EFEKTIVITAS PENGAWASAN IZIN PENYIARAN TV KABEL BERLANGGANAN OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) RIAU DI KOTA PEKANBARU

EFEKTIVITAS PENGAWASAN IZIN PENYIARAN TV KABEL BERLANGGANAN OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) RIAU DI KOTA PEKANBARU Oleh: Indra Mugiono Email : [email protected] Dibimbing oleh Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-63277 ABSTRACT Indra Mugiono, NIM 1001134918, Monitoring the effectiveness of the Broadcasting License Subscribe Cable Tv By the Regional Indonesian Broadcasting Commission Riau in Pekanbaru, supervisor : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si Cable TV channels network presence began in the spotlight Dishubkominfo Pekanbaru. Based on data Dishubkominfo none of the cable TV network in Pekanbaru permit the implementation of the cord. Meanwhile Transportation Department officials also met officials technicians were installing cables cable TV networks that do not have an operating license for its cable. Illegal practices immediately rose stopped a team of officers. The development of cable TV in Pekanbaru very rapidly this time we can read in the press that the proliferation of cable TV company in Pekanbaru, with so much needed oversight conducted by the Indonesian Broadcasting Commission of Riau. The theory used as the analysis in this study is Handayanigrat (2005; 32) said that effective supervision can help businesses to organize work in order to conform with the plans related to the problem Effectiveness Monitoring Permits Broadcasting Cable TV Subscription By Regional Indonesian Broadcasting Commission (Commission) Riau in the city of Pekanbaru. The results of this study indicate, Effectiveness Monitoring Cable TV Broadcasting License Subscription by the Indonesian Broadcasting Commission of Riau in Pekanbaru City should be supervised broadcasting license. However, in practice there are still many who do not have cable TV broadcasting license by broadcasting commission Riau. And the factors that influence is a change in the organization, their problems in Riau regional broadcast Commission with regard to the role of independent organizations under the Act, decentralization of power relating to broadcasting legislation Keywords : Effectiveness of Supervision, Cable TV Subscription.

JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Page 1

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada era modernisasi dan globalisasi saat sekarang ini di tengah kemajuan ekonomi yang sangat pesat, menyebabkan setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan setiap orang juga bervariasi sesuai dengan taraf hidup, tingkat pendidikan dan maksud yang ingin dicapai orang tersebut. Selain itu kodrat manusia sebagai makhluk sosial juga mendorong orang untuk memiliki kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan itu pulalah orang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat praktis untuk memanfaatkan waktu selektif mungkin ditengah kesibukan dalam mencari penghasilan untuk hidupnya masing-masing. Perkembangan TV kabel agak sedikit terhambat oleh peraturan Federal Communication Commision (FCC) dan lobbying dari pihak jaringan (Network) TV utama (ABC, NBC, dan CBS) yang takut munculnya saingan bagi mereka. Awal penyebaran TV kabel di AS adalah di daerah pedesaan, dimana penerimaan TV jelek kondisinya. Dalam perkembangannya kemudian dapat kita lihat adanya TV berlangganan, TV bayar, teleteks, videoteks. Munculnya perkembangan baru ini menambah semarak budaya pertelevisian. Kabel plastic optical’fiber adalah kabel berbasis plastik terbaru yang menjamin tingkat performa yang sama dengan fiber glass dalam jarak pendek dengan biaya yang jauh lebih murah. Saat ini fiber optic telah digunakan sebagai standar kabel data dalam biding physical layer telekomunikasi atau jaringan, seperti perangkat TV kabel, juga sistem keamanan yang menggunakan Closed Circuit Television (CCTV), dan lain sebagainya. Bahan dasar dari optical media adalah kaca dengan ukuran yang sangat kecil (skala JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

mikron). Biasanya dikenal dengan nama fiber optic (serat optic). Data yang dilewatkan pada medium ini dalam bentuk cahaya (laser atau inframerah). Satu buah kabel fiber optic terdiri atas dua fiber, satu berfungsi untuk Transmit (Tx) dan satunya untuk Recieve (Rx) sehingga komunikasi dengan fiber optic bisa terjadi dua arah secara bersama-sama (full duplex). Keberadaan jaringan saluran TV Kabel mulai menjadi sorotan Dishubkominfo Pekanbaru. Berdasarkan data Dishubkominfo, tidak ada satupun jaringan TV kabel yang ada di Pekanbaru mengantongi izin penyelengaraan kabelnya. Sementara itu petugas Dishub juga menjumpai petugas teknisi yang sedang memasang kabel jaringan TV Kabel yang belum mempunyai izin penyelenggaraan kabelnya. Praktik ilegal itupun langsung dihentikan tim petugas. Sumber Data : Komisi Indonesia Daerah Riau

