalam perkembangannya, IPTV yang semakin marak diperbincangkan masih saja ada kekurangan/kelemahannya. Karena bergantung dengan kualitas infrastruktur jaringan yang berdampak kualitas siaran bisa menurun, seperti gambar siaran yang terputus-putus, karena kualitas jaringan yang kurang baik.

Berbagai macam layanan IPTV serta semakin berkembangnya teknologi, bukan tidak mungkin dimasa mendatang IPTV menggantikan Siaran Televisi yang ada sekarang ini.


Marshall McLuhan pernah mengeluarkan teorinya yang terkenal: Dunia akan terpaku oleh keberadaan televisi. Setelah hampir 30 tahun teori itu muncul dan maraknya penggunaan komputer sebagai medium hiburan, TV ternyata memang masih memiliki potensi tersembunyi, walau dalam format yang berbeda yang dilewatkan melalui Internet Protocol Television (IPTV).

2.4.

RUANG LINGKUP LAYANAN IPTV Saat ini di Indonesia telah beroperasi penyedia layanan TV yang tersebar di

beberapa wilayah Republik Indonesia dengan mempergunakan teknologi cable dan/atau satelit. Free To Air Regional Jawa

Free To Air Nasional 1.

Cakrawala Andalas Televisi (ANtv)

2.

Global TV (GTV)

3.

Indosiar Visual Mandiri (Indosiar)

4.

Lativi

5.

MetroTV

6.

Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

7.

Surya Citra Televisi (SCTV)

8.

Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)

9.

Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)

10. TV7 11. Televisi Republik Indonesia (TVRI)

Pay TV

1. Indovision (sat) 2. Home Cable (cabble) 3. Telkomvision (sat&cable) 4. IM2 PayTV (cable)

Jakarta 1. Elshinta TV 2. Da Ai TV 3. JakTV (www.jak-tv.com) 4. O Channel 5. Spacetoon (www.spacetoon.co.id) Banten 1. Cahaya Televisi Banten (CTV) , (Tangerang) Jawa Timur 1. TVRI Surabaya 2. Agropolitan TV (ATV) , (Batu) 3. Batu Televisi , (Batu) 4. Dhamma TV , (Batu) 5. Jawa Pos Televisi (JTV) (www.jtvrek.com) 6. TV Anak (http://tv-anak-surabaya.com) 7. GNTV 8. Malang TV 9. Universitas Gajayana (GTV) , (Malang) 10. Mahameru TV Jogyakarta 1. TVRI Jogjakarta 2. Jogja TV (www.jogjatv.com) 3. Reksa Birama TV (RBTV) (www.rbtvyogyakarta.com) 4. Tugu TV

Jawa Barat 1. TVRI Bandung 2. Bandung TV , (Bandung) 3. GaneshaTV , (Bandung) 4. MQTV , (Bandung) 5. Padjadjaran Tv , (Bandung) 6. STV , (Bandung) 7. CT Channel , (Bandung) 8. Bogor TV , (Bogor) 9. Megaswara TV , (Bogor) 10. CB Channel , (Depok) 11. SSTV , (Sukabumi) Jawa Tengah 1. TVRI Semarang 2. BMS TV , (Banyumas) 3. Karesidenan TV , (Magelang) 4. Terang Abadi TV (TATV) , (Solo} 5. TV Borobudur (www.tvborobudur.com) 6. TVKU , (Semarang) http://tvku.dinus.ac.id/ 7. Pro TV , (Semarang) 8. Cakra TV , (Semarang) 9. Televisi Tegal (TVT) , (Tegal) 10. Ratih TV , (Kebumen)

5. TOP TV (sat) 6. AORA TV (sat)

GAMBAR 8.2. PENYEDIA LAYANAN TV DI INDONESIA


Sumber : Direktorat Network & Solution PT. TELKOM, 2009

Berdasarkan data statistik layanan free to air TV di Indonesia, meliputi Sumatera dengan jumlah penduduk 48 juta terdapat 22 stasiun TV, Jawa dengan jumlah penduduk 129 juta terdapat 41 stasiun TV, Kalimantan dengan jumlah penduduk 13 juta terdapat 8 stasiun TV, Bali dan Nusa Tenggara dengan jumlah penduduk 13 juta terdapat 4 stasiun TV, Sulawesi dengan jumlah penduduk 17 juta terdapat 11 stasiun TV serta Maluku dan Papua dengan jumlah penduduk 5 juta terdapat 2 stasiun TV. Layanan IPTV yang diimplementasikan di Indonesia dibatasi pada : a. penyiaran yang terdiri atas push services, yaitu siaran dari penyelenggara TV baik secara linier (sesuai jadual aslinya) maupun non-linier (waktu/jadual penayangan diatur oleh pelanggan) dan pay per-view program. Untuk dapat memberikan layanan ini penyelenggara IPTV harus memiliki izin sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). b. Layanan Multimedia yang terdiri atas pulled services, yaitu layanan atau tayangan diberikan apabila ada permintaan dari pelanggan, seperti video on demand, music on demand, gaming, TV web browsing/Internet TV. Untuk dapat memberikan layanan ini penyelenggara IPTV harus memiliki izin sebagai penyelenggara Internet Service Provider (ISP). c. Layanan Transaksi Elektronik (T-Commerce), yaitu layanan komersial perdagangan yang melibatkan transaksi keuangan secara elektronik. Untuk itu harus memiliki sertifikasi yang disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. d. Layanan akses Internet untuk kepentingan Publik. Untuk hal ini, penyelenggara IPTV harus memiliki izin penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP). e. Layanan IP Telephony atau Voice over Broadband (VoBB). Untuk hal ini perizinan akan dibuka setelah regulasi ENUM, interkoneksi, dll ditetapkan.


