Komisi Penyiaran Indonesia
PEDOMAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN Pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 melalui lembaga penyiaran adalah 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang, yaitu terhitung dari tanggal 23 November 2015 hingga 5 Desember 2015. Karena itu, semua lembaga penyiaran dilarang menayangkan segala bentuk iklan politik dan/atau iklan kampanye pemilihan di luar jadwal tersebut di atas. Larangan juga berlaku sejak dimulainya tahapan kampanye pada tanggal 27 Agustus 2015. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, juga diatur dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Peraturan lain yang menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran dalam menayangkan iklan kampanye pemilihan adalah Undang Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam kerangka agar pasangan calon pemilihan memperoleh hak, kesempatan, perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye, maka disusun pedoman yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh lembaga penyiaran dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia menyusun dan menetapkan Pedoman Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 melalui Lembaga Penyiaran.
1
I. KETENTUAN UMUM Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan: Kampanye pemilihan, selanjutnya disebut kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan pasangan calon atau meyakinkan pemilih memberi dukungan kepada pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberitaan dan penyiaran kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai pasangan calon, dan/atau kegiatan kampanye. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersil berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersil, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
2
II. PEDOMAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN A. Pelaksanaan Kampanye 1. Kampanye dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan pasangan calon dan/atau tim kampanye. 2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah dalam bentuk: a. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. b. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. 3. Kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye dalam bentuk: a. Pertemuan terbatas. b. Pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau c. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. 4. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta dengan ketentuan: a. Dapat disiarkan ulang pada masa kampanye. b. Paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye. 5. Apabila debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, maka dapat disiarkan secara tunda melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta pada masa kampanye. B. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye 1. Dalam pemberitaan dan penyiaran kampanye pemilihan, lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup, adil, berimbang, proporsional, dan netral, serta tidak mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan tertentu sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan kampanye, lembaga penyiaran wajib mematuhi kode etik jurnalistik, P3SPS, dan peraturan perundang-undangan. 3. Prakiraan hasil penghitungan cepat pemilihan hanya boleh diumumkan atau disiarkan melalui lembaga penyiaran oleh lembaga survei dan/atau jajak pendapat yang telah memperoleh izin dari KPU dan/atau KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan disiarkan paling cepat 2 (dua) jam setelah pemungutan suara selesai di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi yang bersangkutan. 4. Lembaga penyiaran yang akan menyiarkan hasil penghitungan cepat pemilihan, wajib menyampaikan informasi kepada khalayak tentang sumber dana, metodologi, dan menyatakan bahwa hasil penghitungan cepat hanya bersifat perkiraan dan bukan hasil resmi penyelenggara pemilihan. 5. Lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan wajib memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan kampanye pasangan calon. 6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. 7. Pasangan calon dilarang memanfatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan kampanye pasangan calon. 8. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, P3SPS, dan peraturan perundang-undangan.
3
9. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur lebih lanjut bersama-sama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Penyiaran Indonesia. 10. Lembaga penyiaran dilarang: a. Menjual pemblokiran segmen; b. Melakukan pemblokiran waktu untuk kampanye; dan/atau c. Menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye. 11. Pasangan calon yang sesuai dengan profesinya secara rutin, dapat mengisi program acara di lembaga penyiaran sepanjang tidak mengandung muatan kampanye, baik secara lisan maupun gestur tubuh. 12. Daerah yang tidak mempunyai lembaga penyiaran atau tidak terjangkau frekuensi (blank spot), maka penayangan iklan kampanye dapat diproduksi dan ditayangkan dalam bentuk yang lain. 13. Daerah yang memiliki lembaga penyiaran tapi tidak mampu menjangkau seluruh wilayah pemilihan, maka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota setempat berkoordinasi dengan KPID. 14. Pada masa tenang, lembaga penyiaran dilarang: a. Menyiarkan pemberitaan, rekam jejak, program-program, informasi, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. b. Menyiarkan iklan kampanye pemilihan c. Menyiarkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pasangan calon. C. Iklan Kampanye 1. Pasangan calon dilarang memasang iklan kampanye dan iklan komersil di lembaga penyiaran selain iklan kampanye pemilihan yang telah difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. 2. Dalam penayangan iklan kampanye pemilihan di lembaga penyiaran, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPID terkait status Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). 3. Dalam penayangan iklan kampanye pemilihan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota bersama lembaga penyiaran wajib menaati ketentuan: a. Untuk setiap pasangan calon, paling banyak komulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama tahapan kampanye melalui media massa (14 hari sebelum masa tenang). b. Untuk setiap pasangan calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama tahapan kampanye melalui media massa (14 hari sebelum masa tenang). 4. Lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan iklan kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi Etika Pariwara Indonesia dan ketentuan peraturan perundangundangan. 5. Lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan iklan kampanye pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. 6. Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial. 7. Lembaga penyiaran menyiarkan iklan kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. 8. Iklan kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. 9. Jumlah waktu tayang iklan kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
4
10. Pasangan calon dilarang menayangkan iklan layanan masyarakat dalam bentuk apapun di lembaga penyiaran. 11. Pasangan calon dilarang menayangkan iklan ucapan selamat.
