PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA BERLANGGANAN MELALUI KABEL (TV KABEL) DI KECAMATAN TENGGARONG

1

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA BERLANGGANAN MELALUI KABEL (TV KABEL) DI KECAMATAN TENGGARONG (Ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran) ABSTRAKSI Dwi Aditya Wiguna, NIM : 0810015101. Perspektif Hukum Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel) Di Kecamatan Tenggarong (Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran). Dibawah bimbingan Deny Slamet Pribadi, S.H.,M.H, dan Safarni Husain, SH., M.Kn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel (TV Kabel) di Kecamatan Tenggarong dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel (TV Kabel) di Kecamatan Tenggarong oleh lembaga KPID Kalimantan Timur. Data-data yang disajikan berupa data primer dan data permasalahan yang dibahas. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriftip kualitatif dan dengan menggunakan tinjauan pustaka yaitu tentang penyiaran dan pengawasan KPID Kalimantan Timur. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Pertama, penyelenggaraan penyiaran berlangganan (TV Kabel) harus mempunyai izin penyelenggaraan oleh KPID sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian lapangan yang dilakukan penulis, diketahui bahwa di Kecamatan Tenggarong terdapat lebih dari dua lembaga TV kabel yang melakukan penyelenggaraan, kemudian lembaga TV Kabel yang mempunyai izin mempunyai ciri berbentuk Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), salah satu penyebab banyaknya lembaga TV Kabel tidak mengurus izin karena prosedur pengurusan izin yang rumit dan biaya yang mahal, TV Kabel illegal yang melakukan penyelenggaraan penyiaran di khawatirkan bisa merugikan masyarakat oleh karena itu pengawasan yang dilakukan KPID sangatlah penting agar peraturan yang dibuat bisa berjalan dengan optimal, dan tidak adanya peraturan mengenai penggunaan tiang PLN sebagai media penyaluran kabel ke pengguna jasa TV Kabel bisa membuat pihak lembaga TV Kabel dan PLN saling dirugikan. Kedua, Dengan maraknya lembaga TV kabel yang bermunculan di daerah Kecamatan Tenggarong, maka perlu diadakannya suatu pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu KPID agar nanti tidak ada penyalahgunaan atau pelanggaran yang dibuat oleh lembaga TV Kabel dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti persaingan tidak sehat diantara operator TV Kabel, karena apabila terjadi suatu masalah-masalah yang timbul maka masyarakatlah yang akan dirugikan seperti mutu isi siaran yang tidak sesuai aturan namun sampai saat ini masih banyak lembaga TV illegal yang masih melakukan penyelengaaran penyiaran. Kata kunci : Penyelenggaraan lembaga TV Kabel, Pengawasan KPID

2

Pendahuluan Kebebasan komunikasi dan memperoleh informasi saat ini telah diberikan oleh pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.’’1 Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus akan informasi dan tidak ingin dikatakan sebagai orang yang ketinggalan jaman karena ketinggalan informasi. Bergulirnya reformasi semenjak tahun 1998 mendorong bergeraknya informasi ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali.2 Perkembangan teknologi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum. Perannya semakin strategis terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Negara kita, penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. 3 Oleh karenanya dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyiaran, yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002, dunia penyiaran Indonesia mengalami perubahan yang sangat berarti. Pertumbuhan penyiaran radio dan televisi baik di kota maupun di daerah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dengan diijinkannya penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi berjaringan atau lokal, sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha di bidang penyiaran. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha di Kecamatan Tenggarong yang mencoba untuk berbisnis dibidang penyiaran, khususnya yang begitu diminati adalah bisnis penyiaran Televisi Berlangganan melalui kabel yang lebih dikenal di dalam masyarakat dengan sebutan “TV Kabel” (selanjutnya disebut TV Kabel). Makin banyaknya ragam jenis tayangan yang ditawarkan dengan harga yang murah menyebabkan masyarakat mulai tertarik untuk menggunakan jasa layanan TV Kabel, masyarakat akan bisa menikmati tontonan acara luar negeri dari berbagai channel dengan banyak pilihan jenis tontonan yang menarik. misalnya channel HBO yang khusus menyuguhkan tayangan film-film luar negeri, terutama film-film hollywood, ada channel E yang khusus menayangkan acara entertainment, ada channel AFC yang khusus menayangkan tentang kuliner. Ada pula channel khusus pendidikan dan berita, semacam National Geographic, Discovery Channel, BBC, CNN, dan lain-lain. Tak ketinggalan, juga ada channel-chanel khusus tayangan

1

Lihat Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dandrivanto Budhijanto, 2010, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi, Resfika Aditama, Bandung, Halaman 71. 3 Ibid., Halaman 73. 2

