DINAMIKA KETAHANAN PANGAN INDONESIA TAHUN 2000-2014
Oleh:
Prof. Dr. Achmad Suryana Peneliti Utama/Profesor Riset PSEKP Kementerian Pertanian
Disampaikan pada Diskusi Panel Refleksi 12 Tahun Ketahanan Pangan Indonesia Diselenggarakan PP PERHEPI Jakarta, 2 Oktober 2014
TOPIK BAHASAN I.
Perkembangan Kebijakan Pangan Nasional
II. Dinamika Kelembagaan Ketahanan Pangan Tahun 2000-2014 III. Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia IV. Kinerja BKP/Sekretariat DKP 2000-2014 V. Arah Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Pangan 2025
2
I. KEBIJAKAN PANGAN A. PERIODE ORDE BARU PARUH I (1966-1997) Paradigma Politik Pangan: Kecukupan pangan kunci akseptabilitas rakyat terhadap pemerintahan yang masyarakatnya miskin dan kekurangan pangan
Kebijakan Politik: Pemenuhan pangan jangka panjang melalui program swasembada, pemenuhan jangka pendek bila ada kekurangan melalui impor (kebijakan impor belum dinilai negatif)
Implementasi Operasional: Pemenuhan pangan difokuskan pada pangan pokok beras April 1966 membentuk KOLOGNAS ditranformasi Mei 1967 menjadi BULOG Desember 1968 meluncurkan BIMAS GR = (kelanjutan dan perluasan dari BIMAS yang dimulai 1963) 3
INTI BIMAS GOTONG ROYONG (GR) Tranfer/ diseminasi teknologi usaha tani dengan pendampingan penyuluh, penyediaan sarana produksi, akses terhadap kredit UT dan jaminan pasar output.
INTERGRASI DAN SINERGI DALAM PELAKSANAANNYA Departemen Pertanian: Penyuluhan pertanian / pendampingan utk tranfer teknonologi usahatani unggul (Panca Usahatani) dengan pengungkit benih unggul. Litbangtan dan BUMN Benih: Perakitan, pengadaan dan distribusi benih unggul (kerja sama dg IRRI). Departemen PU: Majanemen irigasi dan air, termasuk pengelolaan bendungan Jatiluhur (mengairi 240 ribu ha). BUMN Pupuk: Produksi, pengadaan dan distribusi pupuk. 4
BUMN BRI: Penyaluran kredit UT. BUUUD/KUD: Ketepatan penyaluran input (dan pembelian output). BULOG: Ketersediaan pasar output padi pada saat panen dan distribusi beras kepasar serta kemasyarakat.
Notable output: Pencapaian swasembada beras 2004 Penghargaan FAO untuk Presiden RI pada Nop. 2005 di Kantor Pusat FAO di Roma, Italia.
5
B.
PERIODE ORDE BARU PARUH II / MENJELANG REFORMASI (1988-1998)
Paradigma Politik Pangan: Pemenuhan pangan dengan fokus swasembada beras dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani dengan pengembangan agribisnis berbagai komoditas (Fokus bergeser/melebar tidak hanya pemenuhan pangan)
Kebijakan Politik: Repelita V:
Pengembangan pertanian maju, efisien, dan tangguh
RepelitaVI:
Peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian Intensifikasi dan diversifikasi pertanian dengan dukungan industri pertanian
Repelita VII: (serupa dengan Repelita VI) 6
Kebijakan Operasional: Mempertahankan swasembada beras (Repelita VII: pemantapan); Mengembangkan sistem agribisnis; Memperluas diversifikasi usahatani dan pengolahan hasil.
KEYWORD ERA INI : • Ultimate goal kebijakan pangan adalah pemenuhan kecukupan pangan. • Swasembada pangan (beras). • Peningkatan produksi dalam negeri/BIMAS dan impor pangan. • Kuantitas over kualitas.
7
MUNCUL UNEXPECTED SHOCKS DAN PRAHARA SERTA PEMBARUAN POLITIK (1997-1998) EL Nino, mengakibatkan kekeringan panjang lebih dari 7 bulan Krisis moneter dunia, tertransmisikan ke Indonesia, antara lain nilai tukar rupiah merorot tajam Produksi pangan dunia menurun dan stok pangan global stagnant Pangan pokok beras langka dan harga beras naik tajam; Terjadi kerusuhan sosial di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia; Muncul kekuatan masa gerakan Reformasi. 14 MEI 1998 BAPAK SOEHARTO MUNDUR DARI JABATAN SEBAGAI PRESIDEN RI 8
C.