Penyiaran

Dari gambar 1.1 di atas dapat kita lihat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran yang ingin memperoleh izin. 1. Pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran (khusus Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan teresterial). 2. Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. 3. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara pemohon dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 4. Rekomendasi kelayakan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 5. Forum Rapat Bersama (FRP) antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Pemerintah. 6. Menteri menerbitkan izin prinsip. Page 2

7. Pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) ke Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 8. Uji coba siaran dan evaluasi uji coba siaran 9. Menteri menerbitkan Penyelenggaraan Penyiaran.

Izin

Izin Penyelenggaran Penyiaran yang selanjutnya disebut IPP adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran, yang dalam Peraturan Pemerintah disebut juga dengan istilah Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran. Adapun nama Lembaga Penyiaran atau TV Kabel seperti Panam Mitra Vision, Harapan Multi Media Vision, Mekar Vision, dan Asia Panca Mandiri yang status perizinannya masih Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang artinya masih dalam masa uji coba siaran, hanya Lembaga Penyiaran SMART Media lah yang mendapatkan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran. Dengan semakin banyaknya lembaga penyiaran TV Kabel di Pekanbaru maka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau harus lebih banyak melakukan pengawasan izin kepada lembaga-lembaga yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran, dengan begitu masyarakat bisa merasa lebih nyaman menggunakan jasa lembaga penyiaran TV Kabel tersebut. Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengawasan Izin Peyiaran Tv Kabel Berlangganan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Riau Di Kota Pekanbaru” . A. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran TV Kabel Berlangganan oleh Komisi JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau di Kota Pekanbaru? 2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran TV Kabel Berlangganan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau di Kota Pekanbaru? B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian a. 1.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengawasan Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran TV Kabel Berlangganan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau di Kota Pekanbaru 2. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran TV Kabel Berlangganan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau di Kota Pekanbaru. b. Kegunaan penelitian 1. Kegunaan akademis a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara dan juga lembaga terkait b) Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas ini lebih lanjut tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang. c) Sebagai bahan informasi, bahwa hasil penelitian akan meningkatkan kesadaran dan memperjelas bahwa pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau terhadap Izin Tv Kabel di Kota Pekanbaru harus berdasarkan kebijakan yang telah ada 2. Kegunaan praktis a) Sebagai bahan pertimbangan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam pengawasan terhadap Izin Tv Kabel Dikota Pekanbaru. b) Hasil penelitian berguna sebagai bahan kajian bagi akademis, untuk menambah Page 3

wawasan ilmu terutama dalam bidang pengawasan, khususnya pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Terhadap Izin Tv Kabel Dikota Pekanbaru. C. Konsep teori 1.

Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Pengertian efektivitas beberapa menurut para ahli antara lain : Menurut pendapat Mahmudi (2010 : 92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : “ Efektivitas merupakan hubungan antara ouput dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. (Kurniawan, 2005 : 109). Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004 ; 1) manajemen adalah JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Siswanto (2010;2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen diperlukan orang lain untuk mencapai tujuan, dan pemimpin yaitu Camat harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan anggotanya melalui proses yang sistematis tidak terlepas dari fungsifungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Sehingga sumber daya organisasi yang meliputi manusia, keuangan, peralatan, serta metode yang digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien. Menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsifungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut : a. Planning (Perencanaan) b. Organizing (Organisasi) c. Staffing (Kepegawaian) d. Motivating (Motivasi) e. Controling (Pengawasan) Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut : a. Perencanaan b. Pembuatan keputusan c. Pengarahan d. Pengorganisasian e. Pengawasan f. Penyempurnaan 2. Pengawasan Handayaningrat (2005 : 32 ) mengatakan pengawasan yang efektf dapat membantu usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Page 4