3

anak-anak seperti Cartoon Network, Jim Jam, juga Disney Channel, dan masih banyak yang lain.4 Para pelaku usaha sering kali mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu mencari keuntungan yang setinggi-tinggginya melalui pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dalam rangka mencari keuntungan yang besar itu para pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan masyarakat. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku kearah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan diantara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan masyarakat. Berkaitan dengan hal diatas, maka masyarakat perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktek bisnis curang tersebut. Oleh karenanya diperlukan peraturan, misalnya mengenai standar mutu penyiaran, hak cipta, sensor dan pengurusan ijin, serta pengawasan yang ketat agar peraturanperaturan itu dipatuhi dan dilaksanakan. Perkembangan penyiaran di Indonesia memang cukup pesat. Hanya saja perkembangan itu tidak dibarengi dengan peluasan jangkauan siaran melalui pendirian menara pemancar di berbagai daerah. Masih ada daerah yang belum terjangkau oleh siaran televisi. Hal inilah yang dimasuki oleh para pengusaha TV Kabel yang saat ini marak bermunculan diberbagai daerah di Indonesia. TV Kabel dibangun untuk mengatasi kesulitan penerimaan siaran televisi yang dialami daerah-daerah dengan penerimaan sinyal yang buruk dan bahkan tidak ada sinyal sama sekali atau obstacle. Caranya cukup sederhana, operator TV Kabel menangkap siaran melalui antena parabola lalu menyambungkan kepada pelanggan melalui kabel coaxial tanpa bisa melakukan sensor siaran. Bahkan untuk menarik pelanggan ada pengusaha TV Kabel yang menyiarkan video porno. Dengan banyaknya usaha TV Kabel yang bermunculan, tidak bisa dipungkiri ada beberapa TV Kabel yang tidak mengikuti syarat-syarat yg ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (yang disingkat menjadi KPI), seperti izin pendirian usaha TV Kabel dan mutu penyiaran yang ditawarkan oleh TV Kabel tersebut kepada masyarakat. Terhadap hal tersebut KPI berhak untuk memberi surat teguran, apabila surat teguran tidak di tanggapi maka KPI dapat melaksanakan eksekusi penertiban yang dibarengi penyitaan dan penyegelan terhadap operator TV Kabel ini disertai penyitaan sejumlah barang bukti. Antara lain peralatan menyiarkan sejumlah tayangan televisi berlangganan berupa modulator, receiver dan parabola serta kabel-kabel sambungan karena melanggar pasal 58 huruf B junto pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa memiliki izin penyelenggaraan penyiaran maka KPI berhak untuk menjatuhkan sanksi.5 Pasal 7 Ayat 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, menyebutkan bahwa “KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Pasal 9 Ayat 6 Undangundang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiran berbunyi, Pendanaan KPI Pusat 4 http://hiburan.kompasiana.com “TV Berlangganan makin diminati” Diakses tanggal 4 september 2012 Pukul 08.45 WITA 5 Pasal 58 huruf B junto pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

4

berasal dari APBN dan pendanaan KPI Daerah berasal dari APBD.” Tidak hanya permasalahan perizinan, penyaluran TV kabel menggunakan kabel yang dipasang di tiang PLN untuk menyalurkan siaran TV kabel kepada masyarakat juga membuat permasalahan yang baru karena kabel-kabel pada tiang PLN yang berasal dari TV kabel ini terkesan semrawut. Bahkan, pemasangannya terkesan asal jadi. Sehingga menampilkan pemandangan yang kurang sedap dipandang mata dan dikhawatirkan bisa mengganggu kabel listrik PLN.6 Wilayah Kecamatan Tenggarong yang terbagi dalam 13 kelurahan ini memiliki luas wilayah mencapai 398,10 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 72.458, 7 sebagian besar penduduk Kecamatan Tenggarong menggunakan TV kabel dan sisanya menggunakan antena UHF dan parabola. Dari banyaknya TV Kabel yang bermunculan di Kecamatan Tenggarong, terjadi beberapa masalah-masalah yang timbul di kalangan pengusaha TV Kabel mapun di masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang penyelenggaraan TV kabel yang berada di Kecamatan Tenggarong dan pengawasan TV kabel yang dilakukan oleh KPID Kalimantan Timur. Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat persoalan mengenai “Perspektif Hukum Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Kabel (TV Kabel) di Kecamatan Tenggarong. (Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran)” Dengan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel (TV Kabel) di Kecamatan Tenggarong ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?, Bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel (TV Kabel) di Kecamatan Tenggarong oleh lembaga KPID Kalimantan Timur ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran untuk mengetahui informasi mengenai lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel (TV Kabel) yang ada di Kecamatan Tenggarong dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi pada masyarakat mengenai pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap isi siaran lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel (TV Kabel) di Kecamatan Tenggarong. Lembaga-lembaga Penyiaran Lembaga penyiaran terbagi 4 (empat), yaitu:8

6 http://independennews.com, “TV Kabel Belum Kantongi Ijin Pemakaian Tiang, PLN Ancam Putuskan Kabel” Khoiruddin Nasution, diakses tanggal 29 Deesember 2012, Pukul 13.00 WITA 7 Kantor Kecamatan Tenggarong, bagian statistik penduduk, “Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong” 8 Sudirman Tebba, 2007, Hukum Media Massa Nasional, Pustaka IrVan, Tanggerang, Halaman

81.