ERA AWAL REFORMASI (1998-1999, Presiden BJ Habibie)
Paradigma Politik Pangan: Kemampuan peningkatan produksi domestik dengan memanfaatkan keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal.
Kebijakan Politik: Ketahanan pangan difokuskan pada ketersediaan dan stabilitas pasokan dan aksesibilitas masyarakat atas pangan (daya beli dan harga)
Kebijakan Operasional: Dua program utama: (1) peningkatan ketahanan pangan dan (2) pengembangan agribisnis berbagai komoditas. Untuk stabilitas politik nasional impor beras lebih dari 6 juta ton 9
D. ERA PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL (15 TAHUN TERAKHIR, 2000-2014) 1. GBHN 1999-2004 Paradigma Politik Pangan: Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan. Lingkup ketahanan pangan sesuai dengan pengertian yang disepakati komunitas internasional.
Kebijakan Politik Mengembangkan sistem ketahanan pangan (ketersedian, keterjangkauan, pemanfaatan), berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan gizi dalam jumlah dan mutu sesuai, dengan tingkat harga yang terjangkau.
10
Kebijakan Operasional Pilot “Corporate Farming” (mengatasi skala usaha kecil) Program Ketahanan Pangan (keanekaragaman ketersediaan dan konsumsi pangan hasil produksi dalam negeri) Kementerian Negara Pangan dibubarkan Pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan (Ketua Wakil Presiden, diubah menjadi Presiden) Perubahan status BULOG dariu LPND menjadi Perum (2003) Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Pendekatan agribisnis menjadi acuan kegiatan.
11
2. RPJM 2004-2009 (Perpres No. 7/2005) Revitalisasi Pertanian (Bab 19) RPPK (dicanangkan di Jatiluhur 11 Juni 2005) Paradigma Politik Pangan: Pembangunan pangan/ketahanan pangan diletakkan sebagai subset Revitalisasi Pertanian Kebijakan Politik: Target swasembada beras 90 % kebutuhan domestik Diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Agribisnis menjadi acuan untuk meningkan value added pertanian dan pendapatan yang diterima petani
12
Kebijakan Operasional: Ruh pembangunan pertanian : Bersih dan Peduli (birokrasi pertanian yang profesional dan berintegritas moral tinggi) Sasaran kegiatan fokus pada swasembada beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi di 2009 Peningkatan produksi peternakan dan perikanan utk meningkatkan konsumsi protein Ketahanan pangan salah satu dari 5 program di Deptan (ketahanan pangan, agribisnis, kesejahteraan petani, SD perikanan, dan potensi SD kehutanan) Kegiatan Program Ketahanan Pangan: peningkatan produksi, distribusi, pasca panen dan pengolahan hasil, diversifikasi pangan, dan pencegahan & penanggulangan masalah pangan.
13
3. RPJMN 2010-2014 (Perpres No. 5/2010) Paradigma Politik Pangan: Ketahanan pagan salah satu dari 11 prioritas nasional Kebijakan Politik: Ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan daya saing produk pertanain, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian SDA. Ketahanan pangan bagian dari revitalisasi pertanian Kebijakan Operasional: Fokus pada peningkatan produksi 5 pangan utama Stabilisasi harga pangan bagi konsumen (beras, daging sapi, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe) Percepatan diversifikasi konsumsi pangan Pemberdayaan masyarakat miskin/desa. 14
II. DINAMIKAN KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN, 2000-2014 A. BADAN KETAHANAN PANGAN Mei 2000:
BUKP = Badan Urusan Ketahanan Pangan (Keppres 136/1999 dan Kepmentan 166/2010)
Feb 2001:
BBKP = Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan (Keppres 177/2000 dan Kepmentan 01/2001)
Feb 2005:
BKP = Badan Ketahanan Pangan (Perpres 10/2005 (KIB1) dan Perpres 24/2010 (KIB2))
Tupoksi BUKP, BBKP, dan BKP relatif sama.
15
Tugas: melakukan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan Fungsi: melakukan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan : (1) Ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan; (2) Distribusi pangan dan cadangan pangan; (3) Pola konsumsi dan penganekaragaman pangan.