f. Penyelenggara wajib menyelenggarakan layanan penyiaran dan layanan akses internet pada 1 (satu) tahun pertama penyelenggaraan layanan IPTV dan berkomitmen untuk menambah jenis layanan untuk layanan multimedia dan layanan transaksi elektronik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Infrastruktur dalam bentuk wireline, bahkan broadband fiber optic telah digelar di kota-kota besar oleh banyak operator-operator berbasis telekomunikasi, penyiaran, dan internet, seperti antara lain PT Telkom, PT Indosat, Cable Vision, Biznet, XL Komindo, Esia, CBN dll. Jumlah sambungan ke pelanggan yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2008 diperkirakan sekitar 8-10 juta; sedangkan operator yang lain sekitar 2 juta. Pada dasarnya infrastruktur yang ada di Indonesia sudah siap mendukung layanan IPTV, namun tentunya skala ekonomisnya harus dapat dicapai dengan menciptakan model bisnis yang tepat dan menguntungkan. Kemampuan operator-operator tersebut di atas untuk melayani pelanggan secara profesional dalam hal penyiaran, komunikasi interaktif, penyaluran data dan informasi, bahkan transaksi elektronik telah teruji. Dalam ketentuan Per Men KOMINFO Nomor 30 tahun 2009 telah dipersyaratkan, bahwa dalam menyelenggarakan layanan IPTV, penyelenggara harus memiliki infrastruktur jaringan tetap lokal kabel yang mampu menjamin kecepatan downlink untuk pelanggan sekurang-kurangnya 2 Mbps (dua mega bit per detik) serta berkomitmen melakukan pembangunan jaringan tetap lokal kabel dengan kecepatan sekurang-kurangnya 2 Mbps. Sesuai yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 8 ayat (1) UU Telekomunikasi, disebutkan bahwa Pemerintah telah membuka seluas-luasnya peluang usaha bagi badan usaha-badan usaha Indonesia untuk dapat menggeluti bisnis layanan IPTV, sehingga konsisten memenuhi kriteria (comply) dengan Pasal 10, tetapi ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) justru rentan kepada terjadinya praktek-praktek monopoli, khususnya bagi penyelenggara-penyelenggara besar/dominan, seperti PT. TELKOM, Excelcom, Indosat, namun regulasi tentang Telekomunikasi ini telah memperhitungkan hal-hal tersebut, seperti yang tercantum pada Pasal 9 ayat (2) yang memiliki esensi bahwa


penyelenggara besar/dominan diharapkan oleh Pemerintah untuk membantu penyelenggara kecil yang tidak memiliki kemampuan membangun infrastruktur jaringan yang dipertegas lagi dengan ketentuan pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa penyelenggara jaringan dalam menyewakan jaringan infrastrukturnya kepada penyelenggara jasa berdasarkan prinsip tidak diskriminatif, efisien dan menjaga standar kualitas layanan jaringan infrastrukturnya serta Pasal 19 yang menyebutkan bahwa setiap pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan yang diinginkan. Dalam memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara layanan IPTV, maka infrastruktur yang berupa jaringan kabel harus dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh hingga sampai ke pelosok daerah di wilayah Republik Indonesia, mengingat sebagian besar penyelenggara dominan seperti PT. TELKOM yang secara Group telah memiliki ketiga izin yang dibutuhkan untuk dapat menyelenggarakan layanan IPTV masih didominasi oleh jaringan berbasis kabel tembaga sampai akses ke

pelanggan

yang

pada

saat

pembangunan

masih

berorientasi

untuk

mentransmisikan informasi berbentuk suara, dan apabila infrastruktur ini dipergunakan untuk melewatkan (mentransmisikan) informasi berupa data, gambar diam atau bergerak dan multimedia sudah tidak memungkinkan lagi, dimana untuk layanan data, gambar diam atau bergerak dan multimedia dibutuhkan kecepatan downlink sekurang-kurangnya 2 Mbps. Untuk menangani informasi seperti ini infrastruktur jaringan yang sesuai adalah dengan melakukan restrukturisasi infrastruktur kabel tembaga menuju jaringan serat cahaya (fiber optic). Kendala utama bagi penyelenggara layanan IPTV dalam membangun infrastruktur jaringannya sesuai UU Telekomunikasi pada Pasal 12, yang menyebutkan bahwa dalam

membangun

infrastruktur

jaringannya

setiap

penyelenggara

berhak

memanfaatkan/melintasi tanah negara, bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah setelah mendapat izin persetujaun dari instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini akan berkorelasi dengan telah diberlakukannya UU otonomi daerah yang pengelolaanya telah diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri selaku Pemerintah Pusat beserta jajarannya yaitu Pemerintah Daerah dengan


diberlakukannya otonomi daerah sebagai justifikasi dalam mengkontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimungkinkan setiap Pemerintah Daerah setempat, dimana infrastruktur jaringan yang akan dibangun oleh penyelenggara infratsruktur jaringan yang akan dipergunakan untuk menyalurkan layanan IPTV dapat dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah setempat yang telah ditetapkan, sehingga hal ini akan mempengaruhi akselerasi pembangunan infrastruktur jaringan dan akan berdampak terhadap beban biaya pembangunan bagi penyelenggara infrastruktur jaringan, yang semula bertujuan bersama-sama dengan Pemerintah membantu menangani kesenjangan di sektor penyebarluasan informasi (digital devide) hingga ke pelosok-pelosok daerah, terlebih apabila terjadi ketidaksinergian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang dapat menimbulkan terbitnya Peraturan-Peraturan Daerah disetiap wilayah Indonesia memiliki kepentingan dan esensi yang berbeda satu dengan lainnya dengan justifikasi untuk memperoleh PAD sebesar-besarnya. Setiap penyelenggara layanan IPTV disamping harus memiliki infrastruktur jaringan sekurang-kurangnya harus memiliki : a. Head-end b. Sistem perangkat untuk penyimpanan konten, data pelanggan, dan rekaman transaksi c. Sistem perangkat untuk pengamanan dan perlindungan d. Sistem perangkat untuk pengolahan dan penyaluran konten e. Sistem perangkat untuk pengelolaan dan pengawasan jaringan f. Sistem perangkat untuk pengaduan/pengawasan terhadap konten oleh pelanggan secara interaktif g. Sistem perangkat untuk pengelolaan pelanggan dan tagihan. Dalam menyalurkan layanan IPTV, setiap penyelenggara diwajibkan mempergunakan sistem perangkat dengan standar dan spesifikasi teknis sesuai dengan standar internasional, apabila terjadi penyesuaian sistem perangkat, pelanggan tetap dapat menerima layanan IPTV. Dalam ketentuan per Men No. 30 tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan untuk sistem perangkat penerima


yang berupa Internet Protocol Set Top Box (IP-STB) mengutamakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 20 % dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ditingkatkan menjadi 50 %. Industri dalam negeri telah mampu untuk mendesain, merekayasa, dan memproduksi perangkat yang dibutuhkan untuk penggelaran TV Digital Terrestrial khususnya STB-DVB-T, sehingga kemampuan dan pengalaman ini dapat ditingkatkan untuk memproduksi IP-STB. Pada awalnya mungkin masih dibutuhkan kerjasama dengan vendor-vendor dari negara maju, namun secara bertahap, dapat ditingkatkan untuk mencapai TKDN yang maksimal.