5

1. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. 2. Lembaga penyiaran pemerintah adalah suatu unit kerja organik dibidang penyiaran di lingkungan departemen penerangan, yang diberi wewenang khusus, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta berkedudukan di ibu kota Negara, yang stasiun penyiarannya berada di ibu kota Negara, ibu kota provinsi, dan ibu kota kabupaten/kotamadya yang di anggap perlu. 3. Lembaga penyiaran komunitas, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani komunitas. 4. Lembaga penyiaran berlangganan, adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.9 Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyebutkan: 1. Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 butir 2 huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan terlebih dahulu wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. 2. Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 yaitu memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.10 Pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyebutkan: 1. Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terdiri atas: a. Lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit. b. Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel. c. Lembaga penyiaran berlangganan melalui terrestrial. 2. Dalam menyelenggarakan siarannya, lembaga penyiaran berlangganan harus: a. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan di siarkan atau di salurkan. b. Menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas chennel saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta.

9 10

Ibid., Halaman 81. Ibid., halaman 101.

6

c. Menyediakan satu chennel saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 cenel saluran siaran produksi dalam negeri. 3. Pembiayaan lembaga penyiaran berlangganan berasal dari: a. Iuran berlangganan. b. Usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Pasal 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dan melalui terrestrial, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 butir 1 huruf b dan huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:11 a. Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan ijin yang diberikan. b. Menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. Mengenai standar mutu penyiaran diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu tentang pedoman perilaku penyiaran, yaitu: a. Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI. b. Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di susun dan bersumber pada : a) Nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran. c) KPI wajib menerbitkan dan mengsosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum. d) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan : a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan. b. Rasa hormat terhadap hal pribadi. c. Kesopanan dan kesusilaan. d. Pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme. e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan. f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak. g. Penyiaran program dalam bahasa asing. h. Ketepatan dan kenetralan program berita. i. Siaran langsung. j. Siaran iklan.

11

Ibid., Halaman 102.

7

e) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.12 Komisi Penyiaran Indonesia Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan landasan hukum yang melegitimasi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahwa KPI terdiri dari KPI Pusat yang dibentuk ditingkat pusat dan KPI Daerah yang dibentuk ditingkat provinsi. KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Daerah di awasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang:13 a. Menetapkan standar program siaran. b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran. d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran. e. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Dengan terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Samarinda (selanjutnya disingkat KPID Kalimantan Timur), maka diharapkan iklim penyiaran daerah ini dapat segera ditata dan dikembangkan sebagaimana dengan semangat dan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran. Dengan itu diharapkan dunia penyiaran di daerah dapat berkembang dan dapat mendorong perekonomian di daerah. 1. Gambaran Umum tentang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan, maka penyiaran di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, kebebasan, dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh kesatuan nasional, terbentuknya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sajahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan 12 13

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Profil KPID KALTIM, 2007, Kalimantan Timur, Halaman 16.

8

komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat kontrol dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi kebudayaan dan ekonomi. 14 Penyiaran sebagai penyalur informasi perannya semakin strategis terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Negara Indonesia, penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Oleh karenanya dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyiaran, yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pertumbuhan penyiaran televisi baik di kota maupun di daerah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dengan diijinkannya penyelenggaraan penyiaran Radio dan Televisi berjaringan atau lokal, sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha di bidang penyiaran, khususnya yang begitu diminati yaitu penyiaran berlangganan TV Kabel, oleh karena itu dibentuklah peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelengaraan Penyiaran Lembaga Penyiaraan Berlangganan yang didalamnya mengatur tentang pendirian dan perizinan.15 2. Gambaran Umum tentang Kantor Komisi penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur (KPID) Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 1, Kota Samarinda adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan disetiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran disetiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dasar pembentukan KPID Kalimantan Timur adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa KPI harus terbentuk satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Di pusat, KPI berkedudukan di Jakarta, dan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden tertanggal 26 Desember 2003.16 Dengan telah terbentuknya KPID Kalimantan Timur yang berada di Kota Samarinda, maka diharapkan iklim penyiaran daerah ini dapat segera ditata dan dikembangkan sebagaimana dengan semangat dan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Dengan itu diharapkan dunia penyiaran di daerah dapat berkembang dan dapat mendorong perekonomian di daerah. Adapun visi dan misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Samarinda provinsi Kalimantan Timur (KPID) adalah sebagai berikut: 14

Judhariksawan, 2010, Op. Cit., Halaman 91. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan. 16 http://id.wikipedia.org, “Komisi penyiaran Indonesia daerah” diakses tanggal 29 Desember 2012 pukul 13.15 WITA. 15