Beberapa metode pengawasan yang dapat digunakan, antaranya adalah sebagai berikut : a. Pengawasan langsung yaitu apabila aparat pengawasan/ pemimpin organisasi, melaksanakan pengawasan langsungn pada tempat pepelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verikatif atau sistem investigative. b. Pengawasann tidak langsung yaitu apabila aparat pengawasan/ pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. c. Pengawasan formal (resmi) yaitu pengawasan yang secara resmi dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan dari pemimpi organisasi tersebut. d. Pengawasan nono formal (tidak resmi ) yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran atau prosedur yang telah ditentukan, biasanya dilakukan melalui kunjungan yang tidak resmi untuk menghindari kekakuan antara atasan dan bawahan . e. Pengawasan administrative, yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. f. Pengawasan teknis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Pemeriksaaan ini meliputi jenis kuantitatif dan kualitatif serta biaya yang dikeluarkan. Seorang pemimpin organisasi pemerintah hendaknya melakukan pengawasan atasan langsung agar gejalagejala penyimpangan dapat segera diketahui dan tindakan perbaikan dapat segera diatasi atau dapat dicegah seminal mungkin. Dimana pengawasan atasan langsung membutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas, sebab pada kenyataannya seorang pemipin tersebut mempunyai banyak kelemahan. Dalam melaksanakan tugas tedapat urutan-urutan walaupun tugas itu sederhana, demikian juga dengan pengawasan yang dilakukan ada beberapa metode atau langkah-langkah yang harus JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

diikuti agar pengawasan ini dapat terlaksana dengan baik. 3. Komisi Penyiaran Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia (KPI / KPID), menurut UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 7 (ayat 2) adalah Lembaga Negara Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran baik radio maupun televisi. Berkaitan dengan tugas dan kewajibannya, KPI / KPID mempunyai wewenang dalam pengaturan sistem penyiaran radio dan Televisi. Pengaturan dalam kontek KPID adalah mengatur sistem Penyiaran media. Sedangkan media penyiaran terbagi dalam dua peran, yaitu service provider dan containt provider. Untuk itu, undangundang telekomunikasi di perlukan untuk mengatur penyiaran sebagai telecommunication service provider dan undang undang penyiaran diperlukan untuk menata penyiaran sebagai infrastruktur dan content provider. Unsur kultural dalam pengaturan media penyiaran perlu diatur karena efeknya yang begitu besar terhadap terhadap khalayak. Efek media penyiaran meliputi tiga hal, pertama efek dikotomi yaitu efek kehadiran media itu sendiri dan efek pesan yang ditimbulkannya kepada masyarakat dalam bentuk kognitif, afektif dan behavioural.Kedua, efek trikotomi yaitu efek sasaran yang terdiri dari individual, interpersonal dan sistem dalam bentuk kognitif, efektif dan behavioural. Efek kognitif mempengaruhi pengetahuan, pemahaman, dan persepsi masyarakat yang menyangkut pengetahuan, ketrampilan dan kepercayaan. Efek afektif mempengaruhi perasaan, seperti perasaan senang dan benci yang menyangkut emosi, sikap dan nilai. Efek behavioural mempengaruhi perilaku, seperti pola tindakan dan kebiasaan. Ketiga efek itu pada gilirannya mengakibatkan multipler effect dan derivative effect, yakni (1) eferk ekonomis, (2) efek sosial (3) efek penjadwalan kegiatan, (4) efek penyaluran perasaan tertentu, dan (5) efek konsumsi media itu sendiri. Menurut Mc Quali, media Page 5

penyiaran dikontrol ketat pada dua wilayah dan alasan, yaitu (1) wilayah isi dikontrol karena ada alasan politik dan kultural (political and moral/ cultural reason), dan (2) wilayah infrastruktur terutama frekuensi dikontrol karena alasan ekonomi dan teknologi (technical an economic reasons). Aturan yang kedua menunjukkan bahwa isi siaran perlu diatur karena sangat mudah mempengaruhi sikap dan perilaku audience, khususnya yang belum mempunyai kerangka frekuensi yang kuat seperti usia muda / remaja . Selanjutnya ada tiga pedoman isi siaran, yakni (1) sopan (decency) dan menyenangkan (converience), (2) seperlunya (necesity) dan (3) penting bagi publik (public interest). (Masduki, 2007:3) B. METODE PENELITIAN 1) Jenis Penelitian Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yang merujuk pada teori yang bersangkutan dengan permasalahan. Penelitian ini memusatkan pada permasalahanpermasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka pemecahan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan, data, status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada. 2) Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Kota Pekanbaru. 3) Informan Penelitian  Ketua KPID Riau  Kepala Staff KPID Riau  Sekretaris KPID Riau JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