2.5

REGULASI IPTV DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA 2.5.1

Regulasi di Australia Di Australia, Primus telah mengumumkan IPTV mulai ditawarkan pada tahun 2006 menggunakan

jaringan DSLAM, seluruh penyelenggara telekomunikasi akan mempertimbangkan strategi IPTV, seperti halnya teknologi baru yang ada pasti akan terjadi perbedaan pendapat mengenai cara terbaik untuk meregulasi. Adapun kesulitan yang akan dihadapi Regulator (Australian Communications and Media Authority) dalam meregulasi IPTV secara signifikan lebih rumit dibandingkan dengan meregulasi Voice over lnternet Protocol (VoIP), jika konten yang disampaikan dengan cara yang terdapat pada layanan kereta api, maka penyelenggaraan konten akan diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi 1997, karena sebuah layanan IPTV yang mempergunakan Internet bukan merupakan domain layanan penyiaran, ini berarti bahwa penyelenggara IPTV tidak membutuhkan 21 lisensi, meskipun akan bersaing dengan penyelenggara Television Broadcasting, penyelenggara IPTV tidak akan tunduk pada Peraturan Pemerintah, meskipun Peraturan Pemerintah saat ini merupakan acuan bagi para pemegang lisensi, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan lisensi, kode industri dan kepemilikan media lintas hukum.

2.5.2

Regulasi di Perancis Di Perancis dua regulator mengatur roadmap komunikasi: a. des I'Autorite de Electroniques et des Komunikasi Postes (ARCEP) bertanggung jawab dalam sektor

telekomunikasi. Tanggung jawab utamanya adalah: penyediaan dan pendanaan infrastruktur dan komponenkomponen frekuensi yang membentuk sektor telekomunikasi untuk publik, memperkuat transparansi regulasi dalam lingkungan yang kompetitif, dan konvergensi serta mengawasi masalah-masalah lain yang muncul. b. Supérieur Conseil de I'audiovisuel (CSA) yang bertanggung jawab atas layanan linear (apapun platformnya termasuk IPTV), tetapi tidak untuk layanan non linier. Dalam hal ini Perancis harus memutuskan, ketika mentransposisi arahan dan otoritas yang bertanggung jawab di tingkat nasional untuk regulasi konten layanan

21

Nick Abrahams, “Australia: Legal Issues Arising from IPTV”, 5 November http://www.mondaq.com/australia/article.asp?articleid=43976, diakses pada 7 Januari 2009


2006,

non linier. Pada saat ini, baik ARCEP maupun CSA memiliki tanggung jawab untuk mengelola layanan non linier seperti VoD.

22

Menurut UU Penyiaran tanggal 9 Juli 2004 yang dirubah EC Directives, setiap kanal layanan televisi perlu menandatangani suatu perjanjian atau membuat pernyataan sederhana pada CSA (Consell Superieur del Audiovisual) tanpa menghiraukan infrastruktur transmisi yang mendasari (cable networks, satellite, internet, ADSL, mobile telephony networks, dll). Layanan televisi dalam UU Penyiaran didefinisikan sebagai layanan yang dipersiapkan untuk dapat diterima secara simultan oleh publik dan program utamanya tersusun dari program-program (dengan image dan suara) serial terorganisir. Menurut CSA, bagaimanapun layanan video internet, apabila menyalurkan layanan televisi satu arah dari website internet ke komputer pribadi pelanggan melalui IP publik, dianggap sebagai layanan televisi karena definisi sah dari layanan televisi tidak memiliki hubungan pada jenis jaringan transmisi atau peralatan penerimaan sinyal TV. Layanan PVR (Personal Video Recorder), fasilitas merekam program-program live TV ke dalam harddisk (storage) dalam set-top box atau server jaringan, sehingga pelanggan dapat melihat/memutar ulang/menghentikan program-program live TV kapanpun pelanggan inginkan, termasuk layanan televisi selama program-program live TV dikirimkan searah kepada masyarakat umum walaupun pengguna mungkin tidak menyaksikan sejumlah program pada waktu sinyal TV sampai pada pengguna melalui peralatan penerimaan sinyal TV.

2.5.3. Regulasi di Jerman IPTV diperlakukan sebagai penyiaran dan berada di bawah kerangka regulasi penyiaran. Penyiaran didefinisikan sebagai presentasi dan penyebaran penafsiran dari segala jenis, dimaksudkan untuk audio atau gambar dapat diterima oleh masyarakat umum dengan menggunakan gelombang elektromagnetik baik nirkabel atau menggunakan kawat.

22

Aleksandra Bosnjak,”The key IPTV regulatory question is wheter it will be regulated as a data or a broadcasting services”, http://www.ovum.com


The National Regulatory Authority, BNetzA (Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railways) berencana untuk memenuhi kebutuhan local loop unbundling pada serat optik pada April 2005. Proposal ini diubah karena adanya intervensi dari Europian Commision (EC), sedangkan BnetzA memperdebatkan bahwa VDSL (Very High Digital Subscriber Line) sebagai jaringan baru, bukan sebagai pengganti teknologi xDSL. EC memperdebatkan bahwa upgrading suatu jaringan tidak menghasilkan pasar baru dan VDSL sebagai pengganti teknologi xDSL. Lebih jauh lagi EC memperdebatkan bahwa biaya investasi seharusnya tidak menjadi faktor penahan karena biaya investasi dapat dimasukkan ke dalam perhitungan ketika menentukan harga akses ke pelanggan.

2.5.4

Regulasi di Hongaria Dalam keputusan yang dibuat tahun 2006, ORTT (National Radio

and Television Commission) selaku yang memberikan kewenangan untuk regulasi media di Hongaria, menganggap bahwa IPTV termasuk dalam broadcast distribution. Sebagai akibat dari pengkualifikasian ini, penggelaran layanan IPTV di Hongaria diwajibkan untuk mendaftar pada ORTT, dan tunduk kepada aturan ”must carry” seperti operator jaringan dan juga berhak menerima pembiayaan dari dana penyiaran, dimana dana diberikan antara lain untuk perkembangan sektor distribusi penyiaran Hongaria.

2.5.5 Regulasi di Jepang IPTV menganut konsep penyiaran melalui jaringan telekomunikasi yang langsung diterima oleh public.

Bagi penyelenggara yang tidak memiliki

fasilitas telekomunikasi dan izin penyelenggaraan

tidak diperbolehkan memasuki industri penyiaran melalui kabel, karena siaran televisi kabel telah diatur dalam UU Penyiaran Televisi Kabel, namun penegakan hokum memungkinkan penyedia konten untuk memasuki industri penyiaran

dengan

menyewa

fasilitas

telekomunikasi

dari sebuah penyelenggara

jaringan telekomunikasi, walaupun telah terjadi reformasi


regulasi seperti tersebut di atas, ada beberapa masalah untuk layanan IPTV di Jepang, karena adanya perbedaan konsep pada siaran, maka hal ini menjadi alasan untuk mencegah pengembangan dan perluasan layanan IPTV, meskipun penyelenggaraan IPTV adalah siaran dalam UU Penyiaran, tetapi layanan IPTV, termasuk yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. tentang Penyiaran, yang didefinisikan sebagai komunikasi publik yang merupakan tanggapan atas permintaan dari masyarakat. Dalam layanan IPTV, karena tidak semua kanal siaran akan dikirim ke STB (Set Top Box) pengguna, tetapi hanya kanal yang dipilih akan dikirim ke penerima, layanan ini dianggap sebagai layanan interaktif dalam UU Hak Cipta. Beberapa penyelenggara layanan IPTV hanya menyewa jalur utama (backbone) dari perusahaan telekomunikasi; bahkan penyelenggara IPTV lain tidak hanya menyewa jalur utama, tetapi juga infrastruktur yang menghubungkan antara penyedia dan pengguna.