9

Visi: Mewujudkan tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang menuju masyarakat Kalimantan Timur yang cerdas dan bermatabat. Misi: 1. Memotivasi tumbuh kembang industri penyiaran di Kalimantan Timur. 2. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar. 3. Menjadikan lembaga penyiaran sebagai media pencerahan bagi masyarakat. 4. Mendorong terwujudnya lembaga penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial.17 A. Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel) di Kecamatan Tenggarong Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada dua responden pemilik TV Kabel yang terdaftar di KPID Kalimantan Timur, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam membuka usaha TV Kabel harus mempunyai izin penyelenggaraan oleh KPID sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi “Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) harus merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan”. Dan telah diatur di pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbunyi “Sebelum menyelenggarakan kegiatan, lembaga penyiaran berlangganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”. Di Kecamatan Tenggarong terdapat dua lembaga TV Kabel yang terdaftar di KPID yang telah mempunyai izin yaitu : a. PT. Surya Kabel TV b. PT. Erutia Multi Media Akan tetapi setelah dilakukan penelitian lapangan yang dilakukan penulis, diketahui bahwa di kecamatan Tenggarong terdapat lebih dari dua lembaga TV kabel yang melakukan penyelenggaraan, yaitu : a. Rina TV Kabel b. Kumala TV Kabel c. Luthvi TV Kabel d. Aan TV Kabel e. Dan diduga masih banyak lagi TV Kabel yang ada berdiri melakukan penyelenggaraan penyiaran. Lembaga-lembaga TV Kabel tersebut tidak terdaftar di KPID sehingga bisa di katakan bahwa TV Kabel tersebut illegal. 17

Profil KPID KALTIM, Tahun 2009, Halaman 16.

10

Lembaga TV Kabel harus berbentuk badan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang diakui keberadaanya karena telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran oleh KPID sehingga legal untuk melakukan penyiaran. Lembaga TV Kabel adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, yaitu: a. Didirikan oleh warga negara Indonesia; b. Didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas; c. Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan; d. modal awal usahanya harus seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sedangkan lembaga TV Kabel yang tidak terdaftar di KPID yang ditemui di lapangan tidak berbentuk badan hukum dan hanya sekedar mencantumkan nama Lembaga TV Kabel sebagai identitas atau sebagai tanda keberadaannya di masyarakat. Dari banyaknya lembaga TV Kabel yang berdiri di Kecamatan Tenggarong hanya dua TV Kabel yang mengurus izin dan terdaftar di KPID, sisanya tidak mempunyai izin dan tidak terdaftar. Menurut penulis, banyaknya lembaga TV Kabel yang tidak mengurus izin ini bisa disebabkan oleh prosedur yang rumit dan biaya yang mahal. Menurut pemilik lembaga TV Kabel PT. Surya TV Kabel dan lembaga TV Kabel Erutia Multi Media yang diwawancarai oleh penulis, prosedur yang dijalani untuk mendapatkan izin sangat rumit dan memerlukan waktu yang lama, bahkan biaya yang dikeluarkan cukup besar hingga Rp. 100.000.000,00 lebih yaitu biaya pendaftaran izin sebesar Rp. 45.000.000,00 yang telah ditentukan oleh pusat dan biaya lain-lain. Sehingga banyak lembaga TV Kabel yang tidak mengurus izin karena prosedur yang rumit, memerlukan waktu yang lama, dan biaya pengurusan izin yang mahal. Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan berbunyi : 1. Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi serta perpanjangannya melalui kas negara. 2. Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan Pemerintah ini tidak dicantumkan berapa nominal kisaran biaya pengurusan izin. Prosedur pengurusan izin telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam Pasal 4,5,6 dan 7 Adapun mengenai iuran yang harus dibayar pelanggan, sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan berbunyi “Lembaga Penyiaran Berlangganan berhak memungut iuran berlangganan”. Mengenai iuran yang harus dibayar