 Kepala Staff Pengawasan Penyiaran KPID Riau  Kepala Staff Pengawasan Formal KPID Riau  Koordinator Bidang Infrastruktur Siaran KPID Riau  Lembaga Penyiaran TV Kabel PT. Mekar Vision  Koordinaor Bidang Perizinan KPID Riau  Masyarakat 4) Jenis Data a) Data Primer b) Data Sekunder 5) Teknik Pengumpulan Data a) Observasi b) Wawancara. c) Dokumentasi 6) Analisa Data Dalam menganalisa data yang penulis peroleh dari data primer maupun sekunder. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni analisa yang berupa uraian, penulis berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran TV Kabel Berlangganan Oleh KPID Riau di Kota Pekanbaru. Untuk menguji keabsahan data peneliti melakukan teknik Tringulasi. Tringulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, berarti teknik ini mengumpulkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan dari sumber yang sama. Hal ini dapat dilakukan Page 6

dengan membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Tujuan dari tringulasi untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik tringulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan konsisten, tuntas dan pasti. Dengan tringulasi akan lebih menigkatkan kekuatan data, bila membandingkan dengan satu pendekatan. HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang efektivitas pengawasan penyiaran TV kabel berlangganan Oleh KPD Riau. Informasi dalam penelitian yaitu : Staff KPID Riau, Lembaga Penyiaran TV Kabel dan pelanggan TV Kabel. Lembaga penyiaran berlangganan adalah penyelenggara penyiran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Saluran Berlangganan adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan/ atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan. Lembaga Penyiaran Berlangganan diselenggarakan berdasarkan klasifiasi sebagai berikut : 1. Penyiaran berlangganan melalui satelit 2. Penyiaran berlangganan melalui kabel; dan 3. Penyiaran berlangganan melalui telestrial. Penyelenggaraan penyiaran berlanggganan ditujukan untuk penerimaan berlangsung oleh sistem penerimaan penyelenggaraan siaran berlangganan dan hanya ditransmisikan kepada pelanggan. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Di dalam bab ini penulis menyajikan data-data yang di dapat dari Staff KPID Riau, Lembaga Penyiaran TV Kabel dan pelanggan TV Kabel, efektivitas pengawasan penyiaran TV Kabel berlangganan Oleh KPID Riau serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan penyiaran TV Kabel berlangganan Oleh KPID Riau tersebut. Setelah melakukan wawancara dan observasi, penulis akan menyajikan penelitian tersebut di dalam bab ini. A. Efektivitas Pengawasan Untuk mengetahui keberhasilan KPID Riau melakukan efektivitas pengawasan lembaga penyiaran yang terlampir dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendapat Handayaninggrat (2005;32) mengatakan pengawasan yang efektif dapat membantu usaha- usaha untuk mengatur pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengawasan yang efektif itu haruslah memenuhi persyaratan yaitu : 1. Pengawasan Berlangsung Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi yang merupakan Kepala Staff KPID Riau bagian pengawasan penyiaran TV Kabel berlangganan mengenai pengawasan berlangsung KPID Riau terhadap lembaga TV Kabel berlangganan menyatakan :“pengawasan langsung yang dilakukan Ketua KPID Riau hanya sebatas melihat kinerja para staffnya berdasarkan laporan kinerja, sedangkan pengawasan langsung ke lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan berdasarkan program atau rencana kerja yang telah disahkan oleh Ketua KPID Riau “. (Wawancara tanggal 21 Oktober 2015). Bagian sekretaris KPID Riau yang menyatakan :“sebenarnya pengawasan berlangsung dilaksanakan pimpinan terhadap kinerja staff, sedangkan para staff KPID Riau yang melaksnakan pengawasan langsung ke lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan dengan program kerja yang telah direncanakan “. ( Wawancara tanggal 21 Oktober 2015). Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Page 7

