KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KEBIJAKAN GULA UNTUK KETAHANAN PANGAN NASIONAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 28 Oktober 2013
1. KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
2
Ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan adalah hidup mati sebuah bangsa ! Slide 3
LANDASAN HUKUM UU No.18/2012 tentang Pangan pemenuhan konsumsi pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.
UU No. 41/ 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan tujuan antara lain: melindungi dan menjamin kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. 4
UU No. 26/2007 tentang Penataan
PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN Penyediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
Peningkatan kualitas konsumsi untuk mendukung diversifikasi pangan;
Distribusi dan aksesibilitas untuk stabilisasi harga pangan yang terjangkau;
Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
5 Slide 5
TIGA PILAR KETAHANAN PANGAN Pilar II
Pilar I
AVAILABILITY (Ketersediaan)
ACCESSIBILITY (Keterjangkauan fisik & ekonomi)
Pilar III
STABILITY (Stabilitas pasokan & harga)
HARUS TERWUJUD SETIAP SAAT, TEMPAT DAN RUMAH TANGGA
6 Slide 6
2. PRODUKSI DAN KEBUTUHAN GULA NASIONAL
7
7
PERKEMBANGAN LUAS AREAL GILING, PRODUKSI TEBU, RENDEMEN, DAN PRODUKSI GULA TAHUN 2003-2013
LUAS NO.
TAHUN
1 2003 2 2004 3 2005 4 2006 5 2007 6 2008 7 2009 8 2010 9 2011 10 2012 11 2013 % Peningkatan th. 2013 thd 2003
(Ha) 335.725 344.793 381.786 396.440 428.401 436.517 422.935 432.714 450.298 451.191 460.496 137
TEBU RENDEMAN GULA PRODUKSI PRODUKTIVTAS PRODUKSI PRODUKTIVTAS (%) (Ton) (Ton/Ha) (Ton) (Ton/Ha) 22.631.108 26.743.179 31.142.268 29.179.399 33.286.453 32.960.164 30.256.778 35.458.159 30.323.228 31.888.927 35.378.805 156
67,41 77,56 81,57 73,60 77,70 75,51 71,54 81,94 67,34 72,10 76,80 114
Sumber : Statistik Ditjen Perkebunan Tahun 2012 dan DGI Tahun 2013
7,21 7,67 7,20 7,90 7,35 8,10 7,60 6,08 7,29 8,13 7,20 100
1.631.919 2.051.644 2.241.742 2.303.758 2.448.143 2.668.428 2.299.504 2.290.117 2.228.259 2.591.687 2.390.000 146
4,86 5,95 5,87 5,81 5,71 6,11 5,44 5,29 4,95 5,86 5,53 114
LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS, RENDEMEN, DAN PRODUKSI GULA 2009-2013
Luas Panen dan produktivitas tebu tahun 2013 naik dibanding tahun 2012. Rendemen tahun 2013 turun dibanding tahun 2012, sedangkan pada tahun sebelumnya naik. Produksi gula tahun 2013 sebesar 2,39 juta ton (turun sebesar 7,72% dibandingkan tahun 2012). 9 Slide 9
KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN GULA NASIONAL 2013*)
No.
Perincian
1 Perkiraan Produksi Gula Nasional Tahun 2013
Gula (ton) 2.390.000
2 Kebutuhan Gula Nasional 2013
6.250.442
a. Konsumsi langsung
2.877.294
b. Konsumsi Industri Mamin
3.048.148
c. Konsumsi Industri MSG d. Konsumsi industri khusus (susu dan obat2an) 3 Kekurangan Gula Nasional 2013 *) Angka sementara dari sumber : Sekretariat Dewan Gula Indonesia
2.390.000
300.000 25.000 3.855.442
3.886.442 10
KEBUTUHAN DAN PRODUKSI GKP 2013 PER WILAYAH
No.