11

masyarakat pengguna jasa TV kabel menurut 2 responden pemilik lembaga TV Kabel yaitu sekitar Rp.30.000,00. Namun besarnya iuran yang di bayar masyarakat tidak sama dengan lembaga TV Kabel satu dengan lainnya, tergantung lembaga TV Kabel yang masyarakat gunakan. Perbedaan harga ini dikarenakan didalam pasal diatas hanya mengatur tentang hak memungut iuran oleh lembaga TV Kabel tetapi tidak menyebutkan aturan tentang kisaran besar biaya iuran yang ditetapkan sehingga lembaga TV Kabel hanya kira-kira untuk menetapkan harga yang harus dibayar masyarakat yang menggunakan jasa TV Kabel. Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan tidak ada peraturan yang mengatur tentang pajak yang harus dibayar oleh Lembaga TV Kabel. Tetapi menurut dua responden pemilik lembaga TV kabel yang diwawancarai, lembaga TV Kabel wajib membayar pajak penghasilan di kantor pajak Pratama Samarinda (KPP Pratama). Sosialisasi atau pengawasan yang dilakukan KPID sangatlah penting agar peraturan yang dibuat bisa berjalan dengan optimal. Namun menurut keterangan Bapak Fahmi Anwar sebagai pemilik lembaga TV Kabel PT. Surya TV Kabel, “selama berusaha dibidang penyiaran ini hanya baru satu kali pihak KPID Kalimantan Timur mengadakan sosialisasi atau pengawasan dan itu pun pihak KPID Kalimantan Timur hanya mendatangi Lembaga TV Kabel kami, malah kami sering didatangi oleh pihak kepolisian yang sebenarnya salah target karena kami sudah mempunyai izin dari KPID Kalimantan Timur” , sedangkan menurut Bapak Ispanadi sebagai pemilik lembaga TV Kabel PT. Erutia Multi Media, “Kami tidak pernah mengetahui sosialisai atau pengawasan yang dilakukan KPID Kalimantan Timur yang pernah dilakukan di Kecamatan Tenggarong.” Pemilik lembaga TV kabel PT.Erutia Multi Media hanya mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh KPID Kalimantan Timur hanya menggunakan alat untuk mengawasi siaran yang dilakukan oleh lembaga TV Kabel. Seharusnya pengawasan yang dilakukan KPID dan pihak kepolisian ditargetkan kepada lembaga TV Kabel illegal namun hal tersebut sepertinya belum dilakukan. Dan pengawasan yang dilakukan oleh KPID Kalimantan Timur hanya menggunakan alat untuk mengawasi isi siaran yang dilakukan oleh lembaga TV Kabel yang telah terdaftar tadi dan jarang melakukan pengawasan dilapangan yang berarti lembaga TV Kabel yang tidak mempunyai izin (illegal) terlepas dari pengawasan KPID Kalimantan Timur. Ini merupakan faktor yang membuat TV Kabel illegal masih bisa melakukan penyelenggaraan penyiaran hingga saat ini. Padahal sesuai Pasal 58 huruf B junto pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.’’ Maka TV Kabel yang tidak mempunyai izin bisa dikenakan pidana sesuai peraturan yang berlaku yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Namun sosialisasi atau pengawasan yang dilakukan oleh KPID yang masih jarang dilakukan membuat UndangUndang ini belum maksimal dilakukan.

12

Dalam melakukan penyelenggaraan penyiaran, TV Kabel menangkap siaran melalui antena parabola lalu menyambungkan kepada pelanggan melalui kabel coaxial untuk disalurkan ke masyarakat pelanggan TV Kabel. Dalam penyaluran kabel tersebut digunakan media tiang listrik PLN untuk menyalurkan siaran TV kabel kepada masyarakat. Namun kabel-kabel yang di tempatkan di tiang PLN ini membuat kesan semberaut, bahkan pemasangannya terkesan asal jadi. Sehingga menampilkan pemandangan yang kurang sedap dipandang mata dan dikhawatirkan bisa mengganggu kabel listrik PLN. Menurut dua responden pemilik lembaga TV Kabel yang diwawancarai, penggunaan tiang PLN untuk menghemat biaya dan mempermudah penyaluran siaran ke masyarakat pengguna jasa TV Kabel. Tidak ada aturan yang mengatur penggunaan tiang PLN membuat para pengusaha TV Kabel bisa dengan mudah menggunakan tiang PLN ini walaupun ada teguran dari pihak PLN. B. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Kabel (TV Kabel) di Kecamatan Tenggarong oleh lembaga KPID Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pihak KPID Kaltim yaitu kepada Bapak M. Salahim, selaku Sekretaris KPID Kalimantan Timur, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa setiap penyelenggaraan TV Kabel harus mempunyai izin terlebih dahulu yang didaftarkan di KPID, namun pada kenyataannya di lapangan masih terdapat banyak Lembaga TV Kabel tidak mempunyai izin dan sebenarnya pihak KPID mengetahui hal tersebut. Bila lembaga TV kabel yang tidak mempunyai izin ini terus melakukan penyelenggaraan penyiaran kepada masyarakat dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya terhadap anak-anak. Ini dikarenakan mereka dengan mudah menyalurkan channel-channel yang tidak di rekomendasikan oleh KPID ke masyarakat dengan maksud menarik pelanggan namun pihak KPID tidak bisa melakukan pengawasan isi siaran karena tidak terdaftarnya lembaga TV Kabel tersebut, sedangkan TV Kabel yang telah mempunyai izin, channel-channel yang mereka siarankan telah terdaftar dan mengikuti mutu siaran yang telah ditentukan Undang-Undang Penyiaran dan oleh pihak KPID sendiri sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dan sesuai keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/Tahun 2004 tentang perilaku penyiaran dan standar program siaran, Pasal 31 yang berbunyi: “sesuai dengan kodratnya, lembaga penyiaran dapat menjangkau secara langsung khalayak yang sangat beragam baik dalam usia, latar belakang, ekonomi, budaya, agama, dan keyakinan. Karena itu lembaga penyiaran harus senantiasa berhati-hati agar isi siaran yang dipancarkannya tidak merugikan, menimbulkan efek negatif, atau bertentangan dan menyinggung nilai-nilai dasar yang dimiliki beragam kelompok khayalak tersebut.’’