D. Tindak Lanjut Rekomendasi 1. Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran administratif iklan kampanye pemilihan melalui lembaga penyiaran harus dibuat secara jelas dan tegas. 2. Tindak lanjut rekomendasi yaitu sanksi administrasi, dapat berupa: a. Peringatan/teguran tertulis. b. Penghentian penayangan iklan. c. Pembatalan pasangan calon. E. Lain-lain 1. Aturan Penyiaran Pemilu, Pasal 71 Standar Program Siaran (SPS) KPI : a. Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum. b. Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum. c. Program siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Umum. d. Program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum, kecuali dalam bentuk iklan. e. Program siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. f. Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. 2. Klasifikasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan pemilihan : a. Pemberitaan meliputi: informasi dan peliputan. b. Penyiaran meliputi: debat, dialog, talkshow, dan lain-lain. c. Iklan meliputi: iklan sosialisasi dan iklan kampanye. 3. Pemetaan masalah pemberitaan : a. Seringkali muncul modus berita pesanan dan titipan yang disiarkan berdasarkan bayaran tertentu. b. Kesulitan media untuk bersikap adil dan proporsional kepada semua pasangan calon dengan berbagai alasan. c. Muncul anomali pasangan calon tertentu sangat aktif memanfaatkan media untuk memberitakan, dan ada pasangan calon yang justeru berperilaku sebaliknya. d. Seringkali muncul intervensi kepada media, sehingga terjadi keperbihakan kepada salah satu pasangan calon. 4. Pemetaan masalah penyiaran debat : a. Kemampuan anggaran kerjasama penyiaran debat dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terbatas (maksimal 3 kali). b. Bisa juga muncul inisiatif penyelenggaran debat dari lembaga penyiaran tertentu di luar yang difasilitasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. c. Profesionalisme pemandu acara debat untuk bersikap imparsial dan adil. 5. Pemetaan masalah iklan kampanye : a. Kemampuan anggaran placement iklan kampanye yang terbatas dan berbeda antar daerah. b. Keberadaan media penyiaran ber-IPP di satu daerah yang berbeda jumlah dan jangkauan. c. Bisa jadi akan muncul iklan kampanye di media yang bukan dipasang oleh pasangan calon ataupun tim kampanye. d. Pembiasan antara iklan kampanye dan iklan sosialiasi (layanan masyarakat).
5
6. Pemetaan masalah pada masa tenang : a. Pemberitaan dan penyiaran tentang kegiatan kampanye pasangan calon (pada masa kampanye) disiarkan di masa tenang. b. Penyiaran hasil jajak pendapat/hasil survei di masa tenang. 7. Pemetaan masalah pada hari Pemungutan Suara : a. Peliputan on the spot (live) dari TPS pada saat pasangan calon mencoblos. b. Penyiaran hasil survei/jajak pendapat secara eksposure untuk mempengaruhi preferensi pemilih. c. Pengaturan penyiaran quick count.
6