16
CATATAN BBKP merupakan transformasi dari BUKP (umur <1 tahun) dengan Setdal Bimas (umur >30 tahun). Tupoksi BBKP melanjutkan tupoksi BUKP dan tidak meneruskan tupoksi Setdal Bimas. Fungsi Setdal Bimas adalah perencanaan dan pengendalian saprodi serta permodalan, dan pelaksanaan serta pengendalian bimbingan intensifikasi. Melalui tranformasi kelembagaan ini, kebijakan dan program bimbingan massal intensifikasi peningkatan produksi dan produktivitas pangn sepenuhnya menjadi tugas Ditjen teknis komoditas. Tupoksi BBKP melakukan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. 17
B.
DEWAN KETAHANAN PANGAN Kepres 41/2001: Dewan Bimas Ketahanan Pangan Ketua : Wapres RI (Ibu Megawati) Anggota : 10 menteri dan 3 kepala lembaga Kepres 132/2001 Dewan Ketahanan Pangan Ketua : Presiden RI (Ibu Megawati) Anggota : 12 menteri dan 3 kepala lembaga Keppres 83/2006 Dewan Ketahanan Pangan Ketua : Presiden RI (Bpk. SBY, sejak 2014) Anggota : 16 menteri dan 3 kepala KL Catatan: Sejak berdirinya DBKP/DKP Ketua Harian : Menteri Pertanian Sekretaris : Kepala BKP sebagai Sekretaris merangkap anggota 18
Tugas: Merumuskan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan nasional; Melakukan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan; Aspek Ketahanan Pangan: – – – –
Ketersediaan, plus penanganan kerawanan pangan Distribusi, plus harga pangan Konsumsi pangan dan gizi, plus diversivikasi Keamanan pangan.
KEYWORDS ERA INI: • Pertanian, Agribisnis, Ketahanan Pangan. Implementasinya direduksi pada produksi komoditas pangan. • Swasembada pangan YES, Impor pangan NO. Berlaku tidak hanya untuk lima komoditas utama. • Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen menjadi ultimate goal kebijakan pangan • Diversivikasi konsumsi pangan dan kualitas konsumsi gizi masyarakat mulai lagi dikampanyekan.
III. KINERJA KETAHANAN PANGAN INDONESIA Produksi Padi Produksi Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Swasembada 5 Komoditas Ketersediaan dan Konsumsi Gizi Kemiskinan dan Status Gizi
21
Perkembangan Produksi Padi dan Penduduk Pra Merdeka dan Orde Lama Tahun
Produksi Padi (000 ton)
Penduduk (000 jiwa)
Ketersediaan/Kap (kg)
Pra Merdeka 1931
3.510
60.025
58,48
1936
3.990
64.664
61,70
1939
4.090
67.618
60,49
1950
11.571
77.207
149,86
1955
11.432
88.440
163,19
1960
16.860
95.259
176,99
1965
17.072
105.414
161,95
Orde Lama
22
Perkembangan Produksi Padi dan Penduduk Era Orde Baru dan Era Reformasi Tahun
Produksi Padi (000 ton)
Penduduk (000 jiwa)
Ketersediaan/Kap (kg)
1970
19.234
11.469
164,50
1975
22.331
132.110
169,03
1980
29.652
146.777
202,02
1985
39.633
165.154
236,34
1990
45.179
179.248
252,05
1995
49.744
195.283
254,73
1999
50.866
207.437
245,21
23
Perkembangan Produksi Padi dan Penduduk Periode Pasca Reformasi Tahun
Produksi Padi (000 ton)
Penduduk (000 jiwa)
Ketersediaan/Kap (kg)
2000
51.889
205.132
253,00
2005
54.151
216.415
249,53
2010
66.469
238.519
278,67
2011
65.757
241.739
272,02
2012
69.056
245.002
281,86
2013
71.280
248.310
287,06
24
Produksi Tanaman Pangan Tanaman
Produk (000 ton) 2000 2013
Ketersediaan (kg/kap.) 2000 2013
Jagung
9.677
18.512
47,17
74,55 (+)
Kedelai
1.018
780
4,96
3,14 (-)
Ubi Kayu
16.789
23.937
78,43
96,40 (+)
Ubi Jalar
1.828
2.387
8,91
9,61 (+)
Ubi Tanah
737
780
3,59
3,14 (-)
Penduduk : 2000 = 205.132.000 /jiwa 2013 = 248.310.000 /jiwa
25
Populasi Ternak Ternak
Populasi (000 ekor)
Ketersediaan (ekor/kap.)