13

Oleh karena itu penting bagi lembaga TV Kabel untuk mengurus izin ke KPID agar lembaga TV kabel terdaftar di KPID dan bisa diawasi oleh KPID agar tidak terjadi pelanggaran sehingga peraturan yang dibuat bisa berjalan optimal sesuai misi KPID yaitu mewujudkan tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang, menuju masyarakat Kalimantan Timur yang maju dan beradab. Tentang masalah biaya pendaftaran pihak KPID mengatakan bahwa biaya pengurusan izin ditentukan oleh pusat sesuai dengan klasifikasi wilayah yang lembaga TV Kabel cakupi, sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbunyi ”Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi serta perpanjangannya melalui kas negara,’’ yang berarti pihak KPID tidak bisa memungut biaya apapun kepada pemohon perizinan kecuali biaya pendaftaran yang ditentukan oleh pusat yaitu biaya pendaftaran izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui kabel sebesar Rp. 45.000.000,00. Namun dari keterangan pemilik TV Kabel yang diwawancarai bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan lebih dari Rp. 45.000.000,00. Setelah dikonfirmasi mengenai masalah biaya pendaftaran izin, pihak KPID menyatakan bahwa selain membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 45.000.000,00, pemohon izin juga harus mengeluarkan biaya lebih yang ditanggung sendiri oleh pemohon yaitu untuk mengurus bidang usahanya menjadi badan hukum di kantor Notaris yang biaya pengurusannya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 untuk membuat PT, membeli hak siar, kelengkapan administrasi dan syarat permohonan izin, serta membiayai pelaksanaan forum rapat bersama yang diadakan diruangan aula atau ruang rapat yang dihadiri oleh KPID Kalimantan Timur, instansi terkait serta lembaga TV Kabel yang mengajukan izin dan keperluan lainnya. Pengawasan isi siaran yang dilakukan KPID Kalimantan Timur menggunakan alat pengawas semacam perekam isi siaran untuk mengawasi siaran yang beredar di Provinsi Kalimantan Timur sehingga KPID Kalimantan Timur bisa mengambil tindakan bila terjadi isi siaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih ada kekurangan dari alat tersebut karena alat tersebut hanya bisa memonitori siaran lokal Indonesia. Oleh karena itu pihak KPID Kalimantan Timur menghimbau peran aktif masyarakat untuk mengawasi isi siaran yang disalurkan oleh lembaga TV Kabel yang masyarakat gunakan. KPID Kalimantan Timur siap untuk menanggapi laporan atau keluhan masyarakat dan menindak lembaga TV kabel yang menyiarkan siaran yang dianggap membawa dampak negatif dan tidak layak ditonton terutama siaran yang dilakukan oleh lembaga TV Kabel yang tidak mempunyai izin karena KPID Kalimantan Timur tidak mempunyai data tentang channel-channel yang mereka siarkan dan keberadaan lembaga TV kabel illegal tersebut. Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh KPID Kalimantan Timur terhadap lembaga TV Kabel yang tidak mempunyai izin dan sanksinya, pihak KPID Kalimantan Timur telah berupaya untuk menertibkan dan mengarahkan ke jalur yang legal namun hal tersebut sangat sulit dilakukan. Apalagi bila tidak ada