2.5.6 Regulasi di Korea Isu utama yang terkait dengan layanan konvergen adalah mendesain ulang peraturan lembaga-lembaga dan reformasi regulasi di Korea. Kerangka peraturan di Korea adalah lembaga regulasi penyiaran dan telekomunikasi dipisahkan. Komisi Penyiaran Korea, mengelola peraturan yang terkait dengan industri penyiaran, dan Departemen Informasi dan Komunikasi yang terlibat dalam industri telekomunikasi peraturan. Dalam rangka untuk menjalankan usaha penyiaran terestrial atau satelit penyiaran bisnis, setiap penyelenggara perlu mendapatkan izin dari Departemen Informasi dan Komunikasi untuk stasiun penyiaran, seperti yang ditentukan oleh UU Gelombang Radio, setelah menerima rekomendasi dari

Komisi Penyiaran Korea. Secara

singkat, penyiaran merupakan pengiriman informasi tertentu secara terjadual yang disiarkan kepada masyarakat luas, sementara telekomunikasi

merupakan informasi yang dikirim dan diterima dalam dua

arah secara elektronik dan dalam hal ini masih sulit untuk mengkategorikan IPTV, layanan konvergensi, dalam hukum, hal ini dikarenakan layanan IPTV termasuk kasus pengirim mentransmisikan layanan

secara

terjadual kepada publik maupun untuk pengguna tertentu. Komisi Penyiaran Korea, dan Menteri Informasi dan Komunikasi berpendapat bahwa layanan konvergensi yang harus diatur sebagai penyiaran atau telekomunikasi. Komisi Penyiaran Korea mengklaim untuk memperkenalkan konsep layanan penyiaran kategori khusus dalam UU Penyiaran dan Komisi juga menegaskan bahwa layanan konvergensi harus menjadi konsep penyiaran yang didasarkan pada pasar telekomunikasi dan persaingan antara penyelenggaraan IPTV dan televisi kabel. Sejak Pemerintah Korea memperbolehkan orang asing untuk berinvestasi di sektor layanan telekomunikasi kecuali penyiaran dan layanan telekomunikasi dasar melalui WTO, layanan IPTV termasuk dalam kategori jasa nilai tambah pada jaringan telekomunikasi.

2.5.7 Regulasi di Belanda KPN selaku incumbent operator fixed dan mobile di Belanda menggugat OPTA (lembaga regulasi Belanda) agar mendesak operator kabel untuk membuka jaringan mereka. Legislatif Belanda telah menyetujui usulan


untuk mendesak perusahaan kabel domestik agar membuka jaringan mereka bagi kompetitor. Proposal ini efektif bagi jaringan kabel unbundling yang menggantikan skenario local loop unbundling (LLU) dalam jaringan telekomunikasi biasa.

2.5.8 Regulasi di Inggris Ofcom adalah regulator untuk industri komunikasi Inggris, terintegrasi dengan ruang lingkup bertanggung jawab terhadap penyiaran, radio, telekomunikasi dan layanan komunikasi nirkabel (wireless). Pada dasarnya, ada dua bagian di Regulatory Inggris: televisi terrestrial (DVB-T) cukup ketat diatur dan dikelola dengan proses yang baik; terdapat pemisahan yang jelas antara konten dan infrastruktur. Ini mencakup apa pun yang mampu menyampaikan sinyal/informasi termasuk Video on Demand (VoD) dan layanan non-linear. Regulasi VoD di Ingrris dengan asosiasinya yaitu VODA mengatur tingkah laku anggotanya dalam kaitannya dengan penyediaan layanan VoD di Inggris. Dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya, pasar Inggris cukup canggih dan beruntung dengan komunitas penyelenggara yang kuat dan adanya payung hukum/peraturan dari Regulator dan penyelenggara jasa non linier. Sifat inklusif dan ruang lingkup jangkauan penyiaran maupun telekomunikasi berhubungan erat terhadap pasar Uni Eropa lainnya, regulasi di Inggris ramah terhadap pasar serta mendukung strategi peraturan eksternal, terutama dalam kasus-kasus apa jajaran Direksi TVWF dalam mendefinisikan layanan non linier. Ofcom menyebutkan bahwa keuntungan TVWF dalam menggeluti bisnis layanan non linier tidak jelas dan pada prinsipnya harus ada harmonisasi peraturan di tingkat Uni Eropa, setiap prematur dan impulsif peraturan Uni Eropa pada layanan non linier yang dapat berakibat mengganggu keseluruhan peluncuran industri baru secara komersial. Prinsip sederhana dengan melakukan perpanjangan peraturan lama untuk mencakup semua layanan audio visual harus dihindari. Ofcom menyebutkan sejumlah alasan mengapa hal ini harus dihindari, karena : a. undang-undang baru yang masih dalam format usulan akan terlalu sulit untuk menegakkan peraturan dengan semua risiko bisnis yang terkait dengan konvergensi. Hal ini dapat dihindari dengan adanya layanan non linier secara nasional; b.konten non linier sudah tertutup dengan adanya layanan E-commerce yang interaktif; c. Inggris memberlakukan prinsip negara asal, unsur inti dari tujuan TVWF yang memungkinkan untuk secara bebas menerima lisensi saluran TV di salah satu negara anggota Uni Eropa; d. ketidakpastian saat ini terkait dengan usulan legislatif dan implementasi akhir yang dapat mempengaruhi serta membahayakan inovasi dan investor

2.5.9 Regulasi di Amerika Serikat Pada Maret 2004, Federal Communication Commision (FCC) mengeluarkan pengumuman Proposed Rulemaking untuk menguji isu-isu terkait dengan layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Internet Protocol (IP), termasuk layanan VoIP (IP-enabled services). Untuk menghormati pendatang baru (new entrance), dalam Communication Act tahun 1934 disebutkan bahwa pendatang baru diberikan


4 (empat) opsi untuk masuk kedalam pasar Multichannel Video Programming Distributor (MVPD). Mereka dapat mernyediakan video programming kepada pelanggan melalui komunikasi radio, sistem kabel atau open video system, atau mereka dapat menyediakan transmisi video programming untuk berbasis jaringan telekomunikasi. Jika perusahaan telepon (common carrier) ingin

menyediakan

video

programming

untuk

pelanggan

dengan

menggunakan radio communication, maka mereka harus tunduk pada aturanaturan yang terkait dengan radio, tapi tidak tunduk pada syarat-syarat komunikasi kabel. Open Video System (OVS) mengkombinasikan fitur-fitur ”common carriers” dan sistem kabel dalam penyediaan video programming. Jika permintaan melebihi kapasitas, operator OVS dibatasi untuk menyediakan programming hanya sepertiga dari kapasitas sistemnya sendiri, dan berkewajiban untuk mengaloksikan dua pertiga untuk provider program video yang tidak berafiliasi. Undang-undang memerlukan FCC untuk menetapkan regulasi guna mencegah operator OVS melakukan diskriminasi dengan

tidak

adil

kepada

provider-provider

video

program.

