NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN REGULASI KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016 a.
Hari/Tanggal
:
Selasa/29 Maret 2016
b.
Jam
:
09.00 – selesai
c.
Tempat
:
Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Hotel KESAMBI HIJAU Jl. Kesambi No 7 Candi Baru Semarang
d.
Acara
:
FGD Draft Pergub berkaitan dengan Keamanan Pangan
e.
Peserta
:
1.
Eni Puji Rahayu, SH., MH. (Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah)
2.
Lutfi Aris Sasongko, S.TP., M.Si. (Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang)
3.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
4.
Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
5.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng
6.
Dinas Perkebunan Prov. Jateng
7.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng
8.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng
9.
Dinas Kesehatan Prov. Jateng
10.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Jateng
11.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Jateng
12.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jateng
13.
Sekretaris pada Badan Ketahanan Pangan Prov. Jateng;
14.
Kepala Bidang Keamanaan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Prov. Jateng;
15.
Kepala Subbidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Prov. Jateng
16.
Kasubbag Program pada Badan Ketahanan Pangan Prov.
1
Jateng; 17.
Ir. Agus Mugio (Pengawas Keamanan Pangan/ Staf Manajer Administrasi OKKPD Jateng)
18.
Suharso, SP., M.Si. (Inspektor /Auditor/ Staf Manajer Teknis OKKPD Jateng)
19.
Widarti, STP, M. Si. (Inspektor/ Staf Manajer Mutu Bidang Doksistu OKKPD Jateng)
20.
Staf Subbag Program pada Badan Ketahanan Pangan Prov. Jateng
f.
Ringkasan Rapat I.
:
Arahan Kepala Badan Ketahanan Pangan Prov. Jateng. 1) Masalah pangan kedepan tentunya akan menjadi tantangan tersendiri, hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan pangan oleh masyarakat dunia yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi atau ketersediaan pangan. 2) Permasalahan yang muncul antara lain : a. Produksi pangan dengan tanpa mengindahkan kaidah norma, maupun standart keamanan pangan b. Penggunaan bahan tambahan tanpa memperhatikan dan menerapkan aspek standart keamanan pangan, sehingga produk pangan tersebut diragukan keamanannya. c. Perubahan orientasi konsumen yang tadinya masih berorientasi pada kuantitas akan beralih pada kualitas. Konsumen akan mencari pangan yang mempunyai jaminan keamanan pangan meskipun dengan harga yang lebih di banding pangan yang tidak terjamin. 3) Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, antara lain : a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. b. Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. c. Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. d. Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan
2
Pangan dan Mutu Pangan. e. Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. f. Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar. g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. h. Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana diatas dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha. II.
Pembahasan Draft Pergub yang berkaitan dengan Sistematika Pergub A. Usulan Biro Hukum Berdasarkan draft usulan draft Pergub yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan selaku SKPD pemrakarsa, disampaikan bahwa : a. Draft Pergub pasal 30 tentang Penyidikan dan pasal 31 tentang Ketentuan Pidana dihapuskan mengingat keduanya hanya diatur dalam Peraturan Daerah. b. Masukkan informasi tentang pengundangan pergub yang dalam draft pergub belum ada, sehingga dalam draft ditambahkan sebagai berikut : Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAHPROVINSI JAWA TENGAH SRI PURYONO KARTOSOEDARMO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR….. B. Usulan Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim a. Nomenklatur Judul : Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Mengingat Tupoksi BKP sesuai Perpres 45 Tahun 2015 pasal 34 adalah menangani keamanan pangan segar b. Masukkan untuk konsideran menimbang (1). Menghapus point d (2). Mengubah point e menjadi point d (3). Koreksi redaksional (huruf kapital, spasi, tanda baca) c. Masukkan untuk konsideran mengingat
3
(1). Menghapus point 3 UU perikanan karena pergub hanya mengatur tentang produk pangan segar asal tumbuhan (2) Menghapus point 4 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan karena pergub hanya mengatur tentang produk pangan segar asal tumbuhan (3) Mengganti point 9 dengan PP 17 Tahun 2015 sebagai PP terbaru tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (4) Penambahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices); (5) Penambahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri
Pertanian
Republik
Indonesia
Nomor
22/Permentan/ HK.140/4/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices) (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 596); 6.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 402);
7.