14

masyarakat yang melapor kepada KPID Kalimantan Timur karena Lembaga TV Kabel illegal terkesan sembunyi-sembunyi melakukan penyiaran sehingga pengawasan tidak bisa berjalan optimal. Ini bisa dibuktikan pada masih banyaknya lembaga TV Kabel illegal yang masih melakukan penyelenggaraan penyiaran. Seharusnya pihak KPID Kalimantan Timur melakukan tindakan yang cepat dan jangan terkesan ada unsur pembiaran terhadap lembaga TV Kabel yang tidak mempunyai izin. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan tontonan yang tidak pantas terlebih dahulu baru ada tindakan dari KPID Kalimantan Timur, itupun kalau ada laporan dari masyarakat. Pihak KPID Kalimantan Timur tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri dalam melakukan penyiaran, oleh karena itu perlunya bantuan oleh sekretariat sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran yaitu “telah ditetapkan bahwa KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang di biayai oleh Negara. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.’’ Mengenai masalah besarnya iuran yang dibayar oleh masyarakat pengguna jasa TV Kabel hingga saat ini belum ada aturan yang dibuat, Ini mengakibatkan lembaga TV Kabel yang satu dengan lainnya tidak sama mengenai harga yang harus dibayar masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga TV Kabel yang masyarakat pakai. Dikhawatirkan tidak adanya atuaran ini bisa mengakibatkan persaingan yang tidak sehat seperti perbandingan harga atau penurunan mutu siaran untuk mencari keuntungan dengan harga murah yang ditawarkan ke masyarakat. Padahal sesuai pasal 8 ayat (3) huruf b berbunyi “KPI mempunyai tugas dan kewajiban ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.” Penggunaan tiang PLN hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan karena belum adanya aturan yang mengatur tentang penggunaan tiang PLN oleh lembaga TV Kabel untuk menyalurkan siaran ke masyarakat-masyarakat pengguna jasa TV Kabel. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kabel PLN dan membuat penampilan tiang PLN semberaut tidak nyaman dipandang mata. Bahkan tidak adanya aturan penggunaan tiang PLN ini khawatirkan bisa dimanfaatkan oleh pihak PLN yang tidak bertanggung jawab untuk meminta biaya (pungutan liar) terhadap Lembaga TV Kabel dengan alasan sewa atas tiang PLN yang digunakan. Penutup Berdasarkan dari penelitian penulis, Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Mengenai permasalahan penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel (TV Kabel) yang berada di Kecamatan Tenggarong dapat disimpulkan bahwa: a. Usaha penyiaran berlangganan yang sering dikenal oleh masyarakat dengan sebutan TV Kabel, diketahui bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan penyiarannya, setiap lembaga TV Kabel harus mengurus dan mempunyai izin terlebih dahulu ke KPID Kalimantan Timur agar lembaga TV Kabel tersebut terdaftar di KPID Kalimantan Timur

15

b.

c.

d.

e.

sehingga KPID Kalimantan Timur bisa menjalankan pengawasan dan peraturan yang dibuat secara maksimal untuk meningkatkan mutu siaran yang diselenggarakan oleh suatu lembaga TV Kabel agar masyarakat mendapatkan hiburan dan informasi yang baik dan benar. Banyaknya lembaga TV Kabel yang tidak mempunyai izin di Kecamatan Tenggarong disebabkan beberapa faktor, antara lain biaya pengurusan izin yang mahal dan proses yang rumit dan memerlukan waktu yang lama serta pengawasan yang kurang. Pengawasan yang kurang maksimal oleh KPID dan pihak terkait membuat masih banyaknya lembaga TV Kabel yang tidak mempunyai izin masih bisa melakukan penyelenggaraan penyiaran. Tidak adanya aturan yang mengatur tentang biaya jasa TV Kabel yang dibayar masyarakat bisa tidak sama, sehingga membuat para pengusaha TV Kabel bersaing dalam mendapatkan pelanggan dengan menawarkan harga yang murah namun persaingan ini bisa membuat persaingan tidak sehat antara pengusaha TV Kabel. Tidak adanya aturan mengenai penggunaan tiang listrik PLN membuat lembaga TV Kabel menggunakan tiang PLN untuk menaruh kabel yang menyalurkan siaran ke masyarakat yang berlangganan jasa TV Kabel.

2. Mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Kabel (TV Kabel) di Kecamatan Tenggarong oleh lembaga KPID dapat disimpulkan bahwa: a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Izin Penyelenggaraan Penyiaran ini diatur dalam Pasal 33 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, bahwa tidak ada lembaga lain yang berhak memproses permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut, kecuali Komisi Penyiaran Indonesia. b. Pengawasan terhadap isi siaran merupakan kewenangan KPID Kalimantan Timur untuk menilai apakah program siaran yang diterima masyarakat sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Namun pengawasan masih kurang efektif karena pengawasan hanya dilakukan terhadap lembaga TV Kabel yang telah terdaftar tapi tidak pada lembaga TV Kabel yang tidak mempunyai izin sehingga KPID Kalimantan Timur meminta masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan apabila terjadi pelanggaran dan melaporkannya ke KPID Kalimantan Timur. c. Semua lembaga TV Kabel di Kecamatan Tenggarong yang melakukan penyelenggaraan harus mempunyai izin terlebih dahulu dari KPID Kalimantan Timur sehingga lembaga TV Kabel tersebut terdaftar di KPID Kalimantan Timur, tapi pada kenyataannya banyak lembaga TV Kabel yang tidak mempunyai izin bisa melakukan penyelenggaraan penyiaran. Ini diketahui oleh pihak KPID Kalimantan Timur namun pihak KPID Kalimantan Timur masih belum melakukan tindakan sampai saat ini.