Pada

kenyataannya sangat sedikit provider yang memilih untuk menawarkan layanan sebagai open video system, bahkan pemain barupun lebih condong memilih untuk mengirimkan multichannel programming melalui penggunaan teknologi lain, seperti DBS (Direct Broadcasting Satellite) atau SMATV (Satellite Master Antenna Television). Undang-undang menetapkan video programming disediakan oleh stasiun penyiaran televisi, dan programming lain seperti informasi yang disediakan oleh operator kabel untuk seluruh pelanggannya. Dalam hal ini, video yang dialirkan melalui internet secara searah (one way) pada pelanggan kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan dari video programming, jika kualitasnya tidak sebanding dengan kualitas televisi.


Operator kabel di Amerika Serikat tunduk pada ketentuan-ketentuan franchise

kabel

dari

pemegang

otoritas

franchise.23

Perusahaan

Telekomunikasi telah mengkalim, bahwa penghalang terbesar untuk kompetisi dalam pasar layanan video adalah persyaratan dalam mendapatkan franchise lokal di tiap-tiap area yang diberikan layanan. AT&T dan Verizon yang menyebarkan jaringan fibre optic untuk menawarkan layanan IPTV telah secara aktif mempengaruhi Pemerintah Pusat, agar pembuat undang-undang negara untuk membuat franchise video nasional atau mempersingkat proses franchise lokal, sehingga dapat memasuki pasar TV lebih cepat. Pada desember 2006, sedikitnya 11 negara bagian (Alaska, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Indiana, Kansas, New Jersey, North Carolina, South carolina dan Texas), perwakilan negara bagiannya telah melarang pemegang otoritas franchise untuk menolak penyerahan franchise tanpa alasan yang layak. Layanan IPTVyang dikeluarkan terlibat dalam proses franchise, tetapi persyaratan aplikasi dan partisipasi lokalnya sangat bervariasi antara negara-negara bagian tersebut. Walaupun hukum spesifik di tiap-tiap negara bagian berbeda, tetapi negaranegara bagian itu telah mempersingkat proses franchise dan menetapkan batas waktu pengesahan franchise. Pada Desember 2006, FCC oleh AT&T Inc. berupa U-verse TV adalah suatu layanan informasi dan bukan layanan kabel, jadi tidak tunduk pada ketentuan franchise kabel lokal. Menurut AT&T, U-verse TV adalah suatu hubungan point to point maupun two way network yang akan memfasilitasi pelanggannya untuk berinteraksi secara langsung dengan jaringan dan memilih program spesifik, dimana kemudian jaringan akan mentransmisikan ke pelanggan tertentu. Hal ini sangat berbeda dengan point to multipoint broadcast yang ditransmisikan oleh operator kabel (incumbent), yang secara simultan mengirimkan seluruh kanalnya untuk seluruh pelanggan sekaligus, dan tergantung pada peralatan set-top box untuk 23

O’Driscoll, op. cit., p. 384 - 385


dapat menampilkan kanal-kanal yang dipilih, dan dalam hal ini FCC tidak memiliki aturan untuk setiap layanan IPTV. Menghadapi informasi-informasi yang online, masyarakat disini sangat waspada, terutama mengenai informasi yang masih meragukan, dari perspektif kewajiban hukum, cara terbaik untuk menghindari tuntutan, Pemerintah Pusat dan hukum internasional mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mematuhi semua yang relevan dengan hukum, terutama orang tua dalam mempertahankan dengan cara yang terbaik untuk melindungi anak-anaknya dari tindakan cabul (obscenity on Internet).24

2.6

IPTV DI INDONESIA Sampai saat ini Pemerintah Republik Indonesia cq. Regulator belum berhasil

merumuskan UU Konvergensi, walaupun pada pembahasan awalnya telah dicantumkan dalam roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi periode 2007 – 2011. Dikarenakan tuntutan masyarakat akan informasi berupa media dan edutainment dengan biaya murah, maka Pemerintah melalui Menteri KOMINFO telah

menerbitkan

Peraturan

Menteri

KOMINFO

Nomor

30/PER/M.KOMINFO/8/2009, tanggal 19 Agustus 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet

(Internet Protocol Television/IPTV) di

Indonesia. Besarnya investasi memang merupakan masalah utama yang menjadi kendala dalam perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia belum lagi tidak adanya jaminan kualitas dari layanan itu sendiri. Layanan IPTV memerlukan bandwidth yang besar sebab paket yang dikirimkan berupa video dan voice yang rentan terhadap delay. Kualitas kabel telepon yang digunakan untuk membangun jaringan IPTV haruslah berkualitas tinggi, jika tidak kualitas yang diberikan tidak maksimal. Kendala lain, soal tumpang tindih kewenangan antara KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan pemerintah dalam 24

Gerald R. Ferrera, Cyber Law : “Global Issues : Obscenity on the Internet”, p. 245.


mengatur penyiaran.25 Permasalahan regulasi jelas teramat penting untuk segera mendapat perhatian karena akan menjadi landasan penentu perkembangan IPTV di Indonesia dan dikarenakan IPTV merupakan penggabungan (hybrid) dari konten berbasis multimedia dan infrastruktur yang menerapkan konsep tekonologi neutrality yaitu IP (Internet Protocol), maka diawali dengan apa yang dimaksud dengan definisi atau pengertian multimedia. Dalam industri elektronika, multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video (Rosch, 1996) atau multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen yaitu, suara, gambar dan teks (Mc Cormick, 1996) atau multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari data, media ini dapat berupa audio (suara,musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar (Turban dkk, 2002) atau multimedia merupakan alat yang menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan gambar video (Robin dan Linda, 2001). Definisi lain dari multimedia adalah dengan menempatkannya dalam konteks, seperti yang dilakukan oleh Hoftsteter (2001), multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan

pemakai

melakukan

navigasi,

berinteraksi,

berkreasi

dan

berkomunikasi. Dalam definisi ini terkandung empat komponen penting multimedia. Pertama, harus ada komputer yang mengkoordinasi apa yang dilihat dan didengar yang berinteraksi dengan kita. Kedua, harus ada link yang menghubungkan kita dengan informasi. Ketiga, harus ada alat navigasi yang memandu kita, menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Keempat, multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. Jika salah satu komponen tidak ada, maka hal ini tidak dapat dikatakan multimedia, misalnya jika tidak ada komputer untuk berinteraksi maka itu dinamakan media campuran, jika tidak ada link yang

