SAMBUTAN DAN ARAHAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
RAPAT TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2016 Surakarta, 29 s.d. 30 Oktober 2015
TUJUAN • Mengkoordinasikan prioritas kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah yang telah mengacu pada program dan kegiatan pusat, dan selanjutnya agar dapat menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam merencanakan program dan kegiatan tahun 2016 • Menyamakan persepsi dan langkah dalam percepatan penyelenggaraan program dan kegiatan ketahanan pangan tahun 2016 antara pusat, provinsi dan kab/kota; • Melakukan pembahasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkaitan dengan pemetaan urusan pangan
KETAHANAN PANGAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN KEMANDIRIAN PANGAN
KEDAULATAN PANGAN
VISI MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA & BERDIKARI “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” Sejahtera kondisi dimana Terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat; Terciptanya hubungan antar masyarakat dan Tersedianya sarana dan prasarana publik
Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri.
Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” merupakan instrumen untuk ciptakan nilai kesejahteraan yg setara bagi segenap komponen masy Jateng & mewujudkan kondisi Jateng yg berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi & berkepribadian di bidang kebudayaan, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan.
MISI 1
Membangun Jateng berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bid Politik, Berdikari di Bid Ekonomi, & Berkepribadian di Bid Kebudayaan.
2
Mewujudkan Kesejahteraan Masy yg Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
4
Memperkuat Kelembagaan Sosial Masy untuk Kat Persatuan & Kesatuan.
5
Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6
Kat Kualitas Yan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7
Kat Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jateng yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
Badan Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan 2
MISI Mewujudkan Kesejahteraan Masy yg Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
TUJUAN 3
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
SASARAN 3
Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal; 6
TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA Jumlah regulasi kedaulatan pangan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
1
1
1
1
60
75
80
90
95
100
Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
95
97
100
100
100
100
Penanganan daerah rawan pangan
50
55
60
60
60
60
Skor PPH Pengawasan dan pembinaan
90 80
90,75 80
91,13 80
91,5 80
91,86 80
92,23 80
Ketersediaan pangan utama Beras ( ton) Persentase penguatan cadangan pangan
7
SASARAN KINERJA TAHUN 2016 • Jumlah regulasi kedaulatan pangan, 1 regulasi; • Ketersediaan pangan utama cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk , 5.769.946 • Persentase penguatan cadangan pangan, 80 % • Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, 100 % • Skor PPH, 91,5 • persentase penanganan daerah rawan pangan, 60% • Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, 80%
APBN 2016
APBN TA 2015 Rp 29.230.805.000
naik 50,8%
APBN TA 2016 Rp 44.088.830.000 (*)
1. Pengembangan Toko Tani Indonesia, 120 unit; 2. Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi, 8.363 penggilingan di 29 kabupaten dengan jumlah petugas enumerator 209 orang. 3. Panel harga pangan, pemantauan pasokan serapan gabah, dan pemantauan HBKN.
(*) = angka sementara
11
• Pendampingan Gapoktan LDPM Tahap Pengembangan (23 gapoktan). • Pemberdayaan Lumbung Tahap Kemandirian (252 Lumbung). • Pengembangan KRPL Lanjutan (328 desa). • Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (4 kawasan), • Pengembangan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal/MP3L (1 lokasi – Grobogan).
FASILITASI BANTUAN KEPADA KELOMPOK
BANTUAN SOSIAL
BANTUAN PEMERINTAH PMK-168/PMK.05/2015
Pengembangan CPP 300 Ton GKG
LDPM 58 Gapoktan
DMP 24 desa baru
APBD 2016
Lumbung Pangan Masyarakat 40 lumbung Optimalisasi Pekarangan 110 KWT
Fasilitasi Kantin 44 kantin Sertifikasi Prima 3, 12 sertifikat dan PSAT, 22 sertifikat
LANGKAH PERSIAPAN 2016 • Melaporkan kepada Bupati/Walikota terkait kegiatan-kegiatan yang dialokasikan di kabupaten/kota; • Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik di tingkat kabupaten/kota dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga sesuai dengan yang diharapkan; • Memberikan dukungan dari APBD II baik berupa pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi maupun stimulan yang lain.