2000
2012
2000
2012
Sapi (potong+perah)
11.362
16.593
0,06
0,07 (+)
Kambing/domba
19.993
31.326
0,10
0,13 (+)
Ayam buras
259.257
274.564
1,26
1,12 (-)
Ayam pedaging
530.874
1.224.402
2,59
5,97 (+)
Ayam petelur
61.366
138.718
0,30
0,57 (+)
Penduduk : 2000 = 205.132.000 /jiwa 2012 = 245.002.000 /jiwa
26
Produksi Ikan Jenis Usaha
Produk (000 ton)
Ketersediaan (kg/kap.)
2000
2011
2000
2011
Budidaya Laut
197
4.606
0,96
19,05
BudidayaTambak
430
1.603
2,10
6,63
Tangkap Perairan Umum
318
369
1,55
1,53
Penduduk : 2000 = 205.132.000 /jiwa 2013 = 241.735.000 /jiwa
27
Indeks Swasembada Lima Komoditas Pangan Pokok Komoditas Beras
Jagung
Kedelai
Gula (kons)
D. Sapi
Uraian
2011
2012
2013
Produksi Konsumsi
41.256 33.561
43.326 34.061
43.461 34.568
Index (%)
122,9
127,2
125,7
Produksi Konsumsi
17.653 15.272
19.390 16.097
18.840 16.225
Index (%)
115,6
120,5
116.1
Produksi Konsumsi
851 2.167
843 2.075
847 2.110
Index (%)
39,3
40,6
40,1
Produksi Konsumsi
2.127 2.317
2.318 1.902
2.460 1.982
Index (%)
91,8
121,9
124,1
292 449
410 520
420 550
65,0
78,8
76,4
Produksi Konsumsi Index (%)
*) 2011 dan 2012 angka tetap, 2013 angka ramalan
28
Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2009 - 2013 Tahun
Energi (Kalori/Kap/Hari)
Protein (Gram/Kap/Hari)
2009
3.320
87,75
2010
3.754
93,00
2011
3.646
93,13
2012
3.737
94,14
2013
3.881
99,35
Rekomendasi WNPG2012
2.400
63
Sumber : NBM *) Angka Perkiraan
Dalam 5 tahun terakhir ketersediaan perkapita perhari sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG), untuk energi 2.400 kalori dan protein 63 gram; 29
Konsumsi Energi dan Protein Serta Skor Skor PPH 2009 2009--2013
Sumber :
- Susenas 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 BPS; diolah oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
30
Number of poor people and poverty rate, Indonesia 1980-2013 40.00 28.07
30.00
20.00 11.37 10.00
Number of the poor (million)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0.00
Poverty rate (%)
Source: CBS 31
Nutrition Status of Children Under 5, Indonesia 2005-2013
Source : Ministry of Health, Indonesia 32
RESUME • Indonesia berhasil dalam peningkatan produksi padi dan jagung, ayam dan telur, serta ikan (?) • Indonesia tahan pangan in term of energi dan protein • Permasalahan ketahanan pangan ada pada kemempuan distribusi dan daya beli masyarakat. • Capaian ketahanan pangan di tingkat makro belum tertransmisikan pada kualitas dan status gizi masyarakat pada tingkat rumah tangga. Ini disebabkan rendahnya daya beli pengetahuan dan pemahaman gizi masyarakat dan kondisi kesehatan jasmani.
33
V. KINERJA BKP/SEKRETARIAT DKP A. ASPEK KEBIJAKAN
2001 Kebijakan Perberasan Nasional, (kebijakan harga beras: dari HD&HL, menjadi HDPP, HPP) Buku "Bunga Rampai Ekonomi beras“ terbit Pokok
2002 PP No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
2003 Buku "Kebijakan Perberasan di Asia“ terbit
2004 Buku "Ekonomi Gula 11 Negara Pemain Utama Dunia" Buku "Kemandirian Pangan Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan“ terbit 34
2005 Food Insecurity Atlas of Indonesia 2005
2006 Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009
2009 Kepres No 22 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Food Security and Vulnerability Atlas 2009
2010 Permentan No 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan
2011 Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 35
2012 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Turut aktif membentuk APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve); Memulai Gerakan Percepatan Diversifikasi Pangan, al. One Day No Rice.
2013 UU No 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani; APEC Food Security Road Map Towards 2020 (version 2013), (diapresiasi MAFF Japan dan Kemenlu RI).