25

Komisi Penyiaran Indonesia, http://www.kpi.go.id/index.php

Kendala

Implementasi

IPTV


di

Indonesia,

menghadirkan sebuah struktur dan dimensi, maka dinamakan rak buku. Kalau tidak ada navigasi yang memungkinkan kita memilih jalannya suatu tindakan maka dinamakan film. Demikian juga apabila kita tidak mempunyai ruang untuk berkreasi dan menyumbangkan ide sendiri, maka dinamakan televisi. Dari definisi diatas, maka unsur- unsur pendukung dalam multimedia antara lain : a. Teks - bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Teks merupakan yang paling dekat dengan kita dan yang paling banyak kita lihat. Teks dapat membentuk kata, surat atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa kita. Kebutuhan teks tergantung pada kegunaan aplikasi multimedia. Secara umum ada empat macam teks yaitu teks cetak, teks hasil scan, teks elektronis atau hyperteks. b. Gambar atau grafis - alasan untuk menggunakan gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia adalah karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Sering dikatakan bahwa sebuah gambar mampu menyajikan seribu kata. Tapi ini berlaku hanya ketika kita biasa menampilkan gambar yang diinginkan saat kita memerlukannya. Multimedia membatu kita melakukan hal ini, yakni ketika gambar grafis menjadi objek suatu link. Grafis sering kali muncul sebagai backdrop (latar belakang) suatu teks untuk menghadirkan kerangka yang mempermanis teks. Secara umum ada lima macam gambar atau grafik yaitu gambar vektor (vector image), gambar bitmap (bitmap image), clip art, digitized picture dan hyperpicture. c. Bunyi atau suara - bunyi atau suara dalam komputer multimedia, khususnya pada aplikasi bidang bisnis dan game sangat bermanfaat. Komputer multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia. Bunyi atau suara dapat kita tambahkan dalam produksi multimedia melalui suara, musik dan efek-efek suara. Seperti halnya pada grafik, kita dapat membeli koleksi suara disamping juga menciptakan sendiri. Beberapa jenis objek bunyi yang biasa


digunakan dalam produksi multimedia yakni format waveform audio, compact disk audio, MIDI suara track dan MP3. d. Video adalah rekaman gambar hidup atau gambar bergerak yang saling berurutan. Terdapat dua macam video yaitu video analog dan video digital. Video analog dibentuk dari deretan sinyal elektrik (gelombang analog) yang direkam oleh kamera dan dipancarluaskan melalui gelombang udara. Sedangkan video digital dibentuk dari sederetan sinyal digital yang berbentuk yang menggambarkan titik sebagai rangkaian nilai minimum atau maksimum, nilai minimum berarti 0 dan nilai maksimum berarti 1. Terdapat tiga komponen utama yang membentuk video digital yaitu frame rate, frame size dan data type. Frame rate menggambarkan berapa kali bingkai gambar muncul setiap detiknya, sementara frame size merupakan ukuran fisik sebenarnya dari setiap bingkai gambar dan data type menentukan seberapa banyak perbedaan warna yang dapat muncul pada saat bersamaan. e. Animasi - dalam multimedia, adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan, dan secara harfiah adalah usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak dapat bergerak sendiri merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar.26

Setelah sukses mengoperasikan salah satu IPTV komersial terbesar di dunia dan pertama kali memperkenalkan teknologi quadraple-play di Hongkong, yang memungkinkan konten media dan layanan interaktif disalurkan melalui platform fixed-line, broadband internet serta TV dan mobile, PCCW mendapatkan kepercayaan menjadi mitra TELKOM dan PT. Indonusa Telemedia Nusantara. PCCW menggarap proyek IPTV di Indonesia yang meliputi aspek bisnis, teknologi dan implementasinya. Melalui PCCW Mediacore, PCCW berhasil meraih kesuksesan besar dalam pengoperasian Now TV dan memungkinkan operator 26

Ibiz Fernandez : Macromedia Flash Animation & Cartooning: A creative Guide, McGrawHill/Osborn, California, 2002


mempergunakan teknologi terkini, fungsi, metodologi dan strategi yang secara luas didukung oleh penyedia konten dan industri pada umumnya. Pengalaman yang dimiliki oleh PCCW akan dimanfaatkan saat merencanakan pengembangan kemampuan quadruple-play milik TELKOM, sehingga konten media yang menarik dan layanan interaktif dapat tersedia melalui platform fixed-line, broadband internet, TV dan mobile. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) berhasil melakukan uji laboratoriun pengembangan televisi berbasis internet protocol atau IPTV yang akan dilakukan hingga bulan Oktober 2009 dan dilanjutkan uji pasar, dengan harapan produk IPTV bisa dipasarkan awal tahun ini. Dalam uji laboratorium yang dilakukan oleh Divisi Research & Development Center (RDC) TELKOM di Bandung, ditampilkan bagaimana sebuah televisi berbasis Internet Protocol (IP) yang bisa menyajikan aneka layanan selain siaran televisi free to air. Akses IPTV yang bisa dilakukan dengan jaringan yang memiliki kecepatan minimal 2 Megabyte per detik ini, bahkan bisa menampilkan tayangan yang diinginkan dan dipesan oleh pelanggan, di Indonesia terdapat sekitar 33 juta rumah tangga yang memiliki TV, 95.000 di antaranya sudah memanfaatkan layanan broadband Speedy, sementara itu, masih terdapat sekitar 10 juta rumah tangga di kota-kota besar yang sudah memiliki TV yang merupakan target pasar IPTV. TELKOM sebagai penyedia layanan infokom terbesar di Indonesia mempertegas rencananya untuk menjalin kerjasama dengan mitra kelas dunia (world-class partner) dalam pengembangan layanan generasi berikutnya (next generation services) yang didukung oleh platform integrasi telpon tetap (fixed-line), broadband Internet, TV dan mobile service-dellivery, apabila sukses mengoperasikan salah satu IPTV, TELKOM akan menyajikan konten lokal dan internasional bermutu tinggi ke berbagai pelanggannya di Indonesia, menyusul kesuksesan layanan nasional DTH yang memiliki 140,000 pelanggan, dan setelah sukses mengoperasikan salah satu IPTV komersial terbesar di dunia dan pertama kali memperkenalkan teknologi quadruple-play di Hongkong yang memungkinkan media konten dan layanan interaktif disalurkan melalui platform fixed line, broadband internet, TV dan mobile, PCCW mendapatkan kepercayaan menjadi mitra PT.


Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT. Indonusa Telemedia Nusantara untuk menggarap proyek IPTV di Indonesia yang meliputi aspek bisnis, teknologi, dan implementasinya, dan melalui PCCW Mediacore, PCCW berhasil meraih kesuksesan besar dalam pengoperasian NOW TV dan memungkinkan operator menggunakan teknologi terkini, fungsi, metodologi dan strategi yang secara luas didukung oleh penyedia konten dan industri pada umumnya.27 Jumlah penduduk yang melebihi 220 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar yang besar dan menguntungkan bagi PCCW telah menyiapkan seluruh sumber daya terbaik mereka untuk mengulang kesuksesan bisnis IPTV di Hongkong. Penerapan teknologi quadraple-play secara cepat akan memperkuat posisi TELKOM sebagai market leader yang siap memberi alternatif baru bagi peningkatan gaya hidup (life style) masyarakat Indonesia melalui teknologi modern saat ini, dan hal ini juga akan merubah cara bangsa Indonesia dalam memanfaatkan dan menikmati teknologi komunikasi, serta membantu mereka beradaptasi secara cepat di era baru informasi dan komunikasi.28 2.7

KONVERGENSI REGULASI TELEKOMUNIKASI DAN REGULASI PENYIARAN

TERHADAP

PENYELENGGARAAN

IPTV

DI

INDONESIA

Penyelenggaraan jasa IPTV yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah melalui jaringan telekomunikasi. Hal ini membuat kita menjadi sulit untuk mengkategorikan IPTV yang merupakan gabungan antara telekomunikasi dan penyiaran

dalam

regulasi

dan

perundang-undangan.

Berdasarkan

UU

Telekomunikasi dan UU Penyiaran, yang dimaksud dengan Telekomunikasi dan Penyiaran adalah :

27 28

Implementasi IPTV di Indonesia Menunjukkan Titik Terang, http://www.detiknet.com Arief Hamdani G: “IPTV Implementasi dan Standar Teknis”,Broadcast Media Nomor 6 Tahun I, November 2008.


a. Telekomunikasi adalah

setiap pemancaran, pengiriman. dan atau

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.29 b. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.30 Sebelum menetapkan regulasi yang sesuai untuk penyelenggaraan IPTV perlu disadari bahwa ada beberapa kerangka pikir dalam memandang permasalahan IPTV dengan berdasar pada Undang-undang terkait yang telah kita miliki, diantaranya : 1)

Bila

penyelenggara

IPTV

dikategorikan

sebagai

penyelenggara

telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, maka dalam hal ini penyelenggara melakukan penyediaan konten (bisa milik sendiri ataupun bekerjasama dengan penyedia konten) dan sekaligus melakukan pendistribusian konten sebagai carrier.31 Dalam hal ini undang-undang yang terkait adalah UU Telekomunikasi dan peraturan konten dari KPI (standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran). 2)

Bila penyelenggara IPTV dikategorikan sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan yang mempergunakan fasilitas jaringan telkomunikasi, maka penyelenggara IPTV dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu : penyelenggara layanan konten, yaitu Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang terkait dengan UU Penyiaran dan penyelenggara layanan carrier, yaitu Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi, yang terkait dengan UU Telekomunikasi.

29

Hadi Setia Tunggal, op.cit., hlm. 2 Hadi Setia Tunggal, Undang-undang Penyiaran beserta Peraturan pelaksanaannya, hlm. 4 31 Yang dimaksud dengan carrier adalah penyelenggara jaringan yang dapat mentransmisikan konten sesuai dengan keinginan penyelenggara konten. 30


3)

Bila penyelenggara IPTV dikategorikan sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, maka penyelenggara IPTV masuk sebagai kategori penyelenggaraan jasa multimedia.

4)

Bila penyelenggara IPTV dikategorikan Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Penyiaran.

Dalam

UU

Telekomunikasi,

penyelenggaraan

siaran

IPTV

memungkinkan untuk dimasukkan sebagai kategori penyelenggara telekomunikasi khusus, dan sesuai dengan definisi disebutkan bahwa penyelenggara

telekomunikasi

khusus

adalah

penyelenggaraan

telekomunikasi yang sifat, peruntukkan dan pengoperasiannya khusus. Seperti disebutkan dalam pasal 9, ayat (3), yang berbunyi : Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan sendiri, keperluan pertahanan keamanan negara dan keperluan penyiaran. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan IPTV, perlu dipertimbangkan beberapa pasal, yaitu : a) Pasal 8 ayat (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh perorangan, instansi pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara jaringan

telekomunikasi

dan/atau

penyelenggara

jasa

telekomunikasi. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah pada kenyataanya

justru

penyelenggara

jaringan

dan

jasa

telekomunikasi adalah badan hukum yang paling siap untuk menyelenggarakan

IPTV

dengan

cara

membentuk

anak

perusahaan (subsidary) yang bergerak dalam bisnis bidang penyiaran berlangganan. b) Pasal 11 ayat (1)


Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah dalam UU Penyiaran, disebutkan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran diperoleh dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). c) Pasal 16 ayat (1) Setiap penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Karena penyelenggara telekomunikasi khusus tidak termasuk yang diatur dalam hal kewajiban untuk memberikan kontribusi pada pelayanan universal, maka apabila penyelenggaraan IPTV masuk kedalam kategori penyelenggara telekomunikasi khusus, maka penyelenggara IPTV tidak diwajibkan untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. d) Pasal 18 ayat (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. Karena penyelenggara telekomunikasi khusus tidak termasuk yang diatur dalam hal kewajiban mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi, apabila penyelenggaraan IPTV masuk ke dalam kategori penyelenggara telekomunikasi khusus, maka

penyelenggara

IPTV

tidak

diwajibkan

untuk

mencatat/merekam secara rinci pemakaian siaran IPTV. e) Pasal 23 ayat (1) Dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran. Karena penyelenggara telkomunikasi khusus tidak termasuk yang diatur dalam hal pengaturan nomor, apabila penyelenggaraan


IPTV masuk ke dalam kategori penyelenggara telekomunikasi khusus, maka penyelenggara IPTV dalam mengimplementasikan siarannya tidak mempergunakan sistem penomoran. f) Pasal 26 ayat (1) Setiap

penyelenggara

jaringan

telekomunikasi

dan

atau

penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan, karena yang diatur hanya penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, apabila penyelenggaraan IPTV dimasukkan ke dalam kategori penyelenggara telekomunikasi khusus, maka penyelenggara IPTV tidak diwajibkan membayar biaya hak penyelenggaraan. g) Pasal 27 Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk tarif penyelenggaraan telekomunikasi khusus belum diatur dalam Peraturan Pemerintah, sehingga apabila penyelenggaraan