Adi yang merupakan Kepala Staff KPID Riau bagian pengawasan penyiaran TV Kabel berlangganan menyatakan :“ Bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPID Riau terhadap lembaga penyiaran termasuk salah satunya TV Kabel berlanggnan di atur oleh UU No. 32 Tahun 2002”. (Wawancara tanggal 21 Oktober 2015). Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bentuk efektivitas pengawasan secara langsung yang dilaksanakan KPID Riau terhadap lembaga penyiaran TV Kabel berlanganan UU No. 32 Tahun 2002. Pemantauan langsung terhadap lembaga penyiaran yang ada. Pemantauan isi siaran ini dilakukan oleh KPID dengan melihat Analisis program siaran televisi dan radio harus berdasarkan jenis program siaran, klasifikasi program siaran, waktu dan durasi program siaran. Ketiga hal tersebut harus sesuai dengan P3SPS. Proses pemantauan isi siaran televisi dan radio yang dilakukan oleh KPID Riau meliput kegiatan- kegiatan yang dimulai dari perekaman, pemilihan, editing, analisis dan hasil rekapulasi. Untuk sampai pada satu bentuk perlakuan terhadap pelangganan isi siaran, KPI/KPID bersama tim ahli melakukan analisis mendalam dan cermat. Hal ini dimaksud agar kepentingan publik terselamatkan dan sebaliknya lembaga penyiaran dan industri penyiaran menjadi sehat dan berkualitas. Berdasarkan hasil observasi penulis di kantor KPID Riau, terlihat bentuk pengawasan langsung yang dilaksanakan KPID Riau terhadap lembaga penyiaran di dalam ruangan khusus yang tersedia 24 unit perangkat pemantau penyiaran. Hal ini dlakukan KPID Riau, untuk menyaring segala informasi siaran oleh lembaga penyiaran siaran yang di Riau khususnya Pekanbaru. Akan tetapi untuk pengawasan lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan yang dilakukan KPID Riau dengan langsung memantau ke lapangan berdasarkan wawancara penulis JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

dengan Kepala Staff Pengawasan Penyiaran :“pemantauan langsung terhadap lembaga penyiaran dilakukan KPID Riau dengan cara melihat siaran televisi menggunakan perangkat, sedangkan untuk lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan untuk saat ini dilaksanakan masing-masing izin operasional lembaga penyiaran tersebut”. (Wawancara 24 Oktober 2015). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis lakukan maka dapat disimpulkan efektivitas pengawasan secara langsung yang dilakukan KPID Riau terhadap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan, dengan cara langsung memantau ke lapangan yakni dengan melihat izin operasional yang mereka dimiliki. 2. Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan tidak langsung yakni pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, peenggawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 pengawasan tidak langsung oleh KPID Riau yaitu : a) Menggunakan alat monitoring bisa juga diperoleh dari pengaduan publik b) Laporan atau pengaduan laporan atau aduan dari masyarakat melalui telepon atau sms, setelah pengaduan, KPI akan melihat rekamannya kemudian di analisis dan hasilnya diputuskan dalam rapat bersama apa tindakan yang dilakukan jika dari hasil aduan tersebut benar melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Staff penyiar mengenai efektivitas pengawasan tidak langsung oleh KPID Riau terhadap penyiaran lembaga TV Kabel berlangganan, yakni :“untuk menumbuhkan dan memberdayakan peran serta masyarakat terhadap siaran yang Page 8

sehat, KPID Riau melaksanakan program pembentukan Komunitas Cerdas Media (KCM) di 12 Kabupaten/ Kota, namun untuk saat ini komunitas tersebut baru dilaksnakan di Kab. Siak, sedangkan untuk kota Pekanbaru langsung diawasi oleh KPID Riau karena KPID Riau berpusat di kota Pekanbaru”. (Wawancara 24 Oktober 2015) 3. Pengawasan Formal Adalah pengawasan yang secara resmi dilakukan oleh unit / aparat pengawasan dari pimpinan organisasi tersebut. Dalam hal ini KPID Riau secara resmi mendatangi lembaga menyiaran termasuk lembaga TV Kabel berlangganan. Berdasarkan hasil wawncara dengan Zainul Ikhwan Ketua KPID Riau :“mengatakan akan menyegel lembaga penyiaran yang tidak berizin, karena KPID Riau akan melakukan razia sewaktu-waktu bila lembaga bersangkutan mengabaikan perizinan yang sudah lama diserukan KPID. Dari dulu kita berharap agar semua media penyiaran yang ada di Riau harus memliki izin siaran jangan sampai kita dapati saat razia, jika kedapatan disegel”. (Wawancara 24 Oktober 2015) 4. Pengawasan Non Formal Pengawasan yang tidak melalui saluran atau prosedur yang telah ditentukan , biasanya dilakukan melalui kunjungan yang tidak resmi untuk menghindarkan kekakuan antara KPID Riau dengan lembaga penyiaran. Menurut UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI maupun KPID meruapakan wujud peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan penyiaran pasal 8, tentang tupoksi KPI. Dengan demikian KPI/ KPID merupakan representasi masyarakat dalam bidang penyiaran. Sebagai representasi masyrakat, maka KPI/KPID harus memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat. Dalam UU 32/ 2002 juga mengamankan peran serta masyrakat dalam penyelenggaraan JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