Pulau
1 Sumatera 2 Jawa Bali dan Nusa 3 Tenggara
Jumlah Penduduk 2013 (Jiwa) 52.909.161 142.757.343
Kebutuhan GKP 2013 (Ton) 634.909
163.957
4 Kalimantan
14.408.239
172.899
5 Sulawesi
18.153.457
217.841
6.442.819
77.316
Total
248.334.139
837.134
1.610.372 1.483.830
13.663.120
6 Maluku dan Papua
Perkiraan Produksi Gula 2013 (Ton)
69.036
2.877.294 2.390.000 11
3. TARGET DAN UPAYA PEMENUHAN GULA
12
UPAYA PEMENUHAN KEKURANGAN GULA 1. Intensifikasi Lahan Existing 450.000 ha : peningkatan produktivitas perkebunan dan rendemen tebu 2. Revitalisasi PG existing : BUMN : target 2,32 juta ton Swasta : 1,25 juta ton 3. Perluasan perkebunan tebu 350.000 – 500.000 ha 4. Pembangunan Pabrik baru 10-25 PG 2,13 juta ton 13
DUKUNGAN PEMERINTAH PERCEPATAN INVESTASI PERKEBUNAN TEBU 1. Surat Menteri Kehutanan No. 21/Menhut-VII/2010 tanggal 12 Oktober 2010, ttg Edaran ke Gubernur/Bupati agar memprioritaskan pelepasan lahan untuk perkebunan tebu 2. Inpres No. 10 tahun 2011 yang diperpanjang dengan Inpres No. 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, dikecualikan untuk lahan padi dan tebu 3. PP No. 60/2012 : Perubahan Atas PP No. 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 4. PP No. 61/2012 : Perubahan Atas PP No. 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, yang dapat digunakan untuk perkebunan tebu. 14
TARGET SWASEMBADA GULA JANGKA PANJANG JANGKA PENDEK (2020-2025) (S.D 2014)
JANGKA MENENGAH (2015-2019)
JANGKA PANJANG (2020 – 2025)
Indonesia akan swasembada gula untuk gula konsumsi dan gula industri (kecil& RUMAH TANGGA) peletakan dasar-dasar kebijakan pergulaan (revitalisasi kebun dan PG, pembangunan PG, penelitian dan Pengembangan tebu) Indonesia sudah swasembada secara penuh dengan mutu gula yang lebih baik, serta pengembangan produk gula Indonesia memiliki industri pergulaan yang tangguh dan integratif yang didukung oleh pilar-pilar usaha tani tebu yang cukup, pabrik gula dan lembaga penelitian yang kuat.
KINERJA PENGEMBANGAN TEBU TAHUN 2003 DENGAN TAHUN 2013 1. Lahan tebu tahun 2003 seluas 335.725 ha menjadi 460.496 ha pada tahun 2013 atau meningkat menjadi 137%. 2. Produksi tebu tahun 2003 sebesar 22.631.108 ton menjadi 35.375.156 ton atau meningkat menjadi 156%. 3. Produktivitas tebu tahun 2003 sebesar 67,41 ton/ha menjadi 76,68 ton/ha atau meningkat menjadi 114%. 4. Rendemen tahun 2003 sebesar 7,21% menjadi 7,20% atau tetap. 5. Produksi hablur tahun 2003 sebesar 1.631.969 ton menjadi 2.545.842 ton atau meningkat menjadi 156%. 6. Produktivitas hablur tahun 2003 sebesar 4,86 ton/ha menjadi 5,53 ton/ha atau meningkat menjadi 114%. 16
PENCAPAIAN EKSTENSIFIKASI PERKEBUNAN TEBU I. Pelepasan Ex HPK (Hutan Produksi yang dapat di Konversi) 1. Tahap permohonan : 10 unit seluas 363.244 ha 2. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan oleh Menteri Kehutanan : 22 Unit seluas 378.215 Ha. 3. SK Pelepasan oleh Menhut : 5 Unit seluas 147.097 Ha. II. APL (alih fungsi lahan APL) 1. NTB (Dompu) 6.600 ha 2. NTT (Sumba Barat Daya) 25.000 ha 3. Sulawesi Tenggara (Muna) 5.000 ha 4. Jawa Timur (Banyuwangi) : 12.000 ha 5. Jawa Tengah (Blora) : 6.000 ha 6. Potensi Pulau Madura 70.000 ha 17