IPTV

dimasukkan

ke

dalam

kategori

penyelenggara telekomuniaksi khusus, maka pengaturan tarifnya harus ditetapkan oleh Pemerintah. h) Pasal 28 Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah. Untuk tarif penyelenggaraan telekomunikasi khusus belum diatur dalam Peraturan Pemerintah, sehingga apabila penyelenggaraan IPTV dimasukkan ke dalam kategori penyelenggara telekomuniaksi khusus, maka pengaturan tarifnya harus ditetapkan oleh Pemerintah. i) Pasal 41


Dalam

rangka

pembuktian

kebenaran

pemakaian

fasilitas

telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian

fasilitas

telekomunikasi

yang

digunakan

oleh

pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena yang diatur hanya penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, apabila penyelenggaraan IPTV dimasukkan kedalam kategori penyelenggara telekomunikasi khusus, maka penyelenggara IPTV tidak diwajibkan melakukan perekaman. j) Pasal 46 ayat (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang

dikirim

dan

atau

diterima

oleh

pelanggan

jasa

telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya, karena yang diatur hanya penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, artinya apabila penyelenggaraan IPTV dimasukkan kedalam kategori penyelenggara telekomunikasi khusus, maka penyelenggara IPTV tidak diwajibkan merahasiakan informasi. 5)

Bila penyelenggara IPTV dikategorikan sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan yang mempergunakan fasilitas jaringan telekomunikasi. Peraturan perundang-undangan yang melandasi kategori ini adalah UU Penyiaran untuk mengatur konten IPTV dan UU Telekomunikasi untuk mengatur infrastruktur pendukung IPTV. a. Terkait

dengan

Lembaga

Penyiaran

Berlangganan

sebagai

penyelenggara layanan konten IPTV, dalam UU Penyiaran ada beberapa pasal yang perlu dipertimbangkan, meliputi : 1) Pasal 1 nomor 1 Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis,


karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang dimaksud dengan interaktif dalam definsi tersebut di atas bukan interaktif secara terpadu melalui pesawat penerima (televisi), tetapi interaktif terpadu melalui jaringan (infrastruktur) telekomunikasi seperti SMS, Telepon. 2) Pasal 1 nomor 2 Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah : a) Penyelenggara penyiaran tidak hanya melakukan kegiatan pemancarluasan,

tetapi

juga

kegiatan

penerimaan

informasi dari pengguna. Jadi hubungan penyelenggara penyiaran dan pengguna tidak hanya searah, tetapi dua arah dan interaktif. b) Penyelenggara penyiaran tidak hanya memancarkan informasi untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan

oleh

masyarakat,

tetapi

juga

dapat

memancarkan untuk pengguna tertentu dan juga menerima informasi dari individu tertentu sesuai waktu yang diinginkan oleh pelanggan. 3) Pasal 1 nomor 4 Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan, disamping


itu penyelenggara penyiaran juga memiliki program siaran yang disusun berdasarkan permintaan pengguna. 4) Pasal 13 ayat (1) Jasa penyiaran terdiri dari jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, apabila penyelenggara IPTV masuk dalam kategori penyiaran

berlangganan,

maka

IPTV

tidak

hanya

dapat

memberikan layanan siaran televisi dan radio, tetapi juga internet, telepon dan multimedia. 5) Pasal 25 ayat (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu

memperoleh

izin

penyelenggaraan

penyiaran

berlangganan. Hal yang perlu dipertimbangkan di beberapa negara di dunia adalah IPTV banyak dioperasikan oleh operator yang menyediakan layanan lain seperti telepon, internet, radio dan multimedia lainnya. 6) Pasal 26 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa ketersediaan kanal saluran paling sedikit 10 % (sepuluh seperseratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan lembaga Penyiaran Swasta dan ayat (2) huruf c yang menyebutkan ketersediaan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri dan paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah dalam penyelenggaraan IPTV mampu menyediakan program-program yang cukup banyak dan bervariasi, seperti video on demand (VoD), dan lain-lain, sehingga batasan 10 % dan


perbandingan program siaran seperti tersebut di atas harus dikaji ulang. 7) Pasal 26 ayat (3) huruf a Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari :iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran

Hal yang perlu dipertimbangkan

adalah dengan sistem layanan pada IPTV dapat menyebabkan besarnya tagihan yang sangat bervariasi bagi setiap pengguna IPTV, tidak saja dalam iuran, namun juga cara-cara pembayaran lain, seperti pay per-view, bit rate, dll. 8) Pasal 26 ayat (3) huruf b Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. 9) Pasal 29 ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), pasal 17, pasal 18, pasal 33 ayat (1) dan ayat (7). Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa kepemilikan modal asing tidak lebih dari 20 %, dan hal ini diatur dalam PP 52 tahun 2005 Bab IV Permodalan, pada pasal 28, 29, 30 dan 31. Dan pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, radio, media cetak dan jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dibatasi, dan hal ini telah diatur dalam PP 52 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan pada Bab V Pembatasan Kepemilikan

Silang

pasal

35.

Mengingat

IPTV

dapat

menyediakan layanan yang sangat beragam seperti siaran televisi, telepon, internet, radio dan jasa multimedia lainnya.


b. Dalam UU Telekomunikasi telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan

terselenggaranya

penyelenggaraan

jaringan

telekomunikasi.

telekomunikasi

telah

Dalam

diberlakukan

peraturan mengenai pelayanan universal, sistem penomoran, biaya hak

penyelenggaraan

serta

susunan

dan

besaran

tarif

jasa

telekomunikasi. 6)

Bila penyelenggara IPTV dikategorikan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi untuk penyelenggaraan jasa multimedia. Mengacu pada PP nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi terdiri dari penyelenggaraan jasa teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan jasa multimedia, sedangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 tahun 2004 tentang Perubahan atas KM. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, pada pasal 16 huruf D ayat (1), disebutkan, bahwa : Penyelenggara jasa multimedia terdiri atas : a) Jasa televisi berbayar; b) Jasa akses internet (internet service provider); c) Jasa interkoneksi internet (NAP) d) Jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP); e) Jasa sistem komunikasi data; f) Jasa wireless access protocol (WAP) g) Jasa portal; h) Jasa small office home office (SOHO); i) Jasa transaksi on-line; j) Jasa aplikasi paket switched selain sebagimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i.


Apabila dilihat pada ketentuan UU Telekomunikasi, PP Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan KM. 30 tahun 2004 tentang Perubahan atas KM. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, maka IPTV dapat dikategorikan sebagai layanan jasa multimedia, karena penyelenggaraan pada butir a) sampai dengan e) memerlukan izin Direktur Jenderal sedangkan pada butir f) sampai dengan i) tidak memerlukan izin Direktur Jenderal.


BAB 2 KONVERGENSI REGULASI TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN TERHADAP PENYELENGGARAAN IPTV SEBAGAI TV MASA DEPAN

Recommend Documents