16

Pihak KPID Kalimantan Timur pun mengakui bahwa menertibkan TV Kabel illegal sangat sulit karena mereka tidak mempunyai data dan TV Kabel illegal melakukan penyiaran dengan cara sembunyi-sembunyi sehinggga sulit diketahui keberadaanya. Oleh karena itu pihak KPID Kalimantan Timur masih bergantung terhadap sekretariat yang membantu mereka dan peran aktif masyarakat untuk melaporkan TV Kabel yang tidak mempunyai izin. d. Biaya pendaftaran untuk zona wilayah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Rp. 45.000.000,00. Namun biaya pendaftaran masih bisa bertambah karena masih ada biaya tambahan seperti kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi, setelah syarat dipenuhi pemohon izin kembali mengeluarkan biaya untuk membiayai pertemuan forum rapat bersama yang dihadiri oleh Menteri, Pihak KPID, masyarakat adat, serta pemohon izin dan biaya lain-lain. e. Masih kurangnya sekretariat yang membantu pihak KPID Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan seperti Balai Monitor yang hanya ada di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Dan dilihat dari besarnya provinsi Kalimantan Timur hanya ada 1 lembaga KPID Kalimantan Timur yang bertempat di Kota Samarinda sehingga tugas KPID Kalimantan Timur menjadi kurang maksimal untuk melakukan pengawasan karena harus mengawasi penyiaran se Kalimantan Timur yang membuat masih banyaknya lembaga TV Kabel yang tidak mempunyai izin masih bisa melakukan penyiaran sampai saat ini f. Setiap lembaga TV Kabel yang terdaftar di KPID Kalimantan Timur wajib membayar pajak penghasilan kepada Negara namun lembaga TV Kabel illegal bisa dibilang tidak membayar pajak karena lembaga TV Kabel illegal tidak terdaftar dan terdata di KPID Kalimantan Timur. Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka untuk mengetahui penyelenggaraan penyiaran lembaga TV Kabel di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan pengawasan KPID Kalimantan Timur terhadap penyelenggaraan penyiaran lembaga TV kabel, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Perlu adanya suatu peraturan yang jelas mengenai biaya pendaftaran izin suatu lembaga TV Kabel untuk melakukan penyelenggaraan siaran karena didalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak ada menyebutkan berapa nominal biaya yang harus dibayar untuk mengurus izin. Prosedur pendaftaran juga seharusnya lebih memudahkan atau tidak rumit dan tidak memerlukan waktu yang lama sehingga lembaga TV Kabel illegal mau untuk mengurus izin karena pengurusan izin yang mudah, tidak rumit, tidak memerlukan waktu yang lama dan hanya memerlukan biaya yang murah. 2. Peningkatan sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan penyiaran oleh KPID Kalimantan Timur kelapangan. Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui apabila ada suatu pelanggaran mengenai isi siaran untuk melaporkannya ke KPID Kalimantan Timur. Pengawasan KPID

17

Kalimantan Timur juga harus sering turun kelapangan untuk mencari lembaga TV Kabel yang melakukan penyelenggaraan penyiaran tanpa izin. 3. Perlu adanya transparansi mengenai biaya pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan lembaga TV Kabel diluar biaya pendaftaran, serta pihak KPID Kalimantan Timur harus mempunyai ruangan aula untuk melakukan pertemuan atau rapat sehingga pemohon izin tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa ruangan rapat. Karena biaya yang mahal bisa membuat lembaga TV Kabel tidak ingin mengurus izin. 4. Perlu adanya peningkatan sekretariat yang membantu pihak KPID Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan dilapangan. 5. Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penggunaan tiang listrik PLN untuk penyaluran siaran yang dilakukan oleh lembaga TV Kabel agar kedua pihak tidak sama-sama saling dirugikan seperti penggunaan tiang PLN yang sembarangan yang akhirnya mengganggu tiang PLN atau terjadinya pungutan liar dari pihak PLN yang merugikan lembaga TV kabel.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Anwar, Dessy, 2001, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karya Tama, Surabaya. Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian hukum, Bandung. Budhijanto, Dr.Dandrivanto, 2010, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi, Resfika Aditama, Bandung. Judhariksawan, 2010, Hukum Penyiaran, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mahmud Peter, Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Profil KPID KALTIM, 2007, Kalimantan Timur. Tebba, Sudirman, 2007, Hukum Media Massa Nasional, Pustaka Irvan, Tanggerang. Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Jakarta.

Praktek, Sinar Grafika,

B. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

18

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/Tahun 2004 tentang Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

C. Artikel Internet Arifdjuwarno, “Peran Media Informasi ” http://arifdjuwarno.wordpress.com. Afuah Noniaf,”TV Berlangganan makin diminati” http://hiburan.kompasiana.com.

”Pengertian TV Kabel“, http://wikipedia.comTelevisi. “Komisi Penyiaran Indonesia Daerah”, http://id.wikipedia.org. Khoiruddin Nasution, “TV Kabel Belum Kantongi Ijin Pemakaian Tiang, PLN Ancam Putuskan Kabel” http://independennews.com.

“Pengertian Pengawasan”, http://itjen-depdagri.go.id. sugeng rusmiwari, ‘’Pengertian Penyiaran” http://sugengrusmiwari.blogspot.com. “Tuntaskan Masalah TV Kabel: http://www.kpi.go.id.

KPID

Kaltim

segera

Lakukan

Penataan”