PENCAPAIAN REVITALISASI PG EKSISTING DAN PEMBANGUNAN PG BARU I. Revitalisasi PG eksisting 1. Peningkatan rendemen PG 2. Peningkatan efisiensi bahan bakar di 6 PG BUMN dengan bantuan alat bagasse dryer 3. 10 PG BUMN sudah mendapatkan sertifikan ISO 9001:2008, diantara 32 PG yang telah melakukan Pelatihan Standar Manajemen Mutu II. Pembangunan PG Baru: 1. Sumatera Selatan (OKI ): PG Laju Perdana Indah sudah beroperasi dengan kapasitas 6.000 TCD. (tahun 2012) 2. Jawa Tengah (PG Blora) oleh PT Gending Multi Manis (GMM) dengan kapasitas 4000 tcd yang dapat dikembangkan menjadi 6.000 tcd, akan mulai komisioning bulan Desember 2013. 3. Nusa Tenggara Barat (PG Dompu) oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera, dengan kapasitas 10.000 TCD 4. Jawa Timur (Banyuwangi): PG Glenmore 18
4. PERMASALAHAN DAN USULAN KEBIJAKAN
19
PERMASALAHAN UMUM 1. Proses pelepasan lahan masih dipandang kompleks, dan memerlukan waktu yang lama, terdapat sekitar 22 tahapan yang harus dipenuhi sesuai SKB Menhut, Mentan, Kepala BPN No. 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tgl 25 Juli 1990 dan SK Menhut No. 250/Kpts-II/1996 tgl 3 Juni 1996 2. RTRWP yang belum selesai, menyebabkan proses pelepasan terhambat 3. Pengembangan lahan perkebunan baru, umumnya di wilayah remote dan merupakan pertumbuhan baru, sehingga infrastruktur jalan, pelabuhan, air dll belum memadai. 4. Pengembangan wilayah pertumbuhan baru memerlukan pengembangan pemukiman, sekolah, sarana ibadah, rumah sakit dll.
PERMASALAHAN PERCEPATAN INVESTASI PERKEBUNAN TEBU 1. Pembukaan areal baru, sangat rentan terhadap perkembangnya hama penyakit tanaman dari dalam kawasan contoh yang terjadi di Merauke. 2. Tidak semua lahan memiliki agroklimat yang cocok untuk perkebunan tebu. 3. Memerlukan prakondisi penanaman tebu sampai dengan siap tanam sekitar dua tahun. 4. Minimal luas lahan perkebunan tebu yang available dengan pembangunan pabrik adalah 20.000 ha, sehingga tidak mudah mendapatkan luas lahan yang cukup dan sesuai dengan agroklimat perkebunan tebu.
Lanjutan ...... 5. Tenaga kerja, diperlukan dalam jumlah dan kemampuan yang cukup. Untuk wilayah yang relatif datar dapat diefektifkan melalui mekanisasi, tetapi wilayah tertentu (contour tidak rata akan sulit ) perlu mobilisasi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk perkebunan tebu.
6. Investasi pembangunan PG baru membutuhkan biaya yang sangat besar Rp. 1,5-2 trilyun. Merupakan investasi termahal di sub sektor pekebunan. 7. Pertumbuhan penduduk yang terus melaju, menyebabkan tingginya persaingan penggunaan lahan untuk fungsi lain (komoditi lain, jalan, perumahan, industri dll).
USULAN KEBIJAKAN MEMPERCEPAT INVESTASI PERKEBUNAN TEBU 1. Investasi PG yang sangat besar, perlu diimbangi dengan pemberian insentif antara lain dengan memberikan fasilitas impor raw sugar untuk digiling bersama dengan tebu dalam jangka waktu tertentu (3 tahun), dengan perencanaan yang jelas. 2. Calon investor yang telah memiliki perijinan lahan untuk perkebunan tebu, harus melakukan investasi sesuai peruntukannya, apabila tidak sesuai maka ijinnya akan dialihkan kepada investor tebu yang serius. 3. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pada lokasi investasi yang sudah mulai dibangun kebun/PG 4. Untuk menjaga keberlanjutan PG rafinasi, perlu dibangun integrasi dengan perkebunan tebu yang ada.
TERIMA KASIH
24