Penambahan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
8.
Penambahan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015
Tentang
Pengawasan
Keamanan
Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; 9.
Koreksi redaksional (huruf kapital, spasi, tanda baca).
d. Masukkan pada ketentuan umum (1). Koreksi redaksional (huruf kapital, spasi, tanda baca) sebagaimana terlampir (2) Penghapusan beberapa definisi karena tidak muncul di dalam Badan Pergub. (3) Penambahan definisi pangan segar, GAP, GHP, GMP
4
e. Ruang lingkup Pergub diusulkan menjadi 1) Jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan 2) Jaminan mutu pangan segar asal tumbuhan 3) Pembinaan pangan segar asal tumbuhan 4) Pengawasan pangan segar asal tumbuhan Atau 1) Jaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 2) Pembinaan dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan Catatan :
Apabila Ruang lingkup di atas disetujui, maka sistematika Pergub perlu menyesuaikan.
Merujuk Pada Definisi Istilah dalam : (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, (2) Permentan Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, (3) Peraturan
Menteri
Pertanian
Republik
04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang
Indonesia
Nomor
Pengawasan Keamanan
Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan f. Beberapa istilah dalam ruang lingkup Draft Pergub ini, antara lain : (1) Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal. (2) Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman. (4) Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. (5) Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung, diolah secara minimal, dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. (6) Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan
5
benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. (7) Keamanan PSAT adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan mengandung cemaran kimia dan cemaran biologis melampaui batas maksimum. (8) Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan PSAT yang dimasukkan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan keamanan pangan. C. Masukan dari peserta FGD 1) Nomenklatur Judul 1. Judul Awal : Pengawasan Keamanan Dan Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Pangan Segar 2. Usulan Peserta FGD : a. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dan Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing (Usul Biro Hukum) b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
(Usul Pak
Agus) c. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dan Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing (Usul Pak Harsono) d. Keamanan Pangan Segar e. Keamanan Dan Mutu Pangan Segar f.
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
2) Asas : disesuaikan dengan UU 18 tahun 2012 3) Maksud : Point c kata “Jawa Tengah” dihapus 4) Tujuan : Point e kata “daerah” dihapus 5) Sasaran : Petani produsen, Pasca Panen, Distribusi, Retail Modern dan Tradisional Objek : Pangan Segar 6) Ruang Lingkup 1. Draft awal :
pengawasan, pengelolaan dan peredaran pangan segar.
jaminan mutu dan keamanan pangan segar; dan
peningkatan nilai tambah daya saing pangan segar.
2. Usul Peserta FGD :
Pembinaan dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan, kata “pengelolaan” dihapus
Jaminan keamanaan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
6
g
“peningkatan nilai tambah daya saing pangan segar” dihapus
Kesimpulan FGD ini menjadi sarana penting menggali masukkan bagi penyempurnaan draft Pergub yang sedang disusun. Diperlukan pembahasan lanjutan untuk perbaikan draft Pergub pasal per pasal.
H.
Saran
1.
Diharapkan tim menyusun jadwal penyusunan Regulasi Kedaulatan Pangan sehingga regulasi dapat ditetapkan sesuai target waktu yang telah ditentukan.
2.
Diharapkan dilakukan konsultasi dengan Kementerian Pertanian RI agar pergub dapat dioperasionalkan dan disinkronkan dengan aturan yang ada di atasnya.
3.
Penggalian muatan lokal atas untuk memperkaya muatan pergub yang disusun sehingga klausul pasal-pasal pengaturan dalam pergub dapat sesuai dengan kondisi di Jawa Tengah.
Mengetahui
Semarang, 29 Maret 2016
Kasubbag Program
Notulis
TTD
TTD
Cahyo Widi Wibowo, SE, M.Si
Listya Puspitasari
7