penyiaran nasional (pasal 52). Masyarakat juga memiliki hak, kewajiaban dan tanggung jawab berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional (ayat 1). Mengembangkan kegiatan literasi dan/ atau pemantauan lembaga penyiaran (ayat 2), dan dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/ atau isi siaran yang merugikan (ayat 3). Terhadap peran serta di atas, KPI/KPID bertugas memfasilitasi dan/atau mewadahi masyarakat dalam mewujudkannya. Adapun bentuk LITERASI melaui program kerja KPID untuk memperluas partisipasi publik dengan memberikan edukasi isi siaran melalui workshop dan sosialisasi kepada kelompok masyakarat yang ada di Riau. Selain itu KPID Riau juga membangun gerakan kelompok masyarakat yang peduli terhadap isi siaran yang dinamakan dengan forum KCM yang diharapkan dapat memberikan tanggapan kritis atas program siaran lembaga- lembaga penyiaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alnofrizal Koordinator Bidang Infastruktur Siaran, mengatakan : “Literasi media itu semacam pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang cara yang baik mengkonsumsi media, khususnya media penyiaran televisi dan radio “ Di situ akan dipaparkan tentang dampak- dampak media bagi masyarakat. Contohnya, acara smackdown yang dulu pernah ditiru anak-anak dan sempat memakan korban. Kita tak mau hal- hal seperti ini terulang kembali. Intinya, kegiatan ini akan mengajak warga agar cerdas mengkonsumsi media masa”. (Wawancara, 04 November 2015) 5. Pengawasan Administratif Pengawsan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian dan material perizinan lembaga penyiaran TV Kabel berlanganan oleh KPID Riau. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan bagian keempat

Page 9

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Pasal 33 : 1) Sebelum menyelenggarakan kegiatan , Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memperoleh izin Penyelenggara penyiaran. 2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan ini. 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) masing- masing satu (1) berkas untuk Menteri dan satu (1) berkas untuk KPI dengan melampirkan persyaratan administrasi, program penyiaran dan teknik penyiaran sebagai berikut : a) Latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang ada diselenggarakan; b) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang; c) Susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;\ d) Studi kelayakan dan rencana kerja; e) Uraian tentang aspek permodalan; f) Uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaran penyiaran; g) Daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

4)

5)

6)

7)

8)

jasa penyiaran radio, dan/ atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimliliki oleh Pemohon; h) Uraian tentang struktur organisai mulai dari unit kerja tertinggi sampai dengan unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan diberikan oleh segera setelah memperoleh : a) Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b) Rekomendasi kelayakan penyelenggaran penyiaran dari KPI; c) Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d) Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI. Izin penyelenggara dan perpanjangan izin penyelenggara penyiaran wajib ditertibkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c. Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaraan melalui kas negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaraan disusun oleh KPI bersama Pemerintah. Page 10

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan lembaga penyiaran termasuk tv kabel berlangganan dilakukan oleh KPID Riau bersama dengan pemerintah yaitu pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alnofrizal “sejak KPID Riau dibentuk pada tahun 2009 sampai saat ini sudah 19 lembaga penyiaraan TV Kabel berlangganan di Provinsi Riau yang telah memiliki izin secara administrasi sedangkan izin resminya sedangkan menunggu keputusan Mentri Kominfo”. (Wawancara, 04 November 2015). Selain itu Bapak Adi juga menanggapi perihal izin operasional lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan di Provinsi Riau : “berdasarkan pemantauan dan laporan dari masyarakat jumlah lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan yang beroperasi di masyarakat cukup banyak yaitu sekitar 30 lembaga penyiaraan TV Kabel berlangganan di Pekanbaru sedangkan yang telah mendapat izin secara administrasi sebanyak 5 lemabaga penyiaran”. (Wawancara, 04 November 2015). 6. wasan Teknis Pengawasan terhadap hal- hal yang bersifat fisik. Pemeriksaan ini meliputi jenis kuantitatif dan kualitatif serta biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi mengenai pengawasan teknis adalah : “pengawasan teknis yang dimaksud KPID Riau adalah setiap lembaga penyiaran harus memiliki alat sensor internal, hal ini dilakukan sebagai antisipasi dari siaran yang dilarang untuk dipublikasikan seperti orang merokok, adegan kecelakaan dan lain sebagainnya”. (Wawancara, 04 November 2015) B. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan

JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

1. Perubahan Dari penelurusan sejarah, yang terjadi justru bahwa media penyiaran, khususnnya televisi, sejak awal direncanakan sebagai alat perluasan propaganda penyiaran di daerah perbatasan antar negara di Indonesia harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Sebab, apabila penyaiaran di daerah perbatasan itu tidak mendapat penanganan khusus, dikhawatirkan nilai budaya lokal akan tergerus oleh hantanam budaya dari luar negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koorinator Bidang Perizinan KPID Riau, Alnofrizal mengatakan : “ hal ini memungkin terjadi karena di daerah perbatasan itu, banyak sekali radio dan televisi dari luar negeri yang mudah ditangkap oleh penduduk lokal kita. Misalnya di Kepulauan Meranti, banyak radio Malaysia dan Singapura yang masuk. Sedangkan radio lokal tidak banyak “. (Wawancara, 04 November 2015) Untuk mengatasi permasalah tersebut, KPID Riau bersama dengan KPI Pusat akan melaksanakan program pemantapan penyaiaran di daerah perbatsan. Sebagaimana pendapat Alnofrizal dari wawancara : “ dan salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan memberikan penanganan khusus terhadap perizinan lembaga penyiaran di daerah perbatasan. Selain itu juga memberikan literasi media yang gencar di daerah tersebut “. ( Wawancara, 04 November 2015) 2.

Kompleksitas Organisasi Kompleksitas Organisasi Memerlukan Pengawasan Formal Karena Adanya Desentralisasi Kekuasaan. Berdasarkan Kepres No. 215 Tahun 1963 kemudian lahirlah Kepmen No. 241 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa dalam batas- batas tertentu TVRI dapat menunjukan pihak lain- swasta atau masyarakat- untuk menjadi pelaksanan siaran televisi melalui hubungan kerja yang diatur dalam perjanjian tertulis. Page 11

Pandangan positif pemerintah terhadap sektor swasta mengembangkan antuasiasme kalangan bisnis untuk terlibat dalam dunia penyiaran. 3. Kesalahan/ Penyimpangan Kesalahan/Penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan. KPI/Pusat memiliki peran yang strategis dalam menciptakan siaran yang berkualitas bagi masyarakat. Namun untuk mencapai hal tersebut, KPDI Riau masih banyak dihadapkan permasalahanpermaslaahan baik internal mapun eksternal. Permasalahan tersebut menjadi kendala terhadap efektivitas KPI. Oleh karena itu, penting untuk KPI dan lembaga terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mendapatkan kondisi KPI sesuai dengan amanat pembentukannya. Dari permasalahan diatas, maka menjadi tantangan KPI/KPID sebagai regulator independen untuk menciptakan penyiaran berkualitas. Tantangan tersebut antara lain: a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan KPI seperti membina KPI Daerah dalam membentuk struktur komisioner. b) Membuikan klausul yang bersifat general dan tidak implementatif UU Penyiaran ke dalam peraturan pelaksanaan yang lebih teknis dan implementatif tentang penyiaran. c) Mendorong pemerintah daerah provinsi membentk dan men-support Anggran serta SDm berkualitas pada KPI Daerah. d) KPI Pusat memfasilitasi proses pemilihan KPI Daerah serta membantu meningkatkan kapasitasnya. e) Membangun masyarakat melek media (Media Literacy), hal ini penting JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

untuk mengurai dampak negatif yang ditimbulkan oleh media serta meningkat kemampuan untuk menganalisis pesan media yang menerpanya, baik yang bersifat informatif maupun menghibur. Dengan demikian masyarakat mampu menginterprestasi pesan yang disampaikan media secara benar dan bijak. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa yang telah dilakukan terhadap penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian, yaitu : 1. Efektivitas pelaksanaan penyiaran TV Kabel berlangganan oleh KPID Riau, dilaksanakan KPID Riau terhadap lembaga Penyiaran TV Kabel berlangganan adalah : a) Langsung memantau ke lapangan yakni dengan melihat izin opersional penyiaran. b) Membentuk program organisasi Komunitas Cerdas Media (KCM) c) Menerima pengaduan secara langsung melalui telepon, sms maupun online dari masyarakat atau jasa penggunaan TV Kabel berlangganan. d) Pengawasan administrasi KPID Riau terhadap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan dilakukan secara dengan pemerintah Provinsi Riau. e) Model efektivitas pengawasan teknis yang dilakukan KPID Riau dalam pemantauan isi siaran mewajibkan setiap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan untuk memiliki Tripod pengawasan yaitu Page 12