2014 Food Security and Vulnerability Atlas 2013 (dalam proses di tanda-tangan Presiden RI); Peraturan turunan UU Pangan (sudah pada proses akhir): R Prepres tentang Kelembagaan Pangan; R PP Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 36
B. ASPEK PEMBERDAYAAN DEMAPAN, mulai 2006 14.790 Kelompok Miskin, hasil: 30% kemandirian tinggi, 60% sedang Mendapat AGFUND Prize (The Arab Gulf Programme for Development) 2012, dan hadiah USD $100.000. DPM-LUEP, 2003-2008/ P-LDPM, mulai 2009. 1.341 Gapoktan, Hasil: 71,3 % masuk ke tahap kemandirian LPM (2002-2005; mulai lagi 2009 3.688 kelompok, hasil: berkelanjutan sekitar 60% PPPG, mulai 2010 13.500 Kelompok Wanita KRPL; Kampanye diverifikasi pangan berbagai sumberdaya lokal: B2SA, One Day No Rice. 37
KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH Tingkat PROPINSI BKP sebanyak 22 Prop, 11 BKPP dan eselon 3 pada Dinas/ Badan Tingkat KABUPATEN/KOTA Eselon 2= 157, eselon 3= 135, dan eselon 3= 167 unit kerja
38
V. 3 UTAMA TANTANGAN KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN 2025 Supply side: Kendala sumber daya alam • Konversi dan degradasi kesuburan lahan • Kompetisi pemanfaatan dan degradasi kualitas air Dominasi Usahatani sekala kecil Kehilangan hasil dan pemborosan (waste) pangan Demand side: Dinamika demografis • Pertumbuhan penduduk; • Urbanisasi; • Partisipasi wanita bekerja. Kompetisi permintaan pangan, pakan, energi Penduduk miskin masih besar dan daya beli rendah 39
VI. ARAH KEBIJAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PANGAN 1. Penyelenggaraan gerakan kemandirian pangan secara sistematis: – Terencana, fokus dan sistemik – Menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif (optimalisasi sumber daya lokal) – Peningkatan efisiensi dan daya saing sistem pangan – Identifikasi arah pengembangan setiap komoditas pangan penting (promosi ekspor, substitusi impor) 2. Penciptaan inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan alokasi sumber daya yang besar. 3. Percepatan dan pendampingan penerapan teknologi unggul kepada petani (dalam arti luas); 4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
40
VI. ARAH KEBIJAKAN.... Lanjutan
5. Pemberian bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis dan transien. 6. Kampanye gerakan pengembangan konsumsi pangan B2SA; 7. Pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani dan pertanian secara berkelanjutan; 8. Penyelarasan kegiatan usaha tani skala kecil ke dalam rantai pasok pangan untuk meningkatkan pendapatan dan value added (food supplay chain). 9. Pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan pertanian dan pangan
41
FOKUS PADA INSTRUMEN PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS 1.
Perbaikan dan penyediaan lahan, air, dan infrastruktur pertanian;
2.
Penyediaan benih unggul;
3.
Penerapan teknologi: PTT, SRI, pemupukan berimbang sesuai kondisi lahan dan kebutuhan tanaman, PHT;
4.
Penerapan rekayasa sosial diseminasi teknologi; Sekolah lapang (SL), Prima Tani;
5.
Pengembangan manajemen dan kelembagaan petani kecil untuk mencapai ekonomi skala usaha (contract farming atau corporate farming);
6.
Mitigasi dampak perubahan iklim ekstrim
7.
Penanganan pasca panen untuk mempertahankan kualitas dan menurunkan kehilangan (losses); 42
FOKUS PADA .... Lannjutan
8.
Pengembangan pengolahan pangan dan makanan/kuliner nusantara yang ber-citra, rasa dan harga bersaing di ASEAN;
9.
Gerakan pengurangan food waste (pemborosan pangan);
43
Referensi Perpres No.7 Tahun 2005, RPJM 2004-2009 Perpres No.5 Tahun 2010, RPJMN 2010-2014 Kementrian Pertanian, 2010 Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, Jakarta. BKP, 2005. 60 Tahun Pembangunan Ketahanan Pangan Indonesia, Jakarta. BKP, 2006. Rencana Strategis BKP 2005-2009, Jakarta BKP, 2008. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009, Jakarta. BKP, 2010. Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia (1999-2009), Jakarta. BKP, 2011. Rencana Strategis BKP 2010-2014, Jakarta. BKP, 2011. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014, Jakarta. BKP, 2014. 12 Tahun Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional, Jakarta. 44
TERIMA KASIH
45
