KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA Dr. Ir. Anwar Sunari, MP Plt. Kasubdit Pangan/Kasubdit Peternakan DIREKTORAT PANGAN DAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan dalam Acara Seminar”Kerentanan, Ketahanan Pangan, dan Politik Perlindungan Sosial di Indonesia” Yogyakarta, 10 Desember 2015 1
OUTLINE I. SITUASI PANGAN II. ISSUE DAN PERMASALAHAN UTAMA III. RPJMN 2015-2019 IV. UPAYA KE DEPAN
2
I. SITUASI PANGAN-PERTANIAN
3
1. Produksi Pangan Utama Nasional 2004-2014
Pertumbuhan produksi pangan utama secara rata-rata tahunannya pada 2004-2014 masih berada di atas 2 persen: padi (3,05 %), jagung (7,04 %), kedelai (2,74 %), daging sapi (2,21 %), dan gula (2,43 %) menunjukkan keberhasilan kinerja produksi pangan nasional ditengah-tengah ancaman dampak negatif perubahan iklim dan juga tantangan semakin terbatasnya lahan pertanian, khususnya sawah Terlepas dari peningkatan produksi pangan dalam sepuluh tahun terakhir, fluktuasi produksi ternyata perlu diperhatikan. Ketidakstabilan produksi menunjukkan setidaknya tidak ada jaminan bahwa produksi dapat dengan mudah untuk terus ditingkatkan dalam tahun-tahun ke depan. 4
2. Impor Pangan Utama, 2004-2013
Dalam 2004-2013 impor pangan utama menunjukkan fluktuasi dapat menggambarkan kebijakan impor yang sangat situasional. Keberadaan impor dianggap sebagai langkah terakhir ketika produksi pangan dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi: - Padi/beras dan daging sapi untuk konsumsi RT dan stabilisasi harga; - Jagung untuk industri pakan ternak; Kedelai untuk industri tahu tempe; dan gula untuk industri rafinasi. 5
3. Perkembangan Harga Pangan Bulanan, 2010-2014
Harga pangan utama pada 2010-2014 relatif stabil, kecuali untuk daging sapi. Harga beras, gula pasir, dan kedelai masih berkisar Rp. 10 ribu sehingga fluktuasi harga tidak terlihat. Harga daging sapi terus melonjak dari kisaran Rp. 60 ribu pada awal tahun 2010 menjadi lebih dari Rp. 100 ribu pada tahun 2014 menjadi fokus Pemerintah, mengingat keragaan produksi daging sapi dalam negeri yang jauh melebihi impor ternyata tidak menjamin stabilitas harga di pasar dalam negeri. 6
4. Kemaritiman - Perikanan Produksi dan Impor Ikan 18000 16000
(Ribu Ton)
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Produksi DN Impor
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6119
6869
7488
8238
8858
9816
11660
13640
15500
136
151
184.2
145.2
280.2
331.9
369.3
431.6
337.4
Peningkatan produksi perikanan mempunyai arti penting : Mendorong kedaulatan pangan: meningkatkan penyediaan sumber pangan protein, mengingat kualitas gizi dan harga daging ikan yang relatif murah dan mudah didapat. Memperkuat poros maritim Indonesia: sumberdaya kelautan yang besar harus dapat dimanfaatkan secara optimal 7
5. Pola Konsumsi Pangan Tahun 2014 No
Kelompok Pangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Padi-padian Umbi-umbian Pangan hewani Minyak dan lemak Buah/biji berminyak Kacang-kacangan Gula Sayur dan buah Lain-lain Total Energi Total Protein SKOR PPH
2014 (proyeksi Kementan)
Proporsi total energi
1170 38 183 244 38 57 91 110 36 1967 55,9 81,8
59,48 1,93 9,30 12,40 1,93 2,90 4,63 5,59 1,83 100,00
Konsumsi pangan bersumber padi-padian diperkirakan masih mencapai 59,48 persen dari total konsumsi energi penduduk pada tahun 2014 beras masih mendominasi konsumsi pangan masyarakat sebagai sumber karbohidrat. Upaya untuk mengembangkan pangan sumber karbohidrat dari jenis yang lain seperti umbi-umbian, masih belum cukup menggembirakan capaiannya. 8
Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian relatif stabil, 3-4%, menunjukkan bahwa sektor pertanian secara positif berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Perkebunan dan perikanan mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan sub sektor lainnya dapat menjadi “tantangan” bagi sub sektor tanaman pangan apabila terjadi kompetisi antar sub sektor. 10,00 8,00 6,00
%
4,00 2,00 0,00 -2,00 -4,00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Periode Kabinet Indonesia Bersatu I
2011
2012
2013*)
2014**)
Periode Kabinet Indonesia Bersatu II
Pertanian
2,82
2,72
3,36
3,47
4,83
3,96
3,01
3,37
4,20
3,54
3,31
Tanaman Bahan Makanan
2,89
2,60
2,98
3,35
6,06
4,97
1,64
1,75
3,09
1,93
0,62
Perkebunan
0,40
2,48
3,79
4,55
3,67
1,73
3,49
4,47
6,22
4,93
8,14
Peternakan dan hasilnya
3,35
2,13
3,35
2,36
3,52
3,45
4,27
4,78
4,69
4,76
4,85
Kehutanan
1,28
-1,47
-2,85
-0,83
-0,03
1,82
2,41
0,85
0,16
0,11
2,05
Perikanan
5,56
5,87
6,90
5,39
5,07
4,16
6,04
6,96
6,49
6,86
6,56
9
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH TANGGA 7. JUMLAH RUMAH TANGGA PETANI PERTANIAN DAN PENGUASAAN LAHAN (Sensus Pertanian 2003 dan 2013)
35,000.0
Ribu Orang
30,000.0 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 PERTANIA N
Tanaman Pangan
Padi
ST 2003
31,232.2
18,708.1
14,206.4
10,941.9
16,937.6
14,128.5
18,595.8
2,489.7
985.4
1,569.0
6,827.9
1,846.1
ST 2013
26,135.5
17,728.2
14,147.9
8,624.2
10,602.1
12,770.1
12,969.2
1,975.2
1,187.6
864.5
6,782.9
1,075.9
Palawija
Hortikultur Perkebuna Peternakan Perikanan a n
Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sesuai hasil Sesnsus Pertanian Tahun 2013 mencapai 26,1 juta rumah tangga, menurun sekitar 5,1 juta rumah tangga dibandingkan pada sensus Pertanian tahun 2003 yang mencapai 31,2 juta rumah tangga. Penurunan terbesar terjadi pada sub sektor hortikultura, peternakan, palawija dan perkebunan masing-masing menurun 6,3 juta RT; 5,6 juta RT; 2,3 juta RT; dan 1,4 juta RT.
No
Sektor/Sub Sektor
Budidaya Ikan
Penangkap Kehutanan an Ikan
Jasa Pertanian
Rumah Tangga Usaha Pertanian (Rumah Tangga) ST 2003
ST 2013
Perubahan Absolut
%
SEKTOR PERTANIAN
31.232.184
26.135.469
-5.096.715
-16,32
SUB SEKTOR 1 Tanaman Pangan Padi Palawija 2 Hortikultura 3 Perkebunan 4 Peternakan
18.708.052 14.206.355 10.941.919 16.937.617 14.128.539 18.595.824
17.728.185 14.147.942 8.624.243 10.602.147 12.770.090 12.969.210
-979.867 -58.413 -2.317.676 -6.335.470 -1.358.449 -5.626.614
-5,24 -0,41 -21,18 -37,40 -9,61 -30,26
2.489.681
1.975.233
-514.448
-20,66
985.418
1.187.563
202.145
20,51
1.569.048
864.495
-704.553
-44,90
6 Kehutanan
6.827.937
6.782.856
-45.081
-0,66
7 Jasa Pertanian
1.846.140
1.075.935
-770.205
-41,72
5 Perikanan Budidaya Ikan Penangkapan Ikan
iii
JUMLAH DAN SHARE TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN TERHADAP TENAGA KERJA NASIONAL 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tenaga Kerja Pertanian (juta orang)
43,1
43,1
41,7
42,7
42,9
43,5
43,2
39,1
39,6
39,2
39,0
Tenaga Kerja Non Pertanian (juta orang)
53,8
52,2
56,3
59,1
61,7
63,6
66,4
68,3
72,9
73,6
75,6
Total Tenaga Kerja
96,9
95,3
98,0
101,8
104,6
107,1
109,6
107,4
112,5
112,8
114,6
Pangsa Pertanian Terhadap Total
44,5
45,2
42,6
41,9
41,0
40,6
39,4
36,4
35,2
34,8
34,0
Secara nominal jumlah tenaga kerja di sektor pertanian menurun dari sekitar 43 juta tenaga kerja di 2004 menjadi sekitar 39 juta di tahun 2014. Demikian juga share-nya mengalami penurunan dari 44,5 persen (2004) menjadi sekitar 34 persen (2014). Sumber: Sakernas BPS
II. ISSUE DAN PERMASALAHAN UTAMA
12
ISSUE UTAMA PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN ESKTERNAL
INTERNAL SDA LH Sumberdaya alam semakin terbatas akibat “eksploitasi” maupun dampak perubahan iklim.