sensor internal lembaga penyiaran sebelum tayangan dan wajib mendapatkan sertifikat dari lembaga sensor dan mendapat pemantauan dari pengawasan KPID. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan KPID Riau terhadap lembaga penyiaran TV Kabel berlanganan adalah : a) Adanya perubahan terjadi pada organisasi b) Adanya permasalahan baik internal dan eksternal dalam organisasi KPID Riau berkaitan peran organisasi secara independen berdasarkan UU. c) Adanya desentralisasi kekuasaan yang terkaitan dengan UU Penyiaran.

3)

4)

5) A. Saran Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ada masalah-masalah yang ditemukan, penliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah ataupun dinas terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyiaran TV Kabel berlangganan oleh KPID Riau, yaitu : 1) Memperkuat struktur organisasi internal dengan menegakan independensi, menyatukan visi dan misi serta meningkatkan kapasitas dari keseluruhan anggota maupun staff di pusat maupun daerah dalam menangani segala urusan administratif lembaga secara sinergis dan cekatan; 2) Memperbaiki infrastruktur guna menunjang efisiensi dan efektivitas kerja organisasi yang mencakup penambahan fasilitas emantauan, jaringan telepon, dan koneksi internet yang memungkinkan lembaga lebih cepat menenukan pelanggaran regulasi penyiaran, menerima dan JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

6)

menanggapi masukan yang berasal dari publi, kemudian memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran apabila diperlukan. Memperluas dan memperkuat jalinan hubungan dengan publik memalui pemberdayaan dan kerja sama dengan masyarakat madani. Melakukan pendekatan legal untuk menghilangkan kebiasan peraturan yang termasuk dalam perundang-undangan dan peraturan yang lebih rendah dari itu. Melakukan penelitian dan studi banding mendalam mengenai permasalahan-permasalahan spesifik dan aktual yang dihadapi lembaga. Melakukan pendekatan secara kesinambungan, bersikap tegas, berwibawa dan profesional saat berhadapan dengan seluruh kelompok kepentingan untuk memperoleh meneguhkan legitimasi Selanjutnya menjalankan lobi dan mencari jalan tengah untuk menyeimbangkan posisi seluruh komponen kepentingan dalam satu wahana dunia penyiaran yang tertata, adil dan beragam

DAFTAR PUSTAKA Brantas, 2009. Dasar-dasar Manajemen : Alfabeta Danim,

Sudarwan. (2004). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Bengkulu: PT RINEKA CIPTA

Dessler, Gary. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi. Kesepuluh Jilid 2. Jakarta : PT. Macanan Jaya. Handayaningrat, Soewarno, 2005, Pengantar Ilmu Adminstrasi dan Page 13

Manajemen, Jakarta : Gunung Agung, Harahap, Sofyan, 2001, Sistem Pengawasan Manajemen, Jakarta : Quantum Kurniawan, Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: PEMBARUAN. Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga. Jakarta. Manulang, 2004, Manejemen Personalia, Jakarta : Gahlia Indonesia. Manullang (2006), Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press Maringan Masry, 2004, Dasar-dasar Adiministrasi dan Manajemen, Jakarta : Gholia Indonesia. Masduki, 2007, Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal, Yogyakarta; LKIS Mathis, Robert L, dan John H. Jackson, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Buku Satu, Edisi Indonesia, Jakarta : PT Salemba Empat, Moenir, H.A.S. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Jakarta: STIE YKPN Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta : Rineka Jaya.

JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Sastrohadiwiryo, Siswanto, B, 2006, Pengantar Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara. Siagian, Sondang P, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta Siagian, Sondang, P, 2009, Filsafat Administrasi, Jakarta : Bumi Aksara. Siswanto, HB, 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara. Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. (2005). Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana. Supriyono. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Erlangga. Terry, George R dan Rue, Leslie W. 2001. Prinsip-prinsip Manajemen (alih bahasa : DR. Winardi), Jakarta : PT. Bumi Aksara Ulbert Silalahi. 2003. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Aglesindo. Zahnd, Markus. (2006). Perancangan Kota Secara Terpadu. Yogyakarta: Kanisius Zulkifli, 2005, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, UIR Pres,Pekanbaru. Dokumen : Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran

Page 14

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran TV Kabel Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Page 15