PEMERINTAH Kebijakan Pemerintah belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik di dalam pelaksanaan EKONOMI LAIN/SWASTA 1. Transformasi ekonomi yang terjadi tentu berdampak kepada peningkatan demand terhadap secondary dan tertiery goods sehingga sektor-sektor basis akan semakin “ditinggalkan” sektor pengolahan (industri) dan jasa akan semakin berperan. 2. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa sektor basis (sumber daya alam dan lingkungan) menjadi sangat penting mengingat kebutuhan bahan baku industri dan jasa yang tidak tergantikan. 3. Daya tarik sektor industri dan jasa belum cukup terbuka bagi petani yang terbatas skill nya sehingga beban di sektor pertanian menjadi sangat besar.
KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI
PERTANIAN 1. Pendapatan di onfarm lebih rendah, baik akibat inovasi yang kurang berkembang maupun bargain petani yang lemah. 2. Image/karakteristik usahatani yang “tradisional dan tertinggal” dan inovasi untuk memodernisasi usahatani berjalan lambat. 3. Skala usaha pertanian kecil dan upaya pengembangan skala juga berjalan lambat.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SAAT INI (1)
1. Penambahan lahan berjalan lambat dan praktek fragmentasi terus berjalan: • Kegiatan cetak sawah (lahan) masih terkendala dengan ketersediaan lahan yang clear dan clean sehingga berjalan lambat. • Kalaupun dapat dicetak, redistribusi kepada petani akan menghadapi permasalahan siapa petani yang berhak menerima. • Sampai saat ini data petani by name by address belum tersedia dengan jelas. 2. Tantangan resiko ketidakpastian dalam degradasi lingkungan dan perubahan iklim dan peran petani dalam eksistensi rantai nilai perdagangan : • Usahatani mempunyai resiko tinggi terhadap dampak negatif kondisi alam (degaradasi, iklim, dsb). • Penguasaan modal kecil menjadikan lemahnya daya tahan usahatani petani kecil terhadap dampak negatif tsb di atas. • Kuatnya pelaku di luar petani dalam rantai perdagangan menyebabkan kondisi petani lemah, dan dlm kondisi ttt “sengaja dilemahkan”, misal dengan bantuan yang mengikat.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SAAT INI (2)
3. Posisi petani kecil lemah meskipun jumlahnya cukup besar. 4. Kualitas pendidikan petani masih rendah. • Secara sosial, potensi kebersaman antar petani sebagai modal membentuk kelompok sangat besar. Namun mengingat kepentingan ekonomi yang lebih dominan menyebabkan petani lebih “terikat” dengan pelaku luar yang mpy kekuatan ekonomi lebih besar. • Petani yang lebih bersifat individu dibandingkan kelompok menyebabkan pelaku luar dapat lebih dominan. • Pendidikan yang rendah dinilai lebih berdampak dalam pengembangan usahatani, sementara di dalam usahatani sebenarnya petani cepat mengadopsi teknik baru. 5. Aging petani semakin besar dan minat petani muda menurun. • Insentif ekonomi di sektor pertanian (on-farm) yang lebih rendah dengan sektor lain menyebabkan keengganan tenaga kerja muda masuk ke dalam sektor pertanian. • Kreatifitas/inovasi usaha dalam pertanian berjalan lambat sehingga sektor pertanian hanya identik dengan on-farm yang kurang menguntungkan.
III. RPJMN 2015-2019 (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015)
Buku I Buku II Buku III
: Agenda Pembangunan Nasional : Agenda Pembangunan Bidang : Agenda Pembangunan Wilayah
Slide - 16
TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera
Bangsa berdaya saing
Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) 1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2. Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)
9. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)
Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur
10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangka n kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembangan industri manufaktur
Akan melakuka n revolusi karakter bangsa
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial
3. Akan memban gun jiwa bangsa melalui pemberd ayaan pemuda dan olah raga
VISI- MISI -SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
AGENDA PEMBANGUNAN 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
Pendidikan
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Perumahan
Kemaritiman dan Kelautan
Mental / Karakter
Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Tata Kelola & RB
SASARAN KEDAULATAN PANGAN INDIKATOR
2014 (baseline)
2019
Rata-rata Pertumbuhan 2015-2019 (%)
70,6 19,1 0,9 2,6 452,7 12,4 2,5
82,0 24,1 2,6 3,8 755,1 18,8 4,5
3,03 4,7 22,7 8,3 10,8 8,7 12,9
1.967 38,0 81,8
2.150 54,5 92,5
7,5 -
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) - Jagung (Juta Ton) - Kedelai (Juta Ton) - Gula (Juta Ton) - Daging Sapi (Ribu Ton) - Ikan -diluar rumput lain (Juta ton) -Garam (Juta Ton) Konsumsi -Konsumsi kalori (Kkal) -Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Dalam 5 tahun ke depan, produksi padi akan diarahkan untuk meningkatkan surplus beras; jagung difokuskan untuk keragaman pangan dan pakan lokal; kedele difokuskan untuk mengamankan kebutuhan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
Slide - 20
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
STRATEGI PENGUATAN KEDAULATAN PANGAN 1. Penguatan advokasi diversifikasi konsumsi 2. Peningkatan Advokasi dan Konsumsi Makan Ikan 3. Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi
PERBAIKAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT
MITIGASI GANGGUAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN 1.
2.
3.
4.
Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani dan pembudidaya ikan yang terkena puso atau banjir serta kompensasi bagi nelayan yang terkena dampak ekstrim perubahan iklim; Pelaksanaan dan pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan yang diawali dengan pilot project; Pengembangan benih unggul tanaman pangan dan jenis/varietas ikan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan penerapan kalender tanam; Perluasan penggunaan teknologi budidaya pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim
10. 11. 12.
PENINGKATAN PRODUKSI 13. PANGAN 14. POKOK 15.
KEDAULATAN PANGAN
STABILISASI HARGA BAHAN PANGAN
Pengendalian konversi lahan dan perluasan sawah baru 1 juta ha Pemanfaatan lahan bekas pertambangan 1000 Desa Mandiri Benih Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar 1000 desa pertanian organik Pencipataan sistem inovasi nasional Perluasan lahan kering 1 juta ha Pendirian unit perbankan untuk pertanian, UMKM, koperasi Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah Pelibatan perempuan petani/pekerja Pencipataan daya tarik pertanian bagi TK muda Pengembangan inovasi teknologi melalui kerjasama swasta, pemerintah, dan PT Techno-science park Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan bendungan Pembangunan 100 sentra perikanan/nelayan terpadu, termasuk pengembangan sistem logistik ikan (coldstorage) dan pengembangan sistem informasi bagi nelayan
1. Penyediaan kapal pengangkut ternak 2. Pemberantasan “mafia” impor
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PANGAN 1. Peningkatan akses dan aset petani melalui distribusi hak atas tanah petani dan land reform dan program penguasaan lahan terutama bagi petani gurem dan buruh tani 2. Sertipikasi hak atas tanah nelayan dalam upaya peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha 3. Perlindungan petani melalui penyediaan dan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi input, pengamanan harga produk hasil pertanian di tingkat petani dan pengurangan beban resiko usaha tani 21
IV. UPAYA KE DEPAN
22
KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS
ASPEK PRODUKSI
1. Pengendalian konversi lahan dan perluasan sawah baru 1 juta ha 2. Pemanfaatan lahan bekas pertambangan 3. Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar 4. Perluasan lahan kering 1 juta ha
1. Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan bendungan PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN POKOK
KEDAULATAN PANGAN
LAHAN
bagaimana menjamin lahan pangan itu tetap tersedia?;
Nasional memberikan kerangka regulasi yang memadai; Pemerintah daerah menjalankan regulasi
IRIGASI Pemetaan jaringan irigasi yang dibutuhkan dan yang rusak Pembangunan dan rehabilitasi Pengawasan pemanfaatan di lapangan
INPUT PRODUKSI (BENIH, PUPUK): 1. 1000 Desa Mandiri Benih
1. Pencipataan sistem inovasi nasional 2. Pengembangan inovasi teknologi melalui kerjasama swasta, pemerintah, dan PT 3. Techno-science park 1. Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah 2. Pelibatan perempuan petani/pekerja 3. Pencipataan daya tarik pertanian bagi TK muda
ketepatan distribusi ke petani;
apakah cukup terpusat; Pemda meningkatkan pengawasan.
INOVASI TEKNOLOGI Dukungan ATP/ASP Pengembangan teknologi pangan sesuai karakteristik daerah
MAINSTREAMING PEMBANGUNAN
Pemberdayaan: kelompok tani, gender, pemuda 23
KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS
ASPEK DISTRIBUSI DAN KONSUMSI •
Logistik: identifikasi kelemahan logistik yang ada segera diperbaiki; Mitigasi iklim dan bencana harus ada alternatif
•
Daerah non pertanian: harus benar-benar dipastikan bagaimana delivery dan aksesibilitas pangan masyarakat
STABILISASI HARGA BAHAN PANGAN
KEDAULATAN PANGAN
PERBAIKAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT
•
Pola konsumsi: perlu diidentifikasi bagaimana pola konsumsi siapkan langkah stabilisasi pasokan dan harga.
24
KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS
ASPEK MITIGASI DAN KESEJAHTERAAN PETANI
MITIGASI GANGGUAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN
KEDAULATAN PANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PANGAN
•
Penyempurnaan data petani by name by address
•
Penyediaan informasi iklim dan pendampingan petani
•
Penyediaan bantuan puso
25
TERIMA KASIH
[email protected]
26
